PEMERINTAH berharap ne-gara-negara pengimpor kayu mendukung upaya pemberan-tasan pembalakan liar (illegal logging) dengan memastikan legalitas dokumen asal kayu yang diimpor dari Indonesia.

Demikian dikatakan Men-teri Kehutanan Zulkifl i Hasan dalam seminar tentang sistem verifi kasi legalitas kayu (SVLK) di Jakarta, kemarin.

“Kita tidak ingin hanya disa-lahkan, tapi negara importir harus bertanggung jawab atas perdagangan kayu yang bersi-fat ilegal,” kata Zulkifl i.

Pemerintah Indonesia, pa-parnya, telah memberlaku-kan SVLK untuk mengurangi pembalakan liar. Karena itu, ke depan diperlukan kerja sama antarnegara agar tidak menerima kayu ilegal.

Pengimpor kayu Indonesia adalah negara-negara di Uni Eropa dan Timur Tengah, serta Jepang, China, dan Korea.

“Kita minta agar dunia in-ternasional tidak menampung kayu yang tidak punya SVLK. Saya ambil contoh misalnya kayu berbau. Tidak mungkin kayu berbau dari Malaysia, Singapura, atau Thailand, pasti dari Indonesia,” imbuhnya.

Saat ini, kerja sama SVLK telah dilakukan dengan Thai-land dan Uni Eropa. Tidak lama lagi, pemerintah Indonesia akan melanjutkan kerja sama tersebut dengan Malaysia dan Singapura.

Sementara itu, mengenai pemberantasan illegal logging

di Tanah Air, Zulkifl i menga-takan jumlahnya sudah mulai berkurang. “Alhamdulillah sekarang ini (illegal logging) jauh menurun,” katanya.

Penurunan itu terjadi karena adanya upaya dari penegak hukum untuk menindak para pelaku pembalakan liar. Selain

itu, penurunan juga disebabkan areal hutan di Indonesia yang sudah berkurang.

“Pelaku i l l ega l l ogg ing sekarang tidak mudah kar-ena kawasan hutan kita sudah berkurang banyak jika diban-dingkan dengan yang lalu-lalu,” pungkasnya. (Tup/E-4)

AKHMAD MUSTAIN

SUDAH menjadi penge-tahuan umum bahwa tahu dan tempe meru-pakan makanan khas

Nusantara. Bahkan, ketika tem-pe diklaim negara lain, orang In donesia berbondong-bon-dong mengajukan protes. Ke-banggaan akan makanan ini melupakan fakta bahwa bahan tahu dan tempe yakni kedelai hingga kini masih menjadi komoditas impor.

Sebagai komoditas impor, harga kedelai global cenderung fluktuatif. Apalagi kedelai meru pakan bahan minyak goreng utama dunia selain bahan bio diesel. Alhasil, ketika harga mi nyak tinggi, harga ke-delai pun melambung diikuti harga tempe.

Dengan kondisi tersebut, tidak ada pilihan lain bagi pe-merintah dalam mengamankan sumber protein ‘kaum mar-haen’ selain dengan menggen-jot produksi. Untuk itu, peme-rintah berencana menambah la han kedelai hingga 200 ribu hek tare. “Kalau ada 200 ribu ha itu sudah signifikan, tapi idealnya 500 ribu ha untuk swa sembada kedelai,” ujar Men teri Pertanian Suswono saat ditemui di Istana Negara Jakarta, kemarin.

Suswono mengatakan, ideal-nya ada tambahan lahan baru

khusus kedelai. Dengan pe-ningkatan produksi yang sig-nifi kan, harga kedelai diharap-kan bisa turun. Normalnya, harga kedelai berkisar Rp3.800 per kg, kini mencapai Rp6.800/kg hingga Rp8.000/kg.

Kendati begitu, dia menga-kui selama ini kendala budi da ya kedelai adalah harga. Pe tani lebih memilih tanaman padi atau lainnya ketimbang ke delai. Namun, dengan tren harga naik, Suswono optimistis petani akan memilih tanaman kedelai.

Saat ini, produksi kedelai hanya 700 ribu hingga 900 ribu ton per tahun. Sementara itu, kebutuhannya mencapai 2,4 ju ta ton per tahun. Defi sit 1,5 juta ton per tahun itu akan bisa ditutup pada 2014, dengan tam-bahan produksi 375 ribu ton per tahun. Untuk mencapai target itu, Suswono mengungkapkan kemungkinan penerapan harga pembelian pemerintah (HPP) sebagai harga dasar. “Namun sebelum ke sana, harus dilihat apakah (Perum) Bulog cukup dengan anggaran yang ada atau tidak,” pungkasnya.

Subsidi produsenUntuk memberdayakan pe-

tani kedelai dan industri tahu tempe lokal, pemerintah se-baiknya memberikan subsidi langsung berupa uang tunai (reimbursement). Hal itu dilaku-

kan agar industri pengguna ke delai, terutama pembuat tahu dan tempe bisa membeli kedelai lokal serta mengurangi impor.

Hal tersebut dikemukakan Ketua Umum Dewan Kedelai Nasional Benny A Kusbini. Me nurutnya, dengan harga ke delai sebesar Rp6.000/kg, subsidinya Rp500/kg. Selain bagi industri, insentif itu meng-untungkan petani karena ada jaminan pembeli.

“Subsidi seperti itu meru-pakan rangsangan agar petani terjun di sektor kedelai. Mung-kin juga nanti ada sektor swasta yang terjun. Reimbursement juga merangsang produksi dalam negeri,” ujarnya.

Di samping itu, pemerin-tah juga harus menetapkan harga pokok penjualan kedelai. Benny berharap Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bisa duduk ber-sama untuk membahas harga jual kedelai yang ideal. Selain itu, pemerintah bisa mendu-kung petani melalui perbaikan infrastruktur, pemberian kredit, dan bantuan pascapanen.

Berdasarkan data Badan Pu sat Statistik produksi pa da 2011 (angka ramalan I) di per-kirakan 934,00 ribu ton, me-ning kat 25,89 ribu ton daripada tahun 2010. (Jaz/E-5)

mustain@mediaindonesia.com

Menjaga Tempedi Menu

Wong CilikUntuk memberdayakan petani kedelai dan industri tahu tempe

lokal, pemerintah sebaiknya memberikan subsidi langsung,

14 JUMAT, 11 MARET 2011 | MEDIA INDONESIAEKONOMI NASIONAL

SUBSIDI PUPUK: Pekerja menumpuk sak pupuk di atas truk di Pelabuhan Sunda Kelapa, kemarin. Kementerian Pertanian membutuhkan dana sekitar Rp18,84 triliun untuk subsidi pupuk hingga 2012.

MI/USMAN ISKANDAR

MI/PANCA S

PEMBANGUNAN infrastruk-tur koridor ekonomi ditetapkan menjadi salah satu prioritas dalam rencana kerja Kemen-terian Pekerjaan Umum (PU) mulai 2012. Untuk program itu, kementerian akan menyiapkan anggaran sebesar hampir Rp20 triliun pada tahun depan.

“Prioritas PU ditetapkan ulang sesuai dengan arahan Presiden untuk mempercepat dan memperluas pembangun-an dengan memberikan prio-ritas kepada enam koridor ekonomi,” ujar Menteri PU Djo-ko Kirmanto seusai membuka Konsultasi Regional Wilayah

Barat di Jakarta, kemarin.Ia menyatakan penyusunan

ulang program prioritas itu dilakukan dengan menambah-kan target-target pemerintah ke rencana strategis kementerian. Di antaranya percepatan pem-bangunan koridor ekonomi dan penguatan konektivitas.

Masuknya pembangunan infrastruktur koridor ekonomi akan melengkapi program prioritas yang telah ditetap-kan sebelumnya. Antara lain penguatan keta hanan pangan, percepatan pe nyediaan air mi-num untuk mencapai MDG’s, penyediaan rumah murah

dan air bersih, serta pening-katan kehidupan nelayan dan masyarakat pinggiran kota.

Kepala Biro Perencanaan Kementerian PU Taufik Wi-djoyono mengungkapkan, ber-dasarkan perhitungan, kemen-terian membutuhkan anggaran Rp20 triliun untuk pembangu-nan tahap awal infrastruktur di enam koridor ekonomi pada 2012. Menurut Taufi k, nantinya anggaran itu akan dipisahkan dari jatah APBN untuk kemen-terian tahun depan.

“Namun, jumlah itu masih fl uktuatif dan masih harus kita koordinasikan dengan berbagai

macam sektor yang terkait, ter-masuk daerah,” jelasnya.

Berdasarkan data Bappenas, tahap pertama pembangunan infrastruktur koridor ekonomi membutuhkan dana sebesar US$150 miliar. Kebutuhan investasi itu akan didapatkan melalui foreign direct investment (FDI) senilai US$100 miliar. Sisanya, US$50 miliar diambil dari APBN dan public private partnership (PPP).

Pada tahap pertama itu akan dibangun akses transportasi menuju pelabuhan, pembang-kit listrik, dan proyek air mi-num. (CS/E-2)

Rp20 T untuk Infrastruktur Koridor Ekonomi

Usul bea keluar flat itu sudah dilihat

lagi dan sudah ada opsi-opsi yang muncul, tapi belum diputuskan.’’

Mari Elka PangestuMenteri Perdagangan

Importir Berperan Basmi Pembalakan Liar

ILLEGAL LOGGING: Anggota TNI-AL memeriksa kayu hasil sitaan di Lantamal VI Makassar, beberapa waktu lalu. Pemerintah berharap negara-negara pengimpor kayu mendukung upaya pemberantasan illegal logging dengan memastikan legalitas dokumen asal kayu yang diimpor dari Indonesia.

Kemendag Kaji Perubahan Aturan Bea Keluar CPO

SETELAH sekian lama menda-patkan keluhan eksportir mi-nyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) terkait bea keluar progresif, pemerintah mulai membuka kemungkinan pem-berlakuan bea keluar rata (fl at). Kementerian Perdagangan (Kemendag), saat ini tengah menggodok opsi-opsi terkait bea keluar komoditas utama ekspor Indonesia itu.

“Usul bea keluar fl at itu su-dah dilihat lagi dan sudah ada opsi-opsi yang muncul, tapi belum diputuskan,” kata Men-teri Perdagangan Mari Elka Pangestu seusai pembukaan rapat kerja Kementerian Perda-gangan di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, kebijakan bea keluar CPO ialah untuk men-jamin pasokan bahan baku di dalam negeri. Se lain itu, digunakan untuk mendorong pertumbuhan industri hilir ke-lapa sawit. De ngan demikian, bisa memberikan nilai tambah pada komoditas berbasis sum-ber daya alam tersebut.

Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Mahendra Siregar mengatakan penerapan kebi-

jakan itu telah berdampak nya-ta terhadap ketersediaan bahan baku di dalam negeri. Produsen minyak goreng domestik tidak lagi mengeluhkan pasokan CPO. Karena itu, harga minyak goreng relatif stabil. Kendati begitu, dia mengakui dampak pada peningkatan nilai tambah masih belum signifi kan.

“Soalnya investasi pada in-dustri hilir sawit tidak hanya

ditentukan pengenaan bea keluar, tapi juga pemenuh an kondisi yang lain seperti in-frastruktur, konektivitas dan iklim investasi yang kondusif,” katanya.

Pemerintah mulai mene-rapkan bea keluar CPO pro-gresif sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 67/2010, sejak 1 April 2010. Dengan aturan itu, bea keluar CPO ditetapkan berdasarkan harga referensi CPO di Rotterdam, satu bulan sebelumnya. Sejak November 2010 bea keluar CPO terus naik mengikuti kenaikan harga CPO internasional dari sebelumnya 7,5% menjadi 10%. Bahkan, untuk Februari dan Maret 2011 mencapai 25%.

Alhasil, kalangan usaha me-ngeluhkan kebijakan tersebut. Mereka mengusulkan agar bea keluar CPO ditetapkan dengan besaran rata. Gabungan Pengu-saha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan bea ke-luar CPO rata sebesar 3% pada harga dunia US$700 per ton atau lebih dan membebaskan bea keluar produk turunannya. (Jaz/Ant/E-5)

SEpanyoilprmbeKe(Kmbeek

daopbeteParaga

kejadidipelapbipabe

Pem

SUda

PEturmedatermukeantri

ulPrdaanritekkoKo

ANTARA/YUSRAN UCCANG

MI/PANCA S

rg