international law in ngws international timber organization

International Law in NGWS

International Timber Organizationhup: \nv\r.itto.or.jp live Live Sewer 964 brochure aichi2005.pdf

htip: -\r\\'M\ live PageDisplayff(intfler?pag<!l£t-225

International TropicalTimber Organization(selanjutnya disebut 1TTO)adalah organ isasiantarpemerintah yangbcrtujuan untukmcmpromosikan konservasidan pcngclolaan >'angbcrkelanjutan dan penggunaandan pcrdagangan sumber-sumbcr hutan tropis. ITTOdidirikan dibawah sponsorPcrscrikatan Bangsa Bangsa(PBB) pada 1986 dcngan 59negara anggota yang me\vakili80 % hutan tropis di dunia dan90% perdagangan global kayutropis. ITTO didirikanditengah-tcngah keprihatinandunia mengenai hutan tropis.Pada saat semua orangmcnyadari mengenaipeningkatan pcnebangan hutandi negara-ncgara tropis. t imbulkcsopakatan bersama bahuapcrdagangan kayu tropismenipakan salah satu kuncipcnting dalam pembangunanekonomi di beberapa negara.

Bcrawal pada 1979 mclaluinegosiasi yang panjang.

lahvvlah International TropicalTimber Agreement (selanjutnyadisebut ITTA) pada sesi ke-4tConfercnsi PBB mengenaiPerdagangan danPembangunan (United NationsConference on Trade andDevelopment selanjutnyadisebut UNCTAD). Hasii akhirdari negosiasi pada saat ituadalah ITTA 1983 yangbertugas sarnpai 3! Dcscmbcr1 996. akan digantikan olehITTA 1994. Negosiasi untukpengganti kesepakatan iniditandatangani di ba\vahpengawasan UNCTAD. ITTAselanjutnya tcrbcntuk pada2006 dan diharapkan dapatmulai berlaku (entry into force)pada 2008.

terfokus padahutan tropis.

hutan. danITTA mcvakini

bah\\ perdagangan kayu dapatberjalan dengan bnik apabilatcrdapat pengelolaan hasilh utan yang baik. sehi nggadapat mclindungi hutan darikerusakan, menghindari

ITTAmasalahkonservasiperdagangan.

Volume 4 Nomor 4 Juii 2007 857

Jumal Jhikum Inlcmasional

penumnan fungsi hutan, danpada akhirhya ' terwiijudpembangunan yangbcrkelanjutan. Namun dalamperkembangannya, 1TTAkemudian hanya menjadikesepakatan bersama dalamkonservasi hutan danperkcmbangan perdagangan.Hal ini tertuang dalamBruUand Report pada 1987 danpada Earth Summit 1992, yangmenyatakan bah\va ITTAmerupakan salah satuinstrumcn dalam konscrvasihutan tropis. ITTA selanjutnyamenjadi cikal bakal dariInternational Tropical TimberOrganization (ITTO). ITTOmerupakan organisasiinternasional antarpemerintahyang bertujuanmempromosikan konservasLpengelolaan yangberkelanjutan, danpenggunaan serta pcrdagangansumber-sumber hutan tropis.

Pada 1990, Negara-negaraanggota JTTO sepakat untukberusaha agar perdaganganka\ tropis internasional dapattetap menjaga kclestarianhutan. Komitmen ini dikenaldengan Year 2000 Objective,dimana sebagian besar dariprogram ITTO ditujukan untukmencapai tujuan tersebut.Namun demikian, kebijakan-kebijakan yangdiimplementasikan tidakmenunjukkan banyak

kemajuan. Oleh karena itu.Negara-negara anggota ITTOmembuat komitmen baru yangdikenal dengan ITTO Objective2000, yang isinya selainmenjaga kelestarian hutan jugaNegara-negara anggota salingmendukung satu denganlainnya dalam pengelolaanhutan, menjaga danmemngkatkan transparansiperdagangan, serta membukaakses k c dal am pasa rinternasional. Kemudian disampnganggotanegaramendirikan

yangNegara-negaraada, Negara-

non -anggotadua de\van

penasihat yang bertujuan untukmemfasilitasi partisipasimcreka dalam ITTO danmemberikan masukan kepadaITTO dalam membuat suatukeputusan. Kedua De\\anPenasihat tersebut adalahTrade Advisory Group(selanjutnya disebut TAG) danCivil Society Advisory Croup(selanjutnya disebut CSAG).Governing Body ITTO adalahInternational Tropical TimberCouncil (selanjutnya disebutITTC) yang terdin dari negara-negara anggota. ITTOmemiiiki dua kategorikeanggotaan, yaitu sebagaiprodusen dan konsumen.Kontribusi tahunan dan votingdidistribusikan sejajar di antarakedua kelompok ini melaluikaukus. Dalam setiap kaukus.

858 Indonesian Journal oj International

1International Law in News

kc\ j i ban dan vot i ng set lapanggota dili i tung bcrdasarkanpcrdagangan kayu dan jugaluasnva hutan tropis di dalamsuatu negara.

ITTO mengembangkankcbijakan-kebijakan yangdiscpakati socara intcrnasionalguna mcmpromosikanpcmbangunan hutan yangbcrkclanjutan. konservasihutan. serta membantu negara -ncga ra anggota u ntukmenyesuaikan kcbijakan-kcbijakan terscbut dcngankeadaan di negaranya. ITTO

juga mengumputkan..mcnganalisa. dan mcnycbarkandata mcngcnai produksi danpcrdagangan kayu tropis dantncnggalang dana u n t u kmcnjalankan proyek-proyckyang bertujuan bagi kcmajuanindustri di nogara-negarabcrkcinbang. Scluruh provckdidanai melalui kontribusisccara sukarcla. Donor tcrbcsarITTO antara lain pcmerintahJepang. S \\iss. dan AmcrikaScrikat.

(Feittv Eucharisti, S.H.)

Forum PBB mengenai HutanImp: \\'\\'\\\un.org cso forests .him

Isu mcngcnai hutan tclahmcnjadi prioritas dalamkcbijakan internasional danagenda politik selama kurun\\aktu 15 talum terakhir. Pada1992 dalam United NationsConference on Environmentami Devcfafwiem (sclanjutnyadisebut UNCED). ha! terscbutmcrupakan isu yang palingkontroversial dan mcnjadipc rt entanga n anta ra N cga ra -negara maju dan bcrkcmbangNcgosiasi >ang kuat antarapemcrintah dalam UNCED. diBrazil, akhirnya mcnghasiikanNan-Legally BindingAuthoritative Statement ofPrinciples for a (iloba!

Consensus on theManagement, Conservationand Sustainable Developmentbagi seluruh jcnis hutan yangdikcnal scbagai prinsip-prinsiphutan yang scjalan dcnganPasal 1 I Agenda 2 i dalammcnangani pcncbangan hutan(deforestation).

Pcrscrikatan Bangsa-Bangsa dala in dasaxvarsaterakhir. telah mengembangkankcbijakan-kcbijakan >-angsaiing berkaitan gunamcmpromosikan pcngclolaan.konservasi. scrta pcmbangunanyang bcrkclanjutan tcrhadapscmua jcnis hutan.Interspvernittental

'olume 4 Nomor 4 Juli 2007 859

Jurnal ilukuni hiteniasional

(selanjutnya discbut IFF), yangdibentuk dalam kurun \\aktu1995-1997, danIntergovernmental Forum onForest (selanjutnya discbutIFF), yang kcduanya dibentukdalam kurun \vaktu 1997-2000di bawah perlindungan UnitedNations Commission onSustainable Development,mcrupakan badan antar-pcmcrintah (intergovernmentalbody) yang mengembangkankebijakan-kebijakanintcrnasiona! mcngenai hutan.

United Forum on Forest(selanjutnya discbut UNFF)dibentuk berdasarkan Rcsolusi2000/35 pada 18 Oktobcr 2000dari Economic and SocialCommittee (selanjutnya disebutECOSOC). scbagai bagian daripcngaturan internasionatmcngenai hutan danmcncruskan tugas yangdilakukan oleh IFF dan IFFscbelumnya. LfNFFmerupakan badan tambahandari ECOSOC yang memil ik ikcanggotaan universal, tcrdiridari Negara-negara anggotaPBB dan Negara-negaradcngan specialized agencies.Negara-negara anggota UNFFmenunjuk Focal Point bagiUNFF dalam pemcrmtahannya.

Dalam sesi pertamapertemuan UNFF yangdilaksanakan pada 2001.Forum memutuskan untukmengembangkan dan

memelihara kerjasama sertasecara aktif bcmsaha untukmengembangkan sinergidengan anggota -anggotanyayakni CollaborativePartnership mengenai hutan,Komisi Pembangunan >'angBerkelanjutan, dan fungsi-fungsi lain Dc\van Ekonomidan Sosial yang tcrkait.Organisasi-organisasLInstitusi-institusi danInstrumcn-instrumenj ntcrnasional. Foru m akanmemberikan pertimbangan dariSekretaris Jenderal PBB padasetiap laporan dan dokumeninformasi tcrhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan olehCollaborative Partnershipyang dinamakan"Collaborative Partnership onForest Framework 2007".

Pada 16-27 April 2007 dimarkas besar PBB di Nc\York, diselenggarakan Sesi ke-7 pertemuan UNFF. Pertemuantersebut membahas mcngenaipemiiihan pcjabat. adopsiagenda dan hal-hal lain dalamorganisasi. program kerja mult itahunan, instntmen-instrumcnyang tidak memiliki kekuatanhukum yang mengikat padaseluruh jenis-jenis hutan.dialog mulnstake holder^meningkatkan kerjasama. dankoordinasi mengenai kebijakandan p rog ram -p rog ramtermasuk ketentuan petunjuklanjutan dalam Collaborative

860 Indonesian Journal of Infenicttioncti

International Law in News

Partnership mengenai hutan,tanggal dan tempat untuk sesisclanjutnya, serta adopsilaporan forum sesi ke-7.

Berdasarkan Peraturan no.15 dari Rules of Procedure.Komisi fungsional ECOSOCmenjelaskan bah\va pada saatpertemuan pertama dari sesiregular UNFF \\ajib memilihKctua dan pejabat-pejabat lainyang dibutuhkan diantara parapc\i Ian anggota-anggotanya. Berdasarkanreso 1 u s i a\ I dalam halpendirian forum ini, the Bureauharus terdiri dari Ketua dan 4(empat) orang \\akil ketua.salah satu diantaranya jugaberperan sebagai Rapporteur.sesuai dengan prinsip distribusigeografis yang seimbang.Selanjutnya. forum ini lalumemilih Mr. Hans Hoogeveen(dari Belanda) sebagai Ketuadan Mr. Arvids Ozols danAndre-Jules Madingou (dariGabon) sebagai Wakil Ketua.Forum ini juga menugaskankepada Mr. Cristian Maquieirau ntuk berperan sebagaiRapporteur.

Pada 28 April 2007,setelah Sesi ke-7 Pertemuan

UNFF tersebut berakhir.diadopsi non-legafly bindinginstmmen bagi seluruh jenish u tan. Tuj u an u tama dariinstrmmen ini adalah:

1. Memperkuat komitmcndan tindakan politik padascluruh tingkat untukmclaksanakan pengclolaanyang berkelanjutan secaraefektif bagi seluruh jcnishutan deini tercapainyatujuan global.

2. Meningkatkan peran hutandalam mcncapaikescpakatan internasionalmengenai tujuanpcmbangunan termasukdiantaranya MilleniumDevelopment Goalsterutama dalam halpemberantasan kemiskinandan pengclolaanlingkungan yangberkelanjutan.

3. Memberikan kcrangka bagitindakan-tindakan nasionaldan kcrjasamainternasiona!

(Fika VuliaEdina Hakim,S.H.)

Efek Kebakaran Hutan terhadapHubungan Indonesia dengan Negara Lain

hup: \\-w\\-.rsLsg Indonesian wacannindonvsia view-290705142II000 I .him/

Volume 4 Nomor 4 Juli 2007 861

Jurnal Uukuni International

hup:- \vw\\'.greenpeace.org seasia id press press-releases kebakoran-huian-indonesia-menj

hup: M'M'H1.beritiihitiJii.or.id beriia3.php'>idheri!a r 73%

Konvcrsi lahan dan kcbakaranhutan dapat mem cbabkankeaisakan lingkungan sccaraglobal karcna C02 \gdilcpaskan kc atmosfcr dan kcduaaktivitas ini memberi kontribusikepada perubahan ikl im. PanelAntar- Pcmerintah untukPerubahan Ik l im (IPCC)mcngungkapkan bah\\ 50 persondari potcnsi mitigasi perubahanik l im dunia. dapat dicapai denganmcngurangi emisi yangdiscbabkan oleh deforestasi.Dalam hal ini. Indonesia memi l ik ikawasan hutan alam asli (intacfancient forests) terbesar di Asia,namun ka\vasan tcrsebutmengalami laju kchancuran lebihcepat dari \vilayah lain yang adadi dunia.Kebakaran hutan di Indonesiayang tclah tcrjadi bcberapa tahuntcrakhir, memaksa negara-negaratctangga untuk duduk bcrsamamembahas masalah ini. Hal inidiscbabkan, asap yangdit imbulkan juga mcnyebar kekawasan Asia Tenggara.Kcbakaran hutan paling parahterjadi scpuluh tahun lalu pada1997-1998, scrta pada 2006.Adapun kcbakaran hutan pada1997-1998 telah mengakibatkankerugian regional sebesar 9-10milyar dolar Amerika. MenuaitHapsoro^ Juru Kanipanye

Greenpeace Asia Tenggara. siklusterjadinya kcbakaran hutan ternsmencrus serta pengrusakan hutandi Indonesia harus mulai dianggapsebagai masalah global karcnaIndonesia merupakanpcnyumbang besar terhadapperubahan iklim .dunia. Indonesiameru pakan N cgara yangmenduduki peringkat ke tigasebagai penyumbang terbesar atasgas rutnah kaca, setclah AS danCina, yang bersumbcr dariakti vitas deforestasi. konversilahan. dan kcbakaran hutan.SaJali satu bcntuk perhatianintcrnasional bcrkaitan denganmasaiah kebakaran hutan adalahperjanjian ASEAN mengcnaikabut asap antar perbatasan yangsaat ini belum diratifikasiIndonesia. Tris Mardivati. KepaiaDivisi Perjanjian dan AnalisaRatifikasi. KemcntrianLingkungan Hidup Indonesia,menyatakan barnva pihaknya danjuga banyak pihak lain diIndonesia sudah sangat tanggapdalam mclakukan tindakanpenanganan kabut asap, baik yangsifatnya mencegah maupunmemperbaiki. Bahkan kerjasamadengan negara lain maupu norganisasi internasional juga telahdilaksanakan. Namun demikian,kerjasama pcnanggulangandarurat kebakaran hutan antar-

862 Indonesian Journal of International


Ncgara ASEAN tidak dapatdiiaksanakan bila perjanjianASEAN mengcnai kabut asapantarpcrbatasan tidak diratifikasiolch Indonesia.Menurut Tris Mardiyati.kcputusan mcngenai ratifikasibcrada di fangan DPR Indonesia.DPR scmentara itu mcnghendakiagar perjanjian kabut asapantarperbatasan dikaitkan denganperjanjian mengenai pencegahanpencbangan liar dan peredarankayu liar. Rizal Sukma. DeputyExecutive Director CSIS Jakarta.menyatakan bah\\ ratifikasi itupenting bukan ham a dalamkonteks kabut asap. tapi dnlamkeseluruhan konteks politik lua rncgcri Indonesia terutaniamenyangkut posisi Indonesia diASEAN. Sclain itu. ratifikasiperjanjian ASEAN akan menjadiscmacam collective pressure padalevel regional, agar Ncgara-negara >ang menandatanganikcmudian mengambil langkah-langkah yang lebih konkret untukmcnyclesaikan persoalan.Menteri Kehutanan Indonesiamenyatakan bencana kebakarandan asap di Indonesia pada 2006mcngalami peningkatan hinggamcncapai rata-rata 20 kali jumlahhot spot pada 2005. Indonesiaberkomitmen untuk menekanjumlah hotspot hingga 50% padaakhir tahun ini dan seterusnyasccara bertahap, hinggapenghapusan total hot spot yangdiharapkan bisa terjadi pada 2009.

Olch karena itu. PcmcrintahIndonesia hams mengupayakanberbagai cara dan sol LI si baikdalam skaia nasional maupuninternasionai. Adapun jumlahdana yang dipcrlukan gunamencegah kebakaran hutandiperkirakan sebesar 600 miiyarrupiah. dimana pusat dan daerahmelalui APBN & APBD barndapat menganggarkansetengahnya. Kekurangan 300miiyar iainnya diharapkan dapatdiperoleh Pemenntah Indonesiamelalui lembaga atau negaradonor.Deputi Menteri LingkunganHidup Indonesia BidangPeningkatan Konservasi SumbcrDaya Alam & PengendalianKenisakan Lingkungan.Masneliyarti Mil man mcnjelaskanbalnva dalam rangkamcndapatkan dukunganinteniasional. Indonesiamenjabarkan rencana yang akandilakukannya. atau \-ang disebutPlan of Action (POA). POA yangdimaksud antara lain upa\pencegahan dengan carasosial isasi. kampanye. danpemberian pcralatan agarmasyarakat mengubah pola tanamdari membakar menjadi tidakmcmbakar. Kemudian.Pemerintah melalui DepartcmenPcrtanian mcmberikan insentifberupa bibit dan pupuk, bagimasyarakat \ang tidak membukalahannya dengan membakar.Departcmen Kehutanan juga

Volume 4 Notnor 4 Juli 2007 863

Jitnid! /fuktini Intenmsiotuti

mcmbuat Manggala Agni atauBrigade Pcngendaliati KebakaranHutan Indonesia. Sola inpcnccgahan kebakaran di tingkatmasvarakat dan individual ,langkah yang sama ditcrapkanpula pada tingkat perusohaan.Pcmcrintah akan memenksaapakah pcrusahaan-pcmsahaanpcngclola lahan m c m i l i k i fasilitaspcmantauan dan pcmadaniankebakaran.Lcb ih Ian j ut dala m bidangpcnegakan hukum. MasncllyartiHilman menyebutkan bahuatahun ialu sudah tcrdapat 28pcrusahaan yang berhasil dijcratuntuk masuk dalam prosespenvidtkan. Meskipun pcrsentaseperusahaan yang bcrhasil didakwascjauh ini masih sangat kcci! danpenyidikan mempakan faktorutama sulitnya mcmproses kasusin i , namun hal ini mempakanlangkah a\va! yang mungkin bisamengurangi kcnakalan parapcngusaha. Satu lagi langkahIndonesia untuk menekankebakaran hutan dan lahan adalahdcngan cara peinantauan. Saat inistasiun cuaca atau alat pcmantaucuaca yang dimiliki Indonesiasudah usang. sehinggamemcrlukan bantuan. Dcnganadanya pcmantau cuaca. makabisa diketahui langkah yang tcpatuntuk menghadapi isu kebakaranhutan ini .Langkah-langkah di atasdipandang baik olch SekretarisJendral ASEAN. Ong Kcng

Yong. Namun demikian. bcliaumenilai yang akan menjadi dasarpermasalahan adalah bagaimanapcnerapan di lapangan. Masalahkoordinasi di \ \ i layah yang sangatluas, nicrupakan tantangan \ongharus di ja \sab Indonesia untukmensukseskan rencana tcrsebut.Olch sebab itu. Indonesia besortaNegara-negara tetangganya mulaisecara bertahap membahaslangkah-langkali \ang bisadilakukan. Cukup baiiyak usahayang di lakukan olch PenierintahIndonesia untuk mengatasikebakaran hutan dalam levelintcrnasional. Salali satum'amelalui Kementnan LingkunganHidup Indonesia >angmetnpelopori pcrtemuan bertajukHigh i.evel International('onfcn'nccs on TheImplementation of Indonesia's(Comprehensive Plan of Action onFores! & Land I1 ire ('ontrol inSouth East Asia. Konfcrcnsi inimerupakan persiapan tcknis yangrekoinendasin\a akandisampaikan pada 2nd Meeting ofthe Sub-Regional MinisterialSteering Committee onTranshonndary Haze Pol lit fion.Selain menyiapkan rekomendasi.tujuan dari konfcrcnsi ini jugauntuk mcncan dukungajl dari paranegara dan lembaga donor.Masneilyarti Hilman jugamen\-atakan bahvva KementcrianLingkungan Hidup tclahmengundang high level countrysebagai Negara donor juga agensi.

864 Indonesian Journal oflniemuiiona}


Sejak November 2006. telahcukup banyak kemajuan sepertiSingapura yang membantu JambLSumatra Selatan dibantu UniEropa, Bclanda >'ang membantupemeri ntah Kal i mantan Tengah,begitu juga Australia bagianBarat. Pcmenntah juga memintalebih banyak lagi Negara donordan agensi untuk membantu.Salah satunya Malaysia, yangberscdia membantu dalamcapacity building, namun bclumdapat segera terlaksanadikarenakan pcrlunyapcnyesuaian dalam isuenforcement dan standarisasipcrkebunan. Dukungan negara-negara ini sangat diperlukan.

karcna Indonesia tidak mcmilikisumbcr daya >'ang mcmadai. baikdalam hal fmansial maupunkeahlian.Ha! yangmcnguntungkan adalah berbagaipihak. baik negara maupunorganisasi mancanegara mcnaruhminat besar untuk membantupcnanganan kcbakaran hutanIndonesia. Hal ini dikarenakanNegara-negara di dunia, baikNegara yang berdckatan dcnganIndonesia maupun yangbcrjauhan. mclihat pcntingnyakontribusi hutan di Indonesiatcrhadap I i ngku nganinternasional.

(Feitty Eucharisti, S.H.)

Majelis Llmum PBB Mendeklarasikan Tahun 2011sebagai Tahun Hutan Internasional

http:- int'U'.wi.0rg*.VtfH'5 Press-docs 2006'galQ565.doc.htm(lilex-^

Lsu kehutanan telahmenjadi prioritas darikebijakan internasional sertaagenda politik selama 15 tahunterakhir. Hal ini dikarenakanhutan sebagai dasar bagipengctahuan alam dan sebagaisuatu ekos i stem, me ma i nkanpcran yang serius dalammengurangi perubahan iklimdan melindungikeanekaragaman hayati. Saatini. hutan telah beralih fungsi

menjadi tanah pertanian danmcngalami kemsakan akibatpenebangan kayu yang tidakberkelanjutan serta pengelolaanlahan yang tidak seimbang.Menurul Mr. Pekka PatosaaruDirektur dari United NationsForum on Forest Secretariat.tantangan yang ada saat inibukan lagi mengcnaipen ingkatan kesadaran akanpentingn\ hutan namunbagaimana Negara-negara

I'o/ume 4 Notnor 4 Juli 2007 865

Jnrnal llukitm

dapat bcrgerak sccara nyatauntuk mcmulihkan hutan. Atasdasar pernikiran ini. Ncgara-ncgara Anggota dari UnitedNations Forum of Forests(I'NFF) kcmudian mcngadopsitu juan global bcrupa komitmcnuntuk mcmulihkan kerusakanhutan didunla.

Lebih lanjut. pada 2 1Dcscmbcr 2006. MajclisU m u m PBB mcngadopsiRcsoiusi 61/193 yang padaint inya mcmuat:

1 . Mcniutuskan tahun 2011scbagai Tahun HutanIntcrnasional:

2. Mcnugaskan SckrctariatUNFF. dan DepartemenUrusan Sosial danEkonotni u n t u k bertindakscbagai Focal Point dalammcngimplcmcntasikanprogram tcrsebut dcngankolaborasi bcrsamaPcmcrintah Negara-nogaraanggota. organ isasiIntcrnasional. Regional danSubrcgional:

3. Mcngundang Food andAgriculture Organization(FAO) scbagai Chair of iheCollaborative Partnershipuntuk mcndukung programtcrsebut;

4. Meminta kepadaPcmcrintah Negara-ncgaraAnggota. Organisasi-organisasi intcrnasionaldan reg i onal untuk tu ru t

berpartisipasi dalamprogram ini;

5. Mcndorong kerjasamasukarcla di antara Negara-ncgara Anggota.Organisasi internasionaldan group utama dalammcmfasilitasi danmcndukung aktivitas yangbcrhubungan dcnganprogram ini ; dan

6. Meminta kepada SekretarisJcnderal untukmemberikan laporankepada Majclis UmumPBB pada sesi ke 64mengenai pcrsiapanprogram tcrsebut.Tujuan dari program

Tahun Hutan Intcrnasionaldiharapkan dapatmeningkatkan kesadaran danjuga mcndukung tmdakan-tindakan global dalampengaturan hutan >'angbcrkclanjutan. dan pclestarianserta perkembangan seluruhjcnis hutan tcrmasukdiantaranya pohon-pohon yangtcrletak di luar hutan. Hal inimerupakan undangan tcrbukabagi komunitas dunia un tukdatang bcrsama-sama danbekerja dengan Pemerintah.organisasi internasional danmas yarakat umu m yangbertujuan untuk memberikankepastian bahwa hutan yangada telah diatur dengan baikbagi generasi masa kini danniasa mendatang.

866 Indonesian Jonnia! of"International


Jepang sebagai pengimpor kayulapis Indonesia terbesar, yangmencapai lebih dari 60% eksporIndonesia pada 2005, diikutioleh AS (14%). Uni Eropa(13%) dan Cina (9%). Melaluikampanye itu. Green Peace jugamcngecam negara-negara majuyang dengan sadar meneriniadan menyokong industripenebangan ilcgal di Indonesia.

Maraknya penebangan liardi Indonesia seakan makindigiatkan dengan padatnyapermintaan perusahaan asingyang tidak peduli dengansertifikasi kayu. Bukan ham amenjadi penjuaL pihak asingjuga rnemainkan peran yanglebih aktif dalam pengrusakanhutan secara massif. Center forInternational Forestry Research(CIFOR) mengindikasikanbahwa pembalakan hutanmerupakan kejahatanterorgansisasi dengan sindikatJntemasional yang tidak jarangdidukung oleh institusipemerintali sejumlah negara.

Ironisnya. negara yangmenjadi konsumen ka>u ilegalIndonesia adaiah negara-negaramaju dengan tututan tinggi bagiIndonesia untuk menjagahutannya. negara-negara semisalAmerika Serikat, Jepang.Inggris, China dan bcberapanegara Uni Eropa yang telahmendatangani konvensiinternasional perlindunganspesies dilindungi (CITES)

malah turut menjadi konsumenkayu ilegal tersebut. Bahkan.negara semisal Malaysia danSingapura yang selaiu sibukdengan asap hasil kebakaranhutan di Indonesia juga disebut-sebut menjadi bagian pent ingmafia dan sindikat Internasionaltersebut.

Jnvcstigasi EnvironmentalInvestigation Agency danTelapak Indonesiamenyebutkan bahwa negaraMalaysia, dan Singapuramenjadi pusat pemutihan danperdagangan kayu ilega! darijenis-jenis langka dariIndonesia, scnilai miliarandollar AS set lap tahunnya.Malaysia memutihkan kayucurian menjadi komoditas legaldengan cara memalsukandokumen asal komoditasseolah-olah kayu tersebutbcrasal dari Malaysia sendiri.Kcmudian dari Malaysia,sebagian besar kani tersebutkemudian diimpor menjadibahan baku industri mebel danindustri berbasis kayu lain diChina. Sebagian lagi, dieksporlangsung ke negara-negaramaju, terutama AS dan Eropa1.Bukti nyata keberadaan pihakasing dan sindikat Internasionaljelas tampak padaPenangkapan sembilan WargaNegara Malaysia pada 2005

1 Kompas;13 Januari 2007


Jitrnal liukum Internasional

Berbagai macam kegiataiiakan di laku kan u ntu kmenyelenggarakan TahunInternasional dan pertukaranpengetahuan dalam membantustrategi-strategi praktis untukmempromosikan pengaturanhutan yang bcrkelanjutan.Sesuai dengan isi resolusiuntuk mcmfasilitasi organisasidalam pelaksanaan kegiatanini, maka Pemerintah,

Organisasi regional danintemasional, serta organisasikemasyarakatan diharapkanmembentuk panitia nasionaldan menugaskan Focal pointsdi Negara masing-masing.Sekretariat the United Forumon Forests bertugas sebagaiFocal Point dalam pelaksanaanTahun Hutan Intemasional ini.

(Fika Yulialdina, S.H.)

Sindikat Internasional Penebangan Hutantjttp;//www.greenpeace.com

hup: •'•'www.koinpax.co.ic/

Sebuah spanduk aktifisGreen Peace bertuliskan "StopAncient Forest Destruction^(Hentikan Perusakan HutanPurbakala) menghadang sebuahkapal angkutan pengangkutbernama MV Ardhianto. Kapalpeti ketnas tersebut tengahmemuat 6.000 meter kubik kayulapis, atau plywood, dengantujuan Jepang dan Korea, dan3.000 meter kubik untuk AS.Ka\ai tersebut berasal daripabrik Henrison Iriana, sebuahcabang dari salah satuperusahaan ka\ terbesarIndonesia. Kayu LapisIndonesia (KLI)r dan akandibavva ke Jepang, Korea danAS.

Serta merta, aksi simbolikini mengejutkan bukan saja bagimasvarakat Indonesia melainkan

juga bagi masvarakat dunia.Bersama dengan aksi liadangtersebut. Green Peace jugamenyebarkan data bahwa palingtidak 76% penebangan kayu diIndonesia adalah ilegal. Ka\hasil penebangan liar tersebutkemudian dijual kepadaperusahaan-perusahaan sepcrtiKLI di Indonesia, atau"menghilang' di lepas pantaiuntuk memberi melayani pasarglobal.

Kayu dari Indonesiamemang sedang menjadiincaran pasar dunia disebabkanhargam a yang m u rah.Perusahaan di Indonesia puntidak ragu-ragu untuk menerimapesanan tanpamemperhitungkan keselamatandan keamanan hutan. GreenPeace mencatat keberadaan

868 Indonesian Journal onmcnicition


scbagai bandar penebangan liardi Papua. Pada 2003.Dcpartemen Kehutanan(Dephut) mencatat. setiaptahun sedikitnya 10 juta meterkubik ka>u diselundupkan dariKalimantan, Papua. SumateraUtarx Jambi, Riau^ danProvinsi Nanggroe AcehDarussalam (NAD) dengantuJ uan antara lain. Malaysia,Cina, India, dan Vietnam.Penyelundupan kayu dariPapua saja, mencapai 600.000meter kubik dengan kerugianmencapai Rp 600 milyar perbulan atau Rp 7,2 trilyun pertahun. Harga ka\ selundupanini dihargai sangat murah yaknisckitar Rp 1 juta per meterkubik.

Hadirma sindikatI ntemasional di I ndonesiamemang tidak terlepas darimasalah sistcm ekonomi politikyang konip, keamanan, danhukum yang ada di Indonesia.Kelebihan kapasitas di industrika\u, tingginya permintaandomestik dan intemasionalterhadap kayu ilega! hinggatidak adanya kejelasan tatabatas kawasan hutan menjadisalah satu pemebab maraknyakasus penyelundupan kayui legal.

Sindikat ini. bukan sajahanya berasal dan pemerintahdalam negeri. melainkan jugamerambat pada lembagapembiayaan semisal bank di

Indonesia. Mclalui jaringanyang sudah terbentuk cukuplama, sindikat penebangan liarini membentuk mafia hutanyang melibatkan bukan sajapihak asing melainkan jugapejabat pemcri ntah diIndonesia. Bahkan keterlibatanperbankan lokal danintemasional juga turutmemberikan tempat padaindustri penebangan liar diIndonesia. Scbclum 1997 saja.volume pinjaman dari bank-bank lokal kcpada industrikayu meiicapai 4 miliar dolarlebih. semcntara dariperbankan intemasional 7miliar dolar AS. Kcscmunyajclas secara dibentuk olehsystem kuat dan melibatkanmultisektor.

Pay ung hukum yangselama ini ada masihmenggunakan Undang-UndangNo. 41 Tahun 1999 tentangKehutanan, Undang-UndangNo. 5 Tahun 1990 tentangKonscrvasi Surnbcr Daya Alaindan Ekosistem, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997tentang Lingkungan Hidup.Namun, perangkat hukumtersebut masih dianggap tidakmampu menjerat pelaku utamapenebangan 1 iar. Pada 2005,sebanyak 173 orang ditangkapnamun sebagian bcsardibebaskan, dan jika dihukummendapat hukum yang sangatringan.


Junta! Hukum

Dalam banvak kasus. aliranuang hasi! pcnyelundupan i n ipun schaaisnya dapat dijeratmelalui Undang-Undang No.25 Tahun 2003 ten tang TindakPidana Pcncucian Uang dalampcmberantasan kcjahatankehutanan. terutamapcncbangan liar. CIFOR danPusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Kcuangan (PPATK)dalam kajiannyamcngungkapkaii. upayapcmberantasan pcncbangan l ia rakan lobih kuat iagi jikadidukung oleh pendckatanpcncgakan h u k u m pencucianuang. Pcngungkapan aktor-aktor di belakang layar bisadilakukan dcngan menclusurialiran uang lc\vat mckanismcpcrbankan.

Dcpartemcn Kchutanank i n i han ya mcnggantu ngkanharapan pada RancanganUndang-Undang ( R U U )Pcmberantasan PcmbalakanLiar yang dalam 2007 iniscgcra masuk proses Icgislasidi DPR. Mcnurut BoenPurnama dan Kcpala BiroHukum dan Organisasi DephutSuparmo. RUU ini akanmcmberikan terobosan ataskebutuhan sistcm peradilan diIndonesia. Hal ini dikarenakanadanya sebuali pcngadilan ad-hoc atan pengadilan khususuntuk mengadi 1 i para pelakupcmbalakan hutan denganancaman denda dan hukuman

yang sangat bcrat hinggahukuman mati.

Kasus Ka\ii LapisIndonesia ( K L f ) dan gebrakkanGreen Peace menjadi pcnvadarmasyakat Indonesia daninternansional dalammembongkat praktik jual bclikayu ilegal ke luar Indonesia.Dalam laporannya berjudul"Kayu Lapis Indonesia: theUntouchable God ofIndonesian Ancient ForestDestruction!" menyimpuikanbahwa KLI terbukti mcnjualkayu-kayu tanpa idcntitasres mi yang kemudian diekpsorkc luar negeri, Bahkan di akhirlaporannya. Green Peacekembali mengingatkan bahwaKLI hanva mempakan satu dansekian banyak pcrusahaan lokaldan global yang dcngansengaja melakukan penjualankayu hasil pcnebangan liar kcluar negeri.

Pemerintah Indonesia,incmang harus scgcramcnyelesaikan permasalahanini, Salah satuina adalahdcngan sescgcra mungkinmelakukan moratoriumpenebangan hutan >'angmcmberikan jcda untukpcmbalakan teb ih lanjut.Sedangkan untuk jangkapanjang. upa\a pencgakkanhukum nasional maupuninternasional hams ditegakkansecara komprehensif untukmembongkar mafia ka>i) >'ang

870 Indonesian Journal of International I MM-

tidak lag! terbatos teritorial dankebangsaan, agar Indonesiatidak hams kehilangan lagihutannya >'ang ditcbang untukasing. yang jumlah luaskerusakan hutannya lebih daricmpat kali pulau Ja\va.

"Jika pohon terakhir telahditebang, jika sungaiterakhir telah tercemar, jika


ikan terakhir telahditangkap, ba ru ma nusiaakan sadar bahwa merekatidak akan bisa makanuang," Green Peace.

(QurrataAyuni,S.H.)

Pertemuan Ad-Hoc Expert Groups dari UnitedNations Forum on Forests (UNFF) dalam Menyusun

Non-Legaliy Binding Instrument, 11-15 Desember2006

htlp: innr.H/7.<;/•# csa forests ahoul.hlnilhllp: \v\\'w.un.org-esflfvrests-a(lhoc-nlbi.him!

Sebagai organ tambahan(subsidiary body) dariPerson katan Bangsa-Bangsa(P B B) yang dibcntuk dcnganResolusi Economic and SocialCouncil (ECOSOC) Nomor2000/35. United Nations Forumon ]<'orests (UNFF) bcrtujuanuntuk mendorong pengelolaan,konservasu dan pembangunanberkclanjutan di bidangkchutanan. Safah satu tiigasUNFF yang scdang dipcrsiapkankc dcpan adalah mcnyusunperjanjian yang bcrisi kctentuanyang tidak mcngikat (non-legal ly binding instrument)mengenai kehutanan yang akandisepakati pada pertcmuan sesi

ke-7 pada April 2007.Sebclumnya, pada 11-15Desember 2006 di New York,dilaksanakan pertemuan tcrbukatim ahli ad hoc (open-ended adhoc expert group] untukmempersiapkan final isasiinstrumen tcrscbnt padapertemuan sesi ke-7.Ti m ah 1 i bcrtugas u n tukmemberikan saran teknis danilmiah kepada UNFF yangscdang mcnyusun matcri darinon-legally binding instrument.Dalain mcnjalankan tugasnya.tim ahli akan menerimakompilasi dari rancangan danproposai ncw-legally bindingInstrument vane diberikan oleh


Junta I Ihikiitn Intenutsional

ncgara-ncgara pcserta UNFFpada pertemuan sesi ke-6,bcserta proposal yang diberikankemudian, atau komentar danNcgara-ncgara pcsertamcnvangkut proposal-proposali t u . Tim ahli kemudian akanmcmbcrikan pendapat denganmcmpcrtimbangkan dokumen-dokumen tersebut.

Atas dasar ini, tim ahli menerima18 proposal dan lima komentar.Enam proposal pcrtama berasaldari Grup Afrika, Australia, Brazil,Canada, The European Union(E U), Amerika Scrikat, danASEAN. Sedangkan 12 proposaltambahan diberikan lagi olehAustralia, Brazil, ASEAN,Colombia, EU. Indonesia. Jepang.Pakistan, Afrika Selatan, Swiss,Amerika Serikat, dan Zimbabwe.Sedangkan lima komentar berasaldari Colombia, Pakistan, Indonesia,Korea Selatan. dan Swiss.Tim ahli ini beranggotakan pakar-pakar yang ditunjuk olehpcmerintah dari tiap negarapeserta. Sctiap anggota timberpengalaman secara tcknis danilmiah dalam bidang kchutanan.Deklarasi Rio 1992 dan UNFF, danforum intemasional lain sepertiIntergovernmental Panel onForests (1PF) danIntergovernmental Forum onForests (IFF).Tim ahli ini berhasil merumuskanbeberapa elemen substansialmengenai non-lcgally bindinginstrument yang diberi judul VN on-

legal iy Binding InternationalInstrument/ Understanding/Codefor the Sustainable Management ofAll Types of Forests/' Substansiutama ini dapat dilihat dalamprinsip umum yang berhasildisepakatL antara lain:

3. Instrumen ini dibentuk sebagaitindak lanjut dari Rio ForestPrinciples dan Rio Declarationon Environment andDevelopment yang diadopsioleh PBB " pada 1992.Instrumen ini tidak mengikatsecara hukum, tidak diatur olehhukum intemasional. dan tidakdimaksudkan untukmemberikan hak ataukcwajiban dalam hukum:

2. Pengclolaan hutan harusnicmpertimbangkan seluruhaspek baik ekonomis, sosiaLekologis, budaya. dan spiritual;

3. Langkah-langkah, kebijakan,dan tindakan dilaksanakansecara nasional denganoricntasi kontribusi secaraglobal. Artinya, setiap negaraberhak mengelola hutannyaatas dasar prinsip kedaulatan,namu n harus selaras denganMillenium Development Goals(MDGs) yang memberikanbatas waktu pencapaian targetnasional. Selain itu, tiap negaradiharapkan tetapmempertimbangkan rencanaaksi yang sudah disepakatisecara global dalam TPF danIFF;

872 Indonesian Journal oflnteniational IMV>


Setiap ncgara bertanggungjavvab atas pengelolaanberkelanjutan dari hutan nya.dcngan mcmpcrhatikan kondisiekonomis dan gcografis, dankapasitasnya termasuk melaluipengcmbangan surnber dayamanusia, kepemilikan hutan.penyelenggaraan goodgovernance dalam levelnasional dan internasionaL danpenycdiaan kcuangan yangmemadai. Seluruh hal inibcrtujuan untuk menjagakelestarian dan daya saing darihutan di masa mendatang;Masyakat internasional dapatmendukung pengelolaankehutanan denganmcnyediakan bantuankeuangan dan pembentukandaiia tntsi khusus bidang untukkehutanan, mcningkatkan atihteknologi. berbagi pengalaman,dan kerjasama dalampeningkatan sumber daya(capacity building);

5. Pengelolaan hutan harusmelibatkan seluruh pcmangkukepentingan (stakeholders),termasuk sektor s\vasta,pemilik hutan. masyarakatlokal. dan \\anita. Oleh karcnaitu. perlu dibentuk sistem yangtransparan dan partisipatorisuntuk menjamin keterlibatanseluruh pihak:

7. Kerangka pengelolaan hutanberkelanjutan berdasarkan atasprinsip "tujuh clemen tcmatis"(seven the mafic elements),yang terdiri dari:a. Extent of forest resources:b. Forest biological diversity:c. Forest health and vitality:d. Productive functions of

forest resources:e. Protective functions of

forest resources:f. Socio-economic functions

of forests: dang. Legal, policy, and

institutional framework.(MuhammadAjisatria)

Penyelenggaraan International Expert Meeting on"Multi Year Programme of Work of United Nations

Forum on Forests: Charting the Way to 2015,"di Nusa Dua, Bali, 13-16 Februari 2007

http: www. un.org esa forests gov-unjf.htniihup: \i'\f}i\ Press Joes 2007 en\-dev9\8.doc.htm

Pada 13-16 Februari 2007,diselenggarakan perteinuan ahl itingkat internasional(international expert meeting) di

Volume 4 Nomor 4 Juli 2007

Nusa Dua, Bali Indonesia.Pertemuan ini didorong atasinisiatif ncgara-negara (country-led initiative) untuk mendukung

873

hirnul I lukuni

program United Nations lorumon / 'ovv.y/v {UNFF). khususm auntuk pcrtcmuan UNFF scsikctujuh (UNFF7). PcmcrintahJcrman dan Indonesia menjadipenveienggara pcrtcmuan dcngandidukung olch Bclanda.Nonvcgia. S \viss. Kanada.Australia. Austria. AmerikaScrikat. Finland ia. SckrctariaiUNFF, Bank Dunia. dan (\>ntcrlor Infemc'tfiotK'i/ forest Research.Adapun tema yang diangkatdalam pcrtemuan ini adalah"Multi Year Programme of Workof United Nations Forum onForests: Charting the Way to2015."UNFF sendiri mcrupakanIcmbaga yang dibcntuk atas dasarresolusi yang dikcluarkan olehEconomic and Social (\tnncil of(he United Nations (ECOSOC)(Resolution 2000/35). UNFFbcrtujuan untuk mcndorongpengclolaan. pclcstarian. danpcmbanguhan bcrkelanjutan darisctiap tipe hutan dan juga untukinempcrkuat komitmcn politikj a ngka. pan j an g anta r ncga ra.Sebagai forum yang membahaskebijakan antar negara. UNFFtcrdiri dari scluruh anggotaUnited Nations ( U N ) dan badan-badan khusus UN >'ang bcrtcmusctiap tahunnya.Pada pcrtcmuan UN FF7 yangakan disclcnggarakan pada 16-27April 2007, pcmcrintah dan civilsociety dari berbagai negarabertcmu dan diharapkan dapat

menghasilkan pcrjanjianintcrnasional mcngcnaipengclolaan hutan di dunia sccarabcrkclanjutan. UNFF7 jugam c m i l i k i agenda untukmengelaborasi Mnlii Year1'rogwmmc of M'Yjr.(-/VlYPOW(Program Kcrja Jangka Panjang)UNFF untuk periodc 2007-2015.Program kcrja ini mcrcflcksikantujuan unium. Ringsi. dan stratcgimakro mcngcnai pengclolaanhutan pada tingkat intcrnasional>ang akaji difasilitasi olch UNFF.Termasuk di dalamnya adalahtugas utama dan pcdomankebijakan yang akan diadakandalam sesi-sesi ber ikutnya dimasa depan.Oleh karcna itu. bebcrapa negaraberinisiatif mcmbuat pertcmuanahJi tingkat internasional ini agarmcrnperoleh pcmahaman _vangmemadai sebclum UNFF7disclcnggarakan. Ada tiga agendadalam pcrtemuan ahli in i . >'angsclanjuttna dibahas di dalam tigakclompok kcrja pararel.Perlama. pcnentuan tema dariscsi UNFF. Ma>-oritas pesertapaham bah\\ fvlYPOW harusmenitikbcratkan padaimplcmcntasi dan keberhasilandan (ilobal Oh/calves on/''oresfs. Selain itu. para pesertajuga scpakat bahsva harus adapcrmasalahan >'ang akan terns dikritisi dan mcnjadi isn utamadalam sctiap scsi, termasuk sesikctujuh. Namun topik mi harusdibatasi agar scsi disclcnggarakan

874 Indonesian Jonnia! of International


secara fokus. Dengan demikian,para ahli sepakat bah\va MYPOWsudah harus menentukan dasar-dasar tema >'ang akandiselenggarakan untuk pertemuanUNFF sesi kedelapan (2008-09)sampai sesi kesebelas (2014-2015). Dalam MYPOW juga akandiakomodasi agenda-agendaspesifik seperti perencanaan danpeluncuran International Year onForests (2011) dan kontribusikepada UN Commission onSustainable Development (2011).Kedua, nilai-nilai unggul(modalities) yang akan dimuatdalam MYPOW. Modalitiesdiartikan sebagai metodc ataumekanisme kerja UNFF yangmenjamin implementasi efektifdari mandat UNFF sebagaimanatertuang dalam Sustainable ForestManage ment (S F M) danInternational Arrangement onForest ([ AF). Termasuk didalamnya: perencanaan danpeluncuran International Year ofForests, keterlibatan seluruhpemangku kepentingan, prakiraanhas i I, persyaratan pern buatanlaporan, pengawasan. danpcmantauan. Jadi pada intinya.kelompok kerja ini menentukanlangkah-langkah yang diperlukanuntuk mengembangkan strukturdan prosedur kerja yang efektifpada MYPOW.Ketiga^ pendekatan-pendekatanyang dapat dilakukan dalammeningkatkan dimensi regionaldan sub-regional dari MYPOW.

Kelompok kerja ketiga inimcnggagas langkah-langkahdalam memperkuat interaksiantara UNFF dengan mekanisme.lembaga, proses, atau organisasilain pada tingkat regional dansubregional. Peserta kelompokkerja paham bahwa permasalahandan tantangan dari tiap wilayahregional berbeda sehingga perluditekankan pentingnya interaksisemacam ini. Mekanisme yangdimaksud adalah dengankomunikasi dan interaksi antaraUNFF dengan lembaga-lembagatersebut melalui koordinasiinformasi pada UNFF. UNFFjuga perlu mcmbcrikan pedomankepada mereka untuk mendukungagenda dan p rog rampcngembangan kehutanannyamasing-masing. Kesimpulankelompok kerja ini adalah bahwamekanisme koordinasi yang adasaat ini sudali mcmadai dan tidakdiperlukan penambahan lagi,namun efektivitasnya yang harusditingkatkan.Pada akhirnya, pertemuan ahlipada tingkat i ntemasional inisangat mcnarik minat banyakpihak. terutama karena merekadapat bertukar pikiran sebelummenentukan MYPOW dari UNFFuntuk periode 2008-20L5. Hal inidapat dilihat dari banyaknyagagasan-gagasan produktif yangmuncul dalam pertemuan ini.

(Muhammad Ajisatrsa)


Jurnal Hukum internasional

Isu-isi) Kehutanan daiam Perdagangan Internasionalhltp: w\n\'.fao.org-'chcrep-Q03-x7354e'.\735-te 13.htm

Imp: vr\nr, wriMrg'biodivpubs description.c/ht?pid:- 2999

Isu-isu kehutanan relevan untukdiperbicangkan dalam kontekspcrdagangan internasional karenabeberapa alasan. Pcrtamo.perm intaan terhadap produ k-produk kehutanan sclalumeningkat. Meskipun dcmikian,perdagangan atas produkkehutanan tidak banyak yangdiperdagangkan dalam pasarglobal dan hanya terfokus padakonteks regional sehinggadiperiukan perluasan pasar.Kedua, produksi kehutanan yangberasal dari hutan tropis hanyamemiliki porsi kecil dalam pasarglobal. Kefiga. negaraberkembang hanya .. mendapatporsi kecil dalam pasar global.Pun negara berkembang ini hanyadidominasi oleh Indonesia.Malaysia, dan Republik RakyatCina(RRC).Sebagai hasil Putaran Uruguaydari World Trade Organization(WTO), produ k keh utanandikategorikan sebagai produkindust.ru sehingga tidak tcrmasukdalam Agreement on Agriculture.Meskipun demikian, terdapatbeberapa pengaturan yang berlakubagi produk kehutanansebagaimana juga berlaku bagiproduk pertanian, antara lainAgreement on the Application ofSanitary and PhytosanitaryMeasures (SPS Agreement) dan

the Agreement on TechnicalBarriers 10 Trade (TBTAgreement).Beberapa isu yang menjadiperhatian. dalam perdaganganinternasional dalam kaitannvadengan produk kehutanan antaralain:I . Tarif.Sccara umum, tarif untuk produkkehutanan khususnya di negaramaju sebenarnya tidak tinggi,yaitu sckitar 5 persen. Penumnantarif difokuskan untuk beberapapasar lain yang memberikan tarifsckitar 10-15 persen. terutamauntuk produk seperti plywood.Namun sebenarnya banyak negarayang dapat menurunkan tarif dibidang kehutanan melaluilangkah-langkah regional sepertiASEAN, NAFTA, dan juga dapatmemperoieh fasilitas yangdibcrikan kepada negaraberkembang dengan GeneralSystem of Preferences (GSP).

2. Non-Tarijf-Measures (NTMs).Beberapa NTMs yang dapatmempengaruhi perdaganganinternasional atas hasil hutanantara lain:

a. Quantifive Restrictions^biasanya dengan penerapan kuotaatas produk kehutanan. EuropeanUnion, misalnya. menerapkan

876 Indonesian Journal of International ///w


kuota untuk fibre-buildingboards, builders1 woodwork danbcbcrapa produk funiitur.

b. Phytosanitary and technicalregulations and standards.Standard dan pengaturanphyiosanitary (kcschatantanaman) biasanya diberlakukanatas dasar perti mbanganlingkungan hidup. BebcrapapcngaUi ran yang me mpcnga mh iproduk kehutanan antara Iain;larangan panel kayu untukm e i igg u na kan formaldchy 'deglues, yaitu gula yang dapatmcmbaha vakan kesehatanmanusia: atau larangan untukbcberapa mctode pengawetankayu yang tidak ramahlingkungan hidup.c. lixpon Restrictions, tcrmasukdiantaranya pajak ekspor.larangan ekspor. dan pengaturanlainnya. Hambatan ekspor inibiasanya berlaku untuk produkscp crt i logs. -SY7M 77 M ood danplywood. Hambatan eskporbiasanya diterapkan untukmenambah pcmasukan negara danmclindungi industri dalam negeri.

Selain isu di atas, terdapatbcberapa permasalahan yangpcrlu didiskusikan lebih jauh.yaitu mengenai tradeimpediments (hambatanpcrdagangan). Trade impedimentsadaiah hambatan-hambatan >'anglegal berdasarkan ketentuanGATT-WTO. namun memiliki

i mp I i kas i yang bcsa r terhadapperdagangan produk kehutanan.Trade impediments biasanyaberdasarkan atas motifperl indu ngan 1 ingkungan hidup.dan tidak scdikit yang merupakanlangkah sukarela sehingga tidakterkait dengan kebijakan negara.Beberapa contoh dapat diberikansebagai berikut:

a. Hambatan yang berkaitandengan pengelolaan hutanbcrkclanjutan.Negara dapat menetapkankebijakan atas dasar perlindunganckosistem hutan yang dapatmenghambat perdagangan.Contoh yang diberikan antara lainmetode pengangkutan,pcngolahan. dan konsumsi produkkehutanan. cnergi yang digunakandalam proses pcngolahan, sertamasalah pengelolaan polusi danpcmbuangan limbah produksi.Permasalahan ini yang menjadisalah satu fokus pada WTO(\*mifte on Trade andEnvironment (CTE) terutamadalam upaya harmonisasikebijakan tersebut denganperjanjian TBT dan SPS.

b. Larangan yang dikeluarkanolch pemerintahan daerah (localgovernments).Kebijakan pemerintahdaerah/negara bagian dapatmempengaruhi perdaganganproduk kehutanan. sebagaimana


JurnalHukum Intentasional

yang terjadi di Amerika Serikat.Uni Eropa, dan Australia.

c. Sertifikasi produk kehutananSertifikasi produk kehutananbanyak menuai isu. baik dalamkaitannya dengan perdagaaganinternasiona! atau denganpembangunan berkeianjutan.Dengan Sertifikasi produkkehutanan. setiap produkmemiliki status yang menentukannegara asal produk tersebut.Sertifikat hanya diberikan atasproduk kehutanan yang sah dandikelola secara berkeianjutan.Tujuannya, pembeli hanya akanmembeli produk yang memilikisertifikat tersebut dan produkkehutanan yang tidak memilikisertifikat patut dicurigai sebagaihasil aktivitas illegal logging.

Kontroversi timbul karenasertifikasi dapat menjadihambatan perdagangan >'ang akanmeningkatkan harga produkkehutanan. Produsen yangbergerak di bidang kehutananjuga belum dapat memahamibatas-batas dan persyaratan untukmendapatkan sertiiikasL tersebut.Scmentara ituT apabiia sertifikasidikeluarkan sccara internasional,maka hanya negara maju yangmendapat keuntungan. Ha! inikarena. banyak negarabcrkembang yang belum tentudapat memenuhi persyaratansertifikasi yang diberikan.

d. Hambatan dalam Conventionon Internationa! Trade inEndangered Species of WildFlora and Fauna (CITES)CITES adalah perjanj ianinternasiona] yang mengandungpengaturan yang dapatmenghambat akti vitasperdagangan internasional. DalamCITES, setiap negara berhakuntuk me nge 1 uarkan ij i n atasperdagangan spesies langka.Spesies langka ini dikatcgorikanmenjadi tiga sebagai manatercantum dalam tiga iampiranCITES, yaitu: Appendix I tentangessentially prohibits commercialtrade, yaitu spesies yang sccaram u t lak t idak dapatd iperdagangkan; Appendix: 11yang mensyaratkan pcmberianijin ekspor untuk perdaganganbeberapa spesies langka; danAppendix III yang jugamensyaratkan pemberian i j inekspor dan sertifikat negara asalspesies (certificate of origin)untuk spestes-spesies tertentu.A kti v itas dari gerakanperlindungan lingkungan hidupadalah meneoba memasukanspesies-spesies ke dalamAppendix CITES sehinggamenjadi produk kehutanan yangilegal untuk diperdagangkan.

Berbagai permasal alian i nimerupakan saJah satu buktisiditnya upava harmonisasi antaraperdagangan internasional dcnganperlindungan lingkungan hidup.

878 Indonesian Journal of international (MW


Salah satu isu yang mcnjadiperhatiaii dalam KonferensiTingkat Menteri WTO di Seattle,1999, adalah suara aktivislingkungan hidup mcngenaidampak-dampak ncgatif apabiladiadakan liberalisasi perdagangandi bidang kehutanan. Penunmantarif dan penghapusan hambatan

perdagangan dapat menyebabkandeforestation yang akan banyakmerugikan negara berkembang.Meskipun WTO sudah mcmilikikomisi khusus untuk membahaskcdua sektor yang sal i ngberkaitan int . namun sangat sulituntuk dicapai penyclesaian.(Muhammad Ajisatria)

Penebangan Liar Sebagai Ancamanhttp: H'vrvc. MY?//*/, or. idhitp: \\'M'\\'.

Indonesia pernah dikenal sebagainegara yang memiliki area hutanterluas setelah Brasil dan Kongo.Namun kinL Indonesia teiahdicanangkan menjadi negarapenghancur hutan tercepat didunia. Pada tahun 2000-2004,angka kerusakan meningkat.Badan Planologi DepartemenKehutanan memperkirakan angka3,4 juta hektar hutan rusak setiaptanunnya. Pada tahun 2005 dan2006. Angka kerusakan turunkcmbali menjadi 2.7 - 2.8 jutahektar per tahun. Menurut dataFAO. Indonesia menghancurkanhutan seluas 300 lapangan bolasetiap jam.Melalui hutan >Tang dimil ikLIndonesia merupakan negaraterkaya kedua akan kchidupanalam liar diseluruh dunia. HutanIndonesia diperkirakan memil ik i38.000 jenis tumbuhan, 515 jenismamalia, 511 jenis reptilian. 1531jenis burung, 270 jems amphibi

dan 1827 jenis binatang takbertulang belakang2. Sayangnya,kekayaan alam terscbut akanpunah secepat hilangnya hutanIndonesia.Profesor Doktor Soekotjo, GuruBesar Fakultas KehutananUniversitas Gajah Madamengungkapkan bahwapenebangan liar merupakan salahsatu penvebab kerusakan hutan.Penebangan liar sendiri telahmengakibatkan kerugian negarasekitar Rp. 3 triliun- Rp 3,3Triliun tiap tahun Kerusakanhutan bahkan telah menjadiancaman bencana bagimasyarakat Indonesia. Sejaktahun 1998 h i ngga pcrtengahan2003, tercatat telah terjadi 647kejadian bencana di Indonesiadengan 2022 korban jiwa dankerugian mil varan rupiah. dimana85% dari bencana terscbut

- IBSAP, 2003.

Volume 4 'Nomor 4 Juli 2007 879

L

Juniai llnknni International

mempakan bcncana banj ir daniongsor vang diakibatkankcrusakan hutan1 . Scdangkanmcnun.it data Walhu dalam kurun\\aktu 2000 hingga 2006. tcrjadi390 kali bencana banj i r danlongsor yang meninibulkankorban ji\va Icbih dari 2.303 danIcbih dari 188 ribu rumali Risakbcrat dan setcngah juta hcktarlahan tidak dapat digunakan lagi.Total kcaigian secara langsungmcncapai 36.943 t r i lyun rupiah.Data-data di alas mcnunjukkanbahwa kcrusakan hutan mcnjadiisu intcr-rclasi vang mcngancamscluruh sektor kchidupan. Dcngankata lain, pcnebangan l iar tclaJimenjadi ancaman latcn bagiIndonesia. Sccara nasional:praktcr pcnebangan l ia r tclahmcncuri hutan 30.43 jutanrVtahun angka mi lebih besardari Rcncana Kerja Tahunan(RKT) 2001 yang hanva 22.3 jutam3.Namun. penebangan l iar jugabukan satu-satunya penyebabrusaknya hutan di Indonesia.Tidak scdskit pula peaisahaanpcmcgang Hak PcngusahaanHutan legal yang tmdakaneksploitasinya tidak pula tcravvasidcngan ketat. Hal in imeninibulkan banyak kerugiandan keen rangan yang t i dakternilai. Walhi mencatat bahwapada pertengahan tahun 1990.

3 Bakornas PenanggulanganBcncana. 2003,

lebih dan 100 HPH dicabut iz inkarena pclanggaran konscsi HPH.Hal in i tcntunya membuktikanbarm a dalam penzman yang legalsckalipun masih juga terdapattindak pcnebangan l i a rterse tub ung.Pcncbangan liar di Indonesiamemang tidak dapatdikatcgorikan sebagai kcjahatankclas ringan. Baik dalam jumlahpendanaan maupun jaringan.pcnebangan I iar d i I ndonesiamerupakaii kejahtan tcrstrukturyang mencakup banyak pihak daribcrbagai kalangan Namun.dampak paling nyata juga tcrasabagi pcngusaha ka\*u berskalakecil yang harus kebingunganmencan ka\ karena makinhilang dipasaran. AsosiasiPengusaha Hutan Indonesia( A P H I ) dalam laporannya padatahun 2005 menyatakan bah\vaIndonesia telah kchilangan devisa7 miha r dollar AS per tahun darisektor ini . dan ratusan ribupekcrja tcrancam kchilanganpckerjaan dalam dua tahunmcndatang. Kehancuran hutan.tcrnyata juga mengancam sektorusaha dikemudian han.

MORATORIUM

Berkejaran dcngan surutnyajumiah hutan >ang ada diIndonesia, kalangan pemerhatilingkungan h idup khususnyahutan mengajukan usulanmoratorium penebangan hutan.

880 Indonesian Journal o( International

.


Moratorium adalah jeda \vaktu.pembckuan atau penghentiansementara seluruh aktifitaspenebangan kayu skala besaruntuk sementara waktu tertentusampai sebuah kondisi yangdiinginkan tercapai. Lama ataumasa dibcrlakukannyamoratorium biasan va ditentukanolch berapa lama \vaktu yangdibutuhkan untuk mencapaikondisi tertentu.

Moratorium (jeda) pembalakankayu adalah pembekuan ataupenghentian sementara seluruhaktifitas penebangan ka>Ti skalabesar (skala industri) untuksementara \vaktu tertentu sampaisebuah kondisi yang diinginkantercapai. Lama atau masadiberlakukannya moratonumbiasanya ditentukan oleh berapalama \vaktu yang dibutuhkanuntuk mencapai kondisi tersebut.

Moratorium dianggap cara yangpaling efektif dalam mengentikanpenghancuran hutan termasukpenebangan liar. Hal ini berarti,Indonesia secara sementaramengentikan seluruh kegiatanpenebangan hutannya dalamjangka waktu tertentu. Denganmembekukan aktifitaspenebangan hutan, makapemerintah dapat mengevaluasisecara matang sebelum makinbanyak hutan lag! yang musnah.Moratorium akan memberikankeu ntu ngan ganda dalam

perbaikan pcngelolaansumberdaya hutan dan industriperkayuan yang berkelanjutan,scperti antara lain:

• memberikan ruang politik danekologi kepada hutan alam untuk'bernafas' dan menahanberlanjutn> ra kehancuran hutantropis di Indonesia:

• memberikan kesempatantcrbaik untuk memonitorpclaksanaan lacak balak (timber-iracking) dan audit ka\ bulatscrta penyergapan terhadappenebangan liar melalui teknologimonitoring satelit;

• memberikan kesempatanuntuk mcnata industri kehutanandan hak-hak tenurial(penguasaan) sumber daya hutan.dan meningkatkan hasil sumberdaya hutan non-kayu:

• mengkoreksi distorsi pasarkayu domestik dengan membukakeran impor seluas-luasnya,seliingga harga pasar kayudomestik sebanding dengan hargaka\ii bulat dunia;

• levvat mekanisme pasar,melakukan restrukturisasi danrasionalisasi industri olah kayudan mengkoreksi over kapasitasindustri: hanya industri yangmelakukan bisnis dengan benardan bersaing yang dapatmelanjutkan bisnisnya dan yangmengandalkan suplai kayu haramdengan sendirinya tidak akanmarnpu bersaing;

Volume 4 Nornor 4 Juii 2007 881

Jitrnctl Hukum International

• lewat mekanisme pasar,niemaksa industri olah kayurneningkatkan efisiensipemakaian bahan baku; dan• lewat mekanisme pasarr

mendorong industri pulp untuksecara serins membangun hutan-hutan tanamannya.Walhi dalam kampanyenya jugamemberikan berbagai tahapansolusi yang memungkinkan untukdijalankan berkenaan dengan isumoratorium penebangan hutan inimelalui 5 taliap yakni:a. Tahap L Penghentianpengeluaran ijin-ijin baru;b. Tahap II. pelaksanaan ujimenyeluruh kinerja industrikehutanan:c. Tahap III, penyeiamatanhutan-hutan yang palingterancam;d. Tahap IV, penghentiansenientara seluruh penebangan

hutan dan penyelesaian masalah-masalah potensi sosial;e. Tahap V, laranganpenebangan hutan di seiuruhIndonesia;Aksi moratorium niacam ini jugatelah banyak menulai suksesmemberantas penebangan liar diNegara-negara semisal Thailand.China dan Papua Nugini. WakilPresiden Yusuf Kalla juga pernahmengusulkan hal senada menyoalmoratorium penebangan hutannamun dilakukan secara terbatasdan bertahap. Moratorioum hanyamerupakan saiah satu tindakanreaktif jangka pendck >"ang harusdiikuti dengan upa\ pcrbaikanhukum, hutan dan perangkatlainnya. Agar hutan Indonesiatidak lagi musnah dan menjadiancaman laten bagi ncgeri sendiri.

(Qurrata Ayuni, S.H.)

882 Indonesian Journal of International f&w

international law in ngws international timber organization

Documents