faktual problem

8/17/2019 Faktual Problem

1/18

Faktual Problem Koordinasi

http://news.detik.com/berita/2808245/lantik-pejabat-tanpa-koordinasi-kasn-panggil-

kemenhub-bappenas-bkn-dan-kemenko

Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memanggil Sekjen Kementerian Perhubungan,Bappenas, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemenko Perekonomian. Pemanggilan

tersebut terkait dengan pelantikan pejabat di keempat lembaga negara itu tanpa berkoordinasi

dengan KASN.

"Yang diundang adalah para Sekjen, karena mereka adalah pejabat yang berwenang untuk

diminta klarifikasi di dalam pelantikan eselon I dan II," ucap Komisioner KASN Waluyo saat

dihubungi detikcom, Selasa (20/1/2015).

Menurut Waluyo, pemanggilan itu untuk meyakinkan bahwa pemilihan pejabat pimpinan eselonI dan II sudah sesuai dengan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Di dalam

UU tersebut diatur bahwa KASN memiliki tugas untuk mengawasi pengangkatan pejabat agar

dilakukan dengan sistem seleksi terbuka.

UU tersebut menyebut pemilihan dan pengangkatan pejabat harus berkoordinasi dengan

KASN. Namun KASN merasa belum ada koordinasi.

"Makanya kami minta klarifikasi. Kami meyakinkan saja proses pemilihan, orang yang dipilih

adalah orang yang benar, orang yang terbaik," jelas Waluyo.

Waluyo mengatakan surat undangan itu sudah dikirim minggu lalu dan besok Rabu (21/1/2015)

keempat perwakilan itu sudah dipastikan hadir. "Semua sudah konfirmasi mau datang,"

ucapnya.

Soal sanksi yang bisa dikenakan kepada empat lembaga negara itu karena melantik pejabat

tanpa koordinasi dengan KASN, Waluyo mengaku belum tahu dan masih menunggu penjelasan

dari mereka.

"Belum tahu, nanti kita lihat seberapa jauh. Makanya kita minta penjelasan," ujarnya.

KASN merupakan lembaga independen di bawah presiden yang terbentuk berdasar UU No

5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Tujuh anggota lolos seleksi dan ditetapkan

sebagai komisioner KASN berdasar Keppres. Mereka adalah Sofian Effendi (Ketua merangkap

anggota), Irham Dilmy (Wakil Ketua merangkap anggota), Waluyo (anggota), I Made Suwandi

http://news.detik.com/berita/2808245/lantik-pejabat-tanpa-koordinasi-kasn-panggil-kemenhub-bappenas-bkn-dan-kemenkohttp://news.detik.com/berita/2808245/lantik-pejabat-tanpa-koordinasi-kasn-panggil-kemenhub-bappenas-bkn-dan-kemenkohttp://news.detik.com/berita/2808245/lantik-pejabat-tanpa-koordinasi-kasn-panggil-kemenhub-bappenas-bkn-dan-kemenkohttp://news.detik.com/berita/2808245/lantik-pejabat-tanpa-koordinasi-kasn-panggil-kemenhub-bappenas-bkn-dan-kemenko


2/18

(anggota), Nuraida Mokhsen (anggota), Tasdik Kinanto (anggota), dan Prijono Tjiptoherijanto

(anggota).

Lembaga ini dapat merekomendasikan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk

membatalkan penetapan seseorang dalam jabatan kalau prosesnya tidak sesuai denganketentuan yang ditetapkan dalam UU ASN dan bersifat final.

Rekomendasi KASN, Bukti Kepegawaian PemkotTak KompetenRabu, 02 Sep 2015 | 16:42 WITA

MAKASSAR, UPEKS--Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kepada

Pemerintah Kota Makassar agar mengulang seleksi jabatan menunjukkan kepegawaian di

kota ini tidak ditangani pihak yang berkompeten.

"Itulah blunder. Seleksinya jalan tanpa koordinasi. Padahal undang-undang jelas, seleksi

harus koordinasi dengan instansi terkait. Masalahnya disitu," pungkas Luhur Prianto,

pengamat Pemerintahan dan Politik asal Universitas Muhammadiyah Makassar, Rabu

(2/9/15) kemarin.

Dia menerangkan, berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara terdapat tiga instansi yang

menangani persoalan kepegawaian. Lembaga itu, yakni Badan Kepegawaian Daerah,

Lembaga Administrasi Negara dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Ketiga lembaga itu

memiliki peranan yang berbeda-beda. "Dan KASN itu berdasarkan UU itu memang untuk

mengawal pengembangan karir pegawai," katanya.

Lanjutnya, sistem kepegawaian di negara ini terintegrasi, meskipun pemerintah daerah

memiliki kewenangan yang besar dalam penentuan formasi kepegawaian itu. Karena itu,katanya, rekomendasi KASN itu bukanlah putusan yang bisa digugat. Rekomendasi itu

bersifat perintah UU yang harus dilaksanakan. "Pemkot harus menindaklanjuti dan

mematuhi rekomendasi itu," katanya.

Ia menambahkan, rekomendasi ini juga dapat digunakan sebagai bahan yang menguatkan

bagi pejabat yang mem-PTUN-kan hasil seleksi jabatan itu. Sebab, seleksi yang dilakukan


3/18

itu tidak memiliki dasar yang kuat.

Sebelumnya, Komisioner KASN, Tasdi Kinanto mengaku, KASN telah melayangkan

rekomendasi terkait seleksi jabatan yang dilakukan Pemkot Makassar beberapa waktu lalu.

"Rekomendasi itu per 25 Agustus. Intinya, supaya diseleksi ulang, baik untuk jabatanpimpinan tinggi pratama, KP3S, eselon III dan IV. Semua harus dievaluasi kembali," tegas

mantan Sekretaris Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pembatalan SK itu, lantaran seleksi yang dilakukan Pemkot Makaasar tidak melalui proses

yang benar dan sesuai aturan.

Dia menerangkan, seleksi jabatan yang dilakukan dengan menentukan jabatannya sejak

awal dan tidak memberikan kesempatan sesuai peminatannya.

Sistem seleksi yang semacam itu, katanya, tidak sesuai dengan aturan. Seharusnya,

seleksi itu sesuai kompetensi dan memilih sesuai peminatannya. "Intinya, prosedurnya,

prosesnya tidak terbuka, transparan dan kompetitif," tutupnya. (mg01/sev)http://upeks.co.id/smart-city/rekomendasi-kasn-bukti-kepegawaian-pemkot-tak-kompeten.html

MAKASSAR,DURASINEWS.com--Lelang jabatan yang dilakukan Pemerintah Kota Makassar beberapa

waktu lalu harus diulang berdasarkan rekomendasi tanggal 25 Agustus 2015 nomor S-769/KASN/8/2015

tentang pengawasan pemberhentian dan pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan struktural eselon II,

III dan IV di Pemerintah Kota Makassar yang ditandatangani Ketua KASN Sofian Effendi dan ditembuskan

ke Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo.

"Pemkot harus menindaklanjuti dan mematuhi rekomendasi itu untuk mengulang lelang jabatan," tegasLuhur Prianto, pengamat Pemerintahan dan Politik asal Universitas Muhammadiyah Makassar, kemarin.

Menurutnya, pemkot akan melakukan kesalahan fatal jika tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Pasalnya, sesuai UU No 5 tahun 2014 tentang ASN pasal 120 ayat 5 berbunyi, rekomendasi KASN

sebagaimana dimaksud bersifat mengikat.

Menurutnya, sistem kepegawaian di negara ini terintegrasi, meskipun pemerintah daerah memiliki

kewenangan yang besar dalam penentuan formasi kepegawaian itu. Karena itu, katanya, rekomendasi

KASN itu bukanlah putusan yang bisa digugat. Rekomendasi itu bersifat perintah UU yang harus

dilaksanakan.

Rekomendasi KASN kepada Pemerintah Kota Makassar agar mengulang seleksi jabatan menunjukkan

kepegawaian di kota ini tidak ditangani pihak yang berkompeten."Itulah blunder. Seleksinya jalan tanpa koordinasi. Padahal undang-undang jelas, seleksi harus koordinasi

dengan instansi terkait. Masalahnya disitu," pungkas ,

Dia menerangkan, berdasarkan UU Aparatur Sipil Negara terdapat tiga instansi yang menangani

persoalan kepegawaian. Lembaga itu, yakni Badan Kepegawaian Daerah, Lembaga Administrasi Negara

dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Ketiga lembaga itu memiliki peranan yang berbeda-beda.

"Dan KASN itu berdasarkan UU itu memang untuk mengawal pengembangan karir pegawai," katanya.

http://upeks.co.id/smart-city/rekomendasi-kasn-bukti-kepegawaian-pemkot-tak-kompeten.htmlhttp://upeks.co.id/smart-city/rekomendasi-kasn-bukti-kepegawaian-pemkot-tak-kompeten.htmlhttp://upeks.co.id/smart-city/rekomendasi-kasn-bukti-kepegawaian-pemkot-tak-kompeten.htmlhttp://upeks.co.id/smart-city/rekomendasi-kasn-bukti-kepegawaian-pemkot-tak-kompeten.html


4/18

Apalagi, lanjutnya, wewenang KASN sesuai UU No 5 tahun 2014 tentang ASN pada pasal 32 ayat 1,

yakni mengawasi setiap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Dalam pengawasan tersebut, KASN

berwenang memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku pegawai ASN (pasal 32 ayat

2). Selain itu, posisi jabatan harus dikembalikan ke posisi semula.

Lalu, hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang

berwenang untuk ditindaklanjuti (pasal 32 ayat 3). Dan jika pengawasan itu tidak ditindaklanjuti, KASN

merekomendasikannya ke presiden untuk menjatuhkan sanksi kepada pejabat pembina kepegawaian dan

pejabat yang berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-

undangan (pasal 33 ayat 1).

Sebelumnya, Komisioner KASN, Tasdi Kinanto mengaku, KASN telah melayangkan rekomendasi terkait

seleksi jabatan yang dilakukan Pemkot Makassar beberapa waktu lalu.

"Rekomendasi itu per 25 Agustus. Intinya, supaya diseleksi ulang, baik untuk jabatan pimpinan tinggi

pratama, KP3S, eselon III dan IV. Semua harus dievaluasi kembali," tegas mantan Sekretaris

Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini.

Pembatalan SK itu, lantaran seleksi yang dilakukan Pemkot Makaasar tidak melalui proses yang benar

dan sesuai aturan.

Dia menerangkan, seleksi jabatan yang dilakukan dengan menentukan jabatannya sejak awal dan tidak

memberikan kesempatan sesuai peminatannya. Sistem seleksi yang semacam itu, katanya, tidak sesuai

dengan aturan. Seharusnya, seleksi itu sesuai kompetensi dan memilih sesuai peminatannya.

"Intinya, prosedurnya, prosesnya tidak terbuka, transparan dan kompetitif," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Kota Makassar, Ibrahim Saleh menegaskan, Pemkot Makassar tidak akan

mengulang seleksi jabatan, meski surat rekomendasi KASN itu diterimanya. Dia mengatakan, apa yang

sudah menjadi keputusan pimpinan tidak mudah untuk diubah lagi.

"Jika rekomendasi kami terima, kami akan langsung membalasnya. Intinya, pemkot tidak akan mengulang

seleksi jabatan itu. Apa juga dasarnya, KASN merekomendasi itu," katanya. (up)

http://durasinews.com/bisnis/ulang-lelang-jabatan.html

Larangan Dicueki PJ Kepala Daerah, BKN

Koordinasi KASN

hayatullah

Minggu, 15 November 2015 15:43

http://durasinews.com/bisnis/ulang-lelang-jabatan.htmlhttp://durasinews.com/bisnis/ulang-lelang-jabatan.html


5/18

ilustrasi (Foto: ist)

JAKARTA, RadarPena.com - Maraknya pejabat (Pj) epala !aerah yang

melakukan mutasi jabatan di sejumlah daerah akhirnya mendapat respon

"adan epegawaian #egara ("#).

epala "ima $aria %ibisana mengeluarkan surat edaran berisi larangan bagi

Pj epala !aerah untuk melakukan mutasi pegawai. Mereka adalah pejabat

yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur/bupati/walikota

di daerah yang ikut Pilkada serentak pada & !esember '* mendatang.

+urat sakti bernomor .',-/.-'/&& tertanggal & ktober '*

tentang Penjelasan atas ewenangan Pejabat epala !aerah di "idangepegawaian.

01turan sudah jelas bahwa penjabat kepala daerah dilarang keras memutasi

pegawai. +ebab si2atnya de3niti240 tegas epala "iro $umas "# 5umpak

$utabarat4 Minggu (*/).


6/18

6ntuk itu4 sambung dia4 lembaganya akan berkoordinasi dengan omisi

1paratur +ipil #egara (1+#) sebagai lembaga pengawas 1+# atas tindakan

lima Pj epala !aerah di Pro7insi 8ampung. 9akni4 "andarlampung4 Metro48ampung 5imur4 %aykanan dan 8ampung +elatan.

5im +1# kan sudah turun4 berarti tinggal tunggu hasil rekomendasinya.

+egera kita koordinasikan4 tambah dia.

+elain larangan mutasi jabatan4 5umpak menjelaskan Pj juga dilarang

membatalkan peri;inan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau

mengeluakan peri;inan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat

sebelumnya.

8alu4 dilarang membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang

bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan dilarang membuat

kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan

pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.

08arangan-larangan tersebut dapat dikecualikan setelah mendapat

persetujuan tertulis dari Menteri !alam #egeri40 ucapnya.

5umpak melanjutkan4 P#+/P#+4

kenaikan pangkat4 pemberian i;in perkawinan dan perceraian4 keputusan

hukuman disiplin selain yang berupa pembebasan dari jabatan atau

pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai P#+

dan pemberhentian dengan hormat/tidak dengan hormat sebagai P#+ selain


7/18

karena dijatuhi hukuman disiplin40 bebernya

- +ee more at:

http://radarpena.com/read/'*//*/',,'/,/'/8arangan-!icueki-P?-epala-!aerah-"#-oordinasi-1+#@sthash.AB*iCDs.dpu2

Rolling Pejabat Pemkot Bikin HebohLaporan: Intan Sriwidari - See more at: http://m.rmolsumsel.om/news.php!

id"#$%%#&sthash.'(k)*b+.dpu,

RMOL. Setelah menjabat sebagai walikota de,initi, Harnojoo merolling pejabat Pemkot

Palembang untuk pertama kalina. ak tanggung beberapa pejabat dibangkupanjangkan.

0nikna alih-alih menerima keputusan sang walikota baru putusan itu justru tidak tidak

diterima oleh beberapa pejabat ang di non-job. Bahkan beberapa akan mengajukan gugatan ke

Pengadilan ata 0saha 1egara 2P013.

4enanggapi hal ini pengamat politik )oko Siswanto tidak habis pikir dengan para pejabat

ang berniat menggugat.

54ana bisa diadukan ke P01. Itu kan kewenangan 6alikota5 ujarna kepada Rakat

4erdeka 7nline Sumsel belum lama ini.

4enurut )oko jabatan dalam lingkungan Pemerintah 8ota Palembang di luar 6alikota dan

6akil 6alikota tidak dibatasi. )adi bila 6alikota akan merolling bawahanna tidak menalahi

aturan apapun.

5idak ada batasan waktu untuk kepala dinas dan lainna. 8an beda kalau di aturan batasna

lima tahun terus dipeat tanpa alasan ang jelas5 imbuhna.

9pa ang dilakukan Harnojoo menurutna dalam batas wajar. Hal itu untuk penegaran dan

sesuai dengan aturan administrasi negara. 50kuran prestasi kan biar walikota ang menilai.

4au keluar surat peringatan dulu atau tidak itu hak walikota. Bawahan wajib loal manut sama

pimpinan dan siap ditempatkan di mana saja5 tandasna.

1amun natana renana mantan kepala inas Pendapatan aerah 2ispenda3 8ota

Palembang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan ata 0saha 1egara 2P013 terkait

pemeatan dirina sebagai 8epala ispenda tanpa alasan bukan hana isapan jempol belaka.

8epada Rakat 4erdeka 7nline Sumsel Senin 2(;/((3 9gus menjelaskan dirina sedang

mempersiapkan gugatan ang akan dilaangkan karena telah dilengserkan dari jabatan dan di

non jobkan tanpa alasan pada tanggal < 1o=ember $>(? lalu.

58ita sedang mempersiapkan untuk mengajukan gugatan ke P01 mudah-mudahan dalam

waktu dekat akan kita serahkan5 ujarna.

http://radarpena.com/read/2015/11/15/26362/6/2/Larangan-Dicueki-PJ-Kepala-Daerah-BKN-Koordinasi-KASN#sthash.OQG5iI8s.dpufhttp://radarpena.com/read/2015/11/15/26362/6/2/Larangan-Dicueki-PJ-Kepala-Daerah-BKN-Koordinasi-KASN#sthash.OQG5iI8s.dpufhttp://m.rmolsumsel.com/news.php?id=42884#sthash.F1ckJCbV.dpufhttp://m.rmolsumsel.com/news.php?id=42884#sthash.F1ckJCbV.dpufhttp://m.rmolsumsel.com/news.php?id=42884#sthash.F1ckJCbV.dpufhttp://radarpena.com/read/2015/11/15/26362/6/2/Larangan-Dicueki-PJ-Kepala-Daerah-BKN-Koordinasi-KASN#sthash.OQG5iI8s.dpufhttp://radarpena.com/read/2015/11/15/26362/6/2/Larangan-Dicueki-PJ-Kepala-Daerah-BKN-Koordinasi-KASN#sthash.OQG5iI8s.dpufhttp://m.rmolsumsel.com/news.php?id=42884#sthash.F1ckJCbV.dpufhttp://m.rmolsumsel.com/news.php?id=42884#sthash.F1ckJCbV.dpuf


8/18

9gus menerangkan pengajuan gugatan ke P01 ang akan dilakukan mungkin bersama

beberapa pejabat ang merasa tidak puas atas penopotan dari jabatan tanpa keterangan ang

jelas.

4eski tidak dapat dipastikan siapa saja ang akan mengajukan gugatan. Pengajuan ang

dilakukan semata-mata untuk menari kejelasan dari penopotan dan bangku panjang ang

dilakukan beberapa waktu lalu tersebut.

58ita tunggu saja nanti juga jika sudah diajukan akan dikabari5 uapna.

Pejabat lainna 4antan 8epala Badan 9rsip Perpustakaan dan okumentasi 2Bapusdok3

Palembang 9smawati ang memiliki nasib ang sama dengan beberapa pejabat lain ang

diopot dari jabatan dan non job berenana akan melakukan langkah serupa dengan ang akan

dilakukan mantan 8epala ispenda 9gus 8elana dengan menuntut kejelasan penopotan

melalui P01.

4eski terlihat seperti tidak menerima kepada Rakat 4erdeka 7nline Sumsel 9smawati

mengungkapkan apa ang dilakukanna justru untuk mengikuti prosedur pemerintahan ang jelas.

5Semua ang dimiliki ini adalah milik uhan. 4asalah saa tidak lagi menjabat tidak menjadi

masalah. 1amun semua prosedur dan alasan penopotan kan harus sesuai prosedur seperti

ang diamanatkan 0ndang-undang 2003 9partur Sipil 1egara 29S135 ujarna )umat 2;/((3.

Penopotan dari jabatan hingga dibangkupanjangkan tegas wanita ang menjabat 8etua

Himpunan 6anita 8ara 2H683 Sumsel ini tidak bisa sewenang-wenang karena harus ada

kejelasan mulai dari penilaian kinerja. )ika ada masalah dari kinerja maka harus ada kejelasan

siapakah ang menilai kinerjana tersebut.

5Saa legowo menerima jika sesuai dengan prosedur jangan sampai dipolitisir. Harus ada tim

penilai atau apa instrumen penilaianna. 8arena saa merasa tidak ada ang salah dengan

kerja ang saa lakukan dan kinerja saa sudah maksimal dan sesuai dengan =isi dan misi

6alikota5 tuturna.

9smawati menegaskan dirina sudah berupaa untuk mensosialisasikan Barpusdok ini.

4enurutna dibawah kepemimpinan dirina Bapusdok meraih penghargaan nasional ; besar

terbaik se-Indonesia.

58antor ang dulu kurang tertata sekarang sudah diperbaiki. Semuana juga transparan5

tandasna.

Surat KASN

Sejumlah pejabat esellon ang di non job beberapa waktu lalu memiliki peluang untuk kembali

lagi menjabat di lingkungan Pemerintah 8ota 2Pemkot3 Palembang. Pasalna 6alikota

Palembang Harnojoo sudah menerima surat rekomendasi dari 8omisi 9paratur Sipil 1egara

289S13 Republik Indonesia terkait dengan pengembalian pejabat esellon I+ III dan II ang di

non job.


9/18

isampaikan 8epala Bagian 28abag3 Humas dan Protokol Pemkot Palembang 9hmad 4ustain

kepada Rakat 4erdeka 7nline Sumsel Senin 2$%/($3 6alikota Palembang sudah menerima

surat rekomendasi ang diberikan 89S1 untuk 6alikota pada hari Rabu 2$


10/18

Harnojoyo Dalam Tekanan Politik

E February ',

Pemerintah Kota Palembang berada dalam tekanan politik. Tidak hanya dari

partai, namun juga dari lembaga tinggi negara yang membuat kebijakan Walikota

Palembang Harnojoyo direkomendasikan untuk dianulir.

Palembang, P

8embaga tinggi negara4 seperti ementerian !alam #egeri dan ementerian $ukum dan$ak 1sasi Manusia ($1M)4 menurut in2ormasi yang dihimpun4 tengah menyoroti %alikotaPalembang $arnojoyo4 terkait rekomendasi omisi 1paratur +ipil #egara (1+#).


11/18

!engan diabaikannya rekomendasi tersebut4 disinyalir timbul kerugian negara. 1+#menganggap %alikota Palembang telah melakukan pelanggaran 6ndang-6ndang (66)

nomor * tahun 'G pasal D ayat yang berpotensi timbulnya dampak hukum4 termasukbagi pejabat pembina kepegawaian dan para pegawai yang diangkat.

!alam waktu dekat4 %alikota Palembang akan segera melakukan rekomendasi tersebut.

6ntuk itu %alikota sudah melakukan koordinasi dengan +ekretaris !aerah (+ekda) Pro7insi4epala "! Pro7insi dan 1sisten C terkait pelaksanaan rekomendasi 1+#.


12/18

+etelah memeriksa4 1+# lalu mengeluarkan surat rekomendasi 1+# #omor "-

&/1+#/'/'* yang secara garis besar berisi tentang mencabut dan membatalkankeputusan #omor D'./&&/"!4 termasuk pemberhentian pegawai negeri sipil (P#+) dari

jabatan struktural eselon CC4 CCC dan C serta mengangkat kembali ke eselon semula G P#+.

1+# menilai4 keputusan tersebut tidak melibatkan "adan Pertimbangan ?abatan dan

epangkatan ("aperjakat). %alikota diduga kuat melanggar undang-undang 1paratur +ipil#egara. 66 nomor * tahun 'G4 PP #omor tahun ' juncto PP #omor tahun ''

dan PP * tahun '. #amun4 rekomendasi ini belum dijalankan4 hingga surat rekomendasikedua dilayangkan oleh 1+#.

"elum usai permasalahan ini4 awal tahun ', muncul keputusan mengambil alihpengelolaan build operate transfer ("5) dari P5 Bandha 5ahta Prima (B5P) ke P! Pasar

Palembang ?aya. +aat itu sempat muncul isu pengelolaan Pasar , akan dilakukan tender

ulang.

Permasalahan ini pun bahkan bakal berbuntut panjang4 kala pihak B5P tidak terima karena

dianggap pemutusan sepihak melanggar hukum perjanjian "5 yang masih berlanjut hinggatahun '' mendatang. "ahkan kecaman ini sempat menimbulkan gejolak dan polemik

kekerasan antara pihak kepolisian dan pengelola pasar.

6nsur politik kemudian kian meruncing4 setelah muncul isu adik kandung omi $ertonFitrianti 1gustinda didorong menjadi >awawako Palembang mendampingi $arnojoyo. Partai

!emokrai Cndonesia (P!C) Perjuangan yang mengusung 9udha inaldi cukup dibuat berang.

ondisi ini membuat P!C Perjuangan melakukan rapat besar. ader P!C Perjuangan yang juga

1nggota !P C omisi CCC Hrwin M +ingajuru angkat bicara atas gejolak ini. Hrwinmenyebutkan siap melakukanimpeachment kepada %alikota yang dinilainya sudah banyak

melakukan kebijakan yang dianggap kontro7ersial4 termasuk rekomendasi 1+# yang tidakdijalankan.


13/18

+ementara itu4 etua !P! P!CP +umsel $M Biri amandha # iemas menyarankan %alikota

Palembang $ $arnojoyo mengambil sikap mempersingkat waktu menentukan calon %akil%alikota Palembang untuk menjalankan roda pemerintahan.


14/18

bisa dihubungi. 1+# merasa heran4 me - nga pa Pemkab 5asikmalaya ti -

dak pernah konsultasi dengan pi haknya.

"erbeda dengan da - erah-daerah lain ketika rotasimu tasi. Padahal dalam

undangu n dang 1+# disampaikan jika ter lebih dahulu harus di la ku - kankonsultasi. +eperti diketahui4 pada +e nin (E/&) lalu Pemkab 5a sik ma laya

merotasi setidaknya del a pan orang pejabat eselon '4 se ba nyak GG orang

pejabat eselon 4 dan '' orang pejabat eselon G. $al ini pun menjadi

perhatian pub lik. +ebab rotasi-mutasi ini terkesan mendadak dan serba di

pak sa - kan.

Prosesi pe ngam bi lan sum - pah jabatan pada mu tasi-rotasi inipun di gelar

di aula ba sement +etda abupaten 5a sikmalaya sekitar pukul ,. %C".

$al ini pun menuai per ta - nya an b esar4 dimana pelaksaan mu tasi-rotasi

dilakukan diluar jam kerja hingga berakhir pukul D. %C". "anyak pihak be

- rang gapan4 jika hal ini cen de - rung dipaksakan dan ada moti2 ter tentu.

1genda ini pun di pas - ti kan menjadi mutasi-rotasi ter akhir masa

kepemimpinan 6u-1de +ugianto.

+ebab mu ta - si-rotasi sudah tidak bisa di la - kukan lagi dimasa enam bulan

te rakhir jabatan bupati-wakil bu pati. etika itu "upati 5a sik mal - aya 6u

u;hanul 6lum me nga - takan4 mutasi dan rotasi wajar da lam setiap

pemerintah da - erah. ebutuhannya dalam mu - tasi rotasi kali ini mengisi ja

bat an yang kosong dan untuk meng - gairahkan kembali di ma singmasingdinas.


15/18

dilakukan secara mendadak dan tanpa koordinasi.

"ahkan4 tatkala ada isu merebak diluar upaya ini untuk mengamankan

jabatan di akhir masa ke pe mi m - pin an bupati dan wakil bupati di - rinya

tidak mem bem be nar kan.


16/18

Pilkada

Serentak, PNS Harus Netral

CILACAP-Musim pilkada serentak yang aru saja dimulai, kemarin !"#$%&, ditanggapi serius komisi Aparatur Sipil

Negara !ASN&' Hal terseut disampaikan saat a(ara sarase)an yang dilaksanakan di Pendopo *ijayakusuma,

+amis !$#$%&'

.erdasarkan /ndang-undang Nomor 0 Ta)un %$0 tentang Aparatur Sipil Negara !ASN&, PNS tidak ole) terliat

dalam politik praktis atau memi)ak kepada sala) satu pasangan dalam Pilkada,1 ujar komisi ASN Tasdik +inanto'

Larangan PNS ter)adap keterliatan dalam Pilkada agar irokrasi tidak disusupi ole) kepentingan praktis' Se)ingga,

PNS dapat menjalankan 2ungsinya dengan aik seagai pelayan pulik'

+ita akan er)entikan se(ara tidak )ormat dimana yang ersangkutan tidak akan mendapat pensiunan,1 an(amnya'

Dirinya meli)at, PNS )arus ersikap pro2esional dan menga(u dengan // ASN yang aru'

+ami er)arap dan mendorong kepada PNS seagai aparatur yang memiliki integritas dengan konsisten

melaksanakan aturan,1 ungkapnya'

Dikatakan dia, dalam // ASN yang aru menyeutkan ketika anggota PNS menjaat seagai anggota partai politik

!parpol& akan langsung dier)entikan'

Tergantung dari oot atau tingkat pelanggarannya akan dilakukan teguran dan lain seagainya,1 katanya'

Dia menyatakan, tujuan dari // ASN ini adala) independensi dan netralitas kompetensi kinerja atau produkti3itas

kerja' Se)ingga, ini akan memuat ter(apainya re2ormasi irokrasi

4le) karenanya, )aram )ukumnya agi PNS yang terliat dalam kegiatan-kegiatan yang memi)ak atau erpolitis'

5ika terukti akan dikenakan sanksi,1 tegasnya'

Dijelaskan Tasdik, untuk menjaga netralitas ASN dalam Pilkada, +ASN ersama .a6aslu akan melakukan koordinasi

yaitu merumuskan langka) pen(ega)an dan penga6asan ter)adap PNS dalam penyelenggaraan Pilkada' Soal

tindakan yang mengara) ke moilisasi PNS, selanjutnya akan dia)as ersama +emenpan, .a6aslu, +emendagri,

+emenkopol)ukam, .+N, termasuk langka)-langka) ketika terjadi indikasi pelanggaran'

Seelumnya, .upati Cila(ap Tatto Su6arto Pamuji dalam Pun(ak peringatan H/T ke 77 +orpri juga mengatakan,

seagai organisasi kedinasan yang pro2esional, korpri )arus senantiasa erusa)a meng)indarkan diri dari eragai


17/18

kegiatan politik praktis' +arena dapat mengganggu tugas-tugas seagai adi negara dan adi masyarakat'

Hal ini )arus kita pa)ami ersama, karena saat ini masyarakat suda) sangat peka ter)adap eragai )al yang kita

lakukan, termasuk sejau) mana upaya kita dalam meningkatkan keseja)teraan masyarakat,1ujar Tatto'!re8#ttg&

http://www.radarbanyumas.co.id/diberhentikan-tanpa-dapat-pensiun/

Bondowoso Jatim Tabloid Bongkar.com-Pelantikan pejabat Hselon ll dan lll (&/) hari

yang lalu oleh Pemkab "ondowoso dinilai cacat hukum.Pelantikan yang

dilaksanakan di 1ula ruangan pendopo Pemkab mendapatkan sorotan dari

beberapa pihak terkait4 kerena pelantikan dan mutasi tersebut tidak mengacu

pada 66 #o.* 5ahun '* tentang peratuaran 1paratur +ipil #egara (1+#)

bahkan tanpa didasari pembentukan Panitia seleksi (Pansel) yang sudah di atur

dalam 66.

!engan demikian diduga kuat sekertaris daerah(+ekda)membuat kewenangan

sendiri bahkan kurang trasparan.

Crwan "ahtiar ahmat +H M+i wakil etua !P! dari Fraksi F-P!CP dan etua

(+etgab) dan yang tergabung * Fraksi partai politik saat melakukan jumpa pers

dirumah makan lestari mengecam keras adanya pelantikan yang dilakukan

bupati.

epada 5abloid "ongkar Crwan mengatakan4Mutasi terhadap kepala satuan

kerja perangkat daerah(+P!) serta pelantikan yang dilakukan "upati

"ondowoso adalah cacat hukum4kerena panitia pansel yang dibentuk tidak ada

kejelasan4seharusnya badan eksekuti2 setidaknya harus memberi tau.ami ini

duduk sebagai !P! karena dipilih oleh rakyat berarti wakil rakyat4seharusnya

wakil rakyat diberitahu lewat surat tertulis atau secara lisan4Paparnya.

!itegaskan pula oleh Crwan4 sebagai wakil rakyat kalau ada pertanyaan tentu

kami bisa menjelaskan secara detail4namun dengan adanya pelantikan dan

mutasi yang dilaksanakan pada tanggal & #opember '* lusa kemarin

mikanisme dan aturan tidak dipergunakan.+alah satunya dibentuknya tiem

http://www.radarbanyumas.co.id/diberhentikan-tanpa-dapat-pensiun/http://www.radarbanyumas.co.id/diberhentikan-tanpa-dapat-pensiun/


18/18

pansel terutama orang dari independen yaitu eksternal dari pemerintah yang

ditunjuk langsung oleh +ekda tidak ada kejelasan46ngkapnya.

etua +etgab juga menambahkan4pembentukan pansel seharusnya dilakukan uji

kopetensi kepada satuan kerja perangkat daerah yang nantinya mau di mutasi

sesuai dengan 66 #o.* tahun 'G tentang peraturan 1+#.Perintah seharusnya

membentuk panitia seleksi Pansel yang terdiri dari dua orang dari berokrasi tiga

orang dari tokoh masyarakat.5iba muncul di publik +ekda membuat panitia

dagelan bersama kepala "!. orang lainnya terkesan tidak transparan dan

bahkan untuk mengawasi serta memastikan setiap pengisian jabatan pimpinan

tinggi harus sesuai dengan prinsip dan seleksi terbuka4kerena itu setiap

pembina kepegawaian daerah harus ada pembentukan pansel terlebih dahulu

dengan keanggotaan sebagai mana di atur dalam Permen P1#"

#omor./'G tentang tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi secara

terbuka di lingkungan instansi pemerintah4?elasnya.

#amun demikian kata Crwan4 dalam mutasi tersebut banyak sekali kejanggalan

bahkan cacat hukum. Proses pelantikan tanpa didasari perundang undangan

yang resmi terlebih tanpa ada koordinasi langsung dengan 1+#.6ntuk itu saya

bersama anggota +etgab akan melakukan hak interplasi terhadap mereka-

mereka yang terlibat dalam Ma3a Pelantikan ini tidak bisa dibiarkan4 sebagai

wakil rakyat kalu hanya diam pastinya bupati akan melakukan hal serupa

terhadap pejabat teras yang tidak disukai.Persoalan ini +ekda harus

bertanggung jawab terkait pelantikan itu45ambahnya.

Crwan bersama 2raksi-2raksi lainnya juga akan melakukan penyelidikan persoalan

pelantikan yang sangat cacat hukum itu4dan bila terbukti dari hasil penyelidikan

ternyata cacat hukum +etgap tidak akan segan-segan "upati "ondowoso dan

+ekda kami akan mempidanakan kasus pelantikan tersebut4Pungkasnya.(>ip)

http://www.tabloidbongkar.com/'*//E/setgap-ancam-pidanakan-bupati-bondowoso/
http://www.tabloidbongkar.com/2015/11/17/setgap-ancam-pidanakan-bupati-bondowoso/http://www.tabloidbongkar.com/2015/11/17/setgap-ancam-pidanakan-bupati-bondowoso/http://www.tabloidbongkar.com/2015/11/17/setgap-ancam-pidanakan-bupati-bondowoso/http://www.tabloidbongkar.com/2015/11/17/setgap-ancam-pidanakan-bupati-bondowoso/

faktual problem

Documents