evaluasi peran wali pemasyarakatan dalam …

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAHJurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora

Volume 4, Nomor 2, Agustus 2020 61

EVALUASI PERAN WALI PEMASYARAKATANDALAM PELAKSANAAN ADMISI ORIENTASI BAGI

NARAPIDANA (Studi Kasus di LembagaPemasyarakatan Kelas IIA Jambi)

Ilham Kurniadi1, Cindana Wijayanti2

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan1

Universitas Bina Darma2

[email protected]

[email protected]

AbstrakTujuan yang lebih penting terhadap pemidanaan seseorang yang terbuktimelanggar hukum adalah untuk memperbaiki dan membina pelaku tindakpidana sehingga dapat kembali ke masyarakat dan menjadi masyarakatyang baik dan berguna. Dalam pembinaan terhadap narapidana didampingioleh petugas pemasyarakatan yang dinamakan wali pemasyarakatan.Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi peran wali pemasyarakatan dalampelaksanaan admisi orientasi bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Jambi.Pengumpulan data dan informasi menggunakan metode penelitian yuridisempiris melalui teknik pengumpulan data kualitatif berupa wawancara secaralangsung dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran walipemasyarakatan dalam pelaksanaan adimisi orientasi bagi narapidanabelum terlaksana secara optimal. Hal tersebut disebabkan karena walipemasyarakatan belum paham mengenai tugas, tanggung jawab dankewajibannya.

Kata Kunci: admisi orientasi, narapidana, lembaga pemasyarakatan

AbstractThe more important goal of convicting someone who is proven to violate thelaw is to improve and foster perpetrators of crime so that they can return tosociety and become a good and useful society. In guiding prisoners, they areaccompanied by correctional officers called prison guards. This paper aimsto evaluate the role of correctional guardians in the implementation oforientation admissions for prisoners in Class IIA Prison in Jambi. Collectingdata and information using empirical juridical research methods throughqualitative data collection techniques in the form of direct interviews andliterature studies. The results showed that the role of the correctionalguardians in the implementation of orientation orientation for inmates had notbeen carried out optimally. That is because prison officials do not yetunderstand their duties, responsibilities and obligations.

Keywords: admission orientation, prisoners, correctional institutions

PENDAHULUANPenjatuhan pidana kepada

pelanggar hukum saat ini tidak hanyabertujuan untuk menimbulkan efek jeraataupun merupakan suatu tindakan

penderitaan atau pembalasan, namunjuga bertujuan supaya pelanggar hukumtersebut dapat menyadari kesalahanyang telah diperbuatnya dengandilakukan pembinaan kepadanya agar








[email protected]

[email protected]















[email protected]

[email protected]










ia dapat kembali kemasyarakat, diterimaoleh masyarakat dan berguna bagimasyarakat sekitarnya. Secara garisbesar, teori pemidanaan terbagi duadan dari penggabungan kedua teoripemidanaan tersebut lahir satu teoripemidanaan lainnya. Adapun tiga teoripemidanaan yang dijadikan alasanpembenar penjatuhan pidana :

1. Teori absolut atau teoripembalasan (vergeldingstheorien),

2. Teori relatif atau teori tujuan(doeltheorien),

3. Teori gabungan(verenigingstheorien).Sistem pemasyarakatan

merupakan rangkaian sistempemidanaan yang bertujuan agarWarga Binaan Pemasyarakatanmenyadari kesalahannya, memperbaikidiri, dan tidak mengulangi tindak pidanasehingga dapat diterima kembalidilingkungan masyarakat.

Oleh karena itu, pemidanaanperlu memperhatikan sisi kemanusiaanatau perlindungan HAM (MosganSitumorang, 2016). Di Indonesia saatini, proses pembinaan terhadapnarapidana dilakukan didalam sebuahlembaga yang bernama LembagaPemasyarakatan.

Yang menjadi dasar hukumkeberadaan Lembaga Pemasyarakatandi Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 pasal 1ayat 3, dibeutkan bahwa LembagaPemasyarakatan atau disingkat Lapasmerupakan suatu tempat prosespembinaan bagi narapidana dan anakdidik pemasyarakatan.

Dalam pelaksanakannya, Lapasmemiliki suatu sitem yang dinamakansistem pemasyarakatan sebagaimanayang tertuang dalam UU No 12 tahun1995 pasal 1 ayat 2 yang manamaksud dari sistem tersebut ialah suatutatanan mengenai arah, batasan dancara pembinaan terhadap WargaBinaan Pemasyarakatan agarmenyadari kesalahannya dan dapatkembali ke masyarakat serta bergunaatau berperan diitengah kehidupanmasarakat.

Sistem pemasyarakatan yangkita kenal saat ini merupakan suatuproses pembinaan terhadapnarapidana yang berlandaskanPancasila sebagai falsafah bangsaIndonesia dan memandang Narapidanasebagai makhluk Tuhan sebagaiindividu dan sekaligus sebagai anggotamasyarakat dan dalam pembinaannyadapat dipulihkan dan dikembangkankejiwaannya, jasmaninya danmengikutsertakan narapidana secaralangsung serta tidak melepaskanhubungannya dengan masyarakatdiluar Lemabaga Pemasyarakatan.

Adapun beberapa artikel/jurnalterkait tentang pembinaan narapidanayakni :

1. Pelaksanaan PembinaanNarapidana Di LembagaPemasyarakatan Kelas IIA AWirogunan(Studi Kasus MaryJane) oleh Veronica NovalianaSaraswati Dewi (Dewi, 2016)

2. Optimalisasi PelaksanaanTugas Dan Fungsi LapasTerbuka Dalam ProsesAsimilasi Narapidana OlehHaryno (Haryono, 2018)Orang yang menjalani masa

pidana di lembaga pemasyarakatandisebut dengan Warga BinaanPemasyarakatan. Adapun dasar hukumtentang Warga BinaanPemasyarakatan tertuang dalamUndang-Undang Nomor 12 tahun 1995pasal 1 ayat 5 yang tertulis “WargaBinaan Pemasyarakatan adalahNarapidana, Anak DidikPemasyarakatan dan KlienPemasyarakatan”.

Narapidana adalah terpidanayang menjalani pidana hilangkemerdekaan di LAPAS(KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia, 1995).

Dalam sistem peradilan pidanadi Indonesia saat ini, Lapas adalahsatu-satunya lembaga yang berwenangsebagaitempat menjalakan putusanhakim berupa pidana penjara. Istilahpidana penjara memiliki persepsi gandayakni sebagai salah satu jenis sanksipidana sebagaimana diatur dalamPasal 10 KUHP dan sebagai tempat





































menjalani hukuman bagiterpidana(Aryana, 2015).

Pelaksanaan pembinaannarapidana didalam LembagaPemasyarakatan dilakukan secarabertahap dimulai dari diterimanyanarapidana baru kedalam Lapas hinggamasa pembebasannya menjadianggota masyarakat seutuhnya,termasuk pelaksanaan program-program pembinaan yang harusdijalankan selama masa pidana. Dalampasal 7 ayat 3 PP Nomor 31 Tahun1999, pembinaan bagi narapidanadilaksanakan melalui 3 jenjang tahapanyaitu Tahap Awal, tahap lanjutan, dantahap akhir. Setiap narapidana yangbaru masuk menjalani masa pidana diLapas akan mengikuti program tahapawal yang dinamakan Admisi Orientasiatau biasa disebut masa pengamatan,penelitian dan pengenalan lingkunganatau yang disingkat MAPENALING.

Pelaksanaan admisi orientasidiatur dalam pasal 10 ayat 1 PP Nomor31 tahun 1999, dijelaskan bahwa tahapawal pembinaan diawali dengan Masapengamatan, pengenalan & penelitianlingkungan maksimal selama 1 bulan.

Pada tahap admisi orientasiterdapat program pembinaan yangwajib harusnya dijalani oleh narapidanayang baru masuk Lapas, dimana dalammenetapkan program pembinaan baginarapidana dilaksanakan denganmekanisme sidang Tim PengamatPemasyarakatan (TPP) denganmempertimbangkan data-data tentangnarapidana yang bersangkutan yangdisampaikan oleh WaliPemasyarakatan yang sebelumnyatelah ditunjuk Kalapas untuk menjadiWali bagi narapidana tersebut.

Pada tahapan ini diadakanpenelitian dan pengamatan langsungkepada narapidana yang bersangkutanguna mengetahui latar belakang sosial(termasuk didalamnya hubungandengan keluarga, lingkungan tempattingal dan masyarakat sekitarnya,alasan utama penyebab narapidanatersebut melakukan kejahatan, dansegala sesuatu yang berkaitan dengankeadaan narapidana tersebut.

Berdasarkan pengamatan daninformasi yang telah didapatkantersebut maka dapat ditentukanrencana kedepan mengenai programpembinaan yang cocok sertamengembangkan hubungan atau ikatanyang positif antara narapidana, petugasdan masyarakat.

Dalam melaksanakanpengamatan bagi narapidana yangmenjalani admisi orientasi dilakukanoleh Wali Pemasyarakatan.Berdasarkan Permenkumham RINomor : M01.PK.04.10. Tahun 2007Tentang Wali Pemasyarakatan, yangdimaksud dengan WaliPemasyarakatan adalah petugaspemasyarakatan yang melakukanpendampingan terhadap narapidanadan anak didik pemasyarakatan selamamenjalani pembinaan di LembagaPemasyarakatan.

Penunjukan WaliPemasyarakatan merupakan salah satuupaya optimalisasi pelaksanaanpembinaan narapidana dan anak didikpemasyarakatan dalam lingkunganLembaga Pemasyarakatan.Pertimbangan ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannyaPermenkumham Nomor :M.02.PK.04.10 Tahun 2007 TentangWali Pemasyarakatan dan dijabarkanlebih lanjut dalam petunjuk teknispelaksanaan tugas perwaliannarapidana dan anak didikpemasyarakatan (Surat Edaran DirjenPAS Nomor : E.PK.04.10-90 Tanggal12 Juli 2007), dijelaskan bahwaoptimalisasi pelaksanaan pembinaanterhadap narapidana dan anak didikpemasyarakatan dalam prosespembinaan serta berinteraksi denganpetugas, sesama penghuni, dengankeluarga maupun anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian singkatdiatas, setiap narapidana yangmenjalani masa admisi orientasidilakukan pembinaan secara langsungoleh Wali Pemasyarakatan. Sehinggaperan Wali Pemasyarakatan dirasasangat penting untuk mengetahuiperkembangan narapidana terkaitpenempatan narapidana dan programpembinaan apa saja yang cocok untuk

























diterapkan terhadap narapidanan yangmenjalani masa admisi orientasi.

Metode PenelitianPendekatan

Pendekatan penelitian yangdigunakan penulis ialah pendekatanyuridis empiris(Hadikusuma, 1995).Penelitian yang dilakukan oleh penulisbersifat deskriptif dengan menggunakanmetode kualitatif, yang mana secaradeskriptif penelitian akan berusahauntuk menggambarkan keadaan secarajelas, rinci dan sistematis mengenaiobyek terkait yang akanditeliti(Muhammad, 2004) untukmembuktikan data yang seselektifmungkin tentang objek yang nantinyaakan diteliti seperti kenyataan kondisisebenarnya dilapangan pada saatpenelitian dilakukan danmenggambarkan secara lengkap &detail.

Penelitian deskriptif ini dilakukanguna melihat secara fakta, jelas, rincidan sistematis mengenai implementasipembinaan terhadap narapidana melaluiprogram admisi orientasi di LembagaPemasyarakatan Kelas IIA Jambi sertaguna mengetahui kesenjangan antaraketentuan-ketentuan normatif dariPermenkumham No: M.02.PK.04.10Tahun 2007 Tentang WaliPemasyarakatan dengan faktakeseharian di Lapas Kelas IIA Jambi.Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yangdigunakan ialah dengan studi dokumenyang dijadikan sebagai sumber datadalam penelitian ini adalah sumberliteratur, artikel, jurnal, penelitian ilmiah,dan websitet yang berkaitan denganpenelitian yang dilakukan sertadilakukan juga wawancara langsung.

Untuk melengkapi data daninformasi, maka peneliti melakukanstudi lapangan (field study) secaralangsung, hal ini dilakukan denganmelihat dan berkomunikasi secaralangsung dengan objek kajian,narapidana yang menjalani programadmisi orientasi serta petugas secararealistik pada LembagaPemasyarakatan Kelas IIA Jambi gunamendapatkan informasi dan fakta

dilapangan secara real atau nyata.Teknik Pemilihan Narasumber

Dalam penelitian ini, narasumberyang dipilih oleh penulis yakni melaluiteknik purposive sampling dimanadalam pemilihan narasumber melaluipenunjuk berdasarkan tujuan yang ingindiperoleh oleh peneliti. Narasumberdalam penelitian yang dilakukandiperoleh langsung dari KasubsiBimbingan Kemasyarakatan danPerawatan, petugas pemasyarakatanyang juga sebagai wali pemasyarakatanserta naraidana yang menjalaniprogram admisi orientasi.Teknik Analisa Data

Data yang telah didapatkan dandikumpulkan oleh peneliti selanjutnyadianalisis secara kualitatif denganmenggunakan uraian tata bahasa yangteratur, logis, dan efektif untukmencapai suatu pemahaman danpengertian untuk mengungkap suatumakna dari sudut pandang narasumberselaku pelaku yang mengalami secaralangsung dan menghayati kejadiantersebut melalui pengamatan langsungoleh peneliti yang bersifatpartisipatif(Moleong, 2000).

Hasil dari analisis data tersebutkemudian disimpulkan oleh penlitisecara induktif yaitu suatu bentuk caraberfikir yang menarik suatu kesimpulandari suatu pernyataan/ dalil yangbersifat khusus menjadi suatupernyataan/ dalil yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASANSebagamanai kita ketahui saat

ini, Negara Kesatuan RepublikIndonesia adalah sebuah yang negarayang berlandaskan negara hukum.Dengan adanya dan diakuinya tentangkonsep negara hukum sebagaimanatertuang dalam Konstitusi NegaraRepublik Indonesia yakni pasal 1 angka3 Undang-Undang Dasar 1945 yangberbunyi secara tegas bahwa NegaraRepublik Indonesia adalah negarahukum, hal ini tentunya memilikikonsekuensi yuridis yang harus danwajib dipertanggungjawabkan baikdalam praktik kehidupanbermasyarakat, berbangsa, maupun































bernegara seperti saat ini(YopiGunawan and Kristian, 2015).

Pengertian LembagaPemasyarakatan

Di Indonesia saat ini, dalampenyebutan nama penjara telah dirubahmenjadi suatu sebutan yang lebihmanusiawi yakni LembagaPemasyarakatan. Hal tersebut tercetuspada tanggal 27 April 1964 yangmemutuskan bahwa pelaksanaanpidana penjara di Indonesia dilakukandengan sistem pemasyarakatan, suatupernyataan yanng menjadi pedomanmengenai arah dan tujuan dalampembinaan narapidana, sistem ini jugadapat menjadi cara untuk membimbingdan membina narapidana didalamLapas(Priyatna, 2006).

Lembaga Pemasyarakatanmerupakan suatu wadah pembinaanbagi narapidana yang berdasarkansistem pemasyarakatan bertujuan danberusaha untuk mewujudkanpemidanaan yang integratif yaitumembina dan kemudianmengembalikan narapidana tersebutkedalam suatu kesatuan hidupmasyarakat yang baik dan berguna.

Lapas yang juga sebagai ujungtombak pelaksanaan asas pengayomanmerupakan suatu tempat yang didirikanuntuk mencapai tujuan sistempembinaan(Fajriando, 2019)sebagaimana tercantum didalam UU No12 Tahun 1995 tentangPemasyarakatan pasal 1 angka3(Victorio H.Situmorang, 2019).Sebagaimana telah penulis jelaskansebelumnya dibagian atas, Lapassesungguhnya merupakan bagian darisuatu sistem peradilan pidana diIndonesia.

Konsepsi struktur hukum (legalstructure) menggambarkan suatu sistemperadilan pidana yang mempunyaiperangkat struktur atau sub-sistemberupa kepolisian, kejaksaan, peradilandan Lapas(Victorio H.Situmorang,2019).

Berdasarkan fakta yang kitaketahui saat ini, sejumlah 33 KantorWilayah (Kanwil) Direktorat JenderalPemasyarakatan (Ditjen PAS)

Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia (Kemenkumham), 30 diantaranya mengalami over kapasitas.Hingga tahun 2020, berdasarkan dataNapi dan Tahanan yang berada di lapasjambi sejumlah 1175 orang dengankapasitas yakni 218 orang, hal inimenunjukkan bahwa adanya overkapasitas sejumlah 439% (Ditjenpas,2020). Hal ini tentunya mempengaruhiproses pembinaan yang dilakukan olehLapas Kelas IIA Jambi saat ini.

Pengertian Sistem PemasyarakatanUU No 12 Tahun 1995 pasal 1

angka 2 menjelaskan bahwa “SistemPemasyarakatan adalah suatu tatananmengenai arah dan batas serta carapembinaan Warga BinaanPemasyarakatan agar menyadarikesalahan, memperbaiki diri, dan tidakmengulangi tindak pidana sehinggadapat diterima kembali oleh lingkunganmasyarakat, dapat aktif berperan dalampembangunan, dan dapat hidup secarawajar sebagai warga yang baik danbertanggung jawab” (VictorioH.Situmorang, 2019). Sistempemasyarakatan menjelaskanmengenai hak-hak bagi narapidana.

Sebagai negara yangberlandaskan hukum seperti Indonesia,hak-hak narapidana dilindungi dandiayomi oleh aparat penegak hukum,terkhususnya petugas di Lapas.Narapidana wajib diberikan dan diayomihak-haknya walaupun ia telahmelakukan perbbuatan melanggarhukum.

Tindakan atau perlakuan apapunyang dilakukan terhadap narapidana,baik berupa pembinaan ataupuntindakan lainnya harusdan wajib bersifatmengayomi dan tidak boleh berlawananatau bertentangan dengan tujuan sistempemasyarakatan itu sendiri(Mulyono &Arief, 2016).

Dengan adanya sistempemasyarakatan saat ini memberikanmakna dan arti yang sangat pentingbagi pembangunan sistem hukumpidana bidang pelaksana pidana diIndonesia saat ini. Sistempemasyarakatan juga merupakan suaturangkaian kesatuan penegakan hukum

































pidana di Indonesia. Oleh karena itu,dalam pelaksanaannya tidak dapatdipisahkan pengembangannya terkaitkonsepsi umum mengenai sistempemidanaan(Priyatno, 2013).

Pengertian Wali PemasyarakatanDalam pelaksanaan pembinaan

terhadap narapidana yang baru masukkedalam Lapas, maka narapidanatersebut mendapatkan pendampingandari Wali Pemasyarakatan.Sebagaimana yang tercantum dalamPermenkumham RI No: M.02.PK.04.10Tahun 2017 Tentang WaliPemasyarakatan disebutkan bahwaWali Pemasyarakatan adalah petugaspemasyarakatan yang bertugas untukmelakukan pendampingan terhadapnapi dan andik PAS selama merekamenjalani pembinaan di LembagaPemasyarakatan.

Kewajiban Wali Pemasyarakatanyakni mencatat identitas napi, latarbelakang tindak pidana narapidana,latar belakang kehidupan sosialnarapidana, serta menggali potensiNarapidana dan Andik PAS untukdikembangkan dan diselaraskandengan program pembinaan yang akanmereka jalani, selain itu kewajubanlainnya ialah memperhatikan,mengamati, mencatat perkembanganpembinaan yang dijalankan, perubahanperilaku yang positif selama di Lapas,hubungan dengan keluarga danmasyarakat sekitarnya, serta ketaatanterhadap tata tertib Lapas dan walipemasyarakatan juga berkewajibanuntuk membuat laporan perkembanganpembinaan narapidana dan perubahanperilakunya sebagaimana dimaksudsebelumnya guna kepentingan sidangTPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan)dalam menetapkan program pembinaanyang tepatbagi napi serta lebihlanjutnya.

Selain kewajiban, WaliPemasyararakatan juga berwenanguntuk mengusulkan dalam sidang TPPagar Narapidana dan Anak DidikPemasyarakatan bisa mendapatkanatau diberikan program pembinaanyang sesuai dengan bakat, minat dankebutuhan mengenai program

pembinaan sesuai dengan tahapandalam proses pemasyarakatan tersebut,selain itu wali pemasyarakatan jugaberwenang menerima keluhan danmelakukan konsultasi jika Narapidanadan Anak Didik Pemasyarakatanmengalami suatu hambatan, baik dalamberinteraksi maupun berkomunikasidengan sesama penghuni dan petugasmaupun dalam mengikuti programpembinaan yang ia jalani. Dalam prosespenunjukan tugasnya, walipemasyarakatan diangkat oleh KepalaLapas, sehingga dalam pertanggungjawaban tugasnya melakukan pelaporanperkembangan tugasnya kepadaKepala Lapas.

Apabila Wali Pemasyarakatandianggap lalai dalam melaksanakantugasnya maka Kepala Lapas dapatmemberhentikan tugasnya sebagai WaliPemasyarakatan. Petunjuk teknispelaksanaan tugas WaliPemasyarakatan dalam tugas perwalianterhadap narpi dan andikpas terteradalam Surat Edaran Direktur JenderalPemasyarakatan Nomor : E.PK.04.10-90 Tanggal 12 Juli 2007.

Pengertian Admisi OrientasiImplementasi pembinaan napi

yang dilaksanakan di LembagaPemasyarakatan dilakukan secarabertahap dimulai dari sejak penerimaanNarapidana baru kedalam Lapas hinggamasa akhir pidananya menjadi anggotamasyarakat kembali, termasuk berbagaimacam program-program pembinaanyang harus diajalaninya selama iamenjalani masa pidana di Lapas.

Pembinaan terhadap Napidilakukankan melalui 3 (tiga) tahapanyakni : Tahap awal, tahap lanjutan dantahap akhir pembinaan. Implementasipembinaan pada tahap awal dimulaidengan Admisi Orientasi atau biasadisebut MAPENALING (masapengamatan , penelitian, danpengenalan lingkungan).

Admisi Orientasipelaksanaannya diatur dalam dalamPasal 10 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun1999 tentang Pembinaan danPembimbingan Warga BinaanPemasyarakatan, dijelaskan bahwa





























pembinaan pada tahap awal diawalidengan Masa pengamatan,pengenalan, dan penelitian lingkunganatau yang dikenal Mapenalingdilaksanakan paling lama selama 1(satu) bulan semenjak narapidanatersebut masuk kedalam Lapas. Dalampengalihan setiap tahap pembinaantersebut dilakukan berdasarkan sidangTPP yang terdiri dari PembimbingKemasyarakatan (PK), Petugas PASdan Wali Pemasyarakatan yangbersangkutan.

Peran Wali Pemasyarakatan dalampelaksanaan program admisiorientasi bagi narapidana diLembaga Pemasyarakatan Kelas IIAJambi

Pada saat peneliti melaksanakanpenelitian mengenai peran walipemasyarakatan di Lapas Kelas IIAJambi sejak 10 Juni 2019 s/d 10 Juli2019 yang dibuktikan dengan terbitnyaSK Kalapas Jambi Nomor:W.5.PAS.PAS.1-UM.01.01-348, penelitimenemukan beberapa fakta terkaitperan wali pemasyarakatan dalampelaksanaan program admisi orientasibagi narapidana di Lapas Kelas IIAJambi, yakni :a. Faktor petugas pemasyarakatan

yang ditunjuk menjadi WaliPemasyarakatan.

Dalam melaksanakan perannyasebagai wali pemasyarakatan, rata-rata wali pemasyarakatan yangmenjalankan perannya belum pahammengenai tugas, tanggung jawabdan kewajiban yang harusdilaksanakannya sebagai walipemasyarakatan. Fakta tersebutdidapatkan penulis melaluiwawancara langsung denganKasubsi Bimkemaswat Lapas KelasIIA Jambi (Bapak Dedi Antoni).Beliau mengatakan bahwa :

“kebanyakan walipemasyarakatan yangmenjalankan tugasnya hanyamengerjakan pengisian lembarkuesioner yang sudah dibagikanoleh pimpinan, sehingga untukperannya secara utuh rata-rata

mereka tidakmengetahuinya(Antoni, 2019)”.Fakta lainnya juga penulis

dapatkan dari Bapak Sudomo selakuStaf KPLP Lapas Kelas IIA Jambiyang juga merangkap sebagai WaliPemasyarakatan, beliau mengatakanbahwa :

“tugas yang saya ketahuisebagai wali pemasyarakatansaat ini hanya sekedarmelakukan wawancara terkaitidentitas, latar belakangkeluarga, latar belakang kasusnarapidana yang menjadi binaansaya, dan katanya nantipendampingan yang sayalakukan ini nantinya akanmenjadi penilaian dalam sidangTPP nantinya(Supriyono, 2019)”.Terkait dasar peraturan yang

menjadi pedoman mereka dalammenjalani tugas sebagai WaliPemasyarakatan pun tidak diketahuiolehnya padahal PermenkumhamNomor : M.01.PK.04.10-90 telahditerbitkan sejak tahun 2007.. Selainitu kurang maksimalnya peran walipemasyarakatan dalam menjalankantugasnya dikarenakan adanyarangkap tugas yang mesti dijalanimereka serta keterbatasan waktuyang dimiliki setiap walipemasyarakatan sehingga programpembinaan tidak berjalan secaramaksimal.

b. Faktor Narapidana yang menjalaniprogram Admisi Orientasi

Pelaksanaan program admisiorientasi juga tidak berjalanmaskimal dikarenakan narapidanayang menjalani program tersebuttidak mengetahui secara utuh apatujuan dari dari program admisiorientasi ini. Hal ini diperkuat denganpernyataan dari narapidana Ahmadyang mengatakan :

“yang sayo tau itu bapakpetugas cuma betanyo tentangidentitas sayo, latar belakangkeluargo dan ekonomi sayo,kronologi kasus sayo bae pak,tapi untuk apo kedepannyo sayondak paham jugo pak. SayoCuma jawab bae apo yang

































ditanyokan bapak petugasitu(Ahmad, 2019)”.Jawaban yang serupa pun

penulis dapatkan dari 10 orangnarapidana yang diwawancarailangsung secara acak. Hal initentunya sangat berpengaruh dalamimplementasi pembimbingan dalamkegiatan admisi orientasi.

c. Faktor Sarana dan prasarana tempatpelaksanaan program AdmisiOrientasi

Hal yang menjadi penghambatdalam pelaksanaan program admisirientasi juga disebabkan karenakapasitas kamar Mapenaling yangdijadikan tempat pembinaan tidakproporsional sesuai dengan jumlahpenghuni saat ini dan kapasitaskamar.

Seharusnya kamar mapenalinghanya berkapasitas 50 orang namunsaat ini diisi 205 orang, sehinggaberdasarkan penelitian yangdilakukan penulis, hal tersebut jugatermasuk dalam beberapa faktoryang turut menjadi kendala dalampelaksanaan program admisiorientasi bagi narapidana yang adadi Lapas Kelas IIA Jambi.

Selain itu juga terdapatperbandingan yang tidakproporsional antara petugas yangmenjadi wali pemasyarakatan dannarapidana yang menjadi binaannya.Saat ini Lapas Jambi hanya memilki19 orang petugas yang menjadi walipemasyarakatan sedangkan jumlahnarapidana yang menjalani programadmisi orientasi sebanyak 205 orang.

Rata-rata setiap walipemasyarakatan menangani 10-12orang narapidana. Dengan jumlahnarapidana yang lebih banyakdaripada jumlah walipemasyarakatan maka terdapatketidakseimbangan dalampelaksanaannya sehingga prosespembinaan tidak berjalan secaramaksimal dan tentunya tidak efektifdalam pelaksanaannya..

KESIMPULANPembinaan dilakukan oleh wali

pemasyarakatan kepada narapidana

bertujuan agar narapidana tersebutdapat diketahui segala hal ikhwalperihal dirinya termasuk sebab-sebabmelakukan tindak pidana, tempat tinggalnarapidana, situasi ekonominya, latarbelakang pendidikan dan sebagainya.

Wali Pemasyarakatan memilikitugas yakni mengawasi sikap danperilaku narapidana serta mengamatiperkembangan narapidana serta menilaiperkembangannya sebagaimana yangdimaksudkan dalam Permenkumham RINo. M.01 PK.04.10 Tahun 2007 tentangWali Pemasyarakatan.

Penilaian yang dilakukanberguna sebagai bahan pertimbangandalam sidang TPP. WaliPemasyarakatan juga berperan dalammenerima berbagai keluhan dan hal-hallainya yang berhubungan/ berkaitandengan narapidana yang dibinanya.

Selama narapidana menjalanimasa pembinaannya, pengamatan,pengenalan dan penelitian lingkungansekitarnya, diadakan sidang TPP yangbertujuan untuk menentukan programmaupun strategi pembinaan yang akandiaplikasikan pada tahap selanjutnya.

Putusan dalam sidang TPPharus sesuai dengan hasil pengamatanyang telah dilaksanakan oleh walipemasyarakatan di Lapas. Secaraspesifik penulis dapat menyimpulkanmengenai pengamatan dan hasilpengamatan terkait WaliPemasyarakatan yakni :a. Pelaksanaan tugas Wali

Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIAJambi sudah berjalan namun belummaksimal dan masih banyakmengalami kekurangan dalamprakteknya dilapangan dikarenakanbelum pahamnya mengenai tugas,tanggung jawab dan kewajiban WaliPemasyaraktan. Dengan adanyaWali Pemasyarakatan dalammendampingi narapidana telahmelakukan pembinaan sesuaidengan perkembangan narapidanaselama mereka melaksanakanprogram pembinaan di LembagaPemasyarakatan. Hal tersebutberupa pengamatan dilapanganyakni konsultasi antara narapidanadengan wali pemasyarakatannya





































b. Wali pemasyarakatan mempunyaitugas dan kesibukan lain disampingsebagai wali pemasyaraktan selainitu wali pemasyarakatan memilikiketerbatasan komptensi danketerbatasan kemampuansehinggan narapidana yangmenjadi perwaliannya belumspepenuhnya memahami maksuddari program yang diajalani.

c. Dikarenakan proporsionalnarapidana yang tidak sesuaidengan jumlah petugas yangmenjadi Wali Pemasyarakatan,maka program pembinaan terhadapnarapidana belum dapat berjalanmaksimal.

d. Faktor lain yang menjadipenghambat dalam pelaksanaanprogram admisi orientasi ialahkarena ketidaksesuaian kapasitaskamar dibandingkan dengan jumlahpenghuni.

SARANBerdasarkan hasil temuan

penelitian terkait peran Walipemasyarakatan dalam pelaksanaanprogram admisi orientasi di Lapas KelasIIA Jambi, maka penulis memberikanbeberapa saran yakni :a. Mengadakan pengadaan buku saku

bagi wali pemasyarakatan agarmenjadi pedoman dalammenjalankan tugas sebagai walipemasyarakatan. Namun meskipuntelah adanya buku saku pedomanpelaksanan tugas, kewajiban dantanggung jawab WaliPemasyaraktan (PermenkumhamRI No. M.01 PK.04.10 Tahun 2007)hendaknya Kalapas secara rutinminimal satu bulan sekalimemberikan pengarahan kepadaseluruh wali pemasyarakatan agarmenjadi pengingat secara lisan.

b. Perlu dilakukan suatu kegiatanpendidikan dan pelatihan secaraformal terhadap walipemasyarakatan agar dapatmeningkatkan kompetensi damkemampuan wali pemasyarakatandalam melaksanakan tugasnya.

c. Dengan banyaknya jumlah WargaBinaan Pemasyarakatan yang ada

di Lapas Kelas IIA Jambi,hendaknya ditambah pula WaliPemasyarakatan yang memilikikompetensi dalam melaksanakantugas sebagai WaliPemasyarakatan

d. Perlu adanya penambahan kamarmapenaling agar kegiatan programadmisi orientasi berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. (2019). Wawancara Langsung.Antoni, D. (2019). Wawancara

Langsung.Aryana, I. W. P. S. (2015). Efektivitas

Pidana Penjara Dalam MembinaNarapidana. Jurnal Ilmu Hukum,11(21), 39–44.

Dewi, V. N. S. (2016). PelaksanaanPembinaan Narapidana DiLembaga Pemasyarakatan KelasIIA A Wirogunan(Studi Kasus MaryJane). Pelaksanaan PembinaanNarapidana Di LembagaPemasyarakatan Kelas IIA AWirogunan(Studi Kasus MaryJane).https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201

Ditjenpas. (2020). Sistem DatabasePemasyarakatan.

Fajriando, H. (2019). EvaluasiPelaksanaan Community-BasedCorrections di Lapas TerbukaKelas III Rumbai. Jurnal IlmiahKebijakan Hukum, 13(3), 323.https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.323-338

Hadikusuma, H. (1995). MetodePembuatan Skripsi Ilmu Hukum.Bandar Maju.

Haryono, H. (2018). OptimalisasiPelaksanaan Tugas dan FungsiLapas Terbuka dalam ProsesAsimilasi Narapidana. Jurnal IlmiahKebijakan Hukum, 12(3), 295.https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.295-311

Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia. (1995). Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 12Tahun 1995 TentangPemasyarakatan. 1–22.

Moleong, L. J. (2000). Metodologi













DAFTAR PUSTAKA























DAFTAR PUSTAKA













Penelitian Kualitatif (18th ed).Remaja Rosdakarya.

Mosgan Situmorang. (2016). AspekHukum Pemberian Remisi KepadaNarapidana Korupsi. JurnalPenelitian Hukum, 16(740), 375–394.

Muhammad, A. (2004). Hukum danPenelitian Hukum. PT Citra AdytiaBakti.

Mulyono, G. P., & Arief, B. N. (2016).Upaya Mengurangi KepadatanNarapidana Dalam LembagaPemasyarakatan Di Indonesia. LawReform, 12(1), 1.https://doi.org/10.14710/lr.v12i1.15838

Priyatna, D. (2006). SistemPelaksanaan Pidana Penjara DiIndonesia. PT Refika Aditama.

Priyatno, D. (2013). Sistem PelaksaanPidana Penjara di Indonesia.Refika Aditama.

Supriyono. (2019). WawancaraLangsung.

Victorio H.Situmorang. (2019). Lembagapemasyrakatan sebagai bagian

dari penegakan hukum(Correctional Institution as Part ofLaw Enforcement). Jurnal IlmiahKebijakan Hukum, 13(1), 85–98.

Yopi Gunawan and Kristian. (2015).Perkembangan Konsep NegaraHukum Dan Negara HukumPancasila (Cetakan I). RefikaAditama.

























evaluasi peran wali pemasyarakatan dalam …

Documents