BAB I POKOK KAJIAN, KEGUNAAN DAN PENDEKATAN ADMINISTRASI NEGARA PERBANDINGANStandar Kompetensi : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu memahami Kompetensi Dasar/Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu : Sub Pokok Bahasan 1. Pokok Kajian ANP 2. Kegunaan mempelajari administrasi negara perbandingan 3. Beberapa pendekatan dalam mempelajari administrasi negara perbandingan. 4. Pendekatan falsafah. 5. Pedekatan politik. 6. Pendekatan sistem. 7. Pendekatan administrasi dan konstitusi.

A. Pokok Kajian ANP Yang menjadi tema dalam administrasi negara perbandingan ialah dua hal yaitu administrasi negara itu sendiri dan perbandingannya dengan negara lain. Mengingat pula pendekatan terhadap administrasi negara itu berbeda-beda, maka melahirkan hasil pandangan yang berbeda. Dengan adanya perbedaan-perbedaan itu tadi, maka lahirlah perbandingan. Meningat suatu perbandingan tidak akan ada kalau tidak ada perbedaannya.

B. Kegunaan mempelajari administrasi negara perbandinganTimbul pertanyaan apa maksud atau kegunaan dari mempelajari administrasi negra perbandingan ? Adapun kegunaannya (Sukarna :1978: 11) adalah : 1. Untuk mencari perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam administrasi negara masing-masing. 2. Untuk mencari administrasi negara mana yang paling efektif dapat mencapai tujuannya. 3. Untuk mencari sistem yang paling tepat dapat digunakan untuk menjalankan kebijaksanaan negara. 4. Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kebaikan dan kebutuhan masing-masing administrasi negara. 5. Untuk mencari metode guna memperbaiki kesalahan atau kelemahan dalam administrasi negara sendiri. 6. Untuk mencari alat analisa mengapa administrasi negara yang satu berhasil dan administrasi negara lainnhya mengalami kegagalan. 7. Untuk memperoleh bahan-bahan guna kepentingan study lebih lanjut.

C. Beberapa pendekatan dalam mempelajari administrasi negara perbandinganBeberapa pendekatan yang akan digunakan dalam perbandingan (Sukarna :1978: 11) ialah : Pendekatan falsafah. Pedekatan politik. Pendekatan sistem. Pendekatan administrasi dan konstitusi.

Pendekatan inipun tentu saling berkait-kaitan mengingat satu sama lain saling mempengaruhi. Pemisahan pendekatan hanya untuk memudahkan penelaahan. Disamping itu perlu pula dibatasi ruang lingkupnya, yaitu administrasi negara dari negara mana saja, yang akan diperbandingkan itu mengingat jumlah negara-negara itu banyak sekali, maka kita akan pilih yang kiranya relevant untuk dipelajari, mengingat perkembangan negara sendiri. 1. Pendekatan Falsafah Dilihat dari sudut falsafah, administrasi negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Prinsip-prinsip liberalisme sebagai berikut : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kebebasan/kemerdekaan warga negara. Kebebasan pajak dalam arti tidak ada pajak tanda undang-undang. Kebebasan pribadi dalam arti setiap orang mempunyai kebebasan pikiran. Kebebasan masyarakat. Kebebasan ekonomi. Kebebasan keluarga. Kebebasan nasional, ras dan daerah. Kebebasan internasional. Kebebasan politik dan kedaulatan rakyat. Falsafah komunisme bersumber dari buku Das Kapital, Manifesto dan on Religion karya Marx dan Engel dan Soviet State Law karya Prof. Krijlov. Intisari ajarannya dalah sebagai berikut : 1. Semua hak milik atas alat-alat produksi (seperti tanah, modal, uang dan sebagainya) dihapuskan. 2. Semua alat-alat produksi, transportasi, komunikasi, bank disentralisasi dalam tangan negara. 3. Kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia tidak diakui. 4. Agama harus dilenyapkan. 5. Hukum-hukum tradisional nasional dan internasional harus diubah dengan hukum-hkum atau aturanaturan baru berdasarkan ajaran komunis. 6. Kaum buruh sedunia harus dipersatukan (bersifat internasional). 7. Sistem pemerintahan dengan dikatatur proletariat. 2. Pendekatan politik (political approach) Politik memberikan pengetahuan kearah penguasaan negara, mempertahankan kekuasaan atau kedudukan atas negara, mengatur hubungan-hubungan antara individu dan individu atau individu dengan negara dan mengatur hubungan antara kelompok dengan kelompok dan dengan negara dan mengatur hubungan antara negara dengan negara. Dilihat dari segi politik, maka administrasi negara mempunyai fungsi : Mempertahankan kekuasaan atau negara. Mengatur hubungan antara individu dengan individu dan individu dengan kelompok serta individu dengan negara. Mengatur hubungan antara kelompok dengan kelompok dan kelompok dengan negara Mengatur hubungan antara negara dengan negara. Amerika Serikat, Perancis dan jepang berdasarkan falsafah liberalisme, Uni sovyet berdasarkan komunisme, Yordania berdasarkan Islam dan

a. Mempertahankan Kekuasaan atau negara Dalam negara yang berbentuk republik dengan sistem demokrasi, maka mempertahankan kekuasaan atas negara itu dilakukan melalui sistem pemilu yang bebas dan rahasia serta pengusahaan kesejahteraan rakyat yang menyeluruh, mengingat apabila masyarakat telah merasakan pelayanan dari administrasi negara yang sedang berjalan itu maka rakyat pada pemilu berikutnya akan memilih kembali kelompok atau golongan yang menjadi top administrator tadi. Sedangkan dalam negara yang bentuk pemerintahannya republik tetapi dengan sistem kediktatoran seperti negara-negara sosialis komunis, maka cara mempertahankan kekuasaan atas negara itu pertama-tama mengusahakan kedudukan dalam partai politik melalui konggres partai, disebabkan antara kedudukan dalam partai politik dengan kedudukan dalam negara atau pemerintah terdapat persesuaian, sehingga sekretaris jenderal Partai Komunis bisanya merangkap jabatannya dengan Perdana Menteri. Sedangkan Ketua Partai menjadi Preidennya. Dalam negara yang berbentuk Monarchi dengan sistem kediktatoran seperti : Saudi Arabia, maka cara mempertahankan kekuasaan atau negara ialah dengan sistem keturunan dimana Putra mahkota menjadi Raja dan Perdana Menteri yang didukung oleh kekuatan militer. Di Arab Saudi tak ada Pemilu mengingat di negara tersebut tidak ada parlemen dan tidak ada partai politik. Sedangkan pada negara yang berbentuk monarchie tetapi dengan sistem demokrasi seperti Inggris, Nederland dan Jepang, maka cara mempertahankan kekuasaan atas negara melalui Pemilu, mengingat dalam negara tersebut terdapat parlemen dan partai politik yang lebih dari satu, kecuali kepala negara, ia harus putera atau puteri mahkota. b. Mengatur hubungan antara individu dengan individu dan individu dengan kelompok serta individu dengan negara. Pada negara yang menganut sistem demokratis hubungan antar individu dengan individu atau individu dengan kelompok dan individu dengan negara akan terjalin secara demokratis pula, dimana akan terlahir dalam pengaturan hubungan ini yaitu adanya social equality, dan equality before the law serta terdapat social participation, social responsibility, social support dan social control. Pada negara yang sistem pemerintahahnnya kediktatoran maka dalam hubungan pengaturan individu dengan negara atau individu dengan kelompok tak akan terdapat social equality maupun equality before the law dan juga tak aan lahir apayang disebut dengan open management. c. Mengatur hubungan antara kelompok dengan kelompok dan kelompok dengan negara Pada negara yang terdapat satu partai politik, maka hubungan antara parpol dengan negara itu sedemikian eratnya, sehingga sulit untuk dibedakan mana pimpinan partai politik dan mana pimpinan administrasi negara, karena orang-orangnya itu-itu juga. Dalam negara yang menggunakan sistem demokrasi terdapat hal-hal yang renggang sebab dalam negara tersebut terdapat banyak organisasi politik (lebih dari satu), sehingga aktivitas daripada administrasi negara banyak tergantung pada organsiasi politik apakah yang mengendalikan pemerintah itu. d. Mengatur hubungan antara negara dengan negara.

Negara yang mempunyai falsafah yang sama, hubungan timbal balik itu akan demikian erat, sedangkan terhadap negara-negara yang mempunyai falsafah negara yang berbeda, hubungannya hanya sekedar untuk mewujudkan hubungan yang biasa berlaku dalam masyarakat bangsa-bangsa. 3. Pendekatan sistem (The system approach) Dalam system approach, administrasi negara dilihat dari suatu totalitas yang berhubungan satu sama lain dan saling mempengaruhi, sehingga apabila terjadi satu bagian macet akan menimbulkan kekuranglancaran pada bagian-bagian lainnya. Perbedaan sistem administrasi negara demokratis dengan sistem administrasi dikatatoris Sistem administrasi negara demokratis Sistem administrasi negara diktatoris 1. Public policy dibuat oleh Badan Perwakilan Public policy dibuat oleh Badan Perwakilan Politik hasil pemilu melalui sistem 2 partai politik dimana anggota-anggotanya diangkat atau ditunjuk oleh kepala pemerintahan atau atau banyak partai hasil pemilu melalui sistem 1 partai, atau dimana dinegara itu tidak terdapat badan perwakilan politik, maka publik policy dibuat oleh kepala pemerintahan sendiri. 2. Top Public administrator atau kepala Top Public administrator tidak pemerintahan atau badan administrasi negara bertanggungjawab pada badan Perwakilan bertanggungjawab pada badan perwakilan Politik atau pada rakyat, mengingat anggotapolitik dalam negara yang menganut sistem anggota badan perwakilan politik itu kabinet parlementer seperti Perancis, berdasarkan persetujuan sendiri dan rakyat Nederland, Inggris, Israel dsb ataupun dianggap telah terwakili oleh dirinya sendiri langsung pada rakyat apabila negara itu seperti Italia-Musssolini, Jerman-Hitler dan menganut sistem kabinet presidentil seperti lain-lain. Amerika Serikat. 3. Wewenang Top Public Administrator dibatasi Wewenang Top Public administrator tak oleh UU dan harus dijalankan sesuai dengan dibatasi UU secara UU 4. Top public administration tidak Tp Public administrator dapat membuat UU diperkenankan untuk membuat UU melalui dekrit ataupun melalui badan perwakilan politik yang anggota-anggotanya secara keseluruhan diangkat atau disetujuinya sendiri 5. Tp public administrator tidak mempunyai 1 Top public administrator mempunyai kekuasaan atas badan yudikatif kekuasaan atau ikut campur dalam urusan yudikatif 6. Top publik administrator melaksanakan sistem Top publik administrator melaksanakan sistem management terbuka, yaitu menyelenggarakan close management yaitu menutup social social responsibility, social suport dan social , participation social responsibility dan social control seperti Amerka Serikat, Inggris, control, tetapi menghidupkan social support Perancis, Jepang dan sebagainya dengan jalan penerapan penerangan seperti Uganda Idi Amin, Lybia Muamar Gathafi dan sebagainya. 7. Komunikasi dalam pemerintahan atau administrasi negara yang demokratis bersifat dua arah yaitu dari pemerintah kepada rakyat dan dari rakyat kepada pemerintah apakah melalui badan-badan negara ataupun melalui media pers Kepemimpinan dalam pemerintahan/administrasi negara dari seluruh eselon, terbuka atas kritik dan pengritik dianggap sebagai partner yang setia dalam menjalankan pemerintahan. Pengangkatan aparat Komunikasi dalam pemerintahan bersifat satu arah yaitu dari pemerintah kepada rakyat dan bersifat indoktrinatif dalam rangka membina public opinion/opini masyarakat untuk menimbulkan social support. Kepemimpinan dari pemerintahan/administrasi negara yang diktatoris dari seluruh eselon bersikap tertutup atas kritik, pengritik dianggap sebagai pelanggar UU dan sebagai penghianat, seperti Uganda Idi Amin Pengangkatan aparatur pemerintahan menganut

8.

9.

pemerintahan/administrasi negara menganut Merit System yaitu berdasarkan atas kecakapan dan prestasi kerja bukan didasarkan pada soal like dan dislike. 10. Aparatur pemerintahan merupakan public servant untuk mewujudkan keamanan, keadilan, kesejahteraan dan kemerdekaan

spoil system, berdasarkan kekuatan politik tanpa kecakapan kerja

pertimbangan menghiraukan

Aparatur pemerintahan merupakan public oppressor terhadap keadilan dan kemerdekaan perorangan.

4. Pendekatan Administrational dan Konstitusionil (The administrative and constitutionalapproach) Dalam pendekatan administrational akan diketahui bagaimana pelaksanaan fungsi-fungsi administrasi dalam negara yang diperbandingkan itu. Fungsi-fungsi administrasi/management seperti planning, organizing, commanding, coordinating, communicating dan controling. Di dalam melaksanakan fungsi-fungsi administrasi/manajemen dalam suatu negara harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Apabila misalnya fungsi perencanaan tidak dilaksanakan sesuai dengan undang-undang maka didalam pelaksanaannya tidak akan dapat berjalan secara efektif dan tidak akan memperoleh dukungan dari masyarakat atau rakyat. Itulah sebabnya setiap perencanaan negara harus harus diajukan kepada badan perwakilan politik untuk disyahkan. Fungsi-sungsi administrasi negara sangat berperan untuk merealisasikan tujuan negara yaitu : 1. Menjaga keamanan dari luar. 2. Tata tertib dalam negara. 3. Mewujudkan keadilan dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. 4. Melindungi kemerdekaan perorangan. D. Latihan Setelah mempelajari mengenai kegunaan dan pendekatan ilmu coba latihan di bawah ini. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. E. Jelaskan pokok Kajian ANP Jelaskan Kegunaan mempelajari administrasi negara perbandingan Jelaskan beberapa pendekatan dalam mempelajari administrasi negara perbandingan. Jelaskan pendekatan falsafah. Jelaskan pedekatan politik. Jelaskan pendekatan sistem. Jelaskan Pendekatan administrasi dan konstitusi. Kesimpulan Yang menjadi tema dalam administrasi negara perbandingan ialah dua hal yaitu administrasi negara itu sendiri dan perbandingannya dengan negara lain. Mempelajarari administrasi negara perbandingan terdapat berbagai kegunaan. Untuk mempelajari Administrasi negara perbandingan terdapat beberapa penekatan dan masingmasing pendekatan terdapat berbagai indikator sebagai berikut : Pendekatan dan indikator Pendekatan Falsafah Politik Indikator Liberalisme, sosialisme, Islam, Pancasila system pemilu

Sistem

Legislatif Eksekutif Yudikatif planning, organizing, commanding, coordinating, communicating dan controling.

Administrasi dan konstitusi

Administrasi perbandingan tumbuh pada saat berakhirnya perang Dunia II dan mempunyai jalur paralel dengan perkembangan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana jumlah keanggotaannya terus bertambah, ejalan dengan banyaknya negara-negara yang baru tumbuh sesudah Perang Dunia II. Benua asia paling banyak melahirkan negara-negara setalah melalui proses kemerdekaan dari tangan penjajah dan baru kemudian menyusul enua Afrika dan Amerika Latin.

BAB II PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN ADMINISTRASI NEGARA PERBANDINGANStandar Kompetensi : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu memahami Pertumbuhan Ilmu Perbandingan Administrasi Negara dan Fungsi perbandingan Kompetensi Dasar/Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu : 1. Menjelaskan Pertumbuhan Ilmu Perbandingan Administrasi Negara 2. Menjelaskan Fungsi perbandingan Sub Pokok Bahasan : 1. Pertumbuhan Ilmu Perbandingan Administrasi Negara 2. Fungsi perbandingan

A.

Pertumbuhan Ilmu Perbandingan Administrasi Negara

Administrasi perbandingan tumbuh pada saat berakhirnya Perang Dunia II dan mempunyai jalur parale dengan perkembangan Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dimana julah keanggotaanya terus bertambah, sejalan dengan banyaknya negara-negara yang baru tumbuh sesudah Perang Dunia II. Benua Asia paling banyak melahirkan negara-negara setelah melalui proses kemerdekaan dari tangan penjajah dan baru kemudian menyusul Benua Afrika dan Amerika Latin. Perkembangan ilmu Perbandingan Administrasi Negara disebabkan timbulnya kesadaran yang memandang penting adanya suatu cabang ilmu baru dari administrasi negara. Masuknya negara-negara yang baru tumbuh ke dalam badan PBB akan menjadi masalah dalam organisasi dunia tersebut dan diantara masing-masing negara yang baru tumbuh. PBB adalah merupakan badan dunia sebagai hasil usaha dari bangsa-bangsa dunia yang bertujuan antara lain : 1. Memajukan umat manusia dari keterbelakangan. 2. Menjunjung tinggi norma-norma kemanusiaan. 3. Saling menghormati kedaulatan negara masing-masing tanpa memandang perbedaan bangsa, ideologi dan agama serta perbedaan-perbedaan lainnya. 4. Memperluas bantuan bagi negara-negara yang baru tumbuh atau sedang berkembang. Oleh karena itu sangat dirasakan keperluan adanya suatu cabang studi baru yang dapat menunjang dan memperlancar bantuan teknis bagi negara-negara yang baru tumbuh dan sedang berkembang tersebut. Oleh karen itu timbul persaingan antara negara-negara raksasa untuk mendapat negara satelit dengan mendapatkan pengaruh dari bantuan yang diberikanya. Persaingan ini pada saat tertentu akan menjadi perang lokal atau menjadi perang urat syaraf. PBB mempunyai peranan yang sangat besar dalam upaya berusaha semaksimal mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut.

Bantuan yang telah diberikan oleh negara maju untuk negara yang sedang berkembang tidak semuanya mengenai sasaran. Hal ini karena salah pegertian dan dugaan terhadap keadaan administrasi yang berlaku pada negara yang baru tumbuh dan yang sedang berkembang tersebut. Dalam hal ini ilmu Perbadingan Adminstrasi Negara dijadikan sasaran utama dalam rangka memberikan bantuan tersebut, dan merupakan sarana utma pula dalam rangka menjalin hubungan kerjasama regional, bilateral dan multilateral. Jalinan kerjasama ini akan bertambah intim apabla masing-masing negara mengenal kesamaan ataupun ketidaksamaan masing-masing. Oleh karena itulah perandingan administrasi negara tumbuh dan berkembang dengan pesat sekali. Dengan kerjasama yang bilateral dan multilateral dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan masing-masing pihak dapat memetik hasil dengan dengan adanya jalinan kerjasama sesamanya. Pada umumnya kerjasama tersebut dilakukan oleh negara-negara maju. Oleh karena itu negara-negara maju ini dapat membantu negara-negara berkembang dengan motif tertentu atau tidak dengan motif tertentu. Secara umum jalinan kerjasama ini dmaksudan juga adalah untuk menciptakan agar negara-negara berkembang tersebut dapat berdiri sendiri sejajar dengan negara-negara maju. Dapat dikemukakan yang klasik dan spesifik dalam hubungan kerjasama tersebut adalah antara negara-negara bekas jajahan Inggris yang demikian intimnya dan dengan kebanggaan sendiri menyandang predikat sebagai anggota Persekemakmuran Inggris. Hasil dari hubungan ini tampak nyata dan terwujud. Namun belum semuanya dari negara persekemakmuran tersebut dikatakan sebagai negara-negara yang telah maju, yang disebabkan perbedaan karakteristik negara yang bersangkutan, kebutuhan yang dirasakan semakin mendesak, sarana modal yang dimiliki, bahkan perbedaan dalam kelahiran dari negara persekemakmuran tersebut. Lebih lanjut apabila dilihat, lahirnya negara bekas jajahan Inggris sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai unsur-unsur ketidaksamaan maupun kematangan negara tersebut untuk dapat berdiri sendiri. Dengan demikian, tidak mengherankan apabila negara-negara tersebut menghadapi situasi dan masalah-masalah yang pelik dalam rangka membenahi dirinya sebagai negara yang telah merdeka. Jalinan kerjasama ini juga dilaukan oleh negara-negara yang sedang berkembang dalam usaha mengejar ketertinggalannya, jika dibandingkan dengan negara lain yang telah mengalami kemajuan. Negara-negara yang telah bergabung dalam Regional Cooperation ASEAN adalah suatu perwujudan dari kerjasama diantara negara-negara yang sedang berkembang di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama yang lain ialah kerjasaa antara negara-negara yang telah maju guna menjalin hubungan yang intim, serta memperkuat kedudukan negara-negara tersebut, misalnya Negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE). Dapat dikatakan jalinan kerjasama tersebut dimaksudkan untuk memperoleh anfaat kerjasama tersebut dan dapat memetik hasil dari kerjasama tersebut.

Untuk menjaga keutuhan dari kerjasama tersebut, maka masing-masing negara harus dapat saling mengetahui sifat-sifat dari jalinan kerjasama antara negara-negara tersebut. Semuanya itu dapat diterapkan dengan adanya STUDI KOMPARATIF ADMINISTRASI NEGARA. Pertumbuhan administrasi negara sebgai satu disiplin ilmu pengetahuan dan seni agak sukar bia tidak diadakan studi perbandingan terlebih dahulu terhadap semua aspek kehidupan negara tersebut. Perkembangan Ilmu Perbandingan Administrasi merupakan hasil dari adanya perkembangan Progresif Ilmu Administrasi Negara, disamping dimulainya industrialisasi oleh negara-negara eropa dan penemuan-penemuan persenjataan baru sebagai akibat kemajuan teknologi. Ilmu Perbandingan administrasi kehadirannya sangat dirasakan manfaatnya, sebab kehadirannya tersebut sungguh mendapat tempat terutama pada negara-negara yang kalah setelah Perang Dunia II. Didorong oleh kebutuhan negara-negara yang kena musibah Perang Dunia tersebut yang akhirnya tercetuslah suatu gagasan baru untuk menolong negara-negara itu yang diprakarsai oleh USA. Bantuan tersebut dikenal dengan nama MARSHAL PLAN, ditujukan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara Eropa Barat yang kalah perang dan kepada negara lain yang membutuhkan bantuan Amerika Serikat. Adapun perlunya atau apa sebenarnya hubungan antara Ilmu Perbandingan Administrasi dalam kaitannya dengan luar negeri, ialah untuk suatu studi perbandingan administrasi yang akan dapat mengungkapkan bantuan apayang paling tepat diberikan kepada negara-negara itu, untuk membangun kembali negaranya yang hancir akibat peperangan. Perlunya ilmu perandingan administras negara sebagai alat penunjang data dapat memberikan suatu gambaran komparatif antara lain sebagai berikut : 1. Penganalisaan tentang hal-hal yang harus diperhatian dalam studi perbandingan. 2. Faktor-faktor (secara selektif) yang harus diperbandingkan agar dapat mendorong kemajuan studi perbandingan. 3. Masalah pokok yang harus dihadapi dalam mengadakan studi perbandingan. 4. Unsur manfaat, asas dan cara mempelajari studi perbandingan sehingga dapat memberikan andil dalam merealisasikan bantuan. Dengan manfaat studi perbandingan tersebut bantuan negara si pemberi bantuan tidak akan sia-sia, sebab sebelumya telah diteliti secara masak dan hasilnya diharapkan akan dapat mencapai sasaran yang ditujukan dan benar-benar dibutuhkan oleh negara tersebut dalam rangka membangun perekonomian, perdagangan, industri dan lain-lain. Amerika Serikat sebenarnya jauh sebelum Perang Dunia II telah memberikan bantuan kepada negara-negara yang kalah perang yang dilakukan oleh Presiden Hover dalam bantuan yang sangat terbatas. Terlepas dari bantuan besar dan kecil ataupun adanya pengaruh politis bantuan untuk membangun kembali negara-negara yang hancur tersebut tetap sangat menarik bagi studi Perbandingan Administrasi Negara.

Disamping negara-negara yang bersedia memberikan bantuan, PBB juga memberikan bantuan, baik kepada negara yang baru merdeka dan negara-negara yang sedang berkembang. Bantuan itu berwujud : 1. Sarana yang diperlukan oleh negara tersebut dalam bentuk material. 2. Bantuan tersebut juga diberikan dalam bentuk tecnical cooperation atau bantuan tenaga ahli. Negara-negara yang menonjol memberikan bantuan tersebut adalah Amerika Serikat dan Uni Soviet. Pada akhirnya bantuan luar negeri tersebut tidak seluruhnya murni, karena ternyata akhirnya bantuan tersebut mengarah kepada perlombaan pengaruh antara dua negara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Di dalam memberikan bantuan tersebut tidak semudah apayang kita perkirakan selam ini. Pemberi bantuan harus tahu sebenarnya tentang administrasi negara yang diberi bantua, sehingga dapat diperkirakan bantuan apasaja yang akan diberikan.Mengetahui data administrasi secara tepat dan jalam pintas satu-satunya adalah mempelajari perbandingan administrasi (jalur studi perbandingan). Studi perbandingan bermaksud untuk mengaetahui segala aspek yang dibutuhkan oleh suatu negara. Di Indonesia studi ilmu perbadningan ini sangat diperlukan, oleh karena Indonesia terdiri dari berbagai pulai besar dan kecil. Dengan adanya studi perbandingan daerah, diharapkan daerah tersebut akan dapat memberikan masukan persamaan dan kekurangan tidap darah tersebut, karena hal tersebut penting untuk bidang penelitian. Oleh karena negara Indonesia terdiri dari ribuan pulai besar maupun kecil, maka mengetahui perbedaan dan persamaan yang ada di daerah tersebut perlu dilakukan studi perbandingan. Pentingnya studi perbandingan tersebut bagi Indonesia : 1. Karena Indonesia dalam masa transisi yaitu sedang dalam proses menuju cita-cita masyarakat yang adil dan makmur, dari developing countri menjadi negara developed country. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut kita memerlukan bahan-bahan perbandingan negara maju. 2. Internasional relation, untuk mengadakan hubungan atau pergaulan dengan negara-negara lain supaya hubungan kita lebih baik, maka kita harus mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan dari negara-negara lain. 3. International Technical Cooperation, kerjasama dibidang teknologi terutama tentang bantuan tenaga ekspor Indonesia. 4. Karena Indonesia menjadi anggota PBB, adanya bantuan-bantuan kepada Indonesia, untuk itu diperlukan administrasi perbandinga. Karena Indonesia menganut politik bebas aktif. 5. Untuk ilmiahnya, adalah sebgai studi pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmunya.

B. Fungsi Ilmu Perbandingan Fungsi ilmu perbandingan adalah : 1. Memberian suatu analisis perbandingan secara sistematis yang kebenarannya dapat dibuktikan dan berguna bagi kepentingan perbandingan. 2. Sebagai tolok ukur serta penilaian atau kebijaksanaan pemerintah dan mengetahui dengan pasti ruang lingkup, masalah dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah tersebut. 3. Dalam menentukan tendensi arah yang telah dicapai, maka ilmu perbandingan administrasi harus dapat memberikan jawaban dan menanggapi detil-detil rumus-rumus disiplin ilmu pengetahuan diluar ilmu perbandingan administrasi. Didalam melaksanaan perbandingan tersebut, sering terjadi dalam mencapai perbaikan orang sering meniru dan biasanya orang enggan mengatakan bahwa hal tersebut adalah merupakan hasil peniruan. Dalam neganalisa mencari kebaikan dan untuk memecahkan suatu permasalahan, terkadang merupakan hasil dari perniruan tersebut. Meniru adalah merupakan hal alamiah manusa dan dengan demikian akan hemat tenaga dan pikiran atau efesiensi. Mempelajari pengalaman orang lain adalah efesiensi dan merupakan satu cara terbaik dan dilakukan oleh suatu kesadaran. Dengan memilih apayang terbaik, peneiruan yang dilakukan tersebut dilaksanakan dengan beberapa modifikasi. Fungsi perbandingan administrasi tersebut akan banyak mendorong ke arah penyempurnaan berdasarkan hasil analisis serta perbedaaan dan persamaan dari hasil studi perbadningan. Dengan mengkombinasikan hasil peniruan dengan hasil yang telah ada akan dapat memberikan hasil yang serasi.

BAB III BEBERAPA VERSI PEMBAGIAN KEKUASAAN DAN PEMBAGIAN KEKUASAANStandar Kompetensi : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu memahami Kompetensi Dasar/Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu : Sub Pokok Bahasan 1. Trias politica 2. Beberapa Versi pembagian Kekuasaan 3. Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia

A. Trias politica Trias politica adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan pertama kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (rule making function); kedua, kekuasaan legislatif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (rule application function), kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (rule adjudication function). Trias politica adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (atau function) sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Doktrin trias politica dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (16891755). Pembagian kekuasaan negara menurut John Locke (Mirriam Budiarjo: 1978:151) bahwa kekuasaan negara dibagi dalam 3 kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif, yang masing-masing terpisah-pisah satu sama lain. Kekuasaan legislatif ialah kekuasaan membuat peraturan dan undang-undang; kekuasaan eksekutif ialah kekuasaan melaskanakan undang-undang dan didalamnya termasuk keuasaan mengadili (Locke memandang mengadili itu sebagai uitvoering yaitu dipandangnya sebagai termasuk pelaksanaan undang-undang) dan kekuasaan federatif ialah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Pembagian kekuasaan menurut Monetsquieu dalam bukunya, LEsprit des Lois (The spriit of the Laws) menyatakan bahwa kekuasaan negara terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif sedangkan kekuasaan federatif termasuk dalam kekuasaan eksekutif. Ketiga jenis kekuasaan itu haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Dalam negara abad ke-20, apalagi dalam negara yang sedang berkembang dimana kehidupan ekonomi dan sosial telah menjadi demikian kompleknya serta badan eksekutif mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat, trias politica dalam arti pemisahan kekuasaan tidak dapat dipertahankan lagi. Dengan berkembangnya konsep mengenai negara Kesejahteraan (Welfare State) dimana pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan seluruh rakat, dan karena itu harus menyelenggarakan perencanaan perkembangan ekonomi dan sosial secara menyeluruh, maka fungsi kenegaraan sudah jauh melebihi tiga macam fungsi yang disebut oleh Montesquieu. Lagipula tidak dapat lagi diterima sebagai asas bahwa tiap badan kenegaraan itu hanya dapat diserahi satu fungsi tertentu saja, seperti dibayangkan oleh Montesquieu. Misalnya saja badan eksekutif tidak hanya bertindak sebagai pelaksana dari undang-undang yang diterima oleh dewan perwakilan rakyat, tetapi ia bergerak secara aktif dibidang legislatif sendiri (misalnya dengan menyusun rancangan udnang-undang, membuat penetapan presiden, peraturan menteri dan sebagainya) Pemerintah berkecimpung dibidang yudikatif. Begiu pula dalam menafsirkan undangundang, pemerintah juga membuat, undang-undang. Oleh karena keadaan yang tersebut di atas, maka ada kecenderungan untuk menafsirkan kekuasaan tidak lagi sebagai pemisahan kekuasaan (separation 0f powers), tetapi sebagai pembagian kekuasaan (division of powers) yang diartikan bahwa hanya fungsi pokoklah yang dibedakan menurut sifatnya serta diserahkan kepada badan yang berbeda, tetapi untuk selebihnya kerjasama diantara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan untuk kelancaran organisasi. B. Beberapa Versi pembagian Kekuasaan Beberapa isitilah pembagian kekuasaan (Inu Kencana: 2001-111) yaitu eka praja, dwi praja, tri praja, catur praja dan panca praja. 1. Eka Praja adalah apabila kekuasaan dipegang oleh suatu badan. Bentuk ini sudah tentu diktator (authokrasi) karena tidak ada balance (tandingan) dalam era pemerintahannya. Jadi yang ada hanya pihak eksekutif saja dan bisa muncul pada suatu kerajaan absolut atau pemerintahan fasisme. 2. Dwi Praja, adalah apabila kekuasaan dipegang oleh dua badan. Bentuk ini Frank J Goodnow dikategorikan sebaga lembaga administratif (unsur penyelenggara pemerintahan) dan lembaga politik (unsur pengatur undang-undang). 3. Tri Praja, adalah kekuasaan dipegang oleh tiga badan. Bentuk ini diusulkan oleh para pakar yang menginginkan demokrasi murni, yaitu dengan pemisahan atas lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif. Tokohnya Montesquieu dan John Locke.

4. Catur Praja, adalah apabila kekuasaan dipegang oleh empat badan. Bentuk ini baik apabila benar-benar dijalankan dengan konsekuen. Van Vollenhoven pernah mengkatagorikan bentuk ini menjadi regeling, bestuur, politie dan rechtsspraak. 5. Panca Praja, adalah apabila kekuasaan dipegang oleh lima badan. Bentuk ini sekarang dianut oleh Indonesia karena walaupun dalam hitungan tampak enam badan yaitu konsultatif, eksekutif, legislatif, yudikatif, inspektif. Pemisahah kekuasaan menurut Gabriel Almond (Inu Kencana: 2001:112) yaitu rule making function, rule application function dan rule adjudication function. Pembagian kekuasaan menurut montesquieu (Inu Kencana: 2001:112) yaitu : 1. Kekuasaan legislatif yaitu pembuat undang-undang. 2. Kekuasaan eksekutif yaitu pelaksana undang-undang. 3. Kekuasaan yudikatif yaitu yang mengadili (badan peradilan). Pembagian kekuasaan menurut John Locke (Inu Kencana : 2001:112) yaitu : 1. Kekuasaan legislatif. 2. Kekuasaan eksekutif. 3. Kekuasaan federatif (untuk memimpin perserikatan). Pembagian kekuasaan menurut Lemaire (Inu Kencana : 2001:112) yaitu 1. Wetgeving, yaitu kewenangan membuat undang-undang. 2. Bestur, yaitu kewenangan pemerintahan. 3. Politie, yaitu kewenangan penertiban. 4. Rechsspraak, yaitu kewenangan peradilan 5. Bestuur zorg, yaitu kewenangan untuk mensejahterakan rakyat. Pembagian kekuasaan menurut Abdul kadir Audah (Inu Kencana :2001:113) yaitu Sultan Tanfiziah, 1. Sultan Tashriiyah, yaitu kekuasaan penyelenggara undang-undang. 2. Sultan Tashriiah, yaitu kekuasaan pembuat undang-undang. 3. Sultan Qadhaiyah, yaitu kekuasaan kehakiman. 4. Sultan Maliyah, yaitu kekuasaan keuangan. 5. Sultan Muraqabah, yaitu kekuasaan pengawasan masyarakat. Pembagian kekuasaan menurut Van Vollen Hoven (Inu Kencana:2001:114) Yaitu : 1. regeling, yaitu kekuasaan membuat undang-undang. 2. bestuur, yaitu kekuasaan pemerintahan. 3. Politie, yaitu kekuasaan kepolisian. 4. Rechtsspraak yaitu kekuasaan mengadili. Pembagian kekuasaan jaman Khulafah Ur rasyidah (Inu Kencana: 2011: 114) yaitu 1. Ulil Amri, yaitu pelaksana undang-undang syariah. 2. Qadhi Syuraih, yaitu pelaksana peradilan.

3. Majlis Syura yaitu parlemen. 4. Ahlul Halli Wal Aqdi yaitu dewan pertimbangan. C. Pembagian Kekuasaan dalam Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan amandemen ke-4 yaitu : 1. MPR 2. Presiden dan Kementrian 3. Dewan Perwakilan Rakyat 4. Dewan Perwakilan Daerah 5. Badan Pemeriksa Keuangan 6. Mahkamah Agung 7. Mahkamah Konstitusi. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia akan dibahas dalam bab tersendiri.

BAB IV BEBERAPA VERSI BENTUK NEGARA DAN BENTUK PEMERINTAHANStandar Kompetensi : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu memahami Kompetensi Dasar/Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu : Sub Pokok Bahasan 1. Bentuk-bentuk Negara 2. Bentuk-bentuk pemerintahan 3. Sistem Pemerintahan

A. Bentuk-Bentuk Negara Bentuk-bentuk negara yaitu negara kesatuan, negara serikat, perserikatan negara, negara dominion, Negara protektorat, daerah mandat, real Uni dan Personale Unie. 1. Negara Kesatuan Pada negara keatuan, kekuasaan dalam mengurus pemerintahan berada dalam tangan pemerintah pusat. Pemerintah mempunyai kedaulan penuh baik kedalam maupun keluar. Dengan demikian hubungan antara kedua negara tersebut dengan negara lain ditangani oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dalam hal ini juga mengurusi urusan dalam negerinya untuk melayani kepentingan warganya. Negara keatuan dikenal sistem destralisasi yaitu pemerintah psuat memegang seluruh kekuasaan. Pemerintah pusat tidak memberikan/melimpahkan kekuasaan pemerintah daerah. Selain dari itu negara kesatuan enganut sistem desentralisasi, yaitu pemerintah pusat melimpahkan sebaian kekuasaan kepada Pemerintah Daerah, agar pemerintah daerah tersebut dapat mengurus rumah tangga sendiri. 2. Negara Serikat Negara serikat adalah negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Megara bagian tersebut tidak mempunyai kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar hanya dimiliki oleh gaubungan/fedrasi yang dinamakan pemerintah federal. Negara-negara bagian masih mempunyai hak dan kewajiban mengurus pemerintahan lokal atau negara bagian, tetapi tidak boleh bertentangan dengan yang telah digariskan oleh Pemerintah Federal. 3. Perserikatan Negara Perserikatan negara adalah merupakan suatu perserikatan negara-negara yang anggotanya terdiri dari negara-negara yang mempunyai kedaulatan penuh, baik kedaulatan keluar maupun kedaulatan ke dalam. Negara yang pernah melakukan perserikatan negara adalah : a. Perserikatan Amerika Utara (19776-1787) b. Negara Belanda pada masa Republik Der Zeven Verenigde Nederland (1579-1798) 4. Negara Dominion

Negara dominion hanya terdapat dalam ketatanegaraan Inggris. Semula negara dominion ini adalah jajahan Inggris, pada waktu Inggris berkuasa. Pada saat ini negara yang telah dijajah telah merdeka dan telah mempunyai kedaulatan dan tergabung dalam The British Common Wealth of Nation atau yang disebut dengan negara persekemakmuran. Negara-negara yang tergabung dalam negara Persekemakmuran tersebut memiliki hak penuh dalam pengurusan politik dalam negeri dan luar negeri. Negara-negara tersebut dapat keluar dari negara-negara Persekemakmuran apabila negara tersebut dapat menganggap perlu. Dalam hal ikatan yang ada hanyalah pada diri Raja dan Ratu Inggris sebagai lambang persatuan mereka. 5. Negara Protektorat Negara Protektorat adalah negara-negara yang berada dalam perlindungan negara lain yang lebih kuat. Hubungan antar negara protektorat diatur dalam satu perjanjian. Negara Protektorat ini tdak dapat dikatakan negara merdeka, sebab segala urusan keluar maupun kedalam dlakukan oleh negara yang melindungi tersebut. Negara Protektoar yang masih ada yaitu Macao, New Calledone, Maroko dan Tunisia. 6. Real Unie dan Personale Unie Negara ini adalah negara gabungan yang dikepalai oleh seorang Raja/Ratu. Negara ini mirip dengan negara serikat. Perbedaan dengan Real Unie segenap kelengapan negaranya belum sempurna negara serikat dan negara yang tergabung dalam Real Unie tersebut adalah negaranegara yang merdeka, berdaulat, hanya kedaulatan tersebut dibatasi oleh beberapa hal yang urusannya diserahkan pada masing-masing alat kelengkapan Real Unie. Hal ini telah disepakati dengan suatu perjanjian. Negara-negara Real Unie yaitu Astria dengan Hongaria (Pada tahun 1867-1918) dan Swedia dengan Norwegia (1815-1905). Negara Personale Unie adalah dua negara dpegang oleh satu raja dan masing-masing negara menjalankan fungsinya dan tidak dibatasi oleh suatu ikatan, baik urusan keluar maupun urusan ke dalam. Negara-negara Personale Unie yaitu Belanda dengan Luxemburg (1839-1890); Inggris dengan Scotlandia (1603-1707); Indonesia dengan Belanda (pada masa KMB). Unie Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949.

B. Bentuk-Bentuk Pemerintahan Bentuk pemerintahan yang akan dibicarakan sekarang adalah bentuk pemerintahan dilihat dari cara-cara penunjukan kepala negara : 1. Pemerintahan Monarki dikepalai oleh seorang raja yang memegang tampuk pemerintahan secara umum turun-temurun. 2. Pemerintah Republik adalah pemerintah yang dikepalai oleh seorang Presiden yang dipilih melalui pemilihan umum. Apabila pemilihan raja/ratu oleh karena turun-temurun maka pemerintahan tersebut dinamakan Pemerintahan Monarki.Pemilihan Kepala Negara suatu

pemerintah yang dilakukan dengan cara pemilihan, maka pemerinta tersebut adalah pemerintah republik. Perbedaan antara Pemerintahan Monarki dengan Republik 1. Pemerintah monarki bersifat absolut, yang berarti memegang keuasaan mutlak tanpa dibatasi oleh batas apapun juga. Pemerintahan republik empunyai konstitusional dimana kekuasaan yang ada dibatasi oleh konstitusional yang sah. 2. Bentuk negara Republik mempunyai parlemen, hal ini berarti kekuasaan ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) lebih menonjol. Bentuk Pemerintahan dari suatu negara dapat dibedakan atas : 1. Monarki absolut. 2. Monarki Konstitusional. 3. Monarki parlementer 4. Republik absolut. 5. Republik Konstitusional. 6. Republik Parlementer. C. Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan adalah suatu sistem pemerintahan, hubungan antara organ-organ pemerintah (eksekutif) dengan alat-alat perlengakapan negara lainnya dilakukan dalam suatu negara. Alat negara tersebut adalah : 1. Badan legislatif atau badan pembuat undang-undang. 2. Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang. 3. Yudikatif adalah lembaha kehakiman yang bertugas untuk memeriksa dan memberikan suatu keputusan terhadap pelanggaran undang-undang. Sistem pemerintahan terdiri dari : 1. Sistem Pemerintahan Presidensial adalah suatu sistem dimana kedudukan presiden sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini presiden juga mengangkat menter-menteri sebagai pembantu presiden. 2. Sistem parlementer adalah suatu sistem dimana kekuasaan parlemen lebih menonjol dari kekuasaan kepala negara. Dan kekuasaan kepala negara hanya sebagai kepala negara saja. Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri dan menteri-menteri dapat diberhentikan oleh parlemen.

BAB V SISTEM ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945 AMANDEMENStandar Kompetensi : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu memahami bentuk dan kedaulatan, tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara dan menjelaskan pemilihan umum di Indonesia. Kompetensi Dasar/Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu: 1. Menjelaskan bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia 2. Menjelaskan tugas dan fungsi lembaga-lembaga negara. 3. Menjelaskan Pemilihan Umum di Indonesia. Sub Pokok Bahasan 1. Bentuk dan Kedaulatan 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat 3. Kekuasaan Pemerintahan Negara 4. Dewan Pertimbangan Agung 5. Kementrian Negara 6. Dewan Perwakilan Rakyat 7. Dewan Perwakilan Daerah 8. Pemilihan Umum 9. Badan Pemeriksa Keuangan 10. Kekuasaan Kehakiman

A. Bentuk Dan Kedaulatan Beberapa ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan Negara Republik Indonesia menurut UndangUndang Dasar 1945 amandemen yaitu : 1. 2. 3. Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang. Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebelumnya berbunyi : Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

B. Majelis Permusyawaratan Rakyat Beberapa ketentuan tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yaitu : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota Negara. 3. Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Sebelumnya berbunyi : (1) Majelis permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. 4. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. 5. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. 6. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Sebelumnya berbunyi : Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis besar dari pada haluan negara. Sebelum amandemen MPR menetapkan GBHN setelah amandemen GBHN dirubah menjadi RPJP yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang ditetapkan dengan UndangUndang dan untuk lima tahun ditetapkan RPJM yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Sebelum amandemen RPJM adalah Repelita yaitu Rencana Pembangunan Lima Tahun. C. Kekuasaan Pemerintahan Negara Beberapa ketentuan tentang kekuasaan pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yaitu : 1. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut UndangUndang Dasar. 2. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. 3. Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Sebelumnya berbunyi : (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 5. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagi Presiden dan Wakil Presiden. 6. Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Sebelumnya berbunyi : (1) Presiden ialah orang Indonesia asli. (2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak. 7. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. 8. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum. 9. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 10. dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. 11. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 12. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. 13. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Sebelumnya berbunyi : Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali. 14. Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 15. Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. 16. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat.

17. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 18. Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadiladilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 19. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. 20. Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untukmemutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. 21. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. 22. Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. 23. Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. 24. Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan siding untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. 25. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. 26. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan siding untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, samapi berakhir masa jabatannya.

Sebelumnya berbunyi : Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis batas waktunya. 27. Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Janji Presiden (Wakil Presiden) : Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan bangsa. 28. Jika Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat mengadakan sidang Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan disaksikan oleh pimpinan Mahkamah Agung. Sebelumnya berbunyi : Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut : Sumpah Presiden (Wakil Presiden) : Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan seluruslurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa. Janji Presiden (Wakil Presiden) : Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan Peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.

29. Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 30. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. 31. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 32. Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undangundang. Sebelumnya berbunyi : Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. 33. Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan Undang-undang. 34. Presiden mengangkat Duta dan Konsul. 35. Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. 36. Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya berbunyi : Pasal 13 (1) Presiden mengangkat Duta dan Konsul. (2) Presiden menerima Duta negara lain. 38. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. 39. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sebelumnya berbunyi : Pasal 14 Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. 40. Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan Undang-undang. Sebelumnya berbunyi : Pasal 15 Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. 41. Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undangundang.

D. Dewan Pertimbangan Agung Dihapus. * Perubahan IV 10 Agustus 2002, sebelumnya berbunyi : BAB IV DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG Pasal 16 (1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undangundang. (2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah. E. Kementerian Negara Beberapa ketentuan tentang kementrian negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yaitu : 1. Presiden dibantu oleh Menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Sebelumnya berbunyi : (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (3) Menteri-menteri itu memimpin Departemen Pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undangundang. F. Dewan Perwakilan Rakyat Beberapa ketentuan tentang Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yaitu : 1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. 2. Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang. 3. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. * Perubahan II 18 Agustus 2000, sebelumnya berbunyi : (1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undangundang. (2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 4. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-undang. 5. Setiap rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. 6. Jika rancangan Undang-undang itu tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan Undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.

7. Persidangan mengesahkan rancangan Undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi Undang-undang. 8. Dalam rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi Undang-undang dan wajib diundangkan. Sebelumnya berbunyi : (1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (2) Jika sesuatu rancangan Undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 9. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. 10. Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lainUndangUndang Dasar ini, 11. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 12. Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. 13. Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota 14. Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang. 15. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan Undang-undang. Sebelumnya berbunyi : (1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan Undang-undang. (2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu. 16. Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. 17. Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 18. Jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus dicabut. 19. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. 20. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.

G. DEWAN PERWAKILAN DAERAH Beberapa ketentuan tentang Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yaitu : 1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. 2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. 4. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan undangundang. 5. Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. 6. Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 7. Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber dayaalam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan 8. pertimbangan untuk ditindaklanjuti. 9. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syaratsyarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang. H. PEMILIHAN UMUM Beberapa ketentuan tentang Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yaitu : 1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. 4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. 5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. 6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. I. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Beberapa ketentuan tentang Badan Pemeriksa Keuangan menurut Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yaitu : 1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. 2. Hasil pemeriksa keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. 3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. 4. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. 5. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. 6. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. 7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undangundang. I. KEKUASAAN KEHAKIMAN Beberapa ketentuan tentang kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yaitu : 1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya berbunyi : (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-undang. (2) Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan

Undang-undang. 3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undangundang. 4. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, meguji peraturan perundangundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. 5. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. 6. Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. 7. Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung. 8. Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. 9. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. 10. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. 11. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. 12. Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undangundang. 13. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang- Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 14. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UndangUndang Dasar. 15. Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. 16. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi. 17. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. 18. Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

19. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang.

BAB VI ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM NEGARA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SISTEM ADMINISTRASI AMERIKA SERIKATStandar Kompetensi : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu memahami perbandingan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia dengan sistem administrasi negara Amerika Serikat. Kompetensi Dasar/Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu menganalisis perbandingan Sistem administrasi negara Republik Indonesia dengan sisem administrasi Negara Amerika Serikat. Sub Pokok Bahasan - Analisis Perbandingan sistem administrasi Negara Republik Indonesia dengan Sistem Administrasi Negara Amerika Serikat.

Tabel analisis Perbandingan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia dengan Sistem Administrasi Amerika SerikatPENDEKATAN Falsafah INDIKATOR Liberalisme, sosialisme, Islam, Pancasila system pemilu SANRI Pancasila Liberalisme SAN AS PERBEDAAN PERSAMAAN

Politik

Sistem kepartaian Indonesia multi Partai Pemilihan eksekutif Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali secara langsung oleh rakyat dan hanya dapat dipilih kemali hanya untuk sekali masa jabatan Pemilihan Legislatif DPR, DPRD dan DPD dipilih secara langsung dalam Pileg untuk masa jabatan 5 tahun. DPD dipilih 4 orang untuk setiap propinsi Lembaga-lembaga Negara MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK Susunan Legislatif MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD

Sistem kepartaian Pemilu dengan 2 partai Pemilihan eksekutif Presiden dipilih setiap 4 tahun untuk hanya 2 kali masa jabatan

Pemilihan Legislatif Anggota senat dipilih melalui pemilu oleh rakyat dari perwakilan Negara bagian sebanyak dengan masa jabatan 2 tahun Lembaga-lembaga negara

Sistem

Legislatif Eksekutif Yudikatif

Susunan Legislatif

Bentuk Negara Bentuk Pemerintahan Administrasi dan Konstitusi Bentuk Kabinet planning, organizing, commanding, coordinating, communicating dan controling

Negara Kesatuan Pemerintahan Republik Presidensial Nama Konstitusi - UUD 1945 (amandemen) Tugas lembaga Negara dan hubungan dengan lembaga lain Tugas MPR - Mengubah dan menetapkan UUD - Melantik Presiden dan wakil presiden - Memberhentikan presiden dan wakil presiden Kekuasaan Pemerintah Berhak mengajukan RUU kpd DPR - Presiden tidak dapat membekukan dan/

Nama Konstitusi

Tugas lembaga Negara dan hubungan dengan lembaga lain

BAB VII ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM NEGARA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SISTEM ADMINISTRASI UNI SOVYETStandar Kompetensi : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu memahami perbandingan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia dengan sistem administrasi negara Uni Sofyet. Kompetensi Dasar/Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu menganalisis perbandingan Sistem administrasi negara Republik Indonesia dengan sisem administrasi Negara Uni Sovyet. Sub Pokok Bahasan - Analisis Perbandingan sistem administrasi Negara Republik Indonesia dengan Sistem Administrasi Negara Uni Sovyet.

Tabel analisis Perbandingan Sistem Administrasi Negara epublik Indonesia dengan Sistem Administrasi Uni SofyetPENDEKATAN Falsafah Politik INDIKATOR Liberalisme, sosialisme, Islam, Pancasila system pemilu SANRI Pancasila Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali secara langsung oleh rakyat dan hanya dapat dan sesudahnya dapat dipilih kemali hanya untuk sekali masa jabatan DPR, DPRD dan DPD dipilih secara langsung dalam Pileg. DPD dipilih 4 orang untuk setiap propinsi MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK Tugas MPR - Mengubah dan menetapkan UUD - Melantik Presiden dan wakil presiden - Memberhentikan presiden dan wakil presiden Kekuasaan Pemerintah Berhak mengajukan RUU kpd DPR - Presiden tidak dapat membekukan dan/ SAN US PERBEDAAN PERSAMAAN

Sistem Administrasi dan Konstitusi

Legislatif Eksekutif Yudikatif planning, organizing, commanding, coordinating, communicating dan controling

BAB VIII ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM NEGARA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA PERANCIS

Standar Kompetensi : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu memahami perbandingan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia dengan sistem administrasi negara Perancis. Kompetensi Dasar/Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu menganalisis perbandingan Sistem administrasi negara Republik Indonesia dengan sisem administrasi Negara Perancis. Sub Pokok Bahasan - Analisis Perbandingan sistem administrasi Negara Republik Indonesia dengan Sistem Administrasi Negara Perancis.

Tabel analisis Perbandingan Sistem Administrasi Negara epublik Indonesia dengan Sistem Administrasi Negra PerancisPENDEKATAN Falsafah Politik INDIKATOR Liberalisme, sosialisme, Islam, Pancasila system pemilu SANRI Pancasila Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali secara langsung oleh rakyat dan hanya dapat dan sesudahnya dapat dipilih kemali hanya untuk sekali masa jabatan DPR, DPRD dan DPD dipilih secara langsung dalam Pileg. DPD dipilih 4 orang untuk setiap propinsi MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK Tugas MPR - Mengubah dan menetapkan UUD - Melantik Presiden dan wakil presiden - Memberhentikan presiden dan wakil presiden Kekuasaan Pemerintah Berhak mengajukan RUU kpd DPR - Presiden tidak dapat membekukan dan/ SAN PRANCIS PERBEDAAN PERSAMAAN

Sistem Administrasi dan Konstitusi

Legislatif Eksekutif Yudikatif planning, organizing, commanding, coordinating, communicating dan controling

BAB IX ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM NEGARA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA YORDANIA

Standar Kompetensi : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu memahami perbandingan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia dengan sistem administrasi negara Yordania. Kompetensi Dasar/Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu menganalisis perbandingan Sistem administrasi negara Republik Indonesia dengan sisem administrasi Negara Yordania. Sub Pokok Bahasan - Analisis Perbandingan sistem administrasi Negara Republik Indonesia dengan Sistem Administrasi Negara Yordania.

Tabel analisis Perbandingan Sistem Administrasi Negara epublik Indonesia dengan Sistem Administrasi Negara YordaniaPENDEKATAN Falsafah Politik INDIKATOR Liberalisme, sosialisme, Islam, Pancasila system pemilu SANRI Pancasila Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali secara langsung oleh rakyat dan hanya dapat dan sesudahnya dapat dipilih kemali hanya untuk sekali masa jabatan DPR, DPRD dan DPD dipilih secara langsung dalam Pileg. DPD dipilih 4 orang untuk setiap propinsi MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK Tugas MPR - Mengubah dan menetapkan UUD - Melantik Presiden dan wakil presiden - Memberhentikan presiden dan wakil presiden Kekuasaan Pemerintah Berhak mengajukan RUU kpd DPR - Presiden tidak dapat membekukan dan/ SAN JORDANIA PERBEDAAN PERSAMAAN

Sistem Administrasi dan Konstitusi

Legislatif Eksekutif Yudikatif planning, organizing, commanding, coordinating, communicating dan controling

BAB X ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM NEGARA ADMINISTRASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN SISTEM ADMINISTRASI NEGARA JEPANG

Standar Kompetensi : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu memahami perbandingan Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia dengan sistem administrasi negara Jepang. Kompetensi Dasar/Indikator : Setelah mengikuti pembelajaran ini mahasiswa mampu menganalisis perbandingan Sistem administrasi negara Republik Indonesia dengan sisem administrasi Negara Jepang. Sub Pokok Bahasan - Analisis Perbandingan sistem administrasi Negara Republik Indonesia dengan Sistem Administrasi Negara Jepang.

Tabel analisis Perbandingan Sistem Administrasi Negara epublik Indonesia dengan Sistem Administrasi Negara JepangPENDEKATAN Falsafah Politik INDIKATOR Liberalisme, sosialisme, Islam, Pancasila system pemilu SANRI Pancasila Presiden dipilih setiap 5 tahun sekali secara langsung oleh rakyat dan hanya dapat dan sesudahnya dapat dipilih kemali hanya untuk sekali masa jabatan DPR, DPRD dan DPD dipilih secara langsung dalam Pileg. DPD dipilih 4 orang untuk setiap propinsi MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK Tugas MPR - Mengubah dan menetapkan UUD - Melantik Presiden dan wakil presiden - Memberhentikan presiden dan wakil presiden Kekuasaan Pemerintah Berhak mengajukan RUU kpd DPR - Presiden tidak dapat membekukan dan/ SAN JEPANG PERBEDAAN PERSAMAAN

Sistem Administrasi dan Konstitusi

Legislatif Eksekutif Yudikatif planning, organizing, commanding, coordinating, communicating dan controling