PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Obyek pendaftaran tanah meliputi: a. Bidang-bidang tanah yang di punyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;b. Tanah hak pengelolaan;c. Tanah wakaf;d. Hak milik atas satuan rumah susun;e. Hak tanggungan;f. Tanah negara.

Pendaftaran tanah merupakan kegiatan penting dan pokok dalam pengelolaan pengaturan tanah di Indonesia. Kegiatan pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut tentu tidak terlepas dari fungsi penting dari tanah. Pemerintah Sumatra Barat mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatanya. Peraturan daerah ini dikelurakan oleh Pemerintah Daerah Sumatra Barat dengan menimbang Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan bahwa pada Propinsi Sumatera Barat terdapat tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang pengurusan, penguasaan dan pemanfaatannya berdasarkan pada ketentuan hukum adat setempat.Tujuan pengaturan tanah ulayat dan pemanfaatannya adalah untuk tetap melindungi keberadaan tanah ulayat menurut hukum adat minangkabau serta mengambil manfaat dari tanah termasuk sumber daya alam, untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya secara turun-menurun dan tidak terputus antar masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan.Asas utama pemanfaatan tanah ulayat di Sumatra Barat dalam Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatanya adalah jua indak makan bali, gadai indak makan sando yang maksudnya bahwa tanah ulayat tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat dipindahtangankan pada orang lain. Tetapi masyarakat boleh memanfaatkannya, mengelola, mengolah dan menikmati hasil dari tanah ulayat yang kepemilikannya tetap menjadi milik komunal dan tidak dapat dijadikan milik pribadi.Pembuatan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah merupakan salah satu rangkaian kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia sebagaimana diatur dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. Disamping itu dengan dilakukannya pendaftaran tanah secara tertib dan teratur merupakan salah satu perwujudan dari pada pelaksanaan Tertib Pertanahan.Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatanya, tanah ulayat dapat didaftarkan atau di buatkan sertifikatnya pada Kantor Pertanahan / BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan PPAT (Pejabar Pembuat Akta Tanah) atas dasar persetujuan dan kesepakatan bersama antar anggota kaum adat tersebut. dan jika tanah ulayat tersebut telah di daftarkan maka status tanah tersebut berubah menjadi Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak Milik, Hak Kelola; Yang dimana status tanah tersebut berubah dari status tanah ulayat menjadi status tanah negara. Dalam ketentuan pasal 9 ayat 1 (satu) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. yang termasuk objek pendaftaran tanah hanyalah bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak pakai, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, hak tanggungan, tanah negara. Tanah ulayat tidak termasuk dalam objek pendaftaran tanah yang di sebutkan dalam Pasal 9 ayat 1 (satu) tersebut.Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatanya, tanah ulayat dapat didaftarkan di kantor pertanahan, Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tanah ulayat tidak termasuk dalam obyek pendaftaran tanah. Atas hal diatas apakah Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 6 tahun 2008 masih dapat diberlakukan mengingat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tanah ulayat tidak termasuk dalam obyek pendaftaran tanah.

B. Rumusan Masalah Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah di jelaskan, adapun permasalahan yang penulis ajukan ialah: 1. Apakah hak-hak atas tanah yang merupakan status hukum tanah negara dapat diberikan kepada status tanah ulayat ?2. Apakah pengaturan tanah ulayat dan pemberian sertifikat nya oleh Peraturan Daerah Sumatra Barat Nomor 4 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemafaatanya akan menjamin eksistensi tanah ulayat di Sumatra Barat?

C. Tujuan Penelitian Dalam penelitian yang dilakukan penulis, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu:1. Untuk mengetahui apakah status tanah negara dapat diberikan kepada status tanah ulayat.2. Untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila pendaftaran tanah ulayat dapat dilakukan.

D. Manfaat Penelitian Dari hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian ini juga diharapkan hasil penelitianya dapat bermanfaat sebagai berikut:1. Sebagai media pengetahuan bagi masyarakat adat yang berkepentingan mendaftarkan tanah adat mereka.2. Agar dapat mengetahui lebih dalam terkait pendaftaran tanah dan sebagai sumbangan pemikiran dalam keagrariaan.

E. Keaslian PenelitianBerdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di Perpustakaan Universitas Mulawarman, diketahui bahwa penelitian mengenai KAJIAN HUKUM PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATRA BARAT NO. 6 TAHUN 2008 TENTANG TANAH ULAYAT DAN PEMANFAATANYA belum pernah dilakukan dengan pendekatan dan rumusan masalah yang sama.Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini asli dan belum pernah di teliti baik dari segi materi maupun lokasi penelitian, dengan demikian keaslian penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan secara terbuka.

F. Landasan Teori 1. Pengertian Pendaftaran TanahMenurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 mengatakan bahwa pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur yang meliputi: pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyalinan, serta pemeliharaan data fisik dan yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang- bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pembinaan surat tanda bukti haknya bagi bidang- bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak- hak tertentu yang membebaninya.Selain dari pada itu A.P Parlindungan mengatakan pendaftaran hak atas tanah adalah Pendaftaran ini melalui suatu penelitian yang sangat teliti dan terarah, sehingga tidak mungkin asal saja, lebih-lebih lagi bukan tujuan pendaftaran tersebut untuk sekedar diterbitkannya bukti pendaftaran tanah saja.[footnoteRef:1] [1: Irawan Soerodjo SH, M.Si., 2005, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya, hal 44]

2. Dasar Hukum Pendaftaran TanahDasar hukum dalam penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia adalah: a. Undang- Udang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi bumi dan air dan kekayan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar- besarnya untuk kemakmuran rakyat.b. Undang- Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA) sebagai bentuk dasar pelaksanaan bunyi Pasal 33 ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945, dengan tujuan meletakan dasar- dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak- hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia.c. Peraturan Mentri Agraria / Ka. BPN No. 9 TAhun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.d. Pasal 19 Undang- Undang Pokok Agraria, yang berbunyi:1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan- ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 angka (1) ini meliputi: a. Pengukuran, Pemetaan dan pembukuan tanah. b. Pendaftaran hak- hak atas tanah dan peralihan hak- hak tersebut. c. Pemberian surat- surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.3) Pendaftaran Tanah diselenggarakandengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalulinta social ekonomiserta kemungkinan penyelenggaraannya menurut pertimbangan Mentri Agraria.4) Dalam Peraturan Pemerintah di atur biaya- biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termasuk dalam ayat di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya- biaya tersebut.

3. Asas-Asas Pendaftaran Tanah Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 Pendaftaran tanah dilaksanakan dengan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. a. Sederhana, berati ketentuan-ketentuan pokok dan prosedur pendaftaran tanah harus mudah dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentinganm terutama oleh pemegang hak atas tanah. b. Aman, berati pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya mampu memberikan jaminan kepastian hukum.c. Terjangkau, yaitu pelayanan yang diberikan dalam rangka pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan, terutama dengan memeperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah.d. Mutakhir, artinya tersedia kelengkapan yang memadai dalam melaksanakan pendafaran tanah dan pemeliharaan datanya. Data yang tersedia juga harus mutakhir, sehingga harus dilakukan pendaftaran dan pencatatan perubahan-perubahan yang tinggal dikemudian hari.e. Terbuka, artinya setiap saat masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar.

4. Tujuan Pendaftaran TanahTujuan dilakukannya pendaftaran tanah menurut Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 adalah sebagai berikut:a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas atas suatu bidang tanah,satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat dibuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum tersebut dilakukan dengan cara memberikan sertipikat hak atas tanah kepada pemegang hak yang bersangkutan. Adapun jaminan kepastian hukum yang menjadi tujuan pendaftaran tanah adalah kepastian mengenai status tanah yang didaftar, kepastian mengenai subyek hak dan kepastian mengenai obyek hak.b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun yang tedaftar. Wujud dari pelaksanaan fungsi informasi ini adalah data fisik dan data yuridis dari bidang dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum.c. Untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Hal ini dilakukan dengan pendaftaran setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pendaftaran apabila terjadi peralihan, pembebanan dan hapusnya hak tersebut.

5. Sistem Pengaturan Tanah AdatMenurut Soedikno Mertokusumo Sistem Pengaturan Tanah Adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.[footnoteRef:2] [2: Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum dan Politik Hukum Agraria, Universitas Terbuka Karunika, jakarta, hal 88]

Soedikno Mertokusumo menambahkan bahwa wewenang yang dimiliki oleh pemegang hak atas tanah terhadap tanah nya di bagi menjadi dua, yaitu Wewenang Umum dan Wewenang Khusus.a. Wewenang Umum yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi dan air dan ruang yang ada diatasnya, sekedar di perlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas tertentu menurut UUPA.b. Wewenang Khusus yaitu pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan macam hak atas tanahnya.

6. Sistem Penggunaan tanah adatHubungan antara umat manusia dengan tanah sangatlah erat karena selain tanah sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat berusaha. Bagi masyarakat adat penggunaan tanah sangatlah penting, karena tanah dimana mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan yang menjadi tempat kediaman arwah leluhurnya, tanah di mana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya umat itu dan karenanya tergantung dari padanya. Menurut Sajuti Thalib dalam bukunya yang berjudul Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria bahwa sistem penggunaan tanah adat itu sebagai berikut: system penggunaan tanah adat bagi masyarakat adat pada umumnya bersifat turun temurun artinya dapat diwariskan kepada generasi berikutnya dan bersifat abadi, serta dipergunakan untuk kepentingan masyarakat banyak. Sehingga bagi masyarakat adat penggunaan tanah itu lebih mengedepankan nilai-nilai sosial dibandingkan untuk kepentingan pribadi.[footnoteRef:3] [3: Sajuti Thalib, 1985, Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria, Bina Aksara, Jakarta, hal 43]

Kehidupan masyrakat adat sepenuhnya tergantung dengan tanah. tanah adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari dengan segala sumber daya yang ada didalamnya. Ikatan spritual dan kurtural yang kuat dengan tanah ini bahkan merupakan salah satu ciri yang paling menonjol yang membedakan dengan masyrakat adat dengan penduduk lokal lainya yang hanya memandang tanah hanya semata-mata barang ekonomi. 7. Dasar Hukum Tentang Pengaturan Dan Penggunaan Tanah Adata. Dasar Hukum Pengaturan Tanah AdatBahwa pengaturan mengenai tanah adat diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 Pasal (3) yaitu dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataanya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dengan negara yang bedasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Dengan sendirinya hukum agraria itu harus sesuai dengan kesadaran hukum dari pada rakyat banyak. Oleh karena rakyat indonesia sebagian besar tunduk pada hukum adat, maka hukum agraria yang baru tersebut akan didasarkan pula pada ketentuan-ketentuan hukum adat itu, sebagai hukum yang asli, yang disempurnakan dan disesuaikan dengan kepentingan masyarakat dalam negara yang modern dan dalam hubunganya dengan dunia internasional, serta disesuaikan dengan sosialisme indonesia. Sebagaimana dimaklumi maka hukum adat dalam pertumbuhanya tidak terlepas pula dari pengaruh politik dan masyarakat kolonial yang kapitalis dan masyarakat swapraja yang feodal. Dengan hapusnya perbedaan antara hukum adat dan hukum barat dalam bidang hukum agraria, kesederhanaan hukum pada hakikatnya akan terselenggarakan pula. b. Dasar Hukum Penggunaan Tanah AdatMengenai penggunaan tanah adat juga diatur dakam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 Pasal 9 ayat 2 yang berbunyi Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama memperoleh sesuatu atas tanah serta mendapat manfaat dari hasilnya baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Didalam menyelengarakan kesatuan hak itu, undang-undang pokok agraria tidak menutup mata terhadap masih adanya perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hak dari golongan-golongan rakyat. Perbedaan dalam masyarakat dan keperluan hak golongan rakyat dimana tidak perlu bertentangan dengan kepentingan hak nasional, yang dimaksud perbedaan yang didasarkan atas golongan rakyat adalah adanya hukum adat tersebut. G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah peneltian dengan pendekatan Doktrinal Normatif yaitu bentuk penelitian yang pada dasarnya mempergunakan atau mengambil langkah-langkah dari sumber-sumber kepustakaan seperti literature-literature yang berbentuk dokumen-dokumen, buku-buku, perundang-undangan serta keterangan ilmiah[footnoteRef:4] yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan dalam penulisan ini. [4: Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Jakarta, hal 87 ]

2. Sumber Data Data yang penulisan gunakan adalah data sekunder yaitu penelitian hukum yang dikualifikasian berdasarkan kekuatan mengikatnya yang terdiri dari bahan primer, sekunder dan tersier dengan rincian sebagai berikut: a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, yakni: 1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.3) Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997.

b. Bahan Hukum SekunderBahan hukum sekunder adalah bahan yang isinya membahas bahan hukum primer sehingga dapat membantu menganalisa dan membantu bahan hukum primer seperti Peraturan Perundang-Undangan, hasil-hasil penelitian atau pendapat pakar hukum serta buku-buku pustaka yang erat kaitanya dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum TersierBahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum yang menunjang dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKUIrawan Soerodjo SH, M.Si., 2005, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, SurabayaSudikno Mertokusumo, 1988, Hukum dan Politik Hukum Agraria, Universitas Terbuka Karunika, JakartaSajuti Thalib, 1985, Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria, Bina Aksara, JakartaBahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, Mandar Maju, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran TanahUndang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Daerah No. 6 tahun 2008 tentang tanah ulayat dan pemanfaatanyaUndang- Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA)