kak kabupaten temon

7/30/2019 Kak Kabupaten Temon

1/33

Standar Dokumen Pengadaan Secara ElektronikJasa Konsultansi Badan Usaha

Metode e-Seleksi Umum/Sederhana

(dengan Prakualifikasi)

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

UNIT LAYANAN PENGADAAN

KABUPATEN KULON PROGO

Jalan Perwakilan No . 1, Wates, Kulon Progo 55611 (0274)

773010.

EMAIL : lpse.kulonprogokab.go.id

DOKUMEN SELEKSI SEDERHANA

PENGADAAN JASA KONSULTANSI PERENCANA DENGAN

METODE EVALUASI PAGU ANGGARAN SATU SAMPUL

NOMOR : 06/POKJA 3 (3.6)/ULP-KP/IV/2012

TANGGAL : 16 APRIL 2013

UNTUK

PENGADAAN

JASA KONSULTANSI PERENCANAAN TEKNIS

PEKERJAAN : PERENCANAAN TEKNIS

Penyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perkotaan Temon

Kabupaten Kulon Progo

L O K A S I : KAB. KULON PROGO

TAHUN ANGGARAN : 2013


2/33

42

Standar Dokumen Pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha


BAB III.BAB III.BAB III.BAB III. LEMBARLEMBARLEMBARLEMBAR DATA PEMILIHANDATA PEMILIHANDATA PEMILIHANDATA PEMILIHAN (L(L(L(LDPDPDPDP))))

A.A.A.A.LingkupLingkupLingkupLingkupPekerjaanPekerjaanPekerjaanPekerjaan

1. Pokja ULP : POKJA JASA KONSULTASI 3 (3.6) ULP KABUPATENKULON PROGO

2. Alamat Pokja ULP: ULP Kabupaten Kulon ProgoJalan Perwakilan no.1 Wates, Kulon Progo Telp. (0274) 773010

3. Alamat website:http://www.kulonprogokab.go.id

4. Alamat websiteLPSE : http://lpse.kulonprogokab.go.id

5. Nama paket pekerjaan: Pengadaan Jasa KonsultansiPenyusunan Rencana Detil Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Temon Kabupaten Kulon Progo

6. Uraian singkat pekerjaan: Penyusunan Rencana Detail TataRuang Perkotaan Temon bertujuan terlaksananya fungsi

penyelengaraan penataan ruang dengan tersedianya suatu

rencana tata ruang perkotaan Temon yang terpadu, dinamis

dan komprehensif, yang bersifat operasional, dapat

mengakomodir dan mengikat bagi seluruh stakeholder

(pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) juga untuk

mewujudkan keterpaduan pembangunan agar tetap

terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup

7. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan: 90(sembilan puluh) harikalender.

B.B.B.B. SumberSumberSumberSumberDanaDanaDanaDana

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD KABUPATENKULON PROGO Tahun Anggaran 2013

C.C.C.C.PPPPemberianemberianemberianemberianPenjelasanPenjelasanPenjelasanPenjelasanDokumenDokumenDokumenDokumenPemilihanPemilihanPemilihanPemilihan

Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE

D.D.D.D.PeninjauanPeninjauanPeninjauanPeninjauanLapanganLapanganLapanganLapangan(apabila(apabila(apabila(apabila

diperlukan)diperlukan)diperlukan)diperlukan)

Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada :Hari : __________Tanggal : __________

Waktu : ____s.d____Tempat : __________

E.E.E.E. Mata UangMata UangMata UangMata UangPenawaranPenawaranPenawaranPenawarandan Caradan Caradan Caradan CaraPPPPembayaranembayaranembayaranembayaran

1. Bentuk mata uang penawaran : Rupiah

2. Pembayaran dilakukan dengan cara temin


3/33

43




F.F.F.F. MasaMasaMasaMasaBerlakuBerlakuBerlakuBerlakuPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran

Masa berlaku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender

sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.

G.G.G.G.JadwalJadwalJadwalJadwalPemasukanPemasukanPemasukanPemasukanDokumenDokumenDokumenDokumenPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran


H.H.H.H.Batas AkhirBatas AkhirBatas AkhirBatas AkhirPemasukanPemasukanPemasukanPemasukanPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran


I.I.I.I. PembukaanPembukaanPembukaanPembukaanPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran


J.J.J.J. EvaluasiEvaluasiEvaluasiEvaluasi

TeknisTeknisTeknisTeknis

Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai :

1. Unsur Pengalaman Perusahaan : 15%a. Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan

referensi/kontrak sebelumnya, yang menunjukkan kinerjaperusahaan peserta yang bersangkutan selama 10 (sepuluh)tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya denganmenghubungi penerbit referensi/PPK/pemilik pekerjaan.

b. Apabila tidak dilengkapi referensi/kontrak sebelumnyamaka tidak dinilai.

c. Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar,maka penawaran digugurkan dan peserta dikenakan DaftarHitam.

d. Sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis,

dengan bobot sub unsur 40%, dan ketentuan penilaian subunsur :Dihitung jumlah paketjumlah paketjumlah paketjumlah paket pengalaman perusahaan padapekerjaan yang sesuai. Jumlah paket pengalamanperusahaan yang paling banyak dijadikan pembandinguntuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikalidengan bobot sub unsur. Rumusan penghitungan sebagaiberikut:

Keterangan:X = Nama perusahaanNP = Nilai Pengalaman

JPP = Jumlah Pengalaman Perusahaan

e. Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan,dengan bobot sub unsur 30%, dan ketentuan penilaian subunsur :Dihitung jumlah paketjumlah paketjumlah paketjumlah paket pengalaman perusahaan pada


4/33

44




pekerjaan yang sesuai pada lokasi kegiatan(Provinsi/Kabupaten/Kota). Jumlah paket pengalamanperusahaan yang paling banyak di lokasi kegiatan tersebut,dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang

diperoleh dikali dengan bobot sub unsur.Rumusan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan:X = Nama perusahaanNPL = Nilai Pengalaman di Lokasi

JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan di Lokasi

f. Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama1,dengan bobot sub unsur 15%, dan ketentuan penilaian sub

unsur :i) Pengalaman sebagai lead firm:Dihitung jumlah pengalaman menjadijumlah pengalaman menjadijumlah pengalaman menjadijumlah pengalaman menjadi lead firmlead firmlead firmlead firm. Jumlah

yang paling banyak, dijadikan pembanding untukmendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan1/3 (satu per tiga) bobot sub unsur.Rumusan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan:X = Nama perusahaanNPLF = Nilai Pengalaman sebagai Lead Firm

JPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan sebagai Lead Firm

ii)Pengalaman mengelola kontrak:Dihitung nilai kontrak tertingginilai kontrak tertingginilai kontrak tertingginilai kontrak tertinggi dari pekerjaan yangsejenis. Nilai kontrak yang tertinggi, dijadikanpembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yangdiperoleh dikali dengan 1/3 (satu per tiga) bobot subunsur.

Rumusan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan :X = Nama perusahaanNPK = Nilai Pengalaman KontrakNK = Nilai Kontrak

1Fasilitas utama adalah peralatan utama yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan


5/33

45




iii)Ketersediaan fasilitas utama :Bila fasilitas utama tersedia, dihitung dengan rumusansebagai berikut :

Keterangan :X = Nama perusahaanNFU = Nilai Fasilitas Utama

NFU bernilai 0 (nol) apabila :(a)fasilitas utama yang dibutuhkan tidak dicantumkan

di dalam KAK.(b)fasilitas utama yang dibutuhkan dicantumkan di

dalam KAK, namun tidak diusulkan di dalam

Penawaran Teknis.(c)fasilitas utama yang dibutuhkan dicantumkan di

dalam KAK dan diusulkan dalam Penawaran Teknis,namun tidak memenuhi salah satu kriteria.

NFU bernilai 1 (satu) apabila :Fasulitas utama yang diusulkan dalam Penawaran Teknismemenuhi seluruh kriteria dalam KAK.

iv)Nilai pengalaman manajerial dan fasilitas utama =NPLF + NPK + NFU

g. Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan

jumlah tenaga ahli tetap, dengan bobot sub unsur 15%, danketentuan penilaian sub unsur :Dihitung jumlah tenaga ahli tetajumlah tenaga ahli tetajumlah tenaga ahli tetajumlah tenaga ahli tetapppp terbanyak untukkemudian dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai.Nilai yang diperoleh dikali dengan bobot sub unsur.Rumusan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan:X = Nama perusahaanKP = Kapasitas Perusahaan

JTAT = Jumlah Tenaga Ahli Tetap

h.Total bobot seluruh sub unsur = 100 %i. NILAI PENGALAMAN PERUSAHAANNILAI PENGALAMAN PERUSAHAANNILAI PENGALAMAN PERUSAHAANNILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN = NP + NPL + Nilai

Pengalaman Manajerial dan Fasilitas Utama + KP + NilaiSub Unsur Lainnya.


6/33

46




2. Unsur Pendekatan dan Metodologi : 30%a. Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum

dalam KAK, dengan bobot sub unsur 25%, dan ketentuanpenilaian sub unsur :

1)[apabila memberikan tanggapan dengan sangat baik yangmenggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan

yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 100 (seratus);2)apabila memberikan tanggapan baik menggambarkan

pemahaman peserta atas jasa layanan yang tercantumdalam KAK, diberi nilai 80 (delapan puluh);

3)apabila memberikan tanggapan dengan cukup baik yangmenggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan

yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 60 (enam puluh);4)apabila memberikan tanggapan yang kurang

menggambarkan pemahaman peserta atas jasa layananyang tercantum dalam KAK, diberi nilai 40 (empatpuluh);

5)apabila memberikan tanggapan yang sangat kurangmenggambarkan pemahaman peserta atas jasa layanan

yang tercantum dalam KAK, diberi nilai 20 (dua puluh);]

6)Apabila peserta tidak memberikan tanggapan atas jasalayanan yang tercantum dalam KAK, maka tidakdiberikan nilai.

7)Nilai Sub Unsur Pemahaman Atas Jasa Layanan YangTercantum dalam KAK = nilai yang didapatkan X bobotsub unsur.

b. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur25%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1)ketepatan analisa yang disampaikan dan langkah

pemecahan yang diusulkan [sangat baik, baik, cukupbaik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yangakan dicapai, diberi nilai : _____________

2)konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai:

_____________3)apresiasi terhadap inovasi [sangat baik, baik, cukup baik,

kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akandicapai, diberi nilai : _____________

4)dukungan data yang tersedia terhadap KAK [sangat baik,baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan

tujuan yang akan dicapai, diberi nilai: _____________5)uraian tugas [sangat baik, baik, cukup baik, kurang,sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,diberi nilai : _____________

6)jangka waktu pelaksanaan [sangat baik, baik, cukup baik,kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akandicapai, diberi nilai : _____________

7) program kerja, jadwal pekerjaan, dan jadwal penugasan[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]


7/33

47




sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai :_____________

8) organisasi [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangatkurang]sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi

nilai : _____________9) kebutuhan fasilitas penunjang [sangat baik, baik, cukup

baik, kurang, sangat kurang]sesuai dengan tujuan yangakan dicapai, diberi nilai : _____________

10) apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikannilai.

11) ketentuan kriteria penilaian :sangat baik = 100baik = 80cukup baik = 60kurang = 40sangat kurang = 20

12) Nilai Sub Unsur Kualitas Metodologi = Nilai rata-rata

komponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.c. Sub unsur hasil kerja (deliverable), dengan bobot sub unsur

25%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1)penyajian analisis dan gambar-gambar kerja2 [sangat

baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]sesuaidengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai :

_____________2)penyajian spesifikasi teknis dan perhitungan teknis2

[sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai :

_____________3)penyajian laporan-laporan [sangat baik, baik, cukup baik,

kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akandicapai, diberi nilai : _____________

4)apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikannilai.

5) ketentuan kriteria penilaian :sangat baik = 100baik = 80cukup baik = 60kurang = 40sangat kurang = 20

6)Nilai Sub Unsur Hasil Kerja (deliverable) = Nilai rata-ratakomponen sub unsur x Bobot Sub Unsur.

d. Sub unsur gagasan baru yang diajukan oleh peserta untuk

meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalamKAK, dengan bobot sub unsur 25%, dan ketentuan penilaiansub unsur :1)[apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta sangat

baik, diberi nilai 100 (seratus);2)apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta baik,

2dipersyaratkan untuk konsultan konstruksi


8/33

48




diberi nilai 80 (delapan puluh);3)apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta cukup

baik, diberi nilai 60 (enam puluh);4)apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta kurang,

diberi nilai 40 (empat puluh);5)apabila gagasan baru yang diajukan oleh peserta sangat

kurang, diberi nilai 20 (dua puluh);]6) [sebutkan kriteria penilaian lain beserta nilainya apabila

ada]7)Apabila peserta tidak mengajukangagasan baru untuk

meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalamKAK, maka tidak diberikan nilai.

8)Nilai Sub Unsur Gagasan Baru Yang Diajukan OlehPeserta Untuk Meningkatkan Kualitas Keluaran YangDiinginkan dalam KAK = nilai yang didapatkan X bobotsub unsur .

e. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %

f. NILAINILAINILAINILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGIPENDEKATAN DAN METODOLOGIPENDEKATAN DAN METODOLOGIPENDEKATAN DAN METODOLOGI = Total NILAIseluruh sub unsur X bobot unsur Pendekatan danMetodologi.

3. Unsur Kualifikasi Tenaga Ahli : 55%a. Sub unsur tingkat pendidikan, dengan bobot sub unsur 40%,

dan ketentuan penilaian sub unsur :1)Tingkat pendidikan:

a) tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK,diberi nilai : 100 (seratus);

b) < tingkat pendidikan yang disyaratkan dalam KAK,diberi nilai : 0 (nol).

2)Nilai Sub Unsur Tingkat Pendidikan = Nilai yangdidapatkan X bobot sub unsur tingkat pendidikan.

b. Sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yangdisyaratkan dalam KAK, dengan bobot sub unsur 30%, danketentuan penilaian sub unsur :1)dukungan referensi :

a)apabila melampirkan referensi dan dapat dibuktikankebenarannya dengan menghubungi penerbitreferensi, maka pengalaman kerja diberi nilai 100(seratus);

b)apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak diberinilai 0 (nol);

c)apabila melampirkan referensi namun terbukti tidak

benar, maka penawaran digugurkan dan pesertadikenakan Daftar Hitam.2)perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitung

berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam IKP, :(i) lingkup pekerjaan :

a)sesuai, diberi nilai : 100b)menunjang/terkait, diberi nilai : 50c) lingkup pekerjaan yang :

i. sesuai adalah : __________[deskripsikan


9/33

49




dengan jelas].ii. menunjang/terkait adalah :

______[deskripsikan dengan jelas].(ii) posisi :

a)sesuai, diberi nilai : 100b)tidak sesuai, diberi nilai :0c)posisi yang :

i. sesuai adalah : __________[deskripsikandengan jelas].

ii. tidak sesuai adalah : _____[deskripsikandengan jelas].

(iii)perhitungan bulan kerja X nilai lingkup pekerjaan Xnilai posisi = jumlah bulan kerja profesional

(iv)nilai total seluruh jumlah bulan kerja profesionaldibagi angka 12 = jangka waktu pengalaman kerjaprofesional

(v) nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional :

a) memiliki ____ tahun pengalaman kerjaprofesional pada KAK, diberi nilai 100 (seratus);

b) memiliki < ____ tahun pengalaman kerjaprofesional pada KAK, diberi nilai 50 (limapuluh);

3)Nilai Sub Unsur Pengalaman Kerja Profesional = NilaiJangka Waktu Pengalaman Kerja Profesional X Bobot SubUnsur.

c. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi3, dengan bobot subunsur 25%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1)memiliki, diberi nilai : 100 (seratus).2)tidak memiliki, diberi nilai : 0 (nol).3)Nilai Sub Unsur Sertifikat Keahlian/Profesi = nilai yang

didapatkan X bobot sub unsur sertifikat keahlian/profesi.d. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %.e. Total NILAI seluruh sub unsur = NILAI 1 (SATU) ORANG

TENAGA AHLI.f. [apabila tenaga ahli yang dinilai lebih dari 1 (satu) maka

setiap tenaga ahli harus diberi bobot]Bobot tenaga ahli :1) Tenaga Ahli 1 (Team Leader), diberi bobot

=_____________2) Tenaga Ahli 2 (____________), diberi bobot

=_____________3) dan seterusnya

g.Nilai 1 (Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenaga ahli =

NILAI tenaga ahlih.Total NILAI seluruh tenaga ahli X bobot unsur KualifikasiTenaga Ahli = NILAINILAINILAINILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLIKUALIFIKASI TENAGA AHLIKUALIFIKASI TENAGA AHLIKUALIFIKASI TENAGA AHLI.

3Sertifikat keahlian/profesi dipersyaratkan untuk keahlian konsultan yang sudah memiliki

organisasi profesi.


10/33

50




4. Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN +NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN +NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN +NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN +NILAINILAINILAINILAI PENDEKATAN DAN METODOLOGIPENDEKATAN DAN METODOLOGIPENDEKATAN DAN METODOLOGIPENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAI+ NILAI+ NILAI+ NILAIKUALIFIKASI TENAGA AHLIKUALIFIKASI TENAGA AHLIKUALIFIKASI TENAGA AHLIKUALIFIKASI TENAGA AHLI

5. Ambang batas nilai teknis (passing grade) = 65

K.K.K.K. JadwalJadwalJadwalJadwalTahapanTahapanTahapanTahapanPemilihanPemilihanPemilihanPemilihan

L.L.L.L. PembukaanPembukaanPembukaanPembukaanPenawaranPenawaranPenawaranPenawaran



M.M.M.M. EvaluasiEvaluasiEvaluasiEvaluasiBiayaBiayaBiayaBiaya 1. [untuk Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya]Bobot Penawaran Teknis : ______________ %Bobot Penawaran Biaya : ______________ %

2. Jangka waktu pelaksanaan Evaluasi Biaya :_______________ s.d _______________[tuliskan tanggal bulan dan tahun]

N.N.N.N. Unit BiayaUnit BiayaUnit BiayaUnit BiayaPersonilPersonilPersonilPersonilBerdasarBerdasarBerdasarBerdasar----kan Satuankan Satuankan Satuankan SatuanWaktuWaktuWaktuWaktu

Unit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitung sebagaiberikut:

1 (satu) bulan : 22 (dua puluh dua)hari kerja1 (satu) hari kerja: 8 (delapan) jam kerja

O.O.O.O. SanggahanSanggahanSanggahanSanggahan,,,,SSSSanggahananggahananggahananggahanBBBBandingandingandingandingdandandandanPPPPengaduanengaduanengaduanengaduan

1. Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE.2. Tembusan sanggahan dapat disampaikan diluar aplikasi SPSE

(offline) ditujukan kepada :a. PPK KEGIATAN PENYUSUNAN RDTR Kawasan Perkotaanb. PA/KPA KEPALA BAPPEDA KAB. KULON PROGOc. IRDA KABUPATEN KULON PROGO

3. Sanggahan Banding (apabila ada) disampaikan di luaraplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada : BUPATI KULONPROGO

4. Tembusan sanggahan banding dapat disampaikan di luaraplikasi SPSE (offline) ditujukan kepada :

a. PPK KEGIATAN PENYUSUNAN RDTR KawasanPerkotaan

b. PA/KPA KEPALA BAPPEDA KAB. KULON PROGOc. IRDA KABUPATEN KULON PROGO


11/33

51




5. Pengaduan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline)ditujukan kepada:a. IRDA KABUPATEN KULON PROGO

P.P.P.P. JaminanJaminanJaminanJaminanSSSSanggahananggahananggahananggahanBBBBandingandingandinganding

1. Besarnya jaminan sanggahan banding Rp.1.296.220 (SatuJuta Dua Ratus Sembilan Puluh Semilan Ribu Enam RatusDua Puluh Rupiah)

2. Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Pokja 3 (3.6)ULP Kab. Kulon Progo.

3. Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan padaKas Daerah

Q.Q.Q.Q. JaminanJaminanJaminanJaminanUangUangUangUang

MukaMukaMukaMuka

1. Nilai Jaminan Uang Muka sebesar Rp ___________(____________)

2.Jaminan Uang Muka ditujukan kepada ____________ [diisinama PPK]

3.Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan pada__________[Kas Negara/Kas Daerah] (apabila ada)


12/33

52

Dokumen Pengadaan Standar



BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)1. LATAR

BELAKANG

: Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang maka penyelenggaraan penataan ruang

bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yangaman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan

terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan

lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam

penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan

dengan memperhatikan sumber daya manusia, dan

terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan

dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan

ruang. Hal utama dalam perencanaan tata ruang adalahberpijak pada sumber daya manusia agar dapat melakukan

aktivitasnya dengan berdasar pada potensi yang ada sehingga

kelestarian sumber daya alam tetap terjaga.

Di dalam penyelenggaraan penataaan ruang, Pemerintah,

Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

mempunyai kewenangan sesuai dengan tingkatannya.

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang dalam

pengaturan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan

penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan

strategis kabupaten/kota, pelaksanaan penataan ruang dan

kerja sama penataan ruang antar kabupaten/kota.

Sesuai dengan amanat Perda No. 1 Tahun 2012 tentang

RTRW Kabupaten Kulon Progo pasal 8 bahwa terdapat

beberapa kawasan perkotaan yang akan ditetapkan Rencana

Detail Tata Ruang (RDTR), salah satunya adalah Kawasan

Perkotaan Temon. Kawasan Perkotaan Temon termasuk

dalam wilayah Kecamatan Temon. Kedudukan Kawasan

Perkotaan Temon sebagai salah satu pusat pertumbuhan

perkotaan memiliki nilai strategis terkait dengan letak dan

posisinya yang dilewati jalan nasional yang menghubungkan

Yogyakarta Cilacap dan mempunyai aksesibilitas regional ke

wilayah Kabupaten Purworejo dan kabupaten-kabupaten di

wilayah selatan Propinsi Jawa Tengah. Selain itu posisi

Kecamatan Temon juga berada dalam Kawasan StrategisBidang Ekonomi, yang meliputi kawasan strategis koridor

yang menghubungkan Temon Wates Yogyakarta dan

Kawasan Agropolitan. Ditambah lagi dengan adanya rencana

pembangunan bandara internasional baru yang terletak di

Kecamatan Temon, menjadikan Kawasan Perkotaan Temon

memiliki fungsi dan peran yang sangat penting.


13/33

53




Dalam RTRW Kabupaten Kulon Progo (2012-2032)

kedudukan perkotaan Temon adalah sebagai Pusat Kegiatan

Lokal (PKL) dengan fungsi pelayanan sebagai kawasan

pertanian, pariwisata, industri, perkebunan, dan agropolitan.

PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk

melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Dengan kedudukan tersebut, menjadikan perkotaan Temon

sebagai pusat satuan wilayah pelayanan bagi sebagian

wilayah beberapa kecamatan antara lain Kecamatan Temon,

Kokap dan Girimulyo, dll. Dengan demikian prasarana dan

sarana yang terdapat di perkotaan Temon tidak hanya

diperuntukkan bagi masyarakat lokal perkotaan Temon,

namun juga antar wilayah kecamatan.

Perencanaan tata ruang perkotaan yang dimaksud adalah

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) yang dimaksudkanuntuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka

pelaksanaan program-program pembangunan. Rencana tata

ruang ini diharapkan dapat sebagai sarana regulasi bagi

pemberian advis planing, pengaturan bangunan setempat,

penyusunan rencana teknik ruang kawasan perkotaan atau

rencana tata bangunan dan lingkungan serta memberikan

acuan untuk pekerjaan yang akan datang yang menyangkut

peruntukan dan pemilikan lahan pada simpul-simpul

kegiatan maupun pada wilayah perkotaan keseluruhan dan

selanjutnya dapat diterima oleh masyarakat perkotaan secara

luas.

RDTR Kecamatan Temon dapat dipergunakan sebagai arahan

lokasi pembangunan yang akan dilaksanakan baik oleh

Pemerintah tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten maupun

masyarakat. Selain itu RDTRK juga dapat digunakan untuk

penyusunan Pengaturan Bangunan Setempat (PBS), Rencana

Teknik Ruang Kawasan (RTRK) perkotaan atau Rencana Tata

Bangunan dan Lingkungan (RTBL) serta pelaksanaan

program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh

pemerintah dan swasta. Dengan tersusunnya RDTRK Temon

pembangunan, kegiatan investasi masyarakat dan

peningkatan minat dunia usaha menjadi terarah, terencanadan terkendali. RDTRK dilengkapi dengan Peraturan Zonasi

(PZ) sebagai alat untuk mewujudnyatakan rencana yang

tertuang di dalamnya.

2. MAKSUD : a. Maksud


14/33

54




DANTUJUAN

Maksud Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang PerkotaanTemon adalah terlaksananya fungsi penyelengaraanpenataan ruang dengan tersedianya suatu rencana tataruang perkotaan Temon yang terpadu, dinamis dan

komprehensif, yang bersifat operasional, dapatmengakomodir dan mengikat bagi seluruh stakeholders(Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) juga untukmewujudkan keterpaduan pembangunan agar tetapterpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

b. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Detail Tata RuangPerkotaan Temon adalah :

1. Menyusun rencana pemanfaatan ruang KawasanPerkotaan secara terperinci yang disusun untuk

menyiapkan perwujudan ruang dalam rangkapelaksanaan program-program pembangunan perkotaan.

2. Menyusun rencana yang menetapkan blok-blokperuntukan pada kawasan fungsional perkotaan denganmemperhatikan keterkaitan antara kegiatan utamadengan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsionaltersebut.

3. Menyiapkan perwujudan ruang dalam rangkapelaksanaan program pembangunan perkotaan.

4. Menjaga konsistensi pembangunan dan keserasianperkembangan kawasan perkotaan dengan RTRWKabupaten Kulon Progo.

5. Menciptakan keterkaitan antar kegiatan yang selaras,serasi dan efisien.

6. Menjaga konsistensi perwujudan ruang kawasanperkotaan melalui pengendalian program-programpembangunan perkotaan.

7. Menciptakan pengaturan pemanfaatan ruang yangberdaya guna dan berhasil guna.

8. Menciptakan pola pemanfaatan ruang yang lebih terarahdan optimal tanpa mengorbankan kelestarian manfaatsumber daya alam dan lingkungan hidup.

9. Menyiapkan pedoman untuk jaminan kepastian hukumdalam pelaksanaan pembangunan, termasuk kepastianuntuk mendapatkan pelayanan, kondisi yang selaras danserasi dalam melakukan kegiatannya.

3. TARGET/

SASARAN

: Target/Sasaran dari penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

Perkotaan Temon adalah :

1. Tersusunnya arahan kebijakan, strategi dan rencana


15/33

55




pengembangan Kawasan Perkotaan untuk kurun

waktu 20 tahun ke depan, yang akan menjadi

pedoman operasional bagi pengembangan program-

program perkotaan.

2. Tersusunnya pedoman pemanfaatan ruang perkotaan

Temon bagi seluruh stakeholders, baik itu pemerintah,

swasta dan masyarakat.

3. Tersusunnya pedoman pengendalian pemanfaatan

ruang untuk Kawasan Perkotaan Temon bagi

pemerintah, swasta dan masyarakat.

4. Tersusunnya tujuan pengembangan kawasan

fungsional perkotaan Temon.

5. Tersusunnya rencana struktur dan pola pemanfaatan

ruang Kawasan Perkotaan Temon.6. Tersusunnya pedoman pelaksanaan pembangunan

kawasan fungsional perkotaan Temon.

7. Tersusunnya Draft Raperda dan Peraturan Zonasi

tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Temon.

4. NAMAORGANISASIPENGADAAN

KONSULTANSI

: a. SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo.

b. PA/KPA : Nama : Ir. AGUS LANGGENG BASUKI

Jabatan : Kepala Bappeda Kab. Kulon Progo

NIP : 19610801 198903 1 005

c. PPK : Nama : Ir. LANGGENG RAHARJO, MT

Jabatan : Kepala Bidang Praswil Tata Ruang

dan Lingkungan Hidup

NIP : 19661207 199303 1 008

d. PPTK : Nama : EKO SETYA

NUGROHO,S.HUT,MSc

Jabatan :Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan

Perhubungan

NIP : 19760513 200003 1 0025. SUMBER

DANA DANPERKIRAANBIAYA

: a. Sumber Dana :

APBD Tahun 2013


16/33

56




b. Total perkiraan biaya yang diperlukan :

Rp. 129.622.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam

Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah).

6. RUANGLINGKUP,LOKASIPEKERJAAN, FASILITASPENUNJANG

: Ruang lingkup wilayah perencanaan dikaji dalam 2 (dua) aspek,yaitu lingkup kawasan perencanaan dan lingkup substansial materi

perencanaan.

1. Lingkup Kawasan Perencanaan

Wilayah perencanaan RDTRK meliputi :

Wilayah amatan intensif : Kawasan Perkotaan TemonKecamatan Temon, khususnya Desa Temon Wetan,

Desa Temon Kulon, Desa Kalidengen dan DesaKaligintung .

Wilayah amatan ekstensif : Kabupaten Kulon Progo,

khususnya kawasan strategis bidang pertumbuhan

ekonomi (meliputi kawasan strategis strategis koridoryang menghubungkan Temon Wates Yogyakarta,

kawasan Agropolitan, dan kawasan rencana bandara)

dan kawasan industri sentolo. Untuk itu wilayahamatan mencakup Kecamatan Temon, Panjatan, Kokap

dan Wates.

Dengan demikian pembuatan zonasi tidak hanyaterbatas pada perkotaan Temon, akan tetapi pada

seluruh Kecamatan Temon.

2. Lingkup Materi/Substansi Perencanaan

Secara keseluruhan lingkup substansi keluaran pekerjaan ini

adalah : penentuan kawasan perencanaan, identifikasi potensi

dan masalah pembangunan, perumusan dan penetapan

Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Temon yang meliputi :

a. Penentuan kawasan perencanaan kota

Dalam menentukan kawasan perencanaan perkotaan

dilakukan berdasarkan tingkat urgensi/prioritas

penanganan kawasan tersebut di dalam konstelasi wilayah

kota.

Penentuan Batas Kawasan Perkotaan Temon :

Batas kawasan perkotaan Temon ditentukan berdasarkan

aspek-aspek atau kriteria-kriteria penentu kawasan

perkotaan. Kriteria-kriteria ini merupakan dasar yang

digunakan/ ditentukan berdasarkan ciri-ciri fisik suatu

kawasan perkotaan. Ciri fisik ini merupakan penciri

kawasan perkotaan yang mudah dikenali serta dapat


17/33

57




dilihat secara nyata di lapangan. Kriteria penentu bataskawasan perkotaan Temon tersebut adalah :

Kepadatan Permukiman

Kerapatan Jaringan Jalan Ketersediaan dan Kelengkapan Fasilitas Pelayanan

Kriteria lain sebagai pendukung kriteria fisik tersebut

adalah kriteria non-fisik. Meskipun sebenarnya kriteria

fisik sudah dapat menggambarkan aktivitas penduduk

perkotaan, kriteria non-fisik masih tetap diperlukan.

Kriteria non-fisik tersebut antara lain adalah aktivitas

ekonomi penduduk pada kawasan yang bersifat non-

pertanian. Aktivitas utama dari penduduk perkotaan

biasanya adalah perdagangan, jasa, industri maupun

perkantoran.

b. Identifikasi permasalahan pembangunan dan perwujudanruang kawasan

Analisis yang didasarkan atas tuntutan pelaksanaanpembangunan suatu kegiatan perkotaan yang

selanjutnya didukung keputusan strategis dari

pemerintah daerah setempat untuk

pengembangannya;

Terdapat suatu permasalahan dalam perwujudanruang kawasan seperti masalah rumah kumuh, urban

heritage dsb.

c. Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasanPerkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan

didasarkan atas hasil analisis kependudukan, sektor /kegiatan potensial, daya dukung lingkungan, kebutuhanprasarana dan sarana lingkungan, sasaran pembangunan

kawasan yang hendak dicapai, dan pertimbangan efisiensi

pelayanan.

Perkiraan kebutuhan tersebut ditinjau dari kebutuhan

aspek kependudukan, sosial, serta ketersediaan

prasarana, sarana, dan lahan

d. Perumusan Rencana Detail Tata Ruang KawasanPerkotaan

Perumusan ini berdasarkan pada perkiraan kebutuhan

pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan ruang yang

disusun berdasarkan kriteria sbb :1) Rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang sejalandengan penetapan dalam Rencana Tata Ruang yang

lebih tinggi (RTRW Nasional, RTRW Propinsi dan

RTRW Kabupaten).

2) Rumusan rencana sudah merupakan penyiapan ruangdalam rangka pelaksanaan program pembangunandalam jangka menengah dan panjang.

3) Rumusan rencana sudah dapat dipakai sebagai alat


18/33

58




pengendalian terhadap pemanfaatan ruang kota, yangsecara teknis sudah merupakan kebijakan yang lebih

kongkrit tentang pengembangan penduduk,pemanfaatan ruang blok peruntukan, struktur tingkat

pelayanan kegiatan kota, dan sistim jaringan fungsijalan.

e. Draft Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan ZonasiUntuk mengoperasionalisasikan Rencana Detail Tata

Ruang Perkotaan Temon, perlu adanya suatu penetapan

rencana tata ruang dalam bentuk Peraturan Daerah

tentang Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Temonsebagai penjabaran RTRW Kabupaten Kulon Progo.

3. Lingkup Temporal

Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Temon yang akandisusun direncanakan berlaku untuk jangka waktu 20 tahun

dan setiap 5 (lima) tahun dapat ditinjau kembali.

7. PRODUKYANGDIHASILKAN

1. Laporan Pendahuluan : 5 Eksemplar2. Laporan Antara (Data dan Analisa) : 5 Eksemplar3. Laporan Akhir (Rencana) : 5 Eksemplar4. Executive Summary : 5 Eksemplar5. Materi Teknis (dilengkapi buku data dan analisis,

buku rencana format A4) : 5 Eksemplar

6. Album Peta A3 (pelengkap DraftRaperda RDTR dan Peraturan Zonasi) : 5 Eksemplar

7. Album Peta A1 Skala 1:5000 (pelengkap materiteknis) : 3 Eksemplar

8. CD Laporan dan Peta Format digital (Arc GIS) : 5 buah9. Draft Raperda dan Peraturan Zonasi beserta

lampirannya (tabel indikasi program pemanfaatan

ruang prioritas) : 5 buah

8. WAKTUPELAKSANAAN YANGDIPERLUKAN

:Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan

Temon dilaksanakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari

kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Kerja

oleh Pengguna Jasa di Kabupaten Kulon Progo. Diperkirakan

dari tanggal 31 Mei s/d 29 Agustus 2013

Termasuk dalam kurun waktu tersebut adalah :

a. kegiatan pengumpulan data,b. pekerjaan survey lapangan,c. analisis,d. perencanaan dan


19/33

59




e. penyusunan laporan serta rapat panitia pengarah(steering committee) dengan pihak pemberi tugas dan

instansi terkait lainnya.

9. TENAGAAHLI

: Konsultan diwajibkan untuk mempersiapkan Tim Perencana

yang akan ditugaskan khusus untuk melaksanakan pekerjaan

ini, dari mulai survei sampai dengan penyusunan

perencanaan. Tim perencana minimal terdiri dari :

1. Seorang Team Leader yang merangkap AhliPerencanaan/Pengembangan Wilayah, kualifikasi

pendidikan S2 Perencanaan/Pengelolaan Sumber Daya

Alam/Pembangunan Wilayah dengan pengalaman kerja

minimal 5 tahun.

2. Tim Inti Perencanaan, kualifikasi pendidikan S1 denganpengalaman kerja minimal 5 tahun, yang meliputi

bidang keahlian :

1 orang ahli Arsitektur, pendidikan S1 TeknikArsitektur

1 orang ahli Pemetaan , pendidikan S1 TeknikGeodesi/Geografi

1 orang ahli Teknik Sipil, pendidikan S1 TeknikSipil

1 orang ahli Teknik Lingkungan,pendidikan S1Teknik Lingkungan

1 orang ahli Ekonomi Pembangunan,pendidikan

S1 Ekonomi Studi Pembangunan 1 orang ahli Sosial, pendidikan S1

Sosiologi/Antropologi

1 orang ahli Hukum, pendidikan S1 Hukum

Diskripsi Tugas dan Tanggungjawab Tenaga Ahli

1. Ahli Perencanaan Kota sebagai Team Leader.

a. Memberi pengarahan dan pengawasan terhadap

pelaksanaan pekerjaan.

b. Melakukan komunikasi tingkat pimpinan dengan

pemberi tugas.

c. Bertanggung jawab penuh terhadap pemberi

tugas / hasil pelaksanaan kegiatan, baik secara

teknis dan administrasi.

d. Menyusun organisasi pelaksanaan kegiatan danprogram kerja.

e. Melakukan koordinasi dengan Designing leader

serta melakukan komunikasi konsultatif dengan

pimpinan kegiatan dan pengguna jasa.


20/33

60




f. Bertanggung jawab atas kualitas, kontinyuitas,

jadwal waktu serta efisiensi pelaksanaan

kegiatan.

g. Melaksankan koordinasi kerja dalam divisi

pengembangan wilayah terhadap pelaksanaan

setiap tahapan pekerjaan, yaitu mulai dari

pengumpulan data, penyiapan kelengkapan

dokumen, evaluasi teknis, proses pengajuan

substansi muatan teknis raperda dan raperbup

tetang zonasi.

h. Merumuskan konsep perencanaan kawasan

sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi.

i. Membuat rencana pola-pola disain kawasan, serta

rencana perubahan-perubahan ruang kawasan.

j. Menyusun program-program yang harus

dilakukan untuk mewujudkan rencana dalamtahap implementasi.

k. Bertanggung jawab terhadap kajian dan rencana

spasial kawasan.

l. Melaksanakan kontrol terhadap RMK.

2. Ahli Arsitektur

a. Melakukan kajian terhadap kondisi tata bangunan

di kawasan.

b. Menyusun potensi dan permasalahan berkaitan

dengan aspek tata bangunan.

c. Menganalisa kerangka rencana arsitektural

kawasan terutama dalam disain arsitekturbangunan, sesuai dengan identitas karakter

kawasan.

d. Menyusun kajian kebutuhan keruangan banguan

di kawasan.

e. Merumuskan konsep perencanaan bangunan

pada tapak mikro.

f. Menyusun aspek insentif desinsentif dari aspek

fisik bangunan.

g. Menyusun rencana tapak, rencana ruang terbuka

hijau, pavement serta street furniture sebagai

bagian dari site development.

3. Ahli Pemetaan

a. Bertanggung jawab melakukan pengukuran site,

stick-out tapak dan kontur serta memberikan

analisis yang berkaitan dengan situasi lahan.

b. Menyajikan peta-peta thematic berkaitan dengan

kondisi fisik kawasan yang sangat terukur dengan


21/33

61




skala yang sesuai.

c. Melakukan pemetakan dan pengukuran terhadap

komponen-komponen yang terdapat pada

kawasan, misalnya sarana prasarana dan jaringan

utilitas.

d. Menyusun peta-peta rencana dalam lingkup

makro, mezzo dan mikro.

e. Memberikan masukan bagi tenaga ahli lain

berkaitan dengan karakteristik mapping di

kawasan perencanaan.

f. Melakukan evaluasi secara komprehensif baik

untuk kepentingan penyusunan muatan teknis

raperda dan raperbup tetang zonasi serta album

peta.

g. Melakukan koordinasi intensif dengan operator

GIS dalam penyiapan evaluasi muatan teknisraperda dan raperbup tetang zonasi serta album

peta.

h. Bertanggung jawab atas kualitas berbagai produk

peta, kesesuaian dengan ketentuan standar

pemetaan maupun kesesuaian kebutuhan peta

untuk kelengkapan produk.

4. Ahli Teknik Sipil

a. Melakukan analisa dan rencana dalam aspek-

aspek yang berhubungan dengan sarana dan

prasarana kawasan sehingga tercipta sistem yang

dapat menunjang kualitas kawasan ditinjau darisegi aksesibilitas dalam maupun antar kawasan.

b. Melakukan survey dan investigasi kondisi sistem

jaringan sarana dan prasarana kawasan yang ada

di kawasan perencanaan.

c. Melakukan kajian terhadap mitigasi bencana

alam dalam aspek konstruksi bangunan,

mengingat bahwa wilayah studi termasuk

wilayah rawan bencana longsor dan gempa bumi.

d. Melakukan perencanaan sistem jaringan

prasarana di kawasan perencanaan yang efektif

dan efisien untuk dapat mencapai hasil maksimal

dengan tetap menjaga kualitas ekosistem yangada dan mengantisipasi

perkembangan/perubahan di masa yang akan

datang.

e. Memberikan masukan kepada bidang urban

design, arsitektur, dan bidang-bidang terkait

lainnya tentang segala sesuatu yang menjadi


22/33

62




pendukung dan penghambat dalam perumusan

sistem prasarana dan sarana yang tepat.

f. Memberikan solusi kreatif terhadap penanganan

konstruksi bangunan di wilayah studi, khususnya

berkaitan dengan keberadaan wilayah studi

dalam konteks hidrologi.

g. Melakukan analisa terhadap kondisi dan kinerja

jaringan prasarana di kawasan perencanaan,

h. Bertanggung jawab terhadap kualitas dan

keandalan rancangan sistem utilitas kawasan.

i. Menyusun program pengendalian pengembangan

kawasan dari aspek struktur bangunan dan

sarana-prasarana.

5. Ahli Teknik Lingkungan

a. Membuat analisa kerja pemanfaatan ruang

kawasan berkaitan dengan aspek lingkungan dan

dampak yang bisa ditimbulkan.

b. Menetapkan strategi dan pendekatan

perencanaan program, berpedoman baku mutu

lingkungan.

c. Menyusun potensi dan permasalahan lingkungan

dari bangkitan kegiatan yang ada.

d. Memberikan masukan pada bidang keahlian lain

tentang analisa kondisi lingkungan.

e. Bertanggung jawab terhadap rekomendasi

penanganan lingkungan guna pengembangan

kawasan.f. Melakukan analisa daya dukung lingkungan.

g. Menyusun rencana penanganan dan antisipasi

terhadap dampak yang bisa ditimbulkan dari

bangkitan kegiatan yang ada dan akan

berkembang.

6. Ahli Ekonomi Pembangunan

a. Melakukan analisa kelayakan ekonomi untuk

pemanfaatan dan pengembangan kawasan.

b. Memperhitungkan kebutuhan di masa mendatang

sesuai dengan aspek demand and supplay,

terutama dari segi pembiayaan pembangunan.c. Memberikan solusi alternatif pengembangan

kegiatan berkaitan dengan kepentingan

pemerataan pembangunan kawasan dan

peningkatan kesejahteraan umum.

d. Bertanggung jawab terhadap konsep pembiayaan

pembangunan.

e. Mengembangkan metode insentif dan desinsentif


23/33

63




sebagai alat pengendali dalam proses

pembangunan.

7. Ahli Sosial

a. Melakukan kajian terhadap kondisi sosial budayamasyarakat di kawasan perencanaan.

b. Melakukan identifikasi permasalahan sosial

budaya.

c. Memperhitungkan pengaruh pengembangan

kegiatan terhadap perilaku budaya masyarakat

dan sebaliknya.

d. Memberikan solusi alternatif pengembangan

kegiatan berkaitan dengan kepentingan sosial

budaya.

e. Bertanggung jawab terhadap konsep

penembangan sosial budaya.

8. Alli Hukum

a. Melakukan analisa pengembangan regulasi

pembangunan dan pengendalian pembangunan di

kawasan.

b. Mengkaji sistem peraturan yang dapat

mendukung atau menghambat pengembangan

kawasan.

c. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan peraturan atau

regulasi yang berlaku dalam kaitannya dengan

pengembangan kawasan.

d. Melakukan resume terhadap peraturan-

perundangan yang berkaitan dengan penyusunanraperda dan raperbup tetang zonasi.

e. Menyusun draf/rancangan raperda dan raperbup

tetang zonasi.

f. Mengkaji keterpaduan antar produk peraturan

kebijakan penataan ruang baik lintas sektoral,

wilayah dan lintas horizontal/ hirarkis sehingga

dapat dicapai aspek sinerginya.

g. Menyiapkan draft produk hukum sebagai hasil

dari produk ini, untuk kemudian dilakukan

pembahasan.

h. Bertanggung jawab penuh terhadap hasil kajianlegal.

3. Tenaga Pembantu, dengan jumlah dan kualifikasi yangdisesuaikan dengan kebutuhan, meliputi :

Administrasi Kantor 1 orang

Operator Komputer 2 orang

Surveyor 2 orang


24/33

64




Sopir 2 orang

10 PENDEKAT

AN DANMETODOLOGI

: Penyusunan RDTR Perkotaan Temon dilakukan dengan

penelitian data primer maupun sekunder meliputi datanumerik, tekstual dan spasial.Tahapan-tahapan pekerjaan

dalam melaksanakan kegiatan studi ini, adalah :

1. Pemahaman terhadap KAK, penyusunan jadualkegiatan, serta persiapan dan studi literatur

a. Mengumpulkan informasi dan produk/buku

pengaturan, konsultasi, hasil penyusunan database

yang sudah ada sebagai referensi/contoh.

b. Persiapan, meliputi penyusunan rencana kerja,

mobilisasi tenaga dan peralatan, studi pustaka dsb.

c. Penelitian pendahuluan, meliputi penentuan lokasipengamatan, jumlah responden, berbagai data

sekunder, peta dan kondisi lokasi di lapangan.

2. Review studi/ evaluasi Rencana Tata Ruang yang sudahada

Pengkajian ulang tentang kebijakan, strategi dan

rencana pengembangan kawasan perkotaan.

3. Penelitian pokok, meliputi pengumpulan data primerdan sekunder dan analisisnya.

a. Persiapan survey (penyusunan check list,penyusunan jadual, penetapan petugas survey dari

Konsultan di koordinasikan dengan Tim Pelaksana

Bantuan Teknis Tingkat Desa dan Kecamatan serta

Tim Teknis Kabupaten.

b. Dalam rangka pelaksanaan pelibatan masyarakat,dilakukan penjaringan data aspirasi masyarakat

dengan menggunakan metode focus group

discussion (FGD).

c. Pelaksanaan survey (lapangan dan instansional),dikofirmasikan secara intensif dengan pemberi

tugas dan aparat dari instansi/dinas terkait.

4. Penyusunan data base.

a. Proses penyusunan hasil survey ke dalam formatdigital dan non digital.

b. Format data base berupa tabel, uraian singkat danpeta tematik dengan formatArc GIS.

5. Pembuatan produk rencana

Materi yang termuat dalam produk RDTR Perkotaan


25/33

65




Temon yang berupa rencana desain akhir sekurang-

kurangnya memuat isi sebagai berikut:

a. Kebijakan pengembangan penduduk dalam hal

distribusi dan penentuan kepadatan untuk tiap-tiapblok peruntukan;

b. Pemanfaatan ruang ditinjau dari segi besarannyauntuk setiap blok peruntukan yang materinya

sekurang-kurangnya akan mengatur pusat

perbelanjaan/ pasar/ pertokoan, industri menurut

jenisnya, pendidikan mulai dari TK s.d. sekolah

menengah, puskesmas dan rumah sakit, rumah

ibadat, taman rekreasi dan olah raga, perkantoran

dan perumahan, penginapan/hotel/wisma, stasiun,

terminal, pertanian, pemakaman dan kawasan

khusus lainnya;c. Pembagian pola ruang menjadi kawasan budidaya

(pertanian, perkebunan, perikanan dll)dan kawasan

lindung (sempadan sungai, sempadan pantai, mata

air, rawan bencana, dll)

d. Struktur tingkat pelayanan kegiatan kota dalam halhubungan tata jenjang kapasitas dan intensitas

antara fungsi-fungsi pelayanan tiap-tiap lingkungan

yang materinya sekurang-kurangnya akan

mengatur perdagangan, pendidikan, kesehatan,

olah raga dan rekreasi;

e. Sistim jaringan fungsi jalan dalam hal penentuanlokasi dan besaran fungsi jaringan pergerakan,

fungsi jalan arteri sekunder, fungsi jalan kolektor

sekunder, fungsi jalan lokal sekunder termasuk

jaringan jalan kereta api;

f. Sistim jaringan utilitas dalam hal penentuan lokasidan besaran jaringan sekunder dan tersiser pada

air bersih, telepon, listrik, gas, pengelolaan sampah,

air limbah dan air hujan;

g. Kepadatan bangunan lingkungan dalam hal

perbandingan antara keseluruhan luas lahan yangtertutup dengan luas bangunan pada setiap blok

peruntukan yang materinya sekurang-kurangnya

akan mengatur : koefisien dasar bangunan sangat

tinggi (di atas 75%), tinggi (50% - 75%), menengah

(20% - 50%), rendah (5% - 20%) dan sangat

rendah (kurang dari 5%);


26/33

66




h. Penentuan tinggi bangunan, maksimum danminimum pada setiap blok peruntukan yang

materinya sekurang-kurangnya akan mengatur

jumlah maksimum lantai bangunan.

i. Penetapan garis sempadan atau garis pengawasanjalan bagi lahan yang boleh atau tidak boleh ada

bangunan di atasnya pada setiap blok peruntukan

yang materinya sekurang-kurangnya akan

mengatur : jarak antara as jalan dengan pagar

halaman / rumah baik pada sisi muka, samping dan

belakang;

j. Penetapan luas petak bangunan yang terdapat padasetiap blok peruntukan, dimana materinya

sekurang-kurangnya akan mengatur klasifikasi luas

perpetakan sebagai berikut :1. Klasifikasi I, di atas 2.500 meter persegi2. Klasifikasi II, antara 1000 - 2.500 meter

persegi

3. Klasifikasi III, antara 600 - 1000 meter persegi4. Klasifikasi IV, antara 250 - 600 meter persegi5. Klasifikasi V, antara 100 - 250 meter persegi6. Klasifikasi VI, antara 50 - 100 meter persegi7. Klasifikasi VII, di bawah 50 meter persegi8. Klasifikasi VIII, untuk rumah susun

k. Indikasi pelayanan dalam hal fasilitas langsung kota

yang terdiri dari pelayanan perbelanjaan,kesehatan, pendidikan, rekreasi dan olah raga pada

setiap blok peruntukan.

l. Tahapan pelaksanaan pembangunan dalam halpengendalian peruntukan, pelaksanaan program /

kegiatan dari sarana dan prasarana kota dalam

kurun waktu 20 tahun yang dibagi dalam tahunan.

m. Pengelolaan/ penanganan lingkungan dalam halpeningkatan perbaikan, pembaharuan, pemugaran,

peremajaan, perlindungan lingkungan dan

manajemen pertanahan serta pengoperasian aparat

pelaksana dan pengendali pada tingkat pemerintah

wilayah kecamatan.

11 SPESIFIKASI

TEKNIS

: Spesifikasi yang diperlukan, meliputi:

a. Kajian kebijakan dan strategi pengembangan perlu

mengacu pada studi-studi/ rencana, kebijakan dan

peraturan-peraturan pembangunan yang sudah ada, baik


27/33

67




di tingkat pusat maupun di tingkat daerah,antara lain :1. UU nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria.

2. UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup.3. UU nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

4. UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

5. UU nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

6. UU nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan

Bencana.

7. UU nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

8. Peraturan Pemerintah no 16 Tahun 2004 tentang

Panatagunaan Tanah.9. Peraturan Pemerintah no 24 Tahun 2009 tentang

Kawasan Industri.

10.Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang KawasanLindung.

11.Permen PU nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman

Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi

Kabupaten/Kota.

b. Pelaksanaan Penyusunan RDTR Perkotaan Temon akan

dilaksanakan dengan sistem organisasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana yang

terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

Tim Pelaksana akan bertindak sebagai pusat

koordinasi di dalam proses pengambilan keputusandalam memberikan masukan serta membantu

pelaksanaan, khususnya saran informasi dan

dukungan lain yang diperlukan dalam pelaksanaan

pekerjaan. Proses pembahasan akan dilaksanakan oleh

Tim Pelaksana dengan melibatkan berbagai pihak, baik

pemerintah, swasta dan masyarakat umum untuk

memperoleh masukan-masukan yang diperlukan

dalam penyusunan RDTR.

2. Dalam proses penyusunan RDTR Perkotaan Temon

dilaksanakan dengan memberikan peluang kepada

masyarakat dan LSM untuk berperan baik dalam

bentuk pemberian masukan-masukan, informasi-informasi, saran-saran dan dalam proses pembahasan.

Di lain pihak masyarakat berkewajiban mentaati

rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan

demikian, produk RDTRK mampu mengakomodir dan

merupakan hasil kesepakatan seluruh pelaku

pembangunan (pemerintah, swasta dan masyarakat),


28/33

68




sehingga hasil perencanaan tata ruang dapat

menyerasikan peraturan penataan ruang dengan

peraturan lain yang terkait, harmonisasi

pembangunan antara pemerintah,swasta dan

masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat

dalam mengendalikan pemanfaatan ruang dan

mewujudkan sistem kelembagaan penataan ruang

yang akan meningkatkan koordinasi antar pihak.

3. Pendekatan ini merupakan dasar bagi pendekatan

'community driven planning` yang menjadikan

masyarakat sebagai penentu dan pemerintah sebagai

fasilitatornya. Sejalan dengan-proses penataan ruang

yang partisipatif, maka keterlibatan masyarakat ada

pada setiap proses tersebut dan selalu tanggap dan

mengikuti setiap dinamika dan perkembangan di

dalam masyarakat.4. Seluruh keluaran pekerjaan studi dalam bentuk draft

harus dikonsultasikan dan didiskusikan dengan tim

teknis dan unsur lain yang terkait. Kesepakatan hasil

konsultasi dan diskusi menjadi bahan perbaikan

keluaran dimaksud dan bersifat mengikat bagi

tahapan pekerjaan berikutnya.

12 LAPORAN

KEMAJUAN

PEKERJAAN

: a. Laporan Pendahuluan (Inception Report)

oran ini berisi tentang :

1. Pemahaman/tanggapan terhadap KAK yangdiartikulasikan sebagai persepsi terhadap KAK;

2. Penjabaran KAK ke dalam item-item jenis dan

urutan kegiatan (menampilkan rencana dan jadual

kegiatan);

3. Latar belakang permasalahan (pentingnya

pekerjaan);

4. Struktur organisasi tata kerja dan personil yang

bertanggung jawab/Job Description;

5. Bahan dan rencana kegiatan survey (instansional

dan lapangan);

6. Pendekatan teoritis terhadap kondisi yang ada;

7. Deskripsi awal profil wilayah perencanaan8. Metode pengumpulan data, metode analisis dan

metode pembakuan mekanisme perencanaan;

9. Rencana proses penyusunan produk laporan dibuat

dengan pola bagan alir atauflow chart;

10. Rancangan pelaporan (garis besar per laporan) dan

tahapan kerja keseluruhan.


29/33

69




Laporan Pendahuluan ini diserahkan dalam bentuk draft

sebanyak 25(dua puluh lima)eksemplar untukpembahasan dengan tim teknis. Setelah dibahas dandisetujui tim teknis, maka Laporan Pendahuluandiserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat 25(dua puluh lima) hari kalender setelah dikeluarkannyaSPMK. Cara penyajian laporan ini akan diperkuat denganbeberapa diagram untuk metode pendekatannya dangambar-gambar peta untuk deskripsi awal wilayahperencanaan.

b. Laporan Antara (Interim Report)

Laporan Antara berisi tentang:

1. Hasil survey terdiri atas:a. Metode survei dan pengumpulan data;

b. Data eksisting (data dasar, produk peraturan dan

hal-hal lain yang dipandang perlu);

c. Laporan pelaksanaan FGD dan hasilnya;

d. Peta-peta dasar dan peta-peta pendukungnya.

2. Hasil analisis .

a. Metode analisis yang digunakan;

b. Hasil analisis;

c. Sintesis (Gabungan) hasil analisis.

Laporan Antara (Interim report) berisi hasil pengamatan

lapangan dan pengumpulan data di lapangan terhadapwilayah studi disertai dengan analisis perencanaan tata

ruang serta rancangan konsep strategi dan rencana

pengembangan.

Laporan Antara ini diserahkan dalam bentuk draft

sebanyak 25 (dua puluh lima) eksemplar untuk

pembahasan dengan tim teknis. Setelah dibahas dan

disetujui tim teknis, maka Laporan Antara diserahkan

sebanyak 5 (lima) eksemplar paling lambat 55 (lima puluh

lima) hari kalender sejak dikeluarkannya SPMK.

c. Laporan Akhir (Final Report)

Laporan akhir berisi rencana akhir yang memuat rencana

Kota yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan Akhir berisi tentang :

1. Data eksisting prasarana-sarana.

2. Penilaian kondisi prasarana-sarana serta


30/33

70




permasalahan yang berkaitan dengan kinerjanya dan

permasalahan-permasalahan yang mungkin akan

timbul di masa mendatang.

3. Dalam laporan akhir ini mempertimbangkan hasil

pelaksanaan Konsultasi Publik.

Laporan Akhir, Draf Raperda dan Peraturan tentang Zonasi

ini diserahkan dalam bentuk draf untuk pembahasan

sebanyak 25 (lima belas) eksemplar dan setelah dibahas

dan disetujui, Laporan Akhir diserahkan sebanyak 5 (lima)

termasuk CD laporan sebanyak 5 (lima) buah paling

lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak

dikeluarkannya SPMK.

Semua bentuk produk Laporan Pendahuluan, Laporan

Antara dan Laporan Akhir dibuat dalam kertas HVS 80

gram ukuran kuarto 1 spasi, dijilid dengan sampulkualitas baik.

d. Album Peta Ukuran A3

Pihak Penyedia Jasa juga harus menyerahkan Album Peta

ukuran A3 yang memuat peta-peta sesuai dengan rencana

kota sebanyak 5 (lima) set, dilengkapi dengan CDnya

dengan format GIS/Arc View sebanyak 5 (lima) buah. Skala

peta menyesuaikan ukuran kertas A3. Album peta A3

diserahkan sebanyak 5 (lima) eksemplar termasuk CD

laporan sebanyak 5 (lima) buah paling lambat 90

(sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkannyaSPMK

e. Album Peta Ukuran A1

Pihak Penyedia Jasa juga harus menyerahkan Album Peta

ukuran A1 skala 1 : 5.000 yang memuat peta-peta sesuai

dengan rencana kota sebanyak 3 (tiga) eksp, dan

dilengkapi dengan CDnya dengan format Arc GIS sebanyak

5 (lima) buah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari

kalender sejak dikeluarkannya SPMK. Album peta

minimum terdiri atas:

peta wilayah perencanaan, yang berisi informasi rupabumi, dan batas administrasi BWP dan sub BWP (bila

ada);

peta penggunaan lahan saat ini;

peta rencana pola ruang BWP, yang meliputi rencanaalokasi zona dan subzone sesuai klasifikasi yang telah

ditentukan;

peta rencana jaringan prasarana BWP, yang meliputi


31/33

71




rencana pengembangan jaringan pergerakan, jaringan

energi/kelistrikan, jaringan telekomunikasi,jaringan

air minum, jaringan drainase, jaringan air limbah,

prasarana lainnya;dan

peta penetapan Sub BWP yang diprioritaskanpenanganannya

f. Executive Summary

Berisi ringkasan dari rencana detail tata ruang, dicetak

sebanyak 5 eksemplar, dan diserahkan paling lambat 90

(Sembilan puluh) hari kalender sejak dikeluarkan SPMK

g. Materi Teknis

Dilengkapi buku data dan analisis, dan buku rencanaformat A4. Dicetak sebanyak 5 exsemplar, dan diserahkan

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak

dikeluarkan SPMK

h. Draft Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) danPeraturan tentang Zonasi tentang RDTR Perkotaan

Temon sebanyak 5 (lima) eksemplar, dan diserahkan

paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak

dikeluarkan SPMK.

i. Jadwal Penyerahan LaporanSesuai dengan uraian diatas maka kepada penyedia jasa

diharapkan dapat menyerahkan laporan sesuai jadwal

pada tabel 1 berikut :


32/33

72




Tabel 1. Jadwal Penyerahan Laporan

No Jenis Laporan JumlahBulan

5 6 7 8

1 LaporanPendahuluan

5 eksp

2 Laporan Antara 5 eksp

3 Laporan Akhir 5 eksp

4Eksekutif

Summary5 eksp

5 Album Peta A3 5 eksp

6 Album Peta A1 3 eksp

7 Materi Teknis 5 eksp

8

CD Laporan dan

Peta Format arc

view

5 buah

9

Draft Rancangan

Perda dan

Peraturan Zonasi

5 eksp


33/33

73

Hal-Hal Lain

23.23.23.23. Produksi dalamProduksi dalamProduksi dalamProduksi dalamNegeriNegeriNegeriNegeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkanKAK ini harus dilakukan di dalam wilayah

Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkanlain dalam angka 4 KAK dengan pertimbanganketerbatasan kompetensi dalam negeri.

24.24.24.24. PersyaratanPersyaratanPersyaratanPersyaratanKerjasamaKerjasamaKerjasamaKerjasama

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansilain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasakonsultansi ini maka persyaratan berikut harusdipatuhi:

25.25.25.25. PedomanPedomanPedomanPedomanPengumpulan DataPengumpulan DataPengumpulan DataPengumpulan DataLapanganLapanganLapanganLapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhipersyaratan berikut:

26.26.26.26. Alih PengetahuanAlih PengetahuanAlih PengetahuanAlih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansiberkewajiban untuk menyelenggarakanpertemuan dan pembahasan dalam rangka alihpengetahuan kepada personil satuan kerjaPejabat Pembuat Komitmen berikut:

kak kabupaten temon

Documents