implementasi peraturan gubernur no 18 tahun 2013 …repository.uinjambi.ac.id/1950/1/sip151921_ali...
TRANSCRIPT
IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NO 18 TAHUN 2013
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGANGKUTAN
BATUBARA
( STUDI KASUS DI KECAMATAN MUARA BULIAN, KAB. BATANGHARI )
SKRIPSI
Oleh :
ALI BASA LUBIS
SIP.151921
PEMBIMBING:
Dr. DEDEK KUSNADI. M.Si., MM
IRSYADUNNAS NOVERI. SH., MH
KOSENTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2019
2
MOTTO
Artinya:
148. dan kaum Musa, setelah kepergian Musa ke gunung Thur membuat dari
perhiasan-perhiasan (emas) mereka anak lembu yang bertubuh dan bersuara.
Apakah mereka tidak mengetahui bahwa anak lembu itu tidak dapat berbicara
dengan mereka dan tidak dapat (pula) menunjukkan jalan kepada mereka? mereka
menjadikannya (sebagai sembahan) dan mereka adalah orang-orang yang zalim.
PERSEMBAHAN
ٱلرحم ن ٱلرحيمبسم ٱلله
Karya Tulis Ilmiah ini penulis persembahkan khusus untuk ibunda tercinta
Rosma dan ayahanda tersayang Alirman Lubis yang telah bersabar, tulus dan
iklas membesarkan, membimbing, mendidik hingga dewasa, serta menyekolahkan
ananda sampai keperguruan tinggi ini. Kalianlah kekuatan untukku, yang menjadi
penyemangat di setiap langkah kakiku, yang rela membanting tulang tidak pernah
mengenal kata lelah demi sebuah cita-cita dan masa depan ananda. Tiada kata
yang seindah yang paling bermakna untuk disampaikan kecuali permohonan yang
amat sangat kepada Allah SWT agar mereka diberi balasan yang setimpal atas
segala pengorbanan mereka berikan untuk mendidik anak-anaknya sampai saat
ini.
Karya ilmiah ini juga penulis persembahkan kepada paman, bibi tercinta
Ali Imran Lubis, Sulhani Lubis, Harianto Tanjung, Fitriani Lubis dan adik-
adik yang saya cintai Rian Dika Lubis dan Rahmad Adi Aksa Lubis serta adik
tersayang Yolanda Pratiwi Situmeang dan juga kepada sahabat karib penulis
Anggi Syahputra Sihite, Habib Zarkasih Daulay, Rian Putra Pranata, Uut
Kusnawan, Hamdan, Ikhwanussalam, Al Amin dan Nurlina yang telah
memberikan dan dukungan dan motivasi dalam perjalanan kuliah ini. Terima
kasih kepada teman-teman yang telah banyak membatu saya dalam pembutan
karya ilmiah ini, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi
manusia lainnya. Aamiin.
Dengan mengucapkan alhamdulilah atas nikmat-nikmat yang telah
diberikan Allah SWT. Selangkah menuju rasa syukur. Saya berharap skripsi yang
tersaji menemani pembaca ini juga adalah rasa syukur saya kepada Allah SWT
atas nikmat iman, ruh, nikmat ilmu, akal sehat dan nikmat jasmani dan rohani
semoga Allah SWT memberika
n taufik dan hidayahnya selalu. Aamin.
ABSTRAK
Ali Basa Lubis; SIP.151921; Implementasi Pergub No.18 Tahun 2013 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara (Studi kasus di Kec.Muara Bulian,
Kab.Batanghari).
Skripsi ini bertujuan mengetahui dan melihat sejauh mana Implementasi Pergub
No.18 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan angkutan Batubara (Studi kasus di
Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari). Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu
Sejauh mana implementasi pergub no.18 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan
pengangkutan batubara di Kec. Muara Bulian, Kab. Batang hari. Apa Kendala
DISHUB dalam penerapan pergub no.18 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan
pengangkutan batubara terkait kapasitas/muatan dan jam operasional angkutan
batubara di Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari Dalam penyusunan skripsi ini
penulis mengunakan jenis penelitian kualilatif deskriptif, dan instrumen
pengumpulan data mengunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Adapun temuan dari penelitian ini yaitu Dinas perhubungan batang hari
melakukan Upaya Preventif berupa Memberikan sosialisasi Pergub No 18 Tahun
2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara. Upaya Represif
Penindakan dengan memberikan surat tilang. Dan adapun kendala yang di alami
dinas perhubungan batang hari dalam melaksanakan Pergub No 18 Tahun 2013
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara berupa Tidak ada
keterpaduan antara tiap kabupaten, Tidak Ada Jalur Khusus Untuk Pengangkutan
Batubara, Kurangnya kesadaran pelaku usaha batu bara .
Kata kunci : Implementasi Pergub, Batu Bara
KATA PENGANTAR
ٱلرحم ن ٱلرحيمسم ٱلله ب
Assalamu’alaikum, Wr,Wb.
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam
penulisan skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga
dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu tidak lupa pula
sholawat serta salam penulis sampaikan pada junjungan Nabi Muhammad SAW
yang telah memberi kita petunjuk dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang
terang benderang, sebagaimana yang kita rasakan saat ini, yang disinari iman dan
islam.
Skripsi ini berjudul “Implementasi Pergub No.18 Tahun 2013 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara (Study Kasus Di Kec. Muara Bulian,
Kab. Batanghari)” merupakan kajian mengenai Penerapan Peraturan Gubernur
tentang tata cara pelaksanaan pengangkutan batubara di Kec.Muara Bulian
Kab.Batanghari. Dalam hal ini penulis mencoba mengungkapkan peran
pemerintah Kabupaten Batanghari dalam mengatasi pengangkutan Batubara
(Studi Dinas Perhubungan Kab. Batanghari) dalam mewujudkan ketertiban dan
kenyamanan masyarakat dalam melintasi jalan umum di Kab. Batanghari.
Dalam penulisan skripsi ini penulis akui tidak sedikit hambatan dan
rintangan yang dilalui namun berkat dukungan dari berbagai pihak akhirnya
skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis berharap semoga dapat bermanfaat
khususnya bagi diri penulis dan umumnya bagi seluruh pembaca serta
memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, pemerintahan serta
bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang turut berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, dan penghargaan
yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:
1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
2. Bapak Dr. A. A. Miftah, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS
Jambi.
3. Bapak H. Hermanto Harun, Lc. M. HI,. Ph.D selaku Wakil Dekan I Fakultas
Syariah bidang Akademik dan Kelembagaan.
4. Ibu Dr. Rahmi Hidayati, M.HI selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah
bidang Administrasi Umum, Keuangan dan Perencanaan.
5. Ibu Dr. Yuliatin, M. HI selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah bidang
Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
6. Ibu Mustiah RH, S. Ag., M. Sy dan ibu Tri Endah Karya Lestiani, S. IP., M.
IP selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sayariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
7. Bapak Dr. Dedek Kusnadi. S.SOS., MSI selaku Dosen Pembimbing I yang
telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini
8. Bapak Irsyadunnas. SH., MH selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak
membantu dalam pembuatan skripsi ini.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen, staf, karyawan/i dilingkungan Fakultas
Syariah UIN Sulthan Thaha Ssaifuddin Jambi yang telah memberikan
pelayanan dan bantuan serta bimbingannya selama perkuliahan.
10. Pimpinan pustaka serta karyawan/i UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
11. Ibunda dan ayahanda tercinta yang senantiasa mendo’akan mendukung serta
memberi motivasi dalam skripsi ini, sehingga peneliti dapat menyelesaikan
skripsi ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan di jurusan ilmu pemerintahan dan UIN Sulthan
Thaha Saifuddin Jambi yang ikut serta memberikan perhatian dan partisipasi
dalam penulisan skripsi ini.
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari
kekurangan dan kekeliruan, baik dari segi teknis penulisan analisis maupun dalam
mengagungkan adanya tanggapan dan masukan berupa kritik dan saran dari
semua pihak demi kebaikan skripsi ini. Semoga apa yang diberikan tercatat
sebagai amal jariah disisi Allah SWT, dan memdapat pahala atau ganjaran yang
sepantasnya.
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
LEMBARAN PERNYATAAN ..................................................................... ii
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ........................................ iii
LEMBARAN PENGESAHAAN PANITIA ................................................. iv
MOTTO .......................................................................................................... v
PERSEMBAHAAN ........................................................................................ vi
ABSTRAK ...................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR .................................................................................... viii
DAFTAR ISI ................................................................................................... xi
DAFTAR SINGKATAN ................................................................................ xiii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ........................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ....................................................................................... 7
C. Tujuan dan kegunaan penelitian .................................................................. 7
D. Batasan masalah ......................................................................................... 8
E. Kerangka Teori ............................................................................................ 8
F. Tinjauan Pustaka ......................................................................................... 13
BAB II METODELOGI PENELITIAN
A. Tempat dan waktu penelitian .................................................................... 18
B. Pendakatan penelitian .................................................................................. 18
C. Jenis dan Sumber Data ................................................................................ 19
D. Instrumen Pengumpulan Data ..................................................................... 20
E. Teknik Analisis Data ................................................................................... 22
F. Sistematika penulisan ................................................................................. 23
BAB III GAMBARAN PENELITIAN
A. Historis ....................................................................................................... 25
B. Geografis .................................................................................................... 27
C. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kab. Batanghari ........................ 28
D. Sumber daya manusia di Dinas Perhubungan ............................................. 29
E. Visi dan Misi Dinas Perhubungan ............................................................... 30
BAB IV PEMBAHASAN
A. Implementasi Pergub No.18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengangkutan Batubara Di Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari .......... 34
B. Kendala DISHUB tentang tata cara pengangkutan batu bara terhadap pergub
No.18 tahun 2013 di Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari ....................... 49
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ................................................................................................. 60
B. Saran ............................................................................................................ 61
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE
DAFTAR SINGKATAN
DISHUB : Dinas Perhubungan
PERGUB : Peraturan Gubernur
KADIS : Kepala Dinas
KABID : Kepala Bidang
KASUBBAG : Kepala Sub Bagian
PERDA : Peraturan Daerah
OPD : Organisasi Perangkat Daerah
PERBUP : Peraturan Bupati
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Fenomena birokrasi di Indonesia telah lama muncul sejak masa prakolonial
yang secara periodik terus berkembang membentuk nilai-nilai kehidupan
birokratisasi khas Indonesia. Pemerintahan dengan segala perangkatnya menjadi
pilar utama penyelenggara negara semakin dihadapkan kepada kompleksitas
global. Peranannya harus mampu dan cermat serta proaktif mengakomodasi
segala bentuk perubahan. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena aparatur
berada pada posisi sebagai perumus dan penentu daya kebijakan, serta sebagai
pelaksana dari segala peraturan, melalui hierarki yang lebih tinggi sampai kepada
hierarki yang terendah.
Model kebijakan bermanfaat dan bahkan harus ada. Model kebijakan
merupakan penyederhana sistem masalah dengan membantu mengurangi
kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analisis kebijakan.
Demikian pula, model kebijakan dapat membantu membedakan hal-hal yang
esensial dan yang tidak esensial dari situasi masalah, mempertegas hubungan
diantara faktor atau variabel penting, dan membantu menjelaskan dan
memprediksikan konsekuensi dari pilihan kebijakan.1
1 Prof.Dr.Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan,
Implementasi, Cet Ke 4, Jakarta: Pt Bumi Aksara, Hlm. 34-41.
Menurut peraturan bupati (perbup) pasal 5 ( ayat 4) nomor 20 tahun 2013
tentang jadwal angkutan batubra melintas di wilayah Kabupaten Batanghari, boleh
melintas dari pukul 18:00-06.00 wib. Namun hingga sampai saat ini peraturan
tersebut tidak berjalan dengan baik.
Dikarenakan hingga saat ini, truk angkutan batubara masih ramai melintas
di kawasan kecamatan muara bulian pada siang hari. Padahal pemkab sudah
membuat suatu aturan jadwal lintas kecamatan muara bulian untuk truk batubara
hanya diperbolehkan melintas pada malam hari. Akan tetapi truk angkutan
batubara masih beraktivitas disiang hari tanpa menghiraukan aturan dari pemkab
Batanghari.
Aturan yang dikeluarkan pemkab, bahkan telah disepakati pihak
perusahaan. Akan tetapi truk angkutan batubara masih melintas di kecamatan
muara bulian pada siang hari, dampak dari melintasnya truk angkutan batubara
tersebut hingga saat ini banyak terjadinya kecelakaan, kemacetan dan kerusakan
di jalan umum. Dan bahkan tingkat kekhawatiran dan keresahan masyarakat
hingga saat ini masih cemas akan melintasnya truk angkutan batubara di siang
hari.
Berdasarkan hal ini truk angkutan batubara melintas di kecamatan muara
bulian itu disebabkan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah dalam hal
penindakan. Dan juga pihak terkait seperti DISHUB harus tegas dalam mengatasi
hal ini. Jika tidak adaanya penindakan dari pemerintah dan juga pihak terkait
seperti DISHUB akan berakibat fatal di kemudian hari karena tidak adanya suatu
pengawasan dari pemerintah dan juga DISHUB.
Dalam hal ini juga lama kelamaan angkutan truk batubara akan merajalela
karna tidak adanya pengawasan yang ketat dari pemerintah dan bahkan akan terus
melintas di siang hari. Dan bahkan kecelakaan, kemacetan dan kerusakan di jalan
umum masih akan berlanjut jika tidak ada penindakan dan pengawasan dari
pemerintah maupun dari DISHUB.
Penindakan dan pengawasan sangat perlu untuk dilakukan penerapannya
karena jika tidak di lakukan oleh pemerintah dalam hal ini DISHUB besar
kemungkinan akan ada terjadi suatu tindakan dari masyarakat yang akan
menimbulkan dampak kekecewaan masyarakat akan tidak terlaksananya perbup
tersebut dan juga tidak menutup kemungkinan hal hal yang tidak diinginkan pun
bisa terjadi.2
Dalam hal ini akan lebih baik jika adanya pengawasan seperti yang di
instruksikan presiden no.15 tahun 1983 tentang pedoman pelaksanaan
pengawasan, pengertiannya menjadi semakin mantap dan membaku, karena dalam
instruksi presiden ini istilah-istilah tersebut, dicantumkan dan di atur secara resmi,
meskipun tidak diberikan batasan atau pengertian otentiknya.
Seperti halnya dalam uraian berikut ini memilih sikap untuk lebih
mendasarkan tekanannya pada penggalian atau pencairan ke dalam lubuk
2 Https://Infojambi.Com/Pemkab-Batanghari-Mandul-Truk-Batubara-Masih-Melintas-Di-
Siang-Bolong/ Di Akses 18 Januari 2019, 15.15 Wib.
perbendaharaan bahasa indonesia dari terhap hal-hal yang dianggap sudah
membaku dan “tinggal mengambil” dari dalam literatur-literatur barat.
Pengawasan melekat dan pengawasan atasan langsung, yaitu dalam pasal 2
ayat (1) instruksi presiden No.15 Tahun 1983 menyebutkan bahwa pengawasan
terdiri dari:
a. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan/atasan langsung baik di tingkat
pusat maupun di tingkat daerah.
b. Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan.
Dengan adanya pengawasan terhadap pembuat kebijaksanaan, pejabat-
pejabat yang ada dilapangan atau aktor-aktor perorangan diluar badan
pemerintahan akan lebih terkontrol dengan adanya pengawasan tersebut dan juga
kita akan lebih paham kepada siapa program kebijaksanaan itu ditujukan.3
Sejak tahun 2009, masalah jalan sebagai dampak pengangkutan batubara ini
telah terjadi.paling tidak ada beberapa dampak yang muncul, antara lain:
a. Kondisi jalan yang rusak akibat kelebihan muatan dan tidak sesuai dengan
klasifikasi jalan yang ada di jambi.
b. Kerugian finansial pemerintah daerah yang harus mengeluarkan dana yang
besar untuk memperbaiki kondisi jalan yang rusak.
c. Banyak terjadi kecelakaan lalu lintas pada saat pengendara yang menghindari
jalan yang berlubang.
3 Ir.Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, Cet Ke 4, Jakarta: Sinar Grafika,
Hal 13-14
d. Adanya pondasi rumah warga yang turun beberapa meter karena angkutan
truk batubara melebihi kapasitas.
Menyikapi hal tersebut, pada tanggal 28 Desember 2012, disahkan
peraturan Daerah (perda) Provinsi jambi nomor 13 tahun 2012, tentang
pengaturan pengangkutan batu bara dalam provinsi jambi wajib melalui jalan
khusus atau jalur sungai. Kewajiban melalui jalan khusus harus siap selambat-
lambatnya januari 2014. Kebijakan ini memperlihatkan adanya tenggang waktu
satu tahun yang diberikan kepada pelaku usaha untuk membuat sendiri jalan
khusus pengangkutan batubara. Terlihat disini pihak pemerintah sudah
mengakomadir kebutuhan pelaku usaha dengan memberikam toleransi bagi
pelaku usaha untuk mempersiapkan jalan khusus agar tidak lagi melewati jalan
umum. Langkah ini diambil sebagai kesepakatan bersma antara pihak pemerintah
dan pelaku usaha pada saat mempersiapkan perda tersebut.
Sebagai regulasi tambahan, Pemerintah provinsi jambi pada bulan maret
2013 mengeluarkan Peraturan Gubernur (pergub) nomor 18 tahun 2013 tentang
tata cara pelaksanaan pengangkutan batubara yang didalam membentuk tim
terpadu (timdu) dalam rangka melakukan pembinaan, pengawasan, serta
penindakan. Tim ini terdiri dari unsur Dinas Perhubungan, Dinas ESDM, TNI,
POLRI, Satpol PP, dan unsur terkait lainnya. Setiap pelaku usaha yang melanggar
ketentuan jalan khusus dan jalur sungai dikenai sanksi administrasi berupa
pencabutan izin usaha pertambangan.
Kebijakan pemerintah provinsi ini tidak terlepas dari pemerintah
kabupaten/kota karena dalam perda itu diatur bahwa bupati dan walikota harus
membuat peraturan bupati (perbub) dan peraturan walikota (perwal) alur jalan
yang diperbolehkan dilalui batubara. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah
provinsi juga membutuhkan kebijakan pendukung di kabupaten/kota sehingga
kebijakan ini juga menyangkut hubungan antar level pemerintah
(intergovernmental relations).
Keadaan semakin problematis ketika warga masyarakat mulai bereaksi
warga masyarakat mulai bereaksi dengan melakukan aksi blokir jalan. Aksi ini
telah terjadi berulang kali di beberapa desa yang menjadi lintasan truk
pengangkutan batubara. Warga bereaksi karena jalan umum sebagai fasilitas
publik menjadi rusak, kenyamanan mereka terganggu, membahayakan
keselamatan warga setempat, dan karena ketidakpuasan atas penegakan Perdea.
Peristiwa terkini adalah aksi pemblokiran jalan oleh warga terjadi pada tanggal 11
maret 2014 di jalan Lingkar Selatan RT 28 kebun Bohok Kelurahan Lingkar
Selatan. 4
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengangkat masalah
ini menjadi objek kajian peneliti dalam bnetuk skripsi dengan judul
“Implementasi Pergub No.18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengangkutan Batu Bara (studi kasus di kec.muara bulian, kab.batanghari)
4 Ahmad Subhan, Jejaring Kebijakan Pengangkutan Batubara Di Provinsi Jambi Ditinjau
Dari Perspektif Good Governance, Hlm 2-3
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana implementasi pergub no.18 tahun 2013 tentang pelaksanaan
angkutan batubara di Kec. Muara Bulian, Kab. Batang hari?
2. Apa Kendala DISHUB dalam penerapan pergub no.18 tahun 2013 tentang
pelaksanaan angkutan batubara terkait kapasitas/muatan dan jam operasional
angkutan batubara di Kec.Muara Bulian, Kab.Batanghari?
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :
a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang implementasi pergub
no.18 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan pengangkutan batu bara
(Study kasus di Kec.Muara Bulian. Kab.Batanghari)
b. Untuk mengetahui bagaimana implementasi UU no.18 tahun 2013 tentang
tata cara pelaksanaan pengangkutan batubara.
2. Sedangkan kegunaan penelitian adalah :
a. Untuk memenuhi salah satu dalam memperoleh gelar sarjana strata satu
(S1) pada fakultas syariah jurusan Ilmu Pemerintahan.
b. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang peran serta upaya pemerintah
dalam meningkatkan kebijakan public.
c. Untuk membuka pola pikir serta menambah wawasan penulis dalam
menyusun karya ilmiah.
d. Untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang mendalam tentang
tata cara pelaksanaan pengagkutan batu bara di Kec.Muara Bulian.
Kab,Batanghari.
D. Batasan Masalah
Tujuan dari pembahasan masalah dalam penelitian ini adalah agar
pembahasannya lebih terfokus dan terarah dan tidak melebar ke pokok
pembahasan yang lain. Maka penulis perlu m embatasi masalah yang akan di teliti
yaitu Implementasi no.18 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengangkutan Batu Bara (study kasus di Kec.Muara Bulian. Kab,Batanghari)
Jambi tahun 2018-2019.
E. Kerangka Teori
1. Penngertian Kebijakan Publik
Kebijakan publik menurut Thomas Dye (1981:1) adalah apapun pilihan
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Dalam hal ini konsepnya
sangat luas karena kebijakan publik mencakup seseatu yang tidak dilakukan
pemerintah disamping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah
menghadapi suatu masalah publik. Sebagai contoh, ketika pemerintah mengetahui
bahwa ada jalan yang rusak dan dia tidak membuat kebijakan untuk
memperbaikinya, berarti pemerintah sudah mengambil kebijakan. Defenisi
kebijakan publik dari Thomas Dye tersebut mengandung makna bahwa (1)
kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta,
(2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak
dilakukan oleh badan pemerintah. Kebijakan pemerintah untuk tidak membuat
program baru atau tetap pada satus quo, misalnya tidak menunaikan pajak adalah
sebuah kebijakan publik.5
James E. Anderson mendefenisikan kebijakan publik sebagai kebijakan
yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari
bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar
pemerintah.
Harrold Laswell dan Abraham Kaplan berpendapat bahwa kebijakan publik
hendaknya berisi tujuan, nilai-nilai, praktik-praktik sosial yang ada di dalam
masyarakat. Ini berarti kebjakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-
nilai dan praktik-praktik sosial yang ada di dalam masyarakat, maka kebijakan
publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya,
suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-
praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.6
Rian Nugroho menyatakan bahwa kebijakan publik terdiri dari dua konsep
dasar: kebijakan dan publik yang dapat diartikan sebagai:
Pertama, kebijakan adalah keputusan pemerintah yang dibuat oleh seseorang
yang memegang kekuasaan baik formal maupun informal. Kedua, publik adalah
masyarakat umum, rakyat, atau pemegang saham. Publik adalah bagian dari tim
yang terkait dengan isu-isu khusus. Publik juga merupakan suatu lingkungan
5 Novendra Hidayat, Implementasi Kebijakan Pasca Tambang Di Kota Sawalunto, Hlm 6
6 Novendra Hidayat, Implentasi Kebijakan Pasca Tambang Di Kota Sawahlunto, Hlm 6-7
dimana orang-orang menjadi warga negara, suatu ruang dimana warga negara
berinteraksi, dimana warga rakyat dan negara berada.7
1) Pengertian Implementasi
Implementasi kebijakan publik, merupakan proses mendapatkan sumber
daya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan.
Implementasi tidak kurang dari suatu tahapan dari suatu kebijakan yang paling
tidak, memerlukan dua macam tindakan yang berurutan. Pertama, merumuskan
tindakan yang akan dilakukan, kedua, melaksanakan tindakan yang telah
dirumuskan.
Van Meter dan Van Horn dalam Widodo juga menguraikan batasan
implementasi sebagai kebijakan yang menekankan pada suatu tindakan-tindakan,
baik yang dilakukan oleh pihak pemerintah maupun individu (atau kelompok)
swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah diterapkan
dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini, pada suatu
saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola
operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan
baik yang besar maupun yang kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan
kebijakan tertentu.
Mazmanian dan Sabatier menjelaskan makna implementasi dengan
mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu
7 Yohanes Mangara Uli Simarmata, Implementasi Kebijakan Pelanggaran Dan
Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak Di Kota Bandung, (2015)
Hlm 5-6
program dinyatakan berlaku atau dirumuskan dan mencakup baik usaha-usaha
untuk mengaministrasikannya maupun menimbulkan dampak nyata pada
masyarakat atau kejadian-kejadian. Defenisi ini menekankan tidak hanya
melibatkan perilaku badan-badan administrasi yang bertanggung jawab untuk
melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran,
tetapi juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang
langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada
akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang diharapkan (intended) maupun
yang tidak diharapkan (unintended) dari program.8
Implementasi menurut Jeffery Prassman dan Aaron Wildavsky menurut
mereka, implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut:
untuk menjalankan kebijakan (to carry out) untuk memenuhi janji-janji
sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (to fulfill), untuk
menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (to
produce), untuk menyelesaikan misi yang harus mewujudkan dalam tujuan
kebijakan (to complete). Jadi implementasi intinya adalah kegiatan untuk
mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilaksanakan
oleh para implemator kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya
untuk mewujudkan tujuan kebijakan diharapan akan muncul manakala (policy
8 M. Fahturrahman, Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik,
Vol 2, No 2, (2016) Hlm 15-18
output) dapat diterima dan dimanpaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran
sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan. 9
Pergub No 18 Tahun 2013 menyebutkan bahwa “Tata cara pelaksanaan
pengangkutan batubara. Adapun yang melatar belakangi lahirnya Pergub No 18
Tahun 2013 adalah Tingginya intensitas pengangkutan batubara melalui jalan
umum di Provinsi Jambi yang berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan
masyarakat beik sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban umum maka
perlu dilakukan pengaturan terhadap aktivitas pengangkutan batubara.
Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat dan
pelaku usaha agar terbangun harmonisasi antar pemangku kepentingan sebagai
satu kesatuan yang di arahkan untuk percepatan pembangunan di daerah.
Peraturan daerah ini ditetapkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan
dengan penggunaan jalan umum tertentu dan jalur sungai dalam pengangkutan
batubara yang dipandang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang
timbul dengan tingginya intensitas pengangkutan batubara secara berkeadilan.
Dengan demikian diharapkan dapat dihindari nya berbagai dampak negatif, baik
terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa, angkutan orang serta keselamatan
pengguna jalan, ataupun potensi timbulnya konflik antara masyarakat dengan
pelaku usaha.
9 Purwoto A Erman, Implemetasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia,
(Yogyakarta:Gava Media, 2012), Hlm.20
Bahwa penertiban Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Pengaturan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi yang diikuti dengan
penertiban petunjuk pelaksanaan dalam Peraturan Gubernur talah di lakukan
pebahasan dan pengkajian yang cukup mendalam serta melakukan survey study
banding ke daerah lain diluar Provinsi Jambi yang memiliki persoalan hampir
sama dan telah menerapkan regulasi pengaturannya seperti yang dilakukan
Provinsi Jambi.
F. Tinjauan Pustaka
Diantara langka penting peneliti dalam memulai aktivitas penelitian adalah
melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran penelitian terleih dahulu yang
memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan permasalahan penelitian
yang diangkat.10
Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Rizky Arie Kurniawan “ Dampak
Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit
Camang Bandar Lampung “.
Skripsi ini memaparkan kebijakan perizinan
pertambangan di bukit camang, dan untuk mengetahui dampak kebijakan
perizinan dan perumahaan dan aktivitas pertambangan terhadap kerusakan
lingkungan dilihat dari aspek ekonomi politik. Hasil penelitian mengungkapkan
fakta penelitian bahwa masalah pertambangan sangat erat kaitannya dengan
pembagian kewenangan antara pemerintah (Pusat, Provinsi, dan kabupaten/kota).
Pada kasus pertambangan di bukit camang di temukan fakta bahwa pertambangan
10
Sayuti Una (Ed), Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi Cetakan Kedua),(Jambi Fakultas
Syariah Dan Syariah Press), Hlm.26.
di bukit camang tidak memiliki izin namun terus beroperasi selama berpuluh-
puluh tahun.11
Penelitian ini berbeda dengan yang akan di teliti penyusun karena peneliti
tersebut memaparkan Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap
Kerusakan Lingkungan Bukit Camang di Bandar Lampung, sedangkan penyusun
membahas “Implementasi Pegub No 18 Tahun 2013 tentang Pengangkutan
Batubara dan Lalu Lintas di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari”.
Penyusun lebih fokus pada implementasi yang dilakukan oleh DISHUB Batanghai
terhadap Pergub No 18 Tahun 2013 Di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten
Batanghari. Serta penyusun menggunakan pendekatan penelitian kualitatif
deskriptif.
Selanjutnya Skripsi yang disusun oleh Melawati Puspita Dewi “ Analisis
Ekspor Batubara Indonesia” skripsi ini memaparkan tentang Analisis ekspor
batubara Indonesia, dilatarbelakangi karena batubara merupakan komoditi
unggulan yang bernilai ekonomis di Indonesia. Penelitian ini bertujuan
mengetahui variabel harga batubara, Gross Domestic product (GDP) total Negara
tujuan ekspor batubara dan nilai tukar apakah berpengaruh terhadap volume
ekspor batubara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
yang diperoleh dari web resmi badan pusat statistik dan web resmi world bank. 12
11
Risky Arie Kurniawan, “Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan Terhadap Kerusakan
Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung”, Skripsi Fakultas Sosial Dan Politik, Universitas
Lampung. 12
Dewi M. Puspita “Analisis Batubara Indonesia” Jurnal Fakultas Ekonomi, Universitas
Islam Indonesia
Penelitian ini berbeda dengan yang akan di teliti penyusun karena peneliti
tersebut memaparkan Analisis ekspor batubara indonesia, sedangkan penyusun
membahas “Implementasi Pegub No 18 Tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan
Pengangkutan Batubara di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari”.
Penyusun lebih fokus pada implementasi yang dilakukan oleh DISHUB Batanghai
terhadap Pergub No 18 Tahun 2013 Di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten
Batanghari. Serta penyusun menggunakan pendekatan penelitian kualitatif
deskriptif.
Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Ika Astuti “Pengawasan Pemerintah
Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang Pemilik Izin Usaha
Pertambangan Di Desa Mengilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep”
penelitian ini bertujuan untuk mengetahuipengawasan pelaksanaan kewajiban
pascatambang pemilik izin usaha pertambang dan untuk mengetahui faktor-faktor
yang menghambat dalam pengawasan pemerintah terhadap pelaksaan kewajiban
pasca tambang pemilik izin usaha pertambangan. Penelitian ini dilakukan provinsi
sulawesi selatan dengan objek penelitian adalah dinar energi dan sumber daya
mineral Provinsi Sulawesi Selatan dan masyarakat disekitar tambang. Penelitian
ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber pada
lokasi penelitian yang kompeten dan relevan dengan topik penelitian lalu
melakukan observasi terhadap pengawasan pemerintah terhadap pelaksanaan
kewajiban pascatambang pemilik izin usaha pertambangan. Pendekatan yang
dilakukan adalah desriptif kualitatif dengan mengurai, menjelaskan, dan
menggambarkan sesuai dengan permasalahan dari hasil penelitian. 13
Penelitian ini berbeda dengan yang akan di teliti penyusun karena peneliti
tersebut memaparkan Pengawasan pemerintah terhadap pelaksaan kewajiban
pasca tambang pemilik izin usaha pertambangan, sedangkan penyusun membahas
“Implementasi Pegub No 18 Tahun 2013 Tentang Pengangkutan Batubara Dan
Lalu Lintas Di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari”. Penyusun lebih
fokus pada implementasi yang dilakukan oleh DISHUB Batanghai Terhadap
Pergub No 18 Tahun 2013 Di Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari.
Serta penyusun menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, disini
penyusun terfokus pada penerapan Peraturan Pergub No.18 Tahun 2013 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara.
Dalam hal ini Banyak nya pengendara sopir truk batubara yang melanggar
Peraturan Gubernur yang mana para pengendara sopir truk Batubara lalu lalang di
jalan umum dalam saat pada tidak waktunya, yang mana akibat para pengendara
sopir truk batubara melintasi jalan umum pada tidak waktu nya banyak
masyarakat yang mengeluh dan resah akibat ulah para supir truk batubara,
Peraturan Gubernur No.18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengangkutan Batubara seakan di kakangi dan tidak dihiraukan oleh para
13
Astuti Ika “Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Pascatambang
Pemilik Izin Usaha Pertambangan Di Desa Mangilu, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep”
Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
pengendara sopir truk batubara, dan juga mengakibat kerusakan dan resah nya
masyarakat akibat ulah para pengedara sopir truk batubara yang mana antara lain :
1. Banyak nya debu dijalan dan banyak nya serpihan batubara yang
berhamburan dijalanan.
2. Kerusakan dijalan umum yang mengakibatkan jalan berlubang.
3. Kerasahan masyarakat akan ketidak nyamanan akibat para sopir truk
batubara.
31
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Penentuan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempersempit ruang
lingkup penelitian sehingga penelitian yang akan dilakukan diharapkan akan lebih
mendalam. Penelitian ini dilaksanankan di wilayah Kabupaten Batang Hari, dan di
kantor Dishub Batang hari.
2. Waktu Penelitian
Karena mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan pikiran pada peneliti maka
penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu dari bulan Februari sampai dengan
Maret 2019.
B. Pendekatan Peelitian
Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam
tentangucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu,
kelompok , masyarakan, organisasi tertentu dalam suatu konteks setting tertentu yang
dikaji dari sudut pandang yang utuh, konprehensif dan holistic.14
Adapun bentuk yang digunakan oleh penulis dalam penelitianini dengan
menggunakan penelitian kualitatif deskriptif (yuridis empiris) berupa penulisan,
14
Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relations & Komunikasi, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,
2006) Hlm. 213.
penelitian untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena mengenai penegakan
hukum terhadap para supir truk angkutan Batu bara yang tidak melaksanakan
peraturan dalam Pergub No.18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengangkutan Batu bara. Penelitian deskriptif adalah memberikan predikat kepada
variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya. Predikat yang diberikan
tersebut dalam bentuk peringkat yang sebanding dengan atau dasar kondisi yang
diinginkan. Dengan metode deskriptif ini diharapkan dapat memberikan gambaran
dan informasi yang jelas, tentang Implementasi Pergub No.18 tahun 2013 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batu bara (Study Kasus Di Kec.Muara bulian,
Kab.Batanghari).
C. Jenis Dan Sumber Data
1. Jenis Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis sumber data yaitu:
a. Data Primer
Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang
diperoleh secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian atau
keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, Data primer tidak
diperoleh melalui sumber peraturan atau pihak kedua dan seterusnya.
Dalam penelitian ini, data primernya diperoleh secara langsung di ambil penulis
dilapangan, seperti berikut:
Data Primer dari penelitian ini adalah data yang berkenaan bagaimana
Implementasi Pergub No.18 tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengangkutan Batu bara (Study Kasus Di Kec.Muara Bulian, Kab.Batang Hari)
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang di peroleh secara
tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini di peroleh dengan cara
mengutip dari sumber lain baik itu berupa lisan maupun tulisan.
Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Sumber data disesuaikan
dengan instrumen pengumpulan data yang digunakan.15
Penelitian ini adalah
penelitian lapangan melalui pendekatan diskriptif kualitatif dengan mengumpulkan
data-data yang bersumber dari informasi-informasi dari hasil di lapangan.
D. Intrumen Pengumpulan Data
Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:
1. Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik,
tidak hanya berkomunikasi dan terbatas pada manusia, tetapi juga obyek-obyek lain.
Peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap
fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pelaksanaan pengangkutan batu bara
15
Sayuti Una (Ed), Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi Cetakan Kedua), (Jambi: Fakultas Syari’ah Dan Syariah Press, 2014) Hlm. 35
di Kabupaten Batang Hari dan selain mencatat dan mengamati peneliti juga
mengabdikan momen tersebut dalam bentuk foto-foto.
2. Wawancara
Metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data
atau keterangan lisan dari seseorang yang disebut responden melalui suatu
percakapan sistemattis dan terorganisasi. Karena itu, wawancara merupakan
percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh
peneliti sebagai pewawancara (interviewer) dengan sejumlah orang yang sebagai
responden atau yang diwawancarai (interviewer) untuk mendapatkan sejumlah
informasi yang berhubungan dengan masalah yang teliti. Adapun wawancara yang
dilakukan sebagai berikut:
3. Dokumentasi
Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan metode dokumentasi atau
kepustakaan untuk memperkuat kebenaran data yang akan dianalisis. Metode
dokumentasi adalah metode atau teknik pengumpulan data dari dokumen resmi
internal berupa catatan manuskrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan
sebagainya.16
E. Teknik Analisis Data
16
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), Hlm. 239.
Secara teknis, analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berdasarkan
analisis interaktif sebagaimana dikemukakan oleh miles dan Huberman. Analisis
tersebut terdiri dari tiga kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu; a. Reduksi data (data
reduction), b. Penyajian data (data display), c. Penarikan kesimpulan (conclution). 17
1. Reduksi Data
Melalui pengamatan lapangan dan wawancara ditemukan data yang sedemikian
banyak dan kompleks serta campur aduk, maka langkah yang perlu diambil adalah
mereduksi data. Reduksi data adalah aktifitas peneliti dalam memilih dan memilah
data yang di anggap relevan untuk disajikan. Menurut miles dan Huberman, “ Data
reduction refers to the process of selecting, focusing, simpliying, abstracting, and
transforming the „raw‟ data that appearin written up fieldnole”. Proses pemilihan
data memfokuskan pada informasi yang mengarah untuk pemecahan masalah,
pemaknaan, dan penemuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kegiatan ini akan
berlangsung sejak awal sampai akhir penelitian.
2. Penyajian Data
Data disajikan secara sistematin, agar lebih mudah difahami tentang hubungan
antara bagian yang berkenaan dengan tradisi keberagamaan dan aktifitas. Menurut
Miles dan Huberman, “we define a „display‟ as an organized assembly of information
that permis conclution drawing and action taking”. Bentuk penyajian data lebih
17
Sayuti Una (Ed), Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi Cetakan Kedua), (Jambi: Fakultas Syari’ah Dan Syariah Press, 2014) Hlm. 35
banyak berupa narasi yaitu pengingkapan secara tertulis, tujuannya adalah untuk
mempermudah mengikutikronologis alur peristiwa, sehingga dapat terungkap apa
sebenarnya terjadi di balik penelitian tersebut. 18
3. Penarikan Kesimpulan
Menarik kesimpulan merupakan bagian dari penelitian sebagai konfigurasi
yang utuh. Kesimpulan atau variabel dilakukan selama penelitian berlangsung.19
F. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini, penulis mencantumkan sistematika penelitian guna
mempermudah bagi pembaca di antaranya sebagai berikut:
BAB I Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang, rumusan masalah, tujuan
dan kegunaan peneliti, batasan masalah, kerangka teori dan tinjauan pustaka.
BAB II Merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang di
dalamnya membahas tentang tempat dan waktu penelitian, pendekatan penelitian,
jenis dan sumber data, teknik analisis data, dan serta sistematika penulis.
BAB III Merupakan bab yang membuat gambaran umum lokasi penelitian yang
di dalam nya membahas tentang histori dan geografis, struktur organisasi dinas
18
Sayuti Una (Ed), Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi Cetakan Kedua), (Jambi: Fakultas Syari’ah Dan Syariah Press, 2014) Hlm. 35
19 Sayuti Una (Ed), Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi Cetakan Kedua), (Jambi: Fakultas
Syari’ah Dan Syariah Press, 2014) Hlm. 182
perhubungan kabupaten batanghari, sumber daya manusia di dinas perhubungan
batang hari, visi dan misi dinas perhubungan batanghari.
BAB IV Pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang ada di dalam
penelitian ini. Implementasi Pergub No.18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengangkutan Batubara Di Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari,
Kendala DISHUB tentang tata cara pengangkutan batu bara terhadap pergub No.18
tahun 2013 di Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari
BAB V Penutub yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran.
38
BAB III
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Historis Dan Geografis
1. Historis
Kabupaten Batang Hari adalah salah satu Kabupaten dibagian timur provinsi
Jambi, Indonesia. Ibukotanya ialah Muara bulian. Kabupaten ini adalah salah satu
kabupaten yang paling tinggi tingkat laju pertumbuhan penduduknya, setelah
kabupaten Merangin. Kabupaten Batang Hari terbentuk pada tanggal 1 Desember
1948 melalui peraturan komisaris pemerintah pusat di Bukit Tinggi Nomor
81/Kom/U, tanggal 30 November 1948 dengan pusat pemerintahannya di Kota
Jambi. Pada tahun 1963, pusat pemerintahan daerah ini dipindahkan ke Kenali
Asa, 10 km dari kota jambi. Kemudian pada tahun 1979, berdasarkan peraturan
pemerintah Nomor 12 tahun 1979, ibu kota kabupaten yang terkenal akan hasil
tambang ini pindah dari Kenali Asam ke Muara Bulian, 64 km dari kota jambi
saat ini.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3
Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Dinas Perhubungan Terdiri Dari:
1) Kepala Dinas
2) Sekretariat, Terdiri Dari:
a. Subbagian Umum Dan Aset
b. Subbagian Kepegawaian
c. Subbagian Keuangan.
3) Bidang Perencanaan, Terdiri Dari:
a. Seksi Penyusunan Program
b. Seksi Perencanaan Teknik
c. Seksi Evaluasi Dan Pelaporan
4. Bidang Lalu Lintas, Terdiri Dari:
a. Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas
b. Seksi Operasi Dan Pengawasan
c. Seksi Keselamatan Dan Perparkiran.
5. Bidang Angkutan, Terdiri Dari:
a. Seksi Angkutan Orang Dan Barang
b. Seksi Angkutan Khusus
c. Seksi Angkutan Sungai
6. Bidang Teknik Sarana Dan Prasarana Terdiri Dari:
a. Seksi Teknik Dan Perbengkelan
b. Seksi Pos Dan Telekomunikasi
c. Seksi Sarana Dan Prasarana
7. Kelompok Jabatan Fungsional.20
20
Pasal 1 Ayat (4)
B. Geografis
Kabupaten Batanghari terletak di bagian tengan Provinsi Jambi dengan luas
wilayah 5.180,83km2. Kabupaten Batnghari secara geografis terletak pada posisi
1015
’ lintang selatan sampai dengan 2
02 lintang selatan dan diantara 102
030
’ bujur
timur menjadi 104030
’. Dalam lingkup Provinsi letak Kabupaten Batanghari
berada di wilayah bagian tengah Provinsi dan merupakan Daerah perbukitan.
Didasarkan pada lokasi geografis yang berbatasan dengan Kabupaten Batanghari :
1. Sisi Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Sisi Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sorolangun dan Provinsi
Sumatera selatan.
3. Sisi Timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tebo.
Jalan lintas di Kabupaten Batanghari adalah jalan lintas yang dua jalur di
lalui truk angkutan batubara. Pertama, jalan lintas tengah yaitu truk batubara dari
Kabupaten Tebo dan Bungo melewati jalan lintas tersebut. Kedua, jalan lintas
timur yaitu truk angkutan batubara dari Kabupaten Sorolangun dan Kabupaten
Merangin yang melintasi jalur tersebut.
B. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari 21
Kepala dinas
Syopyan, SH
Penjabat Fungsional
21
Dokumetasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari
Sekretaris
Kasubag Perencanaan
Dan Keuangan
Kurniawan, SE
Kasubag Umum Dan
Kepegawaian
Matjuner, SH
Kepala Bidang Penataan Lalu
Lintas
Dwi Wasto Asmi, S.IP
Kepala bidang keselamatan lalu
lintas
Maryadi
Kepala Moda Transportasi
Sulastri, SE
Kepala Seksi Manajemen Dan
Rekayasa Lalu Lintas
Sutrisno,SE
Kepala seksi audit dan infeksi
keselamatan LLAJ
Hera Hora Jaya, SH
Kepala Seksi Angkatan Darat
M. Rusli, S.Pdi
Kapala seksi angkutan sungai
Suratni, S.P
Kepala Seksi Oprasional Lalu
Lintas
Rozulan, SE
Kepala Seksi Penataan Dan
Pengawasan Parkir
R. April roni, S. SE
Kepala seksi penyediaan perlengkapan jalan dan
sungai
Neneng suyani, SE
Kepala seksi Pengujian kendaraan
bermotor
Abri.R, S.Pd Kepala seksi sarana dan
prasarana angkutan darat dan
sungai
Muhammad Nur, S.Ag.,M.Pd.I
C. Sumber daya manusia di dinas perhubungan kabupaten batang hari
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dinas perhubungan kabupaten batang
hari dibantu oleh 45 orang pegawai, adapun pegawai tersebut yaitu:
Tabel 122
22
Dokumetasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari
No Nama
24 Boyke s.o. Nainggolan. SH
25 Husni Anwar
26 Ahmadul Khoiri
27 R.April Roni. S.SE
28 Ersuandi
29 Deni Iskandar. SE
30 Tri Karya Widyawati. S.pd
31 Muhammad Makki
32 Ide Sopari
33 Maryadi
34 Abri. R, S.PD
35 Hera Orba Jaya, SH
36 Ahmad Sobri
37 Rafli Arif
38 Restu Anggara Batubara
39 Neneng Suryani. SE
40 Sulastri. SE
41 M.Rusli. S.Pd.I
42 Suratni, SP
43 Hendri Syahputra
44 MuhammadNur,S.Ag.,M.Pd.I
45 M.Bachrul Ulum. SE
No Nama
1 Syopyan. SH
2 H.Bakhtiar. SP
3 Mat juner. SH
4 M. Hafiz, S, SE
5 Asep Syaifudin, S.KOM
6 Tazlim
7 Irwan Satria
8 Kurniawan. SE
9 Yuliana
10 Sarwoto. SE
11 M. Sapi’i. SE
12 KMS. Andi Zaidan
13 Rio Arnes
14 Dwi Wasto Asmi. S.IP
15 Rozulan. SE
16 Subur
17 Marjoni. S.Pd
18 Hasan Basri
19 Pauzan
20 Yahya
21 Sutrisno. SE
22 Muhsin. SH
23 M.Saihu. SE
D. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kab Batanghari
1. visi
“Mewujudkan transportasi yang handal aman dan nyaman”.
2. Misi
1. Mendorong masyarakat pengguna jalan dan sungai untuk berlaku lintas
tertib, teratur, aman dan nyaman.
2. Membangun dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana
khusus bidang perparkiran, terminal, pengujian kendaraan bermotor dan
pengendalian standar mutu perbengkelan.
3. Melayani perencanaan umum, keungan dan pengembangan SDM dalam
rangka pencapaian pelaksanaan kegiatan.23
3. Sasaran yang hendak dicapai di Dinas Perhubungan Kab Batanghari adalah:
1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas di jalan.
2. Tersedianya fasilitas pendukung di jalan.
3. Tersedianya fasilitas pendukung lalu lintas di sungai.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas di
sungai.
5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.24
4. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari
23
Dokumentasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun 2019 24
Dokumentasi Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari Tahun 2019
Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas dalam menyelenggarakan
fungsi:
1. Pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan Dan bahan–bahan lainnya yang
berhubungan dengan tugas–tugas Dinas Perhubungan
2. Pemberian tugas dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja kepada bawahan
3. Pelaksanaan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta
memberikan administratif kepada seluruh perangkat daerah, perangkat
wilayah administratif dan instansi vertikal.
4. Pengokordinasian kegiatan yang berhubungan dengan kewenangan otonomi
daerah dibidang perhubungan
5. Perumusan bahan kebijaksanaan penyusunan program, petunjuk teknis serta
penyelenggaraan tugas.
6. Penyusunan bahan dan koordinasi peraturan perundang–undangan yang
berhubungan dengan kebijakan pembangunan dibidang perhubungan sesuai
dengan peraturan dan Perundang–Undangan yang berlaku.
7. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/unit kerja yang terkait maupun
dengan pejabat bawahan dibidang perhubungan.
8. Pelaksanaan perencanaan dan pengendalian operasional dibidang tugasnya.
9. Pelaksanaan urusan administrasi dan ketatausahaan dibidang tugasnya dalam
lingkungan Dinas Perhubungan.
10. Pemberian bimbingan, pengarahan, petunjuk teknis dan melakukan
pengawasan dibidang tugasnya kepada bawahan.
11. Pemberian pertimbangan dan saran kepada Bupati dibidang tugasnya.
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.25
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7,
Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
1. penyiapan bahan–bahan rumusan rencana kebijakan ketata usahaan Dinas
Perhubungan.
2. pelaksanaan analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan
fasilitas Dinas Perhubungan.
3. penyiapan materi/bahan– bahan rancangan peraturan serta menghimpun
peraturan perundang–undangan yang berhubungan dengan tugas
4. pelaksanaan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan
5. pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis dibidang tugas kepada
bawahan.
6. pelaksanaan urusan kepegawaian.
7. pelaksanaan urusan rumah tangga, urusan perlengkapan dan administrasi
perjalanan dinas dan pelaksanaan administrsi persuratan dan kearsipan.
25
Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Pasal 3-4.
47
BAB IV
PEMBAHASAN
A. Bagaimana Implementasi Pergub No.18 Tahun 2013 Tentang
Pelaksanaan angkutan Batubara Di Kec. Muara Bulian, Kab. Batang
Hari
Tingginya intensitas pengangkutan batubara melalui jalan umum di provinsi
Jambi sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat baik
sosial, budaya, ekonomi, keamanan dan ketertiban umun maka perlu dilakukan
pengaturan terhadap aktivitas pengangkutan batubara.
Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat dan
pelaku usaha agar terbangun harmonisasi antar pemangku kepentingan sebagai
satu kesatuan yang diarahkan untuk percepatan pembangunan di daerah.
Peraturan Daerah ini ditetapkan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan
dengan penggunaan jalan umum tertentu dan jalur sungai dalam pengangkutan
batubara yang dipandang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang
timbul dengan tingginya intensitas pengangkutan batubara secara berkeadilan.
Dengan demikian diharapkan dapat dihindarinya sebagai dampak negatif, baik
terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa, angkutan orang serta kesalamatan
pengguna jalan, ataupun potensi timbulnya konflik antara masyarakat dengan
pelaku usaha.
Bahwa penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata
Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara Dalam Provinsi Jambi yang diikuti
dengan Penerbitan Petunjuk Pelaksana Dalam Peraturan Gubernur telah dilakukan
survey study banding ke daerah lain diluar Provinsi Jambi yang memiliki
persoalan hampir sama dan telah menerapkan regulasi pengaturannya seperti yang
dilakukan Provinsi Jambi.
Implementasi Pergub No.18 Tahun 2013 Pasal 3 Ayat 02 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengangkutan Batubara Di Kec. Muara Bulian, Kab. Batang Hari
yang dilakukan oleh pihak DISHUB Batang Hari, berikut hasil wawancaranya:
Wawancara dengan bapak Dwi Wasto Asmi, S.IP selaku Kepala Bidang
penataan Lalu Lintas Dishub Batang Hari mengatakan bahwa,Implementasi
pelaksanaan pengangkutan batu bara:
“Implementasi yang kami lakukan dengan cara teguran kepada pengendara
yang memiliki keadaan mobil yang rusak dengan melakukan pemberhentian
disetiap pos dishub, yang dimaksud kendaraan ialah kendaraan yang jenis
dan muatan sesuai dengan kelas jalan dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan meminta setiap pengendara untuk menutup bak
mobil dengan terpal supaya material batubara tidak berjatuhan serta
mengganggu pengendara lain yang menggunakan jalan26
.”
Wawancara dengan bapak Rozulan, S.E selaku Kepala Seksi Operasional
Lalu Lintas DISHUB mengatakan bahwa, implementasi tentang tataa
pngangkutan batu bara
“Untuk Implementasi dari pihak dishub, kami melakukan sosialisasi kepada
supir truk agar mereka mematuhi pergub yang berlaku seperti keadaan
mobil yang kurang baik/rusak dengan melakukan pemberhentian disetiap
pos dishub. Jika para supir-supir truk melanggar peraturan yang berlaku
26
Wawancara Dengan Dwi Wasto Asmi, Kabid Penataan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Batanghari 12 Maret 2019
maka kami akan bertindak dengan cara memberikan teguran kepada setiap
supir truk yang melanggar pergub yang berlaku27
.”
Wawancara dengan bapak M. Rusli, S.Pd.I selaku Kepala Seksi Angkutan
Darat DISHUB mengatakan bahwa, implementasi tentang tata cara pelaksanaan
pengangkutan batu bara
“Implementasi kami agar pengendara supir truk memahami dan
menjalankan peraturan tersebut karena betapa penting nya bagi para setiap
pengendara supir truk jika menjalankan peraturan dengan sangat baik dan
alangkah baik nya bisa patuh menjalan peraturan tersebut. Dan untuk
mengimplementasikan pergub tersebut kami bekerja sama dengan pihak
kepolisian supaya disaat para penendara supir truk melakukan pelanggaran
seperti tidak ada nya sim atau stnk supir truk tersebut, maka para supir truk
tersebut harus diberikan denda seperti penilangan, supaya pengendara supir
truk yang bermasalah harus mendapatkan hukuman yang setimpal28
.”
Jadi, hasil dari wawancara oleh Dishub Batanghari dapat disimpulkan
bahwa implementasi yang dilakukan oleh dishub Batanghari dalam bentuk refresif
yaitu dengan melakukan penindakan ke pengendara batu bara. Sedangkan
preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi ke pengendara batu bara di Batang
Hari.
1. Upaya Preventif
Upaya preventif (Pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk
mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan
terjadi gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (Stabilitas Umum).
Tindakan preventif ini merupakan usaha yang lebih baik dari pada
membasmi setelah terjadinya suatu tindakan melanggar peraturan. Mencegah
27
Wawancara Dengan Rozulan, Kepala Seksi Operasional Lalu Lintas Dinas Perhubungan Batanghari 28
Wawancara Dengan M. Rusli, Kabid Angkutan Darat Dinas Perhubungan Batanghari
lebih baik dari pada membiarkan pengendara truk lalu lalang melintasi jalan yang
bukan seharus nya mereka lewati.
Penerapan dengan Preventif yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan batang
hari adalah dengan mengadakan sosialisasi. Adapun bentuk-bentuk sosialisasi
yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan batang hari yaitu:
a) Memberikan sosialisasi Pergub No 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengangkutan Batubara.
b) Mengadakan diskusi publik Pergub No 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengangkutan Batubara.
c) Memberikan sosialisasi Pergub No 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengangkutan Batubara dan mengingatkan penyelenggaraan
pengangkutan batu bara harus menggubakan jalan khusus atau pun jalur
sungai dan juga sementara jalan khusus sebagaimana yang dimaksud ayat (1)
belum tersedia, Kepala Daerah melakukan pembatasan penggunaan jalan
umum tertentu untuk penggunaan jalan umum tertentu/ untuk angkutan
batubara sampai dengan 31 desember 2013 dengan ketentuan sepanjang tidak
melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diterapkan oleh
pasal 3.
d) Memberikan sosialisasi Pergub No 18 Tahun 2013 Tata Cara Pelaksanaan
Pengangkutan Batubara dan tentang pada pasal 3 yang mana di tuliskan pada
bagian c harus diberitahukan kepada masyarakat melalui radio maupum
media cetak lokal yang ada di kabupaten batanghari dan media sosial
e) Pemasangan spanduk, baliho, pamphlet pasal 3 pergub no 18 tahun 2013
dipinggir jalan.
f) Melakukan pemberhentian kepada supir truk batubara agar mereka berhenti
ketika mereka melanggar peraturan yang berlaku.
2. Upaya Represif
Upaya represif (penindakan) merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum sesudah terjadinya pelanggaran. Seiring dengan
pelaksanaan penanggulangan pelanggaran batubara di kabupaten batanghari yang
bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggalungan yang bersifat
repsesif. Upaya represif yang dilakukan dengan melakukan sweeping
(Razia/Operasi), adapun bentuk-bentuk sweeping (Razia/Operasi), Yaitu:
a) Penindakan dengan pemberian surat teguran atau lisan penindakan dengan
teguran hanya diberikan kepada pelanggar yang melanggar peraturan dan
melanggar waktu/jadwal untuk beroprasi nya bagi para pengendara supir
truk batubara
b) Penindakan dengan memberikan surat tilang.
c) Pemerintah selain sebagai pembuat peraturan juga sebagai pelaksana,
pengontrol dan pengawasan kebijakan berdasarkan undang-undang. Perlu
dipahami bahwa penerapan suatu kebijakan atau peraturan tidak dilakukan
dalam ruang hampa. Penerapan terjadi dalam suatu wilayah yang dalamnya
terdapat berbagai faktor seperti kondisi geografis, sosial, ekonomi, dan
politik yang berkonstribusi penting dalam kegiatan implementasi. Dalam
prosoes pembuatan suatu peraturan Gubernur/Daerah, masyarakat berhak
memberikan masukan baik secara lisan maupun secara tulisan.29
Begitu juga disebutkan dalam penjelasan umum Peraturan Gubernur No 18
Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara Dalam
Provinsi Jambi penjelasannya bahwa Peraturan Gubernur memberikan kepastian
pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha agar terbangun harmonisasi antar
pemangku kepentingan sebagai satu kesatuan yang diarahkan untuk percepatan
pembangunan daerah30
.
Agar peraturan gubernur dan peraturan kepala daerah bisa berfungsi dengan
efektif harus dilakukan hal antara lain :
a.) Mensosialisasikan Peraturan Gubernur dan kepala daerah dengan
menyebarluaskan ketengah-tengah masyarakat terutama stake holders yang
bersangkutan.
b.) Melakukan upaya penegakan hukum khusus Peraturan Gubernur. Untuk itu
dibentuk polisi pamong praja.31
Sebelum adanya Pergub No 18 Tahun 2013, Telah Dibentuk Perda No 13
Tahun 2012 namun Perda tersebut tidak berjalan dengan semestinya. Maka
dibentuklah Pergub No 18 Tahun 2013 setahun kemudian. Pergub No 18 Tahun
2013 tersebut diterapkan pada 4 Maret 2013 yaitu pada tanggal diundangkan,
29
Erwan Agus Purwanto, Implementasi Publik, (Yogyakarta : Gava Media, 2012) Hlm 78 30
Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara.
31 Rozali Abdullah, Pelaksana Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara
Langsung, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2005),Hlm237
Pemprov Jambi sudah melakukan sosialisasi sekaligus memberi waktu dua tahun
kepada pengusaha batubara untuk membuat jalur khusus, termasuk membangun
tempat penimbunan batubara (stokpile) yang akan diangkut melalui sungai.
Namun, tenggang waktu tersebut tampaknya diabaikan pengusaha batubara.
Mereka tetap mengangkut batubara melalui jalan raya. Sebagaimana yang
dikatakan bapak SYOPYAN, S.H sebagai berikut :
“Sosialisasi baik secara lisan maupun tulisan serta dengan cara melalui
spanduk dan baleho dan forum tatap muka antara pihak pemerintah dengan
pengusaha, sopir dan asosiasi pengusaha batubara sudah kami lakukan”.32
Sosialisasi merupakan tahapan yang penting dalam implementasi kebijakan,
namun kegiatan sosialisasi sayangnya masih menyadarkan diri pada para
pandangan pasif terhadap masyarakat. Sosialisasi diartikan sebagai upaya untuk
membuat masyarakat tahu dan sadar bahwa ada suatu kebijakan yang di
implementasikan dan konsekuensi dari implementasi tersebut dapat positif
(menghasilkan manfaat bagi suatu kelompok) akan tetapi bisa juga berdampak
negatif bagi kelompok lain.
Kegiatan sosialisasi kebijakan tidak lagi memandang bahwa masyarakat
berperan pasif. Dari harapan tersebut masyarakat berperan aktif guna mendukung
implementasi kebijakan. Saat ini, masyarakat tidak bisa dilihat lagi bagi objek
kebijakan, tetapi sebagai subjek kebijakan. Potensi kebijakan tersebut untuk
mencapai berhasil semakin besar :
32
Wawancara Dengan Syopyan. SH, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari, 11 Februari 2019.
1. Masyarakat memiliki pemahaman lebih baik tentang tujuan program
sekaligus memberi input.
2. Masyarakat memahami akan keuntungan program, sekaligus dapat
melakukan indentifikasi kendalanya.
3. Masyarakat mengenali tentang implementasi dengan lebih baik.
4. Ketika mesyarakat mengetahui mekanismenya maka masyarakat biasa terlibat
dalam melakukan kontrol.33
Dalam hal sosialisasi dan pengetahuan masyarakat terhadap Pergub
batubara tersebut, hasil wawancara dengan ari (supir truk batubara) yang saat itu
ditemui di terminal Muara Bulian mengatakan :
“Kami sudah mengetahui tentang larangan mobil truk batubara melintasi
jalan umum, tetapi kami melintas untuk mencari makan, kalau kami tidak
diperbolehkan lewat jalan umum kami harus lewat jalan mana? sedangkan
anak istri kami mau makan.”34
Kendati masyarakat/sopir truk batubara mengetahui tentang larangan
mobil truk batubara melintasi jalan umum namun semenjak di terapkan Pergub
No 18 Tahun 2013 masih banyak truk angkutan batubara yang melintasi jalan
umum, padahal sudah dijelaskan dalam pasal 12 Pergub Batubara “setiap
pelanggaran terhadap ketentuan pasal 7, pasal 8 dapat dijatuhkan sanksi
administrasi maupun sanksi pidana.35
Dijelaskan pula pada pasal 12 ayat 1 yang
menjelaskan setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksudkan dalam pasal 5 dikenakan administrasi berupa :
33
Erwan Agus Purwanto, Implementasi Kebijakan Publik, Hlm. 83. 34
Wawancara Dengan Ari, Sopir Truk Pengangkut Batubara, 20 Maret 2019. 35
Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No 13 Tahun 2012 Pasal 10, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara
a. Teguran tertulis.
b. Pengurangan rencana produksi yang diusulkan pada tahun berikutnya.
c. Pencabutan izin usaha pertambangan meliputi
1. Pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi.
2. Pencabutan izin operasi khusus pengangkutan dan penjualan.
3. Pencabutan izin usaha jasa pengangkutan pertambangan36
.
Sudah ada perusahaan yang di cabut perizinananya tetapi ada juga
perusahaan yang tetap beroperasi dan mengangkut batubara di jalan raya
meskipun di cabut perizinannya.37
Pemerintah sudah memberi ruang waktu selama 2 tahun sebelum pergub ini
diterapkan untuk membuat jalan khusus atau melalui jalur sungai sesuai dengan
pasal 3 Pergub No 18 Tahun 2013 “setiap batubara dalam Provinsi Jambi wajib
melalui jalan khusus atau jalur sungai” namun sampai saat pergub tersebut
diberlakukan 4 maret 2013 pihak pengusaha belum juga membuat jalur khusus
dan jalur sungai untuk mengangkut batubara.
Untuk membuat jalur khusus pengangkutan batubara dari tambang sampai
penampungan, kami mengalami kendala pembebasan lahan dan besarnya biaya
yang kami keluarkan. Pengerukan jalur sungai sudah pernah kami lakukan juga
36
Peraturan Gubernur Pasal 12 Ayat 1 37
Wawancara Dengan Syopyan. Sh. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari. 11 Februari 2019
namun dapat aksi penolakan dari masyarakat, masyarakat menilai kalau sungai
dikeruk terjadi longsor dan rumah mereka kebanyakan dipinggir sungai.38
Dalam kasus implementasi Pergub No 18 Tahun 2013 ini ada dua
kemungkinan yang perlu dicermati. Pertama, kalau diamati selama ini pemerintah
daerah boleh dikatakan belum menunjukkan keseriusan terhadap penegakan
pergub yang telah mereka buat. Aparat yang semestinya berwenang melakukan
pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran pergub tersebut juga bleum
bekerja secara maksimal. Ini bisa dilihat bagaimana para supir truk yang
melanggar sampai hari ini belum ada yang dikenai sanksi tergas sebagai
konsekuensi atas pelanggaran pergub tersebut.
Ketidak tegasan para aparat dalam mengawasi dan bertindak terhadap
pelanggaran pergub yang dilakukan oleh supir truk pengakut batubara tersebut
semakin membuat para supir angkutan batubara menjadi leluasa melewati jalan
umum tanpa rasa bersalah. Padahal pengaturan itu dimaksudkan untuk
kepentingan umum, salah satunya menjaga agar kondisi jalan menjadi lebih awet.
Rozi salah satu warga terusan mengatakan kekecewaannya terhadap penegakan
perda tersebut :
Sebagai warga masyarakat, saya kecewa dengan lemahnya penerapan perda
tersebut. Jangan biarkan masyarakat bingung, karena masih ada truk-truk
38
Wawancara Dengan Hendro, Direktur Pt Nan Riang, 6 Maret 2019
angkutan batubara yang melintas dijalan Kabupaten Batanghari. Kalau memang
dilarang, ya tegakkan aturan dengan tegas.39
Kedua, itikad baik atau keinginan yang sungguh-sungguh dari kalangan
pengusaha batubara untuk membuat jalur khusus dan memanfaatkan jalur sungai
sebagai jalur alternatif angkutan batubara perlu dipertanyakan. Sesuai dengan
pasal 5 ayat (1) Perda No 13 Tahun 2012 mengatur: setiap pengangkutan batubara
dalam provinsi Jambi wajib melalui jalan khusus atau jalur sungai. Selanjutnya
dalam penjelasan disebutkan pula bahwa yang dimaksud dengan “jalan khusus”
adalah jalan yang dibangun oleh pelaku usaha yang digunakan untuk jalur
pengangkutan batubara dari lokasi tambang menuju pelabuhan terminal batubara.
Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa para pelaku usaha batubara
berkewajiban membangun sarana jalan khusus untuk jalur pengangkutan batubara
dari lokasi tambang menuju pelabuhan terminal batubara. Namun pengusaha
nampaknya keberatan dengan aturan tersebut. Maklum untuk membangun jalan
khusus memerlukan biaya yang tidak sedikit. Hitung-hitung untung rugi bagi
perusahaan tentu lebih mereka utamakan.
Peraturan Gubernur Provinsi Jambi nomor 18 tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengangkutan Batubara dalam Provinsi Jambi nampaknya kembali
dikangkangi/di langgar oleh pihak pengusaha batubara. Inilah polah tingkah tak
terpuji yang belakangan ini dilakukan oleh para pengusahaba batubara setelah
sebelumnya tercatat sudah beberapa kali membuat kesepakatan dengan
39
Wawancara Dengan Rozi, Masyarakat Muara Tembesi, 15 maret 2019
pemerintah daerah, namun kesepakatan tersebut hanya di atas kertas yang pada
perjalanannya tetap saja di ingkari.
Sebelum pergub ini dibuat, sebenarnya juga sudah ada kesepakatan
moratorium tentang angkutan batubara yakni penundaan atau penghentian
sementara aktivitas pengangkutan batubara yang menggunakan jalur darat
sebelum dibuat Pergub. Namun moratorium itu juga tidak berjalan dengan seperti
harapan masyarakat. Selanjutnya setelah Pergub itu disahkan pemerintah juga
telah memberi toleransi pemberlakuan Pergub moratorium batubara ini yang
seharusnya mulai per 1 januari 2013 ditunda hingga april 2013. Namun sampai
saat ini masih dijumpai pelanggaran.
Yang mengecewakan ini adalah langkah moratorium sebagai usaha yang
dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka pertimbangan dan
memperhatikan kepentingan masyarakat sering dibalas dengan aksi mogok para
supir truk pengangkut batubara di sepanjang jalan umum yang sering mereka
lewati. Hal ini menurut penulis sama saja dengan mengangkangi Pergub tersebut.
Aksi tersebut terang saja telah mengganggu dan merugikan masyarakat pengguna
jalan umum lainnya.
Keterlibatan masyarakat kabupaten batanghari dalam merespon kebijakan
peraturan Gubernur tentang angkutan batubara menunjukkan tingkat penerimaan
masyarakat terhadap Pergub tersebut sangatlah tinggi Masyarakat menilai Pergub
tersebut menguntungkan bagi masyarakat umum. Partisipasi masyarakat yang
ditunjukkan oleh aktivis pemuda menginginkan adanya pemerintah yang tegas
dan transparansi merupakan hal yang sangat penting dimulainya proses
implementasi perda angkutan batubara, hal ini dibuktikan beberapa kali unjuk rasa
dan pemblokiran jalan yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten Batanghari,
masyarakat Batanghari mendukung penuh terhadap penegakan Pergub angkutan
batubara, hal ini diungkapkan oleh majid warga muara bulian :
Warga kabupaten batanghari mendukung penuh ditegaskan peraturan
peraturan itu, karena truk-truk angkutan batubara telah menyebabkan rusaknya
jalan negara dan menyusahkan pengguna jalan, tegakan peraturan daerah
tersebut.40
Meskipun mendapat dukungan dari masyarakat Kabupaten Batang Hari
namun Pergub tersebut belum benar-benar di jalankan oleh pemerintah Kabupaten
batanghari, hal ini terlihat masih banyaknya truk angkutan batubara yang
melintasi jalan umum di kabupaten batanghari.
Untuk mempertegas Pergub No 18 Tahun 2013 pada tanggal 24 januari 2014
Pemerintah Provinsi Jambi mengeluarkan maklumat forkompida Provinsi Jambi
tentang angkutan batubara. Ada tiga poin yang harus dipatuhi angkutan batubara
sebagai mana yang diatur dalam Perda No 13 Tahun 2012 Tentang Pengaturan
Pengangkutan Batubara Dalam Wilayah Provinsi Jambi. Tiga poin tersebut berisi
tentang. Pertama, semua pengusaha batubara dan masyarakat, wajib mengetahui
dan mentaati pergub no 18 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan pengakutan
batubara. Kedua, pengangkutan batubara dari mulut tambang sampai ke stockpile
40
Wawancara Dengan Majid, Warga Muara Bulian, 18 Februari 2019
diatur sesuai dengan jalur yang telah ditentukan berdasarakan peraturan
bupati/walikota dalam provinsi Jambi. Ketiga, kemudian setiap orang yang
melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada perda tersebut, maka
diancam sanksi pidana kurangan paling lama enam bulan atau denda sebesar 50
juta.41
Dalam maklumat tersebut juga diatur sanksi administrasi berupa teguran
tertulis, pengurangan rencana produksi yang diusulkan pada tahun berikutnya atau
pencabutan izin usaha pertambangan. Namun maklumat tersebut tidak membuat
pengusaha dan sopir truk batubara untuk mentaati pergub no 18 tahun 2013,
terlihat semenjak maklumat ini dikeluarkan sopir truk batubara masih saja
melintasi jalan umum tampa ada penindakan dari pihak penegak hukum
dikabupaten batanghari artinya implementasi pergub tersebut belum benar-benar
ditegakan.
Untuk dapat mengimplementasikan peraturan secara baik harus melakukan
pembelajaran. Proses pembelajaran dilakukan dengan berbagai cara untuk
meningkatkan kemampuan dan kopetensi. Kita lihat di Indonesia sendiri ataupun
di provinsi Jambi pada khususnya banyak contoh kegagalan kebijakan maupun
program. Ilustrasi permasalahan tersebut menggambarkan bahwa proses
implementasi merupakan proses yang rumit. Sehingga implementasi bisa berujung
pada kegagalan.42
41
Maklumat Forkompimda Provinsi Jambi Tentang Angkutan Batubara, 24 Januari 2014 42
Erwan Agus Purwanto, Implementasi Kebijakan Publik, Hlm. 89.
Ketika kebijakan publik dikeluarkan, Pemda berharap agar anggota
masyarakat mendukung dan mematuhi kebijakan tersebut. Pada dasarnya
masyarakat kita terdiri dari beberapa golongan manusia yang memiliki sifat dan
kepentingan yang berbeda. Peraturan yang terlihat bagus bagi seseorang belum
tentu bagus bagi yang lain. Respon atau tanggapan masyarakat tersebut dapat
dibagi dalam respon positif dan respon negatif.43
Sebuah kebijakan, mau tidak mau pastilah menimbulkan dampak, baik itu
positif maupun negatif. Dampak positif dimaksudkan sebagai dampak yang
memang diharapkan akan terjadi akibat sebuah kebijakan dan memberikan
manfaat bagi lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif dimaksudkan
sebagai dampak yang tidak memberikan manfaat bagi lingkungan kebijakan dan
tidak diharapkan terjadi.
Soemarwoto dalam giroth (2004) menyatakan bahwa dampak adalah suatu
perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Selanjutnya soemarwoto
menjelaskan “ aktifitas tersebut bisa bersifat alamiah, berupa kimia, fisik maupun
biologi, dapat pula dilakukan oleh manusia berupa analisis dampak lingkungan,
pembangunan dan perencanaan. Adapun dampak tersebut dapat bersifat biofisik,
sosial, ekonomi dan budaya44
. Respon negatif adalah kebalikan dari respon
positif, dimana orang yang memiliki respon positif akan mendukung kebijakan
yang dibuat, sedangkan respon negatif menolak kebijakan yang ada. Dalam
43
Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus, (Jakarta : Caps Publishing, 2012), Hlm. 132. 44
Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Jakarta : Alfabeta,2000) Hlm.25
peratuan daerah tersebut apabila tidak diterapkan di provinsi Jambi akan
mengakibat kan dampak negatif yaitu:
a. Kerusakan jalan raya.
b. Mengakibatkan meningkatnya kecelakaan lalu lintas.
c. Tidak sebandingnya antara konstribusi pajak batubara dengan rehabilitas
jalan raya yang hancur dilewati ribuan mobil batubaranya setiap hari.
d. Menimbulkan kemacetan dan kesemrawutan lalu lingtas.
e. Pengangkut batubara tidak membawa keuntungan apa-apa bagi daerah
termasuk masyarakat Jambi.
f. Terjadinya pembongkaran dan longsor disekitar tambang.
Disamping banyak nya dampak negatif dari angkutan batubara ada juga
dampak positif apabila implementasi perda tersebut tidak berjalan dan dampak
positif ini tidak sebanding dengan dampak negatif apabila Pergub tersebut tidak
diterapkan, dampak positif itu antara lain :
a. Banyaknya pengangguran sebagian sopir truk angkutan batubara terdiri dari
masyarakat Jambi
b. Kurangnya pendapatan asli daerah.
B. Kendala DISHUB tentang angkutan batu bara terhadap pergub No.18
tahun 2013 di Kec. Muara Bulian Kab. Batang Hari
Dalam studi implementasi suatu kebijakan, dipahami benar bahwa bukan
persoalan yang mudah ungtuk melahirkan satu kebijakan bahkan untuk kebijakan
pada tingkatan lokal, apabila kebijakan yang memiliki cakupan serta pengaruh
luas, menyangkut kelompok sasaran serta daerah atau wilayah yang besar.
Pada tatanan implementasi pun, persoalan yang sama terjadi, bahkan
menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait
dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri, dengan kompleksitasnya
masing-masing. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan
juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas dikeluarkan tetapi mengalami
hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena
dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan.45
Dalam penertiban angkutan batubara pemerintah provinsi Jambi mempunyai
gagasan untuk membuat peraturan tentang angkutan batubara. Dengan desakan
masyarakat, usulan dan laporan masyarakat karena angkutan batubara dari setiap
perusahaan yang melewati jalan raya sangat mengesahkan, karena masalah itulah
pemerintah provinsi Jambi membuat peraturan Gubernur Provinsi Jambi No 18
Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara.
Jalan lintas kabupaten batanghari merupakan salah satu jalan yang banyak
dilalui angkutan batubara, di batanghari juga terdapat beberapa perusahaan
tambang batubara, untuk menindak lanjuti peraturan Gubernur no 18 tahun 2013
tentang tata cara pelaksanaan pengangkutan batubara pemerintah kabupaten
batanghari mengeluarkan Peraturan Bupati Batanghari No 20 Tahun 2013
45
Abidin Dan Zaid Zainal, Kebijakan Publik, (Jakarta : Pancar Siwah, 2004), Hlm,123.
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara Di Kabupaten
Batanghari.
Dari mulai peraturan yang dibuat pemerintah provinsi dan kabupaten
batanghari terus melakukan sosialisasi semenjak 1 januari 2014 Pergub No 18
Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara mulai
diberlakukan untuk segera diterapkan. Pemerintah provinsi dan kabupaten harus
bekerja keras untuk mengimplementasikan peraturan tersebut, akan tetapi dalam
pelaksanaan tersebut banyak sekali kendala yang dihadapi oleh pemerintah
kabupaten batanghari sebagai berikut:
a. Tidak ada keterpaduan antara tiap kabupaten
Dalam pelaksanaan pergub no 18 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan
pengangkutan batubara tentu tidaklah mudah. Kabupaten batanghari jalur yang
banyak dilalui truk yang membawa batubara, truk yang membawa batu bara tidak
semua yang berasal dari kabupaten batanghari banyak juga yang berasal dari
kabupaten yang ada di sekitar kabupaten batanghari.
Hal ini juga merupakan suatu kendala dalam pelaksanaan Pergub No 18
Tahun 2018 Tentang Pengaturan Pengangkutan Batubara karena kurangnya kerja
sama antara kabupaten batanghari dengan kabupaten yang lain, ini sangatlah sulit
karena tidak bisa hanya kabupaten batanghari saja yang menerapkan pergub no 18
tahun 2013 seharusnya ada keterpaduan antara kabupaten batanghari dan
kabupaten yang lain untuk menerapkan pergub No 18 Tahun 2013, hal ini
diungkapkan oleh Syopyan. SH Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Batanghari.
Untuk menerapkan pergub tersebut tidak bisa hanya kabupaten batanghari
saja, harus ada keterpaduan dan kerjasama antara kabupaten batanghari dan
kabupaten yang lain, seperti kabupaten sorolangun dan kabupaten tebo yang
banyak terdapat PT Batubara, percuma hanya kabupaten batanghari yang
menegakkan pergub batubara sedangkan kabupaten yang lain membebaskan truk
batubara melintasi jalan umum.46
Hal ini senada apa yang di ungkapkan oleh M. Rusli, S.Pd.I kabid angkutan
darat dinas perhubungan kabupaten batanghari:
Sangat sulit bagi kami untuk menegakkan pergub tersebut tanpa kerja sama
antara kabupaten yang lain, kabupaten lain harus bergabung untuk melaksanakan
pergub tersebut. 47
Hal inilah yang menjadi kendala untuk menegakkan Peraturan Gubernur No
18 Tahun 2013 tidak ada kerja sama antara tiap kabupaten di Provinsi Jambi.
Kebijakan provinsi Jambi dalam hal ini pergub tentang tata cara pelaksanaan
pengangkutan batubara memang harus didukung penuh oleh Pemerintah
Kabupaten yang dilalui langsung angkutan batubara. Semua bupati juga harus
bersama-sama mengawal dan menegakkan Pergub ini, sampai saat ini hanya
kabuaten batanghari yang membuat peraturan bupati tentang mekanisme
46
Wawancara Dengan Syopyan. Sh, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Batanghari 11 Februari 2019.
47 Wawancara Dengan M. Rusli S.Pd.I, Kabid Angkutan Darat Dinas Perhubungan
Kabupaten Batanghari
pengangkutan batubara di kabupaten batanghari. Inilah yang menjadi kendala
menegakkan batubara di Provinsi Jambi tidak ada kerjasama antara tiap
Kabupaten.
b. Tidak Ada Jalur Khusus Untuk Pengangkutan Batubara.
Sebelum Pergub No 18 Tahun 2013 itu ditegakkan Pemerintah Provinsi
Jambi memberi tenggang waktu kepada pihak pengusaha batubara untuk membuat
jalur khusus atau jalur sungai, hal ini jelas tertera dalam Perda No 13 Tahun 2012
pasal 5 “setiap pengangkutan batubara dalam Provinsi Jambi wajib melalui jalan
khusus atau jalur sungai48
”. Hal ini diperkuatoleh Peraturan Bupati Batanghari No
20 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara Di
Kabupaten Batanghari, “badan usaha pertambangan batubara yang tergabung
dalam asosiasi pertambangan batubara, perusahaan batubara, perorangan atau
pihak lain yang akan melakukan kegiatan usaha pertambangan batubara, wajib
membuat jalan khusus untuk angkutan batubara.49
Peraturan tentang angkutan batubara di provinsi Jambi jelas-jelas telah
dikangkangi oleh pengusaha dan pemilik truk angkutan batubara, yang masih saja
melintas di ruas jalan terlarang. Malah dengan terang-terangan mereka ingkari
janji untuk membuat jalan khusus untuk aktivitas mereka. Gubernur Jambi Hasan
Basri Agus bahkan mengaku telah menunggu janji pengusaha batubara, yang
tergabung dalam asosiasi pengusaha batubara (Asaba), yang akan membuat jalan
khusus untuk aktivitas usaha mereka itu. Karena sampai saat ini belum ada
48
Peraturan Daerah No 13 Tahun 2012 49
Peraturan Bupati Batanghari No 20 Tahun 2013
realisasi atas janji itu, dari para pengusaha batu bara Jambi. Menurut Hasan Basri
Agus, pemerintah provinsi Jambi sudah memberikan waktu kepada para
pengusaha itu, dan memberikan izin kepada pemilik mobil batubara untuk
melintas di jalan umum hingga jalan khusus itu selesai.50
Sampai pergub tersebut diterapkan pada 1 januari 2014 namun tidak ada
jalan khusus yang dibuat oleh pengusaha batubara di provinsi Jambi, pengusaha
batubara berdalih kesulitan pembebasan lahan untuk membuat jalan khusus untuk
jalur angkutan batubara, hal ini diungkapkan oleh sunil direktur PT.BE Bangun
Energi Indonesia :
Kami para pengusaha dan asosiasi pengusaha batubara sudah mencoba
untuk membuat jalan khusus untuk pengangkutan batubara, tetapi kami kesulitan
pembebasan lahan dari masyarakat untuk membangun jalur khusus.51
Hal ini senada apa yang dikatakan oleh bapak Eka Putra PT. Bukit Jambi
saat ditemui dilapangan dia mengatakan :
“Membangun jalan khusus untuk pengangkutan batubara tidak semudah
yang dibayangkan oleh pemerintah provinsi Jambi, selain kami kesulitan tentang
pembebasan lahan dari masyarakat kami juga dibebankan biaya yang cukup
tinggi, karna itulah sampai saat ini kami belum membangun jalan khusus.”52
Dengan tidak adanya jalur khusus untuk pengangkutan batubara yang
dibuat oleh pengusaha, hal ini menjadi kendala dalam menegakkan Peraturan
Gubernur No 18 Tahun 2013.
c. Kurang Tegasnya Pemerintah Dalam Menegakkan Pergub.
50
Diambil Dari Koran, Harian Jambi, Terbit Tanggal 22 April 2014 51
Wawancara Dengan Sunil, Direktur Pt.Be Bangun Energi Indonesia, 28 Februari 2019 52
Wawancara Dengan, Eka Putra, Direktur Pt. Bukit Jambi, 2 April 2019
Faktor yang sangat penting dan tak bisa diabaikan adalah faktor sikap
aparatur pemerintahan. Implementasi peraturan gubernur tentang pelaksanaan
pengangkutan batubara di kabupaten batanghari, akan berjalan efektif apabila
sikap aparaturnya memiliki kesadaran yang tinggi dimana mereka tidak hanya
harus dituntut apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk
melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai kebutuhan untuk
melaksanakan kebijakan tersebut.
Komitmen dan konsisten sebagai penjabaran dari pada sikap aparatur dalam
mengimplementasikan produk kebijakan merupakan hal yang harus dimiliki dan
diterapkan oleh setiap aparatur sebagai amanah yang di embannya. Dalam
kaitannya tentang implementasi Pergub No 18 Tahun 2013 belum ada ketegasan
dari pemerintah kabupaten batanghari untuk menegakkan pergub tersebut ini
dilihat dari obserpasi dilapangan terlihat masih banyak mobil truk angkutan
batubara yang berlalu lalang melintasi jalan umum di kabupaten batanghari.53
Untuk menegakkan Peraturan Gubernur No 18 Tahun 2013 dan Peraturan
Bupati Batanghari No 20 Tahun 2013, Pemerintah Kabupaten Batanghari
mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Batanghari Nomor 435 Tentang
Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pelaksanaan Pengangkutan Batubara Di
Kabupaten Batanghari. Tim terpadu tersebut mempunyai tugas untuk melakukan
penindakan hukum truk batubara yang masih melintas jalan umum kabupaten
53
Observasi Diterminal Muara Bulian 11 Februari 2019
batanghari, tetapi tim terpadu tersebut tidak berjalan dan tidak ada penindakan
tarhadap truk batubara yang masih melintasi jalan umum di kabupaten batanghari.
d. Jalur yang digunakan jalur nasional
Aparat pelaksana merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu
kebijakan publik sulit atau tidak di implementasikan. Komitmen untuk
berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana
kebijakan. Dalam hal penegakan pergub diperlukan pengembangan aturan yang
jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat
mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan
tujuan publik tersebut.
Dengan masih banyaknya timbul kecurigaan masyarakat terhadap truk
angkutan batubara yang melintasi jalan umum masyarakat beranggapan
kemungkinan ada pihak-pihak yang memanfaatkan kondisi ini untuk meraup
keuntungan sebesar-besarnya dengan cara yang tidak legal. Seperti diketahui
sebelum diberlakukan pergub dan tentang tata cara pelaksanaan pengangkutan
batubara, mereka yang mengangkut batubara melalui jalan umum yang dikenai
retribusi yang disetorkan ke petugas dilapangan. Dengan masih dijumpainya truk
pengangkut batubara yang melintasi jalan umum masyarakat lantas merasa curiga
akan dugaan masih adanya oknum yang menerima upeti dari para pengusaha
khusunya dari para supir truk yang melintasi di jalan umum tersebut. Karena
rasanya tidak mungkin mereka berani melintasi jalan umum kalau seandainya
mereka tidak bayar setoran. Di ungkapkan Dwi Wasto Asmi S.IP selaku kabid
lalu lintas Dinas Perhubungan Batanghari mengatakan :
Kalau dari dinas perhubungan tidak diperbolehkan lagi melintas dijalan raya
kami masih konsisten terhadap Pergub tersebut, tetapi kami tidak tau siapa yang
mengizinkan mobil truk batubara masih melintas.54
Hal senada di ungkapkan Sapri warga muara bulian, ibu kota batanghari,
mengaku sangat menyesalkan tidak tegasnya penerapan pergub batubara yang
diterbitkan oleh Gubernur jambi karena tidak ditaati oleh para sopir.
Warga curiga, truk-truk angkutan batubara itu masih bebas melintas karena
ada pihak yang mengamankan, kita juga merasa kesal, ternyata pergub ini tidak
berjalan, sehingga truk batubara masih bebas melintasi tanpa adanya yang
bertindak.55
Pergub Nomor 18 Tahun 2013 sejatinya wajib ditegakan dan dilaksanakan
secara tegas tanpa pandang bulu pergub tersebut ternyata sangat sulit
diaplikasikan dikarenakan para aparat penegak hukum dan penguasa di Kabupaten
Batanghari ini telah terbutakan dengan adanya kepentingan pribadi dan
kelompoknya. Hukum dan peraturan yang dilanggar secara jelas dan kasat mata
oleh para pelaku tindak pidana dibiarkan dan bahkan terkesan dilindungi dengan
sengaja ini terbukti bahwa masih lalu lalangnya truk angkutan batubara melintasi
jalan umum Di Kabupaten Batanghari, lancarnya truk batubara melintasi jalan
54
Wawancara Dengan Dwi Wasto Asmi, Kabid Penataan Lalu Lintas Dinas Perhubungan Batanghari, 12 Maret 2019
55 Wawancara Dengan Sapri, Masyarakat Muara Bulian, 28 Maret 2019
umum yang telah mengangkangi pergub nomor 18 tahun 2013 adanya keterlibatan
aparat, hal ini di ungkapkan syahredi wartawan koran harian di batanghari :
Para sopir truk batubara melintas dikarnakan adanya pihak/oknum dan yang
mengamaninya, para sopir truk batubara memberi uang kepada pihak tersebut agar
bisa melintas.56
Menunggu truk batubara memasuki terminal muara bulian, terlihat sejumlah
sopir memberikan uang terhadap oknum aparat yang berjaga di terminal. Akan
berbagai kecurigaan masyarakat Dari beberapa poin penjelasan diatas masyarakat
berfikir itulah yang penyebabkan dan hambatan pemerintah kabupaten
Batangharai untuk menegakkan Peraturan Gubernur No 18 tahun 2013. Karena
adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dan memungut biaya dari para supir
truk batu bara agar bisa melintasi jalan umum, dan bahkan bukan pada waktu nya
bagi para supir truk batubara untuk beroprasi.
Permasalahan angkutan truk batubara yang terus menjadi polemik
dimasyarakat terutama Kab. Batanghari. Bupati Syahirsyah akhirnya angkat
bicara :
“Kalau ditanyakan keinginan saya bagaimana, saya maunya truk batubara
tidak lagi boleh melintasi Batanghari. Namun, tidak akan bisa seperti itu karena
jalan yang dilalui para supir truk batubara merupakan jalan nasional”.
Terkait angkutan batubara, sejak awal Bupati merasa keberatan dengan
keadaan tersebut. Pasalnya Kabupaten Batanghari hanya perlintasan bagi para
56
Wawancara Dengan Syahredi, Wartawan/Masyarakat Muara Tembesi, 28 maret 2019
sopir angkutan truk batu bara dari Kabupaten tetangga. Meski demikian, justru
kita yang banyak merasakan dampak buruk dari keberadaan angkutan batubara.
Dengan demikian Bupati akan segera melakukan koordinasi bersama pemerintah
Provinsi untuk mencari solusi. Sehingga masyarakat kita yang menjadi korban
sementara Penghasilan asli daerah (PAD) yang lain menikmatinya. “Karena
tentunya yang mendapat PAD mereka dari daerah atau Kabupaten penghasil itu
sendiri. Sementara kita mendapat apa tidak ada57
”.
Dalam hal ini seharus nya dapat jadi pembelajaran bahwa sanya pihak
pemerintah dan aparat lainnya supaya memberikan sanksi yang tegas kepada
oknum sopir truk batubara yang melanggar Peraturan Gubernur, untuk mencegah
hal yang seperti ini kiranya instansi pemerintahan dan aparat agar memberikan
penjagaan yang ketat kepada supir truk batubara supaya tidak lalu lalang dijalan
umum dengan waktu yang sudah ditentukan di dalam Peraturan Gubernur, agar
Peraturan Gubernur dapat berjalan dengan semestinya. Peraturan Gubernur Jambi
No.18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batu Bara
dalam hal mengingat pada baris ke 5 bahwa sanya Undang-Undang No 4 Tahun
2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4959); sebagai penguat tambahan Peraturan Gubernur Jambi.
Peraturan Gubernur Jambi Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pengangkutan Batu Bara dalam hal ini untuk penambahan payung
57
Https://www.geogle.com/amp/s/jambi.tribunnews.com/amp/2018/03/01/Syahirsyah-ingin-truk-batu-bara-tidak-boleh-lewat-batang-hari-tapi-ini-kendalanya.
hukum sekaligus penguat Peraturan Gubernur ini mengingat pada baris ke 6 yang
mana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), Dan juga pada
baris ke 8 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61).
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2009 Tentang
penyelenggaraan jalan untuk Angkutan Hasil Tambang , Hasil Perkebunan dan
Angkutan Barang Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8, Sebagaimana telat
diubah dengan peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 Tengtang
Penyelenggaraan Jalan Untuk Angkutan Hasil Tambang, Hasil perkebunan dan
Angkutan Barang Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor
10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10).
Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengangkutan Batu Bara yang mana maksud dan tujuannya terletak pada pasal 2
antara lain :
1. Memberikan petunjuk mengenai pelaksanaan pengangkutan batu bara
melalui jalan umum dan jalur sungai serta memeberikan kesempatan
kegiatan usaha pertambangan batu bara dapat terus dilaksanakan.
2. Memberikan pembinaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan
penindakan terhadap angkutan batu bara agar dapat berjalan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.
3. Mewujudkan sungai sebagai jalur transportasi angkutan batu bara.
4. Mewujudkan terbangunya jalan khusus untuk angkutan batu bara.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasar penelitian yang telah penulis lakukan, penulis dapat mengambil
kesimpulan sebagai berikut:
Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat dan
pelaku usaha agar terbangun harmonisasi antar pemangku kepentingan sebagai
satu kesatuan yang diarahkan untuk percepatan pembangunan di daerah. Maka
Peraturan Daerah menjadi suatu ketetapkan untuk mengatur hal-hal yang
berkaitan dengan penggunaan jalan umum. Dengan adanya PERGUB No 18
Tahun 2013 Dinas Perhubungan Kabupaten telah melakukan berbagai upaya
dalam mengimlementasikan PERGUB No 18 Tahun 2013, salah satu upaya yang
telah dilakukan Dinas Perhubungan Kabupaten Batang Hari melakukan sosialisasi
terhadap pelaku usaha dan angkutan batu bara untuk mengikuti aturan yang telah
di tetapkan, melakukan uji kelayakan angkutan batu bara yang layak untuk
beroperasi, melakukan tim terpadu dalam mengawasi kelancaran pengangkutan
batu bara agar tidak terjadinya kemacetan dan lakalantas yang membahayakan
masyarakat, serta melakukan tindakan tilang di tempat bagi angkutan batu bara
yang melanggar aturan yang telah di tetapkan.
Kendala yang di hadapi Dinas perhubungan (DISHUB) dalam memberikan
penindakan merupakan sebuah bentuk kepedulian pemerintah Dinas Perhubungan
di dalam menghadapi permaslahan yang timbul, Adapun kendala-kendala yang
dihadapi Dinas Perhubungan ialah kurangnya kerjasama antar kabupaten dalam
mengimplementasikan PERGUB No 18 Tahun 2013, Kurangnya kesadaran
pelaku usaha batu bara dalam membantu pemerintah mengimplementasikan
PERGUB No 18 Tahun 2013, tidak adanya jalur khusus bagi Angkutan Batubara,
oleh karna itu pelaku sopir truk batubara tidak mengindahkan akan Pergub No 18
Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Angkutan Batubara sehingga mengakibatkan
kemacetan dan sering menimbulkan kecelakaan pada pengguna jalan Jambi – Ma
Bulian.
B. Saran
Dari kesimpulan diatas penulis menyarankan :
1. Untuk ketertiban dan kenyamanan masyarakat dalam melintasi jalan
umum di Kabupaten Batanghari, maka di harapkan adanya konsisten
pemerintah Kabupaten Batanghari dalam hal pelaksanaan Pergub No.18
Tahun 2013
2. Perlu ada Komitmen pada semua elemen baik pengusaha maupun pihak
pemerintah untuk menegakkan Pergub tersebut.
3. Pemerintah harus tegas dan berani menindak mobil truk batubara yang
masih melintasi jalan umum.
4. Perlu nya pengawasan terhadap pelaksanaan Pergub karena sudah sesuai
ketentuan dan perundang undangan yang berlaku mengiat negara kita
adalah negara hukum. Tidak hanya masyarakat seluruh instansi
pemerintah juga wajib mentaati Pergub yang ada.
DAFTAR PUSTAKA
A. Literatur
Astuti Ika “Pengawasan Pemerintah Terhadap Pelaksanaan Kewajiban
Pascatambang Pemilik Izin Usaha Pertambangan Di Desa Mangilu, Kecamatan
Bungoro, Kabupaten Pangkep” Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Abidin Dan Zaid Zainal, Kebijakan Publik, (Jakarta : Pancar Siwah, 2004).
Budi Winarno, Kebijakan Publik Teori, Proses Dan Studi Kasus, (Jakarta :
Caps Publishing, 2012).
Dewi M. Puspita “Analisis Batubara Indonesia” Jurnal Fakultas Ekonomi,
Universitas Islam Indonesia
Erwan Agus Purwanto, Implementasi Publik, (Yogyakarta : Gava Media,
2012)
Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik, (Jakarta :
Alfabeta,2000)
Fahturrahman, Faktor Birokrasi Dalam Keberhasilan Implementasi
Kebijakan Publik, Vol 2, No 2, (2016).
Ir.Sujamto, Aspek-Aspek Pengawasan Di Indonesia, Cet Ke 4, Jakarta: Sinar
Grafika.M.
Maklumat Forkompimda Provinsi Jambi Tentang Angkutan Batubara
Novendra Hidayat, Implementasi Kebijakan Pasca Tambang Di Kota
Sawalunto.
Prof.Dr.Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik Teori,
Kebijakan, Implementasi, Cet Ke 4, Jakarta: Pt Bumi Aksara.
Purwoto A Erman, Implemetasi Kebijakan Publik Konsep Dan Aplikasinya
Di Indonesia, (Yogyakarta:Gava Media, 2012).
Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relations & Komunikasi,
(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2006)
Rozali Abdullah, Pelaksana Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala
Daerah Secara Langsung, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2005)
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
Risky Arie Kurniawan, “Dampak Kebijakan Perizinan Pertambangan
Terhadap Kerusakan Lingkungan Bukit Camang Bandar Lampung”, Skripsi
Fakultas Sosial Dan Politik, Universitas Lampung.
Sayuti Una (Ed), Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi Cetakan Kedua),
(Jambi Fakultas Syariah Dan Syariah Press).
Yohanes Mangara Uli Simarmata, Implementasi Kebijakan Pelanggaran
Dan Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Pekerja Anak Di
Kota Bandung.
B. Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 46 Tahun 2016 Tentang
Kedudukan, Tugas Dan Peraturan Gubernur Provinsi Jambi No 18 Tahun 2013
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkutan Batubara.
Peraturan Daerah No 13 Tahun 2012
Peraturan Bupati Batanghari No 20 Tahun 2013
C. Lain-Lainnya
Https://Infojambi.Com/Pemkab-Batanghari-Mandul-Truk-Batubara-Masih-
Melintas-Di-Siang-Bolong/ Di Akses 18 Januari 2019, 15.15 Wib.
Https://www.geogle.com/amp/s/jambi.tribunnews.com/amp/2018/03/01/Sya
hirsyah-ingin-truk-batu-bara-tidak-boleh-lewat-batang-hari-tapi-ini-kendalanya.
CURRICULUM VITAE
A. Identitas Diri
Nama : ALI BASA LUBIS
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Tempat / TanggalLahir : MUARA SIPONGI,16 FEBRUARI
1996
NIM : SIP.151921
Alamat : Jln. Ketapang, Kelurahan Simare-
mare, Kecamatan Sibolga Utara,
Kota Sibolga
No.Telp/ HP : 082177220596
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan Jurusan/Fakultas : Ilmu Pemerintahan / Syari’ah
Nama Ayah : ALIRMAN LUBIS
Nama Ibu : ROSMA
B. Riwayat Pendidikan
1. Pendidikan Formal
a. SDN No. 084093 Sibolga Utara, Kota Sibolga
Tahun Lulus : 2003 – 2009
b. SMP N 4 SIBOLGA
Tahun Lulus : 2009 – 2012
c. SMA N 2 SIBOLGA
Tahun Lulus : 2012