hubungan kerja - fardalaw.com · hubungan kerja soho pancoran south jakarta, north wing noble 1102,...
TRANSCRIPT
20
17
© FARDALAW
– A
ll r
igh
ts r
eser
ved
HUBUNGAN KERJA
SOHO Pancoran South Jakarta, North Wing Noble 1102, Jl. MT Haryono Kav. 2-3 Pancoran Jakarta Selatan 12810, Indonesia Telp. (021) 80625809 / 0811157937
website: www.fardalaw.com E-mail: [email protected] / [email protected]
The focus of our practice has been litigation, especially in providing legal services regarding manpower. Clients who retain us for continuing and ongoing legal work
include oil and gas, service, telecommunication, agriculture, consumer goods, insurance, and other companies.
Practice Areas:
Employment/Manpower law, Industrial relations disputes (terminations, dispute over rights and interests), Corporate action in relation to employment law, Draft and review
of employment agreements, company regulations, collective labour agreements, Litigation/ dispute resolution (bipartite, mediation and industrial relations court)
FARIANTO & DARMANTO
LAW FIRM
20
17
© FARDALAW
– A
ll r
igh
ts r
eser
ved
Pengusaha Pekerja Perjanjian Kerja
Pekerjaan Upah Perintah
Orang yang bekerja dengan menerima
upah/imbalan
Perseorangan Partnership Badan Hukum
• UD • PD • UMKM
Persekutuan Perdata, CV, Firma, BOB, UMKM
• Koperasi • PT • BUT
Perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
HUBUNGAN KERJA Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
20
17
© FARDALAW
– A
ll r
igh
ts r
eser
ved
Unsur pekerjaan adalah prestasi yang harus dilakukan sendiri oleh pihak penerima kerja dan tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.
Unsur upah merupakan imbalan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penerima kerja, yang dapat berbentuk uang atau bukan uang.
Unsur dibawah perintah menjadikan penerima kerja sangat tergantung perintah/instruksi/petunjuk dari pihak pemberi kerja. Walapun pihak penerima kerja mempunyai keahlian atau kemampuan sendiri dalam hal melakukan pekerjaannya, sepanjang masih ada ketergantungan kepada pihak pemberi kerja, dapat dikatakan bahwa ada hubungan sub-ordinasi (hubungan diperatas).
UNSUR PERJANJIAN KERJA
PEKERJAAN
UPAH
PERINTAH
20
17
© FARDALAW
– A
ll r
igh
ts r
eser
ved
PERJANJIAN KERJA
Jenis:
1. PKWT
2. PKWTT
Dasar
Berakhir
Perubahan:
Persetujuan para pihak
Bentuk:
1. Tertulis
2. Lisan
Materi
Pasal 54
Pasal 55
Pasal 52
Pasal 56 - 60
Pasal 51 Pasal 61 - 62
20
17
© FARDALAW
– A
ll r
igh
ts r
eser
ved
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
Masa Percobaan 3 bulan
Bisa Lisan/Tulisan Pekerjaan terus-
menerus
Berhak atas Kompensasi Pesangon/PMK/Perganti
an Hak
20
17
© FARDALAW
– A
ll r
igh
ts r
eser
ved
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Pekerjaan sekali selesai/ semantara sifatnya
Pekerjaan yang penyelesaiannya paling
lama 3 tahun
Bersifat Musiman Produk Baru
Ref: UU 13/2003; Kepmen No. 100/2004
20
17
© FARDALAW
– A
ll r
igh
ts r
eser
ved
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Buruh Harian Lepas (BHL)
Pekerjaan berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan
Upah didasarkan pada kehadiran
bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan
Tidak boleh lebih dari 3 bulan berturut-turut
Pasal 10 , 11, 12 dan 14 Kepmen No. 100/2004
20
17
© FARDALAW
– A
ll r
igh
ts r
eser
ved
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Buruh Harian Lepas (BHL)
Pekerjaan berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan
Upah didasarkan pada kehadiran
bekerja kurang dari 21 hari dalam 1 bulan
Tidak boleh lebih dari 3 bulan berturut-turut
Pasal 10 , 11, 12 dan 14 Kepmen No. 100/2004
20
17
© FARDALAW
– A
ll r
igh
ts r
eser
ved
PERJANJIAN OUTSOURCING
Perjanjian Outsourcing
Pekerja
PKWT (TUPE)
PKWTT
Pasal 64, 65, 66 UU 13/2003; Putusan MK No. 27/PUU-IX/2011; Permenaker 19/2012; SE No. 04/2013
20
17
© FARDALAW
– A
ll r
igh
ts r
eser
ved
Akibat Hukum Pelanggaran PKWT, Perjanjian
BHL, Outsourcing
PKWT
Berubah jadi PKWTT
BHL
Berubah jadi PKWTT
OUTSOURCING
Berubah jadi karyawan pemberi kerja, jika tidak ada perjanjian pemborongan
atau bukan pekerjaan penunjang
Berubah menjadi karyawan pemberi kerja, jika bukan pekerjaan penunjang atau tidak memenuhi syarat perjanjian
kerja Pasal 59 UU 13/2003
Berubah jadi PKWTT, jika tidak melaksanakan TUPE
20
17
© FARDALAW
– A
ll r
igh
ts r
eser
ved
Semoga Bermanfaat Terimakasih