INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN BARANG PUBLIK

NIKEN DWI DAYANTI115020107111044

Semakin kompleksnya kegiatan ekonomi dan tingginya keterkaitan dengan aspek-aspek kehidupan  lainnya,

sangat sulit bagi suatu sistem

ekonomi baik yang paling liberal

sekalipun untuk menolak kehadiran peran negara atau pemerintah dalam

perekonomian.

Walaupun mekanisme pasar merupakan

cara yang dikehendaki dalam memproduksi dan mengalokasikan

barang, akan tetapi, mekanisme pasar

sering gagal berfungsi.

Kegagalan pasar akan mengurangi hasil ekonomi. Untuk

memperbaiki kegagalan tersebut, seringkali menuntut

campur tangan pemerintah untuk menjamin adanya

efisiensi, pemerataan, dan stabilitas

ekonomi.

Dengan volume

Rp1.683 triliun,

APBN 2013

setidaknya memiliki

dua peran penting

dalam peningkatan

kesejahteraan

rakyat.

Pertama, dampak

yang signifikan

terhadap

peningkatan

permintaan agregat

yang merupakan

faktor penting

pertumbuhan

ekonomi dan

pengaruhnya

terhadap alokasi

serta efisiensi

sumberdaya

perekonomian.

Kedua, tersedianya

dana untuk

melaksanakan tiga

fungsi ekonomi

Pemerintah yang

tidak dapat

dilaksanakan oleh

sektor swasta

secara optimal,

yaitu fungsi alokasi,

fungsi distribusi, dan

fungsi stabilisasi.

FUNGSI ALOKASI

ALOKASI

fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan  jasa publik, seperti

pembangunan jalan raya, jembatan, penyediaan fasilitas penerangan, dan

telepon umum

Pada APBN 2013, anggaran belanja infrastruktur mencapai Rp201,3

triliun. Pembangunan infrastruktur diharapkan dapat meningkatkan

keterhubungan antar-wilayah

Terkait dengan belanja Pemerintah Pusat, fungsi alokasi dilakukan antara lain melalui

pendanaan pada berbagai program dan  investasi produktif, seperti pendanaan

pembangunan infrastruktur atau belanja barang  dan  jasa

FUNGSI DISTRIBUSI

Fungsi distribusi dilakukan

melalui dukungan untuk

pemberdayaan berbagai

kelompok masyarakat yang

berpenghasilannya  rendah.

Dalam APBN 2013, Anggaran

untuk fungsi alokasi dan

distribusi adalah untuk transfer

ke daerah yang dalam tahun

2013 mencapai Rp528,6 triliun.

Untuk distribusi sendiri tercermin

dalam bentuk:

Bantuan langsung seperti

program  keluarga

harapan sebesar rp2,8 triliun

Program nasional pemberdayaan

masyarakat (PNPM)

perdesaan dan perkotaan

sebesar rp9,7 triliun

Perluasan kesempatan atas layanan dasar di

bidang pendidikan dan

kesehatan seperti bantuan

operasional sekolah (BOS) sebesar rp32,7

triliun

Jaminan kesehatan

masyarakat (jamkesmas) rp8,1 triliun

Pelaksanaan ketiga fungsi ekonomi tersebut secara

sinergis berperan besar bagi perbaikan dan penguatan

fundamental perekonomian, seperti

Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

Menjaga stabilitas ekonomi khususnya stabilitas harga

Menciptakan dan memperluas lapangan kerja produktif

untuk menurunkan tingkat pengangguran

Memperbaiki distribusi pendapatan dalam mengurangi

tingkat kemiskinan.

ALASAN PERLUNYA PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan hukum yang dibuat pemerintah.

Hukum memberikan  landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian hukuman bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya.

Hukum hanya dapat ditegakkan dengan undang-undang yang dibuat pemerintah.

Dengan kata lain, peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak bisa menyelesaikan semua persoalan ekonomi, untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi

Pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat campur tangan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung.

Campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dampak kegagalan pasar (market failure)

Seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta seperti pencemaran lingkungan.

Seperti telah disebutkan di atas, salah satu fungsi negara atau pemerintah yang terpenting dalam kehidupan ekonomi, terutama berkaitan dengan penyediaan barang-barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, dikenal dengan nama kebutuhan publik.

Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa privat.

BARANG DAN JASA PUBLIK

Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang penggunaannya dapat dinikmati bersama-sama dengan orang lain, contohnya jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, air minum, dan penerangan.

Dengan pertimbangan skala usaha dan efisiensi negara melakukan kegiatan ekonomi secara langsung sehingga masyarakat lebih cepat dan lebih murah dalam menikmati barang-barang dan jasa tersebut.

BARANG DAN JASA PRIVAT

Barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang produksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan orang lain.

Contohnya, pembelian minuman, makanan, pakaian akan menyebabkan hak kepemilikan dan penggunaan barang berpindah kepada

orang yang membelinya.

Barang tersebut umumnya diupayakan sendiri oleh setiap orang.

• Selain itu, peran penting negara lainnya secara langsung dan tidak langsung di dalam kehidupan ekonomi adalah untuk menghindari dampak eksternalitas

• khususnya dampak bagi lingkungan alam dan sosial. Pada umumnya, mekanisme pasar (sektor swasta) tidak dapat mengatasi dampak eksternalitas seperti pencemaran lingkungan, yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi.

• Misalnya, sebuah pabrik kecap berada dalam pasar persaingan sempurna.

• Menurut standar industri yang sehat, pabrik tersebut seharusnya, membangun fasilitas pembuangan limbah, tetapi mereka membuangnya ke sungai.

• Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, antara lain dengan memaksa pabrik tersebut membangun fasilitas pembuangan pabrik, akan semakin banyak penduduk yang menderita akibat polusi limbah pabrik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Mangkoesoebroto, Guritno. 2001. Ekonomi Publik. BPFE - Yogyakarta

http://ferryfebub.lecture.ub.ac.id/files/2013/01/Bagian-I-Peran-Pemerintah.pdf

http://www.econlib.org/library/Enc1/PublicGoodsandExternalities.html

http://laensugi.wordpress.com/2013/11/09/eksistensi-sektor-pemerintah-dan-swasta-dalam-sistem-perekonomian-3/

http://angkringanmaswied.blogspot.com/2008/11/penyediaan-infrastruktur-publik-oleh.html

http://www.pu.go.id/satminkal/itjen/buletin/2324fung.htmhttp://fk.uns.ac.id/static/file/jurnal-intervensi_pemerintah_dr

%20bhisma.pdfhttp://avychapy.wordpress.com/about/e-publik/barang-

publik/http://danisn.student.esaunggul.ac.id/tag/barang-publik-

dan-eksternalitas/