imperialisme modern: studi terhadap...

IMPERIALISME MODERN:

STUDI TERHADAP KEBIJAKAN WAR ON TERROR

PRESIDEN BUSH PASCA 2001

Skripsi ini Disusun untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Mendapatkan Gelar

Sarjana Strata 1 Jurusan Pemikiran Politik Islam

Oleh AHMAD ALFAJRI NIM: 103033227807

JURUSAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UIN SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA 2008 M/1429 H

LEMBAR PERNYATAAN Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi

salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di UIN Syarif Hidayatullah

Jakarata

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau

merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima

sanksi yang berlaku di UIN Syarif hidayatullah Jakarta.

Ciputat, 7 Maret 2008

Ahmad Alfajri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT serta selawat dan salam semoga

disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, karena hanya dengan nikmat

dan karunia-Nya lah skripsi “Imperialisme Modern: Analisis Kebijakan War

on Terrorism Presiden Bush Pasca 2001”, ini bisa diselesaikan.

Penulis juga hendak mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang

telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, penulis

mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, MA selaku Rektor Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

2. Dr. M. Amin Nurdin selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Seterusnya kepada Dr, Hamid Nasuhi, Dra. Hermawati, MA dan Dr.

Masri Mansoer selaku Pembantu Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

3. Bapak Drs. Agus Darmaji, M. Fils, dan Ibu Dra. Wiwi Siti Sajaroh, MA

selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pemikiran Politik Islam

4. Selanjutnya kepada Bapak Dr. Nawiruddin, selaku pembimbing skripsi

ini. Terima kasih atas kesabaran bapak dalam membimbing penulis,

memberi kritikan dan masukan yang sangat membantu dalam penulisan

skripsi ini

5. Dosen-dosen jurusan pemikiran politik islam, yang telah membimbing

dan mengajari kami –penulis khususnya- akan berbagai hal yang

sebelumnya belum kami ketahui

6. Tak lupa, skripsi ini penulis sembahkan untuk Ayah (H. Mismardi, BA)

dan Ibu (Elidarni) yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada

penulis untuk terus maju di setiap jenjang pendidikan. Terima kasih juga

tak lupa penulis ucapkan kepada “uda dan uni”, Da Haris, Uni Yossy dan

Da Icep, serta kepada “adiak-adiak”, Iki dan Ayip.

7. Selanjutnya terima kasih juga penulis ucapkan kepada Dinda Pratiwi

(sweetheart) yang juga tak bosan mengingatkan penulis untuk segera

menyelesaikan skripsi ini.

8. Seterusnya kepada teman-teman aktivis Laboratorium Politik Islam (LPI)

yang merangkap sebagai radaksi Jurnal Politik Islam, diantaranya:

Bawono Kumoro, Arya Fernandes, Muamar Lutfi Harun, Shahibah

Yuliani, Rosi Selly, Subairi, Hafiz, Rey dan lain-lain yang mungkin tidak

bisa disebutkan satu per satu. Kebersamaan kita sangat berarti, dan mari

wujudkan semangat “creative minority”.

9. Terakhir kepada teman-teman PPI A dan B Angkatan 2003. Semoga yang

belum wisuda, bisa lekas menyusul.

Ciputat, 8 Maret 2008

Ahmad Alfajri

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………….. i

DAFTAR ISI …………………………………………………………………..iii

DAFTAR TABEL …………………………………………………………….v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian ………………………………… 1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah …………………….. 5

C. Tujuan Penelitian …………………………………………. 6

D. Metode Penelitian ………………………………………… 6

E. Sistematika Penulisan …………………………………….. 7

BAB II TERORISME DAN IMPERIALISME

A. Definisi dan Sejarah Terorisme …………………………... 9

B. Mengenal Konsep Imperialisme ………………………….. 17

C. Hubungan antara Terorisme dan Imperialisme …………… 29

BAB III KEBIJAKAN WAR ON TERRORISM PRESIDEN BUSH

A. Latar Belakang Lahirnya Kebijakan War on Terrorism… 32

1. Karakter Presiden Bush ……………………………….. 34

2. Serangan Al-Qaida terhadap Amerika dan Dunia ……. 35

3. Kekhawatiran terhadap Jamaah Islamiyah……………. 36

4. Aktifnya Negara-negara Sponsor Terorisme …………. 37

B. Kebijakan Jangka Panjang ………………………………. 38

1. Penyebaran demokrasi yang Efektif …………………. 40

2. Membangun Fail State ………………………………. 46

3. Memperbaiki Hubungan dengan Negeri Muslim …….. 48

C. Kebijakan Jangka Pendek …………………………………50

1. Mencegah Serangan oleh Jaringan Teroris ………….. 50

2. Menghalangi Para Teroris agar Tidak Mendapatkan

Senjata Pemusnah Masal …………………………….. 57

3. Menghalangi Teroris Mendapatkan Dukungan dan Per-

lindungan dari Negara Lain ………………………….. 60

4. Menghalangi Kontrol kelompok Teroris atas Sebuah

Negara ……………………………………………….. 62

BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN WAR ON TERRORISM PRESIDEN

BUSH

A. War on Terrorism Menyimpang dari Kriteria Kebijakan yang

Ideal………………………………………………………. 65

B. War on Terrorism adalah Propaganda Realisme Ekonomi dan

Politik ………………………………………………......... 71

C. War on Terrorism Membawa Tindakan-tindakan yang Tidak

Proporsional………………………………………………. 88

D. War on Terrorism Membuat Dunia Semakin Tidak Aman. 94

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ……………………………………………… 99

B. Saran ……………………………………………………. 100

DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………… 102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasca tragedi World Trade Center pada 11 September 2001, terorisme

menjadi isu utama dunia internasional. Perhatian yang diberikan untuk kasus

ini mungkin bisa disejajarkan dengan perhatian terhadap perkembangan

komunisme pada era perang dingin beberapa dekade lalu.

Tragedi ini kemudian berdampak panjang dengan dikeluarkannya

dekrit perang terhadap terorisme oleh Amerika Serikat dengan bantuan para

sekutu. Namun, kemudian muncul dilema dalam upaya mendefenisikan siapa

yang teroris dan siapa yang bukan, serta bagaimana cara meresponnya.

Belum lagi tercapai kesepakatan masalah defenisi, cakupan dan cara

merespon gejala terorisme, Amerika Serikat langsung mengklaim kelompok-

kelompok seperti al-Qaida, Hamas, Hizbullah, Jamaah Islamiyyah dan

kelompok lain yang memiliki ciri-ciri yang sama sebagai organisasi teroris.

Kelompok-kelompok tersebut secara sosio-religius merupakan bagian dari

sebuah komunitas muslim yang tersebar di berbagai tempat.

Selain itu, Amerika juga mensinyalir keberadaan beberapa negara

yang dengan sengaja memberi perlindungan dan bantuan terhadap kelompok-

kelompok tersebut1. Irak, Iran dan Afganistan adalah sebagian negara yang

dianggap memiliki kedekatan tertentu dengan kelompok teroris. Iran adalah

negara sponsor aktifitas kelompok Islam di Lebanon dan Palestina. Irak

1 Lihat Chawat Satha-Anand, “Mitigating the Success of Terrorism with Politic of Truth

and Justice”, dalam Uwe Johannen, et.all., 911: September 11 and Political Freedom (Singapore: Select Publishing, 2003), p. 18.

diduga dekat dengan al-Qaida dan diperkirakan kalau senjata pemusnah masal

Irak jatuh ke tangan para teroris, maka bencana besar akan melanda dunia.

Sedangkan Afganistan dianggap sebagai markas dan basis utama al-Qaida

yang telah menyebar ke 60 negara di dunia.

Untuk merespon gejala terorisme global ini, tidak ada pilihan lain bagi

Amerika Serikat selain melakukan tindakan pre emptive. Yaitu menyerang

sebelum diserang. Atas dasar inilah, maka Amerika melakukan penyerangan

ke Afganistan dan Irak beberapa tahun lalu. Bagi Amerika Serikat kedua

negara ini telah kehilangan kedaulatan, karena mereka telah mengorbankan

kedaualatannya di saat mereka melindungi atau bekerja sama dengan

kelompok teroris2.

Di samping itu, untuk mencegah agar kelompok teroris baru tidak

muncul, maka Amerika merasa perlu untuk menata ulang sistem

internasional. Dalam upaya ini Amerika memasuki banyak negara dan

mencegah agar tidak ada negara lain di dunia yang menjadi partner kelompok

teroris sekaligus mencegah agar tidak ada kekuatan baru di dunia --selain

Amerika Serikat dan teman-temannya-- yang mampu mengembangkan

teknologi senjata pemusnah masal.

Amerika tidak membutuhkan bukti untuk bertindak. Ada atau tidak

adanya bukti bukanlah sesuatu yang penting. Tidak adanya bukti bukan

berarti tidak ada aktifitas. Di zaman sekarang ini --bagi Amerika-- tidak boleh

ada kesalahan sedikit pun. Ada hal-hal yang kita tahu bahwa kita tidak tahu,

namun juga ada hal-hal yang kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Rumsfeld

2 Lihat G. John Ikenberry, “Ambisi Imperial AS”, dalam Council on Foreign Policy, Amerika dan Dunia; Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional, Penerjemah Yusi A. Pareanom dan Zaim Rofiqi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 443.

(Penasehat Presiden sekaligus Menteri Pertahanan pada waktu itu) melakukan

pembenaran terhadap opsi menyerang terlebih dahulu ini dengan mengatakan

bahwa ada hal-hal yang kita tahu bahwa kita tahu,ada hal-hal yang kita tahu

bahwa kita tidak tahu. Namun ada juga hal-hal yang kita tidak tahu bahwa

kita tidak tahu. Setiap tahun kita, kita menjumpai sedikit lagi ketidaktahuan-

ketidaktahuan ini3.

Dengan kekuatannya sekarang, Amerika bisa bertindak hanya dengan

dasar asumsi. Itulah karakter dasar kekuatan uni polar. Tidak adanya

kekuatan penyeimbang sebagai check and balance membuat negara

pemegang kekuatan mampu bertindak hanya dengan asumsi dan pra-sangka.

Tidak adanya penyeimbang juga membuat negara yang berkuasa –dan

Amerika melakukannya-- merasa dirinya bertindak demi kebaikan dan

kemanusiaan4. Kondisi uni polar ini bukanlah situasi yang bagus bagi politik

internasional. Bisa saja –dan memang sering terjadi-- apa yang diinginkan

oleh negara kuat bertentangan dengan pilihan dan kepentingan negara lemah,

sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa.

Kebijakan baru Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Presiden

Goerge W. Bush ini telah keluar dari kriteria ideal sebuah kebijakan, sehingga

kemudian memunculkan penolakan dan kritik dari dunia internasional.

Kebijakan war on terrorism ini sama sekali tidak mendapatkan legitimasi

utuh dunia. Apa lagi sejak diketahui bahwa di balik kebijakan war on

3 Ibid., h. 441. 4 Wawancara Harry Kreisler dengan Kanneth Walt dengan tema “Conversations with

History” 10 Februari 2003 di UC. Berkeley diakses dari http//en.wikipedia.org/wiki/Kenneth Waltz

terrorism tersebut, ternyata Amerika Serikat telah merencanakan sebuah

pencapaian politik dan ekonomi yang luar biasa.

Amerika dan sekutu (terutama Inggris) hanya menjadikan terorisme

sebagai justifikasi untuk memasuki wilayah-wilayah potensial yang memang

telah ditargetkan sebelumnya. Terorisme hanya menjadi isu pengantar menuju

isu senjata pemusnah masal Irak. Selanjutnya isu senjata pemusnah masal pun

hanya sebagai langkah awal untuk melakukan perubahan rezim, dari rezim

yang anti- Amerika kepada rezim yang tunduk kepada Amerika.

War on terrorism membawa misi politik dan ekonomi yang sangat

ambisius. Serangan Amerika ke Afganistan dan Irak bukanlah sebuah invansi

pembebasan. Irak merupakan negara penghasil minyak terbesar kedua yang

memiliki 11 persen stok minyak dunia dengan kualitas tinggi dan biaya

produksi yang rendah. Diperkirakan 10 tahun lagi Irak akan menjadi sumber

utama pemasok energi dunia, karena di negara tersebut masih banyak

kekayaan alam (terutama minyak dan gas alam) yang belum dieksplorasi.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di masa mendatang, maka

”kesempatan” ini harus diambil. Dengan dikuasainya Irak, Amerika otomatis

akan memegang kendali ekonomi dunia termasuk ekonomi negara-negara

yang bergantung kepada energi Irak seperti Uni Eropa dan Jepang yang

dewasa ini menjadi saingan Amerika.

Politik inilah yang disebut sebagai imperialisme modern. Ketertarikan

penulis untuk mengangkat tema: “Imperialisme Modern: Analisis Kebijakan

War on terrorism Presiden Bush Pasca 2001, berangkat dari kenyataan di

atas. Penulis berpandangan bahwa perang Amerika terhadap terorisme

membawa misi politik dan ekonomi yang luar biasa yang pada tahap ekstrem

akan menjaga posisi Amerika sebagai penguasa tunggal dunia untuk jangka

waktu yang sangat lama

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Sebelum membatasi dan merumuskan masalah, maka perlu

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Lahirnya gelombang terorisme baru pasca 2001 yang mulai mengancam

keamanan Amerika Serikat khususnya dan dunia internasional

umumnya

2. Pengidentifikasian Islam sebagai agama yang melahirkan para teroris

global

3. Terbentuknya kekuatan-kekuatan baru di dunia -selain Amerika Serikat-

seperti Uni Eropa, Koalisi Iran-Venezuela, Cina dan Jepang

4. Terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam

hubungannya dengan skenario memerangi terorisme

5. Munculnya kecenderungan imperial dalam kebijakan luar negeri

Amerika Serikat berdasarkan fakta-fakta lapangan.

Dari beberapa masalah di atas, penulis hanya akan membatasi pada

dua masalah terakhir yaitu tentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat

terhadap terorisme dan kecenderungan imperialistik Amerika Serikat.

Dengan demikian, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Apakah kebijakan luar negeri yang diterapkan Pemerintahan Presiden

Bush dalam memerangi terorisme?

2. Mengapa kebijakan luar negeri Pemerintahan Presiden Bush itu disebut

sebagai tindakan imperial?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh

Presiden Goerge W Bush dalam memerangi terorisme global pasca

tragedi WTC 2001?

2. Untuk menjawab pertanyaan mengapa kebijakan luar negeri tersebut

dinilai sebagai tindakan imperialisme?

D. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

cenderung dan banyak digunakan dalam ilmu-ilmu sosial yang berhubungan

dengan perilaku sosial dengan berbagai argumen, yang bersifat deskriptif atau

memaparkan gejala-gejala yang diamati yang tidak harus selalu berbentuk

angka-angka atau koevisien antar variabel dan lebih sering berbentuk studi

kasus, penelitian lapangan dan alamiah atau apa adanya5. Pengumpulan

datanya adalah melalui dokumentasi yaitu dengan mencari data mengenai

masalah bersangkutan melalui literatur buku, surat kabar, jurnal dan

sebagainya6.

5 Subana dan Sudrajat, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.

17-18. 6 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rieneka

Cipta, 2002), h. 206.

Analisa data menggunakan metode deskriptif analitis. Data-data yang

telah dikumpulkan akan dideskripsikan dan dianalisa sesuai dengan tujuan

penelitian skripsi. Dari segi penulisan, penulis mengikuti berbagai aturan

penulisan skripsi yang diatur dalam buku Pedoman Akademik Fakultas

Ushuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2007/2008

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

terbagi dalam beberapa bab dan sub-bab yang pada garis besarnya adalah

sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang di dalamnya dibahas tentang latar belakang

masalah, perumusan dan pembatasan masalah, maksud dan tujuan penelitian,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Terorisme dan Imperialisme. BAB ini akan menjelaskan

pengertian dan sejarah terorisme serta sekelumit konsep imperialisme, tak

lupa akan disertakan penjelasan hubungan yang memungkinkan antara kedua

konsep tersebut.

BAB III: Akan berisi bahasan tentang kebijakan luar negeri Amerika

Serikat dalam memerangi terorisme. Di sini akan dibahas secara berurut dari

latar belakang lahirnya kebijakan tersebut, kebijakan jangka panjang dan

kebijakan jangka pendeknya

BAB IV: Akan menjelaskan alasan mengapa kebijakan Amerika

Serikat disebut kebijakan yang imperial. Alasan-alasan ini akan dibagi kepada

alasan yang bersifat teoritis dan alasan realisme (motif, tindakan dan akibat)

BAB V: Pada akhir bagian skripsi ini, berisi kesimpulan umum

bahwa kebijakan war on terrorism AS adalah kebijakan yang imperialistik.

Karena telah mengubah status quo dunia untuk kepentingan politik dan

ekonomi se pihak. Pada bagian ini sekaligus juga akan diberikan beberapa

kritik dan saran yang konstruktif

BAB II

TERORISME DAN IMPERIALISME

A. Definisi dan Sejarah Terorisme

1. Definisi

Teror adalah usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan

kekejaman oleh seseorang atau golongan. Sedangkan terorisme adalah

paham yang menggunakan cara-cara teror dalam mencapai tujuan7. Dalam

Ensiklopedi Indonesia, teror adalah gambaran suatu keadaan rezim yang

berhasil menumbangkan rezim lama dan berusaha membangun kediktatoran

dengan jalan intimidasi dan kekerasan8.

Memang belum ada satu definisi mengenai terorisme yang bisa

disepakati bersama. Tercatat semenjak tahun 1936 ada 109 definisi yang

dikemukakan oleh berbagai penulis9. Noam Chomsky misalnya

mendefinisikan terorisme sebagai ancaman kekerasan untuk menindas atau

memaksa untuk tujuan-tujuan politik baik yang dilakukan oleh negara

maupun kelompok-kelompok atau perorangan yang melakukan pembalasan

atas serangan sebelumnya10.

Martha Crenshaw mendefinisikan terorisme sebagai sebuah

organisasi yang memiliki kesepakatan dalam penggunaan strategi dengan

7 Yusmadi N., “Implikasi Kebijakan “War on terror” Amerika Serikat Serikat Bagi Islam Politik di Indonesia,” (Tesis s2, Universitas Indonesia, 2005), h. 23.

8 Dikutip dari Yusmadi N., “Implikasi Kebijakan “War on terror” Amerika Serikat Serikat Bagi Islam Politik di Indonesia,” (Tesis s2, Universitas Indonesia, 2005) dari Ensiklopedi Indonesia, Jilid 6, h. 3518.

9 Yusmadi N., “Implikasi Kebijakan “War on terror” Amerika Serikat Serikat Bagi Islam Politik di Indonesia”, h. 26.

10 Noam Chomsky, Menguak Tabir Terorisme Internasional, Penerjemah Hamid Basyaib (Bandung: MIZAN, 1991), h. 20.

jalan kekerasan atau teror untuk mencapai tujuan baik yang bersifat politis

maupun ideologis strategis11

Pemerintah Amerika Serikat Serikat mendefinisikan terorisme

sebagai kekerasan terencana bermotif politik terhadap personil non tempur

yang dilatarbelakangi oleh kelompok sub nasional atau agen rahasia yang

bertujuan untuk mempengaruhi masyarakat12. Uni Eropa menyebut

terorisme sebagai sebuah usaha yang bertujuan untuk menghancurkan

bangunan fundamental dari sistem politik, konstitusi, ekonomi dan struktur

sosial dalam sebuah negara13.

Dari beberapa definisi di atas, bisa disintesakan bahwa terorisme

adalah kekerasan terencana yang bermotif politik atau ideologi, dilakukan

secara terorganisir dalam sebuah kelompok dan menimbulkan dampak

ketakutan yang luar biasa.

Untuk memudahkan pemahaman kita tentang terorisme, perlu

diberikan beberapa kriteria acuan apakah sebuah tindakan bisa disebut

sebagai aksi terorisme atau pun bukan. Berikut kriterianya:

Pertama, Kekerasan. Menurut Walter Liqueur pada Center for

Strategic and International Studies, satu-satunya karakteristik utama

terorisme yang disepakati secara umum adalah penyertaan kekerasan atau

ancaman kekerasan14. Tapi, kekerasan memang tidak serta merta menjadi

satu-satunya tolak ukur sebuah tindakan disebut sebagai teror atau bukan,

11 M. Hilaly Basya dan David K. Alka, Amerika Serikat Perangi Teroris Bukan Islam

(Jakarta: CMM, 2004), h. 16. 12 Dikutip oleh Yusmadi N dalam tesisnya “Implikasi Kebijakan “War on terror” Amerika

Serikat Serikat Bagi Islam Politik di Indonesia”, dari Budi S. Satari, “Terorisme Internasional Ancaman Global Abad 21” dalam Jurnal ISIP UNAS No. 5 Tahun II (Desember 2001), h. 56.

13 Lihat, http:/en. wikipedia.org/wiki/terrorism, p. 2. 14 Ibid., p. 4.

kekerasan ini harus diikuti oleh tindakan atau tujuan lain, karena kekerasan

itu juga identik dengan perang, kerusuhan, kriminalitas yang terorganisir

yang sesungguhnya bukan termasuk aksi terorisme.

Kedua, Efek psikologis dan ketakutan. Serangan terorisme memang

dilancarkan untuk menimbulkan ketakutan dan dampak psikologis pada

sasaran-sarasan yang ditargetkan. Inilah mengapa teror terhadap penduduk

sipil menjadi sangat efektif, karena serangan itu bisa mengisyaratkan pesan

menakutkan bahwa setiap orang, kapan saja dan dimana saja bisa saja

menjadi korban. Jika tuntutan sang teroris tidak dipenuhi bisa saja anda atau

keluarga anda menjadi korban selanjutnya.

Kelompok teroris juga sering menyerang simbol dan kebanggan

sebuah negara untuk menunjukkan kekuatannya. Hal seperti ini bisa dilihat

melalui tragedi 11 September 2001 lalu dengan runtuhnya World Trade

Centre yang menjadi lambang supremasi ekonomi Amerika Serikat Serikat.

Rentetan peristiwa tersebut tak bisa dipungkiri, telah menimbulkan

ketakutan yang mendalam bagi rakyat Amerika Serikat.

Ketiga, memiliki tujuan politis. Memang cukup sering sebuah aksi

berujung pada kepentingan politik. Seperti untuk perebutan kekuasaan,

penghancuran negara dan sebagainya. Ini juga sering dijadikan pembeda

antara aksi terorisme dengan kriminalitas biasa. Terorisme merupakan

bagian dari taktik politik, sedangkan kriminalitas biasa tidak. Namun tidak

jarang juga, motivasi politik tersebut dibalut dengan semangat keagamaan.

Ketika keduanya sudah bergabung, maka gagal dalam cita-cita politik akan

diasumsikan menjadi gagal dalam cita-cita agama. Hal seperti ini sering

dicontohkan para pemikir barat dengan kasus Palestina dimana kepentingan

politik untuk merebut kembali daerah atau wilayah dari Israel terintegrasi

dengan motivasi agama15.

Keempat, Collateral demage, yaitu pemilihan target secara acak.

“Trend” sebelumnya dimana --seperti yang dilakukan kelompok Assassin di

Iran-- aksi teror dilakukan dengan cara membunuh langsung orang-orang

berpengaruh di sebuah negara dengan memakai senjata sederhana seperti

belati, ternyata tidak menarik lagi16. Yang menjadi korban bukan lagi mesti

mereka yang dianggap pelaku/ penyebab “kerusakan” yang dikutuk oleh

para teroris, akan tetapi korban bisa siapa saja, asal mampu dijadikan simbol

dan alat propaganda. Bom Bali di Indonesia merepresentasikan hal ini.

Mereka tidak menargetkan orang-per orang, sehingga siapapun yang

menjadi korban, tidak dipermasalahkan

Apakah yang bukan terorisme?

Beberapa kelompok politik, polisi maupun militer menciptakan

pengecualian terhadap apa yang disebut dengan terorisme, ini bertujuan

untuk menjauhkan mereka dari cengkeraman definisi terorisme tersebut di

atas. Berikut beberapa hal yang bukan disebut sebagai tindakan teroris.

Pertama, konflik militer. Konflik militer atau perang gerilya antara

dua kelompok yang bermusuhan kadang-kadang membingungkan

terminologi terorisme, karena dalam hal ini mereka juga menggunakan

kekuatan untuk meraih tujuan yang besar dengan memakai senjata dan

15 Ibid., p. 4. 16 Bernard Lewis, The Crisis of Islam; Holy War and Unholy Terror (London:

Weidenfield & Nicolson, 2003), p. 113.

terorganisir secara langsung17. Namun bedanya dengan terorisme, konflik

militer adalah perang antara dua kelompok militer, bukan antara kelompok

militer dengan sipil, sehingga korban dari kelompok sipil diminimalkan

supaya mendapat dukungan dari orang banyak. Hal ini tentu berbeda dengan

aksi teroris, selain bukan perang terbuka antara dua kelompok militer,

teroris juga menjadikan sipil sebagai target utama.

Kedua, kriminalitas karena kebencian. Maksudnya adalah serangan

yang didorong oleh kebencian karena latar belakang etnis, kebangsaan atau

agama. Kriminalitas seperti ini tidak termasuk tindakan terorisme, karena

tidak memuat tujuan politis, tidak terorganisir dalam kelompok serta tidak

menimbulkan dampak psikologis seperti serangan teroris18. Sebagai contoh,

serangan oleh seorang muslim terhadap orang Israel di Bandara Los Angeles

Tahun 2002 bisa dilihat sebagai aksi teroris karena bertepatan dengan

konflik yang terjadi antara Islam dan Israel, namun faktanya adalah

serangan tersebut cuma dilatar belakangi oleh ekspresi ketidak puasan

karena si pelaku dicaci dengan keras.

Ketiga, lone wolves. Perlu dicatat bahwa seseorang bisa saja

dihubungkan dengan sejumlah aksi yang memiliki kesamaan karakteristik

dasar dengan terorisme. Namun berbeda dengan lone wolves, --sebagaimana

yang disinyalir FBI-- sebuah aksi teror harus dilakukan oleh sebuah

kelompok yang memiliki satu pemahaman dan bukan oleh hanya satu orang.

Tindakan oleh satu orang inilah yang disebut sebagai lone wolves19

17 http:/en. wikipedia.org/wiki/terrorism, p. 3. 18 Ibid,. p. 3. 19 Ibid., p. 3.

2. Sejarah Terorisme

a. Latar Belakang Istilah

Istilah “terorisme” berasal dari bahasa Perancis terrorisme yang

diambil dari kosa kata latin terrere yang berarti menggetarkan (to cause to

tremble). Pertama kali digunakan pada Tahun 1795 untuk mendeskripsikan

gerakan kelompok Yacobin dalam pemerintahan pasca revolusi perancis

yang kemudian dijuluki dengan pemerintahan teror (reign of terror)20.

Yacobin dianggap sengaja menggunakan kata teror ini untuk menunjukkan

aksinya. Di antara tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kelompok

Yacobin ini adalah menahan atau mengeksekusi lawan politiknya sebagai

media untuk memaksakan ketaatan kepada khalayak ramai.

Namun kata terorisme dalam bahasa Inggris mulai populer ketika

seorang konservatif bernama Edmund Burke menggunakan kata itu secara

terang-terangan untuk melawan revolusi Perancis.

b. Pelopor

Aksi teror sesungguhnya sudah ada sebelum istilah itu sendiri

diciptakan. Pada abad pertama masehi kelompok Zealots melakukan

kampanye teror melawan Kerajaan Roma di wilayah Timur Mediterenia.

Kelompok Zealot kemudian mendaftar nama-nama kalangan Yahudi kaya

yang akan dimusnahkan dan beberapa orang dari luar Yahudi yang berteman

dengan romawi. Kelompok teroris itu pada akhirnya bisa dikalahkan oleh

Kerajaan Romawi dalam beberapa kali konflik militer.

20 M. Hilaly Basya dan David K. Alka, Amerika Serikat Perangi Teroris, h. 33.

Pada abad ke-11 Masehi, juga telah muncul kelompok Islam radikal

yang terkenal dengan nama Hashshashin (kata ini lahir dari kata hashish

yang jika diterjemahkan mengandung arti pembunuh (assassin)). Kelompok

ini melakukan sejumlah pembunuhan terencana untuk sebuah alasan yang

mereka yakini benar. Selama dua abad mereka beroperasi, kelompok ini

memiliki kepercayaan yang berlawanan dengan kepercayaan muslim pada

umumnya terutama dalam konsep jihad. Mereka tidak memerangi para

crusaders, namun mereka melawan para pemimpin muslim yang dianggap

telah murtad atau kafir21.

c. Revolusi Perancis

Estafet sejarah terorisme kemudian dilanjutkan pada masa Revolusi

Perancis. Selama Revolusi Perancis (1789-1799), masa yang paling keras

terjadi pada masa Pemerintahan Komite Keselamatan Publik (1793-1795)

yang dilabelkan sebagai pemerintahan teror, sebuah pemerintahan yang

menggunakan teror secara sistematis yang dicontohkan terutama dengan

penggunaan alat pemenggal kepala dan lain-lain. Rujukan sejarah mengenai

penggunaan kata terorisme dalam arti kekerasan berasal dari masa ini.

d. Abad ke-19

Pada Abad ke-19 Masehi, penggunaan istilah terorisme mulai

meluas. Terorisme menjadi --lebih dari sekedar penggambaran tentang era

revolusi Perancis-- penggunaan teknik pembunuhan terutama oleh kaum

anarkhis dan kelompok Narodniks pada Dinasti Tsar Rusia, yang jelas

tercatat melakukan pembunuhan terhadap Alexander II22. Kelompok

21 Bernard Lewis, The Crisis of Islam, p. 112. 22 Wikipedia.org/wiki/terrorism, p. 10.

intelegensia (narodniks) tidak sabar terhadap Reformasi Tsar yang berjalan

begitu lambat dan berfikir untuk menggerakkan kelompok yang tidak setuju

kepada sebuah revolusi besar-besaran. Di antara kelompok anarkhi seperti

Mikhail Bakunin menganggap proses ini tidak mungkin bisa berjalan tanpa

ada pengrusakan. Tujuan mereka tidak ada selain penghancuran total sebuah

negara, sehingga setiap tindakan yang berkontribusi terhadap tujuan ini

dianggap sebagai sebuah tindakan moral23. Di antara kelompok yang paling

terkenal pada saat itu adalah People’s Will

Selanjutnya, pada Tahun 1867 di Republik Irlandia, kelompok

nasionalis revolusioner yang didukung oleh orang Irlandia asal Amerika

Serikat Serikat, melakukan penyerangan di Inggris. Itulah aksi teror pertama

kelompok republik yang menjadi pemandangan berulang-ulang dalam

sejarah Inggris

Di negara lain, dua group di dalam dinasti Turki Usmani juga

menggunakan teknik yang disebut oleh para sejarawan memiliki kategori

yang sama dengan apa yang digunakan oleh people’s will dan kelompok

anarkhis di Rusia. Satu kelompok berperang untuk kemerdekaan Armenia

dan kelompok lain berjuang untuk kemerdekaan Macedonia.

e. Abad ke-20

Dewasa ini, teknologi senjata modern memungkinkan seseorang

menjadi sangat kuat untuk menciptakan kerusakan dan penghancuran yang

23 Rikard Bangun, ‘Terorisme Gejala Global” dalam Farid Muttaqin dan Sukidi, ed.,

Terorisme Serang Islam (Bandung: PustakaHidayah, 2001), h. 25.

dasyat hanya dengan seorang diri dan hanya dengan sedikit konspirasi yang

dilakukan oleh organisasi kecil

Semua fakta ini menunjukkan satu hal bahwa perkembangan

peradaban manusia tidak berbanding lurus dengan penurunan aksi teror. Di

setiap masa, akan terus timbul aksi teror dengan berbagai ragam dan cara.

Terorisme atau yang lebih tepatnya hiperteroris24 di era modern ini paling

tidak dicirikan oleh empat hal. Pertama, ada maksimalisasi korban secara

mengerikan. Kedua, keinginan untuk mendapat liputan di media. Ketiga,

serangan teroris tidak pernah bisa diduga, karena sasarannya sama dengan

luasnya seluruh permukaan bumi25. Ke empat, penggunaan teknologi

canggih sebagai media komunikasi dan pengeksekusian. Karakterisitk ini

terlihat dalam sejumlah tragedi pemboman seperti WTC di Amerika Serikat

Serikat 2001, bom Bali di Indonesia 2002 dan sebagainya.

B. Mengenal Konsep Imperialisme

1. Definisi dan Sejarah

Imperialisme memang kosa kata yang sering didengar dan dibaca

dari berbagai tulisan kebudayaan, politik dan ekonomi. Sekilas kata ini

mengandung makna peyoratif, menunjukkan proses jahat di balik rangkaian

kata-katanya. Oleh sebab itu, imperialisme sering dijadikan propaganda

efektif bagi sebagian orang untuk menentang prilaku atau kebijakan yang

dijalankan oleh pihak yang tidak disenangi.

24 Hiperteroris adalah sebutan bagi teroris yang menguasai dan memanfaatkan berbagai

bentuk teknologi mutahir, teknologi pengamatan, pengawasan, teknologi interaktif dan teknologi komunikasi.

25 M. Hilaly Basya dan David K. Alka, Amerika Serikat Perangi Teroris Bukan Islam, h. 41.

Orang-orang yang tidak senang terhadap Inggris pada awal abad ke-

20 akan menyebut setiap kebijakan luar negeri Inggris sebagai kebijakan

yang imperialistik. Begitu juga orang yang benci Rusia akan mengatakan

bahwa kebijakan luar negeri Rusia sebagai kebijakan yang imperialistik.

Dan sekarang pendukung gerakan anti-Amerika Serikat juga dengan mudah

mengatakan bahwa Amerika Serikat Serikat adalah negara imperialis,

karena kebijakan luar negerinya yang berusaha memperluas kekuasaan yang

sudah ada.

Penyebutan-penyebutan seperti itu membuat istilah imperialisme

menjadi kosa kata murahan yang bisa diklaim begitu saja. Oleh karena itu,

dalam tulisan ini perlu diberikan penjelasan manakah yang bisa disebut

imperialisme dan mana pula yang bukan imperialisme serta aspek-aspek lain

yang terkait.

Hans Morganthau menyebutkan ada beberapa salah pengertian yang

paling dikenal dalam penggunaan istilah imperialisme ini. Pertama, tidak

semua tujuan politik luar negeri untuk meningkatkan kekuasaan suatu

bangsa merupakan manifestasi imperialisme yang penting26. Hans

membedakan antara politik imperialistik dengan politik konsolidasi atau

status quo. Imperialisme adalah sebutan bagi politik yang bertujuan untuk

menumbangkan status quo, mengubah pola hubungan kekuasaan yang sudah

ada dan menatanya menjadi susunan baru. Sedangkan politik status quo

adalah sebuah usaha untuk mempertahankan kekuasaan pada sebuah

wilayah yang sudah menjadi bagian daerah kekuasaannya. Imperialisme

26 Hans Morganthau, Politik Antar Bangsa, Edisi VI, Buku Pertama, Penerjemah S.

Maimoen (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), h. 80.

ingin mengubah tatanan yang sudah ada, sedangkan status quo hanyalah

proses konsolidasi.

Kedua, tidak semua politik luar negeri yang bertujuan memelihara

imperium yang telah berdiri adalah imperialisme27. Banyak orang

mengindentifikasikan apa saja yang dilakukan oleh negara-negara besar

untuk memelihara posisinya yang lebih kuat di daerah tertentu dianggap

sebagai imperialisme. Akan tetapi, imperialisme sebetulnya lebih cocok

diidentifikasikan pada proses mendapatkan wilayah baru, bukan pada proses

pemeliharaan kekuasaannya.

Istilah “imperialisme” sendiri sesungguhnya muncul pertama kali di

Inggris pada akhir Abad XIX. Ide ini dipakai oleh kaum konservatif di

bawah pimpinan Disraeli dalam kampanye pemilihan tahun 187428. Ide

imperialisme seperti yang difahami Disraeli dan dikembangkan oleh Joseph

Chamberlian serta Sir Winston Churchiil ternyata bertentangan dengan apa

yang disebut oleh kelompok konservatif sebagai kosmopolitanisme dan

internasionalisme oleh kaum liberal. Golongan oposisi takut kalau-kalau

politik Disraeli itu akan menimbulkan krisis-krisis internasional29. Karena

itu mereka menghendaki pemusatan perhatian pemerintah pada

pembangunan dalam negeri dari pada berkecimpung dalam soal-soal luar

negeri.

27 Ibid., h. 81. 28 Ibid., h. 81. 29 Yang direncanaan oleh Disraeli dalam federasi imperialnya adalah (1) penyatuan dan

integrasi Inggris serta miliknya ke dalam suatu imperium ang disatukan melalui bantuan perdagangan yang bersifat protektif, (2)pencadangan tanah jajahan yang leluasa bagi orang Inggris; (3) angkatan bersenjata yang disatukan dan (4) badan perwakilan pusat di London (lihat Hans Morganthau, Politik Antar Bangsa, Edisi VI, Buku Pertama, Penerjemah S. Maimoen, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990), h. 81-82).

Golongan oposisi ini disebut golongan "Little England" dan

golongan Disraeli (Joseph Chamberlain, Cecil Rhodes) disebut golongan

"Empire" atau golongan "Imperialisme". Timbulnya perkataan imperialis

atau imperialisme, mula-mula hanya untuk membedakan golangan Disraeli

dari golongan oposisinya, kemudian mendapat isi lain hingga mengandung

arti seperti yang kita kenal sekarang.

Imperialisme berasal dari kata Latin "imperare" yang artinya

"memerintah". Hak untuk memerintah (imperare) disebut "imperium".

Orang yang diberi hak itu (diberi imperium) disebut "imperator". Yang

lazimnya diberi imperium itu ialah raja, dan karena itu lambat-laun raja

disebut imperator dan kerajaannya (ialah daerah dimana imperiumnya

berlaku) disebut imperium30. Pada zaman dahulu kebesaran seorang raja

diukur menurut luas daerahnya, maka seorang raja selalu ingin memperluas

kerajaannya dengan merebut wilayah-wilayah lain. Tindakan raja inilah

yang disebut imperialisme oleh orang-orang sekarang, dan kemudian

ditambah dengan pengertian-pengertian lain hingga perkataan imperialisme

mendapat arti-kata yang kita kenal sekarang ini.

Imperialisme dalam kacamata politik ialah usaha untuk menguasai

(dengan paksaan) seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri yang

dijadikan sebagai imperiumnya. "Menguasai" disini tidak perlu berarti

merebut dengan kekuatan senjata, tetapi dapat dijalankan dengan kekuatan

ekonomi, kultur, agama dan ideologi. Imperium disini pun tidak perlu

30 http://id.wikipedia.org/wiki/Imperialisme.

berarti suatu gabungan dari daerah jajahan-jajahan, tetapi dapat berupa

daerah-daerah pengaruh, asal saja untuk kepentingan diri sendiri.

2. Teori-Teori Ekonomi Tentang Imperialisme

Mengenal imperialisme dari perspektif ekonomi juga sangat penting

dalam menganalisa hubungan antar bangsa di era modern ini. Teori-teori

ekonomi tentang imperialisme ditelurkan ke dalam tiga mazhab yaitu

Mazhab Marxis, Mazhab Liberal dan Mazhab ‘Iblis”.

a. Mazhab Marxis

Mazhab Marxis berpegangan pada anggapan bahwa segala

aktifitas politik merupakan refleksi dari kekuatan ekonomi31. Alur fikiran

ini pada akhirnya menganggap gejala politis imperialisme merupakan

hasil dari sistem ekonomi yang di dalamnya mengandung sumber

kapitalisme. Sebagaimana logika marxisme bahwa masyarakat kapitalis

telah kekurangan sumber bahan mentah dan wilayah untuk

mendistribusikan hasil produksinya, untuk alasan inilah, maka

imperialisme menjadi pilihan yang memungkinkan.

b. Mazhab Liberal

Berbeda dengan Mazhab Marxis, mazhab liberal memperhatikan

bahwa imperialisme bukanlah tuntunan kapitalisme. Malah dengan

adanya imperialisme, akan timbul –bukan perluasan kapitaslisme-

ketidak mampuan sistem untuk menyesuaikan diri dengan kapitalisme

31 Hans Morganthau, Politik Antar Bangsa, h. 84.

yang sudah mapan. Dengan demikian, imperialisme akan menghambat

laju kapitalisme.

c. Mazhab “Iblis”

Lain halnya dengan Mazhab “Iblis” yang bekerja pada tingkat

intelektual yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan dua mazhab

rekanannya32. Teori ini muncul dari penyelidikan Komite Nye atas nama

senat Amerika Serikat Serikat tentang campur tangan pihak Amerika

Serikat Serikat dalam masalah industri dan ekonomi negara lain.

Penyelidikan ini memunculkan fakta bahwa terdapat golongan-golongan

tertentu yang memperoleh keuntungan besar dari fenomena dan

intervensi Amerika Serikat terhadap dunia internasional33. Sebut saja

dalam kasus peperangan, dalam perang pasti terdapat pihak pabrikan

yang menyediakan pesawat dan senjata bagi Amerika Serikat. Tentu

pengadaan ini mendatangkan keuntungan besar bagi pabrikan termasuk

juga banker internasional (wallstreet) dan sebagainya. Oleh karena

mereka memperoleh keuntungan dari peperangan tersebut, mereka

cenderungan menghasut supaya peperangan itu terjadi terus agar bisa

memperkaya diri.

3. Dorongan Untuk Imperialisme

a. Perang yang pasti berakhir dengan kemenangan

32 Ibid., h. 85. 33 Ibid., h. 85.

Potensi dorongan seperti ini biasanya terjadi antara dua negara

yang terlibat perang. Dimana satu negara memiliki potensi dan keyakinan

yang kuat untuk memenangkan peperangan. Negara tersebut memilih

jalur politik ini untuk mengubah pola hubungan yang sudah ada dengan

membuat perjanjian-perjanjian yang pada akhirnya mempertahankan

cengkeraman imperialistiknya34.

Potensi seperti ini biasanya dibarengi dengan perasaan bahwa

mereka adalah bangsa istimewa di dunia ini (racial superiority). Tiap

bangsa mempunyai harga diri. Jika harga diri ini menebal, mudah

menjadi kecongkakan dan kemudian menimbulkan anggapan, bahwa

merekalah bangsa teristimewa di dunia ini, dan berhak menguasai, atau

mengatur bahkan memimpin bangsa-bangsa lainnya

b. Kalah Perang

Selain keyakinan akan menang dalam peperangan, imperialisme

dalam arti perjuangan untuk mengubah status quo juga berpotensi

muncul pada pihak yang kalah perang35. Dengan kata lain politik

imperialisme yang diciptakan oleh pemenang mungkin menimbulkan

politik imperialisme dari pihak yang kalah

Imperialisme dalam tipe ini bisa dicontohkan pada imperialisme

Jerman dari Tahun 1935 sampai akhir perang dunia II. Status quo yang

berkuasa di Eropa saat itu adalah aliansi negara-negara besar seperti

Perancis, Inggris, Jerman, Inggris dan Rusia. Namun seiring kemenangan

sekutu dan perjanjian-perjanjian perdamaian sesudah itu, lahirlah

34 Ibid., h. 92. 35 Ibid., h. 93.

Perancis sebagai status quo baru yang menguasai aliansi dan sebagian

besar Eropa Timur dan Eropa Tengah yang baru saja dibentuk.

Jerman Tahun 1919 sampai 1939 berupaya menggulingkan status

quo ini. Usaha inilah yang kemudian memperbaiki posisi internasional

Jerman. Dan sejak berkuasanya kaum nasionalis sosialis di Jerman, maka

seluruh usaha Jerman dalam mengubah status quo ini berhasil

menciptakan imperialisme baru.

c. Sebab Ekonomi

Tiap bangsa ingin menjadi jaya. Menjadi bangsa yang terbesar di

seluruh dunia (ambition, eerzucht). Jika suatu bangsa tidak dapat

mengendalikan keinginan ini, bangsa itu mudah menjadi bangsa

imperialis. Karena itu dapat dikatakan, bahwa tiap bangsa memiliki benih

imperialisme36. Sebab-sebab ekonomi inilah yang merupakan sebab yang

terpenting dari timbulnya imperialisme, teristimewa imperialisme

modern.

Labih rinci, motif ekonomi ini bisa berupa (1) keinginan untuk

mendapatkan kekayaan dari suatu negara, (2) ingin ikut dalam

perdagangan dunia, (3) ingin menguasai perdagangan dan (4) keinginan

untuk menjamin suburnya industri.

d. Menyebarkan Ideologi dan Agama

36 http://id.wikipedia.org/wiki/Imperialisme.

Hasrat untuk menyebarkan agama atau ideologi dapat

menimbulkan imperialisme. Tujuannya bukan imperialisme itu sendiri,

tetapi agama atau ideologi. Imperialisme di sini dapat timbul sebagai

“efek samping” saja. Tetapi jika penyebaran agama itu didukung oleh

pemerintah atau negara, maka sering tujuan pertama terdesak dan

merosot menjadi alasan untuk membenarkan tindakan imperialisme.

e. Kelemahan suatu Negara

Imperialisme juga bisa didorong oleh adanya negara-negara yang

lemah yang menjadi daya tarik bagi negara-negara kuat37. Pola hubungan

yang tercipta antara negara yang kuat dan negara yang lemah akan

memperlihatkan hubungan yang tidak seimbang, dalam arti kata bahwa

pihak yang lemah diekploitasi dan diintervensi dalam segala bidang.

4. Tujuan Imperalisme

a. Imperium Dunia

Sejarah memang sudah mencatat berbagai fakta ambisi imperial

sekelompok orang atau negara. Beberapa yang terkenal adalah politik

ekspansionis Alxander Agung, Roma, Arab pada abad ke-7 M, Napoleon

dan Hitler. Kekuatan-kekuatan ini akan terus memperluas wilayah

kekuasaannya selama mereka belum dikalahkan. Dorongan untuk

menguasai ini tidak akan habis selama masih ada daerah yang mungkin

bisa didominasi.


Ambisi klasik itu menurut Kanneth Walt masih ada saat ini, untuk

pertama kali nya sejak Roma, satu negara bisa menguasai politik dunia.

Sang penguasa tersebut adalah Amerika Serikat Serikat. Tidak adanya

penyeimbang kekuatan seperti uni soviet pada beberapa dekade lalu,

menyebabkan terciptanya bahaya yang potensial bagi negara lain. Sebuah

negara yang sangat kuat –dan Amerika Serikat Serikat melakukannya-

akan berfikir dan mendaulat dirinya sebagai pihak yang bertanggung

jawab membawa kedamaian, keadilan dan stabilitas dunia. Semangat

sepihak ini bisa saja bertentangan dengan kepentingan negara lain.

Sewaktu terjadi clash antara kekuatan besar dan kekuatan kecil, maka

terjadi potensi atau dorongan untuk imperialistik38.

b. Imperium Kontinental

Imperium Kontinental berbeda dari imperium dunia dalam

cakupan wilayah. Kalau imperium dunia merupakan ambisi menguasai

seluruh wilayah di dunia, maka imperium kontinental hanya berambisi

menguasai satu kontinental (benua) saja39. Tipe ini jelas sekali terlihat

dalam hubungan negara-negara eropa pada era awal abad 20-an. Masing-

masing negara berusaha menguasai negara lain dalam kawasan tersebut

c. Pengaruh Lokal

Yang dimaksud dengan pengaruh lokal adalah keinginan untuk

mengubah status qou dan membangun kekuasaan politik yang lebih besar

dalam sebuah negara, bukan kontinental dan bukan dunia. Dengan

38 Wawancara Harry Kreisler dengan Kanneth Walt dengan tema “Conversations with

History” 10 Februari 2003 di UC. Berkeley, diakses dari http//en.wikipedia.org/wiki/Kenneth Waltz


demikian perbedaan antara ketiga tujuan ini hanyalah permasalahan luas

wilayah, namun substansinya tetap sama yaitu ingin mengubah status

quo dan membangun pola kekuasaan yang baru.

5. Imperialisme Modern

Imperialisme Modern (Modern Imperialism) adalah usaha untuk

menguasai (dengan paksaan) seluruh dunia untuk kepentingan diri sendiri

yang dijadikan sebagai imperiumnya. "Menguasai" disini tidak perlu berarti

merebut dengan kekuatan senjata, tetapi dapat dijalankan dengan kekuatan

ekonomi, kultur, agama dan ideologi. Imperium disini pun tidak perlu

berarti suatu gabungan dari daerah jajahan-jajahan, tetapi dapat berupa

daerah-daerah pengaruh, asal saja untuk kepentingan diri sendiri.

Gagasan imperialisme modern bermula dari kemajuan ekonomi.

Imperialisme modern timbul sesudah revolusi industri. Industri besar-

besaran (akibat revolusi industri) membutuhkan bahan mentah yang banyak

dan pasar yang luas. Mereka mencari jajahan untuk dijadikan sumber bahan

mentah dan pasar bagi hasil-hasil industri, kemudian juga sebagai tempat

penanaman modal bagi kapital surplus.

Imperialisme modern bisa diwujudkan dalam beberapa bentuk:

1. Imperialisme politik. Negara imperialis tersebut menguasai politik

sebuah bangsa. Menguasai dalam arti mempengaruhi atau mendikte

pemerintahan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

2. Imperialisme Ekonomi. Sang imperialis hendak menguasai hanya

ekonomi sebuah negara. Jika suatu negara tidak mungkin dapat dikuasai

dengan jalan imperialisme politik, maka negara itu masih dapat dikuasai

jika ekonominya bisa dikendalikan oleh imperialis. Imperialisme

ekonomi inilah yang sekarang sangat disukai oleh negara-negara

tertentu untuk menggantikan imperialisme politik.

3. Imperialisme Kebudayaan. Tipe ini menghendaki penguasaan atas jiwa

(de geest, the mind) negara lain. Dalam kebudayaan terletak jiwa suatu

bangsa. Jika kebudayaannya dapat diubah, berubahlah jiwa bangsa.

Menguasai budaya suatu bangsa berarti mengusai segala-galanya.

Imperialisme kebudayaan ini adalah imperialisme yang sangat

berbahaya, karena infiltrasinya mudah, dan jika sebuah bangsa telah

“terbudayakan” sesuai budaya imperialis, maka akan sulit

membebaskan diri.

4. Imperialisme Militer (Military Imperialism). Di mana para imperialis

hendak menguasai kedudukan militer suatu negara. Ini dijalankan untuk

menjamin keselamatan mereka untuk kepentingan agresif atau ekonomi.

Tidak perlu seluruh negara diduduki sebagai jajahan, cukup hanya

menempati lokasi-lokasi yang strategis sehingga de facto-nya berarti

menguasai seluruh negara.

Imperialisme modern inilah yang banyak menggambarkan prilaku

negara kuat (Amerika Serikat) dewasa ini seperti yang akan dibahas pada

bab-bab berikutnya.

C. Hubungan Antara Terorisme dan Imperialisme

Terorisme dan imperialisme memang dua hal yang berbeda. Keduanya

juga memiliki akar kesejarahan yang berbeda. Namun dalam beberapa kondisi,

terkhusus pasca tragedi WTC Tahun 2001, kedua nya menjadi dua realitas

kembar yang tak terpisahkan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat

Serikat. Kebijakan war on terrorism yang diumumkan oleh Amerika Serikat

Serikat telah membangkitkan semangat imperial di sisi lain.

Tragedi WTC sepertinya mengisyaratkan banyak hal kepada Amerika

Serikat Serikat. Melalui peristiwa ini negara Paman Syam bisa mengambil

pelajaran bahwa ternyata pandangan negara atau segmen masyarakat tertentu di

belahan dunia cukup rendah terhadap Amerika Serikat Serikat. Ekspresi

‘ketidak sukaan” tersebut tidak hanya disuarakan melalui unjuk rasa atau

perang opini, namun sudah ditransformasikan dalam bentuk perjuangan baru

dengan menggunakan kekerasan fisik.

Peristiwa ini sekaligus juga mengingatkan Amerika Serikat Serikat

bahwa negara ini tidaklah sekuat yang mereka duga. Meskipun dalam bidang

ekonomi, teknologi dan sebagainya Amerika Serikat jauh lebih unggul (di

Tahun 2003 saja misalnya, Amerika Serikat Serikat dengan enteng

mengeluarkan belanja pertahanan yang jumlahnya lebih besar dari pada

gabungan 15-20 negara pembelanja terbesar40), namun dengan mudah negara

ini bisa dimasuki dan diserang, bahkan pada tempat-tempat yang sangat

strategis pula.

40 Stephen G. brooks dan William C. Wohlforth, “Keunggulan Amerika Serikat dalam

Sejarah” dalam Council on Foreign Policy, Amerika Serikat dan Dunia; Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional, Penerjemah Yusi A. Pareanom dan Zaim Rofiqi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 269.

Tentu peristiwa ini menggerogoti kebanggaan Amerika Serikat, untuk

itu Amerika Serikat merasa perlu untuk meningkatkan kekuatannya di dunia

internasional. Ibaratkan sebuah gelas, kekuatan Amerika Serikat yang

sebelumnya hanya mengisi setengah gelas, akan ditingkatkan hingga

memenuhi satu gelas penuh

Tentu untuk melancarkan “misi” ini Amerika Serikat memerlukan

justifikasi yang ampuh. Disinilah peran terorisme. Terorisme langsung

mengubah arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat Serikat41. Terorisme

menjadi alat propaganda Amerika Serikat untuk meningkatkan pengaruh dan

dominasinya di dunia internasional. Dengan terorisme, Amerika Serikat

mendapat pembenaran bagi dirinya sendiri untuk memerangi Afganistan dan

Irak –kedua-duanya adalah bekas sekutu Amerika Serikat— bahkan Iran. Isu

terorisme ini menjadi tangga untuk meraih kepentingan politik dan ekonomi

yang jauh lebih luas. Semangat inilah yang disebut dengan imperialisme. Inilah

mengapa terorisme dan imperialisme memiliki kedekatan khusus dalam

kebijakan war on terrorism AS.

Politisasi isu seperti ini bukanlah metode baru yang sulit dianalisa. Jauh

sebelum masehi tepatnya di masa dua peradaban besar; Athena dan Sparta

masih ada, penggunaan propaganda atau isu demi memperluas kekuasaan

sudah sering terjadi. Perang Sparta melawan Athena pada waktu itu ibaratkan

perang antara kebaikan melawan kejahatan. Sparta –sebagai pihak yang

mengaku membawa kebaikan- terpaksa melakukan perang demi

41 Louis Janowski, “Neo-Imperialism and U.S. Foreign Policy”, dalam Foreign Service

Journal, Mei 2004, p. 55.

menyelamatkan warga Athena dari pemimpin yang otoriter dan kejam. Atas

alasan inilah kekuasaan Athena satu per satu ditaklukkan.

Akan tetapi, faktanya tidak pernah ada perang untuk keadilan. Perang di

atas ternyata hanya di latar belakangi oleh ketakutan Sparta atas dominasi

Athena yang makin meluas. Oleh karena itu, Sparta memerlukan tindakan

antisipatif agar dominasi Athena ini terhenti, sehingga posisi Sparta dan

wilayah taklukannya tetap aman dari jangkauan Athena42. Dengan demikian

perang ini bukanlah perang demi kemanusiaan, namun perang demi

kepentingan politik belaka.

Pada masa kolonialisme, justifikasi “perang adil” ini pun juga

disertakan. Para penjajah termasuk Spanyol dan Belanda pada abad ke-16 juga

menjustifikasi perjalannya sebagai usaha untuk menyebarkan kebaikan (agama

Kristen) di dunia. Namun faktanya adalah penjelajahan negara-negara Eropa

tersebut hanyalah demi sebuah ambisi imperial menaklukkan wilayah baru

guna menciptakan koloni dan mendapatkan sumber produksi untuk kelestarian

industri ekonomi di negara masing-masing.

Perang atau kebijakan luar negeri lainnya memang cenderung memiliki

dua wajah; demi kebaikan bersama (idealisme) atau demi kepentingan politik

se pihak (realisme). Untuk menentukan motif mana yang dominan, bisa diukur

dari motif, strategi dan akibat yang ditimbulkan kemudian.

42 Lihat Thomas L Pangle dan Peter J. Ahrensdorf, Justice Among Nation; On the Moral Basis of Power and Peace (Kansas: University Press of Kansas, 1999), p. 19.

BAB III

Kebijakan War on Terrorism Presiden Bush

War on terrorism merupakan sebuah kebijakan. Kebijakan itu sendiri

berarti serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-

hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan

tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu43.

Dalam konteks hubungan luar negeri, maka kebijakan dapat diartikan

dengan tujuan umum yang memandu aktifitas dan hubungan antara satu negara

dalam berinteraksi dengan negara lain. Pembentukan kebijakan ini dipengaruhi

oleh pertimbangan kepentingan domestik, kebijakan atau prilaku negara lain, atau

rencana untuk mendapatkan disain geopolitik tertentu44

Untuk membahas sisi imperial dari kebijakan Amerika Serikat melalui

teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya (bab II), maka perlu dipaparkan

materi kebijakan war on terrorism presiden Bush tersebut secara komprehensif.

Berikut penjelasannya.

A. Latar Belakang Lahirnya Kebijakan War on Terrorism

Terorisme merupakan fenomena yang sudah ada jauh sebelum tragedi

11 September 2001, namun rangkaian aksi teror sebelumnya belum dianggap

begitu membahayakan keamanan dunia umumnya dan keamanan nasional

Amerika Serikat Serikat khususnya. Tahun 1993 misalnya, Yousuf Ramzi,

43 Carl J. Friedrick, Man and His Government (New York: Mc Graw Hill, 1963), h.79. 44 Britannica Concise Encyclopedia 2006, diakses dari http//.en.wikipedia.org

salah seorang anggota al-Qaida mencoba meruntuhkan gedung World Trade

Center menggunakan bom yang cukup kuat, namun berhasil diantisipasi

dengan cepat, sehingga hanya menewaskan beberapa orang dan hanya merusak

sebagian bangunan. Amerika Serikat Serikat pun tidak butuh waktu berbulan-

bulan untuk menangkap si pelaku

Namun, munculnya teror global yang semakin intens dan terorganisir,

membuat situasi semakin rumit dan berbahaya. Tercatat sejak Tahun 1981

hingga 2000 dunia internasional diguncang oleh 9.181 serangan. Dalam Tahun

2000 saja terjadi 423 kali, meningkat 8% dari Tahun 1999. Tahun 2000, 405

orang terbunuh, meningkat 73% dari Tahun 199945.

Untuk mengatasi problema tersebut, maka Pemerintah Amerika Serikat

Serikat di bawah pimpinan Presiden Goerge W. Bush mensistematiskan

kebijakan serius yang kemudian disebut war on terrorism.

Wacana war on terrorism ini sesungguhnya telah bergulir sejak masa

Pemerintahan Presiden Bill Clinton. Pada tahun terjadinya bom WTC kali

pertama (1993), belum ada kekhawatiran yang berarti terhadap gejala dan

perkembangan terorisme global ini. Barulah pada Tahun 1996 muncul

kekhawatiran, namun pihak Amerika Serikat Serikat belum mengira kalau al-

Qaida akan menjadi organisasi teroris yang besar yang akan menjadi musuh

utama Amerika Serikat Serikat. CIA pun tidak pernah memberikan indikasi

seperti itu dalam laporannya46

45 Uwe Johannen, et.al, 911: September 11 and Political Freedom (Singapore: Select

Publishing, 2003), p. 31. 46 Richard A. Clarke, Menggempur Semua Musuh; di Balik Perang Amerika Serikat

Melawan Teroris (Against all enemies; inside America’s war on terror), Penerjemah Tim Sinergi (Jakarta: Sinergi Publishing, 2004), h. 95.

Pada tahun yang sama (1996) Bill Clinton mempresentasikan masalah

terorisme di Universitas Goerge Washington dan mendeklarasikan agenda war

on terrorism yang kemudian sangat popular pada masa pemerintahan Presiden

Goerge W. Bush terutama pasca tragedi 11 September 200147. Pada masa

pemerintahan Presiden Bush inilah istilah war on terrorism benar-benar

mendapatkan momentumnya. Hal ini dikarenakan beberapa sebab:

1. Karakter Presiden Bush.

Siapa yang akan mengira kalau Presiden Bush seperti itu?. Pikiran

inilah yang ada dalam benak teman-teman dekat Goerge W Bush. Belum

banyak orang yang mengenal sosok Presiden Bush sebelum tragedi 911.

Sebagian mungkin mengira bahwa Bush junior mewarisi sifat Bush senior,

tapi tidak banyak yang menyangka kalau ternyata sifat Bush junior sangat

mirip dengan sifat ibunya, Barbara Bush.

Barbara Bush dikenal sebagai orang yang suka bicara blak-blakan,

berlidah tajam, keras kepala (kalau punya kemauan harus terlaksana),

percaya pada instink, bersikap hitam-putih terhadap suatu masalah dan tidak

sabaran. Sifat-sifat itulah yang menempel pada diri Presiden Bush48

Sifat mudah naik darah dan suka bertengkar yang dimiliki Barbara

Bush, menurut April Foley, teman Bush di Harvard Business School,

dimiliki pula oleh Bush49. Perintahnya untuk menangkap Usamah bin Laden

yang dituding ada di balik peristiwa 911 itu “hidup atau mati” merupakan

salah satu bukti.

47 Ibid., h. 125. 48 Trias Kuncahyono, “Terorisme dan Ambisi Neo-Imperialisme AS; Setahun Setelah

Tragedi 11 September”, Kompas, 11 September 2002, h. 30. 49 Ibid., h. 30.

Reaksi keras dan emosional ini tidak hanya terulang sekali atau dua

kali saja, Presiden Bush hampir mengulang kata-kata emosional yang sama

kapan pun, dimana pun serta kepada siapa pun. Bob Woodward, pengarang

salah satu buku international best seller mengutip penggalan percakapan

antara Presiden Bush dan Wakil Presiden Dick Cheney, we’re going to find

who did this” Bush said to Cheney, “and we’re going to kick their ass50

Bagitu lah reaksi Presiden Goege W Bush dalam merespon aksi

teror. Oleh karena itu, cukup bisa dimaklumi kenapa pilihan-pilihan militer

lebih diutamakan dari pada opsi diplomasi –meskipun cara diplomasi juga

tetap digunakan.

Selain alasan “instrinsik” di atas, tak kalah andil sebagai

penyumbang lahirnya sistimatisasi kebijakan war on terrorism pada masa

pemerintahan Bush adalah makin intensifnya kegiatan al-Qaida, Jama’ah

Islamiyah dan negara-negara sponsor terorisme.

2. Serangan Al-Qaida terhadap Amerika Serikat dan Dunia51

Al-Qaida telah membuktikan dirinya sebagai organisasi yang

fleksibel, gesit dan cepat. Al-Qaida juga telah berhasil merekonfigurasi

dirinya menjadi organisasi yang lebih reflektif terhadap ideologi.

Konsekuensinya adalah Amerika Serikat semakin sulit untuk

mengalahkannya52.

50 Bob Woodward, Bush at War (London: Pocket Books, 2003), p. 18. 51 Amerika Serikat menyebut al-Qaida sebagai organisasi teroris. Namun, ada beberapa

hal yang perlu dicermati. Pertama, kalau tudingan itu didasari oleh data dan fakta yang benar, maka al-Qaida bisa disebut sebagai teroris. Namun, jika tuduhan ini hanya berdasarkan asumsi dan ketakutan se pihak Amerika Serikat karena al-Qaida pernah mendeklarasikan perang melawan Amerika Serikat tahun 1998, maka tentu bisa ditegaskan bahwa al-Qaida bukanlah organisasi teroris.

52 Bruce Hoffman, “Al-Qaida Then and Now”, dalam Karen J. Greenberg, ed., Al-Qaida Now: Understanding Today’s Terrorists (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), p. 10.

Al-Qaida memang dicatat sebagai sasaran utama kampanye war on

terrorism Amerika Serikat. Organisasi Islam radikal ini telah melakukan

sejumlah pem-bom-an yang menewaskan ratusan bahkan ribuan orang. Pada

Tahun 1998, al-Qaida membom kedutaan AS di Kenya dan Tanzania yang

menewaskan 223 orang dan melukai tidak kurang dari 4000 orang. Al-Qaida

juga membidani 20 aksi teror di Saudi Arabia yang menewaskan 50 tenaga

pengamanan dan melukai lebih banyak orang lagi53. Selanjutnya dan yang

paling sukses bagi al-Qaida adalah meruntuhkan menara kembar WTC yang

menewaskan lebih kurang 3000 orang. Teror WTC tersebut sungguh

menimbulkan efek persepsi, efek psikologis dan efek simbolik yang hebat

dalam skala global54

Yang lebih menakutkan lagi bagi Amerika Serikat Serikat adalah

ternyata al-Qaida telah memiliki jaringan di 60 negara di dunia55. Inilah

mengapa al-Qaida disebut sebagai jaringan teroris global, karena

pengaruhnya yang sangat luas, bahkan mungkin sampai ke Indonesia.

3. Kekhawatiran terhadap Jamaah Islamiyah

Selain al-Qaida, Jamaah Islamiyah juga merupakan organisasi yang

dicap sebagai teroris global. Sedikit berbeda dengan al-Qaida yang eksklusif

– mengkhususkan aksinya pada simbol-simbol Amerika Serikat, Jamaah

Islamiyah berperan secara lebih “dinamis”. Dinamis dalam arti bahwa

mereka tidak memaksa diri untuk menyerang simbol-simbol utama negara

53 Steven Simon, “Al-Qaida Then and Now” dalam Karen J. Greenberg, ed., Al-Qaida

Now: Understanding Today’s Terrorists (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), p. 14-15.

54 Yasraf Amir Piliang “Hiperterorisme dan Hiperteknologi” dalam Farid Muttaqin dan Sukidi, ed., Terorisme Serang Islam (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h. 63.

55 Bob Woodward, Bush at War, p. 33.

kafir (seperti kedutaan, gedung pemerintahan, pusat militer dan sebagainya),

namun bisa juga dengan memilih tempat-tempat atau orang tertentu yang

dianggap representatif.

4. Negara-negara Sponsor Terorisme

Faktor lain yang tak kalah dipertimbangkan dalam kampanye war on

terrorism adalah makin meningkatnya dukungan negara-negara tertentu

terhadap kelompok yang dikategorikan sebagai organisasi teroris oleh

Pemerintah Amerika Serikat. Dukungan tersebut bisa melalui pemberian

dana, penyediaan tempat perlindungan maupun fasilitas persenjataan.

Amerika Serikat menyebutkan sejumlah negara yang menjadi

sponsor teroris56:

• Iran, karena melindungi dan memberikan fasilitas persenjataan kepada

Hizbullah (Libanon), Hamas (Palestina) dan Jihad Islam

• Irak, karena memiliki kedekatan tertentu dengan kelompok mujahidin

khalq.

• Syiria, karena memberi izin kepada Hamas untuk membuka cabang di

Damaskus

• Libya, karena memberi bantuan kepada Islamic Jihad Palestina

• Kuba, karena keterkaitannya dengan National Liberation Army dan The

Revolusionary Armed Force Colombia

• Korea Utara karena memasok senjata ke sejumlah kelompok ekstrim dan

memiliki senjata nuklir

56 Chawat Satha-Anand, “Mitigating the Success of Terrorism with Politic of Truth and

Justice”, dalam Uwe Johannen, et.all., 911: September 11 and Political Freedom (Singapore: Select Publishing, 2003), p. 18.

Keberadaan kelompok teroris dan negara sponsor inilah yang

membuat kampanye war on terrorism Amerika Serikat Serikat menjadi

sangat urgen dan ekspansif serta berpengaruh terhadap pola hubungan

internasional. Kebijakan war on terrorism Amerika Serikat Serikat secara

sistematis dibagi ke dalam kebijakan jangka panjang dan kebijakan jangka

pendek

B. Kebijakan Jangka Panjang War on terrorism

Isu terorisme telah mengubah kebijakan luar negeri Amerika Serikat

Serikat secara radikal dari yang bersifat new-isolasionisme menjadi

intervensionisme57. Amerika Serikat Serikat biasanya merencanakan kebijakan

jangka panjangnya untuk cakupan waktu 50 tahun sekali. Sesungguhnya pada

masa Pemerintahan Bill Clinton sampai masa Presiden Bush sebelum terjadi

tragedi WTC, Amerika Serikat Serikat masih memiliki dua arah besar

kebijakan luar negeri.

Pertama, pengimbangan kekuatan lawan (deterrence). Kebijakan ini

dilatar belakangi oleh konflik dan persaingan Amerika Serikat Serikat dengan

Uni Soviet. Amerika Serikat Serikat selalu berupaya mengimbangi kekuatan

militer Uni Soviet untuk menjadi penyeimbang bagi stabilitas dunia

internasional. Kedua belah pihak tidak saling menyerang, namun sadar bahwa

mereka bermusuhan. Inilah mengapa masa itu disebut dengan parang dingin

(cold war). Strategi ini masih dipertahankan pada masa Pemerintahan Bill

57 Lihat Majid Tehranian, “The Center Cannot Hold: Terrorism and Global Change”

dalam Uwe Johannen, et.all, 911: September 11 and Political Freedom (Singapore: select Publishing, 2003), p. 46. Lihat juga Louis Janowski, “Neo-Imperialism and U.S. Foreign Policy” dalam Foreign Service Journal, Mei, 2004, p. 55.

Clinton. Oleh karena itu, Clinton berusaha mengisolasi Amerika Serikat agar

tidak terlibat langsung dalam konflik internasional.

Kedua adalah penyebaran liberalisme. Liberalisme secara umum adalah

ideologi yang menegaskan komitmen pada kesetaraan, kebebasan,

individualitas dan rasionalitas58. Dalam perspektif ekonomi, Liberalisme

berarti mendukung pasar bebas dan “kapitalisme”. Ekonomi memang

merupakan sasaran utama kebijakan Amerika Serikat Serikat, karena dengan

menguasai perekonomian sebuah negara, berarti juga menguasai kekuatan

politik negara tersebut. Strategi ini diwujudkan oleh Amerika Serikat Serikat

melalui pemberian berbagai bantuan kepada negara-negara berkembang

sebagai modal pengembangan ekonomi nasional mereka. Namun, bagi

Amerika Serikat sendiri, bantuan itu akan menjadi modal dasar untuk

menanamkan pengaruhnya di negara tersebut.

Namun bagi kebinet war on terrorism yang dibentuk oleh Presiden

Bush, pendekatan lama ini dianggap kurang memadai. Untuk itu diciptakanlah

kebijakan baru dalam usaha memenangkan perang melawan terorisme.

Kebijakan ini bisa dibedakan menjadi kebijakan jangka panjang dan kebijakan

jangka pendek.

Kebijakan jangka panjang yang diterapkan Amerika Serikat Serikat

dalam usaha memenangkan perang melawan terorisme antara lain,

menyebarkan demokrasi, membangun fail state dan memperbaiki hubungan

dengan negeri-negeri muslim.

1. Penyebaran Demokrasi yang Efektif

58 Richard Bellamy, “Liberalisme” dalam Roger Eatwell dan Anthony Wright, ed.,

Ideologi-Ideologi Politik Kontemporer, Penerjemah R.M. Ali (Yojyakarta: Jendela, 2004), h. 32.

Salah satu kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Amerika

Serikat Serikat adalah menyebarkan isu kebebasan dan hak asasi manusia

melalui penerapan demokrasi yang efektif59. Di antara penanda utama

sistem demokrasi ini adalah pengangkatan pemimpin melalui mekanisme

pemilihan umum dimana masyarakat memberikan suara kepada calon

pemimpin yang disukai dengan berbagai pertimbangan. Proses ini tentunya

mencerminkan kebebasan individu sekaligus memberikan legitimasi yang

kuat bagi seorang pemimpin.

Tapi demokrasi memang tidak hanya direpresentasikan melalui

pemilihan umum semata. Demokrasi juga mesti menghargai dan membuka

kebebasan dasar manusia termasuk beragama, berfikir, berbicara,

berorganisasi dan kebebasan pers. Secara otomatis –kalau kebebasan ini

dibuka-- pemerintah akan dipaksa untuk bertanggung jawab kepada

rakyatnya dan berusaha memenuhi keinginan rakyat tersebut.

Demokrasi yang efektif juga secara otomatis akan menciptakan

kedaulatan yang efektif dan menjamin keamanan di dalam teritorial negara,

menyelesaikan konflik secara damai, melindungi sistem peradilan yang

independen, menghukum yang bersalah, dan memerangi tindak korupsi.

Demokrasi yang efektif juga akan membatasi kekuasaan pemerintah

sehingga memungkinkan munculnya civil society. Dalam sebuah demokrasi

yang efektif, kebebasan tidaklah terbagi, kebebasan bukan menjadi milik

sebagian orang atas sebagian yang lain.

59 Homeland Security Council, 9/11 Five Years Later: Successes and Challenges

(Washington: White House, September 2006), p. 5.

Semua yang digambarkan melalui penegakan demokrasi yang efektif

ini merupakan anti-tesa dari ideologi yang dipegang oleh kelompok teroris.

Untuk melihat lebih jauh “perang ide” antara demokrasi dan ideologi

kelompok teroris tersebut, Amerika Serikat Serikat menekankan beberapa

hal mengenai terorisme.

Pertama, terorisme bukanlah produk dari kemiskinan. Banyak

pelaku aksi teror seperti tragedi 11 September 2001 ternyata bukan berasal

dari kelompok ekonomi rendah60. Misal saja Usama bin Laden, ia adalah

seorang milyarder asal Arab Saudi yang sampai sekarang memiliki asset

kekayaan yang cukup banyak61.

Kedua, terorisme bukan semata lahir karena kebencian pihak lain

atas kebijakan Amerika Serikat Serikat kepada Irak62. Sesungguhnya

Amerika Serikat Serikat sudah diserang sejak Tahun 2001 dan bahkan jauh

sebelum itu, sebelum Amerika Serikat Serikat meruntuhkan rezim Saddam

Hussain.

Ketiga, terorisme bukanlah dampak dari isu pertikaian Israel -

Palestina. Amerika Serikat menyebutkan bahwa serangan al-Qaida Tanggal

60 Homeland Security Council, Strategies for Winning the War on terror (Washington:

White House, 2003), p. 1. 61 Asumsi pemerintahan Amerika Serikat Serikat ini cukup berbeda dari keyakinan

banyak pemikir sosial dan sejarawan di berbagai negara. Motif ekonomi bagi sebagian pemikir sama kuatnya dengan motif politik maupun agama. Para eksekutor bom pada umumnya berasal dari keluarga kelas ekonomi menengah ke bawah. Dan pelaku adalah tulang punggung keluarga yang sangat mengharapkan kesejahteraan yang cukup bagi anak dan istrinya. Oleh sebab itu, tatkala datang tawaran untuk melakukan pem-bom-an dengan imbalan kesejahteraan bagi keluarga, mereka menerima tawaran tersebut. Kemudian desakan ekonomi ini dibumbuhi semangat ideologis atau semangat keagamaan. Ini juga sekaligus menjadi penjelasan mengapa aksi pem-bom-an banyak terjadi di negara-negara berkembang (miskin).

62 Homeland Security Council, Strategies, p. 1.

11 September 2001 sesungguhnya telah dimulai dengan skala berbeda sejak

Tahun 1990 yang nota bene adalah masa damai antara kedua belah pihak63.

Keempat, terorisme bukanlah respon balik terhadap war on terrorism

ala Amerika Serikat Serikat. Al-Qaida telah menyerang Amerika Serikat

Serikat jauh sebelum Amerika Serikat Serikat menyerang Irak dan al-

Qaida64. Selain keyakinan di atas, Amerika Serikat Serikat juga mengatakan

bahwa mereka saat ini menghadapi kelompok teroris yang memiliki latar

belakang yang beragam mulai dari65:

• Political alienation yaitu kelompok teroris yang muncul dari masyarakat

yang tidak memiliki suara dalam pemerintahan dan tidak memiliki cara

yang terlegitimasi untuk mengubah hal tersebut. Dengan eksistensi

pemerintahan seperti ini, pemerintahan tersebut sangat mudah

dimanipulasi oleh sekelompok orang dengan cara kekerasan dan

penghancuran.

• Aksi balas dendam yang tidak bisa dilampiaskan kepada orang lain.

Dilema psikologis yang dirasakan oleh para teroris adalah bahwa mereka

merasa tidak mendapat keadilan dari masa lalu. Trauma dari masa lalu

63 Asumsi ini memang ada benarnya bahwa tidak semata lahirnya terorisme karena isu

Israel-Palestina. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa isu Israel-Palestina menjadi salah satu motivasi yang membakar semangat perjuangan kelompok yang dianggap teroris. Lahirnya terorisme secara umum merupakan sebuah respon keras atas dominasi Amerika Serikat Serikat yang secara struktural telah mengintervensi dan mendikte para pemimpin di negeri muslim. Intervensi ini kemudian mengakibatkan liberalisasi dan westernisasi di segala bidang dan akhirnya menjadi cikal bakal rusaknya ekonomi, politik bahkan moral umat. Jika intervensi Amerika Serikat ini adalah bara-nya, maka keberpihakan Amerika Serikat kepada Israel adalah api-nya.

64 Hal ini tentu benar jika orang menganggap bahwa intervensi Amerika Serikat Serikat di wilayah muslim jauh sebelum deklarasi war on terrorism bukanlah sebuah tindakan yang bisa dilabelkan dengan “kejahatan”. Namun jika orang menganggap bahwa intervensi Amerika Serikat di berbagai wilayah muslim sebagai kejahatan, maka sanggahan Amerika Serikat tentulah tak beralasan.


inilah yang selalu menjadi retorika dan motivasi yang kuat untuk balas

dendam dan teror.

• Kelompok masyarakat korban konspirasi dan informasi yang tidak benar.

Kelompok teroris merekrut --secara lebih efektif dari-- populasi yang

perbendaharaan informasinya tentang dunia telah terkontaminasi atau

terjerat oleh konspirasi66. Distorsi informasi ini menjaga kebencian

mereka terhadap musuh sehingga menutup mata dari fakta yang

sebetulnya bisa mengubah sangkaan dan propaganda se pihak tersebut.

• Adanya ideologi yang membenarkan pembunuhan. Inilah point terakhir

yang menakutkan bagi Amarika Serikat. Di saat sebuah aksi sudah

dibenarkan oleh ideologi seperti agama, maka pelakunya tidak akan

merasa takut. Bahkan mati dalam misi adalah sebuah status istimewa

yang pantas mendapat imbalan surga.

Mengalahkan terorisme dalam kurun waktu jangka panjang

membutuhkan penyelesaian pada bidang-bidang tersebut di atas. Demokrasi

yang efektiflah satu-satunya cara untuk menyelesaikan setiap problem di

atas, karena demokrasi adalah sebuah sistem yang mampu menghancurkan

kondisi-kondisi yang bisa dieksploitasi oleh kelompok teroris. Dengan

demokrasi, maka:

• Problem alienasi bisa diatasi. Demokrasi menawarkan partisipasi serta

kepemilikan di dalam masyarakat. Dengan adanya partisipasi dan

kepemilikan tersebut masyarakat bisa menciptakan masa depannya

sendiri.

66 Ibid., p. 2.

• Untuk latar belakang dendam dan informasi yang salah, demokrasi

menawarkan kebebasan berbicara, media yang independen dan

pertukaran ide yang bisa meng-ekspos dan mengkoreksi hal yang salah,

serta anggapan-anggapan dan propaganda yang tidak jujur.

• Dalam kaitannya dengan ideologi yang membolehkan pembunuhan,

maka demokrasi menawarkan penghargaan terhadap derajat manusia

yang membenci penyerangan terhadap warga yang tak bersalah.

Demokrasi dengan demikian adalah anti tesis sikap tirani kelompok

teroris. Demokrasi didasarkan pada penguatan masyarakat sementara

ideologi teroris berdasarkan perbudakan. Demokrasi mengangkat kebebasan

masyarakat, sementara teroris berusaha memaksakan satu kepercayaan yang

sempit kepada semua orang. Demokrasi melihat seorang individu setara

harkat dan derajatnya dengan orang lain, individu memiliki nilai dasar yang

bisa dikembangkan, mengatur diri sendiri dan melaksanakan haknya berupa

kebebasan berbicara dan berpendapat. Di lain pihak teroris hanya melihat

seorang individu sebagai objek eksploitasi, bisa diatur dan ditekan.

Adapun langkah-langkah strategis yang dijalankan Amerika Serikat

Serikat dan sekutu dalam menyebarkan demokrasi yang efektif adalah:

Pertama, mengoperasikan USAID (lembaga bantuan Amerika Serikat

Serikat) di lebih dari 26 negara baik di Asia, Timur Tengah maupun Afrika

Utara dengan program-program yang inovatif yang menekankan pada

perdagangan, pendidikan dan demokrasi. Kedua, Membentuk Millenium

Challenge Account yang diperuntukkan guna mempercepat reformasi global

dengan cara memberikan bantuan-bantuan tambahan kepada negara-negara,

berinvestasi di negara tersebut dan mempromosikan ekonomi bebas. Ketiga,

membentuk “Partnership for Progress and a Common Future”, untuk

mendukung reformasi politik, ekonomi dan sosial di Timur Tengah yang di

prakarsai oleh negara G-8 Tahun 200467.

Demokrasi di sisi lain memang tidak kebal terhadap terorisme.

Demokrasi juga tidak melulu menjanjikan kesejahteraan. Dalam beberapa

kondisi yang dianggap demokratis, kadang masih terdapat beberapa etnik

atau kelompok agama yang tidak bisa dan tidak mau memanfaatkan

keuntungan dari kebebasan yang disediakan untuk masyarakat. Kelompok-

kelompok tersebut akan menjadi bibit alienasi yang bisa dieksploitasi oleh

kelompok teroris.

Strategi melawan landasan ideologis kelompok teroris dan mencegah

mereka agar tidak bisa merekrut di masa mendatang hanya bisa dilakukan

dengan betul betul menguatkan masyarakat yang berpotensi di eksploitasi

oleh para teroris yang pada umumnya dikategorikan sebagai muslim

fundamentalis. Untuk itu pemerintah Amerika Serikat Serikat sangat

mendukung gerakan reformasi yang akan menguatkan muslim yang

berorientasi pada kedamaian agar mereka kemudian berpartisipasi dan

menafsirkan agamanya dengan lebih bijak. Amerika Serikat serikat juga

akan bekerja keras untuk menghancurkan tiang-tiang ideologi kelompok

Islam ekstrem dan menggalang dukungan dari kelompok muslim yang anti

kekerasan di seluruh dunia.

67 Homeland Security Council, 9/11 Five Years Later, p. 5.

Kerja yang paling vital untuk mencapai tujuan itu tentunya akan

berlangsung di dalam dunia Islam itu sendiri seperti Indonesia, Jordan,

Maroco dan lain-lain yang telah memulai usaha ke arah ini. Selain itu peran

pemimpin agama juga sangat dibutuhkan untuk mengalahkan ideologi yang

jahat yang mengeksploitasi Islam untuk membenarkan tindak pembunuhan

orang-orang tak bersalah.

2. Membangun Fail State

Strategi jangka panjang kedua adalah membangun fail state. Fail

state atau negara gagal adalah sebutan bagi negara-negara yang dianggap

telah kehilangan kedaulatan. Kehilangan kedaulatan ini bisa disebabkan

karena negara yang bersangkutan menjadi sarang atau pelindung kelompok

teroris, atau bisa juga karena struktur dan rezim pemerintahannya yang

sangat otoriter.

Afganistan dan Irak adalah contoh negara yang dikategorikan

sebagai fail state, karena Afganistan di satu sisi dianggap sebagai pelindung

kelompok al-Qaida dan Irak di sisi lain, selain dipimpin oleh seorang

diktator, juga disinyalir memiliki senjata pemusnah masal yang berbahaya

bagi dunia.

Pembangunan negara-negara gagal ini –dalam asumsi Amerika

Serikat Serikat- menjadi poin yang cukup determinan, karena kalau negara

ini dibiarkan tetap eksis, maka tidak ada jaminan atas stabilitas dan

keamanan nasional maupun internasional.

Kedua negara ini –serta negara-negara lain yang satu tipe- akan terus

melahirkan “usamah-usamah” baru selama struktur negara dan kultur

masyarakatnya tidak diubah. Dengan latar belakang tersebut, maka tidak ada

jalan lain untuk menghentikan aksi teror global ini selain meruntuhan

pemerintahan otoriter dan menggantinya dengan demokrasi yang efektif.

Amerika Serikat Serikat menjadikan hal ini sebagai poin penting,

karena Amerika Serikat-lah yang nantinya menjadi sasaran utama

pelampiasan dendam kelompok-kelompok ekstrem. Dengan demikian,

membantu penyelesaian konflik yang berlarut-larut di negara-negara gagal

tersebut bukan hanya bagus untuk dunia secara umum, namun juga

membuat Amerika Serikat Serikat lebih aman68.

Amerika Serikat meyakini bahwa dunia ini adalah sebuah struktur

yang memiliki hubungan ketergantungan. Ibaratkan sebuah jasad, apabila

satu bagiannya terluka, maka bagian yang lain pun akan merasakan

sakitnya. Sehingga untuk menghilangkan sakit yang dirasakan semua

anggota jasad, maka bagian yang terluka harus disembuhkan69

Proses perbaikan fail state dimulai dengan meruntuhkan

pemerintahan status quo (Saddam Hussain di Irak dan Taliban di

Afganistan). Setelah ekspansi ini berhasil, maka dilakukan “reformasi”

politik dan ekonomi serta kebudayaan secara radikal.

Reformasi di bidang politik dilakukan melalui demokratisasi di

segala bidang serta mendukung pengangkatan pemimpin yang tunduk

kepada arahan Amerika Serikat Serikat. Di bidang ekonomi dilakukan

68 Stphen M. Walt. “Menata Ulang Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Serikat,

dalam Council on Foreign Policy, Amerika Serikat dan Dunia; Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional, Penerjemah Yusi A. Pareanom dan Zaim Rofiqi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 375.

69 Lihat Arif Budiman, Teori Pembangunan Dunia Ketiga (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 63.

melalui liberalisasi ekonomi, membuka pasar bebas termasuk mendatangkan

“arsitek-arsitek” ekonomi dari Amerika Serikat khususnya untuk membidani

sejumlah sektor ekonomi70.

Keseluruhan usaha ini secara otomatis berpengaruh terhadap prospek

serta kultur lokal. Masyarakat yang selama ini hidup dalam struktur sosial

yang hierarkhis dan tertutup, saat diperkenalkan dengan ide masyarakat

bebas dan setara, tentu mengalami dilema tersendiri. Di satu sisi kondisi ini

bisa mengentalkan budaya lama akibat desakan inferiority complex, namun

di sisi lain infiltrasi ini bisa mengubah budaya lokal menjadi budaya baru

yang mengadopsi khazanah barat

3. Memperbaiki Hubungan dengan Negeri Muslim

Strategi ketiga yang dijalankan Amerika Serikat Serikat adalah

memperbaiki hubungan dengan negara-negara muslim. Kebijakan ini

diperlukan untuk menghilangkan anggapan bahwa Amerika Serikat

memerangi Islam. Dengan menjalin hubungan yang lebih baik dengan

negara-negara muslim, diharapkan bisa mengembalikan persepsi tentang

Amerika Serikat Serikat ke posisi netral dan humanis.

Untuk mencapai target tersebut, Amerika Serikat Serikat tidak bisa

hanya mengandalkan pertemuan dengan pemerintahan Arab, ia juga harus

memperbaiki citranya di mata publik luas. Untuk itu Amerika Serikat harus

menerapkan beberapa langkah konkret. Langkah konkret pertama adalah

melakukan pendekatan yang tak se pihak lagi untuk konflik antara Israel dan

70 Lihat Homeland Security Council, Strategies, p. 6.

palestina71. Amerika Serikat Serikat antara lain harus menunjukkan bahwa

para pemimpin Amerika Serikat Serikat mendorong pembentukan sebuah

negara Palestina dan menekankan bahwa pemerintahan Amerika Serikat

melakukan banyak upaya agar negara se macam itu (Palestina) lahir. Untuk

menyelesaikan proses ini secara damai, Amerika Serikat harus menekan

Israel untuk menghentikan penambahan wilayah dan mendorong untuk

memulai perundingan baru.

Langkah kedua, penyesuaian pendirian Amerika Serikat Serikat di

Timur Tengah juga harus menyertakan sebuah pengkajian ulang tentang

hubungan Amerika Serikat Serikat dengan pemerintahan-pemerintahan arab

tertentu72. Misalnya Arab Saudi, terlepas negara ini adalah negara non-

demokratis dan terlepas dari dukungannya terhadap kelompok ekstrem

Islam, Amerika Serikat harus tetap menjaga hubungan baik dengan negara

pemasok minyak tersebut. Amerika Serikat tidak berniat untuk mengubah

tatanan yang sudah ada, karena bisa jadi dengan perubahan itu, negara ini

akan berbalik melawan Amerika Serikat.

Sikap Amerika Serikat ini memang sering dianggap

membingungkan, di satu pihak, negara ini menentang otoritarianisme dan

memusuhi negara-negara –yang diduga—memberi dukungan baik dana

maupun fasilitas kepada kelompok teroris. Namun, di sisi lain Amerika

Serikat tetap menjalin hubungan baik dengan negara-negara dalam kategori

di atas. Disinilah terlihat realisme politik Amerika Serikat Serikat

71 Stephen M Walt, “Menata Ulang Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Serikat”,

dalam Council on Foreign Policy, Amerika Serikat dan Dunia; Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional , h. 388.

72 Ibid., h. 391.

Akan tetapi, di luar semua itu, guna melancarkan strategi pemulihan

hubungan dan citra Amerika Serikat di negeri-negeri muslim, Amerika

Serikat harus meluncurkan sebuah kampanye informasi publik yang luas,

menggunakan seluruh instrumen dan saluran komunikasi yang dimiliki73

C. Kebijakan Jangka Pendek

Mencanangkan kebebasan, kesempatan dan penghargaan terhadap

derajat manusia melalui demokrasi adalah salah satu solusi jangka panjang

untuk mencegah berlanjutnya gelombang teror saat ini. Agar kebijakan jangka

panjang ini bisa mengakar, Amerika Serikat Serikat mengoperasikan empat

tindakan prioritas dalam bentuk kebijakan jangka pendek74.

1. Mencegah Serangan oleh Jaringan Teroris

Sesungguhnya sebuah negara tidak memiliki kewajiban yang lebih

penting terhadap warganya dari pada melindungi jiwa dan kehidupan

masyarakat. Jiwa keras yang sudah tertanam dalam hati para teroris hampir

tidak bisa diperbaiki, salah satu dan mungkin satu-satunya cara untuk

menghentikan mereka hanyalah dengan melumpuhkan atau menghancurkan

mereka. Jaringan-jaringan yang selama ini menghubungkan antara satu

orang dengan yang lain akan diputuskan, sumber kekuatan, fasilitas dan

pendanaan mereka pun harus dihilangkan. Dengan demikian jaringan itu

tidak akan berkerja dan akan terganggu.

Pemerintah Amerika Serikat Serikat bekerja sama dengan para

partner di seluruh bagian dunia berusaha mengumpulkan dukungan publik

73 Ibid., h. 392. 74 Homeland Security Council, 9/11 Five Years Later, p. 7.

untuk memerangi aksi terorisme, mencegah para teroris memasuki wilayah

Amerika Serikat Serikat dan mendirikan alat protektif untuk mereduksi

kemungkinan diserang.

Untuk mencegah serangan dari kelompok teroris ini, maka perlu

dibuat beberapa langkah strategis.

a. Menyerang Jaringan Kerja dan Markas Teroris.

Amerika Serikat Serikat dan koalisinya secara rutin bertindak

aktif dan efektif melawan teroris dan beberapa kelompok ekstrimis

lainnya yang menimbulkan ancaman serius bagi dunia internasional.

Amerika Serikat Serikat dan sekutu berupaya menyerang jaringan dan

markas para teroris baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan

menggunakan elemen kekuatan nasional. Ada beberapa target yang

sesungguhnya sudah ditargetkan oleh Amerika Serikat Serikat dan

sekutu.

• Pemimpin. Yaitu seseorang yang memberikan semangat ideologis

yang menjadi pegangan para pengikutnya untuk kemudian

diperjuangkan. Para pemimpin juga memberikan beberapa arahan,

disiplin dan motivasi untuk menyelesaikan tugas yang sudah

diberikan. Kebanyakan kelompok teroris memiliki figur sentral yang

menjadi ruh perjuangan. Seterusnya untuk beberapa operasi terdapat

beberapa pemimpin dan menejer yang memberikan petunjuk tentang

fungsi dan wilayah yang bersifat lokal. Kehilangan seorang pemimpin

sentral dalam organisasi seperti ini akan menyebabkan menurunnya

kohesivitas kelompok dan pada beberapa kasus bahkan bisa menjadi

pemicu hancurnya kelompok. Namun, di beberapa kelompok lainnya,

kehilangan pemimpin sentral biasanya langsung digantikan dengan

kandidat yang telah berpengalaman atau dengan mendesentralisasikan

struktur komando-komando yang membuat usaha kelompok Amerika

Serikat dan sekutu semakin sulit dalam menghilangkan jaringan

teroris tersebut.

• Kaki tangan pemimpin yang mencakup operator, fasilitator dan

trainner dalam jaringan teroris. Merekalah yang menggerakkan

kelompok teroris. Di lain pihak, teknologi dan globalisasi telah

meningkatkan kemampuan kelompok ini untuk merekrut kaki tangan

termasuk para tenaga terdidik. Ini membuat Amerika Serikat Serikat

dan koalisinya harus lebih gigih dan rutin dalam melacak dan

melumpuhkan bahkan membunuh kaki tangan ini.

• Senjata. Senjata adalah alat yang digunakan untuk membunuh dan

meningkatkan dampaknya. Para teroris mengeksploitasi banyak

sumbangan untuk mengembangkan dan mendapatkan senjata. Dana

ini termasuk dana yang didapatkan dari negara sponsor, pencurian,

perampokan, perdagangan gelap dan lain-lain75. Para teroris kemudian

memanfaatkan teknologi yang sudah ada –bahan peledak, senjata

mini, misil dan alat-alat lain- dengan cara konvensional maupun non-

konvensional untuk melakukan teror dan mendapatkan hasil yang

sukses. Mereka juga menggunakan teknologi non senjata seperti

pesawat terbang pada tragedi 11 Sepetember. Namun di atas semua

75 Homeland Security Council, Strategies , p. 4.

itu, yang paling ditakutkan oleh semua pihak adalah jika senjata

pemusnah masal berhasil didapatkan oleh para teroris. Jika senjata

pemusnah masal ada di tangan mereka, maka kerusakan yang

dihasilkan akan jadi berlipat ganda. Oleh karena itu, mencegah agar

semua tidak terjadi adalah kunci prioritas dari strategi Amerika

Serikat Serikat.

• Pendanaan. Dana lah yang membuat semua aksi ini menjadi mungkin.

Dengan tersedianya dana, maka dengan mudah alat-alat yang

dibutuhkan dalam operasi bisa dibawa dan didapatkan. Kelompok

teroris mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber termasuk

sumbangan dari para kontributor, NGO dan sedekah, selain itu dana

ini juga didapatkan dari sejumlah tindak kriminal seperti penipuan,

pemerasan, penculikan dengan tebusan dan sebagainya. Mereka

kemudian mentransfer dana ini melalui berbagai mekanisme, baik

melalui sistem perbankan biasa, debit, kurier uang cash dan “hawalas”

yaitu sebuah alternatif pembayaran yang berlandaskan kepercayaan

semata.

• Komunikasi. Komunikasilah yang membuat para teroris mampu

mendapatkan, menyimpan dan memanipulasi serta mengubah

informasi. Metode komunikasi yang mereka gunakan cukup beragam.

Biasanya mereka menggunakan kurir dan komunikasi dari wajah ke

wajah dan cenderung menggunakan media yang bisa diakses di

wilayah tempat mereka menetap. Para teroris juga menggunakan

teknologi mutahir untuk meningkatkan efisiensi. Metode seperti ini

bisa dengan menggunakan internet yang dieksploitasi untuk

menciptakan propaganda, merekrut anggota baru, mencari sumber

dana dan sumber-sumber meteri lainnya. Tanpa kemampuan

komunikasi seperti ini, kelompok teroris tidak akan mampu

mengorganisir sebuah operasi dengan efektif, mengeksekusi serangan

atau menyebarkan ideologi mereka.

• Propaganda operasi. Yaitu sesuatu yang digunakan oleh kelompok

teroris untuk membenarkan aksi kekerasan sekaligus yang

menginspirasi individu guna mendukung atau bergabung dalam aksi

tersebut. Kemampuan kelompok teroris dalam mengeksploitasi

internet dan media dunia lainnya memudahkan mereka untuk

mempopulerkan ideologi radikal dan teori konspirasi untuk merekrut

siapa saja di belahan bumi ini. Selain pencapaian yang bertaraf global,

teknologi tersebut membuat kelompok teroris mampu menyebarkan

propagandanya secara cepat bahkan lebih cepat dari usaha koordinasi

dan distribusi penghadangan gerakan aksi teror itu sendiri.

Setelah memetakan target-target tersebut, Amerika Serikat Serikat

dan sekutu melakukan penyerangan (seperti di Afganistan dan Irak) dan

penangkapan di sejumlah tempat. Strategi ini sering disebut dengan pre-

emptive. Yaitu strategi menyerang sebelum diserang. Pre-emptive

mencakup penangkapan, pembunuhan dan pelumpuhan kelompok teroris

sebelum mereka sempat melakukan apa-apa.

Bentuk lain dari strategi pre-emptive ini adalah melakukan

interogasi terhadap tersangka teroris untuk mendapatkan informasi

tentang target dan identitas teroris lainnya. Untuk memudahkan

interogasi ini bisa dilakukan dengan cara memberi zat sugesti seperti

narkoba dan lain-lain. Proses ini memang mengenyampingkan hak asasi

manusia.

Dengan alasan pre-emptive ini jugalah Amerika Serikat kemudian

memasuki negara lain guna memberantas bibit-bibit terorisme. Amerika

Serikat masuk ke wilayah Afganistan dan Irak, kemudian melakukan

sejumlah perubahan agar terorisme bisa dihilangkan. Amerika Serikat

juga masuk ke negara-negara muslim yang diperkirakan memiliki potensi

terorisme, seperti Indonesia, Timur Tangah, Afrika Utara serta negara-

negara di Asia Tenggara.

Intervensi ini legitimatif, karena negara-negara yang menjadi

sarang terorisme –dalam anggapan Amerika Serikat- telah terancam

kehilangan kedaulatan. Untuk itu, Amerika Serikat lah sebagai satu

satunya polisi dunia yang akan mengambil tanggung jawab untuk

mengatasi potensi terorisme di negara yang telah “kalah” oleh para

teroris.

b. Menghalangi para teroris agar tidak memasuki wilayah Amerika Serikat

Serikat dan menghentikan perjalanan internasional mereka.

Menghadang kelompok teroris agar tidak bisa masuk ke wilayah

Amerika Serikat Serikat akan berpengaruh secara signifikan terhadap

mobilitas gerakan mereka. Strategi ini akan menghambat mobilitas dan

efektifitas jaringan. Kelompok teroris biasanya mendasarkan gerakannya

pada jaringan kecil untuk memfasilitasi perjalanan dan sering

dokumentasinya salah teridentifikasi karena didapatkan melalui operasi

pencurian.

Amerika Serikat Serikat -untuk hal ini- akan memperketat

keamanan melalui sistem pengamanan yang berlapis di setiap perbatasan,

bandara dan jalan lintas. Amerika Serikat Serikat juga akan terus

mengembangkan praktek pengamanan dan peningkatan teknologi untuk

mengurangi kemungkinan serangan dengan mencegah para teroris

menyeberangi wilayah AS. Usaha ini akan mencakup peningkatan semua

aspek keamanan penerbangan, mempromosikan perjalanan yang aman

dan pemeriksanan identitas perjalanan serta menciptakan dan

meningkatkan pertukaran informasi internasional untuk mengamankan

perjalanan dan memerangi laju terorisme.

c. Menjaga Target Potensial Sasaran Serangan.

Para teroris tergolong orang yang oportunistik. Mereka

mengeksploitasi target-target yang rawan diserang dan mencari alternatif

target yang membuat pengamanan ditingkatkan. Sejak tragedi 11

Sepetember 2001 trend target mulai berubah dari yang sebelumnya

hardened sites seperti kantor pemerintahan kepada softer targets seperti

sekolah, restoran, tempat ibadah dan transportasi umum dimana warga

tidak bersalah berkumpul dan tidak selalu mendapat pengamanan76.

Target para teroris memang beragam, namun mereka cenderung

76 Ibid., p. 5.

menyerang target yang telah dipilih, karena akan memberikan dampak

yang lebih luas baik dalam ekonomi, kerusakan dan sebagainya.

2. Menghalangi Para Teroris Agar Tidak Mendapatkan Senjata Pemusnah

Masal

Jika senjata pemusnah masal berada ditangan para teroris, maka akan

menjadi ancaman terbesar yang dihadapi dunia. Amerika Serikat Serikat

sudah mengambil sikap agresif untuk mencegah agar kelompok teroris tidak

memiliki akses terhadap materi-materi, perlengkapan dan industri senjata

pemusnah masal, bahkan negara adi daya ini akan meningkatkan aktivitas

penghalangan bagi kelompok teroris ini melalui sebuah usaha yang

terintegrasi di setiap level pemerintahan, bekerja sama dengan partner untuk

mengawasi ancaman baru ini.

Tahun 2005, Presiden Bush menandatangai Executive Order 13382,

yang membolehkan pemerintah AS untuk mem-blok alat pengayaan senjata

pemusnah masal dan menangkap orang-orang yang menyediakan dukungan

atau jasa bagi pengayaan senjata tersebut. Pada bulan juli 2006 pemerintah

Amerika Serikat Serikat dan Rusia juga meluncurkan inisiatif global untuk

memerangi nuklir milik teroris, inisiatif ini diluncurkan agar mampu

membangun sebuah kerangka kerja internasional untuk meningkatkan kerja

sama, dan melawan ancaman terorisme global77. Inisiatif ini akan sangat

berguna untuk menciptakan fokus internasional guna memastikan bahwa

setiap komunitas internasional akan berusaha semampunya untuk mencegah

77 Homeland Security Council, 9/11 Five years Later, p. 11.

agar senjata nuklir, materi-materi dan pengetahuannya tidak sampai ke

tangan para teroris.

Terkhusus bagi pihak Amerika Serikat Serikat, negara ini memiliki

pendekatan yang komprehensif terkait dengan senjata pemusnah masal78.

• Menentukan dan memahami niat, kemampuan, dan rencana para teroris

untuk mengembangkan atau mendapatkan senjata pemusnah masal.

Amerika Serikat Serikat perlu memahami dan menilai kredibilitas

laporan ancaman dan menyedian penilaian teknis terhadap kapabelitas

senjata pemusnah masal para teroris

• Mencegah akses para teroris terhadap bahan-bahan, keahlian dan hal lain

yang membantu teroris dalam menciptakan senjata pemusnah masal.

Amerika Serikat Serikat memiliki pendekatan yang agresif dan global

untuk mencegah pihak musuh agar tidak mendapatkan akses kepada

materi-materi, keahlian, metode transportasi, sumber dana dan hal lain

yang memfasilitasi senjata pemusnah masal ini.

• Menghalangi para teroris memanfaatkan senjata pemusnah masal.

• Mendeteksi dan merusak gerakan dan usaha kelompok teroris untuk

mendapatkan materi-materi senjata pemusnah masal

• Mencegah dan merespon serangan teroris yang berhubungan dengan

senjata pemusnah masal

• MenDefinisikan/memahami latar belakang dan sumber peralatan sejata

pemusnah masal para teroris

78 Ibid,, p. 11-12.

Sejumlah langkah di atas menunjukkan bagaimana ketakutan

Amerika Serikat khususnya terhadap penggunaan senjata pemusnah masal

itu. Phobia ini sekaligus menjadi alasan tertulis serta retorika invansi

Amerika Serikat Serikat ke wilayah Irak. Irak bagi Amerika Serikat adalah

negara yang berbahaya, karena memiliki senjata pemusnah masal yang bisa

digunakan kapan saja. Amerika Serikat juga berasumsi bahwa Irak memiliki

kedekatan khusus dengan al-Qaida. Asumsi ini menjadi alasan penyerangan

Amerika Serikat Serikat ke Wilayah Irak, meskipun belum ada bukti

autentik apakah Irak memang memiliki senjata pemusnah masal itu atau

tidak.

Amerika Serikat tidak akan menunggu sampai bukti itu di dapatkan,

karena di zaman seperti ini, tidak ada celah untuk membuat kesalahan.

Tidak adanya bukti bukan berarti tidak adanya aktifitas senjata pemusnah

masal. Guna mencegah terjadinya bencana di masa depan, maka tindakan

preemption (penyerangan lebih dahulu) ini perlu dilakukan.

3. Menghalangi Teroris Mendapatkan Dukungan dan Perlindungan dari Negara

Lain

War on terrorism memang menghadapi kendala yang cukup banyak.

Para teroris tetap mampu bertahan meskipun markas dan banyak

pemimpinnya telah dibunuh atau ditangkap. Salah satu yang membuat

perang ini semakin rumit adalah adanya dukungan baik berupa dana,

fasilitas senjata maupun perlindungan dari negara lain.

Amerika Serikat Serikat dan sekutu akhirnya tidak membedakan lagi

antara siapa sesungguhnya pelaku teror dan siapa yang hanya mendukung

dan melindungi kelompok teroris. Negara atau kelompok mana saja yang

memilih untuk menjadi sekutu atau teman kelompok teroris secara otomatis

telah menjadi lawan dari kebebasan dan keadilan. Dunia --dengan demikian-

- akan menghukum negara tersebut. Untuk mematahkan kerja sama antara

kelompok teroris dengan negara sponsor tersebut, Amerika Serikat Serikat

dan sekutu akan menghancurkan alur pendanaan dari negara kepada

kelompok teroris sembari mengakhiri sponsor mereka terhadap teroris.

a. Mengakhiri Sponsor terhadap Teroris.

Sponsor negara merupakan hal penting bagi kelompok teroris,

sponsor itu bisa dalam bentuk dana, senjata, latihan serta perlindungan.

Beberapa negara sponsor disinyalir telah memiliki kemampuan untuk

mengembangkan senjata pemusnah masal dan teknologi penghancur

lainnya, yang bisa jatuh ke tangan para teroris. Amerika Serikat Serikat

mendaftar lima negara yang dianggap sebagai sponsor utama kelompok

teroris yaitu Iran, Syiria, Sudan, Korea utara dan Cuba. Amerika Serikat

Serikat akan mengupayakan pemberian sanksi atas mereka dan

mengusulkan agar negara tersebut diisolasi dari pergaulan internasional

sampai mereka mengakhiri dukungannya terhadap kelompok teroris

termasuk menyediakan perlindungan.

Iran merupakan negara sponsor teroris yang paling aktif melalui

Garda Revolusi Islam dan Kementerian Inteligen dan Keamanan.

Teheran merencanakan operasi teroris dan mendukung kelompok-

kelompok seperti Hizbullah di Libanon, Hamas dan kelompok Jihad

Islam di Palestina. Iran juga tidak mau menyerahkan pimpinan senior al-

Qaida yang berada dalam tawanan Iran Tahun 200379. Dan yang paling

menakutkan adalah senjata pemusnah masal yang muncul di Teheran.

Untuk tujuan inilah, Amerika Serikat mendesak PBB sehingga keluarlah

Resolusi 1747 yang melarang pengayaan uranium Iran sekaligus

mengisolasi negara ini dari pergaulan internasional

Syiria juga merupakan negara sponsor yang signifikan dan pantas

mendapat perhatian. Pemerintahan di Damaskus mendukung dan

menyediakan kemudahan bagi Hizbullah, Hamas dan Jihad Islam

palestina. Amerika Serikat Serikat akan terus menentang kedua negara

ini.

b. Mengacaukan Aliran Bantuan dari Negara kepada Kelompok Teroris

Sampai Amerika Serikat Serikat berhasil mengeliminasi

sponsorship negara terhadap kegiatan teror, Amerika Serikat akan

mengacaukan dan meniadakan aliran bantuan dari negara kepada

kelompok teroris. Amerika Serikat akan terus menciptakan dan

menguatkan kemauan internasional (international will) untuk

menghalangi dukungan materi kepada kelompok teroris. Amerika Serikat

akan membangun kerja sama internasional untuk mengisolasi negara

sponsor secara finasial. Amerika Serikat serikat juga akan terus

mengekspos kelompok dan peralatan yang digunakan negara untuk

mendukung teman terorisnya.

4. Menghalangi Kontrol kelompok Teroris atas Sebuah Negara


Kelompok teroris berusaha untuk mencari sebuah negara yang

strategis sebagai tempat perlindungan dan persembunyian untuk

merencanakan teror. Dari markas inilah mereka menghancurkan Timur

Tengah, menyerang Amerika Serikat dan negara-negara lain. Dahulu para

teroris pernah membangun markas di Afganistan, dan kemudian pindah ke

Irak sebagai fron sentral untuk melawan Amerika Serikat. Amerika Serikat

akan terus mencegah agar para teroris tidak menduduki wilayah-wilayah

baru yang belum terjaga dan terdemokratisasikan.

Berikut langkah-langkah konkret yang telah dan akan dilakukan

Amerika Serikat Serikat80:

• Di Afganistan dan Irak, Amerika Serikat bekerja untuk membangun

kapasitas pemerintah untuk mengontrol dan menangkap kelompok teroris

dan pemberontak

• Di Afganistan, tentara nasional sudah meningkatkan kemampuan mereka

dengan tambahan 26.000 personel terlatih dan dilengkapi dengan senjata,

sehingga saat ini Afganistan telah memiliki 57.8000 personel terlatih

• Dengan kerja sama bersama Eropa, Amerika Serikat memberi bantuan

kepada Turki untuk menghilangkan dukungan materi dan finansial

kepada kelompok pemberontak Kurdi

• Di Indonesia, Amerika Serikat Serikat menyediakan latihan peningkatan

kemampuan kepada seluruh personel kepolisian dan personel anti terror

untuk meningkatkan kemampuan mendeteksi dan menghancurkan

80 Homeland Security Council, 9/11 Five years Later, p. 14-15.

jaringan teroris. Usaha ini termasuk pengawasan terhadap pondok-

pondok pesantren

• Di Filipina, Amerika Serikat membantu membangun Light Reaction

Companies untuk melawan teroris di Mindanao, secara rutin juga melatih

kepolisian nasional untuk melawan kelompok teroris di Pulau Jolo

• Di Afganistan dan Kolombia, Amerika Serikat Serikat sudah

meluncurkan kerja sama dengan tenaga militer, dalam menghilangkan

pendanaan narkotik untuk kelompok pemberontak

Inilah langkah-langkah yang diambil oleh pihak Amerika Serikat

Serikat, namun di saat upaya di atas gagal, maka strategi pre emptive

kembali dilaksanakan

BAB IV

ANALISIS KEBIJAKAN WAR ON TERRORISM PRESIDEN BUSH

Kampanye war on terrorism telah melahirkan ide-ide baru yang radikal.

Ide radikal ini terlihat terutama dalam arah baru kebijakan luar negeri Amerika

Serikat Serikat. Seperti yang ditulis di bab III bahwa mulai Tahun 1940-an

Amerika Serikat Serikat menerapkan dua arah besar kebijakan luar negeri yaitu

pengimbangan kekuatan lawan (deterrence) dan penyebaran ide liberal

Strategi tersebut telah menghasilkan berkah kelembagaan dan kemitraan

internasional yang luar biasa. Lahirnya NATO dan Organisasi Perdagangan Dunia

(WTO) dan sebagainya merupakan sebagian imbas positif kebijakan luar negeri

tersebut. Amerika Serikat Serikat membangun koalisi kemitraan yang

terlembagakan dan memperkuat stabilitas internasional. Amerika Serikat Serikat

membuat kekuatannya aman bagi dunia dan sebagai balasannya dunia setuju

untuk hidup di dalam sistem Amerika Serikat Serikat81.

Namun ide-ide baru yang dijalankan Presiden Bush telah mengacaukan

kondisi tersebut. Amerika Serikat Serikat mulai berambisi untuk menggunakan

kekuatan politik dan militernya yang tak tertandingi untuk mengubah dan

mengatur tatanan dunia. Amerika Serikat ingin memperluas pengaruhnya dari

“setengah gelas” menjadi “satu gelas penuh”.

Richard Haass, Direktur Perencanaan Kebijakan di Departemen Luar

Negeri mengatakan bahwa tujuan utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat

Serikat (saat ini) adalah mengintegrasikan negara dan organisasi lain ke dalam

81 G. John Ikenberry, “Ambisi Imperial AS” dalam Council on Foreign Policy, Amerika Serikat dan Dunia; Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional, Penerjemah Yusi A. Pareanom dan Zaim Rofiqi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 439.

kesepakatan yang menjaga sebuah dunia yang konsisten dengan kepentingan dan

nilai-nilai Amerika Serikat Serikat82.

Kebijakan baru Pemerintah Amerika Serikat Serikat di bawah pimpinan

Presiden Goerge W. Bush ini (seperti yang dibahas di bab III) dengan berbagai

sudut pandang bisa disebut sebagai tindakan imperial. Kesimpulan ini bisa

dijelaskan melalui analisis berikut.

A. War on Terrorism Menyimpang dari Kriteria Kebijakan yang Ideal

Ada tiga kriteria ideal untuk sebuah kebijakan luar negeri. Tidak

memenuhi ketiga kriteria ini akan melahirkan kebijakan yang tidak adil dan

imperial

1. Limited goals. Memiliki tujuan yang jelas dan terbatas. Karakter kebijakan

luar negeri Amerika Serikat Serikat sebelum tragedi WTC 2001 bisa

disebut memenuhi kriteria limited goals ini, karena berpatokan pada

gabungan kepentingan real politik dan idealisme moral83. Gabungan

prinsip itu juga diwujudkan melalui isolasionisme serta menghindari

penggunaan kekuatan militer.

2. Merepresentasikan kepentingan nasional. Setiap negara memang perlu

memperhatikan kepentingan nasional di balik pengeluaran setiap

kebijakan. Jika keterlibatan dalam sebuah isu atau pun aksi tidak

berimplikasi positif terhadap kepentingan nasional, maka lebih baik tidak

terlibat seutuhnya. Sebaliknya, sebuah negara akan menunjukkan

progresivitas yang tinggi jika kebijakan yang dijalankan berkontribusi

besar bagi kepentingan nasional. Kepentingan nasional yang dimaksud

82 Ibid., h. 438. 83 Louis Janowski, “Neo-Imperialism and U.S. Foreign Policy” dalam Foreign Service

Journal, May 2004, p. 55.

bisa dalam bentuk kepentingan politik --sebagai strategi mendapat self

interest bagi negara kuat dan self preservation untuk negara lemah—atau

kepentingan ekonomi

3. Mendapat dukungan internasional. Dukungan internasional merupakan

kriteria terpenting, karena dengan adanya dukungan dari banyak pihak,

maka apapun kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh sebuah negara

tidak akan berdampak buruk bagi stabilitas internasional.

Strategi baru Amerika Serikat Serikat jelas tidak memenuhi ketiga

kriteria di atas. Untuk kategori limited goals misalnya, Amerika Serikat Serikat

sesungguhnya tidak memiliki tujuan yang jelas dan konsisten dari awal

memulai war on terrorism sampai detik ini. Tidak adanya tujuan yang jelas dan

terbatas tersebut terlihat dari perubahan fokus yang sangat drastis dari isu

terorisme al-Qaida kepada isu senjata pemusnah masal Irak. Padahal Irak tidak

memiliki hubungan apa-apa dengan al-Qaida. Tidak hanya berhenti disitu, isu

senjata pemusnah masal pun kemudian diganti lagi dengan isu perubahan rezim

(regime change) dan selanjutnya dibumbuhi dengan isu yang lebih ambisius

yaitu demokratisasi Irak dan Timur Tengah

Selain absennya tujuan yang jelas dan terencana dari awal, Amerika

Serikat Serikat juga tidak memiliki konsep serius terhadap upaya pembangunan

wilayah-wilayah yang hancur pasca perang. Pembangunan kembali supra

maupun infra struktur di negara-negara tersebut bukanlah persoalan mudah,

apa lagi kalau dilakukan tanpa perencanaan yang matang. Itulah mengapa,

sampai saat ini Irak masih belum stabil baik dalam politik maupun keamanan.

Realitas tersebut mengindikasikan kegagalan yang disadari oleh pihak Amerika

Serikat Serikat. Ini jugalah yang menjadi alasan mengapa Amerika Serikat

kemudian mulai memohon bantuan dari PBB dan negara lain untuk ikut serta

membangun dan menstabilkan Irak.

Fenomena ini turut memperlihatkan ambiguitas dan inkonsistensi sikap

Amerika Serikat Serikat. Sedikit menoleh kebelakang, sesungguhnya invansi

Amerika Serikat ke Irak dilakukan tanpa restu PBB dan negara-negara besar di

Eropa. Amerika Serikat Serikat sama sekali tidak menggubris ajakan dan saran

PBB maupun beberapa negara Eropa untuk tidak melakukan serangan militer.

Namun, di saat Amerika Serikat mulai terdesak akibat dampak negatif invansi

ini, di saat itulah negara Paman Syam ini menghargai eksistensi PBB dan

negara lainnya tersebut84.

Untuk kategori kepentingan nasional, tentu kebijakan war on terrorism

memiliki dampak positif bagi Amerika Serikat, baik politik maupun ekonomi

yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Namun, di sisi lain, intervensi

Amerika Serikat Serikat ini akan membuat negara ini semakin rawan menjadi

sasaran teror. Karena, pihak-pihak yang merasa terganggu dan tersakiti oleh

perang Amerika Serikat akan berupaya memberi balasan serupa.

Untuk kategori dukungan internasional, kebijakan luar negeri Amerika

Serikat Serikat sangat kontroversial. Politik luar negeri Amerika Serikat Serikat

beserta presidennya, George W. Bush, makin tidak dipercaya. Hal ini tercatat

dalam opini publik tentang keterlibatan Amerika Serikat dalam beberapa

konflik internasional85

84 Redaksi, “Bush Panik; AS Bakal Lirik PBB”, Kompas, 18 Maret 2004, h. 10. 85 Steven Kull, Global Polling Data on Opinion of American Policies, Values And People

(Subcommittee on International Organizations, Human Rights, and Oversight of the Committee on Foreign Affairs House of Representatives, 2007), p. 4.

Tabel 1

Opini Dunia terhadap Campur Tangan Amerika Serikat

Data lain dari Survei internasional lembaga non partisan Pew Research

Center juga menunjukkan bahwa dukungan terhadap Amerika Serikat makin

turun sejak Tahun 2002. Itu terbukti dengan rendahnya dukungan publik atas

invansi militer Amerika Serikat Serikat ke Irak dan Afghanistan serta

kampanye war on terrorism yang terus didengungkan86. Tindakan tersebut

justeru memperburuk citra Amerika Serikat di dunia internasional

Hasil survei Pew Research menggambarkan fakta meluasnya

perlawanan publik atas invasi Amerika Serikat ke Irak. Makin banyak orang -

termasuk di Amerika Serikat sendiri- yang meminta pasukan Amerika Serikat

ditarik dari Irak, Ghana, Nigeria, dan Kenya. Presiden Pew, Andrew Kohut

86 “Bahkan oleh Negara-Negara Sekutu” pada http://www.mcclatch ydc.com/world/ story/17427. html.

bahkan mengatakan bahwa berbagai pandangan (buruk) terhadap Amerika

Serikat telah terakumulasi dari seluruh dunia, sehingga meningkatkan

ketidaksetujuan atas kebijakan luar negerinya87.

Kanada dan Meksiko juga tegas menolak untuk mendukung perang

Amerika Serikat Serikat, sehingga membuat hubungan bilateral keduanya

terganggu. Amerika Serikat juga tidak bisa meyakinkan negara-negara kecil

yang merupakan anggota non-parlemen DK PBB seperti Anggola, Kamerun

dan Guinea, meski mereka ditawari bantuan keuangan yang cukup signifikan88.

Bahkan dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh sebuah stasiun

televisi di Inggris tersimpulkan bahwa rakyat di sana lebih menganggap Bush

sebagai ancaman terhadap dunia dari pada Saddam Hussain89

Pada akhirnya, keterlibatan Amerika Serikat Serikat di sebuah wilayah

bukan membawa kebaikan, namun makin memperumit konflik yang sudah ada.

Inilah yang diopinikan oleh berbagai lapisan masyarakat di banyak negara90.

Tabel 2

Pandangan Dunia terhadap Pengaruh Amerika Serikat

87 ibid 88 Bara Hasibuan, “Bush Menentang Dunia”, Kompas, 21 Maret 2003, h. 4. 89 Ibid., h. 4. 90 Steven kull, Global Polling Data on Opinion of American Policies, p. 1.

Tanpa memenuhi kriteria di atas, maka kebijakan luar negeri Amerika

Serikat di bawah pimpinan Presiden Bush telah melenceng dari garis

kepatutan. Inilah alasan mengapa muncul asumsi bahwa kebijakan war on

terrorism AS adalah kebijakan yang imperial.

Sebagaimana yang disebutkan pada BAB II, bahwa yang disebut

sebagai imperialisme adalah sebuah usaha untuk mengubah status quo dan

mendirikan tatanan baru. Maka Status quo dalam kasus ini adalah tatanan dunia

yang mulai stabil di bawah kebijakan luar negeri Amerika Serikat Serikat yang

bersifat isolasionisme dan diplomatik. Eksistensi Negara Irak dan Afganistan

yang berdaulat juga merupakan status quo. Sedangkan perubahan status quo-

nya adalah Amerika Serikat Serikat mengubah tatanan internasional yang

sudah ada. Amerika Serikat juga menginvansi Irak dan Afganistan, menjadikan

kedua negara ini sebagai wilayah pengaruh (imperium), sehingga berimplikasi

panjang pada perubahan hubungan antar negara (timur-barat, Islam-barat dan

negara maju-negara berkembang)

Selanjutnya muncul pertanyaan, bukan kah perang ini adalah perang

demi keadilan, kebebasan dan hak asasi manusia? Sehingga cara apapun yang

digunakan bisa dibenarkan? Sebagian orang mungkin mengira bahwa

kerusakan, kematian dan sebagainya hanyalah implikasi rasional dari sebuah

perang, sehingga semuanya bisa dimaklumi, apa lagi kalau perang ini

merupakan perang demi kemanusiaan. Sebagian orang juga mungkin menolak

anggapan bahwa war on terrorism ini adalah tindakan imperialistik, dengan

alasan bahwa intervensi dan penghancuran itu adalah demi menghilangkan

terorisme.

Namun pernahkah mereka berfikir, apakah perang ini (war on

terrorism) benar-benar demi kemanusiaan, keadilan dan kebebasan? Apakah

benar-benar ada perang demi keadilan, kebebasan dan kemanusiaan itu?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab dalam bagian berikutnya.

B. War on terror adalah Propaganda Realisme Ekonomi dan Politik

Dalam kampanyenya menuju kursi kepresidenan periode kemarin,

Presiden Goerge W Bush menjabarkan pendekatannya terhadap kebijakan luar

negeri sebagai “realisme baru”91. Realisme adalah faham yang berusaha

melihat pola dan etika hubungan antar bangsa seperti apa adanya. Faham ini

menekankan bahwa dalam hubungan antar bangsa itu tak ada kebajikan dan

moralitas, satu-satunya hal yang ada adalah kepentingan.

Ada dua faktor utama yang selalu mendorong ke arah realisme yaitu

dorongan self preservation dan self interest. Self preservation adalah dorongan

untuk selalu menyelamatkan diri, pola tindakan ini biasanya dilakukan oleh

negara yang lemah supaya mereka tetap bertahan karena satu-satunya cara

bertahan bagi yang lemah hanyalah dengan menggabungkan diri dan berteman

dengan yang kuat. Dorongan kedua adalah dorongan self interest. Ini

91 G. John Ikenberry, “Ambisi imperial Amerika Serikat”, dalam Council on Foreign

Policy, Amerika Serikat dan Dunia: Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional, h. 436.

mengandaikan bahwa setiap tindakan dimotivasi untuk melangsungkan

kepentingan pribadi. Self interest ini umumnya akan terlihat dalam pola

tindakan negara yang kuat.

Didasarkan pada dua dorongan utama ini, maka penganut aliran

realisme meyakini bahwa satu-satunya norma dalam hubungan internasional

adalah norma kekuatan. Adil, baik, dan patut diukur berdasarkan kekuatan.

Hal itu pertama kali diungkapkan oleh Thucydides (sejarawan Yunani Kuno

dan sekaligus pendiri aliran realisme) dalam bukunya The Peloponessian War.

Dalam buku itu Thucydides menceritakan kembali dialog yang berlangsung

antara Melos dan utusan Athena yang ingin menjajah negerinya. Dari

percakapan itu terlihat bahwa satu-satunya motif Bangsa Athena untuk

menjajah negeri Melos adalah karena mereka kuat. Kekuatan, bagi bangsa

Athena, adalah segala-galanya. Keadilan hanya ada jika ada dua negara yang

sama kuat (dalam kasus yang diungkapkan Thucydides adalah antara Athena

dan Sparta), jika tidak sama kuat maka sangatlah tidak relevan untuk berbicara

masalah keadilan dan moralitas, karena seperti dalam hukum rimba, sangatlah

adil dan wajar jika yang kuat selalu menindas yang lemah sebagaimana

harimau yang kuat selalu memangsa kijang yang lemah92.

Itulah jawaban dari pertanyaan apakah perang AS adalah perang demi

kemanusiaan dan itulah jawaban dari apakah perang demi kemanusiaan itu

benar-benar ada.

Berdasarkan paradigma realisme di atas, maka Penulis meyakini bahwa

banyak motif kepentingan yang perlu ditelusuri di balik kebijakan war on

92 Thomas L Pangle dan Peter J. Ahrensdorf, Justice Among Nation; On the Moral Basis

of Power and Peace (Kansas: University Press of Kansas, 1999), p. 14-15.

terrorism tersebut. Rangkaian itulah yang kemudian menjadi justifikasi

imperialisme terhadap kebijakan war on terrorism AS. Untuk itu perlu

dipaparkan apa motif di balik semua kebijakan luar negeri ini.

Motif; Mempertahankan Dunia yang Uni Polar

Sejak berakhirnya perang dingin (cold war) dengan runtuhnya Uni

Soviet tahun 1989, praktis dunia punya satu kutub kekuatan yang masih

bertahan hingga sekarang yaitu Amerika Serikat Serikat. Secara otomatis juga

Amerika Serikat Serikat berjalan tanpa pesaing baik dalam bidang ekonomi,

teknologi maupun militer.

Tidak adanya saingan bukanlah kondisi yang bagus bagi politik

internasional. Karena karakter dasar dunia tanpa pesaing (unipolar) adalah

tidak ada check and balance terhadap kekuasaan, sehingga sang pemegang

kekuasaan bisa saja mengikuti imajinasi, dan bebas untuk bertindak

sesukanya93. Tidak adanya penyeimbang kekuatan juga akan menimbulkan

bahaya potensial bagi yang lain. Negara yang memiliki kekuatan besar bisa

saja –dan Amerika Serikat Serikat melakukan itu- menganggap dirinya berbuat

atas nama kedamaian, keadilan dan stabilitas dunia, yang boleh jadi

bertentangan dengan pilihan dan kepentingan negara lain.

Amerika Serikat Serikat tampaknya sangat menikmati posisi puncak ini.

Dengan kekuatan Uni polar, Amerika Serikat bisa melakukan konspirasi,

intervensi dan penolakan tanpa harus mempertimbangkan peraturan

internasional. Dengan kekuatannya, Amerika Serikat bisa menentang

pembentukan Criminal Court (Peradilan Kriminal) untuk mengadili tindak

93 Wawancara Harry Kreisler dengan Kanneth Walt dengan tema “Conversations with History” 10 Februari 2003 di UC. Berkeley, diakses dari http//en.wikipedia.org/wiki/Kenneth Waltz

kejahatan internasional. Amerika Serikat menentang pembentukan peradilan ini

karena takut tentaranya diadili di situ. Amerika Serikat sebagai negara

penyumbang karbon terbesar di dunia yang berdampak pada pemanasan global,

juga bisa menolak pelaksanaan Protocol Kyoto yang disepakati oleh negara-

negara lain sebagai solusi guna mengurangi dampak pemanasan global

tersebut. Penolakan ini dilakukan Amerika Serikat semata untuk melindungi

kepentingan industri di negaranya.

Bush membuat poin ini- menjaga dunia yang uni polar- sebagai bagian

terpenting kebijakan keamanan dalam pidato sambutannya di West point Juni

2002. Amerika Serikat memiliki dan berniat untuk terus menjaga kekuatan

militer yang melebihi “tantangan” yang ada, yang dengan demikian membuat

perlombaan senjata yang meresahkan jadi tak berarti, membatasi persaingan

dagang dan mengejar perdamaian dengan cara-cara yang lain94.

Semangat untuk mempertahankan posisi penguasa tunggal ini

sebetulnya sudah muncul pada masa pemerintahan Bush senior. Dalam sebuah

pidato yang disusun oleh Asisten Menteri Pertahanan, Paul Wolfowits, dengan

runtuhnya Uni Soviet, tulisnya, Amerika Serikat Serikat harus bertindak untuk

mencegah bangkitnya pesaing-pesaing yang seimbang di Eropa dan Asia95.

Namun dekade 1990 itu membuat ambisi ini bisa diperdebatkan. Akan tetapi,

di tahun-tahun terakhir ini tujuan untuk mempertahankan kekuasaan unipolar

tersebut menjadi sebuah tuntutan.

Saat ini sudah mulai muncul kekuatan-kekuatan baru seperti Uni Eropa,

Jepang dan Cina serta negara-negara berpenduduk muslim seperti Iran dan

94 G. John Ikenberry, “Ambisi imperial Amerika Serikat”, dalam Council on Foreign Policy, Amerika Serikat dan Dunia: Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional, h. 440.

95 Ibid., h. 441.

Irak. Kemunculan negara-negara besar itu, mendesak dilakukannya penguatan

negara demi mempertahankan kekuasaan yang uni polar. Eropa bukanlah

masalah besar bagi Amerika Serikat Serikat, karena mereka (Amerika Serikat

dan Eropa) berasal dari rumpun yang sama dan memiliki kedekatan kultural

yang cukup lama. Lain hal Jepang dan Cina, meskipun memperlihatkan

perkembangan ekonomi yang sangat cepat, namun belum bisa mengejar

kemajuan Amerika Serikat Serikat dalam 20 tahun ke depan.

Irak dan Iran adalah dua negara penghasil minyak yang besar di dunia,

meskipun perkembangan ekonomi dan teknologinya masih di bawah dua

saingan sebelumnya, kedua negara ini dianggap penting karena sangat dikenal

sebagai negara Anti-Amerika Serikat dan pro teroris. Kedua negara ini juga

berpotensi menguasai wilayah timur tengah yang nota bene adalah sumber

minyak utama di dunia.

Dengan menggunakan ise terorisme, Amerika Serikat Serikat akhirnya

memiliki justifikasi untuk menghilangkan calon-calon pesaing besarnya di

masa mendatang, dan yang dijadikan sasaran pertama adalah Irak. Irak

memang memiliki kredit poin istimewa. Dengan menguasai Irak, Amerika

Serikat sangat berpotensi menguasai dunia. Irak merupakan star poin yang

sangat vital, karena dengan menguasai Irak, maka negara yang bersangkutan

akan mendapat keuntungan politik dan ekonomi yang luar biasa.

a. Keuntungan Politik.

Ada lima alasan yang dikemukakan oleh tiga penasehat senior

Bush (Cheney, Rumsfeld dan Wolfowitz) untuk melakukan intervensi

militer ke Irak96

• Membersihkan kekacauan yang ditinggalkan pemerintahan Bush

pertama Tahun 1991. Pemerintahan tersebut membiarkan Saddam

Hussain mengkonsolidasikan kekuatan untuk membunuh orang-orang

yang menentangnya97.

• Untuk memperbaiki posisi strategis Israel dengan menyingkirkan

seluruh permusuhan militer.

• Menciptakan sebuah demokrasi yang bisa menjadi teladan bagi negara

Arab.

• Mengizinkan penarikan pasukan AS dari Arab Saudi (setelah 12 tahun)

dimana mereka dikerahkan untuk menghadapi militer Irak yang

merupakan sumber ancaman anti Amerika Serikat.

• Menciptakan sumber minyak bagi pasar Amerika Serikat dan

mengurangi ketergantungan akan pasokan minyak Arab Saudi yang

suatu saat nanti mengalami keterpurukan.

Dengan dikuasainya Irak, maka Amerika Serikat Serikat mendapat

keuntungan politik sebagai berikut:

• Bush junior berarti menuntaskan kerja Bush senior yang masih

tertunda. Perang ini akan mengakhiri permusuhan kedua negara

96 Richard A Clarke, Menggempur Semua Musuh; di Balik Perang Amerika Serikat

Melawan Teroris, (Against all enemies; inside America’s war n terror) Penerjemah Tim Sinergi (Jakarta: Sinergi Publishing, 2004), h 259.

97 Setelah perang Irak-Iran berakhir, Bush senior berencana menaklukkan Irak, namun rencana ini dibatalkan karena akan memakan cost politik dan ekonomi yang besar, selain itu Irak masih kuat karena sebelumnya banyak dibantu oleh Amerika Serikat baik dari aspek kemampuan inteligen, satelit, dana maupun senjata.

• Menjadikan Irak sebagai salah satu wilayah pengaruh berarti mencegah

kebangkitan peradaban besar lainnya di Irak98.

• Dengan hilangnya pemerintahan status quo Irak, berarti Amerika

Serikat telah menghilangkan “selsel” nya di masa lalu. Seperti yang

ditulis di banyak artikel bahwa Afganistan dan Irak adalah “sel” yang

dibina oleh Amerika Serikat. Sadam Hussain contohnya, memulai

karirnya sebagai penjahat politik yang digaji oleh CIA dari Tahun 1950

sampai Tahun 1960. Saddam Hussain diperintahkan untuk membunuh

nama-nama kelompok kiri Irak yang diberikan oleh CIA99. Tahun 1980

Amerika Serikat Serikat juga menyediakan senjata, inteligen, data

satelit dan dana kepada Irak untuk menyerang Iran selama perang 8

tahun. Dengan menguasai wilayah-wilayah bekas binaan, Amerika

Serikat bisa mengontrol dan mengantisipasi gejolak-gejolak

pemberontakan, sehingga Amerika Serikat akan menjadi lebih aman.

• Menaklukkan Irak juga akan membantu memperkuat posisi Israel di

Timur Tengah. Oleh karena Irak merupakan salah satu negara yang

cukup keras menantang dan memberi perlawanan terhadap Israel.

Keinginan Amerika Serikat untuk memanfaatkan isu terorisme

guna menyerang Irak sebetulnya sudah dicurigai oleh negara-negara Eropa

yang memang menentang invansi Amerika Serikat Serikat ke Irak. Sekutu-

sekutu Amerika Serikat Serikat prihatin bahwa Amerika Serikat Serikat

menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Irak, sehingga sebuah

98 Irak merupakan tempat lahirnya dua era peradaban besar. Peradaban Mesopotamia di masa sebelum masehi dan peradaban Islam di era Dinasti Abbasiyyah. Irak menjadi kiblat peradaban dan pengetahuan yang mengispirasi barat.

99 David Michael Green, “What Every American Should Know about Irak” pada mailto:dmg@regressi veantidote. net.

kelompok yang terdiri dari kepala negara dari Uni Eropa menekankan

kepada Amerika Serikat untuk melakukannya secara proporsional100

Perang Amerika Serikat atas Irak ini dapat menjadi awal imperial

over stretch. Selain asalan-alasan di atas, ada beberapa indikasi mengapa

tindakan Amerika Serikat Serikat tersebut dinilai sebagai serangan yang

tidak pantas yang pada akhirnya dinilai sebagai sebuah upaya untuk

mempertahankan dunia yang uni polar adalah:

• Kesalahan mengaitkan isu al-Qaida dengan Irak. Irak diperangi karena

alasan terorisme; bahwa al-Qaida memiliki hubungan yang dekat

dengan Irak. Kalau dicermati, Sadam Hussain dan Usamah bin Laden –

meskipun sama-sama anti Amerika Serikat-- memiliki asas dan

pemikiran yang sangat berbeda. Saddam Hussain adalah seorang

sosialis sekuler yang tidak terobsesi dengan pemerintahan Islam,

sedangkan Usamah adalah pemimpin al-Qaida yang anti terhadap

Amerika Serikat Serikat, sekutu dan para pemimpin Islam yang

dianggap kafir atau tidak Islami. Keduanya juga merupakan ideolog

yang kuat dan konsisten. Sehingga cukup mustahil jika kedua spektrum

yang bertolak belakang ini bisa bekerjasama. Mantan Perdana Menteri

Inggris Tony Blair juga mengakui bahwa ia tidak mengetahi adanya

bukti yang secara langsung menghubungkan al-Qaida dan Irak serta

aksi teroris di Inggris101. Hal ini turut dibenarkan oleh Louis Janowski,

it is wrong to relate al-Qaida and Ba’at Irak, because both have

100 Stephen M Walt, “Menata Ulang Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Serikat”

dalam Council on Foreign Policy, Amerika Serikat dan Dunia; Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional, Penerjemah Yusi A. Pareanom dan Zaim Rofiqi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005), h. 373.

101 Redaksi, “Blair lihat Hubungan al-Qaida dan Irak”, Kompas, 22 Januari 2003, h. 3.

different spectrum. It is wrong either to link Iran and Irak and North

Korea102.

Amerika Serikat menganggap bahwa Irak dan al-Qaida akan

bergabung dalam sebuah usaha menciptakan sebuah kekhalifahan di

muka bumi103. Kalau pun asumsi Amerika Serikat itu benar adanya,

lagi-lagi ini menunjukkan ketakutan Amerika Serikat Serikat akan

munculnya kekuatan baru di dunia.

• Inkonsistensi tujuan. Semula disebutkan bahwa perang hanya untuk

melucuti senjata pemusnah masal kepunyaan Saddam Hussain. Bush

lalu melangkah lebih jauh dan mengatakan tujuan perang adalah regime

change (perubahan rezim). Setelah itu diungkapkan lagi tujuan yang

amat ambisius, yaitu perang demi menanamkan demokrasi bukan hanya

di Irak tapi juga di seluruh Timur Tengah

Jika memang betul tujuannya adalah melucuti senjata, apakah

perlu serangan militer? Apakah tidak cukup dengan pendekatan

inspeksi? Dan kalau pun Irak memilki senjata itu, apakah ada bukti

bahwa senjata itu akan digunakan untuk menyerang Amerika Serikat

Serikat dan sekutu? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat sulit

dijawab secara konkret.

• Amerika Serikat tidak bisa membuktikan bahwa Irak memiliki senjata

pemusnah masal yang berbahaya bagi dunia. Laporan CIA (Irak Survey

Group) Tahun 2003 menyimpulkan bahwa setelah ahli persenjataan

melakukan pencarian intensif selama berbulan-bulan di Irak, ternyata

102 Louis Janowski, “Neo-Imperialism and U.S. Foreign Policy” dalam Foreign Service Journal, p. 55.

103 National Security Council, Highlights of the Irak Strategy Review, January 2007, p. 1.

tidak ditemukan bukti adanya senjata pemusnah masal104 Tanpa adanya

bukti, Amerika Serikat tetap melakukan penyerangan dengan

mengabaikan hukum internasional.

• Amerika Serikat Serikat lebih tertarik kepada isu Irak dari pada ise al-

Qaida. Ini membuktikan bahwa terorisme hanya dijadikan sebagai alat

propaganda belaka (seperti yang disinyalir Uni Eropa di atas). Kalau

memang kebijakan war on terrorism konsisten dengan latar belakang

lahirnya kebijakan tersebut, maka seharusnya pemburuan kelompok

teroris selalu menjadi prioritas, karena kelompok teroris yang didaftar

oleh Amerika Serikat Serikat bukan hanya al-Qaida, namun juga

Jamaah Islamiyah, Hamas, Hizbullah dan sebagainya.

Benar lah apa yang dikatakan Kenneth Walt bahwa kekuatan uni

polar mengakibatkan tidak akan ada check and balance yang membuat

negara tersebut bisa bekerja sesuai imajinasi dan prasangka belaka.

b. Keuntungan Ekonomi

Invansi Amerika Serikat Serikat ke wilayah Irak memang sangat

menarik untuk ditelusuri. Irak merupakan negara yang strategis. Dengan

menguasai Irak, selain mendapatkan keuntungan politik seperti disebutkan

di atas, juga akan mendatangkan keuntungan ekonomi yang besar bagi

Amerika Serikat Serikat.

Irak merupakan negara sumber minyak terbesar kedua di dunia,

dilaporkan terdapat sekitar 112, 5 milyar barel minyak mentah di Irak, atau

11 persen jumlah total minyal dunia. Namun banyak ahli menyakini bahwa

104 Myrna Ratna, “Bush, Irak dan Terorisme”, Kompas, 28 September 2003, h. 3.

Irak masih memiliki sumber minyak lain yang belum ditemukan yang bisa

mencapai 250 milyar barel105.

Ada tiga faktor yang membuat minyak Irak menjadi sangat

istimewa106:

• Kualitas tinggi. Minyak Irak memiliki kualitas tinggi karena minyak Irak

memiliki unsur kimia yang menarik, mengandung karbon yang tinggi dan

rendah sulfur serta berkilau yang sangat cocok untuk dikembangkan

menjadi produk bernilai tinggi.

• Memiliki suplai yang sangat Banyak. Minyak Irak sangat berlimpah.

Tahun 2002 tercatat 112.5 milyar barel, atau sekitar 11% jumlah total

minyak dunia. Sejak nasionalisasi industri Tahun 1972 minyak Irak

masih kurang tereksplorasi. Para pakar yakin bahwa Irak memiliki

potensi sumber minyak di atas 200 milyar barel. Bahkan Departemen

Energi Amerika Serikat mengatakan bahwa Irak memiliki sumber

minyak mencapai sekitar 400 milyar barel.

“Irak memiliki 112 milyar barel seperti yang telah dilaporkan, sebuah negara penghasil minyak terbesar di dunia setelah Arab Saudi. Potensi minyak Irak mungkin lebih besar dari pada ini, sesungguhnya negara ini belum dieksplorasi dikarenakan perang dan sanksi. Di daerah barat gurun misalnya terdapat sekitar 100 milyar barel yang belum dieksplorasi”107.

• Sangat rendah biaya produksi sehingga mempertinggi keuntungan

minyak per barel. Departemen Energi Amerika Serikat Serikat

menegaskan bahwa produksi minyak Irak minyak merupakan yang

105 James A. Paul, “Irak: the Struggle for Oil”, Global Policy Forum, August 2002

(direvisi Desember, 2002) 106 James A. Paul, “Oil in Irak: the heart of the Crisis”, Global Policy Forum, Desember,

2002. 107 http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Irak.html.

paling rendah di dunia, sehingga menjadikan daerah ini sebagai sumber

yang sangat prospektif. Minyak Irak terdapat di tanah-tanah lapang yang

tidak membutuhkan penggalian sumur yang dalam, minyak Irak pun

sangat mudah naik ke permukaan karena adanya dorongan oleh air yang

bercampur gas alam.

Faktor di atas melatar belakangi ketertarikan para pemilik

perusahaan minyak untuk selalu berharap mendapatkan izin produksi di

wilayah tersebut dengan harapan keuntungan ratusan milyar dolar AS.

Dalam 10-15 tahun lagi diperkirakan minyak Irak akan menjadi

suplai energi paling penting. Sehingga para pakar industri mengatakan

bahwa tidak ada satu perusahaan minyak pun di dunia ini yang tidak tertarik

kepada Irak108. Pertarungan negara-negara di masa lalu cukup menjadi

pembenaran terhadap fenomena ini.

Ada lima perusahaan besar yang mendominasi industri minyak dunia

(Exxon Mobil (AS), BP Amoco (UK), Royal Dutch Shell (UK), and

Chevron Texaco (US). France’s TotalElfFina. Dua diantaranya berbasis di

Amerika Serikat, dua lagi berbasis di Inggris dan satu di Perancis. Exxon

Mobil yang berbasis di Amerika Serikat merupakan perusahaan minyak

terbesar di dunia. Dengan demikian, Amerika Serikat secara otomatis berada

di peringkat pertama dalam urutan sektor perusahaan minyak, Inggris ke dua

dan Perancis ketiga. Mengingat bahwa Amerika Serikat dan Inggris adalah

dua urutan pertama negara dengan perusahaan minyak terbesar, maka kita

108 James A. Paul, “Irak: the Struggle for Oil”, Global Policy Forum.

tidak bisa mengenyampingkan kemungkinan rasional antara kebijakan

mereka dengan kepentingan perusahaan109.

Perusahaan Amerika Serikat dan Inggris pernah menguasai tiga per-

empat produksi minyak Irak, namun karena ada nasionalisasi Tahun 1972,

maka dominasi ini berakhir. Dengan momentum yang tersedia saat ini,

perusahaan Amerika Serikat dan Inggris kembali berhasrat untuk

mendapatkan posisi lama yang mereka anggap sangat penting bagi masa

depan industri di negara masing-masing. Minyak merupakan sumber

persoalan yang memicu perang Amerika Serikat terhadap Irak. Lebih dari

ratusan tahun, kekuatan-kekutan besar telah bertarung untuk mendapatkan

sumber harta dan kekuasaan strategis ini. Perusahaan minyak terbesar di

dunia yang bermarkas di Amerika Serikat dan Inggris berusaha untuk

mendapatkan kembali dominasinya di Irak setelah nasioalisasi tahun 1972.

We will review all these agreements, definitely," said Faisal Qaragholi to a Washington Post reporter in September. Quaragholi is a petroleum engineer who directs the London office of the Iraki National Congress (INC), an umbrella organization of opposition groups that is backed by the United States. "Our oil policies should be decided by a government in Irak elected by the people.110"

Perkiraan keuntungan dari minyak Irak

Setelah perang Irak Tahun 2003, Amerika Serikat Serikat dan

Inggris mendapat akses istimewa terhadap sumber minyak Irak. Exxon, BP,

Shell dan Chevron sekarang mendapatkan bagian di tempat yang paling

109 Ibid,. 110 James A. Paul, “Irak: the Struggle for Oil”, Global Policy Forum.

menguntungkan di dunia111. Berikut perkiraan keuntungan yang bisa

didapatkan oleh perusahaan minyak Amerika Serikat dan Inggris

Table 3

Potensi dan Keuntangan Minyak Irak

“Oil reserves” merupakan perkiraan yang diberikan oleh para pakar

industri dan yang dipublikasikan di Departemen Energi Amerika Serikat

Serikat. “Oil Rent Average” adalah keuntungan dari selisih harga produksi

(1 dolar per barel) dengan harga minyak di pasar internasional. “Recovery

Rate” adalah persentasi sumber minyak yang telah dibawa ke permukaan.

“Rent Appropriated by Private Companies” merupakan perkiraan

banyaknya persentase keuntungan yang diperoleh perusahan minyak setelah

dibagi dengan pihak pemerintah setempat.

Table dua menunjukkan empat variable untuk memperkirakan

keuntungan bagi perusahaan minyak.

Table 4112

Perkiraan Keuntungan

111 James A. Paul, “The Irak Oil Bonanza: Estimating Future Profits”, Global Policy

Forum, Januari 2004. 112 Ibid,.

Analisis serupa menyebutkan, harga minyak memang sangat

fluktuatif, sehingga pembicaraan mengenai harga minyak harus dimulai

dengan melihat rata-rata harga minyak dalam interval waktu yang cukup

lama. Kita perkirakan saja harganya 25 dolar per barel (meskipun saat ini

hampir mencapai 100 dolar per barel).

Kita akan menaksir bahwa minyak Irak berjumlah 250 milyar barel

(ini penghitungan minimal) dan tingkat recovery sekitar 50%. Dalam

kondisi seperti itu minyak Irak akan bernilai 3,125 triliun dolar. Biaya

produksi diperkirakan 1,5 dolar per barel, total biaya produksi berarti 188

milyar. Dengan demikian masih tersisi 2,937 triliun dolar. Kalau

diperkirakan eksplorasi ini berjalan dalam 50 tahun. Setelah di bagi 50-50

dengan pemerintah, maka perusahaan minyak akan mendapat keuntungan

bersih sekitar 29 milyar dolar pertahun113. Sungguh merupakan pencapaian

yang besar.

Analisis minyak percaya bahwa kontrol Amerika Serikat atas

Pemerintah Irak akan menghasilkan kesepakatan privatisasi produksi.

Kesepakatan itu, akan disepakati dengan dalih bahwa hanya perusahaan-

perusahaan ini yang akan mengembalikan kesejahteraan Irak pasca perang

guna mendapatkan obat-obatan, bahan pokok dan sebagainya. Biaya itu bisa

113 James A. Paul, “Oil in Irak: the Heart of the Crisis”, Global Policy Forum.

didapatkan dari bagi hasil privatisasi produksi minyak antara pemerintah

dengan perusahaan-perusahaan luar.

Sebelumnya Irak berhasil memproduksi 8 juta barel minyak perhari,

kalau minyak di Irak digarap oleh perusahaan internasional, maka rata-

ratanya akan naik secara drastis. Kalau hal ini memang terjadi, OPEC pun

akan kesulitan bahkan melemah dengan keluarnya Irak yang selama ini

menjadi salah satu produsen kunci dalam sistem kuota OPEC.

Fenomena itu selanjutnya akan menekan produsen besar minyak

lainnya seperti Kuwait, Iran, Arab Saudi dan Venezuela untuk men-de-

nasionalisasi perusahaan minyaknya dan memberikan peluang kepada

perusahaan minyak Amerika Serikat dan Inggris untuk bekerja sama

meningkatkan profit di daerah itu.

Di luar semua itu, dengan menguasai minyak Irak, maka semua

negara yang bergantung pada minyak Irak akan berada dalam kontrol

Amerika Serikat Serikat. Sebuah negara seperti Jepang yang 60 persen

kebutuhan minyaknya berasal dari Teluk Persia (Irak) akan dihadapkan pada

kenyataan bahwa pesaing utamanya dalam bidang ekonomi (Amerika

Serikat) akan memegang kendali langsung atas pengiriman minyak yang

amat dibutuhkannya. AS sebagai kekuatan politik utama dunia saat ini tiba-

tiba berpeluang menggunakan keperkasaan politik untuk mengontrol

ekonomi dunia.

Selain media AS yang tampaknya tabu membicarakan hal ini,

banyak media di mancanegara percaya, invasi AS ke Irak bukan berkait

senjata pemusnah massal, tetapi perang untuk memperoleh kendali atas

minyak. Fakta ini didukung oleh keterlibatan Australia di Irak yang memang

hanya dilatar belakangi oleh keinginan mendapat daerah pemasok minyak

bumi tersebut. Menteri Pertahanan Australia Brendan Nelson – diketahui

oleh John Howard, Perdana Menteri saat itu- mengakui bahwa menjamin

pasok minyak adalah alasan utama di belakang keberadaan pasukan

Australia di Irak. Dia mengatakan, menjaga "keamanan sumber" di Timur

Tengah adalah prioritas.

"Sudah jelas Timur Tengah sendiri, dan tidak hanya khusus Irak namun seluruh kawasan, adalah pemasok energi yang penting, khususnya minyak, bagi seluruh dunia. Rakyat Australia dan kita semua harus memikirkan apa yang akan terjadi jika pasukan ditarik lebih cepat dari Irak. Ini adalah kepentingan kita, kepentingan dalam hal keamanan, untuk memastikan kita keluar dari Timur Tengah, dan khususnya dari Irak, dalam posisi yang aman”114

Australia terlibat dalam invasi ke Irak pada tahun 2003, dan

memiliki sekitar 1.500 personil angkatan bersenjata yang masih bertugas di

kawasan itu. Pemerintah negara Australia tidak memiliki rencana untuk

menarik pasukan dalam waktu dekat pasca invansi Amerika Serikat. Dalam

komentar yang dia sampaikan kepada Australian Broadcasting Corporation

(ABC), dia mengakui bahwa pasok minyak mempengaruhi perencanaan

strategis Australia di kawasan tersebut115.

Penguasaan atas Irak dengan demikian akan mengukuhkan posisi

Amerika Serikat Serikat sebagai penguasa tunggal dunia. Dengan

menguasai Irak, secara otomatis akan melemahkan Jepang dan Eropa yang

sumber energinya berasal dari Irak.

114BBC, “Australia 'Has Irak Oil Interest'”, 5 Juli 2007. Lihat juga James Paul,

“Confidential Document on Irak Oil Lobbying”, Global Policy Forum, 14 Juli 2006. 115 BBC, “Australia 'Has Irak Oil Interest'”.

C. War on terror Membawa Tindakan-tindakan yang Tidak Proporsional

a. Membongkar Makna Kedaulatan

Kedaulatan (sovereignty) merupakan ruh dalam sebuah bangsa.

Tanpa kedaulatan maka tidak mungkin ada negara. Menurut Jacobson dan

Lipman kedaulatan memiliki empat unsur116:

Pertama, absolute. Tidak ada kekuasaan legal dalam sebuah negara yang

lebih tinggi dari pada kekuatan kedaulatan. Kedua, universal, maksudnya

kekuatan kedaulatan ini mencakup semua orang dan setiap asosiasi di dalam

negara tanpa terkecuali. Ketiga permanen, selama negara itu masih ada,

maka kedaulatan juga akan tetap eksis meskipun banyak terjadi perubahan

dalam pemerintahan. Keempat, tidak terbagi, hanya boleh ada satu

kedaulatan dalam suatu negara. Kemudian dalam pelaksaan mandat

kedaulatan ini bisa didistribusikan ke berbagai organ pemerintahan, namun

kedaulatan itu tetap satu. Membaginya berarti juga menghancurkannya.

Dalam hubungan internasional, satu negara wajib menghormati

kedaulatan negara lain, selama negara itu masih ada, berarti negara tersebut

masih memiliki kedaulatan untuk dihormati.

Amerika Serikat Serikat dalam proses war on terrorism

membongkar dan menyusun ulang pengertian kedaulatan ini sebagai

implikasi doktrin keamanan baru117. Sebuah negara akan kehilangan

kedaulatan bukan lagi karena negara itu memang hancur atau hilang.

116 Jacobson and Lipman, An Outline of Political Science (New York: Barnes and Noble,

1951), p. 34. 117 Trias Kuncahyono, “Terorisme dan Ambisi Neo-Imperialisme AS”, Kompas, 11

September 2002, h. 30.

Amerika Serikat memahami negara-negara yang menjadi sarang teroris,

baik karena persetujuan maupun karena tidak mampu memerangi teroris

secara efektif telah mengorbankan kedaulatan mereka, sehingga

kedaulatannya bisa diambil oleh negara lain. Richard Haass, Direktur

Perencanaan Kebijakan di Departemen Luar Negeri, mengungkapkan dalam

the New Yorker

Apa yang anda lihat dalam pemerintahan ini adalah munculnya sebuah prinsip atau sejumlah gagasan baru…tentang apa yang mungkin anda sebut batas-batas kedaulatan. Kedaulatan menuntut adanya kewajiban. Salah satunya adalah tidak membantai rakyat sendiri. Yang lain adalah tidak mendukung terorisme dalam cara apa pun. Jika sebuah pemerintahan gagal memenuhi kewajiban-kewajiban ini, maka ia mengorbankan sebagian keuntungan lazim dari kedaulatan, temasuk hak untuk dibiarkan sendiri di dalam wilayah sendiri. Pemerintahan-pemerintahan yang lain, termasuk Amerika Serikat Serikat, mendapat hak untuk campur tangan. Dalam kasus terorisme, hal ini bahkan bisa mengarah pada tindakan preventif, .pertahanan diri118.

Pembongkaran makna kedaulatan ini bukan sekedar wacana politik

demi mendapatkan dukungan internasional. Wacana ini lebih merupakan

pembenaran teoritis terhadap invansi yang telah dilakukan Amerika Serikat

Serikat ke Irak dan Afganistan serta negara-negara target berikutnya.

Tindakan Amerika Serikat Serikat ini sangat berbahaya apalagi kalau

dicontoh oleh negara-negara kuat lainnya. Kita tidak bisa membayangkan

bagaimana mungkin satu negara menyerang negara lain hanya karena alasan

antisipatif. Formulasi defenisi baru ini sungguh mengancam keamanan

internasional

118 G. John Ikenberry, “Ambisi Imperial AS”, dalam Council on Foreign Policy, Amerika

Serikat dan Dunia; Memperdebatkan Bentuk Baru Politik Internasional, h. 443-444.

Pemahaman baru tentang kedaulatan ini bukan lahir dari pengkajian

ilmiah yang mendalam oleh para pakar kenegaraan. Inilah salah satu faktor

utama mengapa Amerika Serikat semakin tidak popular di muka

internasional. Dengan justifikasi tersebut, agenda war on terrorism

kemudian bisa dilanjutkan ke tahapan baru yaitu menyerang sebelum

diserang (pre emptive).

b. Kebijakan Pre emptive

Pre emptive adalah kebijakan menyerang sebelum mendapat

serangan. Strategi bertahan gaya lama dengan membangun peluru kendali

yang bisa menangkal serangan dan bisa digunakan untuk serangan balasan

guna menghukum si penyerang tak lagi menjamin keamanan. Maka satu-

satunya pilihan adalah menyerang. Tanpa ancaman yang nyata pun Amerika

Serikat kini menyatakan bahwa dia memiliki hak untuk menggunakan

kekuatan militer terlebih dahulu atau preventif.

Rumsfeld melakukan pembenaran terhadap opsi menyerang terlebih

dahulu ini dengan mengatakan bahwa, ada hal-hal yang kita tahu bahwa kita

tahu, ada hal-hal yang kita tahu bahwa kita tidak tahu. Namun ada juga hal-

hal yang kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu. Setiap tahun kita, kita

menjumpai sedikit lagi ketidaktahuan-ketidaktahuan ini119.

Bagi Amerika Serikat Serikat, ketiadaan bukti (baik dalam kasus

terorisme maupun senjata pemusnah masal) bukan berarti bahwa aksi itu

tidak ada. Di zaman sekarang, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun karena

kesalahan itu bisa menyesangsarakan dunia. Untuk itu, tidak cukup hanya

119 Ibid., h. 441.

dengan menungu dan membalas serangan musuh, Amerika Serikat harus

menyerang.

Menurut penulis, rasionalisasi pre-emptive ini lahir akibat euforia

kekuasaan tunggal dunia. Tidak adanya kekuatan penyeimbang membuat

tidak adanya check and balance atas penguasa utama dunia. Sehingga sang

penguasa bebas bertindak sesuai asumsi dan prasangkanya untuk

mendapatkan kepentingan yang telah direncanakan.

Bagaimana bisa kita membenarkan tindakan satu pihak menyerang

pihak lain tanpa bukti dan hanya demi antisipasi. Namun, Amerika Serikat

bisa melakukannya meskipun mendapat kecaman dari berbagai pihak. Inilah

tindakan imperial yang harus dikoreksi.

c. Tanpa Penghormatan terhadap Peraturan Internasional

“Powers tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely”.

Pepatah ini sangat cocok menggambarkan kondisi Amerika Serikat Serikat

terkait dengan penggunaan kekuasaannya.

Dalam kampanye war on terrorism, cukup banyak peraturan

internasional yang dilanggar oleh Amerika Serikat Serikat. Pendekatan-

pendekatan yang dilakukan Amerika Serikat dinilai telah mengabaikan

norma-norma internasional mengenai pembelaan diri dalam pasal 51 Piagam

PBB120

120 Ibid.,, h. 442.

Piagam PBB di atas dikeluarkan untuk dipatuhi bersama. Pada

beberapa kasus, Piagam PBB ini bisa menjadi landasan pemberian sanksi

terhadap negara-negara yang melanggar. Sebut saja pada Tahun 1981 di saat

Israel membom reaktor nuklir Irak di OsIrak. Israel menganggap

tindakannya ini sebagai tindakan pembelaan diri, namun dunia

mengutuknya sebagai tindakan agresi. Bahkan Perdana Menteri Margaret

Thatcher dan duta besar Amerika Serikat Serikat untuk PBB, Jaene

Kirkpatrik, mengecam tindakan ini dan Amerika Serikat Serikat ikut

meloloskan sebuah resolusi PBB dan mengutuknya121

Namun pasal 51 Piagam PBB ini tak bisa berbuat apa-apa terhadap

Amerika Serikat Serikat yang melakukan tindakan yang sama seperti yang

dilakukan Israel. Selain piagam PBB, Amerika Serikat juga dianggap

melecehkan hukum internasional. Dalam laporan tahunan yang diumumkan

bulan Mei 2003, Amnesty Internasional menyatakan, perang melawan

terorisme yang dicanangkan Amerika Serikat Serikat merupakan pelecehan

terhadap hukum internasional122 . Ratusan tahanan yang berasal dari perang

Afganistan dan berbagai operasi lain yang digelar sejak peristiwa 11

September 2001 mengaku diabaikan hak-hak mereka yang sesungguhnya

diakui oleh hukum internasional.

Lebih dari 600 warga negara asing (sebagian besar dari Afganistan)

ditahan di Guantanamo tanpa adanya tuntutan resmi, tanpa proses

pengadilan dan tanpa akses kepada penasehat hukum maupun kepada

keluarga mereka. Menurut Amnesty Internasional terdapat sekitar 1.200

121 Ibid.,, h. 443. 122Amnesty International, “Perang AS Melawan Terorisme Lecehkan Hukum

Internasional”, Kompas, 2 Juni 2003, h. 34.

warga negara asing, sebagian besar muslim yang ditangkap setelah peristiwa

bom WTC. Lebih dari 700 diantaranya ditahan karena pelanggaran hukum

biasa dan sebagian lagi karena pelanggaran peraturan keimigrasian

Sampai akhir Tahun 2002 sebagian besar di antara mereka yang

terjaring dalam operasi sweeping dibebaskan atau dideportasi atau dituntut

telah melakukan kejahatan yang tidak punya sangkut pautnya dengan

peristiwa 11 September atau aksi terorisme.

Laporan Amnesty International juga menyebutkan adanya perlakuan

yang tidak semestinya terhadap para tahanan, seperti penyiksaan,

pembunuhan serta penggunaan kekerasan secara berlebihan. Tercatat

sedikitnya tiga orang tewas setelah mengalami penyiksaan yang dilakukan

dengan menggunaan alat pelumpuh listrik bertegangan tinggi yang

dikembangkan oleh badan kepolisian. Amnesty Internasional juga

mengkritik masalah eksekusi. Sejumlah 69 laki-laki dan 2 perempuan telah

dieksekusi pada tahun 2002123. Sebanyak 820 orang dihukum mati. Amerika

Serikat Serikat menurut Amnesty International selalu melanggar standar-

standar internasional tentang menjatuhkan hukuman.

Ini juga merupakan misteri politik internasional yang sangat tidak

adil. Bagaimana mungkin sebuah negara bisa melepaskan diri dari ikatan

internasional dan melakukan sejumlah pelanggaran, namun bebas dari

sanksi internasional.

123 Ibid., h. 34.

Sekali lagi ini merupakan dampak dari absennya kekuatan check and

balance dalam dunia internasional. Amerika Serikat berupaya

mempertahankan dunia unipolar yang tidak adil ini.

D. War on terror Membuat Dunia Semakin Tidak Aman

Kebijakan war on terrorism Amerika Serikat Serikat menyisakan

dampak yang cukup serius. Dampak tersebut bisa diukur dari jumlah dan

kualitas kerusakan yang diakibatkan perang. Dari segi korban dan kerusakan,

sungguh sulit menghitung berapa jumlah faktual korban yang tewas akibat

perang ini baik dari pihak militer Amerika Serikat, sekutu, pihak teroris

ataupun pihak sipil. Tidak kurang telah tercatat 500.000 anak-anak serta 3.550

orang pasukan Amerika Serikat tewas124.

Kalau dibandingkan baik kualitas maupun kuantitas antara korban aksi

terorisme dengan korban akibat kampanye perang melawan terorisme ala

Amerika Serikat, tentu jumlah di atas jauh lebih besar dari apa yang bisa

dilakukan oleh kelompok teroris.

Kampanye war on terorism tidak hanya menewaskan ratusan ribu

orang. Kebijakan war on terrorism juga telah menghancurkan peradaban

masyarakat. Irak dan Afganistan, merupakan dua negara yang telah memiliki

akar budaya yang bersejarah. Irak misalnya, merupakan negara pewaris dua

peradaban besar yang pernah ada di dunia (Mesopotamia dan dinasti

abbasiyah).

124 David Michael Green, “What Every American Should Know about Irak” pada

mailto:dmg@regressi veantidote. net.

Kalau memang pluralitas dan hak asasi manusia adalah nilai universal

yang perlu dihormati setiap negara, maka sepatutnya war on terrorism pun

hendaknya mencerminkan penghormatan tersebut. Akan tetapi, nilai-nilai

esensi demokrasi di atas, tidak menjadi pedoman Amerika Serikat Serikat

dalam memenangkan perang melawan terorisme125.

Tidak hanya di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, implikasi war

on terrorism juga terasa sampai ke Asia Tenggara. Amerika Serikat Serikat

sebagai “bapak” negara-negara berkembang di Asia Tenggara memerintahkan

kepada negara “asuhannya” untuk mewaspadai segmen tertentu dalam

masyarakat, terkhusus muslim. Tidak jarang ajakan ini berujung pada

perubahan perlakuan negara se tempat terhadap kelompok muslim, mulai dari

pengusiran, penangkapan maupun perlakuan sebagai warga negara kelas

dua126.

Kondisi yang terus berlangsung selama berbulan bahkan bertahun-

tahun ini menimbulkan efek psikologis yang dalam bagi masyarakat di daerah

konflik khususnya dan masyarakat dunia umumnya. Selain efek ketakutan

karena bisa menjadi korban kapan saja, perang ini juga menimbulkan dendam

yang besar di kalangan kelompok tertentu terhadap Amerika Serikat khususnya

serta peradaban barat umumnya.

Untuk selanjutnya dendam ini menjadi embrio munculnya gerakan

radikal yang bertujuan untuk balas dendam. Perang ini ternyata tidak

menyelesaikan persoalan, tapi malah memperlebar persoalan. Bahkan

125 Selain laporan yang diberikan oleh Amnesty Internasional pada bagian terdahulu,

Amerika Serikat Serikat tidak lagi menjadikan demokrasi sebagai barometer kerja sama dengan negara lain. Amerika Serikat tetap menjalin kerja sama dengan Pemerintahan Pakistan yang jelas diperoleh secara non-demokratis.

126 Lebih jelasnya baca John Funston, dkk, Voice of Islam in the South East Asia.

kebijakan ini –para tahap tertentu-- bisa mengubah posisi seorang moderat

menjadi seorang fundamentalis, karena intensitas dan arogansi Amerika Serikat

yang tak berbatas127.

Tidak dapat dibantah, serangan pre emptive ke Irak akan membuat

dunia semakin tidak aman dan rentan terhadap berbagai serangan teroris.

Begitu juga, susah untuk membantah argumentasi bahwa perang ini bukan the

last resort (cara terakhir), karena Amerika Serikat Serikat belum

memaksimalkan penggunaan semua langkah dan jalur128. Sepak terjang AS

memerangi terorisme justru mendorong perlawanan sporadik secara global dan

kebangkitan pan-Islamisme di Timur Tengah. Inilah mengapa sejumlah aksi

bom semakin sering terjadi pasca 2001, karena respon keras Amerika Serikat

dibalas dengan respon keras serupa meskipun berbeda cara dan tingkatannya.

Serangan yang terjadi di Bali, Tahun 2002, Marirott 2003 serta di Turki dan

Arab Saudi November 2003 bisa dijadikan acuan untuk memperkuat asumsi

tersebut

Lebih lanjut, lingkaran fenomena terorisme dan feedback negatif dari

berbagai lapisan masyarakat dunia menimbulkan dampak yang lebih

mengglobal yaitu pengelompokan negara kepada negara teroris dan negara

anti-teroris. Bush dengan tegas mengatakan, negara mana saja yang tidak

mendukung war on terror berarti musuh Amerika Serikat. Pilihannya cuma

dua, bersama kelompok teroris atau bersama kami, Amerika Serikat Serikat.

127 Seseorang yang awalnya berfikir moderat, bisa saja bergeser menjadi sangat

fundamentalis terkhusus untuk kasus perang Amerika Serikat. Ini terjadi selain karena adanya dorongan solidaritas keagamaan dan kemanusiaan, juga karena sifat war on terror itu sendiri yang diketahui cacat dalam dirinya karena memiliki tujuan terselubung. Fenomena ini terbukti dari wawancara Ulil Absar Abdalla dengan Prof. Dr. Nurcholish Madjid, 30 Maret 2003 yang diberi judul dengan “Omong Kosong Bush Membebaskan Rakyat Irak”.

128 Bara Hasibuan, “Bush Menentang Dunia”, Kompas, h. 4.

Sikap hitam putih ini menyulitkan banyak negara yang memiliki posisi

dilematis, terutama negara yang berpenduduk muslim. Sebagian kelompok

muslim saat ini telah diidentikkan sebagai teroris global yang memiliki

jaringan komunikasi yang luas (seperti al-Qaida dsb). Dan mereka yang

diklaim sebagai teroris –tidak bisa dipungkiri-- juga memiliki tradisi ibadah

yang hampir sama dengan muslim-muslim lainnya di dunia, sehingga mereka

sangat sulit teridentifikasi. Kalau lah disebutkan bahwa mereka berasal dari

kelompok fundamentalisme, sesungguhnya fundamentalisme agama ada di

setiap negara dengan tradisi yang hampir mirip.

Desakan-desakan ini akhirnya berakibat pada pengkotakkan kekuatan

dunia. Masyarakat yang memiliki satu akar peradaban mulai berbagi

solidaritas. Ketidak adilan yang diterima satu segmen masyarakat di satu

negara mulai direspon secara serius atas dasar persaudaraan satu peradaban.

Mudah-mudahan asumsi akan terjadinya benturan antara peradaban

cuma ada dalam tataran asumsi. Namun sayangnya, sikap dan kebijakan war

on terrorism Amerika Serikat Serikat telah menyumbangkan sejumlah saham

yang memungkinkan benturan antara peradaban ini terjadi. Secara formal,

benturan ini mungkin belum terjadi, namun secara kultural, bentural itu

sesungguhnya telah di mulai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

• Untuk menghentikan terorisme global, Pemerintah Amerika Serikat

dibantu oleh sekutu menerapkan sebuah kebijakan yang disebut dengan

war on terrorism. War on terrorism ini berisi upaya jangka panjang dan

jangka pendek. Kebijakan jangka panjangnya adalah penyebaran

demokrasi dan pembangunan “negara-negara gagal” serta memperbaiki

hubungan dengan negara serta komunitas muslim. Sedangkan kebijakan

jangka pendeknya adalah menyerang markas teroris, mencegah agar

kelompok teroris tidak mendapatkan senjata pemusnah masal dan

menghalangi agar kelompok teroris tidak mendapatkan bantuan dan

perlindungan dari negara lain. Keseluruhan upaya ini sering disebut

dengan strategi pre-emptive. Dengan alasan pre-emptive inilah Pemerintah

Amerika Serikat melakukan sejumlah penyerangan, penangkapan dan

intervensi ke berbagai negara agar benih-benih terorisme di dunia bisa

dimusnahkan. Sikap ini adalah sikap yang legal dalam pandangan Amerika

Serikat, karena bagi Negara Paman Sam ini, setiap negara yang terlibat

dalam aktifitas terorisme atau pun negara yang bersifat otoriter telah

kehilangan kedaulatannya, sehingga fungsi kedaulatan negara tersebut bisa

diambil alih.

• Kebijakan war on terrorism di atas bisa disebut sebagai kebijakan yang

imperial karena dua hal. Pertama, karena kebijakan war on terror tidak

memenuhi kriteria ideal untuk sebuah kebijakan luar negeri. Kebijakan

war on terrorism sesungguhnya tidak memiliki tujuan yang jelas dan

terbatas dari awal, kebijakan ini juga melanggar berbagai peraturan

internasional, sehingga tidak mendapatkan legitimasi dari publik

internasional Kedua, perang terhadap terorisme hanya dijadikan isu atau

alat propaganda untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi yang

ambisius. Dengan menggunakan isu terorisme, Amerika menundukkan

Irak dan Afganistan untuk sebuah cita-cita realis. Menguasai Afganistan

berarti menguasai negara bekas binaan Amerika sekaligus mendapat

”jatah” atas kandungan gas alam yang ada di negeri tersebut. Menguasai

Irak berarti “menguasai dunia”. Irak adalah surga keuntungan. Irak

merupakan negara suplai minyak terpenting 10-15 tahun mendatang.

Menguasai Irak berarti menguasai ekonomi di masa depan, sekaligus bisa

mengontrol perekonomian negara-negara yang tergantung pada minyak

Irak seperti Jepang dan Eropa.

Keinginan Amerika untuk memperluas pengaruh dan kekuasaannya ini

yang penulis sebut dengan imperial. Amerika telah melakukan perubahan

yang sejauh ini belum mendatangkan dampak positif. Malah keterlibatan

Amerika tersebut, hanya menyisakan kerusakan dan ketegangan baru yang

lebih berbahaya.

B. Saran

• Harus ada kekuatan penyeimbang dalam politik internasional. Kekuatan

inilah yang berfungsi sebagai pengontrol kekuasaan serta penjamin

keadilan dan stabilitas internasional. Selama dunia masih dipimpin oleh

satu kekuatan yang cukup absolut, maka akan tetap terjadi “misteri-misteri

internasional” yang tak bisa diprotes oleh satu negara pun.

• Lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa harus

semakin dikuatkan posisi dan reputasinya. Setelah itu, lembaga ini perlu

dipimpin oleh seseorang yang independen.dan berani melihat realitas.

Dengan demikian lembaga ini akan semakin tegas terhadap setiap

pelanggaran dan memberi sangsi terhadap siapa saja yang terbukti

melanggar.

• Diperlukan kajian-kajian kritis untuk melihat fenomena global seperti

terorisme maupun imperialisme. Disinilah peran para akedemisi baik

mahasiswa maupun pengajar demi menghasilkan pemahaman yang

komprehensif

• Terakhir, skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi siapa saja yang membaca

terutama pada panulis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bartlett, C J. Fall of Americana: United State Foreign Policy in the Twentieth Century. New York: St. Martin’s Press, 1974.

Basya, M. Hilaly dan Alka, David K. Amerika Perangi Teroris Bukan Islam.

Jakarta: CMM, 2004. Budiman, Arif. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka

Utama, 2000. Chomsky, Noam. Menguak Tabir Terorisme Internasional. Penerjemah Hamid

Basyaib. Bandung: MIZAN, 1991. ---------------------. Power and Terror. Penerjemah Syafruddin Hasani.

Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003. Clarke, Richard A. Menggempur Semua Musuh; di Balik Perang Amerika

Melawan Teroris. (Against All Enemies; Inside America’s War on Terror). Penerjemah Tim Sinergi. Jakarta: Sinergi Publishing, 2004.

Council on Foreign Policy. Amerika dan Dunia; Memperdebatkan Bentuk Baru

Politik Internasional. Penerjemah Yusi A. Pareanom dan Zaim Rofiqi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Eatwell, Roger dan Wright, Anthony. ed. Ideology-Ideologi Politik Kontemporer.

Penerjemah R.M. Ali. Yojyakarta: Jendela, 2004. Gerges, Fawaz A. Amerika dan Islam Politik; Benturan Peradaban atau Benturan

Kepentingan. Penerjemah Kili Pringgodigdo dan Hamid Basyaib. Jakarta: Alvabet, 2002.

Greenberg, Karen J. ed. Al-Qaeda Now: Understanding Today’s Terrorists,

Cambridge: Cambridge University Press, 2005. Jacobson and Lipman. An Outline of Political Science. New York: Barnes and

Noble, 1951. Johannen, Uwe. et.al. 911: September 11 and Political Freedom. Singapore:

Select Publishing, 2003. Kegley, Charles W dan Wittkopf, Eugene R. Global Agenda: Issues and

Perspectives. New York: Mc Graw Hill, 2001.

Lewis, Bernard. The Crisis of Islam; Holy War and Unholy Terror. London:

Weidenfield & Nicolson, 2003. --------------------. What Went Wrong? Western Impact and Middle Eastern

Response. Oxford: Oxford University Press, 2003. Lutz, James M dan Lutz, Brenda J. Global Terrorism. New York: Routledge,

2004. Mamdani, Mahmood. Good Muslim, Bad Muslim; Amerika, the Cold War and the

Roots of Terror. New York: Pantheon books, 2004. Morganthau, Hans. Politik Antar Bangsa. Edisi VI. Buku Pertama, Penerjemah S.

Maimoen. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990. Muttaqin, Farid dan Sukidi. ed. Terorisme Serang Islam. Bandung: Pustaka

Hidayah, 2001. Napoleoni, Loretta. Modern Jihad: Tracing the Dollars Behind the Terror

Networks. London: Pluto Press, 2003. Nye, Joseph S. Memimpin Dunia; Sifat Kekuatan Amerika yang Berubah.

Penerjemah Budhy Kusworo. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1992. Pangle, Thomas L dan Ahrensdorf, Peter J. Justice Among Nation; On the Moral

Basis of Power and Peace. Kansas: University Press of Kansas, 1999. Stern, Jessica. The Ultimate Terrorists. Harvard: Harvard University Press, 2001. Woodward, Bob. Bush at War. London: Pocket Books, 2003.

Yusmadi N. “Implikasi Kebijakan “War on Terror” Amerika Serikat Bagi Islam

Politik di Indonesia”. Tesis s2, Universitas Indonesia, 2005.

Koran

“Amerika dan Eropa bersaing Kuasai dunia.” Pikiran Rakyat, 16 Desember 2004. “AS dan Terorisme Internasional.” KOMPAS, 13 September 2001. “Blair Lihat Hubungan al-Qaeda dan Irak.” KOMPAS, 22 Januari 2003. “Bush Beri Kesaksian atas Serangan 11/9.” Media Indonesia, 30 April 2004. “Bush Panik, AS Bakal Lirik PBB.” Republika, 18 Maret 2004.

“Bush Says War on Terrorism is Succeeding.” The Jakarta Post, 05 Maret 2003. “Dua Tahun Teror “Nine-One-One.” Media Indonesia, 11 September 2003. “Irak dan Menguatnya Terorisme serta Radikalisme Global.” KOMPAS, 14

Desember 2003. “Ketika AS dengan Hegemoninya Menuai Teror.” KOMPAS, 15 November 2003. “Pemimpin AS Diharapkan Hati-hati soal Antiterorisme.” KOMPAS, 22

September 2001. “Richard Clarke Bersaksi: Bush Kacaukan Perang terhadap Terorisme.” Media

Indonesia, 26 Maret 2004. “The War on Terror.” The Jakarta Post, 20 November 2002. “U.S. Warns that al-Qaeda Network is Looking for “Soft Targets.” The Jakarta

Post, 06 November 2002. “War on Terrorism Must be Within Limits of the Law.” The Jakarta Post, 30

September 2002. Aminy, Aisyah. “Perang terhadap Terorisme.” Republika, 27 Agustus 2003. Amnesty International. “Perang AS Melawan Terorisme Lecehkan Hukum

Internasional.” KOMPAS, 02 Juni 2003. Baasir, Faisal. “Dunia dalam Perangkap AS.” Republika, 12 April 2003. Ghulam Dz, Rifma. “Kebijakan Antiterorisme Bush.” Republika, 31 Oktober

2003. Habu, Shuichi. “Sept. 11 One Year Later: Terror Aftermath Opens Cracks in the

West.” The Jakarta Post, 11 September 2002. Hasibuan, Bara. “Bush Menentang Dunia.” KOMPAS, 21 Desember 2003. Hussain, Mushahid. “Bush Reinventing “War on Terror” in Response to

Opposition.” The Jakarta Post, 14 Oktober 2003.

Kuncahyono, Trias. “Terorisme dan Ambisi Neo-Imperialisme AS.” KOMPAS, 11 September 2002.

Noer, Daliar. “Melongok Ulah Adikuasa AS.” Republika, 14 Februari 2003. Presse, Agence France. “U.S. Popularity in the Muslim World Falls Despite

Massive PR Campaign.” The Jakarta Post, 06 September 2003. Ratna, Myrna. “Bush, Irak dan Terorisme.” KOMPAS, 28 September 2003. Rumadi. “Terorisme dan Agresi AS ke Irak.” Media Indonesia, 21 Maret 2003. Sengupta, Arnab Neil. “America Losing the War of Ideas.” The Jakarta Post, 06

Oktober 2003. Sihbudi, Riza. “Teka-teki Tragedi 911.” Republika, 14 April 2004. Wirayuda, Hassan. “Sept. 11 Changed American Foreign Policy.” The Jakarta

Post, 11 Desember 2003.

Dokumen:

Homeland Security Council. 9/11 Five Years Later: Successes and Challenges. Washington: White House, 2006.

Homeland Security Council. Highlights of the Irak Strategy Review. Washington:

White House, 2007. Homeland Security Council. National Strategy for Homeland Security.

Washington: White House, 2007. Homeland Security Council. Strategy for Winning the War on Terror.

Washington: White House, 2006. Website

http//www.whitehouse.com http//www.wikipedia, the free encyclopedia.com http//www.thirdworldtraveler.com http//www.cdi.org http//www.washingtonpost.com http//www.dansargis.org http://www.archives.nouvelobs.com/

http://www.soaw.org http/www.americandiplomacy.org http://islamlib.com/id http//www.worldpublicopinion.org http//www.globalpolicy.org

imperialisme modern: studi terhadap...

Documents