bappeda.blorakab.go.id · iv panduan pelaksanaan program 1 perangkat daerah 5 warga dampingan lain...
TRANSCRIPT
ii Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan iii
KATA PENGANTAR
Percepatan penanggulangan kemiskinan tidak hanya
menjadi tugas Dinas Sosial saja, tetapi semua Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), swasta, BUMN, BUMD juga
mempunyai tugas sesuai dengan kewenangan dan
kemampuan masing-masing. Sebagai rasa tanggung jawab
kita terhadap sosial, Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD) bekerja sama dengan Badan
Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Blora
menggulirkan Program “1 Perangkat Daerah 5 Warga
Dampingan”. Program ini merupakan inovasi Bupati Blora
dalam penanggulangan kemiskinan yang melibatkan
Perangkat Daerah. Bupati menginstruksikan kepada semua
Kepala Perangkat Daerah agar memiliki 5 (lima) warga
miskin yang dibina, didampingi, dilatih, dan difasilitasi
dalam berwirausaha agar mereka mampu memenuhi
kebutuhan dasar sendiri. Kalau setiap OPD mampu
mengentaskan 5 orang, harapan kita ada 220 orang yang
lepas dari kemiskinan.
Program ini akan terlaksana dengan baik apabila
terbangun komitmen bersama untuk menumbuhkan rasa
kepedulian terhadap orang yang kurang mampu. Komitmen
tersebut perlu dibangun dan ditumbuhkan oleh semua
Perangkat Daerah, swasta, BUMN, BUMD, serta stakeholder
iv Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
lain yang terkait.
Guna mendukung Perangkat Daerah dalam
melakukan assessment warga dampingannya, disusun
buku pedoman “1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan”
sebagai acuan dan pedoman dalam menentukan intervensi
warga dampingan. Substansi pedoman meliputi : (1)
Pendahuluan; (2) Penjelasan Umum; (3) Pelaksanaan; (4)
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan 5) Penutup.
Terima kasih disampaikan kepada segenap pihak yang
telah berkontribusi dalam penyusunan Pedoman ini.
Selanjutnya guna perbaikan lebih lanjut, masih
dimungkinkan untuk memberikan masukan sebagai koreksi
dan perbaikan terhadap pedoman ini dengan
mempertimbangkan kondisi riil dan perkembangan di
lapangan.
Blora, 1 Juli 2020
TIM PENYUSUN
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan v
SAMBUTAN KETUA BAZNAS
Kerja Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Blora
sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pengelolaan Zakat bertujuan: (1) untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam
pengelolaan zakat; (2) untuk meningkatkan manfaat zakat
dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan
penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut sejalan dengan
misi Baznas yang ke-3, yaitu mengoptimalkan
pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk
pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan
masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
Saat Ketua TKPKD menawarkan kerja sama dengan
Baznas, kami menyambut dengan tangan terbuka karena
sama-sama mempunyai tujuan mulia, yaitu untuk
penanggulangan kemiskinan. Bahkan, kami sejak tahun
2018 sudah membantu Pemerintah Daerah Kabupaten
Blora dalam penanggulangan kemiskinan. Tahun 2019,
kami mendapat tugas dari Bupati Blora untuk
mengintervensi 46 desa miskin di Blora. Desa miskin
prioritas 1 ada 60 KK dari 6 desa yang sudah kami
intervensi. Demikian juga desa prioritas 2 ada 60 KK dari 6
desa juga sudah kami intervensi. Sementara itu, 34 desa
prioritas 3 baru berjalan 50% karena respon dari desa belum
vi Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
sesuai harapan kami. Kegiatan tersebut sekaligus untuk
mewujudkan tujuan mutu Baznas yang ke-2, yaitu
mengoptimalkan program pendistribusian dan
pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Provinsi,
BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ dan berbagai institusi terkait
untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
Besar harapan kami, Pemerintah Daerah agar
menghimbau kepada ASN Kabupaten Blora berkenan
memaksimalkan zakat ASN sebesar 2,5% dari gaji dan
Tunjangan Perbaikan Pendapatan (TPP) mulai Tahun 2021.
Point tersebut menjawab mutu tujuan Baznas yang ke-4,
yaitu menguatkan kerja sama dengan organisasi
kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan
untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta
dakwah. Program “1 OPD 5 Warga Dampingan” kami
dukung sepenuhnya karena sesuai dengan tujuan
dibentuknya lembaga kami.
.
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan vii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR .............................................. iii
SAMBUTAN KETUA BAZNAS ................................ v
DAFTAR ISI ......................................................... vii
DAFTAR TABEL ................................................... ix
DAFTAR ISTILAH ................................................. xi
BAB I PENDAHULUAN ..................................... 1
A. Latar Belakang ............................... 1
B. Dasar Hukum ................................. 4
C. Maksud dan Tujuan ....................... 7
D. Sasaran .......................................... 8
E. Hasil yang diharapkan .................... 8
BAB II PENJELASAN UMUM .............................. 11
A. Batasan Kemiskinan ...................... 11
B. Data Makro dan Mikro .................... 19
C. Strategi Penanggulangan
Kemiskinan .................................... 21
D. Warga Dampingan .......................... 23
E. Pemberdayaan Masyarakat ............. 24
BAB III PELAKSANAAN ...................................... 27
A. Prinsip Pelaksanaan ....................... 27
B. Tahapan Pelaksanaan ..................... 28
viii Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
C. Pelaksana ....................................... 40
D. Hubungan Antar Pihak ................... 41
E. Jangka Waktu Pelaksanaan ............ 41
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN
PELAPORAN ........................................... 43
BAB V PENUTUP .............................................. 45
LAMPIRAN
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan ix
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel I : Jumlah dan Prosentase
Penduduk Miskin Kabupaten
Blora 2009 – 2019 .................... 13
Tabel II : Tingkat Kemiskinan
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
(Maret 2019) ................................. 14
Tabel III : Persentase Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Blora, Provinsi jawa
Tengah dan Nasional Tahun 2015-
2019 .............................................. 15
Tabel IV : Perkembangan Garis Kemiskinan
Kabupaten Blora 2009 – 2019 ....... 16
Tabel V : Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
maupun Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) Kabupaten Blora
2009 – 2019 ................................. 19
Tabel VI : Formulir Daftar Calon Warga
Dampingan ................................... 29
Tabel VII : Formulir Scaning Cepat
Karakteristik Warga Dampingan ... 31
Tabel VIII : Formulir Survey Calon Warga
Dampingan ................................... 32
x Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
Tabel IX : Formulir Inventarisasi Bantuan
Calon Warga Dampingan .............. 39
Tabel X : Tahapan Pelaksanaan 1 Perangkat
Daerah 5 Warga Dampingan ......... 40
Tabel XI : Formulir Laporan Hasil
Pemantauan ................................. 44
Tabel XII Daftar Calon Penerima Program "1
Perangkat Daerah 5 Warga
Dampingan" Kabupaten Blora
Tahun 2020 (Tahap I) ................... 47
Tabel XIII Daftar Calon Penerima Program "1
Perangkat Daerah 5 Warga
Dampingan" Kabupaten Blora
Tahun 2020 (Tahap I) ................... 59
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan xi
DAFTAR ISTILAH Assessment : Assessment atau disebut juga dengan
penilaian adalah suatu penerapan dan
penggunaan berbagai cara dan alat
untuk mendapatkan serangkaian
informasi tentang hasil survey calon
warga dampingan.
BAB : Buang Air Besar, adalah suatu
tindakan atau proses makhluk
hidup untuk membuang kotoran
atau tinja yang padat atau setengah-
padat yang berasal dari sistem
pencernaan mahkluk hidup.
BAZNAS : Badan Amil Zakat Nasional,
adalah lembaga yang melakukan
pengelolaan zakat secara Nasional.
Baznas merupakan lembaga
pemerintah non struktural yang
bersifat mandiri dan bertanggung
jawab kepada Presiden melalui
Menteri Agama.
BPJS : Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial, adalah badan hukum
publik yang dibentuk untuk
xii Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
menyelenggarakan jaminan sosial.
BPNT : Bantuan Pangan Non Tunai,
adalah bantuan pangan dari
pemerintah yang diberikan kepada
KPM setiap bulannya melalui
mekanisme akun elektronik yang
digunakan hanya untuk membeli
pangan di e-Warung KUBE
PKH/pedagang bahan pangan
yang bekerjasama dengan Bank
HIMBARA (Himpunan Bank Milik
Negara)
BPS : Badan Pusat Statistik, adalah
Lembaga Pemerintah Non
Kementerian yang bertanggung jawab
langsung kepada Presiden.
BSM : Bantuan Siswa
Miskin atau BSM adalah bantuan
yang diberikan Pemerintah Indonesia
kepada masyarakat kurang mampu
yang ditengarai paling menderita
ketika terjadi inflasi sebagai dampak
dari kenaikan BBM
BUMD : Badan Usaha Milik Daerah, adalah
badan usaha yang dikelola, dibina
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan xiii
dan diawasi oleh pemerintah
daerah. Sebagian besar bahkan
secara keseluruhan modalnnya
berasal dari Negara, yang diambil
dari masing-masing pendapatan
daerah.
BUMN : Badan Usaha Milik Negara, adalah
suatu badan yang modalnnya
berasal dari kekayaan negara dan
kemudian pengelolaannya
dilakukan oleh pemerintah.
DT PFM OTM : Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial/ Data Terpadu Penanganan
Fakir Miskin dan Orang Tidak
Mampu, adalah sistem data
elektronik yang memuat informasi
sosial, ekonomi, dan demografi
serta karakteristik sekitar 40%
rumah tangga dengan status
kesejahteraan terendah
DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan
Sosial, pengganti istilah BDT
E-KTP : Kartu Tanda Penduduk
elektronik, adalah Kartu Tanda
Penduduk (KTP) yang dibuat
xiv Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
secara elektronik, dalam artian baik
dari segi fisik maupun
penggunaannya berfungsi secara
komputerisasi.
FGD : Foccus Group Disscusion, diskusi
terfokus dari suatu group untuk
membahas suatu masalah
tertentu, dalam suasana informal
dan santai.
Filantropi : Tindakan seseorang yang
mencintai sesama manusia serta
nilai kemanusiaan, sehingga
menyumbangkan waktu, uang,
dan tenaganya untuk menolong
orang lain.
GK : Garis Kemiskinan, merupakan
representasi dari rupiah yang
diperlukan atau harga yang
dibayarkan agar penduduk dapat
hidup layak secara minimum.
HAKI : Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
adalah hak yang berasal dari hasil
kegiatan intelektual manusia yang
memiliki manfaat ekonomi.
JAMKRIDA : Penjaminan Kredit Daerah, adalah
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan xv
lembaga keuangan Non Bank yang
melakukan kegiatan usaha
Penjaminan sesuai dengan UU No 1
tahun 2016 tentang Penjaminan
KIS : Kartu Indonesia Sehat, adalah kartu
identitas peserta Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) yang dikelola oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan
KKN Tematik : Kuliah Kerja Nyata Tematik, adalah
KKN yang orientasi program
kegiatannya terfokus pada bidang
tertentu sesuai dengan permasalahan
kemasyarakatan dan arah kebijakan
pembangunan yang diselenggarakan
pemerintah pada wilayah tertentu
(Kabupaten/Kota).
KUR : Kredit Usaha Rakyat, adalah sebuah
skema bantuan keuangan yang
dianggarkan pemerintah melalui
pihak bank terhadap usaha-usaha
menengah ke bawah.
NIK : Nomor Induk Kependudukan, adalah
nomor identitas Penduduk yang
bersifat unik atau khas, tunggal dan
xvi Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
melekat pada seseorang yang terdaftar
sebagai Penduduk Indonesia
OPD : Organisasi Perangkat Daerah, adalah
lembaga pada
Pemerintah Daerah yang bertanggung
jawab kepada Kepala Daerah dalam
rangka penyelenggaraan
pemerintahan di daerah
P1 : Indeks Keparahan Kemiskinan atau
P1, adalah ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran masing-
masing penduduk miskin terhadap
garis kemiskinan.
P2 : Indeks Kedalaman Kemiskinan atau
P2, adalah untuk memberi gambaran
mengenai penyebaran pengeluaran di
antara penduduk miskin.
PBI : Penerima Bantuan Iuran (PBI), adalah
peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir
miskin dan orang tidak mampu
sebagaimana diamanatkan UU SJSN
yang iurannya dibayari Pemerintah
sebagai peserta program Jaminan
Kesehatan. Peserta PBI adalah fakir
miskin yang ditetapkan oleh
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan xvii
Pemerintah dan diatur melalui
Peraturan Pemerintah.
PPLS : Pendataan Program Perlindungan
Sosial adalah Pendataan Sosial
Ekonomi (PSE) yang digunakan untuk
menentukan siapa yang memperoleh
Bantuan Langsung Tunai (BLT)
dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS)
RASKIN : Beras miskin, adalah sebuah program
bantuan pangan bersyarat
diselenggarakan oleh Pemerintah
Indonesia berupa penjualan beras di
bawah harga pasar kepada penerima
tertentu.
SUSENAS : Survei Sosial Ekonomi Nasional Data
sosial dan kependudukan yang
dihasilkan BPS dikumpulkan melalui
sensus penduduk, survei penduduk
antar sensus, survae angkatan kerja
nasional dan survei sosial ekonomi
nasional.
TNP2K : Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan, adalah
lembaga yang dibentuk sebagai wadah
koordinasi lintas sektor dan lintas
xviii Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
pemangku kepentingan di tingkat
pusat untuk melakukan percepatan
penanggulangan kemiskinan.
KKS : Kartu Keluarga Sejahtera yang
diterbitkan oleh Pemerintah
sebagai penanda keluarga kurang
mampu, sebagai pengganti Kartu
Perlindungan Sosial (KPS).
KPMD : Kader Pemberdayaan Masyarakat
Desa, adalah warga desa terpilih
yang memfasilitasi atau memandu
masyarakat dalam mengikuti atau
melaksanakan tahapan PNPM
Mandiri Perdesaan di desa dan
kelompok masyarakat pada tahap
perencanaan, pelaksanaan
maupun pemeliharaan
KPS : Kartu Perlindungan Sosial,
adalah kartu yang diterbitkan
oleh Pemerintah dalam rangka
Program Percepatan dan
Perluasan Sosial. Dengan memiliki
KPS, rumah tangga berhak
menerima program-program
perlindungan sosial seperti Raskin
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan xix
dan Bantuan Siswa Miskin.
KIP : Kartu Indonesia Pintar, adalah
kartu yang ditujukan bagi
keluarga miskin dan rentan miskin
yang ingin menyekolahkan
anaknya yang berusia 7-18 tahun
secara gratis.
KTP : Kartu Tanda Penduduk, adalah
identitas resmi penduduk sebagai
bukti diri yang diterbitkan oleh
instansi pelaksana di seluruh
Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Musdes /
Muskel
: Musyawarah Desa / Kelurahan,
adalah proses musyawarah antara
Badan Permusyawaratan Desa
(BPD), pemerintah desa dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan
oleh BPD untuk menyepakati hal-
hal yang bersifat strategis.
PD : Pendamping Desa, adalah
jabatan di bawah Kementerian
Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi yang
pembentukannya berdasarkan
xx Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, yang bertugas
untuk meningkatkan keberdayaan
masyarakat di sebuah desa.
PLD : Pendamping Lokal Desa, sebuah
jabatan sebagai Pendamping Desa
di bawah Kementrian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi yang
pembentukannya berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa, yang bertugas
untuk meningkatkan keberdayaan
masyarakat di sebuah desa.
PKH : Program Keluarga Harapan,
adalah program pemberian
bantuan sosial bersyarat kepada
Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
yang ditetapkan sebagai keluarga
penerima manfaat PKH.
Rastra : Beras Sejahtera, adalah nama
beras bantuan bagi masyarakat
miskin (pengganti raskin)
BSP : Bantuan Sosial Pangan, adalah
nama beras bantuan bagi
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan xxi
masyarakat miskin (pengganti
raskin)
RTLH : Rumah Tidak Layak Huni, rumah
yang tidak memenuhi persyaratan
keselamatan bangunan dan
kecukupan minimal bangunan.
TKPKD : Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah, lembaga yang
dibentuk sebagai wadah
koordinasi lintas sektor dan
pemangku-pemangku
kepentingan di tingkat provinsi,
kabupaten dan kota untuk
melakukan percepatan
penanggulangan kemiskinan di
masing- masing daerah yang
bersangkutan.
TKSK : Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan, adalah seseorang
yang diberi tugas, fungsi dan
kewenangan oleh kementerian
Sosial dan/atau dinas/instansi
sosial provinsi, dinas/instasi
sosial kabupaten/kota selama
jangka waktu tertentu untuk
xxii Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
melaksanakan dan/atau
membantu pelaksanaan
kesejahteraan sosial.
TJSLP/CSR : Tanggung Jawab Sosial
Lingkungan Perusahaan
/Corporate Social Responsibility,
adalah tanggung jawab yang
melekat pada setiap perusahaan
penanaman modal untuk tetap
menciptakan hubungan yang
serasi, seimbang, dan sesuai
dengan lingkungan, nilai, norma,
dan budaya masyarakat setempat.
UPZ : Unit Pengumpul Zakat, adalah
satuan organisasi yang dibentuk
oleh Baznas untuk membantu
pengumpulan zakat.
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Secara Nasional, tingkat kemiskinan pada
periode 2006–Maret 2020 di Indonesia mengalami
penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase,
perkecualian pada September 2013, Maret 2015, dan
Maret 2020. Kenaikan jumlah dan persentase
penduduk miskin pada periode tersebut dipicu oleh
kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat
dari kenaikan harga bahan bakar minyak dan adanya
pandemi Covid-19 pada Maret 2020 mencapai 9,78%
(26,42 juta orang) naik 0,56% dari pada September 2019
sebesar 9,22%( 24,97 juta orang).
Sedangkan penduduk miskin di Jawa Tengah
pada Maret 2020 berjumlah 3.980,90 ribu orang
(11,41%). Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk
miskin pada September 2019, maka jumlah penduduk
miskin Jawa Tengah bertambah 301,50 ribu orang dari
3.679,40 ribu orang (10,58%).
Sementara itu jumlah penduduk miskin di
Kabupaten Blora pada periode September 2019 adalah
97.860 (11,32%) termasuk tinggi karena masih berada
2 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 10,58%
dan rata-rata nasional sebesar 9,22%.
Untuk menekan angka kemiskinan, Pemerintah
Kabupaten Blora telah menetapkan prioritas
pembangunan yang berbasis penanggulangan
kemiskinan di dalam penyusunan Prioritas Belanja
Daerah. Prioritas kebijakan yang berpihak dalam
penanggulangan kemiskinan adalah sebagai berikut ini.
1. Peningkatan kualitas dan pemerataan insfrastruktur
wilayah
2. Peningkatan mutu pendidikan
3. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
4. Meningkatkan derajat kesehatan
5. Peran sektor perdagangan
6. Peningkatan produktivitas pertanian/peternakan
Guna meningkatkan koordinasi
penanggulangan kemiskinan, pemerintah menerbitkan
Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Dalam
Perpres tersebut diamanatkan untuk membentuk Tim
Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K) di tingkat pusat yang keanggotaannya terdiri
dari unsur pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan
pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan di provinsi
dan kabupaten/kota dibentuk Tim Koordinasi
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 3
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi
dan Kabupaten/Kota.
Pada Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun
2014 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Penanggulangan
Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah
dan pemerintah daerah yang dilakukan secara
sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia
usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah
penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat
kesejahteraan rakyat. Sementara itu, dalam ayat 2
disebutkan bahwa Program penanggulangan
kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat miskin melalui bantuan sosial,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha
ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam
rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
Oleh karena itu, TKPKD dibawah prakarsa
Bupati, bekerja sama dengan Baznas Kabupaten Blora
menurunkan program Gubernur Jawa Tengah “1 Perangkat Daerah 1 Desa Dampingan” menjadi
“1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan”, dengan
tujuan untuk mengurangi beban biaya hidup warga
miskin, meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi
4 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
masyarakat dan memberdayakan warga miskin dalam
berwirausaha.
B. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5235);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang
Pengelolaan Zakat;
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 199);
4. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 341);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun
2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 5
Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Blora Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Blora Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun
2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
8. Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2015
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Di
Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora
Tahun 2015 Nomor 1);
9. Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 050/353/2019
tentang Pembentukan Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan
Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal
Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi
Negara, Pemerintah Daerah,Badan Usaha Milik
Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah melalui
Badan Amil Zakat Nasional;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor 118 Tahun 14 tentang Pembentukan Badan
Amil Zakat Nasional Provinsi;
13. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014
tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat
Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat
untuk Usaha Produktif;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 2016 tentang Tatacara Pengenaan Sanksi
Administratif Dalam Pengeloaan Zakat;
15. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2
Tahun 2016 tentang Tatacara Pembetukan Unit
Pengumpul Zakat;
16. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Anggaran Tahunan;
17. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1
Tahun 2018 tentang Kode Etik Amil Zakat;
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 7
18. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2
Tahun 2018 tentang Sertifikasi Amil Zakat;
19. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3
Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan
Pendayagunaan Zakat;
20. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pelaporan Pengelolaan Zakat;
21. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Zakat.
22. Surat Keputusan Bupati Blora No.
451.12/921/2017 tanggal 18 September 2017
tentang Pengangkatan Pimpinan BAZNAS (Badan
Amil Zakat Nasional) Kab. Blora masa kerja 2017 –
2022.
23. Surat Edaran Bupati Blora Nomor
451.12/3028/2017 tentang Pengumpulan Zakat,
Infaq, dan Shodakoh.
C. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Buku Panduan
ini, untuk memberikan arah dan pedoman bagi
Perangkat Daerah Kabupaten Blora dalam
pelaksanaan Program “1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan” sebagai upaya percepatan
8 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora.
Adapun tujuannya adalah :
1. Sebagai pedoman Perangkat Daerah
Kabupaten Blora dalam melakukan
assessment dan identifikasi potensi serta
kebutuhan warga yang akan didampingi.
2. Sebagai pedoman Perangkat Daerah
Kabupaten Blora dalam menentukan intervensi
program/kegiatan penanggulangan
kemiskinan sesuai assessment dan identifikasi
potensi serta kebutuhan warga yang akan
didampingi.
3. Mengevaluasi efektivitas program / kegiatan
intervensi penanggulangan kemiskinan
Kabupaten Blora.
D. Sasaran Sasaran pelaksanaan Program “1
Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan” diarahkan pada warga miskin Kabupaten Blora
yang mempunyai usaha.
E. Hasil yang diharapkan Hasil yang diharapkan dari penyusunan
Buku Panduan “1 Perangkat Daerah 5 Warga
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 9
Dampingan” yaitu:
1. Melindungi warga dampingan dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial
2. Meningkatkan kemampuan ekonomi warga
dampingan
3. Meningkatkan kesejahteraan warga
dampingan
4. Fasilitasi warga dampingan oleh Organisasi
Perangkat Daerah
5. Terjalinnya koordinasi antar perangkat daerah
dalam mendampingi warga miskin;
6. Keterlibatan CSR, perusahaan, perguruan
tinggi atau masyarakat sipil dalam
mendampingi warga miskin.
10 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 11
BAB II PENJELASAN UMUM
A. Batasan Kemiskinan 1. Definisi Kemiskinan
Secara umum, kemiskinan merupakan
kondisi dimana seseorang atau sekelompok
orang tidak mampu memenuhi hak - hak
dasarnya untuk mempertahankan dan
mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
Konsep yang dipakai BPS dan juga beberapa
negara lain adalah kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar (basic needs approach),
sehingga kemiskinan merupakan kondisi
ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk
memenuhi kebutuhan dasar makanan dan
bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran).
Penduduk miskin adalah penduduk
yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita
perbulan di bawah Garis Kemiskinan (GK), yang
diperoleh dari hasil survei (sampel). Angka
kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data
makro dan merupakan hasil Susenas (Survey
Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan
12 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
persentase penduduk miskin terhadap jumlah
penduduk dalam suatu wilayah.
2. Kondisi Kemiskinan Kabupaten Blora
Berdasarkan rilis BPS, Persentase
penduduk miskin Kabupaten Blora sebesar
11,32 persen (Maret 2019), menurun 0,58
persen poin terhadap Maret 2018. Namun
demikian, dalam kurun wwaktu 2009 sampai
tahun 2019, secara umum baik jumlah penduduk
maupun persentase kemiskinan di Kabupaten Blora
mengalami penurunan setiap tahunnya. Persentase
penurunan kemiskinan paling besar terjadi pada
tahun 2010 sebesar 1,43 persen poin, dimana tingkat
kemiskinan pada tahun 2009 sebesar 17,7 persen
menurun menjadi 16,27 persen pada tahun 2010.
Artinya, penurunan tingkat kemiskinan tahun 2019
jika dibandingkan pada tahun 2009, sangat
signifikan, yaitu sebesar 6,38 persen poin.
Penurunan jumlah penduduk miskin maupun
persentasenya menunjukkan adanya kemajuan
dalam upaya pengentasan kemiskinan di
Kabupaten Blora.
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 13
Tabel I : Jumlah dan Prosentase Penduduk miskin Kabupaten Blora 2009-2019
Sumber : BPS 2020
Dibandingkan dengan tingkat kemiskinan
Jawa Tengah, kemiskinan Kabupaten Blora pada
Maret 2019 lebih tinggi dari pada kemiskinan
provinsi. Gambar 2 menunjukkan bahwa tingkat
kemiskinan paling rendah berada di Kota Semarang
sedangkan tingkat kemiskinan paling tinggi berada di
Kabupaten Kebumen. Sementara itu, tingkat
kemiskinan Kabupaten Blora menduduki peringkat
ke-22 di Jawa Tengah.
14 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
Tabel II : Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Maret 2019)
Persentase tingkat kemiskinan Kabupaten
Blora bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Per September
periode 5 tahun terakhir cenderung di atas
persentase Provinsi dan Nasional. Bila kemiskinan
Kabupaten Blora dibandingkan dengan kemiskinan
Jawa Tengah, rata-rata tidak ada 1 digit dalam
dekade 5 tahun. Sementara itu bila dibandiingkan
dengan tingkat kemiskinan nasional, rata-rata
berada di atas 2 digit, sebagaimana dilihat dalam
gambar berikut :
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 15
Tabel III : Persentase Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Blora, Provinsi jawa Tengah dan
Nasional Tahun 2015-2019
Selama periode 2009 – 2019, garis
kemiskinan selalu menunjukkan peningkatan setiap
tahun dengan peningkatan tertinggi pada tahun 2010
(terhadap tahun sebelumnya). Pada tahun tersebut,
inflasi tahunan juga tercatat relatif tinggi dengan nilai
sebesar 7,17 persen. Sebaliknya, peningkatan garis
kemiskinan paling rendah terjadi pada tahun 2015
sebesar 3,49 persen dengan garis kemiskinan tercatat
Rp 257.581 per kapita per bulan. Perlu diingat, inflasi
tahunan pada tahun 2015 juga tercatat relatif rendah
dengan nilai 2,85 persen. Secara umum, rata-rata
persentase peningkatan garis kemiskinan selama
2009 - 2019 adalah sebesar 6,76 persen. Pada Maret
2019, garis kemiskinan di Kabupaten Blora tercatat
sebesar Rp 335.837 per kapita per bulan. Artinya,
11.13 10.7 10.12 9.66 9.2213.32 13.19 12.23 11.19 10.58
13.52 13.33 13.0411.9 11.32
2015 2016 2017 2018 2019000001111Nasional 2222222222 Provinsi Blora
16 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
angka tersebut merupakan batas minimum yang
harus dipenuhi seseorang untuk mendapatkan
kebutuhan dasarnya sebulan baik kebutuhan
makanan maupun nonmakanan. Dibandingkan
dengan tahun sebelumnya, garis kemiskinan di
Kabupaten Blora mengalami peningkatan 8,85
persen. Garis kemiskinan pada Maret 2019
tercatat sebesar Rp 335.837 per kapita per
bulan, meningkat Rp 27.317 per kapita per
bulan terhadap Maret 2018.
Tabel IV : Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Blora 2009-2019
Dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan
(P1) atau ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran
masing-masing penduduk miskin terhadap garis
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 17
kemiskinan. Tingkat kedalaman ini memengaruhi
seberapa besar usaha pemerintah untuk mengangkat
penduduk untuk keluar dari kemiskinan. Sedangkan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) digunakan untuk
memberi gambaran mengenai penyebaran
pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin
tinggi nilai indeks maka akan semakin tinggi
ketimpangan pengeluaran di antara penduduk
miskin. Pada periode Maret 2018 - Maret 2019,
baik Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
sama-sama mengalami penurunan. Indeks
kedalaman kemiskinan (P1) tercatat sebesar
1,59 sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan
(P2) tercatat 0,34 pada Maret 2019. Selama
periode tahun 2009 - 2019, persentase
penduduk miskin di Kabupaten Blora selalu
mengalami penurunan setiap tahunnya. Gambar 3
menunjukkan perkembangan P1 dan P2 di
Kabupaten Blora selama periode 2009 - 2019. Selama
periode tersebut, P1 dan P2 mengalami perubahan
yang fluktuatif namun secara umum cenderung
mengalami penurunan. Pada Maret 2019, P1 tercatat
sebesar 1,59 dan P2 tercatat sebesar 0,34, masing-
masing menurun dibanding Maret 2019. Artinya,
18 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin
terhadap garis kemiskinan semakin kecil bila
dibanding tahun sebelumnya. Selain itu,
ketimpangan pengeluaran di antara penduduk
miskin di Blora juga semakin mengecil bila
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Upaya
pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora
menunjukkan hasil yang cukup baik karena
penurunan tingkat kemiskinan pada Maret 2019 juga
didukung dengan penurunan tingkat kesenjangan
dan ketimpangannya, walaupun persentase
penurunan tingkat kemiskinan tersebut tidak
sebanyak tahun sebelumnya (tahun 2018 terhadap
2017).
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 19
Tabel V : Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) maupun Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Blora 2009-2019
B. Data Makro dan Mikro
Data terkait kemiskinan dapat dibedakan
menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu data makro yang
resmi diterbitkan secara berkala oleh BPS dan data
mikro yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial dan
diverfikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah.
1. Data Makro Data makro kemiskinan merupakan
data yang diperoleh melalui mekanisme survey
(sampel), bersifat kualitatif, memberikan
gambaran umum dan profil suatu daerah,
sebagai bahan analisis untuk pengambilan
kebijakan makro penanggulangan
20 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
kemiskinan, dan tidak dapat menampilkan
secara by name by address. Contoh data
makro adalah data kemiskinan Nasional dan
Provinsi yang diterbitkan 2 kali setahun
(periode Maret dan September) dan 1 kali
setahun periode Maret untuk kabupaten/kota
dalam Berita Resmi Statistik BPS.
2. Data Mikro Data mikro kemiskinan merupakan data
yang diperoleh melalui mekanisme sensus
(menyeluruh), bersifat kuantitatif, dapat
memberikan informasi detail, dan dapat
dipergunakan sebagai intervensi
program/kegiatan secara by name by address.
Contoh data mikro adalah data Pendataan
Program Perlindungan Sosial (PPLS) diterbitkan
secara periodik 3 tahun sekali oleh BPS. Contoh
lainnya adalah Data Terpadu Penanganan Fakir
Miskin dan Orang Tidak Mampu (DT PFM OTM)
yang merupakan hasil pemutakhiran Basis Data
Terpadu (BDT) yang sekarang disebut dengan
istilah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) dibawah koordinasi Kementerian Sosial.
Data Mikro digunakan untuk intervensi
program/kegiatan penanggulangan kemiskinan.
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 21
Data Terpadu PFM OTM adalah sistem
data elektronik yang memuat informasi sosial,
ekonomi, dan demografi serta karakteristik
sekitar 40% rumah tangga dengan status
kesejahteraan terendah yang ditetapkan oleh
Kementerian Sosial. Data Terpadu PFM OTM
digunakan untuk memperbaiki kualitas
penetapan sasaran program-program
perlindungan sosial, serta membantu
perencanaan program, memperbaiki
penggunaan anggaran, dan sumber daya
program perlindungan sosial. Data Terpadu PFM
OTM merupakan basis data mikro untuk
penanggulangan kemiskinan berdasarkan Basis
Data Terpadu Tahun 2015, dan sampai saat ini
telah dimutakhirkan pada Bulan Januari 2020.
C. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
15 Tahun 2010 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan, strategi
penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui :
1. Mengurangi Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin Dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar
22 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
(basic life acsess) yaitu sandang, pangan,
papan, pendidikan, kesehatan, air bersih.
2. Meningkatkan Kemampuan dan Pendapatan Penduduk Miskin.
a. Dilakukan melalui pola
pelatihan/keterampilan kewirausahaan
pemula (start up) dan bantuan modal awal;
b. Untuk menentukan penerima manfaat
program/kegiatan agar memperhatikan
kriteria yang terdapat pada data DTKS 2020,
antara lain : 1) Status kepemilikan usaha di
suatu rumah tangga; 2) Akses terhadap
Kredit Usaha Rakyat (KUR); 3) Kepemilikan
lahan; 4) Kepemilikan asset bergerak; 5)
Kepemilikan ternak; 6) Status pendidikan
tertinggi.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil Dilakukan melalui program/kegiatan terkait
fasilitasi pengembangan kewirausahaan,
fasilitasi akses modal/kredit bersubsidi
(jamkrida/ KUR/Mitra 25), pemberdayaan dan
pendampingan berkelanjutan, sertifikasi
produk/HAKI, serta menjaga stabilisasi iklim
usaha dan fasilitasi pemasaran.
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 23
4. Mensinergikan Kebijakan Dan Program Penanggulangan Kemiskinan. Dilakukan melalui sinergitas dokumen
perencanaan sampai dengan monitoring dan
evaluasinya, serta pengembangan kemitraan
dengan melibatkan perguruan tinggi dengan
KKN Tematik, TJSLP/CSR Perusahaan / BUMN
/ BUMD, serta mendorong pembangunan
kawasan perdesaan.
D. Warga Dampingan Warga Dampingan merupakan target
warga miskin yang akan didampingi oleh
Perangkat Daerah yang memenuhi kriteria untuk
dilakukan intervensi penanggulangan
kemiskinan.
Adapun sasaran sebagai warga miskin
dampingan Perangkat Daerah :
a. Warga miskin yang memiliki usaha kecil / ada
kemauan untuk berusaha yang dibuktikan
dengan surat keterangan miskin dari Kades /
Kalur.
b. Warga Kabupaten Blora, dibuktikan dengan E-
KTP.
24 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
c. Bersedia menerima bantuan untuk
pengembangan usaha.
Warga yang akan didampingi adalah
warga di Kabupaten Blora didasarkan pada
kriteria tingkat kesejahteraan terendah desa yang
merupakan hasil pengolahan data jumlah
rumah tangga pada desil 1 dan desil 2 DTKS
(membandingkan tingkat kesejahteraan desa
dalam satu kecamatan). Desil 1 merupakan
rumah tangga/individu dengan kondisi
kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di
Indonesia, yang menunjukkan kategori rumah
tangga sangat miskin, sedangkan Desil 2
merupakan rumah tangga/individu dengan kondisi
kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di
Indonesia, yang menunjukkan kategori rumah
tangga miskin.
Selain itu juga warga yang masih dalam
kategori miskin akan tetapi belum terdata (exclusion
error).
E. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat adalah upaya
untuk memberikan daya (empowerment) atau
penguatan (strengthening) kepada masyarakat.
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 25
Pemberdayaan masyarakat juga diartikan sebagai
kemampuan individu yang bersenyawa dengan
masyarakat dalam membangun keberdayaan
masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan
untuk menemukan alternatif-alternatif baru dalam
pembangunan masyarakat (Mardikanto, 2014).
Pemberdayaan masyarakat dalam
mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan
masyarakat desa melalui Program “1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan” dilakukan dengan
meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan,
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta
memanfaatkan sumber daya melalui penetapan
kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan
yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas
kebutuhan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya pemberdayaan
masyarakat dilakukan dengan prinsip – prinsip
sebagai berikut :
1) Partisipasi : peran serta aktif semua
masyarakat/kelompok masyarakat pada setiap
tahapan pembangunan desa mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian
kegiatan
2) Keberlanjutan : menjamin kegiatan tetap dapat
26 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
dilanjutkan oleh masyarakat dan pemerintah
desa
3) Integrasi : kegiatan dapat dilaksanakan oleh
pemerintah desa dengan disesuaikan
kebutuhan desa melalui pencermatan Rencana
Pembangunan Menengah Desa yang pada
akhirnya desa mampu membiayai sendiri
4) Tranparansi : semua masyarakat memiliki
akses terhadap segala informasi dan proses
pengambilan keputusan pembangunan desa
sehingga pengelolaan kegiatan dilaksanakan
secara terbuka.
5) Prioritas : masyarakat diberikan kesempatan
memilih kegiatan yang diutamakan dengan
mempertimbangkan kemendesakan dan
kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan
dan upaya perbaikan lingkungan.
6) Demokratis : masyarakat mengambil
keputusan pembangunan desa dengan
musyawarah dan mufakat.
Dengan prinsip – prinsip pemberdayaan
tersebut, perangkat daerah dan stakeholder dapat
melakukan pembinaan/pendampingan dan
berkelanjutan.
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 27
BAB III PELAKSANAAN
A. Prinsip Pelaksanaan 1. Komitmen
Pelaksanaan Program “1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan” membutuhkan
komitmen bersama guna menumbuhkan semangat
gotong royong dalam rangka penanggulangan
kemiskinan di Kabupaten Blora. Komitmen
tersebut dibangun dan ditumbuhkan secara
berkesinambungan oleh semua Perangkat Daerah
Pelaksana Program “1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan” bersama dengan pemerintah desa,
stakeholder terkait, dan masyarakat desa.
2. Pengetahuan, Kemampuan dan Keterampilan Peningkatan pengetahuan dan
pemahaman Perangkat Daerah pada program-
program penanggulangan kemiskinan guna
menumbuhkan ide dan kreativitas dalam
meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang
berada pada tingkat kesejahteraan rendah
(miskin);
28 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
3. Kemandirian dan Kelembagaan Masyarakat Penguatan lembaga kemasyarakatan
desa dalam mendukung penanggulangan
kemiskinan dengan peningkatan kepedulian dan
gotong royong dalam kerangka pemberdayaan
masyarakat guna membangun kemandirian desa
dan kemandirian masyarakat desa.
4. Keterpaduan dan Koordinasi Membangun sinergitas
program/kegiatan lintas sektor dalam
penanggulangan kemiskinan serta koordinasi dan
kerjasama dengan pihak-pihak terkait melalui
program-program kemitraan.
B. Tahapan Pelaksanaan 1. Pemilihan
Pemilihan warga dampingan oleh
Perangkat Daerah diarahkan pada warga dengan
kategori tingkat kesejahteraan rendah di
Kabupaten Blora.
2. Assesment Assesment dilakukan oleh
Perangkat Daerah guna mengetahui kondisi riil
warga dampingan melalui: a) Inventarisasi warga miskin untuk diusulkan
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 29
Perangkat Daerah dalam program “1 Perangkat
Daerah 5 Warga Dampingan”. Hasil
inventarisasi dimaksud dituangkan dalam
format pada Tabel VI, sebagai berikut :
Tabel VI : Formulir Daftar Calon Warga Dampingan
b) “Scanning cepat“ terhadap karakteristik calon
warga dampingan oleh Tim Survey (format pada
Tabel VII), meliputi:
1) Tidak masuk dalam kepesertaan program
program pemerintah (KKS, KIP, KIS, BPJS
30 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
mandiri, PKH, Rastra).
2) Anggota keluarga yang tidak memiliki kartu
identitas (KTP, Akte Kelahiran dan Kartu
Pelajar);
3) Anak yang tidak bersekolah pada usia
sekolah (7-18 tahun);
4) Anggota rumah tangga yang memiliki
penyakit kronis dan disabilitas (cacat);
5) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
6) Sumber air minum (sumur/mata air) yang
tidak terlindungi;
7) Tidak memiliki fasilitas tempat BAB
(jamban);
8) Sumber penerangan utama bukan listrik;
9) Kepala rumah tangga yang tidak bekerja.
c) Hasil inventarisasi program penanggulangan
kemiskinan dan scaning cepat yang merupakan
double checking assesment, perlu dibahas lebih
lanjut melalui FGD dengan Tim Survey.
d) Selanjutnya diadakan survey kelayakan Calon
Penerima Program oleh Tim Survey yang
melibatkan Baznas, Inspektorat, Bappeda,
Dinas Sosial dan P3A, Bagian Kesra Setda, dan
OPD Pengusul, (Format sesuai Tabel VIII yang
diisi oleh Tim Survey).
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 31
Tabel VII : Formulir Scanning Cepat Calon Warga Dampingan
32 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
Tabel VIII : Formulir Survey Calon Warga Dampingan
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 33
Pentunjuk Pengisian: 1. OPD Pengusul, tulis Nama OPD yang
mengusulkan program 1 OPD 5 warga Dampingan,
Contoh : BAPPEDA
2. Nama, tulis nama terang calon
mustahik/penerima bantuan (Kepala Keluarga),
sesuai e-KTP
3. Alamat, tulis tempat tinggal/tempat usaha calon
penerima, Jalan, RT/RW, Kelurahan, Kecamatan
4. NIK, tulis Nomor Induk Kependudukan calon
penerima bantuan, sesuai e-KTP
5. Usia, tulis umur Calon Penerima, diharapkan Usia
Produktif, Maksimal 50 Tahun
6. Pekerjaan, tulis Jenis Pekerjaan Calon Penerima,
Contoh: Jualan Penthol
7. Pendapatan , tulis jumlah
pendapatan/penerimaan Calon Penerima setiap
harinya dan per bulannya, Misal Pendpatan per
hari Rp. 10.000,- per bulan Rp. 300.000,-
8. Jumlah Tanggungan Keluarga, tulis jumlah orang
di tanggung dalam keluarga
9. Kondisi Rumah, coret salah satu yang sesuai
dengan keadaan saat disurvey, dengan pedoman :
34 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
a. Layak Huni : Kondisi Rumah tidak ada yang
rapuh (Sebagian Besar), dinding dan atap BAIK
b. Tidak Layak : Kondisi dinding rumah dan
atap rapuh dan hampir roboh
10. Pernah dapat bantuan , coret salah satu. Contoh
bantuan yang pernah diterima seperti KIP, KIS,
BPNT, PKH.
11. Hasil Analisis Masalah, tulis kesimpulan masalah
yang dihadapi calon penerima, contoh : Si Fulan
berwirausaha Warung Angkringan, karena sedang
masa pandemi Warung Angkringan tutup, untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari si fulan menjual
gerobak, sehingga pada saat new normal tidak bisa
jualan lagi di warung angkringan.
12. Hasil Analisis Kebutuhan, tulis hasil analisis
kebutuhan calon penerima berdasarkan analisis
masalah di atas, contoh pembelian gerobak
13. Kesusaian Asnaf, bubuhkan tanda ( ) yang sesuai
dengan keadaan Calon Penerima, dengan
penjelasan :
a. Miskin, apabila tidak memiliki daya upaya
untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup
seperti makanan, minumn dan pakaian, tempat
tinggal, penguatan akidah, akhlaq dan ibadah.
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 35
b. Fakir, apabila tidak mampu memenuhi
kebutuhan dasar hidup karena tidak dapat
memenuhi secara layak seperti makanan,
minuman dan pakaian, tempaat tinggal, modal
usaha, pendampingan usaha, pendidikan,
pengobatan, penguatan akidah, akhlaq dan
ibadah.
c. Amil, apabila bertugas mengumpulkan zakat
d. Muallaf, apabila baru masuk agama Islam
e. Gharimin, apabila terlilit hutang
f. Riqab,
g. Fisabilillah, apabila tenaga sukarela Agama
Islam
h. Ibnu Sabil, apabila dalam perjalanan
14. Rekomendasi, coret salah satu dengan catatan
dengan mempertimbangkan analisis masalah.
Trik mengidentifikasi pernyataan yang disampaikan mustahik benar atau tidak. Bila tidak benar, lakukan cros check seperti berikut: 1. Apabila berbohong biasanya menghindari
untuk menyebut diri sendiri, dan cenderung
mencari kambing hitam, atas nama orang lain;
2. Sikap dan pembicaraannya selalu mengarah
36 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
kepada sesuatu hal yang negatif;
3. Cenderung singkat-singkat dalam membuat
pernyataan;
4. Cenderung menggunakan kata-kata yang
membingungkan;
5. Tatap mata yang tidak biasanya, karena tatap
mata tidak bisa dibohongi.
Mengidentifikasi kebutuhan mustahik : Pastikan bahwa untuk mengidentifikasi
kebutuhan mustahik, petugas harus mampu
membedakan apa yang menjadi kebutuhan dan
mana yang berupa keinginan, selain itu harus
mengidentifikasi masalah yang melatarbelakangi
munculnya kebutuhan mustahik, dan
mengidentifikasi apakah yang bersangkutan
termasuk kategori mustahik atau tidak sesuai
dengan ketentuan Baznas dan Peraturan
Perundang-undangan.
Hal-hal yang tidak diperkenankan saat mengidentifikasi mustahik : 1. Terbawa suasana hati dan perasaan mustahik
sehingga menghilangkan sisi obyektivitas
petugas;
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 37
2. Mengira-ira sesuai kehendak hati petugas;
3. Memberikan janji-janji maupun harapan
kepada mustahik dari belum proses berjalan;
4. Tidak mencatat atau mendokumentasikan
saat mengidentifikasi.
3. Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah melaksanakan
kegiatan pendampingan setelah Tim Surey
menyatakan Calon Penerima Program layak untuk
meneria bantuan.
Pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh
Perangkat Daerah sebagai pembina dan fasilitator
dengan melibatkan pemerintah desa, lembaga
kemasyarakatan desa, para pendamping desa
(KPMD, PD, PLD, Pendamping PKH, TKSK dan
sebagainya) serta warga masyarakat di lingkungan
warga dampingan secara partisipatif, melalui :
a) Optimalisasi potensi yang dimiliki untuk
menangani permasalahan warga dampingan;
b) Memanfaatkan sumber pembiayaan non APBD.
c) Pemberian dana stimulan dari Baznas setelah
diadakan survey kelayakan oleh Tim Survei.
d) Tindaklanjut pemanfaatan dana stimulan yang
bersumber dari Baznas untuk warga
38 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
dampingan, diperlukan pendampingan dari
OPD sebagai Pendamping Warga bisa
memberikan pengarahan, motivasi dan
dorongan dalam pengembangan usaha yang
menjadi pilihan warga dampingan untuk lebih
meningkat dan produktif sehingga bisa menuju
perubahan dalam meningkatkan
kesejahteraan keluarga
e) Mendorong peran CSR, Perguruan Tinggi, dan
masyarakat peduli sosial di lingkungan sekitar;
Perkembangan pelaksanaan kegiatan
pendampingan warga yang dilakukan oleh Perangkat
Daerah dapat disajikan sesuai format Tabel IX
dibawai ini.
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 39
Tabel IX : Formulir Inventarisasi Bantuan Calon Warga Dampingan
Tahapan pelaksanaan Program “1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan” dapat diilustrasikan dalam gambar berikut ini :
40 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
Tabel X : Tahapan Pelaksanaan 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
C. Pelaksana
1. Pemerintah Kabupaten Program “1 Perangkat Daerah 5 Warga
Dampingan” dilaksanakan oleh Seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Blora dengan Bupati sebagai Pembina, dan Wakil Bupati sebagai Penanggung Jawab pelaksanaan program/kegiatan.
2. Masing – masing Perangkat Daerah Pelaksanaan Program “1 Perangkat
Daerah 5 Warga Dampingan” secara teknis dilaksanakan dengan melibatkan Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa/Kelurahan dimana
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 41
warga dampingan tinggal dan masyarakat di sekitar warga dampingan yang mempunyai rasa kepedulian terhadap kegiatan sosial.
3. Mitra Pelaksana Selain perangkat Daerah maupun desa,
“Program “1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan” juga dapat didukung melalui kemitraan melalui TJSLP/CSR Perusahaan, BAZNAS, BAZDA, Unit Pengumpul Zakat (UPZ), Perguruan Tinggi serta dukungan donasi dari berbagai pihak.
D. Hubungan Antar Pihak
Program “1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan” merupakan gerakan yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan semangat gotong royong untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora, sehingga diperlukan koordinasi di setiap jenjang dan sinergitas program/kegiatan secara lintas sektor serta menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait.
E. Jangka Waktu Pelaksanaan
Program “1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan” dilaksanakan dalam kurun waktu Tahun 2020-2024.
42 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 43
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pemantauan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan dengan maksud untuk melihat kemajuan pelaksanaan kegiatan tersebut sekaligus melihat berbagai hal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan Program “1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan”. Metode yang digunakan dalam pemantauan dapat dilaksanakan dengan dialog dengan teknik FGD dan observasi.
Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dampak dan/atau perubahan kondisi warga dampingan dalam pelaksanaan Program “1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan”.
Selanjutnya pelaporan pelaksanaan Program “1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan” ini disampaikan kepada Bupati Blora Cq. Kepala Bappeda Kabupaten Blora selaku Sekretaris TKPKD Kab. Blora, setiap semester selambat-lambatnya minggu pertama bulan berikutnya, dengan format sebagai berikut.
44 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
Tabel XI : Formulir Laporan Hasil Pemantauan
Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan 45
BAB V PENUTUP
Buku Panduan ini diharapkan menjadi
pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam
melakukan berbagai aktivitas Program “1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan”, mulai dari pemilihan
lokasi, assessment, identifikasi potensi, masalah dan
kebutuhan, perencanaan kegiatan, sampai dengan
pada pelaksanaan intervensi kegiatan.
Melalui serangkaian aktivitas tersebut
diharapkan permasalahan kemiskinan di Kabupaten
Blora dapat ditangani secara komprehensif,
berkelanjutan dan dilandasi dengan semangat
kebersamaan, serta keswadayaan masyarakat.
Akhirnya upaya penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Blora melalui Program “1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan” akan berhasil dengan
optimal manakala didukung dengan komitmen, peran
nyata dan rasa tanggungjawab yang tinggi dari seluruh
Perangkat Daerah bersama dengan pemerintah
kabupaten, pemerintah desa/kelurahan, stakeholder
terkait dan masyarakat.
Semoga apa yang kita kerjakan untuk
penganggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora
46 Panduan Pelaksanaan Program 1 Perangkat Daerah 5 Warga Dampingan
dinilai sebagai amal bhakti kita kepada Tuhan Yang
Maha Esa, Allah Subhanahu Wataála sebagai amal
sholih di kemudian hari. Amin.
Pand
uan
Pela
ksan
aan
Prog
ram
1 P
eran
gkat
Dae
rah
5 W
arga
Dam
ping
an
47
TAB
EL
XI
I D
AFT
AR
PEN
ER
IMA
PRO
GR
AM
"1
PER
AN
GK
AT D
AE
RA
H 5
WA
RG
A D
AM
PIN
GAN
" K
AB
UPA
TEN
BLO
RA
TA
HU
N 2
020
(TA
HA
P I)
NO
O
PD
NA
MA
WAR
GA
MIS
KIN
N
IK
ALA
MA
T U
SAH
A /
BA
NTU
AN
1
SE
KR
ETA
RIA
T D
AE
RA
H
SU
RA
TI
3316
0915
0419
0010
R
T R
W 0
3/03
NG
LAW
IYA
N
KA
RA
NG
JATI
BLO
RA
PE
MB
UA
TAN
TE
MPE
KA
MA
RI
3316
0917
1115
0001
K
AU
MA
N, K
EC
BLO
RA
PE
NJU
AL
NA
SI B
UN
GK
US
K
ELI
LIN
G
SR
I LE
STA
RI
3316
0945
0878
0002
R
T 05
RW
03
MLA
NG
SE
N B
LOR
A
PEN
JUA
L E
MPE
K-E
MPE
K
SU
MIN
I 33
1609
4510
7400
02
RT
008
RW
003
MLA
NG
SE
N B
LOR
A
JAS
A C
UC
I &
SE
TRIK
A
PAR
IYA
TI
3316
0950
1165
0003
R
T 4
RW
2 K
AU
MA
N B
LOR
A
PEN
JAH
IT
2
SE
KR
ETA
RIA
T D
PRD
E
WA
NG
SU
YON
O
3316
0906
0865
002
KA
RA
NG
JATI
RT
6 R
W 1
A
NG
KR
ING
AN
CU
CU
K T
RI
KA
RTI
KO
33
7409
1904
7000
02
KA
RA
NG
JATI
RT
7 R
W 1
A
NG
KR
ING
AN
SA
RI
3316
0941
0762
0215
K
AR
AN
GJA
TI R
T 5
RW
4
PEN
JUA
L G
OR
EN
GA
N
MA
MIK
SLA
ME
T 33
1609
0209
4500
01
KA
RA
NG
JATI
RT
5 R
W 4
TE
RN
AK
KA
MB
ING
MU
GIY
ON
O
3316
0906
0278
002
KA
RA
NG
JATI
RT
7 R
W 2
W
AR
UN
G
3
DIN
AS
PE
RD
AG
AN
GA
N
KO
PER
AS
I JU
MA
NI
3316
0912
0672
0000
D
ES
A T
AM
BA
KS
AR
I R
T 3
RW
3
KE
L/D
ES
A T
AM
BA
KS
AR
I K
EC
B
LOR
A
TER
NA
K K
AM
BIN
G
LAM
PIR
AN
Pand
uan
Pela
ksan
aan
Prog
ram
1 P
eran
gkat
Dae
rah
5 W
arga
Dam
ping
an
48
NO
O
PD
NA
MA
WAR
GA
MIS
KIN
N
IK
ALA
MA
T U
SAH
A /
BA
NTU
AN
US
AH
A K
EC
IL
DA
N M
EN
EN
GA
H
NU
RU
L IS
TIA
DA
H
3316
0962
0380
0003
K
EC
. KO
TA B
LOR
A
KE
L.TE
MPU
RE
JO D
K W
ON
OS
AR
I R
W R
W 0
6 R
T 01
W
AR
UN
G K
OPI
SIT
I FA
TIM
AH
35
1709
6207
7500
02
JL. B
LOR
A –
RE
MB
AN
G K
M 3
,5 R
T 10
RW
2 K
EL.
KA
RA
NG
JATI
PE
NJU
AL
CIL
OK
4
BA
DA
N
PER
EN
CA
NA
AN
PE
MB
AN
GU
NA
N
DA
ER
AH
ZUH
RI
3316
0928
0471
0001
JL
BIM
A IV
/19
RT
04/0
2 B
AN
GK
LE
TUK
AN
G C
UK
UR
SU
HA
RYA
DI
3316
0923
0571
0002
JL
BIM
A N
O 9
RT
001/
002
BA
NG
KLE
TU
KA
NG
BA
TU
SU
KE
NI
3316
0971
1248
0021
D
K.N
GLA
WIY
AN
RT
004
RW
003
W
AR
UN
G K
OPI
DA
N
PEN
JUA
L S
ER
AB
I
AC
HM
AD
SU
NA
RD
I 33
1609
0101
7700
14
KA
RA
NG
JATI
RT
001
RW
003
TA
MB
AL
BA
N
SU
GIT
O
3316
0905
0253
0002
JL
MA
NG
GA
RT
8 R
W 2
KE
L M
LAN
GS
EN
PEM
BU
AT
JAJA
NA
N K
UE
M
OH
O, B
OLA
NG
BA
LIN
G
DA
N M
OLE
N
5
BA
DA
N
PEN
DA
PATA
N,
PEN
GE
LOLA
AN
K
EU
AN
GA
N D
AN
A
SE
T D
ER
AH
SU
MA
RN
I 33
1609
4107
5802
09
RT
01 R
W 0
1 K
EL
SO
NO
RE
JO K
AB
B
LOR
A
JUA
LAN
SE
RA
BI
RU
PIA
H
3316
1362
0169
0002
K
EL.
SO
NO
RE
JO G
ATO
T S
UB
RO
TO
RT0
1 R
W01
JU
ALA
N J
AJA
N
SU
RA
TI
3316
1049
0889
0001
K
EL.
SO
NO
RE
JO R
T 02
RW
01
JUA
LAN
SE
RA
BI
(MO
DA
L U
SA
HA
& P
ER
BA
IKA
N
WA
RU
NG
)
NIN
IK S
UG
IAR
TI
3316
0950
0263
0002
K
EL.
SO
NO
RE
JO S
ON
OR
EJO
RW
R
W 0
1 R
T 03
JU
ALA
N J
AJA
N
WIJ
I LE
STA
RI
3316
0941
0753
0250
R
T 03
RW
01
KE
LUR
AH
AN
S
ON
OR
EJO
KA
B.B
LOR
A
JUA
LAN
JA
JAN
6
BA
DA
N
KE
PEG
AW
AIA
N
DA
ER
AH
W
IDJI
LE
STA
RI
3316
0953
0573
0000
JL
. NA
NG
KA
NO
10
RT
7 R
W 2
KE
L M
LAN
GS
EN
PE
DA
GA
NG
AN
GK
RIN
GA
N
SU
NTA
RI
3316
0954
0463
0001
JL
MA
NG
GIS
NO
17
RT
7 R
W 2
KE
L M
LAN
GS
EN
W
AR
UN
G K
OPI
Pand
uan
Pela
ksan
aan
Prog
ram
1 P
eran
gkat
Dae
rah
5 W
arga
Dam
ping
an
49
NO
O
PD
NA
MA
WAR
GA
MIS
KIN
N
IK
ALA
MA
T U
SAH
A /
BA
NTU
AN
SIT
I FA
TIM
AH
33
1609
5810
6900
01
KE
C.K
OTA
BLO
RA
KE
L.M
LAN
GS
EN
JL
NA
NG
KA
NO
9 R
W 0
2 R
T 07
PE
DA
GA
NG
SE
MB
AK
O /
JA
JAN
AN
SU
TIR
AH
33
1610
4107
6301
00
KE
C.T
UN
JUN
GA
N K
EL.
SU
KO
RE
JO
DU
KU
H S
UK
OR
EJO
RW
02
RT
07
PED
AG
AN
G A
SO
NG
AN
SO
EPA
RM
I 33
1609
4107
5402
20
JL B
ER
ING
IN T
IMU
R N
O 2
5 K
EL
MLA
NG
SE
N
PED
AG
AN
G S
ER
AB
I
7
DIN
AS
PE
MB
ER
DA
YAA
N
MA
SYA
RA
KA
T D
AN
DE
SA
DE
WI
KU
RN
IAS
AR
I 33
1602
5007
9600
03
KE
C.R
AN
DU
BLA
TUN
G D
ES
A
PILA
NG
JL
PILA
NG
RA
YA R
W 0
2 R
T 03
U
SA
HA
PE
MB
UA
TAN
KU
E
SR
I H
AR
TIN
I 33
1602
4209
7700
01
RT
03 R
W 0
6 D
ES
A P
ILA
NG
KE
C
RA
ND
UB
LATU
NG
JU
ALA
N S
OS
IS D
AN
BA
KS
O
BA
KA
R
SIT
I S
UK
EN
SI
3316
0265
1278
0001
R
T 01
RW
06
DE
SA
PIL
AN
G K
EC
R
AN
DU
BLA
TUN
G
US
AH
A P
EM
BU
ATA
N K
UE
SA
PTA
ID
ATA
NTI
33
1609
5508
8000
02
RT
01 R
W 0
6 D
ES
A P
ILA
NG
KE
C
RA
ND
UB
LATU
NG
U
SA
HA
PE
MB
UA
TAN
KU
E
8
DIN
AS
PE
ND
IDIK
AN
M
UH
AR
NIK
33
1609
4505
7300
05
DK
KE
TAN
GA
R R
T/R
W 0
08/0
01 D
S
KA
RA
NG
JATI
KE
C/K
AB
BLO
RA
JU
ALA
N N
AS
I JA
GU
NG
SU
TRIS
NI
3316
0942
0855
0001
JL
. A Y
AN
I D
US
UN
KE
TAN
GA
R R
T 08
RW
01
KE
L. K
AR
AN
GJA
TI
WA
RU
NG
MA
KA
N
SU
WA
RTI
K
3316
0950
0160
0006
D
K K
ETA
NG
AR
RT/
RW
007
/001
DS
K
AR
AN
GJA
TI K
EC
/KA
B B
LOR
A
WA
RU
NG
MA
KA
N
AG
US
BA
RD
A
HA
RIY
AN
TO
3316
0903
0881
0007
R
T 07
/RW
01,
KA
RA
NG
JATI
,BLO
RA
PE
MB
UA
T TA
HU
BU
LAT
BA
GU
S J
OK
O
SU
LIS
TYO
NO
33
1610
1906
8300
01
RT
08/R
W 0
1, K
AR
AN
GJA
TI,B
LOR
A
SA
LES
BA
RA
NG
K
ELO
NTO
NG
9
D
INA
S
PEN
GE
ND
ALI
AN
PE
ND
UD
UK
DA
N
BA
MB
AN
G S
UTR
IYO
NO
33
1609
0909
6400
02
SO
NO
RE
JO R
T 4
RW
3
TAM
BA
L B
AN
MU
DJI
ON
O
3316
0901
0156
0007
K
EL
KA
RA
NG
JATI
RT
3 R
W 1
PE
NJU
AL
MA
KA
NA
N
(AN
GK
RIN
GA
N)
Pand
uan
Pela
ksan
aan
Prog
ram
1 P
eran
gkat
Dae
rah
5 W
arga
Dam
ping
an
50
NO
O
PD
NA
MA
WAR
GA
MIS
KIN
N
IK
ALA
MA
T U
SAH
A /
BA
NTU
AN
KE
LUA
RG
A
BE
RE
NC
AN
A
SU
HA
RD
ON
O
3316
0905
0557
0005
K
EL
TEG
ALG
UN
UN
G R
T 7
RW
2
PEN
JUA
L S
ATE
SU
GIA
NTO
33
1609
2807
7500
02
DS
JE
PAN
GR
EJO
RT
1 R
W 1
TU
KA
NG
SO
L S
EPA
TU
NG
US
MA
N
3316
0902
0166
0001
JL
HA
LMA
HE
RA
2 G
AN
G B
ISM
A R
T 4
RW
2
TER
NA
K B
UR
UN
G
10
DIN
AS
PE
RIN
DU
STR
IAN
D
AN
TE
NA
GA
K
ER
JA
ATI
N P
RIY
AN
A
3316
0942
0383
0005
JL
MA
NG
GA
R N
O 1
8 A
RT
8 R
W 1
M
LAN
GS
EN
BLO
RA
JU
AL
TAH
U P
ON
G, T
AH
U I
SI,
TA
HU
BA
KS
O
SR
I R
AH
AYU
33
1609
6603
6700
01
JL R
ILB
AN
I/3
0 C
RT
2 R
W 3
K
ED
UN
GJE
NA
R B
LOR
A
JUA
L B
AK
PAO
SU
KA
RJO
NO
33
1608
1703
8400
05
BR
UM
BU
NG
RT
6 R
W 1
JE
PON
B
LOR
A
POTO
NG
RA
MB
UT
SU
YATM
OK
O
3316
1327
1289
0003
D
K G
AN
DU
RT
1 R
W 3
GE
DE
BE
G
NG
AW
EN
BLO
RA
JU
AL
PEN
TOL,
ES
SU
KA
TIK
33
1609
6104
5900
01
DK
NG
AM
PON
RT
3 R
W 3
BE
RA
N
BLO
RA
JU
AL
KU
E/J
AJA
N P
AS
AR
11
DIN
AS
PE
NA
NA
MA
N
MO
DA
L D
AN
PE
LAYA
NA
N
TER
PAD
U S
ATU
PI
NTU
SU
LAS
NO
33
1608
0106
8400
01
DS
TU
RIR
EJO
01/
03 K
EC
JE
PON
K
AB
BLO
RA
LA
S B
ES
I
NG
ATI
NI
3316
0853
0770
0001
D
S K
EM
IRI
05/0
3 K
EC
JE
PON
KA
B
BLO
RA
PE
MB
UA
TAN
KR
UPU
K
BE
RA
S D
AN
ES
MA
RTI
NI
3316
0941
0110
004
JL A
YA
NI 5
2 K
EL
KA
RA
NG
JATI
3/1
K
EC
BLO
RA
PE
NJU
AL
SA
YUR
DA
N L
AU
K
SU
KE
MI
3316
0804
0480
0002
D
ES
A K
EM
IRI
RT
2 R
W 4
KE
C
JEPO
N
TER
NA
K K
AM
BIN
G
KA
YATI
33
1611
6903
7000
02
DE
SA
KLO
POD
UW
UR
RT
7 R
W 2
K
EC
BA
NJA
RE
JO
TER
NA
K K
AM
BIN
G
KA
DA
RW
ATI
33
1095
0086
6000
3 JL
GU
NU
NG
SLA
ME
T 1/
5 K
EL
TEM
PELA
N R
T 2
RW
1 K
EC
BLO
RA
M
EM
BU
AT
JAJA
N
TRA
DIS
ION
AL
Pand
uan
Pela
ksan
aan
Prog
ram
1 P
eran
gkat
Dae
rah
5 W
arga
Dam
ping
an
51
NO
O
PD
NA
MA
WAR
GA
MIS
KIN
N
IK
ALA
MA
T U
SAH
A /
BA
NTU
AN
12
DIN
AS
PE
RTA
NIA
N D
AN
K
ETA
HA
NA
N
PAN
GA
N
DW
I N
UN
UK
PU
JI
RA
HA
YU
3316
0852
0681
0002
D
ES
A B
RU
MB
UN
G R
T 01
1 R
W 0
2 JE
PON
W
AR
UN
G M
AK
AN
DA
N
MIN
UM
AN
SA
RW
I 33
1608
4203
6100
01
KE
LUR
AH
AN
JE
PON
RT
4 R
W 5
JE
PON
W
AR
UN
G M
AK
AN
DA
N
MIN
UM
AN
SR
I W
INA
HN
I 33
1615
7110
6800
01
KA
RA
NG
AN
YAR
RT
3 R
W 1
B
OG
OR
EJO
W
AR
UN
G M
AK
AN
DA
N J
AM
U
AG
US
MA
IMU
N
3316
0812
1278
0002
D
UK
UH
NG
RA
YUN
G R
T 21
RW
3 D
S
BR
UM
BU
NG
JE
PON
W
AR
UN
G M
AK
AN
DA
N
MIN
UM
AN
UR
IPA
N
3316
0801
0756
0048
D
UK
UH
NG
RA
YUN
G R
T 15
RW
3 D
S
BR
UM
BU
NG
JE
PON
W
AR
UN
G K
OPI
13
DIN
AS
K
EPE
MU
DA
AN
, O
LAH
RA
GA
, K
EB
UD
AYA
AN
D
AN
PA
RIW
ISA
TA
RIS
AN
TE
GU
H
PAM
BU
DI
3316
0917
0272
0002
R
T 3
RW
1 K
EL
KA
RA
NG
JATI
U
SA
HA
WA
RU
NG
A
NG
KR
ING
AN
SU
WA
RN
I 33
1609
4107
5601
12
RT
6 R
W 1
KE
L K
AR
AN
GJA
TI
US
AH
A W
AR
UN
G
AN
GK
RIN
GA
N
DW
I B
UD
I H
AR
SO
NO
33
1609
2507
7400
02
RT
6 R
W 1
KE
L K
AR
AN
GJA
TI
US
AH
A J
UA
LAN
TA
MPA
H
RA
SIM
IN
3316
0903
0162
0001
R
T 5
RW
1 K
EL
KA
RA
NG
JATI
JU
ALA
N S
EM
BA
KO
SU
KIP
33
1609
0107
6801
67
RT
13 R
W 2
KE
L K
AR
AN
GJA
TI
US
AH
A J
UA
LAN
GO
RE
NG
AN
, K
ELA
PA M
UD
A
14
DIN
AS
K
OM
UN
IKA
SI
DA
N
INFO
RM
ATI
KA
EN
Y W
ISM
AN
ING
SIH
33
1609
5206
5800
05
JL A
HM
AD
YA
NI
LR 7
NO
15
A R
T 1
RW
1 K
ETA
NG
AR
KA
RA
NG
JATI
PE
DA
GA
NG
MA
KA
NA
N K
EC
IL
LILI
S S
RI
HA
ND
AYA
NA
33
1609
4507
7500
03
JL G
ATO
T S
UB
RO
TO L
R 3
NO
4 R
T 3
RW
3 K
AU
MA
N
WA
RU
NG
MA
KA
N
DA
LIN
AH
33
1609
5006
6400
07
KE
L K
AR
AN
GJA
TI K
EC
BLO
RA
RT
6 R
W 1
PE
NJU
AL
WE
DA
NG
RO
ND
E
SU
LAS
IH
3316
0950
0964
0007
K
EL
KA
RA
NG
JATI
KE
C B
LOR
A R
T 10
RW
1
WA
RU
NG
KE
LON
TON
G
(KE
CIL
)
Pand
uan
Pela
ksan
aan
Prog
ram
1 P
eran
gkat
Dae
rah
5 W
arga
Dam
ping
an
52
NO
O
PD
NA
MA
WAR
GA
MIS
KIN
N
IK
ALA
MA
T U
SAH
A /
BA
NTU
AN
SU
PAR
MI
3316
0958
0870
0003
K
EL
KA
RA
NG
JATI
KE
C B
LOR
A R
T 6
RW
1
PEM
BU
AT
JAJA
N P
AS
AR
15
DIN
AS
LI
NG
KU
NG
AN
H
IDU
P
SR
I A
STI
NI
3316
0961
0771
0001
JL
AH
MA
D Y
AN
I LR
15
NO
23
RT
4 R
W 2
KE
L K
AR
AN
GJA
TI K
EC
B
LOR
A
MO
DA
L U
SA
HA
ME
SIN
JA
HIT
TAR
I 33
1606
2005
7600
02
KE
C.S
AM
BO
NG
DE
SA
.GIY
AN
TI
TRIS
INA
N R
W 0
2 R
T 06
M
OD
AL
US
AH
A M
ES
IN J
AH
IT
KA
RS
INI
3316
0942
0169
0001
JL
NU
SA
NTA
RA
LR
2 N
O 1
7 K
EL
JETI
S K
EC
BLO
RA
M
OD
AL
US
AH
A M
ES
IN J
AH
IT
16
DIN
AS
K
EPE
ND
UD
UK
AN
D
AN
PE
NC
ATA
TAN
S
IPIL
JAM
I 33
1613
7112
5400
90
KE
C.K
UN
DU
RA
N D
ES
A B
ALO
NG
R
W 0
1 R
T 01
W
AR
UN
G (M
OD
AL
US
AH
A &
E
TALA
SE
)
SA
RTI
NI
3316
1371
1258
0098
D
S B
ALO
NG
KE
C K
UN
DU
RA
N R
T 3
RW
1
TER
NA
K A
YAM
MU
JI
3316
1312
0758
0001
D
S B
ALO
NG
KE
C K
UN
DU
RA
N R
T 3
RW
1
TER
NA
K K
AM
BIN
G
KA
SM
IDI
3316
1316
0375
0002
K
EC
.KU
ND
UR
AN
DS
.BA
LON
G R
W
01 R
T 02
TE
RN
AK
KA
MB
ING
PAS
IDI
3316
1331
1256
0093
K
EC
.KU
ND
UR
AN
KE
L.B
ALO
NG
RW
01
RT
01
TER
NA
K K
AM
BIN
G
17
DIN
AS
PE
RPU
STA
KA
AN
K
EA
RS
IPA
N
WA
NTO
33
1609
0107
6100
19
DK
KE
DU
NG
JEN
AR
NO
29
RT
03/0
2 K
EC
BLO
RA
JU
AL
PAK
AN
BU
RU
NG
SU
MA
RN
I 33
1609
6710
6500
02
DK
NG
LAW
IYA
N R
T 2
RW
3 K
EL
KA
RA
NG
JATI
KE
C B
LOR
A
JUA
LAN
JA
JAN
AN
18
BA
DA
N
PEN
AN
GG
ULA
NG
AN
BE
NC
AN
A
DA
ER
AH
DW
I N
UN
UK
PU
JI
RA
HA
YU
3316
0852
0681
0002
D
S B
RU
MB
UN
G R
T 11
RW
2 K
EC
JE
PON
W
AR
UN
G K
OPI
AN
DR
IYA
NI
3317
0255
0285
0002
D
S B
RU
MB
UN
G R
T 11
RW
2 K
EC
JE
PON
A
NG
KR
ING
AN
KA
DIS
33
1608
0208
7000
01
KE
C.J
EPO
N K
EL.
BR
UM
BU
NG
DK
C
AN
GK
RIN
GA
N R
W R
W 0
2 R
T 10
M
IE A
YAM
Pand
uan
Pela
ksan
aan
Prog
ram
1 P
eran
gkat
Dae
rah
5 W
arga
Dam
ping
an
53
NO
O
PD
NA
MA
WAR
GA
MIS
KIN
N
IK
ALA
MA
T U
SAH
A /
BA
NTU
AN
RA
NI
WA
HYU
NI
3316
1065
0692
0001
D
ES
A B
RU
MB
UN
G R
T 14
RW
2
KE
C J
EPO
N
WA
RU
NG
KO
PI
KA
DJO
NO
33
1609
1906
6200
01
KE
L K
ED
UN
GJE
NA
R R
T 5
RW
2
KE
C B
LOR
A
KE
RIP
IK T
EM
PE
19
SA
TUA
N P
OLI
SI
PAM
ON
G P
RA
JA
SA
RN
I 33
1607
7112
6000
89
DS
JIK
EN
RT
1 R
W 1
0 K
EC
JIK
EN
PE
MB
UA
TAN
KR
UPU
K
SA
MIJ
AH
33
1607
7006
5800
01
DS
JIK
EN
RT
1 R
W 1
0 K
EC
JIK
EN
U
SA
HA
TE
RN
AK
AYA
M D
AN
E
NTO
K
SU
MA
RD
JITO
33
3160
9040
4620
006
DK
NG
LAW
IYA
N R
T 6
RW
3 K
EL
KA
RA
NG
JATI
TE
RN
AK
AYA
M /
ITI
K
20
KA
NTO
R
KE
SA
TUA
N
BA
NG
SA
DA
N
POLI
TIK
RA
SM
AN
33
1609
3112
5300
10
JL. G
ATO
T S
UB
RO
TO N
O. 1
RT
04/R
W 0
2 K
AU
MA
N K
EC
./K
AB
. B
LOR
A
PEN
JUA
L R
ICA
RIC
A
KE
LILI
NG
SU
GIY
AN
TO
3316
0909
1080
0004
JL
. GA
TOT
SU
BR
OTO
17
RT
04/R
W
02 K
EL.
KA
UM
AN
KE
C./
KA
B.
BLO
RA
W
AR
UN
G K
OPI
SIT
I A
MIN
AH
33
1609
5211
5580
002
JL. A
GIL
KU
SU
MO
DIY
O R
T 01
/RW
02
KE
L. K
AU
MA
N K
EC
./K
AB
. B
LOR
A
WA
RU
NG
MA
KA
N
SU
KA
SN
O R
AN
U
ATM
OJO
33
1609
1405
5600
01
JL. H
ALM
AH
ER
A 1
NO
34
WA
RU
NG
MA
KA
N
ED
Y S
US
AN
TO
JL
.R.A
KA
RTI
NI I
I/4,
BLO
RA
PE
NJU
AL
CIL
OK
21
RS
UD
DR
. R.
SO
ETI
JON
O
BLO
RA
M
AR
IAM
33
1609
5506
4200
04
KA
RA
NG
JATI
RT
01 R
W 0
1 K
ETA
NG
AR
W
AR
UN
G
SU
TIK
NO
33
1611
1212
8000
04
DS
KLO
POD
UW
UR
RT
2 R
W 2
KE
C
BA
NJA
RE
JO
WA
RU
G K
OPI
YULI
AN
A D
EW
I 33
1609
4907
8500
01
NG
LAW
IYA
N R
T 2
RW
4
KA
RA
NG
JATI
JU
ALA
N C
ILO
K
Pand
uan
Pela
ksan
aan
Prog
ram
1 P
eran
gkat
Dae
rah
5 W
arga
Dam
ping
an
54
NO
O
PD
NA
MA
WAR
GA
MIS
KIN
N
IK
ALA
MA
T U
SAH
A /
BA
NTU
AN
22
DIN
AS
PE
TER
NA
KA
N
DA
N P
ER
IKA
NA
N
NG
AS
RI
3316
1145
0364
0001
D
K G
EN
EN
RT
4 R
W 2
DE
SA
S
EN
DA
NG
WU
NG
U K
EC
B
AN
JAR
EJO
W
AR
UN
G K
OPI
NG
AD
I 33
1609
0107
6101
94
DE
SA
SE
ND
AN
GH
AR
JO R
T 3
RW
7
KE
C B
LOR
A
TER
NA
K K
AM
BIN
G
SU
PAR
MI
3316
0946
0578
0011
D
ES
A S
EN
DA
NG
HA
RJO
RT
2 R
W 7
K
EC
BLO
RA
U
SA
HA
TE
RN
AK
KA
MB
ING
MIS
GIA
RTI
JU
ALA
N L
ON
TON
G S
AYU
R
KE
LILI
NG
23
K
EC
AM
ATA
N
BLO
RA
R
AS
NI
3316
0944
0448
0003
D
UK
UH
JA
SE
M D
ES
A
JEPA
NG
RE
JO
US
AH
A W
AR
UN
G K
OPI
YEV
I 33
1609
4310
7900
02
DU
KU
H G
ULI
NG
AN
RT
2 R
W 4
D
ES
A T
EM
PUR
EJO
U
SA
HA
LO
UN
DR
Y
SR
I LE
STA
RI
3316
0927
0108
1979
R
T 3
RW
4 D
ES
A P
ELE
M
NA
SI
BO
X D
AN
PIS
AN
G K
EJU
KA
RM
I 33
1609
5506
6900
01
DU
KU
H B
AK
ALA
N R
T 1
RW
9 D
ES
A
PATA
LAN
TE
RN
AK
KA
MB
ING
KA
SM
I 33
1609
4107
6203
16
JL C
EN
DA
NA
RT
4 R
W 2
KE
L B
ER
AN
U
SA
HA
ME
MB
UA
T TE
MPE
24
KE
CA
MA
TAN
JE
PON
B
UD
IYA
TI
3316
0850
0887
0005
B
RU
MB
UN
G R
T 19
RW
3
NA
SI
JAG
UN
G D
AN
KR
UPU
K
RA
MB
AK
NU
R L
AIL
A
3316
0855
1088
0002
G
ED
AN
GD
OW
O R
T 3
RW
4
SE
MB
AK
O
RA
SM
I 33
1608
5504
8200
01
GE
NE
NG
RT
2 R
W 2
K
RU
PUK
LILI
S S
ETY
OW
ATI
35
2309
6703
8500
02
TEM
PELL
EM
AH
BA
NG
RT
8 R
W 2
JU
ALA
N S
AYU
R
SA
RTI
NI
3316
0862
0589
0001
B
AN
GS
RI
RT
3 R
W 1
K
RIP
IK K
ETE
LA
Pand
uan
Pela
ksan
aan
Prog
ram
1 P
eran
gkat
Dae
rah
5 W
arga
Dam
ping
an
55
NO
O
PD
NA
MA
WAR
GA
MIS
KIN
N
IK
ALA
MA
T U
SAH
A /
BA
NTU
AN
25
KE
CA
MA
TAN
JI
KE
N
JAS
MI
3316
0741
0754
0060
R
T 03
/ R
W 1
0 TE
RN
AK
KA
MB
ING
AM
INA
H
3322
1056
1275
0002
R
T 02
RW
16
PEN
JUA
L S
AYU
R
(PE
NG
EM
BA
NG
AN
US
AH
A)
SA
NI
3316
0751
1264
0001
R
T 02
RW
15
PEN
JUA
L K
ER
UPU
K (M
OD
AL
US
AH
A D
AN
PE
MA
SA
NG
AN
LI
STR
IK)
KA
TMI
3316
0741
0758
0072
R
T 01
RW
05
PEN
JUA
L JA
JAN
SU
MIN
I 33
1607
4107
5500
69
RT
01 R
W 1
1 PE
NJU
AL
JAJA
N
26
KE
CA
MA
TAN
B
OG
OR
EJO
D
EW
I N
UR
FIA
SIH
33
1615
6212
8300
01
DE
SA
BO
GO
RE
JO R
T 2
RW
3
WA
RU
NG
MA
KA
N N
AS
I PE
CE
L
RA
MIN
AH
33
1615
6705
5900
01
DE
SA
NG
LEN
GK
IR R
T 6
RW
1
PEN
JUA
L LO
NTO
NG
, ES
C
AM
PUR
RA
MIN
I 33
1615
5708
5900
01
DE
SA
SA
RIR
EJO
RT
4 R
W 1
JU
ALA
N N
AS
I K
UC
ING
RA
HA
YUN
ING
SIH
33
1615
5504
9500
02
DE
SA
JU
RA
NG
JER
O R
T 2
RW
1
WA
RU
NG
KO
PI
NA
NIK
SU
WA
RN
I 33
1615
7007
9100
01
DE
SA
JE
RU
K R
T 5
RW
1
PED
AG
AN
G S
AYU
R K
ELI
LIN
G
27
KE
CA
MA
TAN
S
AM
BO
NG
R
AS
INA
H
3316
0660
0683
0002
D
S G
AD
U R
T 4
RW
3
US
AH
A L
OU
ND
RY
WA
RTI
33
1606
4806
6400
02
DU
SU
N S
UW
AR
EH
BR
AB
OW
AN
S
AM
BO
NG
B
ER
JUA
LAN
NA
SI
JAG
UN
G
MIM
IN
3316
0626
0781
0002
D
K K
ALI
RE
JO D
S S
AM
BO
NG
RT
1 R
W 3
JU
ALA
N D
I PA
SA
R C
EPU
DA
SR
I 33
1606
5505
6500
01
DK
KE
ND
ILA
N D
S G
AD
U R
T 4
RW
2
JUA
LAN
DI
PAS
AR
CE
PU
Pand
uan
Pela
ksan
aan
Prog
ram
1 P
eran
gkat
Dae
rah
5 W
arga
Dam
ping
an
56
NO
O
PD
NA
MA
WAR
GA
MIS
KIN
N
IK
ALA
MA
T U
SAH
A /
BA
NTU
AN
AS
IYA
H
3311
6065
8037
5000
2 B
ITIN
G R
T 04
/01
SA
MB
ON
G
PEN
JUA
L PE
YEK
, KR
IPIK
TE
MPE
28
K
EC
AM
ATA
N
CE
PU
RIN
I 33
1605
6812
8100
00
KE
L N
GE
LO R
T 4
RW
8
PEM
BU
AT
PEYE
K
SU
RYA
TI
3316
0541
0757
0080
K
EL
NG
ELO
RT
2 R
W 5
PE
TAN
I JA
MU
R M
ER
AN
G
KA
TIN
AH
33
1605
4408
6200
00
KE
L N
GE
LO R
T 5
RW
6
PEM
BU
AT
KR
UPU
K R
AM
BA
K
GH
UFR
ON
33
1605
2504
6700
00
KE
L K
AR
AN
GB
OYO
RT
5 R
W 2
PE
MB
UA
T D
AN
PE
NJU
AL
ICE
PU
TER
SA
MIN
I 33
1605
0306
5800
00
KE
L N
GE
LO R
T 1
RW
7
PEM
BU
AT
PEYE
K
29
KE
CA
MA
TAN
K
ED
UN
GTU
BA
N
SU
WA
RD
I 33
1604
2905
7000
2 R
T 2
RW
4 D
ES
A K
ED
UN
GTU
BA
N
US
AH
A P
EN
JUA
L W
AR
UN
G
KO
PI, G
OR
EN
GA
N, N
AS
I PE
CE
L
MA
SR
ING
AH
35
7831
4102
8100
02
RT
5 R
W 2
DE
SA
NG
RA
HO
U
SA
HA
PE
RM
AK
/ P
EN
JAH
IT
SU
SIL
OW
ATI
33
1604
6402
7500
02
RT
1 R
W 5
DE
SA
NG
RA
HO
U
SA
HA
PE
NJA
HIT
30
KE
CA
MA
TAN
JA
TI
AG
US
HE
RIA
NTO
33
1601
2611
9600
01
DS
N N
GA
SE
M T
AN
GG
UN
G R
T 11
/06,
DS
RA
ND
ULA
WA
NG
KE
C
JATI
JU
ALA
N S
RA
BI
SU
WA
RN
O
3316
0116
1260
0001
D
SN
JA
TI R
T 07
/07
DS
JA
TI K
EC
JA
TI
JUA
LAN
SE
MB
AK
O
LAS
IMA
N
3316
0612
0577
0003
D
SN
KA
YEN
RT
04/0
6 D
S J
ATI
KE
C
JATI
TE
RN
AK
KA
MB
ING
PRIY
ON
O
3316
0116
0261
0001
D
K K
LATA
K R
T 37
/06
DS
D
OPL
AN
G K
EC
JA
TI
PED
AG
AN
G A
YAM
MA
RYU
NI
3316
0115
0678
0004
D
K K
LATA
K R
T 37
/06
DS
D
OPL
AN
G K
EC
JA
TI
JUA
LAN
KO
PI
Pand
uan
Pela
ksan
aan
Prog
ram
1 P
eran
gkat
Dae
rah
5 W
arga
Dam
ping
an
57
NO
O
PD
NA
MA
WAR
GA
MIS
KIN
N
IK
ALA
MA
T U
SAH
A /
BA
NTU
AN
31
KE
CA
MA
TAN
K
UN
DU
RA
N
MA
FTU
KA
H
3316
1354
0779
0004
D
S T
AW
AN
GR
EJO
RT
3 R
W 3
JU
ALA
N K
RU
PUK
, CR
IPIN
G
SR
IYA
TUN
33
1613
4605
7400
04
DS
SA
MB
IRO
TO R
T 1
RW
2
JUA
LAN
PE
NTO
L
MU
RYA
TI
3316
1358
0586
0003
D
S K
AR
AN
GG
EN
EN
G R
T 2
RW
1
JUA
LAN
KLO
NTO
NG
ES
TIK
EK
A S
AR
I 15
0813
5812
1100
02
DS
BU
LOH
RT
6 R
W 2
W
AR
UN
G K
OPI
/
KE
LON
TON
G
32
KE
CA
MA
TAN
B
AN
JAR
EJO
R
UPI
ATU
N
3316
1171
0376
0002
D
K B
AD
ON
G K
IDU
L R
T 2
RW
5
DE
SA
KLO
POD
UW
UR
TO
KO
KE
LON
TON
G
EN
DA
NG
SU
SM
IATI
33
1611
6508
8900
02
DK
MO
JOW
ETA
N R
T 11
RW
2 D
ES
A
MO
JOW
ETA
N
JUA
LAN
(MO
DA
L U
SA
HA
&
PEM
BU
ATA
N W
AR
UN
G)
SU
PAR
TI
3316
1149
1268
0005
D
K B
AC
EN
RT
4 R
W 1
DE
SA
B
AC
EM
TE
RN
AK
KA
MB
ING
SIT
I M
UTI
AH
33
1611
5803
8400
02
DK
PE
NG
KO
L R
T 1
RW
5 D
S
BA
CE
M
TER
NA
K K
AM
BIN
G
33
KE
CA
MA
TAN
N
GA
WE
N
SU
NA
RTI
33
1612
6512
8900
03
DE
SA
SE
MA
WU
R D
K K
ED
AW
UN
G
RW
02
RT
08 K
EC
.NG
AW
EN
JU
AL
PAK
AIA
N K
ELI
LIN
G
SU
SM
IYA
TUN
33
1612
6907
7500
02
KE
C.N
GA
WE
N
DE
SA
.KE
DU
NG
SA
TRIY
AN
DU
KU
H
KE
DU
NG
POH
RW
02
RT
08
WA
RU
NG
JA
JAN
SU
TIYO
33
1612
3112
6500
15
KE
C.N
GA
WE
N K
EL.
NG
AW
EN
N
GA
WE
N R
W R
W 0
7 R
T 03
JU
AL
MIE
AYA
M K
ELI
LIN
G
SIT
I N
UR
CH
AYA
TI
3316
1263
1082
0001
K
EC
.NG
AW
EN
DE
SA
.SA
RIM
ULY
O
DU
SU
N P
UD
AK
RT
02 R
W 0
1 W
AR
UN
G J
AJA
N
SIT
I N
UR
HA
LIM
AH
33
1612
6204
8200
02
KE
C.N
GA
WE
N D
ES
A
SA
MB
ON
GR
EJO
SA
MB
ON
GR
EJO
R
W R
W 0
1 R
T 04
PR
OD
UK
SI
TEM
PE
34
KE
CA
MA
TAN
JA
PAH
M
UTI
K
3316
1662
1169
0001
D
S J
APA
H R
W 2
RT
1 PE
DA
GA
NG
SA
YUR
Pand
uan
Pela
ksan
aan
Prog
ram
1 P
eran
gkat
Dae
rah
5 W
arga
Dam
ping
an
58
NO
O
PD
NA
MA
WAR
GA
MIS
KIN
N
IK
ALA
MA
T U
SAH
A /
BA
NTU
AN
RU
MI
3316
1661
1065
0001
D
K K
AR
AN
G G
EN
EN
G R
T 6
RW
2
DS
SU
MB
ER
EJO
PE
DA
GA
NG
BA
KS
O
TUM
INA
H
3316
1645
0679
0001
D
S P
AD
AA
N R
T 5
RW
2
PEYE
K K
EM
AS
AN
SA
MIN
AH
33
1616
4512
6200
01
DS
BO
GE
M R
T 1
RW
2 J
APA
H
WA
RU
NG
SE
MB
AK
O
KA
RM
I 33
1616
7112
4800
02
DK
KA
RA
NG
OR
I R
T 01
RW
01
DS
B
OG
EM
PE
DA
GA
NG
KR
UPU
K
35
KE
CA
MA
TAN
TO
DA
NA
N
SU
PIN
I 33
1614
5110
7800
06
RT
01 R
W 1
DU
KU
H K
EM
UN
EN
G
DS
KA
RA
NG
AN
YAR
PR
OD
UK
SI C
RIP
ING
MU
SR
IFA
H
3316
1445
1265
0000
R
T 2
RW
1 D
UK
UH
WU
KIR
SA
RI
DE
SA
WU
KIR
SA
RI
WA
RU
NG
KO
PI
DE
WI
SU
SA
NTI
K
3316
1445
0595
0008
R
T 1
RW
1 D
UK
UH
BIC
AK
DE
SA
B
ICA
K
WA
RU
NG
KO
PI D
AN
G
OR
EN
GA
N
36
KE
CA
MA
TAN
TU
NJU
NG
AN
S
ATI
33
1610
7112
6500
07
KE
C.T
UN
JUN
GA
N D
ES
A
TUN
JUN
GA
N D
UK
UH
TU
NJU
NG
AN
R
W 0
1 R
T 05
US
AH
A J
UA
LAN
KE
RU
PUK
K
ED
ELA
I
37
KE
CA
MA
TAN
R
AN
DU
BLA
TUN
G
SU
KA
RN
I
DU
KU
H K
ED
UN
GJA
MB
U R
T 00
2 R
W 0
0 D
ES
A K
ED
IRE
N K
EC
. R
AN
DU
BLA
TUN
G
WA
RU
NG
MA
KA
N
RA
SIY
EM
33
1602
0602
5300
02
DE
SA
TE
MU
LUS
RT
001
RW
001
K
EC
. RA
ND
UB
LATU
NG
W
AR
UN
G M
AK
AN
ER
NA
WA
TI
3316
0268
1281
0000
S
AM
BO
NG
WA
NG
AN
RT
2 R
W 1
M
AK
AN
AN
RIN
GA
N
MO
HYA
TIN
33
1602
0207
6600
03
WU
LUN
G R
T 2
RW
3
JUA
LAN
RU
JAK
KE
LILI
NG
DA
MIR
IN
3316
0225
0177
0001
K
ED
UN
GTA
LAN
G R
T 2
RW
2
KE
RA
JIN
AN
SA
NG
KA
R
BU
RU
NG
Pand
uan
Pela
ksan
aan
Prog
ram
1 P
eran
gkat
Dae
rah
5 W
arga
Dam
ping
an
59
TAB
EL
XII
I D
AFT
AR
CA
LON
PEN
ERIM
A P
RO
GR
AM
"1
PER
AN
GK
AT D
AE
RA
H 5
WA
RG
A D
AMPI
NG
AN"
KA
BU
PATE
N B
LOR
A T
AH
UN
202
0 (T
AH
AP
II)
NO
O
PD
NA
MA
WAR
GA
MIS
KIN
N
IK
ALA
MA
T U
SAH
A /
BA
NTU
AN
1
DIN
AS
PE
RPU
STA
KA
AN
D
AN
KE
AR
SIP
AN
S
RI
RA
HA
YU
3316
0871
0173
0001
K
AR
AN
GJA
TI R
T 01
RW
03
JUA
LAN
NA
SI
PEC
EL
DA
N
ME
NE
RIM
A P
ES
AN
AN
SN
AC
K
MA
SR
IAH
33
1609
7112
5900
30
DK
. N
GLA
WIY
AN
, K
AR
AN
GJA
TI R
T 05
RW
03
JUA
LAN
JA
JAN
SIT
I R
OD
IATI
33
1609
7112
6400
44
DK
. N
GLA
WO
YAN
, K
AR
AN
GJA
TI R
T 05
RW
03
JUA
LAN
JA
JAN
2
KE
C
KE
DU
NG
TUB
AN
SU
RIP
33
1604
5208
5200
02
RT
4 R
W
4 D
ES
A
NG
RA
HO
K
EC
K
ED
UN
GTU
BA
N
NG
ATI
NI
3316
0641
0882
0001
R
T 1
RW
4 D
ES
A K
ED
UN
GTU
BA
N
KE
C K
ED
UN
GTU
BA
N
KA
STU
RI
AG
US
S
UYA
NTO
RO
33
1604
0912
5600
04
RT
1 R
W 1
DE
SA
KE
DU
NG
TUB
AN
K
EC
KE
DU
NG
TUB
AN
U
SA
HA
MI
AYA
M D
AN
LA
S
LIS
TRIK
DID
IK S
UD
AR
SO
NO
64
7206
0205
8200
08
RT
1 R
W 7
DE
SA
KE
DU
NG
TUB
AN
K
EC
KE
DU
NG
TUB
AN
U
SA
HA
GE
RA
BA
DA
N
3 D
INA
S S
OS
IAL,
PE
MB
ER
DA
YAA
N
PER
EM
PUA
N
DA
N
PER
LIN
DU
NG
AN
A
NA
K K
AB
B
LOR
A
SIT
I M
AR
PUA
H
3316
0951
1181
0001
K
EC
.KO
TA
BLO
RA
D
S.S
ON
OR
EJO
R
T 01
RW
05
PEN
JUA
L S
OS
IS D
AN
AN
EK
A
GO
RE
NG
AN
EN
DA
NG
LA
SM
IAN
A
3316
1652
1284
0003
K
EC
.JA
PAH
D
ES
A
JAPA
H
DU
KU
H
NG
RO
WO
RW
01
RT
03
CA
TER
ING
MO
HA
MM
AD
JA
ELA
NI
3316
0927
0774
0005
JL
.KA
PUA
S
NO
.33
R
T 00
3/00
2 K
ELE
LUR
AH
AN
K
ED
UN
GJE
NA
R
KE
CA
MA
TAN
BLO
RA
JUA
LAN
ES
DE
GA
N, J
US
, G
OR
EN
GA
N
Pand
uan
Pela
ksan
aan
Prog
ram
1 P
eran
gkat
Dae
rah
5 W
arga
Dam
ping
an
60
NO
O
PD
NA
MA
WAR
GA
MIS
KIN
N
IK
ALA
MA
T U
SAH
A /
BA
NTU
AN
TRI
WA
HYU
NI
3316
0947
0472
0002
JL
. M
US
I N
O.
38
A
RT
004/
001
KE
LUR
AH
AN
K
ED
UN
GJE
NA
R
KE
CA
MA
TAN
BLO
RA
US
AH
A B
UA
T S
NA
CK
WA
RS
INI
3316
1145
0379
0006
K
EC
.BA
NJA
RE
JO
DE
SA
.KLO
POD
UW
UR
B
AD
ON
G
KID
UL
RW
02
RT
05
TOK
O K
ELO
NTO
NG
SU
WA
RN
I 13
5006
7112
6100
04
JL.
MA
WA
R N
O 1
9 R
T 05
RW
1 K
EL
MLA
NG
SE
N
BE
RJU
ALA
N
SR
I S
EN
IN
ISM
AN
ING
SIH
33
1609
6505
8700
02
JL.
AR
UM
DA
LU
1/2
RT/
RW
00
3/00
1 K
EL
MLA
NG
SE
N
WA
RU
NG
KO
PI
RIR
IN W
AN
DA
RI
3316
0952
0270
0002
G
G. K
OPL
AK
NO
A7
MLA
NG
SE
N
WA
RU
NG
MA
KA
N/L
ON
TON
G
SA
YUR
4
DLH
K
US
MIY
ATI
33
1609
5403
6800
05
DK
. N
GLA
WIY
AN
R
T 04
/03
KE
L K
AR
AN
GJA
TI
TOK
O K
ELO
NTO
NG
MO
CH
SO
LIK
IN
3316
0914
0771
0004
JL
. B
ATA
NG
AN
U
TAR
A
RT
02/0
3 K
EL
KE
DU
NG
JEN
AR
S
ER
VIS
ELE
KTR
ON
IK
5 D
INA
KIK
AN
S
ETI
AD
I 33
1608
1611
9100
02
DS
. BA
LON
G R
T 01
/01
KE
C J
EPO
N
6 D
INA
S
PER
DA
GA
NG
AN
K
OPE
RA
SI
DA
N
UM
KM
SIM
PEN
33
1609
4107
4302
02
DK
. W
ON
OS
AR
I R
T 1
RW
6 D
ES
A
TEM
PUR
EJO
KE
C B
LOR
A
SIT
I LE
STA
RI
3316
0951
0259
0004
K
ETA
NG
AR
R
T 11
R
W
1 D
ES
A
KA
RA
NG
JATI
7 R
SU
D d
r.
SO
ETI
JON
O
BLO
RA
SR
I K
UN
CO
RO
33
1609
1405
6200
01
JL.
PUN
TOD
EW
O 3
/7B
RT
003/
001
BA
NG
KLE
ED
I W
ALU
YO
3316
0925
1275
0002
R
T 2
RW
8 K
EL
JEPO
N
8 D
INA
S
KE
SE
HA
TAN
TATI
K S
ETY
OW
ATI
33
1609
5207
6800
04
JL A
GIL
KU
SU
MO
DIY
O R
T 1
RW
2
KA
UM
AN
K
ER
UPU
K G
EN
DA
R
PUR
NIA
WA
N
3316
0926
1189
0005
JL
. A
. YA
NI
III/
38
C
RT
1 R
W
3 TE
MPE
LAN
C
UC
IAN
DA
N T
AM
BA
L B
AN
Pand
uan
Pela
ksan
aan
Prog
ram
1 P
eran
gkat
Dae
rah
5 W
arga
Dam
ping
an
61
NO
O
PD
NA
MA
WAR
GA
MIS
KIN
N
IK
ALA
MA
T U
SAH
A /
BA
NTU
AN
RA
HA
YU R
ETN
O
WU
LAN
33
1609
4403
8700
07
TEM
PUR
EJO
, RT
2 R
W 9
N
AS
I D
AN
MI
GO
RE
NG
, MI
AYA
M
SU
WA
RTI
NI
JL
. RA
KA
RTI
NI L
R. I
X N
O 7
RT
5 R
W
2 K
UN
DE
N
NA
SI
/ K
AN
TIN
DIN
KE
S
SIT
I IS
TIQ
OM
AH
33
1611
4706
9700
03
DK
TE
LEN
G
RT
004
RW
07
B
ULU
RO
TO, B
AN
JAR
EJO
TA
NA
MA
N S
AYU
R
HID
RO
PON
IK
AR
IF W
IYA
DI
3316
0918
0478
0002
JL
. M
R.
ISK
AN
DA
R N
O 1
05 B
RT
02
/ 03
MLA
NG
SE
N
AIR
AQ
UA
9 R
SU
D d
r.
SO
EPR
APT
O
CE
PU
SR
I S
UN
AR
TI
D
K.
SA
MB
ON
G
RT
8/2
KE
L K
AR
AN
GB
OYO
PE
MB
UA
T K
ER
IPIK
TE
MPE
D
AN
STI
K
TAR
MI
R
T 07
RW
02
KE
L K
AR
AN
GB
OYO
PE
MB
UA
T S
TIK
SA
MA
NI
R
T 03
RW
01
DE
SA
SU
MB
ER
PITU
PE
MB
UA
T K
ER
AJI
NA
N D
AR
I B
AM
BO
O (T
US
UK
SA
TE)
SIT
I K
OM
AR
IYA
H
JL
. A
RYO
JIPA
NG
RT
01 R
W 0
1 K
EL
BA
LUN
PE
NJU
AK
DA
N P
EM
BU
AT
KU
E
SR
I M
UN
ING
SIH
BA
LUN
PIN
GG
IRA
N R
T 01
RW
08
KE
L B
ALU
N
PEM
BU
AT
WIN
GK
O
10
KE
C T
OD
AN
AN
MA
NI
3316
1464
0252
0001
R
T 01
RW
01
DU
KU
H G
ON
DO
RIY
O
DE
SA
GO
ND
OR
IYO
W
AR
UN
G K
OPI
DA
N
GO
RE
NG
AN
DA
MIS
IH
3316
2451
0770
0002
R
T 03
RW
01
DU
KU
H K
ETI
LEN
G, D
S
KE
TILE
NG
W
AR
UN
G K
OPI
DA
N
GO
RE
NG
AN
11
S
ATU
AN
PO
LIS
I PA
MO
NG
PR
AJA
YU
LI A
STU
TI
3301
1263
0773
0003
D
S
LED
OK
R
T 01
R
W
01
KE
C
SA
MB
ON
G
TER
NA
K K
AM
BIN
G
AG
US
PR
IYA
NTO
33
1609
0604
7600
05
JL.
RA
K
AR
TIN
I 3
NO
1
KE
L K
UN
DE
N R
T 02
RW
03
KE
C B
LOR
A
WA
RU
NG
MA
KA
N D
AN
TA
MB
AL
BA
N
12
DIN
AS
PE
RU
MA
HA
N
SU
CI
MU
RYA
NI
3316
0950
1186
0003
K
EL
KA
RA
NG
JATI
RT
13 R
W 2
KE
L K
AR
AN
GJA
TI K
EC
BLO
RA
Pand
uan
Pela
ksan
aan
Prog
ram
1 P
eran
gkat
Dae
rah
5 W
arga
Dam
ping
an
62
NO
O
PD
NA
MA
WAR
GA
MIS
KIN
N
IK
ALA
MA
T U
SAH
A /
BA
NTU
AN
PER
KU
MIM
AN
D
AN
PE
RH
UB
UN
GA
N
DA
RS
IATI
33
1610
5007
5500
01
DK
BU
SA
LAH
RT
04 R
W 0
1 D
ES
A
AD
IRE
JO K
EC
TU
NJU
NG
AN
GU
DE
L 33
1611
0605
6000
01
DK
TE
LEN
G
RT
05
RW
08
D
ES
A
BU
LUR
OTO
KE
C B
AN
JAR
EJO
SIT
I N
UR
HA
SA
NA
H
3316
1153
0890
0001
D
K
TELE
NG
R
T 04
R
W
08
DE
SA
B
ULU
RO
TO K
EC
BA
NJA
RE
JO
EN
I PU
RW
AN
TI
3316
0948
0994
0003
D
K S
EM
BU
NG
DS
AD
IRE
JO R
T 05
R
W
02
DE
SA
A
DIR
EJO
K
EC
TU
NJU
NG
AN
