evaluasi pelaksanaan program pembangunan dan … · dd untuk kegiatan yang belum prioritas...
TRANSCRIPT
1
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA (P3MD) TAHUN 2017
PENDAMPINGAN DANA DESA PRIORITAS KEMENDESA, PDTT BUMDESA KEUANGAN DESA PID
kegiatan untuk
melakukan tindakan
pemberdayaan masyarakat
PENDAMPINGAN MASY DESA
SKPD KAB/KOTA
TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL
KPMD
PIHAK KE TIGA
PP 43 2014 Ps 128
DILAKS. OLEH
DIBANTU. OLEH
Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi
pendampingan masyarakat Desa di wilayahnya.
UU DESA
PNPM MPd
PENDAMPINGAN
IMPLEMENTASI UU DESA
PAKET PROGRAM REGULASI
PP 47 TH.2015 PS 129
TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL
TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASY.
TENAGA PENDAMPING TEKNIS DI KEC.
(SEKTORAL)
PENDAMPING DESA DI KEC
PENDAMPING LOKAL DESA
PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI UU DESA
TA PED
TA PSD
TA ID TA PMD
TA PP TA PMD
USER : MULTI BIDANG, SKPD
KONDISI TPP TA PM PLD PD
KUOTA
TERISI
KOSONG
174
154
20
1.536
916
620
2.147
364
1.783
DIRJEN PPMD
SATKER PUSAT DIRJEN PPMD
MENTERI
SATKER P3MD PROPINSI
SKP KABUPATEN
KECAMATAN
DESA
TAPM KABUPATEN
PD ( PDP & PD TI )
PLD
KPW PROPINSI
KPW PUSAT
3 KKONSULTAN NASIONAL
STRUKTUR PENDAMPING AN DESA
• mendata dan mengidentikasi lembaga / pokmas
• Memetakan problem dan potensi lembaga pokmas
Assessment dan pemetaan kapasitas lembaga / pokmas
• Pelibatan lembaga masyarakat desa dalam Proses pengambilan kebijakan pembangunan desa
Mendorong partisipasi dan emansipasi aktif lembaga masyarakat desa dalam pengambilan kebijakan pembangunan desa
• perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDesa-RKP Desa-APBDesa) mengakomodasi program /kegiatan untuk penguatan kapasitas lembaga masyarakat desa.
Mengorganisasi dan fasilitasi program penguatan kapasitas lembaga masyarakat / pokmas
PERAN PENDAMPING DLM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
Tugas kades
TUGAS
TENAGA AHLI PEMBERDAYAAN MASY.
PENDAMPING DESA DI KEC
PENDAMPING LOKAL DESA
bertugas di kab/kota : meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dlm rangka penyel. pemdes, pelaks pemb, pembinaan kemasy. ds dan pemberdyaan masy
bertugas di Kec. : mendampingi desa dlm penyelenggaraan pemdes, kerjasama ds, pengemb. BUMdesa dan pemb. Berskala lokal desa
bertugas di Desa. : mendampingi desa dlm penyelenggaraan pemdes, kerjasama ds, pengemb. BUMdesa dan pemb. Berskala lokal desa
13 1
3
tidak berada di lokasi tugas
double job/terikat kontrak dengan pihak lain
aktif di partai politik
kapasitas dan kompetensi rendah
tidak mendampingi masy
pencari data,tidak koordinatif
melanggar kode etik
14 1
4
tidak berada di lokasi tugas
double job/terikat kontrak dengan pihak lain
Laporan belum mencerminkan kinerja pendamping
Tidak dikenal oleh Masy. bahkan Kades
Memalsukan dokumen (ttd, stempel)
5 (hari) kerja, purna waktu
Kompetensi kurang
Mengatasi semua permasalahan di desa (pembangunan, pemerintahan desa, pembinaan kelembagaan, pemberdayaan masy)
Superman
PENDAMPING SEBAGAI MANUSIA BIASA KEWENANGAN TERBATAS BEKAL YANG DIBERIKAN TERBATAS HONOR/OPERASIONAL TERBATAS SUDAH BANYAK DILAKUKAN OLEH
PENDAMPING DESA (DD, BANKEU, SEKTORAL DSB)
CEPAT MENYESUAIKAN CEPAT MENGIKUTI DINAMIKA KEBIJAKAN/
REGULASI
7.809 desa
di 527 Kec.
Tahun
Alokasi Per Bidang Kegiatan
Bidang 1
Pemerintahan *)
Bidang 2
Pembangunan
Bidang 3
Pembinaan
Bidang 4
Pemberdayaan
2015 1,53% 93,00% 1,11% 4,36%
2016 0,14% 95,93% 0,48% 3,45%
2017 3,28% 89,72% 0,07% 6,93%
34.063 7.223 209.401
2.072.765
4.798.786
5.728.013
24.794 23.929 4.533 97.267 172.489 442.495
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2015 2016 2017
(DA
LA
M ju
ta)
Bidang 1Pemerintahan
Bidang 2Pembangunan
Bidang 3Pembinaan
Bidang 4Pemberdayaan
*) Keterangan :
Penggunaan DD untuk
Bidang Pemerintahan
berupa kegiatan
peningkatan kualitas
Perencanaan
Pembangunan Desa
APBDES terlambat ditetapkan Penetapan regulasi pendukung terlambat Progres pencairan belum sesuai dengan target (sampai sekarang
tahap I ada yang belum cair) Penyaluran Ke Desa Lebih dari 7 hari setelah di RUD Masih terdapat Desa yang terlambat menyampaikan laporan
Realisasi penggunaan DD tahap I sehingga Tahap II mengalami keterlambatan
Beberapa Desa terjadi penyalahgunaan dana
DD untuk kegiatan yang belum prioritas (penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan lembaga kemasyarakan)
Konflik lokal desa menghambat pelaksanaan kegiatan (Perangkat Desa, BPD, TPK, dsb)
PERMENDESA PDTT NO 4 TAHUN
2017
22
PENINGKATAN KUALITAS PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DESA DAN
PRODUKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT DESA
• Pemanfaatan dana desa mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, namun belum signifikasi berdampak terhadap peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat desa;
• Kedepan, diharapkan pemanfaatan Dana Desa bukan hanya digunakan untuk membangun infrastruktur saja, tapi juga fokus pada upaya peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat;
• Hal tersebut dilakukan untuk menigkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan percepatan pertumbuhan ekonomi desa;
• Upaya refocusing pemanfaatan Dana Desa melalui 4 kegiatan prioritas pembangunan desa, yaitu:
1. Pengembangan Produk Unggulan
Kawasan Perdesaan
3. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
2. Embung Desa 4. Sarana Olahraga Desa
SESUAIKAN DENGAN KEBUTUHAN DESA (RPJMDESA, RKPDES)
SESUAIKAN POTENSI DESA HATI HATI DALAM PERUBAHAN APBDES YANG PALING MUDAH BUMDESA PRUKADES MASIH TERUS DIGALI (ONE
VILAGE ONE PRODUCT)
• PROSES PEMBENTUKAN TIDAK SESUAI DENGAN TAHAPAN YANG TELAH DITETAPKAN
• TIDAK MEMILIKI USAHA
• BELUM MEMPUNYAI AD/ART
• PELAPORAN KEGIATAN KEPADA DESA BELUM DILAKUKAN
• MENJADI PESAING USAHA BAGI MASYARAKAT DESA
• KERJASAMA YANG DILAKUKAN BELUM ADA ACUANNYA
• STRATEGI YANG BELUM TEPAT DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN ,PENGEMBANGAN DAN PENDAMPINGAN BUMDESA
• TIDAK ADA KLASIKASI PERKEMBANGAN BUM DESA
JENIS USAHA BUMDESA DI JAWA TENGAH
Di Jawa Tengah terdapat :
2.323 unit di 29 Kabupaten
(Agustus 2017)
Usaha simpan pinjam
Pengelolaan Desa wisata
(obyek wisata)
Pengelolaan air bersih
(Minum) Pedesaan
Pengelolaan Usaha
Perdagangan
Pengelolaan
Desamart/minimarket
Penyediaan kebutuhan
pertanian
Dsb
KONDISI YANG DIINGINKAN
MENSTIMULASI DAN MENG -GERAKKAN PEREKONOMIAN LOKAL DI PERDESAAN
TIDAK BOLEH MENGAMBIL ALIH KEGIATAN MASYARAKAT DESA
MENGKONSOLIDASI UNTUK
MENINGKATKAN KUALITAS USAHA
MASY. DESA
MEMBERIKAN KEMUDAHAN BAGI MASYARAKAT DESA
UNTUK MENGGERAKKAN
KEGIATAN EKONOMI
Tata Kelola Keuangan Desa belum dipahami sepenuhnya (masih terdapat DD untuk bayar hutang)
Perencanaan DD masih belum melibatkan seluruh kelompok masyarakat desa
Kualitas dokumen perencanaan desa belum dapat menjawab kebutuhan masyarakat desa
3
1 31
Transparansi Desa
Sistem administrasi keuangan desa
Sumberdaya manusia pengelola keuangan desa
Pembinaan dan pengawasan
Peran serta masyarakat
1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
5. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
MASYARAKAT DESA BERHAK
1.MEMINTA DAN MENDAPATKAN INFORMASI,
MENGAWASI KEG. PEMDES, PEMBANGUNAN,
PEMBERDAYAAN MASY DESA
2.MEMPEROLEH PELAYANAN
3.MENYAMPAIKAN ASPIRASI, SARAN DAN
PENDAPAT
4.MEMILIH DAN DIPILIH (KADES, PERANGKAT DESA,
LEMBAGA KEMASYARAKATAN )
MASYARAKAT DESA BERKEWAJIBAN 1. MEMBANGUN DIRI DAN LINGKUNGANNYA
2. MENDORONG TERCIPTANYA KEG. PEMDES,
PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN MASY YANG
BAIK
3. MENDORONG TERCIPTANYA SITUASI AMAN,
NYAMAN, TENTRAM
4. MEMELIHARA NILAI PERMUSYAWARATAN
,PERMUFAKATAN, KEKELUARGAAN DAN GOTONG
ROYONG BERPARTISIPASI DALAM BERBAGAI
KEGIATAN DI DESA
MEDIA TRANSPARANSI DESA DATA PER SEPT 2017
No Kabupaten Jumlah Desa JUMLAH DESA YG TELAH
PASANG INFOGRAFIS
1 Kab. Banjarnegara 266 228
2 Kab. Banyumas 301 121
3 Kab. Batang 239 221
4 Kab. Blora 271 258
5 Kab. Boyolali 261 111
6 Kab. Brebes 292 214
7 Kab. Cilacap 269 229
8 Kab. Demak 243 74
9 Kab. Grobogan 273 201
10 Kab. Jepara 184 76
11 Kab. Karanganyar 162 138
12 Kab. Kebumen 449 404
13 Kab. Kendal 266 207
14 Kab. Klaten 391 228
15 Kab. Kudus 123 113
MEDIA TRANSPARANSI DESA DATA PER SEPT 2017
No Kabupaten Jumlah Desa JUMLAH DESA YG TELAH
PASANG INFOGRAFIS
16 Kab. Magelang 367 180
17 Kab. Pati 401 381
18 Kab. Pekalongan 272 207
19 Kab. Pemalang 211 159
20 Kab. Purbalingga 224 62
21 Kab. Purworejo 469 235
22 Kab. Rembang 287 230
23 Kab. Semarang 208 205
24 Kab. Sragen 196 144
25 Kab. Sukoharjo 150 54
26 Kab. Tegal 281 227
27 Kab. Temanggung 266 192
28 Kab. Wonogiri 251 173
29 Kab. Wonosobo 236 236 7.809 5.508
37
Transparansi Akuntabilitas KeuanganDes
a
Sesuai dengan Regulasi yang
Berlaku
Memudahkan Tatakelola Keuangan
Desa
Kemudahan Penggunaan
Aplikasi
(User Friendly)
Built-in
internal control Kesinambungan
Maintenance
Didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan
Implementasi dan Manual Aplikasi
Menatausahakan seluruh sumber dana yg dikelola
oleh desa
Aplikasi GRATIS !!
Output Aplikasi:
• RPJM DESA & RKP DESA • APB Desa
• Buku/Dokumen Penata- usahaan Keu
Desa (BKU, Bank, Pajak,SPP dll)
• Laporan Realisasi APB Desa;
• Laporan Kekayaan Milik Desa;
• Laporan Realisasi per Sumber Dana;
• Laporan Kompilasi di Tingkat Pemda
38
PENERAPAN SISKEUDES OLEH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH
SISKEUDES313240%
Aplikasi Lain6148%
Belum146019%
Dalam Proses260333%
SISKEUDES Aplikasi Lain
40
DESA TIDAK MEMILIKI SUMBER DAYA MANUSIA YANG MEMADAI
DANA YANG DIKELOLA DESA DAN ASET YANG DIHASILKAN NILAINYA BESAR DAN SEMAKIN BESAR
PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DESA HARUS TRANSPARAN DAN AKUNTABEL
APLIKASI SEDERHANA DAN MUDAH DIGUNAKAN SANGAT DIBUTUHKAN UNTUK MENGELOLA KEUANGAN DESA
TATA KELOLA KEUANGAN DESA MASIH DIANGGAP RUMIT OLEH DESA
41
PROGRAM INOVASI DESA (PID) (LOAN IBRD 8217-ID)
PID -
Infrastruktur
- SDM
- PEL
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
PID merupakan inovasi/kebaruan dalam praktik pembangunan dan pertukaran pengetahuan. Inovasi ini dipetik dari realitas/hasil kerja Desa-Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan
yang didayagunakan sebagai pengetahuan untuk ditularkan secara meluas.
SDM = Sumber Daya Manusaia
PEL = Wirausaha dan
Pengambangan Ekonomi Lokal
KEPMENDESA PDTT NO 83 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PEDOMAN UMUM PROGRAM INOVASI DESA
MENINGKATKAN KUALITAS PENGGUNAAN DANA DESA (KEG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA YANG PEKA TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT DESA).
DALAM JANGKA MENENGAH, MENDORONG PRODUKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN EKONOMI PERDESAAN
MEMBANGUN KAPASITAS DESA YANG BERKELANJUTAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN DESA,
SESUAI DENGAN ARAH DAN KEBIJAKAN DAN SASARAN KEMENTERIAN DESA PDTT PADA RPJMN 2015-2019.
• Tenaga Ahli Inovasi Kabupaten
• Tim Inovasi Kabupaten
• Tim Pelaksana Inovasi Desa
• Pendamping Desa dan Tenaga Ahli Kabupaten P3MD
KERANGKA PIKIR PID
46
Akses pada data pembangunan desa (Sistem Informasi Manajemen dengan kemampuan pemantauan secara langsung)
Kebutuhan Desa Pembangunan ekonomi, manusia
dan infrastruktur (didanai Dana Desa)
Penyedia Jasa LayananTeknis Penyedia yang terpercaya
dan andal (Tenaga Ahli, perusahaan, LSM, CSO,
universitas, dll)
Inovasi dan Pengelolaan Pengetahuan
Identifikasi, dokumentasi, tampilkan dan replikasi inovasi desa
Pasar Inovasi dan Pengembangan Desa Untuk Desa Mandiri
Penghubung/perantara
Pasokan Permintaan
Sumber Daya Manusia
Kewirausahaan Infrastruktur
Pendapatan perdesaan
Produktivitas perdesaan
PENGELOLAAN PENGETAHUAN DAN INOVASI DESA
• penyediaan Dana Bantuan Pemerintah Pengelolaan Pengetahuan dan Inovasi Desa
• pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Desa
• Peningkatan Kapasitas Penyedia Jasa Layanan Teknis
PROGRAM PENGUATAN P3MD DAN PID
• Meningkatkan efektivitas pengelolaan pendampingan Desa
• meningkatkan kualitas penggunaan Dana Desa
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSEKUTIF (PPE)
• Peningkatan kapasitas pejabat di Kemendesa
PILOT INKUBASI PROGRAM INOVASI DESA
• memberikan dana stimulan dan technical assistant kepada Desa terpilih
Lokasi
seluruh Kec., sedangkan untuk PJLT akan dilaksanakan di 14 Kab.
Jangka Waktu Pelaksanaan Program
Pelaksanaan PID terhitung sejak Loan Agreement PID (IBRD 8217-ID) berlaku efektif sampai dengan 31 Desember 2018.
LINGKUNGAN STRATEGIS
ANALISA
PAHAMI OLEH DESA
IDE PERUBAHAN
INOVASI
ATM
ANGGARAN SUDAH TERDAPAT DI DEKONSENTRASI TAHUN 2017
KONDISI MASIH DIBLOKIR (*) BELUM ADA JUKLAK PENGGUNAAN DANA
DEKONSENTRASI DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN
KEMAMPUAN (TANPA PEMBIAYAAN)