kajian terhadap implementasi peraturan gubernur daerah ... · penalaran induksi. penelitian ini...
TRANSCRIPT
Kajian Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga
(PRT) di Kota Yogyakarta
Diajukan oleh :
Yedija Eka Bella Bertty
NPM : 120510907
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2016
Kajian Terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Yogyakarta
Yedija Eka Bella Bertty
Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta
Email : [email protected]
Abstract
Special Region of Yogyakarta is one of the few provinces that passed a law on domestic workers . The emergence of the Governor of Special Region of Yogyakarta No 31 Year 2010 on
Domestic Workers is responded by passing the Mayor’s Regulation No 48 Year 2011 on Domestic
Workers. The purpose of this research is to find out the implementation of Governor of Special Region of Yogyakarta No 31 Year 2010 on Domestic Workers in Yogyakarta after the government
of Yogyakarta passed the Mayor’s Regulation No 48 Year 2011 on Domestic Workers. This
research uses empirical method. Data sources used are primary data through research done in the
Yogyakarta community and secondary data which is regulation. Data collection techniques are by interview and questionnaires. The result of this research is the Governor of Special Region of
Yogyakarta No 31 Year 2010 on Domestic Workers in Yogyakarta after the government of
Yogyakarta passed the Mayor’s Regulation No 48 Year 2011 on Domestic Workers has not been implemented well so socialization to the community need to be held, and a change and
content/material addition in Mayor’s Regulation No 48 Year 2011 on Domestic is needed.
Keywords : Domestic worker, governor regulation.
1. PENDAHULUAN
a. Latar Belakang’
Sebagai bentuk penghargaan atas
pekerjaan seseorang, hak bekerja
menjadi sangat penting untuk diakui
dan diatur sesuai dengan nilai dan
norma dalam hak-hak asasi manusia
sehingga pemerintah mempunyai
kewajiban untuk memberikan
pengakuan terhadap hak bekerja dan
memberikan perlindungan terhadap
setiap warga Negara untuk dapat
menjalankan pekerjaannya dengan
layak termasuk juga kepada para
tenaga kerja dan mereka yang bekerja
dalam sektor kerumahtanggaan. Demi
menghargai martabat dan harga diri
para Pekerja Rumah Tangga dan
Pemberi Kerja diperlukan produk
hukum berupa peraturan perundang-
undangan yang mengatur segala hal
berkaitan dengan kinerja, upah,
tunjangan, dan berbagai pendapatan
lainnya bagi Pekerja Rumah Tangga
dan hak dan kewajiban bagi Pemberi
Kerja.1
Sejak Oktober 2010 Gubernur
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
telah mengeluarkan Peraturan
Gubernur No.31 Tahun 2010 Tentang
Pekerja Rumah Tangga. Tujuan
pembentukan Peraturan Gubernur No
31 Tahun 2010 Tentang Pekerja
Rumah Tangga dijelaskan dalam Pasal
3 yaitu :
a. Memberikan pengakuan
secara hukum terhadap jenis
pekerjaan kerumahtanggaan.
b. Memberikan pengakuan
bahwa pekerjaan
kerumahtanggaan mempunyai
1R. Joni Bambang S.,S.H.,M.M, 2013, Hukum
Ketenagakerjaan, Cetakan I, CV Pustaka Setia, Bandung, hlm.6
nilai ekonomis dan nilai
sosiologis.
c. Mengatur hubungan kerja
yang harmonis, produktif serta
menjunjung nilai-nilai moral,
kemanusiaan dan
kekeluargaan.
d. Mewujudkan kesempatan
kerja dan penyediaan tenaga
kerja di bidang
kerumahtanggaan.
e. Memberikan perlindungan
kepada Pekerja Rumah
Tangga dan Pemberi Kerja.
Ketidakberdayaan Pekerja
Rumah Tangga membuat hak-hak
seorang Pekerja Rumah Tangga tidak
diperhatikan oleh Pemberi Kerja
maupun Agen Penyalur yang
menyalurkan Pekerja Rumah Tangga.
Hak-hak seorang Pekerja
Rumah Tangga pada dasarnya diatur
di dalam suatu perjanjian kerja.
Keberadaan perjanjian kerja yang
seharusnya mampu memberikan
jaminan bagi Pekerja Rumah Tangga
dan memberikan perlindungan bagi
Pemberi Kerja tidak mendapatkan
respon positif dari sebagian
masyarakat sehingga banyak
masyarakat yang menggunakan
perjanjian lisan. Hal ini terjadi
dimungkinkan karena kurangnya
sosialisasi mengenai pentingnya
perjanjian kerja dalam penggunaan
jasa Pekerja Rumah Tangga sehingga
masyarakat lebih banyak
menghiraukan pemakaian Perjanjian
Kerja dan lebih sering menggunakan
Perjanjian Lisan.
Dalam tradisi Jawa sendiri
dikenal budaya ngenger, dimana
sebuah keluarga mengajak kerabatnya
atau masih satu keluarga yang kurang
mampu (miskin) untuk tinggal di
rumahnya. Tradisi ini menyebabkan
pemakaian Perjanjian Kerja tidak
diperlukan. Tradisi ini memungkinkan
pula tidak dipenuhinya hak-hak
Pekerja Rumah Tangga seperti upah
yang layak, meskipun dalam Peraturan
Gubernur tentang Pekerja Rumah
Tangga secara formal tidak
mengatur/menyeragamkan besaran
atau berapa nominal upah yang harus
diberikan Pemberi Kerja kepada
Pekerja Rumah Tangga namun dalam
Peraturan Gubernur tentang Pekerja
Rumah Tangga tetap diberikan
semacam rambu atau nominal yang
harus diberikan oleh Pemberi Kerja
kepada Pekerja Rumah Tangga agar
dapat menjadi panduan untuk
menentukan besaran upahnya di
masing-masing wilayah.
Penggunaan Pekerja Rumah
Tangga yang sangat banyak di Daerah
Istimewa Yogyakarta dan
penggunaannya yang tersebar
diseluruh kabupaten yang ada di
Yogyakarta membuat Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010
Tentang Pekerja Rumah Tangga
diharapkan dapat memberikan dampak
yang positif bagi Pekerja Rumah
Tangga maupun Pemberi Kerja.
Munculnya Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta yang
mengatur mengenai Pekerja Rumah
Tangga kemudian ditanggapi oleh
pemerintah Kota Yogyakarta dengan
dikeluarkannya Peraturan Walikota
Nomor 48 Tahun 2011 Tentang
Pekerja Rumah TanggaKeberadaan
Peraturan Walikota Kota Yogyakarta
ini merupakan bukti bahwa Kota
Yogyakarta merupakan satu-satunya
Kabupaten yang menindaklanjuti
adanya Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 31
Tahun 2010 Tentang Pekerja Rumah
Tangga.
b. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang
masalah yang telah diuraikan di atas,
maka penulis merumuskan pokok
permasalahan yang akan dibahas
adalah Bagaimana Implementasi
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010
Tentang Pekerja Rumah Tangga
(PRT) di Kota Yogyakarta pasca
diterbitkannya Peraturan Walikota
Nomor 48 Tahun 2011 Tentang
Pekerja Rumah Tangga?
c. Tujuan Penelitian
Untuk mengetahui bagaimana
implementasi Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
31 Tahun 2010 Tentang Pekerja
Rumah Tangga (PRT) di Kota
Yogyakarta pasca diterbitkannya
Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun
2011 Tentang Pekerja Rumah Tangga.
d. Tinjauan Pustaka
1) Kajian Terhadap Implementasi
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta
Affan Gaffar mendefenisikan
Implementasi adalah suatu
rangkaian aktifitas dalam rangka
menghantarkan kebijakan kepada
masyarakat sehingga kebijakan
tersebut dapat membawa hasil
sebagaimana yang diharapkan
(Affan Gaffar, 2009;295).
Peraturan perundang-undangan
memiliki jenis dan hierarki yang
dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1)
Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011. Jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan terdiri atas:
a. Undang-Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis
Permusyawaratan
Rakyat;
c. Undang-
Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah
Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota.
Jenis Peraturan Perundang-
undangan selain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
Undang-undang Nomor 10 Tahun
2011 mencakup peraturan yang
ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Mahkamah
Agung, Mahkamah Konstitusi,
Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi Yudisial, Bank Indonesia,
Menteri, badan, lembaga, atau
komisi yang setingkat yang
dibentuk dengan Undang-Undang
atau Pemerintah atas perintah
Undang-Undang, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Gubernur, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota,Bupati/Walikota,
Kepala Desa atau yang setingkat.
Peraturan Perundang-
undangan sebagaimana dimaksud
pada Pasal 8 ayat (1) diakui
keberadaannya dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat
sepanjang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan
yang lebih tinggi atau dibentuk
berdasarkan kewenangan.
2) Tinjauan Mengenai Pekerja
Rumah Tangga (PRT)
Pekerja Rumah Tangga dalam
Peraturan Walikota Yogyakarta
Nomor 48 Tahun 2011 tentang
pekerja rumah tangga, pasal 1
angka 8 menerangkan bahwa
Pekerja Rumah Tangga yang
selanjutnya disingkat dengan PRT
adalah orang yang bekerja pada
rumah tangga untuk melakukan
pekerjaan kerumahtanggaan
dengan menerima upah.
Istilah Pekerja Rumah Tangga
(PRT) dijelaskan juga dalam
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta pasal 1
Nomor 31 Tahun 2010 tentang
Pekerja Rumah Tangga yaitu
orang yang bekerja pada rumah
tangga untuk melakukan
pekerjaan kerumahtanggaan
dengan memperoleh upah.2
Pekerja Rumah Tangga sendiri
berhak atas :
a. Hari libur;
b. Upah;
c. Kerja yang layak tanpa
kekerasan;
d. Beban kerja dan jenis
kerja yang jelas;
e. Waktu istirahat yang
cukup;
f. Cuti baik karena alasan
kesehatan maupun alasan
lainnya.
2. METODE
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum
yang dipergunakan adalah jenis
2Ketentuan Umum tentang Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga, Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 Nomor 31.
penelitian hukum empiris yang
bertitik fokus pada perilaku
masyarakat yang hasilnya berupa
fakta sosial dan menggunakan
penalaran induksi. Penelitian ini
dilakukan secara langsung kepada
responden sebagai data utamanya
yang didukung dengan data
sekunder yang terdiri dari bahan
hukum primer dan bahan hukum
sekunder.
b. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan
dengan cara :
1) Studi kepustakaan, yaitu
dengan mempelajari bahan
hukum primer berupa peraturan
perundang-undangan dan
peraturan yang berkaitan dengan
masalah yang diteliti dan
sekunder berupa buku-buku
yang berkaitan.
2) Studi lapangan
a) Wawancara dilakukan
terhadap Pekerja Rumah
Tangga dan Pemberi Kerja
atau masyarakat pengguna
jasa Pekerja Rumah
Tangga di Kota
Yogyakarta.
b) Kuesioner dengan
mengajukan pertanyaan
kepada responden
berdasarkan kuesioner
yang telah disusun
sebelumnya tentang obyek
yang diteliti (baik bersifat
terbuka atau tertutup).
c. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah
menetapkan tempat/wilayah
terjadinya permasalahan hukum yang
diteliti. Lokasi dari penelitian ini di
Kota Yogyakarta.
d. Populasi dan Sampel
a. Populasi dari penelitian ini adalah
Pekerja Rumah Tangga dan
Pemberi Kerja atau masyarakat
pengguna jasa Pekerja Rumah
Tangga di Kota Yogyakarta.
b. Sampel
Sampel dalam penelitian ini
adalah Pekerja Rumah Tangga
dan Pemberi Kerja atau
masyarakat yang menggunakan
jasa Pekerja Rumah Tangga di
Kota Yogyakarta. Sampel dalam
penelitian ini dipilih secara acak.
e. Analisis Data
Analisis data yang
digunakan dalam penelitian empiris
ini adalah dengan metode Analisis
secara deskriptif kualitatif. Analisis
Deskriptif Kualitatif adalah suatu
metode analisis data yang dilakukan
dengan mengolah dan menganalisis
secara sistematis, kemudian disajikan
dalam bentuk uraian kalimat yang
logis selanjutnya untuk memperoleh
kesimpulan yag dimulai dari
pernyataan atau fakta-fakta khusus
menuju pada kesimpulan yang
bersifat umum kemudian ditarik
suatu kesimpulan.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
a. Tinjauan Umum Terkait
Implementasi Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sebagai negara hukum, negara
berkewajiban melaksanakan
pembangunan hukum nasional yang
dilakukan secara terencana, terpadu,
dan berkelanjutan dalam sistem
hukum nasional yang menjamin
perlindungan hak dan kewajiban
segenap rakyat Indonesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat atas peraturan
perundang-undangan yang baik,
perlu dibuat peraturan mengenai
pembentukan peraturan perundang-
undangan yang dilaksanakan dengan
cara dan metode yang pasti, baku,
dan standar yang mengikat semua
lembaga yang berwenang
membentuk peraturan perundang-
undangan. Pasal 56 Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2004 menyatakan
bahwa semua Keputusan Presiden,
Keputusan Menteri, Keputusan
Gubernur,Keputusan
Bupati/Walikota, atau keputusan
pejabat lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 yang
sifatnya mengatur, yang sudah ada
sebelum undang-undang ini berlaku,
harus dibaca peraturan , sepanjang
tidak bertentangan dengan undang-
undang ini.3
Peraturan perundang-undangan
memiliki jenis dan hierarki yang
dijelaskan pada Pasal 7 ayat (1)
Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011. Jenis dan hierarki Peraturan
Perundang-undangan terdiri atas:
1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2) Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat;
3) Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang;
4) Peraturan Pemerintah;
5) Peraturan Presiden;
6) Peraturan Daerah
Provinsi; dan
7) Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota
3Prof. Dr, Jimly Asshiddiqie,S.H, 2012, Pengantar
Ilmu Hukum Tata Negara, Cetakan ke-4, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.181.
viii
Peraturan Daerah Provinsi
adalah Peraturan Perundang-
undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi dengan
persetujuan bersama Gubernur
(Pasal 1 angka 7 UU 12/2011).
Materi muatan Peraturan Daerah
Provinsi berisi materi muatan
dalam rangka penyelenggaran
otonomi daerah dan tugas
pembantuan serta menampung
kondisi khusus daerah dan/atau
penjabaran lebih lanjut Peraturan
Perundang-undangan yang lebih
tinggi (Pasal 14 UU 12/2011).
Pada sisi lain, Peraturan
Gubernur juga merupakan jenis
peraturan perundang-undangan,
akan tetapi Peraturan Gubernur
baru diakui keberadaannya dan
mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang
diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang lebih
tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan (Pasal 8 ayat (2)
UU 12/2011).
Perbedaan paling mendasar
antara Peraturan Daerah Provinsi
dengan Peraturan Gubernur
terletak pada kewenangan
pembentukan. Peraturan Daerah
Provinsi dibentuk dengan cara
membuat Rancangan Peraturan
Daerah terlebih dahulu,
kemudian Rancangan Peraturan
Daerah yang telah disetujui
bersama oleh DPRD Provinsi
dan Gubernur disampaikan oleh
Pimpinan DPRD Provinsi
kepada Gubernur untuk
ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah Provinsi (Pasal 78 ayat
(1) UU 12/2011). Sedangkan,
kewenangan pembentukan
Peraturan Gubernur ada pada
Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang lebih
tinggi (dalam hal ini juga
termasuk Peraturan Daerah
Provinsi), atau dibentuk
berdasarkan kewenangan
Gubernur. Berdasarkan
penjelasan tersebut, diketahui
bahwa secara hierarki,
kedudukan Peraturan Daerah
Provinsi lebih tinggi daripada
Peraturan Gubernur.
Peraturan Gubernur juga
dapat diterbitkan tanpa adanya
Peraturan Daerah Provini
dengan syarat hal yang diatur
oleh Peraturan Gubernur
merupakan urusan wajib yang
menjadi kewenangan pemerintah
daerah Provinsi.4
b. Tinjauan Umum Terkait
Pekerja Rumah Tangga.
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta pasal 1
Nomor 31 Tahun 2010 tentang
Pekerja Rumah Tangga
menjelaskan bahwa Pekerja
Rumah Tangga adalah orang
yang bekerja pada rumah tangga
untuk melakukan pekerjaan
kerumahtanggaan dengan
memperoleh upah.5
4http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt510e536c2e2e5/perbedaan-pergub-dengan-perda 5Ketentuan Umum tentang Pekerja Rumah Tangga dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pekerja Rumah Tangga, Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010 Nomor 31.
ix
Pekerja Rumah Tangga dalam
Pasal 1 angka 8 Peraturan
Walikota Yogyakarta Nomor 48
Tahun 2011 tentang pekerja
rumah tangga, diterangkan
bahwa Pekerja Rumah Tangga
yang selanjutnya disingkat
dengan PRT adalah orang yang
bekerja pada rumah tangga
untuk melakukan pekerjaan
kerumahtanggaan dengan
menerima upah.
Pekerjaan kerumahtanggan
adalah suatu pekerjaan yang
dilakukan dalam lingkup rumah
tangga. Klasifikasi pekerjaan
kerumahtanggan berdasarkan
waktu/jam kerja akomodasi
terdiri atas bekerja penuh waktu
dan paruh waktu.Jenis pekerjaan
kerumahtanggan terdiri atas
pekerjaan pokok dan pekerjaan
tambahan. Pekerjaan pokok
adalah pekerjaan
kerumahtanggan pada umumnya
seperti urusan boga, urusan
kebersihan dan lain-lain.
Pekerjaan tambahan adalah
ragam pekerjaan
kerumahtanggan tambahan
sesuai dengan kesepakatan
antara Pemberi Kerja dengan
Pekerja Rumah Tangga.
Pengertian Upah dalam
Peraturan Gubernur DIY Nomor
31 Tahun 2010 tentang Pekerja
Rumah Tangga adalah sejumlah
uang yang diberikan oleh
Pemberi Kerja kepada Pekerja
Rumah Tangga atas prestasi dan
jasa yang telah diberikan oleh
Pekerja Rumah Tangga
danditerima oleh Pemberi Kerja.
Besaran atau berapa nominal
upah yang harus diberikan
Pemberi Kerja kepada Pekerja
Rumah Tangga tidak
diatur/diseragamkan dalam
Peraturan Gubernur Tentang
Pekerja Rumah Tangga dengan
pertimbangan bahwa sangat sulit
dan terkesan tidak realistis untuk
menyamakan upah Pekerja
Rumah Tangga di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta
secara seragam, hal tersebut
dikarenakan letak geografis dan
tingkat kebutuhan hidup yang
berbeda-beda diantara daerah
yang satu dengan yang lain,
antara kabupaten dengan kota
dan lain sebagainya. Namun
Pemerintah telah memberikan
rambu-rambu mengenai upah
minimum yaitu disesuaikan
dengan kemampuan Pemberi
Kerja dengan tetap
mempertimbangkan pada tingkat
upah umum Pekerja Rumah
Tangga yang berlaku di tempat
mereka bekerja.
Dari Hasil Penelitian Pekerja
didapati Majikan (Pemberi
Kerja) sering menunda
pembayaran upah mereka
bahkan ada yang tidak
dibayarkan upahnya. Apabila
Pekerja bekerja melalui Penyalur
resmi mereka akan melaporkan
keterlambatan bahkan gaji yang
tidak dibayar kepada pihak
Penyalur namun bagi Pekerja
yang tidak bekerja melalui
Penyalur mereka tidak tahu
harus melapor kemana karena
urusan hubungan kerja ini
merupakan urusan individu
antara Pekerja dengan
Majikannya (Pemberi Kerja),
beberapa Pekerja merasa
sungkan apabila melapor kepada
ketua RT/RW.
x
Keputusan pemerintah
untuk tidak menyeragamkan
standar pengupahan ini dinilai
baik dikarenakan masyarakat
banyak yang memakai sistem
kekeluargaan dan masyarakat
juga sudah memberikan
kenaikan gaji setiap 3 bulan
sekali dengan besaran minimal
10%.
Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 31
Tahun 2010 Tentang Pekerja
Rumah Tangga (PRT) juga
mengatur bahwa Agen Penyalur
Pekerja Rumah Tangga dilarang
memungut uang dari Pekerja
Rumah Tangga. Agen Penyalur
Pekerja Rumah Tangga hanya
mendapatkan imbalan dari
Pemberi Kerja dan tidak
diperkenankan sedikitpun
memungut uang dari Pekerja
ataupun memotong upah Pekerja
Rumah Tangga. Kebijakan ini
seringkali dilanggar oleh Agen
Penyalur Pekerja Rumah Tangga
yang nakal karena tidak adanya
sanksi tertulis apabila seorang
Agen Penyalur Rumah Tangga
kedapatan memungut uang dari
Pekerja.
Ketua/Pengurus RT/RW atau
Sebutan Lain di wilayahnya ,
dilibatkan peran dan tanggung-
jawabnya di dalam Peraturan
Gubernur tentang Pekerja
Rumah Tangga ini. Peran dan
tanggung jawab tersebut adalah :
a. Melakukan pencatatan
atas masuknya Pekerja
Rumah Tangga yang
bekerja sebagai Pekerja
Rumah Tangga di wilayah
administrasinya.
b. Menyimpan fotokopi
Perjanjian kerja antara
Pemberi Kerja dan pekerja
Rumah Tangga dalam hal
perjanjian kerja tersebut
dilakukan secara tertulis.
c. Memberikan saran dan
masukan mengenai hal-hal
yang perlu diketahui baik
oleh Pekerja Rumah Tangga
maupun Pemberi Kejra
terkait adanya Perjanjian
Kerja diantara merkea ,
maupun berkaitan dengan
kebiasaan dari tradisi yang
berlaku di wilayahnya.
d. Dalam hal terjadi
perselisihan antara Pekerja
dengan Pemberi Kerja,
maka Ketua/Pengurus
RT/RW atau Sebutan Lain ,
berkewajiban menjadi
mediator bagi kedua belah
pihak untuk dapat dilakukan
penyelesaiannya secara
musyawarah untuk mufakat.
e. Dalam pelaksaanaan
mediasi tersebut,
Ketua/Pengurus RT/RW
atau Sebutan Lain wajib
memberikan
kesempatan/memperbolehka
n kepada pihak Pekerja
Rumah Tangga untuk
didampingi oleh Serikat
Pekerja Rumah Tangga ,
bila hal tersbut
dibutuhkan/dimintakan oleh
pihak Pekerja Rumah
Tangga.
Peran Ketua RT/RW atau
Sebutan Lain ini belum berfungsi
dengan maksimal.Ketua RT/RW
atau Sebutan Lain tidak pernah
melakukan sosialisasi kepada
Pekerja bahkan melakukan
xi
pendataan Pekerja sehingga
Pekerja yang bekerja tanpa
melalui Agen Penyalur Tenaga
Kerja tidak mengetahui hak dan
kewajiban yang seharusnya
mereka dapatkan ataupun
mengetahui keberadaan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 31 Tahun
2010 Tentang Pekerja Rumah
Tangga.
4. KESIMPULAN Berdasarkan pembahasan
terhadap pokok permasalahan pada
penelitian ini, penulis mengambil
kesimpulan bahwa implemetasi dari
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2010
Tentang Pekerja Rumah Tangga
(PRT) di Kota Yogyakarta pasca
diterbitkannya Peraturan Walikota
Nomor 48 Tahun 2011 Tentang
Pekerja Rumah Tangga belum
terlaksana dengan baik karena :
a. Tidak adanya sosialisasi dari
pihak pemerintah kepada
masyarakat, ketua RT/RW
maupun pejabat pemerintah
terkait sehingga Pekerja Rumah
Tangga yang bekerja di Kota
Yogyakarta tidak mengetahui
adanya Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor 31 Tahun 2010 Tentang
Pekerja Rumah Tangga (PRT)
dan Peraturan Walikota Nomor
48 Tahun 2011 Tentang Pekerja
Rumah Tangga sehingga Pekerja
Rumah Tangga yang bekerja
tanpa melalui Agen Penyalur
Pekerja Rumah Tangga tidak
mengetahui hak dan kewajiban
mereka dengan jelas.
b. Tidak implementatif karena
muatan materi yang terdapat
dalam Peraturan Walikota
Nomor 48 Tahun 2011 Tentang
Pekerja Rumah Tangga bukan
merupakan tindak lanjut dari
adanya Peraturan Gubernur
Nomor 31 Tahun 2010 Tentang
Pekerja Rumah Tangga
contohnya dalam Peraturan
Walikota Nomor 48 Tahun 2011
Tentang Pekerja Rumah Tangga
(PRT) tidak ada peraturan lebih
lanjut mengenai sanksi bagi
Pemberi Kerja yang tidak
membayarkan upah atupun
Pemberi Kerja yang
memotong/menuda pembayaran
upah.
c. Kesadaran masyarakat akan
pentingnya Perjanjian Kerja
tertulis masih sangat kurang.
5. REFERENSI
Buku :
a. Abdul Rachmad Budiono,
2009, Hukum
Perburuhan, Cetakan
Pertama, PT Indeks,
Jakarta, hlm.8.
b. Balai Pustaka, 2-1, Kamus
Besar Bahasa Indonesia,
Balai Pustaka, Jakarta,
hlm.545.
c. Bunga-bunga di atas
Padas, Fenomena Pekerja
Rumah Tangga Anak di
Inonesia, ILO-
IPEC,2004, hlm.21.
d. Emmanuel Kurniawan,
2013, Tahukah Anda ?
Hak-Hak Karyawan tetap
dan Kontrak , Cetakan I,
Dunia Cerdas, Jakarta
Timur, hlm.6.
e. Hardijan Rusli, 2004,
Hukum Ketenagakerjaan,
Cetakan II, Penerbit
Ghalia Indonesia, Bogor,
hlm.7.
xii
f. Imam Soepomo, SH,
1976, Pengantar Hukum
Perburuhan, Cetakan II,
Penerbit Djambatan,
Jakarta Pusat, hlm.58
g. Jimly Asshiddiqie, 2012,
Pengantar Ilmu Hukum
Tata Negara, Cetakan ke-
4, PT Raja Grafindo
Persada, Jakarta,
hlm.181.
h. Joni Bambang S.R, 2013,
Hukum Ketenagakerjaan,
Cetakan I, CV Pustaka
Setia, Bandung, hlm.6
i. KBBI, 1990, Balai
Pustaka, Jakarta, hlm.927.
j. Mian Khurshid A. Nasim,
Interpretation of Statutes,
(Lahore:Mansoor Book
House,1998), hlm.8
k. Saparinah Sadli, Pekerja
Rumah Tangga dan
Pentingnya Pendidikan
Adil Gender,1999.
l. Solichin Abdul Wahad
,2001, Analisis
Kebijaksanaan, Cetakan
II, PT Bumi Aksara,
Jakarta, hlm.64-65.
Jurnal/Majalah :
a. Human Rights Watch
Vol.17, No. 7(C),
Selalu Siap Disuruh
Pelecehan dan
Eksploitasi terhadap
Pekerja Rumah
Tangga Anak di
Indonesia.
b. Kabar PRT Edisi
Agustus 2010, Tunas
Mulia Yogyakarta,
hlm.1
Peraturan Perundang-undangan :
a. Ketentuan Umum
tentang Pekerja
Rumah Tangga
dalam Peraturan
Gubernur Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Nomor 31 Tahun
2010 tentang
Pekerja Rumah
Tangga, Berita
Daerah Provinsi
Daerah Istimewa
Yogyakarta tahun
2010 Nomor 31.
b. Peraturan
Gubernur Daerah
Istimewa
Yogyakarta
Nomor 31 Tahun
2010 tentang
Pekerja Rumah
Tangga.
c. Peraturan
Walikota Nomor
48 Tahun 2011
Tentang Pekerja
Rumah Tangga.
d. Undang-Undang
R.I Nomor 13
Tahun 2003 dan
Peraturan
Pemerintah RI
Tahun 2013
Tentang
Ketenagakerjaan,
Cetakan V, Citra
Umbara, Bandung,
hlm.3.
Website :
a. www.gugustugastrafficking.o
rg
b. http://www.hukumonline.com
/klinik/detail/lt510e536c2e2e
5/perbedaan-pergub-dengan-
perda
xiii
c. http://birohukum.jogjaprov.g
o.id/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=476
:alur-dan-proses-
pembentukan-peraturan-
gubernur&catid=107:provinsi
diy&Itemid=532