ud temon raya - tuv...daftar gambar no. gambar judul gambar hal 4.1 kartu ganis ud temon raya 36 4.2...

BUKU I LAPORAN HASIL AUDIT SERTIFIKASI

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Pemegang IUIPHHK

UD TEMON RAYA

Alamat : Lingk. Krajan Kidul, Ds. Temon, Kec. Arjosari,

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur

Lembaga Sertifikasi

PT TUV Rheinland Indonesia Desember 2019

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

LVLK-005-IDN

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


2

KATA PENGANTAR

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak.

Kementerian Kehutanan melalui Direktorat Jenderal PHPL telah menerbitkan Peraturan Direktur

Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) menyatakan bahwa perusahaan yang telah memiliki S-LK, akan dilakukan penilikan

sekurang-kurangnya setiap 12 (dua belas) bulan.

Audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu dilakukan pada tanggal 20 – 21 November 2018 dan Audit

Penilikan Sisten Verifikasi Legalitas Kayu dilakukan pada tanggal 22 – 23 Oktober 2019 oleh Auditor

LV-LK PT TUV Rheinland Indonesia beranggotakan 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang Lead

Auditor dan 1 (satu) orang Auditor. Dalam melakukan verifikasi, Tim Auditor bersifat independen dan

tidak mempunyai konflik kepentingan dengan perusahaan yang diverifikasi serta tidak dipengaruhi

oleh pihak manapun, sehingga penilaian akan objektif dan dapat dipercaya dengan mengikuti sistem

verifikasi yang digunakan. Laporan Verifikasi Legalitas Kayu UD Temon Raya ini menjabarkan hasil

verifikasi dan rekomendasi yang harus dilakukan oleh pemegang izin untuk memenuhi standar

legalitas kayu sesuai yang dipersyaratkan oleh Pemerintah. Keputusan hasil verifikasi Tim Auditor

yang tertuang dalam laporan verifikasi ini telah mempertimbangkan/ mempergunakan dokumen-

dokumen tambahan yang disampaikan oleh pemegang izin berkaitan dengan verifier-verifier yang

berkategorikan ”Tidak Memenuhi” pada periode waktu yang telah ditentukan seperti yang tercantum

dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29

April 2016. Laporan verifikasi ini disampaikan kepada Pengambilan Keputusan Lembaga Verifikasi

Legalitas Kayu (LV-LK), yang selanjutnya disampaikan kepada pemegang izin.

Jakarta, Desember 2019

Tim Auditor

PT TUV Rheinland Indonesia

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


3

DAFTAR ISI

Bab Daftar Isi Hal

Kata Pengantar 2

Daftar Isi 3

Daftar Tabel 4

Daftar Gambar 5

I. PENDAHULUAN 6

1.1 Latar Belakang 6

1.2 Maksud, Tujuan, Standar dan Sasaran Verifikasi 7

II. IDENTITAS PEMEGANG IZIN DAN LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

8

2.1 Identitas Pemegang Izin/Hak Pengelolaan 8

2.2 Identitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu 9

III. METODOLOGI VERIFIKASI 11

3.1 Metode Verifikasi 11

3.2 Kriteria dan Indikator 14

3.3 Tahapan Kegiatan Verifikasi 14

IV. HASIL VERIFIKASI PENILIKAN DAN ANALISIS 21

4.1 Verifier Yang Tidak Diterapkan 21

4.2 Verifier Yang Diterapkan 25

V. KESIMPULAN 54

5.1 Kesimpulan 54

5.2 Rekomendasi 56

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


4

DAFTAR TABEL

No. Tabel

Judul Tabel Hal

3.1 Metode Pengambilan Sampel Lokasi Multi-site 17

4.1 RPBBI dan Realisasi pemenuhan Bahan Baku Kayu Tahun 2018 dan Tahun berjalan 2019

32

4.2 Rekapitulasi Penerimaan Kayu Bulat Sengon UD Temon Raya Periode Oktober 2018 – September 2019.

33

4.3 Daftar Suplier Kayu Bulat Sengon UD Temon Raya Periode Oktober 2018 – September 2019.

34

4.4 Proses Produksi dan Formulir/Tally Sheet yang Digunakan Di UD Temon Produksi Veneer.

40

4.5 Data Produksi veneer dari kayu rakyat Periode periode Oktober 2018 – September 2019

41

4.6 Perbandingan Kapasitas Izin dan Realisasi Produksi UD Temon Raya Selama Oktober 2018 – September 2019

42

4.7 Laporan Mutasi Kayu Bulat Periode Oktober 2018 – September 2019 43

4.8 Laporan Mutasi Produk Veneer Periode Oktober 2018 – September 2019

44

4.9 Laporan Penjualan Veneer Periode Agustus - Oktober 2018 45

4.11 Data APD UD Temon Raya 48

4.12 Rekapitulasi Kejadian kecelakaan Kerja 50

5.1 Hasil Pemenuhan Atas Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier SVLK UD Temon Raya

54

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


5

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar

Judul Gambar Hal

4.1 Kartu Ganis UD Temon Raya 36

4.2 Flowchart Produksi UD Temon Raya 40

4.3 Posisi APAR di UD Temon Raya 48

4.4 Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul yang dipasang di UD Temon Raya 48

4.5 Kotak P3K UD Temon Raya 49

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


6

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perdagangan produk kayu di pasar International telah mengalami perubahan paradigma menjadi

perdagangan produk kayu yang ramah lingkungan dan perdagangan produk kayu yang bertanggung

jawab (Responsible Wood Product Purchasing). Sejak meningkatnya issue illegal logging dan issue

sertifikasi hutan di pasar international, maka mau tidak mau negara-negara yang menjadi produser

produk kayu termasuk Indonesia disibukan dengan issue ini. Beberapa negara seperti Negara Eropa

dan US memberlakukan bahwa produk kayu yang masuk ke negara mereka haruslah dari hutan yang

dikelola secara baik (sustainable) atau paling tidak telah diverifikasi legalitasnya.

Dengan kondisi kehutanan di Indonesia saat ini masih dirasakan oleh beberapa pengusaha di bidang

pengelolaan hutan cukup sulit untuk menerapkan praktek pengelolaan hutan yang lestari seperti

ditetapkan dalam standard yang ada, karena beberapa alasan seperti kondisi di lapangan yang tidak

mendukung dan kebijakan pemerintah yang belum kondusif serta belum adanya intensif yang

memadai baik dari pasar maupun dari pemerintah, sementara tuntutan dan tekanan pasar

international cukup tinggi.

Dari hambatan di atas, pilihan yang ada saat ini adalah dengan membuktikan kepada pembeli produk

kayu (importir) bahwa produk kayu yang dijual (ekspor) setidaknya telah diverifikasi legalitasnya oleh

lembaga independen yang kredibel. Membuktikan atau memverifikasi legalitas produk kayu itu sendiri

harus dibuktikan dengan suatu verifikasi yang kredible dengan mengacu kepada suatu kriteria atau

standar yang ada atau standar yang disepakati bersama dan diakui oleh pasar international.

Dalam rangka hal tersebut, untuk melaksanakan tata kelola kehutanan, penegakan hukum dan

promosi perdagangan kayu legal maka dikembangkan sistem penjaminan legalitas kayu (Timber

legality Assurance System) yang disebut Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan melibatkan

para pihak baik menyusun standar verifikasi legalitas kayu maupun kelembagaannya dengan prinsip

governance, credibility, dan representativeness. Berdasarkan proses para pihak tersebut, pemerintah

Indonesia telah membangun Sistem Verifikasi legalitas Kayu dengan keluarnya Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.30/Menlhk/Setjen?PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret

2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada

Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) beserta

dengan lampirannya.

Dengan Peraturan ini Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IUPHHK dilakukan oleh Lembaga

Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) yang telah diakreditasi oleh KAN (Komite Akreditasi Nasional) sesuai

ISO/IEC Guide 17065:2012.

PT TUV Rheinland Indonesia telah diakreditasi oleh KAN sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

(LV-LK), dan telah mempunyai kualifikasi untuk melakukan verifikasi legalitas kayu dengan standard

tersebut di atas.

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


7

Dasar dilakukannya kegiatan verifikasi legalitas kayu terhadap UD Temon Raya di Pacitan Provinsi

Jawa Timur oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT TUV Rheinland Indonesia adalah

berdasarkan:

1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 2.6 tentang

Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada pemegang IUIPHHK kapasitas < 6.000 m3/tahun dan IUI

dengan nilai investasi < Rp 500 juta.

2. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara UD Temon Raya dengan LVLK PT TUV Rheinland

Indonesia.

1.2. Maksud, Tujuan, Standar dan Sasaran Audit

1.2.1. Maksud Verifikasi

Maksud dari kegiatan audit ini secara umum adalah untuk melaksanakan kegiatan Audit Sertifikasi

VLK Industri dan pemenuhan verifier yang tercantum dalam Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada

pemegang IUI UD Temon Raya di Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur sesuai dengan standar

dan pedoman VLK yang berlaku di Indonesia.

1.2.2. Tujuan Verifikasi

Sedangkan tujuan dari kegiatan audit Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu di industri UD Temon Raya

adalah untuk :

1. Melakukan kegiatan pengumpulan data dan penilaian eksternal terhadap kelengkapan dokumen-

dokumen perusahaan sebelum dilakukan penilaian dan verifikasi di lapangan.

2. Melakukan audit kepada organisasi / perusahaan dengan skema standar yang telah ditetapkan

1.2.3. Standar Verifikasi

Kegiatan Sertifikasi/Penilikan i SVLK ini mencakup persyaratan-persyaratan atau kriteria, indikator

dan verifier seperti yang tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6

tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI dan lampiran lainnya

yang relevan.

1.2.4. Sasaran Verifikasi

Sasaran kegiatan audit Setrifikasi ini dilakukan pada pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil

Hutan (IUIPHHK) Kayu UD Temon Raya yang berlokasi di Lingk. Krajan Kidul, Ds. Temon, Kec.

Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sebagai pemegang IUIPHHK Nomor P2T/19/14.02/01/V/2017

tertanggal 15 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur dengan kapasitas produksi untuk

veneer sebesar 5.500 m3/tahun dan kayu lapis sebesar 450 m3/tahun.

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


8

II. IDENTITAS PEMEGANG IZIN DAN LEMBAGA VLK

2.1. Identitas Pemegang Izin

1 Organisasi / Auditee : UD Temon Raya

2 Lokasi : Kantor Pusat :

Lingk. Krajan Kidul, Ds. Temon, Kec. Arjosari,

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

Pabrik :

Lingk. Krajan Kidul, Ds. Temon, Kec. Arjosari,

Kabupaten Pacitan, Jawa Timur.

3 Kategori Industri : Panel Kayu

4 Izin Usaha Industri : IUIPHHK Nomor P2T/19/14.02/01/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur dengan kapasitas produksi untuk veneer sebesar 5.500 m3/tahun dan kayu lapis sebesar 450 m3/tahun.

5 Akta pendirian perusahaan : Akta Pendirian Perusahaan :

No. 183 tanggal 25 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Notaris Yanti Komalawati, SH. yang berkedudukan di Pacitan.

6 Jenis produk : Veneer, Plywood/Kayu Lapis

7 Jenis kayu yang digunakan : Sengon (Paraserianthes falcataria)

8 Kapasitas izin produksi /Terpasang : - Veneer : 5.500 m3/tahun

- Kayu Lapis : 450 m3/tahun

9 Pemegang Saham : Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si.

10 Komisaris: -

11 Pengurus Perusahaan : Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si.

12 Wakil managemen untuk SVLK :

13 Realisasi Produksi : - Veneer : 5.500 m3/tahun

- Kayu Lapis : 450 m3/tahun

14 Jumlah Karyawan : 9 orang

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


9

2.2. Identitas Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

1 Nama LV-LK : PT TÜV Rheinland Indonesia

2 Alamat : Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2, Jakarta

Telp. 021-579 44 579

Fax. 021-579 44 575

E-mail: [email protected]

3 Akte Pendirian dan Perubahan Terakhir

: Akta Pendirian :

No. 3 tanggal 11 September 1996 oleh Notaris Siti Mariam Muchtar Widodo SH, yang disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 30 Oktober 1998 nomor 02-23576 HT.01.01.Th.98.

Akta Perubahan Terakhir :

Akta No. 04 tanggal 10 Agustus 2016 Notaris Anesta Chrisanti, S.H.,M.Kn.

Pengesahan Menteri Menkumham RI Nomor AHU-AH.01.03-0071862 Tanggal 15 Agustus 2016

4 Pengurus LV-LK : Komisaris Utama:

Ralf Scheller

Komisaris:

Andreas Hoefer

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA

Muhammad Bascharul Asana

Direktur Utama:

I Nyoman Susila

Direktur:

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

General Manager Sustainability Assurance:

Dian S. Soeminta, S.Hut

Kepala LVLK dan PHPL:

Ir. Abdul Qohar

5 Tim Auditor VLK : 1. Sapto Hariyono (Lead Auditor)

2. Sari Wahyuni (Auditor)

6 Pengambil Keputusan : Heni Handayani, S.Hut

mailto:[email protected]

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


10

Profil Tim Auditor Verifikasi Legalitas Kayu

No Nama Auditor Jabatan Kualifikasi

1 Sapto Hariyono Lead Auditor 1. Sarjana Kehutanan;

2. Magister Hukum;

3. Pengalaman 8 tahun di Industri Woodworking dan Furniture;

4. Pengalaman kerja 6 tahun di PT Sucofindo, Specialist (Kehutanan, Kelautan dan Lingkungan),

5. Lead Auditor ISO 9001;

6. Lead Auditor SVLK dan PHPL;

7. Pelatihan PHPL, SVLK, COC FSC, IRCA;

8. Pelatihan AMDAL A, B dan C

9. Profesional Lingkungan (Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia)

2 Sari Wahyuni Auditor a. Sarjana Ekonomi

b. Auditor SVLK 1 tahun

c. Uji Kompetensi Auditor SVLK

d. Training Lead Auditor ISO 9001

3 Heni Handayani, S.Hut Pengambil Keputusan

a. Sarjana Kehutanan

b. Pengalaman kerja 3 tahun sebagai Kepala Bagian Perencanaan IUPHHK-HA.

c. Lead Auditor : PHPL & SVLK, VLO, PHTL – LEI, ISPO.

d. Training/Pelatihan : PHPL & SVLK, ISO IRCA 9001, SFM PEFC/IFCC, CoC PEFC/IFCC

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


11

III. METODOLOGI VERIFIKASI

3.1. Metode Verifikasi

Metode verifikasi yang digunakan dalam kegiatan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu ini mengacu

pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 2.6.tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada

Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Investasi > Rp 500 Juta

dan Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang

IUIPHHK dan IUI.

3.1.1. Metoda Penilaian Dokumen

Penilaian dokumen merupakan kegiatan untuk menghimpun, mempelajari, dan menganalisis data

dan dokumen agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penilaian dokumen yang akan

dilakukan meliputi dokumen dan data perusahaan, terdiri dari dokumen primer dan data sekunder

yang diperoleh dengan cara penelaahan berbagai dokumen-dokumen seperti dokumen Legalitas

Perusahaan, dokumen yang menyangkut perijinan perusahaan, dokumen realisasi produksi dan

laporan penggunaannya, laporan-laporan penelitian yan g relevan dengan kriteria dan indikator yang

disyaratkan. Dokumen-dokumen yang ditelaah untuk aspek lingkungan antara lain; AMDAL, laporan

UKL dan UPL dan dokumen-dokumen lain yang relevan. perencanaan, laporan pelaksanaan, laporan

keuangan, form-form yang digunakan dalam proses produksi, bukti transaksi, hasil-hasil studi dan

lain-lain. Dokumen-dokumen dan laporan yang akan dinilai dalam kegiatan ini meliputi dokumen yang

ada di unit manajemen dalam rentang waktu 3 (tiga) bulan terakhir.

Analisis data yang meliputi data primer dan data sekunder, Analisis data primer dan data sekunder

dari proses penilaian lapangan dilakukan berdasarkan metode ilmiah yang telah baku (matematis)

dan umum digunakan. Pada prinsipnya, analisis data yang dilakukan tergantung pada keoptimalan

data untuk bisa menjawab suatu kriteria,indikator dan verifier, ketersediaan data, kondisi serta

kendala-kendala lapangan yang dijumpai. Pada beberapa indikator, analisis data dilakukan secara

diskriptif (recognaisance), distribusi frekuensi dan prosentase sehingga dapat mendukung data

primer atau sekunder yang dianalisis secara matematis.

Kegiatan yang ada dalam penilaian dokumen ini juga menyangkut kegiatan seperti:

1. Melakukan verifikasi dan menganalisa dokumen legalitas yang dimiliki oleh perusahaan mulai dari

dokumen Akta Pendirian perusahaan sampai perubahan yang terakhir, izin usaha industri, izin

gangguan, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, dokumen pemantauan dan

pengelolaan lingkungan, dsb.

2. Melakukan verifikasi dan menganalisis dokumen ketenagakerjaan IUIPHHK dan dokumen

tambahan yang diperlukan.

3. Melakukan verifikasi dan menganalisa semua rekaman atau catatan terkait (laporan-laporan,

dsb.) yang terkait dan diperlukan pada verifikasi ini.

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


12

3.1.2. Metoda Verifikasi Di Lapangan

Dalam kegiatan sertifikasi VLK dilakukan kegiatan pengamatan, pencatatan, uji petik dan

penelusuran untuk menguji kebenaran data. Hasil pengamatan akan dianalisa dengan menggunakan

kriteria, indikator dan verifier verifikasi legalitas kayu, sehingga diperoleh jawabannya. Cara/metoda

yang ditempuh meliputi :

1. Wawancara (wawancara responden dan wawancara informan), dengan mengajukan sejumlah

pertanyaan yang dimodifikasi untuk menjawab kriteria, indikator dan verifier yang disyaratkan.

Sasaran wawancara informan adalah unit manajemen serta informan lain yang masih relevan

dalam konteks penilaian kinerja unit manajemen.

2. Verifikasi dokumen adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menghimpun,

mempelajari data dan dokumen pemegang izin dan menganalisis menggunakan kriteria dan

indikator yang ditetapkan sesuai ketentuan.

3. Observasi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Audit untuk menguji kebenaran

data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran, dan menganalisis menggunakan

kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya.

4. Uji petik dilapangan dengan mengambil sampling sesuai dengan yang diatur dalam Permenhut

No. 09/Menhut-II/2005 dan akan disesuaikan dengan jumlah persediaan kayu yang ada saat

penilaian dilakukan,memeriksa keabsahan dan kelengkapan dari dokumen yang dinilai, kemudian

memeriksa dan membanding realisasi produksi dengan kapasitas produksi yang sah.

Penentuan jumlah batang kayu bulat yang akan di uji petik adalah sebagai berikut :

- Apabila jumlah batang dari satu partai kurang atau sama dengan 100 batang maka jumlah

sampelnya adalah 100%

- Apabila jumlah batang dari satu partai antara 101 sampai dengan 1000 batang maka jumlah

sampelnya minimal 100 batang

- Apabila jumlah batang dari satu partai lebih dari 1000 batang, maka jumlah sampelnya adalah

10%

Penentuan jumlah keping sampel sortimen yang akan di uji petik adalah sebagai berikut :

- Apabila jumlah dalam partai 1 – 35 keping, maka jumlah sampelnya adalah 100%

- Apabila jumlah dalam partai 36 – 500 keping, maka jumlah sampelnya adalah 35 keping

- Apabila jumlah dalam partai 501 - 1000 keping, maka jumlah sampelnya adalah 60 keping



- Apabila jumlah dalam partai lebih dari 3000 keping, maka jumlah sampelnya adalah 5%

5. Pengamatan terhadap proses kerja dan Penilaian dokumen, yang meliputi dokumen perusahaan,

dokumen Data sekunder diperoleh dengan cara penelaahan berbagai dokumen-dokumen

termasuk laporan penelitian yang relevan dengan kriteria dan indikator aspek produksi, SEL atau

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


13

AMDAL, RKL-RPL, SOP, FAKB, LHP, berbagai laporan kegiatan, laporan penelitian, dan

dokumen-dokumen lain yang relevan.

Untuk menjawab kebutuhan indikator dan verifier, proses penilaian lapangan tidak dilakukan secara

terpisah pada satuan waktu dan tempat untuk setiap indikator dan verifier pada waktu dan tempat

yang sama, kadang-kadang dapat dilakukan penilaian untuk lebih dari satu indikator atau verifier.

3.1.3. Lokasi Pengambilan Data, Pengamatan dan Pengukuran

Lokasi pengambilan data dilakukan di kantor dan pabrik pemegang IUI UD Temon Raya.

Pengambilan data primer, pengamatan dan pengukuran, dilakukan di tempat-tempat tertentu yang

disesuaikan dengan kriteria, indikator dan verifier yang akan diamati dan dianalis.

3.1.4. Metode Pengambilan Keputusan

Penentuan pengambilan keputusan atas verifier, kriteria dan indikator mengacu kepada standar

verifikasi legalitas kayu yang sudah ditetapkan dalam Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal PHPL

Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016.

Tahap Pelaksanaan pengambilan keputusan akan dilaksanakan oleh tim Pengambil Keputusan.

dengan tahapan seperti berikut ini :

a. Keputusan hasil Sertifikasi/Penilikan dapat berupa persetujuan/penolakan perpanjangan Sertifikat

Legalitas Kayu atas IUIPHHK dilakukan oleh Pengambil Keputusan LV-LK berdasarkan laporan

auditor. Dalam penilaian VLK di UD Temon Raya ini pengambilan keputusan akan dilakukan oleh

personal yang berwenang untuk melakukan pengambilan keputusan yang berasal dari LV-LK PT.

TUV Rheinland Indonesia.

b. Laporan hasil audit lengkap yang sudah dibuat oleh Tim audit VLK akan diterima oleh pengambil

keputusan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak pertemuan penutupan

dilaksanakan.

c. Pengambil Keputusan dipastikan akan mendapatkan laporan akhir yang juga sudah memasukan

keberatan atau perbaikan dari pihak auditee atas laporan audit yang dibuat oleh tim penilai

lapangan dan telah diselesaikan oleh Tim adhoc.

d. Sebelum proses pengambilan keputusan, pengambil keputusan memeriksa kelengkapan

dokumen laporan yang diperlukan yang mencakup :

- Laporan Penilaian VLK

- Lampiran Laporan

- Resume Hasil Penilaian

- Rencana Audit/Audit Plan

- Kontrak Penilaian

- Laporan Tinjauan Kontrak

- Dokumen-Dokumen Berita Acara yang diperlukan

- Dokumen lainnya yang dianggap perlu

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


14

e. Proses Pengambilan keputusan juga bila diperlukan dihadiri oleh Tim penilai Lapangan untuk

keperluan klarifikasi oleh pengambil keputusan atau Tim pengambil keputusan.

f. Keputusan hasil sertifikasi VLK dapat berupa Lulus / Tidak Lulus untuk perpanjangan masa

berlaku Sertifikat Legalitas Kayu.

g. Penyampaian dan pembuatan laporan selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kalender

terhitung sejak Pertemuan Penutupan.

h. Laporan hasil verifikasi LK disajikan dalam bentuk soft copy dalam format pdf dan buku,

disampaikan kepada auditee, dan Kementerian melalui Direktur Jenderal sebagai bahan

pembinaan lebih lanjut

i. Pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui

website LVLK dan website Kementrian Kehutanan atau media massa..

j. Dalam hal hasil verifikasi “Tidak Lulus”, LV-LK menyampaikan laporan hasil keputusan kepada

Pemegang Izin untuk memberikan kesempatan mengajukan banding atas hasil keputusan

dimaksud dan Pemegang Izin diberi waktu untuk menyampaikan banding atas hasil keputusan

verifikasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penyampaian hasil

keputusan verifikasi.

k. Dalam hal tidak terdapat banding, hasil keputusan sertifikasi diumumkan selambat-lambatnya 35

(tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak pertemuan penutupan.

l. Dalam hal terdapat banding, penyelesaian dan keputusan banding selambat-lambatnya 20 (dua

puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya banding dan hasil keputusan verifikasi

diumumkan selambat-lambatnya 55 (lima puluh lima) hari kalender terhitung sejak dilakukan

pertemuan penutupan.

m. Pengumuman hasil keputusan verifikasi disertai dengan resume hasil verifikasi dilakukan melalui

website LVLK dan website Kementrian Kehutanan atau media massa.

3.2. Kriteria dan Indikator

Kriteria dan indikator yang digunakan Tim Auditor dalam melakukan Verifikasi Legalitas Kayu

berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April

2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yaitu Lampiran 2.6 tentang Standar Verifikasi

Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas < 6.000 M3/Tahun dan IUI Dengan Nilai

Investasi < 500 Juta (di luar tanah dan bangunan). Adapun kriteria dan indikator yang diterapkan ada

4 Pinsip, 9 Kriteria, 16 Indikator, 56 Verifier.

3.3. Tahapan Kegiatan Verifikasi

3.3.1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) melakukan persiapan-persiapan yang

diperlukan sebelum pelaksanaan kegiatan verifikasi lapangan dengan mengacu kepada Prosedur

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


15

Pelaksanaan Verifikasi LK Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI (TRID-PROC-LVLK-003) yang

mencakup :

a. Perekrutan tim auditor verifikasi legalitas kayu dengan mengacu kepada daftar auditor VLK

PT TUV Rheinland Indonesia.

b. Persiapan logistik, perjalanan dan akomodasi dengan mempertimbangkan lokasi kegiatan

verifikasi dan jumlah HOK (hari orang kerja) yang diperlukan.

c. Pengumpulan data dan informasi berkaitan dengan obyek yang akan di sertifikasi.

d. Pemberitahuan kepada pemegang IUIPHHK dan IUI yang akan diverifkasi terkait dengan rencana

verifikasi legalitas kayu dengan mengirimkan surat pemberitahun rencana audit VLK.

e. Pembuatan rencana audit verifikasi legalitas kayu.

3.3.2. Pelaksanaan Audit Lapangan

Tahap audit verifikasi lapangan legalitas kayu mengacu kepada Prosedur Pelaksanaan Verifikasi LK

Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI (TRID-PROC-LVLK-003) yang mencakup kegiatan-kegiatan

sebagai berikut:

a. Sebelum audit di lapangan dilakukan, harus dipastikan tim audit telah menetapkan program

auditnya termasuk rencana dan jadwal audit dan susunan tim audit dan ketua tim audit.

b. Rencana audit selanjutnya disampaikan kepada klien/auditee dan dipresentasikan pada

pertemuan pembukaan kepada klien.

c. Penugasan dan pengaturan kerja tim audit ditetapkan dalam rencana audit.

d. Setiap anggota tim audit harus mempersiapkan daftar periksa atau chek list audit dan rencana

pengambilan sampling audit untuk masing-masing aspek yang akan diauditnya.

e. Pada saat audit di lapangan harus dipastikan bahwa semua verifier dari masing-masing indikator

dapat diverifikasi. Daftar periksa atau check list dapat menjadi acuan untuk pemenuhan

ketercukupan masing-masing verifier.

f. Verifikasi LK pada dokumen Pemegang IUIPHHK dan IUI sesuai pedoman pada Lampiran 3.4.

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

g. Verifikasi dokumen, merupakan kegiatan untuk menghimpun, mempelajari, serta menganalisis

data dan dokumen agar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Verifikasi dokumen

dilakukan dengan menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan pada Pemegang

IUPHHK dan IUI sesuai Lampiran 2.6. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.

h. Observasi lapangan, merupakan kegiatan pengamatan, pencatatan, uji petik dan penelusuran

untuk menguji kebenaran data. Hasil pengamatan lapangan akan dianalisa dengan menggunakan

kriteria dan indikator yang telah ditetapkan untuk dapat melihat pemenuhannya. Metode verifikasi

lapangan dan dokumen mengacu kepada Peraturan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman

Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu

(Lampiran 2.6 dan Lampiran 3.4).

i. Pada saat verifikasi di lapangan hal-hal lain yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


16

- Pertemuan Pembukaan dan dibuatkan Notulensi Pertemuan Pembukaan yang dilampiri

dengan Daftar Hadir Pertemuan Pembukaan.

- Dalam Pertemuan pembukaan tersebut, Lead Auditor menginformasikan rencana audit,

ringkasan singkat bagaimana audit akan dilaksanakan, mengkonfimasikan saluran komunikasi,

memberikan kepada auditee untuk mengajukan pertanyaan atau klarifikasi. Selain itu dalam

rapat pembukaan audit juga perlu diperhatikan hal-hal berikut:

a) Perkenalan peserta, termasuk ringkasan tugasnya/peranannya;

b) Konfirmasi tujuan, ruang lingkup dan kriteria audit;

c) Konfirmasi jadwal audit dan pengaturan lain dengan auditi, seperti tanggal dan waktu untuk

rapat penutupan, rapat interim antara tim audit dan manajemen auditi, serta perubahan

yang menyusul;

d) Metode dan prosedur yang digunakan untuk melaksanakan audit, termasuk menjelaskan

kepada auditi bahwa bukti audit hanya akan didasarkan pada sampel informasi yang

tersedia dan oleh karena itu terdapat unsur ketidakpastian dalam audit;

e) Konfirmasi saluran komunikasi formal antara tim audit dan auditi;

f) Konfirmasi bahasa yang digunakan selama audit;

g) Konfirmasi bahwa selama audit, auditi akan selalu diberi informasi perkembangan audit;

h) Konfirmasi bahwa sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan oleh tim audit tersedia;

i) Konfirmasi hal-hal yang terkait dengan kerahasiaan;

j) Konfirmasi prosedur keselamatan kerja, tindakan darurat, dan keamanan yang sesuai

untuk tim audit;

k) Konfirmasi ketersediaan, peran dan identitas setiap pemandu;

l) Metode pelaporan, termasuk pengkategorian ketidaksesuaian;

m) Informasi tentang kondisi yang dapat menyebabkan audit diakhiri;

n) Informasi tentang sistem banding terhadap pelaksanaan dan kesimpulan audit.

j. Pengumpulan dan verifikasi informasi

- Selama audit, informasi yang sesuai dengan tujuan, ruang lingkup, dan kriteria audit, termasuk

informasi yang terkait dengan hubungan antar fungsi, kegiatan dan proses, sebaiknya

dikumpulkan dengan sampling yang sesuai dan sebaiknya diverifikasi. Hanya informasi yang

dapat diverifikasi yang dapat menjadi bukti audit. Bukti audit sebaiknya direkam.

- Bukti audit didasarkan pada sampel informasi yang tersedia. Oleh karena itu terdapat unsur

ketidakpastian dalam audit, yang sebaiknya menjadi perhatian dalam membuat kesimpulan

audit.

- Metode untuk mengumpulkan informasi mencakup :

a) Wawancara/diskusi

b) Verifikasi dokumen

c) Observasi lapangan

d) Uji petik/sensus

e) Tinjauan dokumen

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


17

k. Pengambilan contoh untuk organisasi multi lokasi

Metode pengambilan contoh lokasi mengacu kepada ketentuan berikut :

Tabel 3.1. Metode Pengambilan Sampel Lokasi Multi-site.

Type audit Pengambilan contoh Keterangan

Audit awal ( Y = √ x ) Y = ukuran sample

X = jumlah lokasi terjauh

Dibulatkan ke atas

Audit surveillance ( Y = 0.6 √ x ) Y = ukuran sample


Dibulatkan ke atas

Pengambilan contoh tidak dilakukan pada lokasi yang sama dengan audit awal

Audit resertifikasi ( Y = 0.8 √ x ) Y = ukuran sample


Dibulatkan ke atas

Pengambilan contoh tidak dilakukan pada lokasi yang sama dengan audit awal

Apabila sertifikasi multi lokasi VLK dilakukan, maka LVLK harus memeriksa daftar keseluruhan lokasi

yang dicakup oleh organisasi multi lokasi.

l. Perumusan temuan audit

- Bukti audit dievaluasi terhadap kriteria audit untuk menghasilkan temuan audit. Temuan audit

dapat menunjukkan baik kesesuaian maupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit. Bila

tercakup dalam tujuan audit, temuan audit dapat mengidentifikasi peluang untuk peningkatan.

- Tim audit melakukan pertemuan untuk meninjau temuan audit pada tahap yang sesuai selama

audit.

- Kesesuaian dengan kriteria audit sebaiknya dirangkum untuk menunjukkan lokasi, fungsi atau

proses yang diaudit. Bila tercakup dalam rencana audit, setiap temuan kesesuaian dan bukti

pendukungnya sebaiknya juga direkam.

- Ketidaksesuaian dan bukti audit pendukungnya sebaiknya direkam. ketidaksesuaian dapat

dikelompokkan. Ketidaksesuaian tersebut sebaiknya ditinjau dengan auditi untuk memperoleh

kepastian bahwa bukti audit adalah akurat, dan bahwa ketidaksesuaian dipahami. Setiap

upaya sebaiknya dilakukan untuk menyelesaikan setiap perbedaan pendapat perihal bukti dan

/ atau temuan audit, dan hal-hal yang tidak dapat disepakati sebaiknya direkam.

m. Penyiapan kesimpulan audit sebelum dilakukan pertemuan penutupan

n. Pelaksanaan pertemuan penutupan

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


18

- Merupakan pertemuan antara Tim Auditor dengan Pemegang Izin untuk memaparkan hasil

kegiatan verifikasi dan mengkonfirmasi temuan-temuan di lapangan.

- Pertemuan penutupan dipimpin oleh ketua tim audit dan diselenggarakan untuk

mempresentasikan temuan dan kesimpulan audit sehingga temuan dan kesimpulan tersebut

dimengerti dan disetujui oleh auditi dan bila sesuai untuk menyepakati jangka waktu yang

diberikan kepada auditi untuk menyampaikan rencana tindakan korektif dan pencegahan.

Peserta rapat penutupan sebaiknya termasuk auditi, dan dapat juga mencakup klien audit dan

pihak lain. Bila perlu, ketua tim audit sebaiknya memberitahu auditi tentang situasi yang

ditemui selama audit yang dapat mengurangi tingkat kepercayaan terhadap kesimpulan audit.

- Dalam hal masih terdapat dokumen yang belum dapat diperlihatkan Pemegang Izin diberikan

kesempatan untuk menyampaikan kekurangan dokumen selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari

kalender sejak pertemuan penutupan, dan bila sampai dengan batas waktu tersebut tidak

dapat memperlihatkan dokumen maka dinyatakan Tidak Memenuhi.

- Setiap perbedaan pendapat yang terkait dengan temuan dan/atau kesimpulan audit antara Tim

audit dan pemegang izin sebaiknya dibahas dan bila mungkin diselesaikan. Bila tidak dapat

diselesaikan, seluruh pendapat sebaiknya direkam.

- Hasil pertemuan penutupan dituangkan dalam bentuk Notulensi Pertemuan Penutupan yang

ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dilampiri dengan Daftar Hadir Pertemuan

Pertemuan.

3.3.3. Pelaporan Hasil Verifikasi Lapangan

a. Tim audit VLK membuat laporan berdasarkan format acuan yang diatur dalam Lampiran 3.14.

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016

Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu.

b. Laporan audit VLK mencakup Buku I Laporan Audit VLK, Buku II Lampiran Laporan VLK dan

Resume Hasil Verifikasi.

c. Disajikan dalam bentuk buku dan soft copy untuk disampaikan kepada Pemegang Izin dalam

waktu 21 hari kalender setelah selesainya Pertemuan Penutupan.

3.3.4. Pengambilan Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

a. Keputusan Pemberian, Kelanjutan, Pembekuan atau Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

dilakukan oleh Pengambil Keputusan LV-LK berdasarkan laporan auditor. Dalam hal tenaga

tetap sebagai Pengambil Keputusan tidak kompeten, maka Pengambil Keputusan harus

didampingi personil yang kompeten yang bukan dari auditor yang melakukan verifikasi.

b. Keputusan Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) diberikan jika semua norma penilaian

untuk setiap verifier pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI

“Memenuhi”.

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


19

c. Dalam hal hasil verifikasi “Tidak Memenuhi”, LV-LK menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada

Pemegang Izin dan LV-LK memberi kesempatan Pemegang Izin untuk memperbaiki verifier yang

“Tidak Memenuhi” dengan batas waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak

Pemegang Izin menerima laporan hasil verifikasi.

d. Keputusan Pembekuan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) diberikan jika terdapat verifier pada

Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK dan IUI yang “Tidak Memenuhi” dan

tidak diperbaiki sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu selambat-lambatnya 10

(sepuluh) hari kalender sejak Pemegang Izin menerima laporan hasil verifikasi.

e. Keputusan Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dilakukan jika keputusan pembekuan

yang dilakukan tidak ditindaklanjuti oleh Pemegang izin sesuai dengan batas waktu yang telah

ditetapkan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas

Kayu.

f. LV-LK tidak boleh mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada orang lain atau

institusi lain untuk memberikan, memelihara, memperluas, menunda atau mencabut Sertifikat LK.

g. LV-LK memberikan keputusan Sertifikat Legalitas Kayu yang ditandatangani oleh Pengambil

Keputusan kepada setiap Pemegang Izin yang telah memenuhi semua norma penilaian SVLK.

h. Pada saat kontrak Verifikasi LK sudah dilakukan, maka LV-LK memilih dan mengangkat Tim

pengambil keputusan yang terdiri dari 1 orang atau bila diperlukan membuat tim pengambil

keputusan yang terdiri dari maksimal 3 orang.

i. Laporan hasil audit lengkap yang sudah dibuat oleh Tim audit VLK diterima oleh pengambil

keputusan atau tim pengambil keputusan paling lambat 5 hari kalender sebelum proses

pengambilan keputusan dilakukan.

j. Harus dipastikan bahwa laporan audit akhir adalah laporan audit yang diserahkan kepada

pengambil keputusan atau Tim pengambil keputusan sudah memasukan keberatan atau

perbaikan dari pihak auditee atas laporan audit yang dibuat oleh Tim penilai lapangan dan telah

diselesaikan oleh Tim adhoc.

k. Pengambil keputusan atau Ketua tim pengambil keputusan menetapkan jadwal dan rencana

proses pengambilan keputusan, sedangkan tempat pengambilan keputusan bisa ditetapkan di

kantor lembaga sertifikasi maupun di luar kantor.

l. Bila proses pengambilan keputusan oleh satu tim, namun tidak dapat dihadiri semua anggota tim

dalam suatu pertemuan pengambilan keputusan karena suatu hal, maka Lembaga Verifikasi

dapat melaksanakan prosesnya dengan teleconference atau media lain yang memungkinkan

adanya pembahasan laporan hasil audit pada media tersebut seperti email, web jejaring sosial,

internet chat conference, dll. sejauh rekamannya proses pengambilan keputusan dapat

didokumentasikan dan dipertanggungjawabkan.

m. Sebelum proses pengambilan keputusan, pemgambil keputusan atau ketua tim pengambil

keputusan memeriksa kelengkapan dokumen laporan yang diperlukan yang mencakup :

- Laporan Penilaian VLK

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


20

- Lampiran Laporan

- Resume hasil verifikasi

- Rencana audit/audit plan

- Kontrak penilaian

- Laporan Tinjauan kontrak

- Dokumen-dokumen Notulensi yang diperlukan

- Dokumen lainnya yang dianggap perlu

n. Proses Pengambilan keputusan juga bila diperlukan dihadiri oleh tim penilai Lapangan untuk

keperluan klarifikasi oleh pengambil keputusan atau tim pengambil keputusan.

o. Keputusan untuk merekomendasikan Penerbitan Sertifikat LK kepada perusahaan atau

organisasi didasarkan pada hasil pengambilan keputusan oleh pengambil keputusan atau tim

pengambil keputusan dengan hasil pada seluruh verifier ” Memenuhi ”.

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


21

IV. HASIL VERIFIKASI DAN ANALISIS

UD Temon Raya adalah pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUIPHHK) yang

diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu, Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : P2T/19/14.02/01/V/2017, ditetapkan tanggal 15 Mei

2017. Dengan komoditi industri berupa barecore dengan kapasitas terpasang Veneer 5.500 M3/tahun

dan Plywood/Kayu Lapis 450 m3/tahun.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Pedoman Pelaporan Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu,

Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK

dan IUI, maka verifikasi terhadap UD Temon Raya dilakukan terhadap dokumen dalam kurun waktu

12 (dua belas) bulan terakhir, dengan menggunakan standar verifikasi LK Lampiran 2.6 tentang

Standar VLK Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6,000 M3/tahun dan IUI dengan nilai investasi > 500

Juta. Dalam pelaksanaan verifikasi apabila terdapat verifier pada standar tersebut yang tidak sesuai

dengan kondisi perusahaan, maka verifier dimaksud termasuk dalam kategori tidak diterapkan atau

tidak perlu diverifikasi lebih lanjut.

4.1. Verifier Yang Tidak Diterapkan

No Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier Hasil Verifikasi

1. P1, K1.1, 1.2.1.

Dokumen pengakuan dan/atau pengenal

sebagai importir.

UD Temon Raya tidak berstatus sebagai

importir. Perusahaan juga tidak memiliki

dokumen pengenal sebagai importir.

2. P1, K1.1, 1.2.2.

Panduan/ pedoman / prosedur pelaksanaan

dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas

(due diligence) importir.

UD Temon Raya tidak berstatus sebagai

importir, bahan baku yang digunakan berupa

kayu gergajian dari jenis kayu sengon yang

diperoleh dari pembelian lokal. Sehingga tidak

berkewajiban melaksanakan uji tuntas (due

diligence) importir.

3. P1, K1.1, 1.3.1.

Akte Notaris pembentukan kelompok

atau dokumen pembentukan kelompok.

UD Temon Raya memiliki badan hukum

berupa Perseroan Terbatas (PT), bukan unit

usaha dalam bentuk kelompok.

4. P1, K1.1, 1.3.1.

Internal audit anggota kelompok

Sesuai dengan penjelasaan verifier

sebelumnya UD Temon Raya bukan unit

usaha yang dijalankan secara berkelompok.

Dengan demikian tidak terdapat dan tidak

diperlukan hasil (laporan) internal audit

kelompok.

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


22


5. P2, K2.1, 2.1.1.b

Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat

Selama periode bulan Oktober 2018 –

September 2019 tidak melakukan pembelian

kayu bulat dari hutan negara, sehingga tidak

memiliki dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu

Bulat.

6. P2, K2.1, 2.1.1.e

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita

Acara dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari Aparat Desa /

Kelurahan) yang menjelaskan asal usul

untuk kayu bekas/hasil bongkaran,

serta DKP.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen

pembelian bahan baku dan observasi

lapangan, diperoleh hasil bahwa selama

Oktober 2018 – September 2019 UD Temon

Raya tidak melakukan pembelian bahan baku

kayu bekas/hasil bongkaran dan kayu limbah

industri. Perusahaan menggunakan bahan

baku utama dalam bentuk kayu gergajian

sengon dalam proses produksinya.

7. P2, K2.1, 2.1.1.f

Dokumen angkutan berupa Nota untuk

kayu limbah industri.

8. P2, K2.1, 2.1.1.h

Informasi terkait VLBB untuk pemasok

yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP

Seluruh pemasok bahan baku untuk produksi

kertas UD Temon Raya telah dilngkapi dengan

DKP sehingga tidak berkewajiban melaksana-

kan VLBB.

9. P2, K2.1, 2.1.1.i

Dokumen Pendukung RPBBI

UD Temon Raya merupakan Industri Primer

dan telah menyusun RPBBI. Dalam proses

produksinya menggunakan bahan baku kayu

bulat jenis kayu sengon dari hutan rakyat.

Menurut Permenhut Nomor: P.9/Menhut-

II/2012 tanggal 5 Maret 2012 Pasal 6 (6),

perusahaan tidak berkewajiban memiliki

dokumen pendukung RPBBI, berupa kontrak

supplai bahan baku kayu.

10. P2, K2.1, 2.1.2.a

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

11. P2, K2.1, 2.1.2.b

Bill of Lading (B/L).

12. P2, K2.1, 2.1.2.c

Packing List (P/L)

13. P2, K2.1, 2.1.2.d

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


23


Invoice


September 2019 UD Temon Raya tidak

melakukan kegiatan pembelian impor bahan

baku. Bahan baku yang digunakan berupa

kayu bulat jenis kayu sengon yang diperoleh

sdari pembelian lokal.

14. P2, K2.1, 2.1.2.e

Deklarasi Impor

15. P2, K2.1, 2.1.2.f

Bukti pembayaran bea masuk (bila

terkena bea masuk)

16. P2, K2.1, 2.1.2.g

Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk jenis kayu

yang dibatasi perdagangannya.

17. P2, K2.1, 2.1.2.h

Bukti penggunaan kayu dan produk

turunannya.

18. P2, K2.1, 2.1.3.d.

Hasil produksi yang berasal dari kayu

lelang dipisahkan.


September 2019 UD Temon Raya tidak

melakukan pembelian kayu lelang.

19. P2, K2.1, 2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau DKP produk yang

dijasakan.

Selama periode Oktober 2018 – September

2019 UD Temon Raya tidak pernah melakukan

kerjasama atau kontrak proses pengolahan

produk kayu ataupun ekspor kayu melalui jasa

industri lain atau pengrajin/industri rumah

tangga (men-subkon-kan proses produksi ke

pihak lain). Seluruh kegiatan produksi /

pengolahan produk veneer dilakukan oleh UD

Temon Raya dilakukan secara mandiri di

lokasi industri sesuai dengan izin yang dimiliki.

20. P2, K2.1, 2.1.4.b.

Kontrak jasa pengolahan produk antara

auditee dengan penyedia jasa (pihak

lain).

21. P2, K2.1, 2.1.4.c.

BAP serah terima kayu yang dijasakan.

22. P2, K2.1, 2.1.4.d.

Pemisahan produk yang dijasakan.

23. P2, K2.1, 2.1.4.e.

Dokumen bhn baku, proses produksi &

ekspor (jika ekspor dilakukan oleh

penyedia jasa).

24. P3, K3.2, I3.2.1.a.

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


24


Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

Selama periode Oktober 2018 – September

2019 UD Temon Raya tidak pernah melakukan

kegiatan ekspor.

25. P3, K3.2, I3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

26. P3, K3.2, I3.2.1.c.

Packing List (P/L).

27. P3, K3.2, I3.2.1.d.

Invoice.

28. P3, K3.2, I3.2.1.e.


29. P3, K3.2, I3.2.1.f.

Dokumen V-Legal

30. P3, K3.2, 3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Lap. Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi teknis.

31. P3, K3.2, 3.2.1.h.

Bukti bayar bea keluar produk ekspor.

32. P3, K3.2, 3.2.1.i.

Dok. CITES untuk jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


25

4.2. Verifier Yang Diverifikasi

P1. Pemegang Izin Usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.

K1.1. Unit usaha dalam bentuk :

(a) Industri memiliki izin yang sah , dan

(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

1.1.1 Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

a. Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir

Hasil Verifikasi

1. Akta Pendirian Perusahaan

UD Temon Raya telah memiliki akta pendirian perusahaan No. 183 tanggal 25 Juli 2016 yang

diterbitkan oleh Notaris Yanti Komalawati, SH. yang berkedudukan di Pacitan.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah mengusahakandalam bidang industri/produksi, baik

besar mauoun kecil, termasuk didalamnya pengergajian kayu dan mebelair serta veneer,

pemaswaran dan jual beli segala macam kayu serta hasil olahannya (yang semuanya dalam

arti yang seluas-luasnya).

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perusahaan dapat melaksanakan kegiatan

usaha serta tindakan yang berhubungan langsung dengan maksud dan tujuan di atas.

Besarnya modal tidak ditentukan. .

Pengurus Perusahaan

- Direktur/Pimpinan : Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si.

Pendaftaran/Registrasi Akte Pendirian:

Akte pendirian ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan, dengan Nomor

Pendaftaran 40/Pend/CV/VII/2016?PN.PCT hari kamis tanggal 28 Juli 2016.

Copy dokumen Akte Pendirian Perusahaan terlampir pada Buku II Lampiran II-1.

Justifikasi

Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau

perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang

sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

UD Temon Raya telah memiliki akte pendirian perusahaan dan telah didaftarkan ke instansi yang

berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. Dengan demikian verifier 1.1.1.a. memiliki

norma penilaian memenuhi.

Norma Penilaian : Memenuhi

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


26

b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri.

Hasil Verifikasi

UD Temon Raya memiliki dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan oleh

Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah kabupaten Pacitan Nomor:

510/0041/SIUP.M/408.57/2016, tanggal 24 November 2016, dengan data dan informasi sebagai

berikut:

- Nama Perusahaan : UD Temon Raya

- Alamat Perusahaan : RT 04 RW 09 Dusun Krajan Kidul, Desa Temon, Kec.

Arjosari, Kab. Pacitan.

- Nomor Telepon : 082331066317

- Nama Penanggung Jawab : Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si.

- NPWP : 34.575.610.0-647.000

- Nilai Mdl & Kekayaan Brsh : Rp. 2.035.000.000,- (100% PMDN)

- Kegiatan Usaha : KBLI 47526

- Kelembagaan : Pedagang Pengecer

- Jenis Barang/Jasa : Veneer, Mebelair, Kayu olahan.

- Daftar ulang : 24 November 2021

Dokumen SIUP terlampir pada Buku II lampiran II-2.

Justifikasi

Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku

sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi

yang berwenang berupa : a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

SIUP yang tersedia sah dan masih berlaku dan kegiatan usahanya, sehingga verifier 1.1.1.b.

memiliki norma penilaian memenuhi.


c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)

Hasil Verifikasi

UD Temon Raya telah mendapatkan dokumen Izin Gangguan (HO) untuk lokasi produksi yang

diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah kabupaten Pacitan

No. 503/207/HO/408.57/2016 tanggal 24 November 2016. Informasi yang tercantum dalam

dokumen tersebut adalah sebagai berikut.

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


27

- Nama : Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si.

- Alamat : RT O1 RW 04 Lingk. Krajan Lor, Kel. Ploso, Kec./Kab. Pacitan.


- Jenis usaha : Industri Veneer

- Alamat Tempat Usaha : RT 04 RW 09 Dusun Krajan Kidul, Desa Temon, Kec. Arjosari,

Kab. Pacitan.

- Telepon : 082331066317

- Tanah Milik : Supriyanto

- Nomor Sertifikat : 12.24.06.13.1.00434

- Luas : 900 m2.

- Mesin Penggerak : 525 PK

- Lokasi Tempat Usaha : Kawasan Perdagangan.

- Masa Berlaku : Selama perusahaan masih berjalan dan tidak mengalami

perubahan.

Dokumen HO terlampir pada Buku II Lampiran II-3.

Justifikasi

Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila :

1 Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan

ruang lingkup usahanya atau Tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa :

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima

2. Tersedia surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha.

UD Temon Raya telah memilki dokumen HO yang sah dan masih berlaku serta sesua dengan

kegiatan usaha yang dijalankan. Dengan demikian verifier 1.1.1.c. memiliki norma penilaian

memenuhi.


d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Hasil Verifikasi

UD Temon Raya telah mendapatkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP), yang diterbitkan

oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pacitan. Adapun

data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut.

- Jenis Perusahaan : Perorangan (PO)

- Nomor TDP : 13.35.5.47.7868

- Tanggal : 24 November 2016

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


28

- Masa Berlaku TDP : s/d 24 November 2021

- Pendaftaran : Baru

- Perpanjangan : -


- Status : Kantor Tunggal

- Nama Penanggungjawab : Drs. Ahmad Sunhaji, M.Si.

- Alamat Perusahaan : RT 04 RW 09 Dusun Krajan Kidul, Desa Temon, Kec. Arjosari,

Kab. Pacitan

- Nomor Telepon/Fax : 082331066317

- NPWP : 34.575.610.0-647.000

- Kegiatan Usaha Pokok : Perdagangan Eceran bahan konstruksi dari kayu.

- KBLI : 47526

Dokumen TDP terlampir pada Buku II Lampiran II-4.

Justifikasi

Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah

dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan

perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa :


b. tanda terima.

Tersedia dokumen TDP sesuai dengan dokumen akte perusahaan. Dengan demikian verifier

1.1.1.d. memiliki norma penilaian memenuhi.


e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Hasil Verifikasi

Dari hasil verifikasi dokumen, UD Temon Raya telah mendapatkan dokumen NPWP dari instansi

Direktorat Jenderal Pajak, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari instansi Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Ponorogo, Adapun detail dokumen perpajakan dapat dilihat di bawah ini.

NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Adapun data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut.

- Nomor NPWP : 34.575.610.0-647.000

- Atas Nama : Ahmad Sunhaji

- NIK : 3501042702690003

- Alamat : Jl. Cut Mutia No 09 RT 001 RW 004, Ploso, Pacitan, Kab. Pacitan,

Jawa Timur.

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


29

Dari hasil verifikasi, 9 (sembilan) digit awal nomor NPWP yang tercantum dalam dokumen NPWP

sama dengan yang tercantum dalam dokumen lainnya.

Copy dokumen NPWP terlampir pada Buku II Lampiran II-5.

Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Adapun data informasi yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut.

- SKT No : S-17453KT/WPJ.24/KP.1403/2019

- Nomor NPWP : 34.575.610.0-647.000

- Atas Nama : Ahmad Sunhaji

- NIK : 3501042702690003

- Alamat : Jl. Cut Mutia No 09 RT 001 RW 004, Ploso, Pacitan, Kab. Pacitan,

Jawa Timur.

- KLU Utama : 16211 – Industri kayu Lapis

- Kategori : Orang Pribadi

- Tanggal mulai terdaftar : 22 April 2010

- Kewajian Pajak : PPh Pasal 25, 29, 21, 22, 4 (2)

Bukti dokumen pengurusan SKT terlampir pada Buku II Lampiran II-6.

Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 197/PMK.03/2013, tentang Perubahan atas

PMK Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai pasal 4

bahwa Pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak,

apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau

penerimaan brutonya melebihi Rp. 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

UD Temon Raya selama peirode Januari – Oktober 2019 total penerimaan bruto kurang dari

ketentuan tersebut. Artinya penerimaan bruto UD Temon Raya masih dibawah Rp.

4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).. sehingga UD Temon Raya belum

termasuk pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak).

Justifikasi

Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila NPWP dan PKP unit usaha tersedia dan sesuai

dengan dokumen lainnya (9 digit awal) atau bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi

yang berwenang dalam bentuk Surat Keterangan/Tanda Terima Resmi.

UD Temon Raya telah memiliki dokumen NPWP dan Dokumen SKT dan UD Temon Raya belum

dikenakan kewajiban PKP, sesuai peraturan yang berlaku. 9 digit awal NPWP sudah sesuai

dengan dokumen lainnya, maka verifier 1.1.1.e memilki norma penilaian memenuhi.

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


30


f. AMDAL/Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/ Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/ Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

Hasil Verifikasi

UD Temon Raya telah memiliki dokumen UKL-UPL yang telah mendapatkan rekomendasi dari

Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pacitan Nomor 660.1/24/408.53/2016 tertanggal

15 September 2016.

Dokumen UKL-UPL dan rekomendasi UKL-UPL terlampir pada Buku II Lampiran II-7.

Terdapat Laporan UKL-UPL yang dibuat oleh UD Temon Raya dan secara periodic dilaporkan

kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pacitan. Terdapat Berita Acara Serah

Terima Dokumen Pelaksanaan UKL-UPL Semester 2 tahun 2018 yang diterimakan tanggal 21

Januari 2019 dan Dokumen Pelaksanaan UKL-UPL Semester 1 tahun 2019 yang diterimakan

tanggal 22 Juli 2019

Laporan UKL UPL terlampir pada Buku II Lampiran II-8

Justifikasi

Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila

1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya

(untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Tersedia bukti pengurusan

dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa :


b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada

catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).

UD Temon Raya dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL) dari instansi yang berwenang. Dan telah

melaporkan kegiatan monitoring dan bukti pelaporannya. Dengan demikian verifier 1.1.1.f.



g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

Hasil Verifikasi

UD Temon Raya memilki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan (IUI) yang diterbitkan

oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu, Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : P2T/19/14.02/01/V/2017, ditetapkan tanggal 15 Mei

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


31

2017.

Data dan informasi, yang tercantum dalam dokumen IUI UD Temon Raya adalah sebagai berikut:


- NPWP : 34.575.610.0-647.000

- Alamat Kantor : Lingk. Krajan Kidul Ds. Temon Kec. Arjosari Kab. Pacitan.

- Jenisa Izin : Usaha Indsutri Primer Hasil Hutan Kayu.

Produksi :

- Jenis Produksi : Veneer; Plywood/Kayu Lapis.

- Kapasitas terpasang : Veneer 5.500 M3/tahun; Plywood/Kayu Lapis 450 m3/tahun.

- Jenis Mesin : Rotary Burker, Rotary Spindless, Asah Pisau; Rotary 9, Press

Dryer, Thermo Oil, Press Dryer, Genset.

- Type/Merk/Negara/Tahun : SBA/China/2016; SATR/Indonesia/2016

- Total Investasi : Rp. 2.285.000.000,-

- Status Penanaman Modal : Non PMA-PMDN

- Jumlah Tenaga Kerja : 100 orang.

- Masa Berlaku : Selama Perusahaan Beroperasi

Jumlah karyawan yang tercantum dalam dokumen IUIPHHK adalah 100 orang. Dengan rincian 9

orang karyawan tetap dan sisanya adalah karyawan borongan ataupun harian lepas. Untuk

karyawan borongan atau lepas hanya masuk kerja pada saat perusahaan memerlukan, mengingat

kegiatan produksi belum banyak.

Copy Dokumen IUI terlampir pada Buku II Lampiran II-9.

Justifikasi


1. Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang

dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK atau IUI atau IUT.

3. Dalam hal izin industri sedang dalam proses perpanjangan atau perluasan/pengurangan

kapasitas, tersedia bukti pengurusan dari instansi yang berwenang berupa:


b. tanda terima

Tersedia dokumen IUIPHHK sesuai dengan dokumen akte perusahaan dan kegiatan usahanya.

Dengan demikian verifier 1.1.1.g. dinilai memenuhi.


h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


32

Hasil Verifikasi

UD Temon Raya merupakan industri primer dan berdasarkan peraturan yang berlaku telah

menyusun RPBBI periode 2019 dan telah melaporkan RPBBI ke instansi terkait.

Bukti Pelaporan RPBBI terlampir pada Buku II Lampiran II-10.

RPBBI dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku :

Berdasarkan hasil verifikasi laporan RPBBI, diperoleh informasi bahwa RPBBI tahun 2018 sebesar

8.465,64 m3. Realisasi selama tahun sebesar 3,141.59 m3 (37% dari RPBBI). Realisasi selama

tahun berjalan (Periode Januari – September 2019) adalah sebesar 620.66 m3 (20% dari RPBBI).

Adapun data realisasi pemenuhan RPBBI tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1. RPBBI dan Realisasi pemenuhan Bahan Baku Kayu Tahun 2018 dan Tahun berjalan 2019

2018 2019

Bulan RPBBI Realisasi Bulan RPBBI Realisasi

M3 M3 M3 M3

Jan-18 245.64 Jan-19 221.17

Feb-18 275.41 Feb-19 203.36

Mar-18 243.7 Mar-19 196.13

Apr-18 317.8 Apr-19 0

May-18 265.41 May-19 0

Jun-18 8,465.64 165.07 Jun-19 8,318.35 0

Jul-18 257.5 Jul-19 0

Aug-18 286.21 Aug-19 0

Sep-18 285.69 Sep-19 0

Oct-18 293.25 Oct-19

Nov-18 298.02 Nov-19

Dec-18 207.89 Dec-19

Total 3,141.59 620.66

Justifikasi


1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah

dilaporkan.

UD Temon Raya telah menyusun RPBBI dan telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

Realisasi pemenuhan bahan baku tidak melebihi RPBBI. Dengan demikian verifier 1.1.1.g. dinilai

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


33

memenuhi.


P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

a. Dokumen jual beli/nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.

Hasil Verifikasi

Melanjutkan hasil audit sebelumnya UD Temon Raya merupakan perusahaan pemegang Izin

Industri Primer dengan produk yang dihasilkan berupa veneer. Bahan baku yang digunakan berupa

kayu bulat (log) jenis sengon. Setiap pembelian dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Nota

angkutan dan dokumen pembelian berupa kwitansi pembayaran kepada supplier. Adapun untuk

contoh Dokumen Pembelian Bahan Baku terlampir pada Buku II Lampiran III-1.

Selama periode audit penilikan kesatu ini UD Temon Raya hanya melakukan pembelian kayu pada

bulan Oktober 2018 hingga Maret 2019, sedangkan untuk bulan April-September 2019 UD temon

raya sudah off melakukan pembelian karena tidak melakukan produksi untuk sementara

dikarenakan kondisi pasar sedang tidak produktif. Berikut terlampir rekap penerimaan kayu bulat

sengon untuk periode penilikan pertama ini.

Tabel 4.2. Rekapitulasi Penerimaan Kayu Bulat Sengon UD Temon Raya Periode Oktober 2018 – September 2019.

Bulan Jumlah Batang Volume (m3) Jumlah Dokumen

Jual Beli

Oktober 2018 5.296 293,25 47

November 2018 5.041 298,02 52

Desember 2018 3.889 207,89 33

Januari 2019 4.067 221,17 33

Februari 2019 3.975 203,36 29

Maret 2019 3.131 196,13 36

April 2019 - - -

Mei 2019 - - -

Juni 2019 - - -

Juli 2019 - - -

Agustus 2019 - - -

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


34

September 2019 - - -

TOTAL 25.399 1.419,82 230

Terkait pemenuhan bahan baku kayu bulat sengon UD Temon Raya sudah memiliki perjanjian

dengan dua supplier yang dibuktikan dengan adanya surat perjanjian dengan pihak supplier terkait

pengadaan log untuk proses produksi selama periode tahun 2019. Dalam perjanjian tersebut

diinformasikan identitas kedua belah pihak, banyaknya log yang dapat disediakan, masa berlaku

perjanjian dan tanda tangan kedua belah pihak. Copy dokumen surat perjanjian pengadaan kayu

log sengon dapat dilihat pada Buku II Lampiran III-2.

Justifikasi

Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi

dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

Berdasarkan hasil wawancara dan verifikasi dokumen seluruh transaksi pembelian atau

penerimaan bahan baku UD Temon Raya Periode bulan Oktober 2018 – September 2019 telah

dilengkapi dengan dokumen jual beli/nota atau bukti pembelian dan dokumen angkutan hasil hutan

yang sah. Dengan demikian verifier 2.1.1.a memiliki norma penilaian memenuhi.


c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Hasil Verifikasi

Bahan baku yang digunakan UD Temon Raya berupa kayu bulat Sengon yang diperoleh dari

pembelian lokal. Untuk penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen berupa daftar ukur log,

DKP, Nota Angkutan serta surat jalan. Sedangkan untuk bukti penerimaan dan serah terima

barang dilakukan dengan melakukan penandatangan oleh pihak supplier dan oleh pihak penerima

UD Temon Raya pada Surat Jalan yang diterima setelah bongkar muat barang.

Selama periode audit penilikan pertama ini UD Temon Raya hanya menerima pasokan bahan baku

dari dua supplier. Adapun data supplier UD Temon Raya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Daftar Suplier Kayu Bulat Sengon UD Temon Raya Periode Oktober 2018 – September 2019.

No Nama

Supplier Alamat

Nama Bahan Baku

Keterangan

1 Tholib Dusun Bendar, Desa Jetisl Lor Kec. Nawangan, Kab. Pacitan

Kayu Bulat (Log) Pengepul

2 Supriyono Dusun Krajan, Desa Semanten,

Kec. Pacitan, Kab. Pacitan Kayu Bulat (Log) Pengepul

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


35

Copy Dokumen Tanda Terima untuk bahan baku kayu (log) jenis sengon terlampir pada Buku II

Lampiran III-3.

Justifikasi

Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan

negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan

dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat sengon dilengkapi dengan berita acara serah terima

barang dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Dokumen Nota Angkutan dan surat

jalan. Dengan demikian verifier 2.1.1.c. memiliki norma penilaian memenuhi.


d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Hasil Verifikasi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi dilapangan pada periode Oktober 2018 –

September 2019. UD Temon Raya menggunakan bahan baku industri berupa kayu bulat (log) jenis

sengon. Dokumen angkutan kayu cabang be rupa dokumen Nota Angkutan. Hal ini sesuai dengan

PermenLHK No. P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan

yang Berasal dari Hutan Hak. Dalam dokumen Nota Angkutan UD Temon Raya terdapat informasi

antara lain sebagai berikut :

CONTOH DOKUMEN NOTA ANGKUTAN :

Desa : Jetis Lor

Kecamatan : Nawangun

Kabupaten : Pacitan

Provinsi : Jawa Timur

Bukti Kepemilikan : -

Nomor : -

Nama Pemilik : Tholib

Tempat Muat : Bendar, Jetis Lor

Alat Angkut : Engkel

Tujuan Pengangkutan:

Nama Penerima : UD Temon Raya

Alamat : Arjosari, Pacitan

Jenis Hasil Hutan : Sengon Laut

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


36

Jumlah : 164 batang

Volume : 6,41 m3

Copy Dokumen Angkutan terlampir pada Buku II Lampiran III-4.

Uji Petik:

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi dilapangan, bahwa bahan baku yang

digunakan berupa Kayu Bulat (Log) Sengon. Namun pada saat kunjungan lapangan dilakukan

tidak ada stock bahan baku yang tersedia karena telah habis diproduksi. UD Temon Raya sedang

tidak melakukan produksi untuk sementara dan perusahaan terakhir kali melakukan pembelian

bahan baku pada bulan April 2019. Hal ini menyebabkan tidak dapat dilakukan uji petik bahan baku

pada periode audit penilikan pertama ini.

Kartu Ganis

Perusahaan memiliki tenaga teknis (GANIS) PKB-R yang diterbitkan oleh BPPHP Wilayah VII.

Adapun data dan informasi kartu Ganis UD Temon Raya adalah sebagai berikut:

- Nama : Rico Ega Riambodo

- Nomor Register : 03537-07/PKB-R/XVI/2019

- Instansi : Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur

- Nomor SK : SK.205/BPHPVII-3/2/2019

- Masa berlaku : 8 Februari 2019 – 8 Februari 20222

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


37

Gambar 4.1. Kartu Ganis UD Temon Raya

Kayu Lelang:

Selama periode Oktober 2018 – September 2019 UD Temon Raya tidak pernah melakukan

pembelian bahan baku dari hasil lelang, sehingga tidak berkewajiban melakukan pemisahan

terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan

lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang dan tidak berkewajiban memiliki dokumen angkutan hasil

hutan lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

Justifikasi


1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang

sah.

2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran)

dengan dokumen

3. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah dengan

stock/ LMHH pada periode yang sama.

4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.

5. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau dokumen angkutan hasil hutan

lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

6. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen SAL

atau dokumen angkutan hasil hutan lanjutan hasil lelang dan Risalah Lelang.

Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Uji petik dilapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik dengan dokumennya. Kartu tenaga

teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama priode Oktober 2018 –

September 2019 UD Temon Raya tidak pernah menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu

lelang. Dengan demikian verifier 2.1.1.d. memiliki norma penilaian memenuhi.


g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Hasil Verifikasi

Berdasarkan hasil verifikasi diketahui identitas kedua pemasok (supplier) bahan baku UD Temon

Raya belum memiliki S-LK/S-PHPL. Tetapi setiap pengiriman bahan baku kayu bulat telah

dilengkapi dengan DKP dan Nota Angkutan. Pada dasarnya Nota Angkutan bersifat menggantikan

DKP. Peraturan tentang tidak digunakan lagi DKP terdapat pada

P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tetntang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


38

Berasal dari Hutan Hak pasal 6 ayat (2A) :

“Nota Angkutan Lanjutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk TPKRT di provinsi Pulau Jawa dan Pulau Bali dapat

diterbitkan oleh Pemilik TPKRT dengan mencantumkan nomor Nota Angkutan sebelumnya dan

berlaku sebagai DKP.” Namun untuk UD Temon Raya masih menggunakan keduanya.

CONTOH DOKUMEN NOTA ANGKUTAN :

Desa : Jetis Lor

Kecamatan : Nawangun

Kabupaten : Pacitan

Provinsi : Jawa Timur

Bukti Kepemilikan : -

Nomor : -

Nama Pemilik : Tholib

Tempat Muat : Bendar, Jetis Lor

Alat Angkut : Engkel

Tujuan Pengangkutan:

Nama Penerima : UD Temon Raya

Alamat : Arjosari, Pacitan

Jenis Hasil Hutan : Sengon Laut

Jumlah : 164 batang

Volume : 6,41 m3

Contoh Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP):

Adapun informasi yang tercantum dalam dokumen DKP adalah sebagai berikut:

- Nama Penerbit DKP : Tholib

- Alamat penerbit :

a. Dusun : Bendar

b. Desa : Jetis Lor

c. Kecamatan : Nawangan

d. Kabupaten/Kota : Pacitan

- Obyek Yang dideklarasikan:

a. Jenis Produk : Kayu Bulat

b. Jumlah : 164 batang

c. Volume : 6,41 m3

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


39

d. Jenis Kayu : Sengon Laut

e. Penerima Produk : UD Temon Raya

f. Alamat : -

g. Nomor/Tgl. Nota Angkutan : -

Contoh dokumen DKP dan Nota Angkutan terlampir pada terlampir pada Buku II Lampiran III-5.

UD Temon Raya telah membuat prosedur pemeriksaan DKP, dan telah menunjuk personel yang

bertanggung jawab terhadap pemeriksaan DKP atas nama Rico Ega Riambodo. Setiap

pemeriksaan DKP dilengkapi dengan laporan hasil pemeriksaan/pengecekan DKP.

Prosedur Pemeriksaan DKP Terlampir pada Buku II Lampiran III-6.

Dokumen Penunjukkan petugas pemeriksa DKP terlampir pada Buku II Lampiran III-7.

Justifikasi


1. Seluruh pemasok memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP.

2. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap

dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).

4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.

Pemasok bahan baku kayu UD Temon Raya belum memiliki S-LK/S-PHPL. Tetapi setiap

pengiriman bahan baku kayu bulat selalu dilengkapi dengan DKP dan Nota Angkutan. Dengan

demikian untuk verifier 2.1.1.g. memiliki norma memenuhi.

Norma Penilaian : Memenuhi.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan system penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

K2.1. Keberadaan dan penerapan system penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.

2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

Hasil Verifikasi

Setiap tahapan pengerjaan di UD Temon Raya menggunakan tally sheet/formulir maupun label

sebagai alat untuk penelusuran bahan baku dan proses produk dari penerimaan bahan baku,

proses produksi, out put produksi dan penjualan.

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


40

Alur produksi UD Temon Raya, adalah sebagai berikut :

Gambar 4.2. Flowchart Produksi UD Temon Raya

Tabel 4.4. Proses Produksi dan Formulir/Tally Sheet yang Digunakan Di UD Temon Produksi Veneer.

No Proses Formulir yang digunakan

1. Purchase Order (PO) - Dokumen PO dari Buyer

2. Penerimaan Bahan Baku

- Surat Jalan

- Nota Angkutan

3. Pencatatn Pembelian Bahan Baku

- Tally Sheet Grader Logs

- Formulir DKP

- Surat tanda Terima Log

- Kuitansi Pembayaran Pembelian Bahan Baku.

4 Pemakaian Bahan Baku - Formulir Pemakaian Bahan Baku

- Input Rotary

5. Hasil Produksi/Output Rotary - Label Output

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


41

- Formulir Hasil Output

6. Packing Hasil Rotary - Label Packing

- Formulir Hasil Output

7. Penjualan Hasil Produksi - Packing List

- Invoice

- Nota Angkutan

contoh dokumen tally sheet dan implementasi form kerja dilakukan penelusuran terhadap

Purchese Order (PO) No. CMA/PO-VNR/2019/03/01 tanggal 1 Maret 2019, berupa pemesanan

Veneer kering 2.2 x 1220 x 1220 mm dengan volume 126.54 dengan pemesan PT Christa

Megatama Abadi di Sukoharjo, terhadap dokumen dan tally sheet yang dilakukan observasi

ditemukan ketelusurannya.

Contoh dokumen Tally sheet produksi dan proses produksi terlampir pada Buku II Lampiran III-8.

Justifikasi :

Verifier ini memenuhi apabila :

1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi.

2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul

bahan baku.

Tally sheet yang digunakan untuk mencatat tahapan proses pengerjaan dapat memberikan

informasi ketelusuran asal usul bahan baku yang digunakan, sehingga verifier 2.1.3.a memiliki



b. Laporan produksi hasil olahan

Hasil Verifikasi

Dari hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan, data realisasi produksi UD Temon Raya

selama periode Oktober 2018 – September 2019 hanya memproduksi produk veneer, data produksi

produksi veneer sebagai berikut :

Tabel 4.5 Data Produksi veneer dari kayu rakyat Periode periode Oktober 2018 – September 2019

BULAN INPUT OUTPUT WASTE RENDEMEN

M3 M3 M3 %

Oct-2018 292.56 174.72 117.84 59.72

Nov-2018 304.32 188.29 116.03 61.87

Dec-2018 210.64 130.72 79.92 62.06

Jan-2019 216.20 132.85 83.35 61.45

Feb-2019 199.32 117.49 81.83 58.95

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


42

Mar-2019 213.71 128.04 85.67 59.91

Apr-2019 - - -

May-2019 - - -

Jun-2019 6.41 4.00 2.41 62.40

Jul-2019 - - -

Aug-2019 - - -

Sep-2019 - - -

TOTAL 1,443.16 876.11 567.05 60.71

Berdasarkan Perdirjen BUK Nomor P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 rendemen untuk

veneer dari kayu bulat hutan tanaman adalah antara 56 - 65%. Berdasarkan data produksi di atas,

produksi veneer selama satu tahun terakhir sebesar 876.11 m3 rendemen yang dihasilkan adalah

60.71 %. Berdasarkan peraturan tersebut rendemen masih wajar.

Justifikasi


1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu.

2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.

Selama periode Oktober 2018 – September 2019 UD Temon Raya hanya memproduksi produk

veneer.Hasil produksi UD Temon Raya sesuai dengan data yang tercantum dalam laporan mutasi

kayu dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen, maka verifier 2.1.3.b.



c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

Hasil Verifikasi

UD Temon Raya telah membuat laporan realisasi produksi selama periode 12 bulan terakhir

(Oktober 2018 – September 2019), yaitu veneer sebesar 876.11 m3. Sedangkan kapasitas izin

IUIPHHK No P2T/19/14.02/01/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 dengan kapasitas produksi veneer

sebesar 5.500 m3/tahun dan plywood/kayu lapis sebesar 450 m3/tahun Berdasarkan data tersebut,

dapat disimpulkan bahwa realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan.

Tabel 4.6. Perbandingan Kapasitas Izin dan Realisasi Produksi UD Temon Raya Selama Oktober 2018 – September 2019

Jenis Produk Kapasitas Izin

(m3/tahun)

Realisasi Produksi

(m3/tahun)

Pencapaian

(%) Keterangan

Veneer 5.500 m3 876.11 15.93% Produksi di bawah

kapasitas izin

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


43

Kayu Lapis 450 m3 0 0 -

Dari hasil analisa data tersebut diperoleh informasi bahwa realisasi produksi veneer UD Temon Raya

periode Oktober 2018 – September 2019 sebesar 876.11 m3/tahun dan masih berada di bawah

kapasitas izin yang ditetapkan.

Justifikasi


1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee

2. Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang

diizinkan.

Realisasi produksi UD Temon Raya dalam periode bulan Oktober 2018 – September 2019 tidak

melebihi kapasitas izin. Dengan demikian verifier 2.1.3.c memiliki norma penilaian memenuhi.


e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu

Hasil Verifikasi

UD Temon Raya telah membuat laporan mutasi kayu periode Oktober 2018 – September 2019.

Dokumem dan data pendukung untuk membuat laporan mutasi kayu adalah dokumen dan data

penerimaan bahan baku, catatan/laporan produksi dan penjualan. Adapun laporan mutasi kayu yang

dibuat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Laporan Mutasi Kayu Bulat Periode Oktober 2018 – September 2019.

BULAN STOCK AWAL PEMBELIAN PEMAKAIAN STOCK AKHIR

PCS M3 PCS M3 PCS M3 PCS M3

Oct-2018 460 23.34 5,296 293.25 5,340 292.56 416 24.03

Nov-2018 416 24.03 5,041 298.02 5,116 304.32 341 17.73

Dec-2018 341 17.73 3,889 207.89 3,970 210.64 260 14.98

Jan-2019 260 14.98 4,067 221.17 3,963 216.20 364 19.95

Feb-2019 364 19.95 3,975 203.36 4,014 199.32 325 23.99

Mar-2019 325 23.99 3,131 196.13 3,292 213.71 164 6.41

Apr-2019 164 6.41 - - - - 164 6.41

May-2019 164 6.41 - - - - 164 6.41

Jun-2019 164 6.41 - - 164 6.41 - -

Jul-2019 - - - - - - - -

Aug-2019 - - - - - - - -

Sep-2019 - - - - - - - -

TOTAL

25,399 1,419.82 25,859 1,443.16

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


44

Tabel 4.8. Laporan Mutasi Produk Veneer Periode Oktober 2018 – September 2019

BULAN STOCK AWAL PRODUKSI PENJUALAN STOCK AKHIR

M3 M3 M3 M3

Oct-2018 43.96 174.72 181.20 37.48

Nov-2018 37.48 188.29 210.88 14.89

Dec-2018 14.89 130.72 126.53 19.08

Jan-2019 19.08 132.85 126.53 25.40

Feb-2019 25.40 117.49 126.53 16.36

Mar-2019 16.36 128.04 126.53 17.87

Apr-2019 17.87 - - 17.87

May-2019 17.87 - - 17.87

Jun-2019 17.87 4.00 21.09 0.78

Jul-2019 0.78 - - 0.78

Aug-2019 0.78 - - 0.78

Sep-2019 0.78 - - 0.78

TOTAL

876.11 919.29

Justifikasi

Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen

pendukung.

Dokumen LMHHOK UD Temon Raya periode Oktober 2018 – September 2019 telah sesuai dengan

dokumen pendukung lainnya, maka verifier 2.1.3.e memiliki norma penilaian memenuhi.


P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan

K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk

perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Hasil Verifikasi

Selama periode Oktober 2018 – September 2019 terdapat penjualan lokal, ke daerah Sukoharjo

yaitu PT Christa Megatama Abadi. Setiap penjualan dilengkapi dengan dokumen Invoice, Packing

List dan Nota Perusahan.

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


45

Copy dokumen penjualan terlampir pada Buku II Lampiran III-9.

Adapun rekapitulasi penjualan lokal selama Periode Oktober 2018 – September 2019 adalah

sebagai berikut:

Tabel 4.9. Laporan Penjualan Veneer Periode Agustus - Oktober 2018

Bulan Jumlah Dokumen Volume

Oct-18 5 181.200

Nov-18 5 210.882

Dec-18 3 126.529

Jan-19 3 126.529

Feb-19 3 126.529

Mar-19 3 126.529

Apr-19 0 -

May-19 0 -

Jun-19 1 21.088

Jul-19 0 -

Aug-19 0 -

Sep-19 0 -

Total 23 919.287

Justifikasi

Verifier ini dinyatakan Memenuhi apabila :

Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan

dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Seluruh penjualan domestik UD Temon Raya telah didukung dengan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah. Dengan demikian verifier 3.1.1. memiliki norma penilaian memenuhi.


P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

K3.3. Pemenuhan penggunaan tanda V-Legal

3.3.1. Implementasi tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan

Hasil Verifikasi :

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 tanggal

16 Januari 2015 Pasal 11 ayat (11) berbunyi: “ Pemegang izin, pemegang hak pengelolaan dan

pemilik hutan hak yang telah mendapat S-PHPL atau S-LK wajib membubuhkan tanda V-Legal”.

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


46

UD Temon Raya telah menandatangani Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal dengan PT TUV

Rheinland Indonesia No. TR/SK/2019/03/001 tanggal 11 Maret 2019.

Kewajiban penggunaan logo V-legal diterapkan oleh perusahaan dalam dokumen internal

perusahaan, selanjutnya akan dicantumkan dalam dokumen lainnya.

Gambar 4.11. Perjanjian penggunaan Logo V-Legal

Justifikasi :


1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen/lampiran dokumen

angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

UD Temon Raya sudah mencantumkan tanda V-Legal pada pada dokumen penjualan dan telah

tersedia Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal antara UD Temon Raya dan PT TUV Rheinland

Indonesia. Dengan demikian verifier 3.3.1. memiliki norma penilaian memenuhi.


P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 Prosedur / prosedur dan implementasi K3

a. Pedoman / Prosedur K3

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


47

Hasil Verifikasi

1. Prosedur Penanganan K3

UD Temon Raya telah membuat prosedur K3 yang tercantum dalam prosedur kerja.

Keselamatan Kerja yang meliputi:

1. Tujuan

2. Ruang Lingkup

3. Pengertian

4. Tanggung Jawab

4.1. Direktur

4.2. Wakil Manajemen

4.3. Kabag Terkait

5. Prosedur

5.1. Prosedur Strategi Keselamatan dan Kesehatan Kerja

5.2. Prosedur Penegakan Disiplin Secara Tegas Keselamatan Kerja di Pabrik

5.3. Prosedur Keselamatan Personal

5.4. Prosedur Keselamatan Pabrik

5.5. Prosedur Keselamatan Kerja Menggunakan Mesin

5.6. Prosedur Penanganan Kecelakaan Kerja

5.7. Prosedur Penanganan Kebakaran dan Bencana Alam

Copy dokumen Prosedur K3 UD Temon Raya terlampir pada Buku II Lampiran III-10.

2. Petugas Penanggungjawab K3

Untuk mendukung penerapan prosedur K3 di lapangan, UD Temon Raya telah menunjuk Petugas

Penanggungjawab K3.

Copy Dokumen Surat Pernyataan Penunjukan Petugas/Personil K3 UD Temon Raya terlampir

pada Buku II Lampiran III-11.

Justifikasi

Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila Tersedia pedoman/prosedur K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3 (beserta surat

penunjukkannya).

UD Temon Raya telah memiliki prosedur K3 dan telah menunjuk personel yang bertanggung jawab

dalam implementasi pedoman K3 di lapangan yang dibutikan dengan surat penunjukkan. Dengan

demikian verifier 4.1.1.a. memiliki norma penilaian memenuhi.

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


48


b. Implementasi K3

Hasil Verifikasi

Untuk mendukung implementasi K3 perusahaan telah memiliki perlengkapan dan peralatan K3

sebagai berikut:

1. Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

Gambar 4.3. Posisi APAR di UD Temon Raya

2. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

Jalur Evakuasi yang berbentuk panah dan didalamnya terdapat tulisan “jalur evakuasi” dipasang di

beberapa tempat di berbagai ruangan. Semua petunjuk jalur evakuasi mengarah pada Titik

Kumpul yang berlokasi di halaman depan kantor dan lahan parkir.

Gambar 4.4. Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul

3. Pemakaian APD

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


49

Pemakaian APD di UD Temon Raya tidak dapat didokumentasikan karena saat audit di lapangan,

pabrik sedang tidak melakukan kegiatan produksi. Perusahaan telah memiliki APD berupa :

Tabel 4.11. Data APD PT Temon Raya

No APD Jumlah Satuan Keterangan

1 Kaos Tangan 24 Pasang Digunakan untuk pemotongan kayu bulat dan penerimaan output

2 Masker Standar 100 Buah Disediakan bagi karyawan yang membutuhkan

3 APAR 4 Buah Pemeriksaan terakhir tgl 29 September 2019 dari UPT Damkar

4 Kotak P3K 1 Buah Tersedia di kantor dan masa berlaku obat masih valid

4. Kotak P3K

Gambar 4.5 Kotak P3K UD Temon Raya

Justifikasi


1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa).

2. Tersedia tanda/jalur evakuasi.

UD Temon Raya telah memiliki peralatan K3 yang berfungsi baik sesuai pedoman serta telah

memasang tanda/jalur evakuasi baik di lokasi kantor maupun pabriknya. Dengan demikian verifier

4.1.1.b. memiliki norma penilaian memenuhi.


c. Catatan kecelakaan kerja

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


50

N I H I L

Hasil Verifikasi

Selama periode Oktober 2018 – September 2019 di UD Temon Raya tidak terjadi kecelakaan.

Untuk mencegah dan menekan terjadinya kecelakaan kerja perusahaan telah melakukan beberapa

upaya antara lain:

- Memasang rambu-rambu himbauan tentang K3.

- Melengkapi dengan APD (Alat Pelindung Diri) sesuai kebutuhan.

- Melengkapi dengan peralatan K3 lainnya seperti APAR dan kotak P3K

- Melakukan briefing sebelum mulai bekerja.

Tabel 4.12. Rekapitulasi Kejadian kecelakaan Kerja

No Tanggal Kejadian

Nama Karyawan

Penanganan Kategori

Kecelakaan Lokasi

kejadian

Copy Dokumen Laporan Kecelakaan Kerja UD Temon Raya Buku II Lampiran III-10.

Copy Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan UD Temon Raya Buku II

Lampiran III-12.

Justifikasi

Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap

kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.

UD Temon Raya telah membuat catatan kejadian kecelakaan kerja dan perusahaan juga telah

mengikutsertakan karyawan BPJS. Untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, UD Temon Raya

telah melengkapi peralatan dan perlengkapan kerja. Dengan demikian verifier 4.1.1.c. memiliki




K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


51

terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Hasil Verifikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dokumen UD Temon Raya belum memiliki serikat

pekerja, namun pihak perusahaan telah membuat kebijakan untuk memberikan kebebasan kepada

para karyawan untuk berserikat atau mendirikan Serikat Pekerja. Pernyataan Kebebasan

Berserikat dibuat oleh manajemen, dan ditandatangani oleh Direktur UD Temon Raya, pada

tanggal 2 Januari 2018 dengan Nomor Surat: TR-PCT/HRD/2018/01/01.

Adapun copy Dokumen Pernyataan Kebebasan Berserikat terlampir pada Buku II Lampiran III-13.

Justifikasi

Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila:

1. Terdapat serikat pekerja atau pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang

membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.

Karyawan UD Temon Raya belum memiliki Serikat Pekerja, namun perusahaan telah membuat

pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani langsung oleh Direktur UD Temon Raya.

Dengan demikian verifier, 4.2.1. memiliki norma penilaian memenuhi.




4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan (PP).

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Hasil Verifikasi :

Verifikasi dokumen menunjukkan bahwa UD Temon Raya belum memiliki Peraturan Perusahaan

(PP) dikarenakan jumlah karyawannya masih dibawah 10 orang. Saat ini jumlah karyawan UD

Temon Raya sebanyak 8 orang. UD Temon Raya telah memiliki dokumen Kesepakatan Kerja

Bersama (KKB). Dalam dokumen KKB menginformasikan kesepakatan anatara karyawan dengan

perusahaan yang berisi dengan berapa pasal yaitu:

Pasal 1 terkait Jam Kerja

Pasal 2 terkait Status, Tugas dan Kewajiban Karyawan

Pasal 3 terkait Hak Karyawan

Pasal 4 terkait Tata Tertib Perusahaan

Selanjutnya KKB tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak antara karyawan dan pihak

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


52

perusahaan serta diketahui oleh Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Pemerintah Kabupaten Pacitan

berupa tanda tangan dan stempel basah perwakilan Dinas.

Contoh Dokumen dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) terlampir dalam Buku II Lampiran

III-14.

Justifikasi

Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila Tersedia dokumen KKB atau PP yang telah didaftarkan

ke instansi yang berwenang.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa UD Temon Raya telah membuat KKB

yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan dan telah di sah kan oleh instansi terkait, maka

dapat disimpulkan untuk verifier 4.2.2. memiliki norma penilaian memenuhi.

Norma Penilaian : Memenuhi.



4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Pekerja yang masih dibawah umur

Hasil Verifikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan data karyawan, jumlah karyawan UD Temon Raya tercatat

sebanyak 8 (delapan) orang. Dengan komposisi sebagai berikut :

Manager Produksi : Eko Riyadi

Manager HRD : Tri Sunyo

Manager Keuangan : Zerra Septiana Devi

Staff : 1. Suprihomo

2. Arik Riyanti

3. Eka Widiastuti

4. Rico Ega Riambodo

5. Rahmat Haryono

Karyawan termuda, yaitu :

- Nama : Rico Ega Riambodo

- Alamat : Dusun Ngawen, RT 003/ RW 001 Desa Semanten, Kec.Pacitan, Kab.

Pacitan

- Tanggal Lahir : 18 Februari 1995

- Umur : 24 tahun

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


53

Selain karyawan tetap terdapat karyawan harian lepas/borongan. Untuk karyawan lepas atau

borongan tidak setiap hari masuk kerja dan hanya masuk sesuai kebutuhan perusahaan. Adapun

jumlah karyawan harian lepas/borongan adalah 30 orang. Data karyawan UD Temon Raya

terlampir pada Buku II Lampiran III-15.

Justifikasi

Verifier ini memiliki nilai Memenuhi apabila Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur atau

Ditemukan pekerja dibawah umur tetapi telah memenuhi ketentuan.

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi lapangan tidak terdapat UD Temon Raya yang

berusia dibawah umur atau berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun pada saat mulai bekerja.

Dengan demikian verifier 4.2.3. memiliki norma penilaian memenuhi.


LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


54

V. KESIMPULAN

4.1. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di Bab V di atas maka dapat dilihat hasil verifikasi per Verifier dari Prinsip,

Kriteria dan Indikator VLK adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1. Hasil Pemenuhan Atas Prinsip, Kriteria, Indikator dan Verifier SVLK UD Temon Raya

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Pemenuhan Terhadap Verifier

P.1 K.1.1 1.1.1 a. Memenuhi

b. Memenuhi

c. Memenuhi

d. Memenuhi

e. Memenuhi

f. Memenuhi

g. Memenuhi

h. Memenuhi

K.1.2 1.2.1 Tidak Diterapkan

1.2.2 Tidak Diterapkan

K1.3 1.3.1 Tidak Diterapkan

1.3.1 Tidak Diterapkan


b. Tidak Diterapkan

c. Memenuhi

d. Memenuhi

e. Tidak Diterapkan

f. Tidak Diterapkan

g. Memenuhi

h. Tidak Diterapkan

i Tidak Diterapkan

2.1.2 a. Tidak Diterapkan

b. Tidak Diterapkan

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


55


c. Tidak Diterapkan

d. Tidak Diterapkan

e. Tidak Diterapkan

f. Tidak Diterapkan

g. Tidak Diterapkan

h. Tidak Diterapkan

2.1.3 a. Memenuhi

b. Memenuhi

c. Memenuhi

d. Tidak Diterapkan

e. Memenuhi

2.1.4 a. Tidak Diterapkan

b. Tidak Diterapkan

c. Tidak Diterapkan

d. Tidak Diterapkan

e. Tidak Diterapkan

P.3 K.3.1 3.1.1 Memenuhi

K.3.2 3.2.1 a. Tidak Diterapkan

b. Tidak Diterapkan

c. Tidak Diterapkan

d. Tidak Diterapkan

e. Tidak Diterapkan

f. Tidak Diterapkan

g. Tidak Diterapkan

h. Tidak Diterapkan

i. Tidak Diterapkan

K3.3 3.3.1 Memenuhi


b. Memenuhi

c. Memenuhi

4.2.1 Memenuhi

4.2.2 Memenuhi

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


56


4.2.3 Memenuhi

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


57

4.2. Rekomendasi

Dari hasil tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa terdapat 56 Verifier yang diverifikasi, dari data

tersebut terdapat 24 Verifier dengan kategori ”Memenuhi” dan 32 Verifier dengan kategori ”Tidak

Diterapkan”.

Maka sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan

IUI yang tercantum pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 pada Lampiran 2.6.tentang Standar Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi < 6.000 m3/tahun dan IUI dengan Investasi

< Rp 500 Juta dan Lampiran 3.4 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada

Pemegang IUIPHHK dan IUI, Tim Auditor menyatakan UD Temon Raya ” MEMENUHI ” dan

direkomendasikan untuk tetap digunakan Sertifikat Legalitas Kayu dengan masa berlaku sesuai

dengan peraturan dan penilikan akan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun..

Jakarta, Desember 2019,

Tim Auditor VLK

Sapto Hariyono Sari Wahyuni

(Lead auditor) (Auditor)

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


58

Daftar Peraturan dan Dokumen / Data Yang Diverifikasi Pada Setiap Verifier

PERATURAN VERIFIER Dokumen Yang Di Cek

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT

1.1.1.a.

Akta pendirian perusahaan

dan / atau perubahan terakhir.

- Akta Pendirian Perusahaan

- Akta Penyesuaian dengan UU No. 40 Tahun 2007

- Akta Perubahan Terakhir

- Bukti Pencatatan ke Kementerian Hukum dan HAM RI dan/atau Panitera Pengadilan Negeri

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-Dag/Per/9/2007 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2008 tentang Penerbit-an Surat Izin Usaha Perdagangan

1.1.1.b.

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri.

- Dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan dari instansi berwenang (surat keterangan atau tanda terima).

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

- Peraturan Daerah terkait izin gangguan.

1.1.1.c.

Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri).

- Dokumen Izin Gangguan (HO) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya atau bukti pengurusan perpanjangan dari instansi berwenang berupa (surat keterangan atau tanda terima).

- Surat pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi usaha.

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- Permendag No. 37/M-DAG/PER/ 9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan

1.1.1.d.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

- Dokumen TDP yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya, atau bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang (surat keterangan atau tanda terima).

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

- PermenKeu No. 68/PMK.03/2010 Jo No. 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

- Perdirjen Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tentang Tata Cara Pendaftaran NPWP dan/atau PPKP, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak.

1.1.1.e.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- Dokumen NPWP, SKT dan / atau SPPKP (info yang tercantum dalam dokumen tersebut harus sama dengan dokumen lainnya).

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

1.1.1.f.

Dokumen lingkungan hidup

- Dokumen AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH yang sesuai

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


59


Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- PermenLH No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

- PermenLH No. 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki AMDAL.

- PermenLH No. 13 Tahun 2010 tentang UKL-UPL dan SPPL.

- PermenLH No. 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

(AMDAL/UKL–UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang

setara).

dengan kegiatan usahanya dan catatan temuan penting termasuk dokumen perubahannya atau bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang (surat keterangan atau tanda terima).

- Bukti pelaporan / catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai / merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL).

- PermenLHK Republik Indonesia No. P.13/Menlhk-II/2015 tanggal 26 Maret 2015 tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan.

- Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.

- Permenperin No. 41/M-IND/PER/ 6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.

- Permenperin No. 66/M-IND/PER/ 9/2008 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Penanaman Modal.

- Permenperin No. 05/M-IND/PER/ 2/2014 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri.

- Peraturan BKPM No. 1/P/2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

1.1.1.g.

IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).

- Dokumen IUIPHHK / IUI / IUT yang sesuai dengan aktifitas unit usaha.

- Kesesuaian dengan dokumen lainnya.

- Dokumen perubahan IUIPHHK / IUI / IUT jika mengalami perluasan / pengurangan kapasitas.

- Permenhut No. P.9/Menhut-II/ 2012 tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri Primer Hasil Hutan Kayu.

1.1.1.h.

Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

- Dokumen RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.

- Data realisasi pemenuhan bahan

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


60


(RPBBI) untuk IUIPHHK. baku tahun berjalan (sesuai dengan RPBBI terakhir).

2.1.1.h.

Dokumen pendukung RPBBI.

- Dokumen sumber bahan baku RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang lengkap sesuai sumber bahan baku.

- Permendag No. 89/M-DAG/PER/ 10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

- Permendag No. 97/M-DAG/PER/ 12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

- Permendag No. 08/M-DAG/PER/ 1/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar.

- Permenkeu No. 75/PMK.011/ 2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

- Perdirjen Bea dan Cukai Nomor PER-18/BC/2012 tentang Pe-rubahan Kedua Atas Perdirjen Bea dan Cukai Nomor P-41/BC/ 2008 tentang Pemberitahuan Pabean Ekspor.

- Permendag No. 44/M-DAG/PER/ 7/2012 tentang Barang Dilarang Ekspor

3.2.1.a.

Produk hasil olahan kayu yang diekspor.

- Data produk hasil olahan kayu yang diekspor (produksi sendiri / produk yang diekspor melalui jasa subkontrak) periode 12 bulan terakhir.

3.2.1.b.

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

- Dokumen PEB periode 12 bulan terakhir.

3.2.1.c.

Packing List (P/L).

- Dokumen P/L periode 12 bulan terakhir.

3.2.1.d.

Invoice.

- Dokumen Invoice periode 12 bulan terakhir.

3.2.1.e.


- Dokumen B/L periode 12 bulan terakhir.

3.2.1.f.

Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib di-lengkapi dengan Dokumen V-Legal.

- Dokumen V Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V Legal periode 12 bulan terakhir.

- Data dan informasi lokasi stuffing ekspor (di lokasi industri auditee dan / atau industri penyedia jasa) periode 12 bulan terakhir.

3.2.1.g.

Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.

- Dokumen Verifikasi Teknis (Laporan Surveyor Sucofindo) untuk produk yang wajib verifikasi teknis periode 12 bulan terakhir.

- Data realisasi ekspor periode 12 bulan terakhir.

3.2.1.h.

Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.

- Dokumen kelengkapan bukti pembayaran bea keluar periode 12 bulan terakhir.

- Peraturan Pemerintah R.I. No 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

- Peraturan Pemerintah R.I. No 8 Tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

- Dokumen CITES Appendices I, II, II tanggal 5 Februari 2015.

3.2.1.i.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.

- Ketersediaan dokumen untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (diantaranya CITES) .

- Data realisasi ekspor periode 12 bulan terakhir.

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


61


- Dokumen CITES (UNEP: CITES of Wild Fauna and Flora Appendices I,II,III) tanggal 25 September 2012.

- Permendag No. 78/M-DAG/PER/10/2014 Jo No. 07/M-DAG/PER/1/2015 Jo No. 63/M-DAG/PER/8/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Ketentuan Impor Produk Industri Kehutanan.

- Permendag No. 54/M-DAG/PER/ 9/2009 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

- Permendag No. 27/M-DAG/PER/5/2012 yang dirubah berdasarkan perubahan terakhir yaitu Permendag No. 84/M-DAG/PER/12/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API).

1.2.1.

Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.

- Dokumen Pengakuan/Pengenal Importir (dokumen API-P).

- Kesesuaian dok. API-P dengan dokumen legalitas (IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP, API-P, NIK).

- Jika dok.pengakuan importir sedalam dalam proses revisi, terdapat bukti pengurusan revisi dokumen dari instansi yang berwenang.

- Kesesuaian realisasi impor dengan kelompok industri yang tercantum dalam API-P.

1.2.2.

Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.

- Prosedur sistem uji tuntas (due diligence) importir.

- Bukti pelaksanaan system uji tuntas (due diligence) importir.

2.1.2.a.

Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Dokumen PIB periode 12 bulan terakhir

2.1.2.b.


Dokumen B/L periode 12 bulan terakhir

2.1.2.c.

Packing List (P/L).

Dokumen P/L periode 12 bulan terakhir

2.1.2.d.

Invoice

Dokumen Invoice periode 12 bulan terakhir

2.1.2.e.

Deklarasi Impor

Dokumen Deklarasi Impor

2.1.2.f.

Rekomendasi Impor

Dokumen Rekomendasi Impor

2.1.2.g.

Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk).

Dokumen Bukti Bayar Bea Masuk periode 12 bulan terakhir

2.1.2.h.

Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya

- Dokumen CITES

- Data penerimaan bahan baku kayu periode 12 bulan terakhir.

- Data realisasi produksi periode 12

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


62


2.1.2.i.

Bukti penggunaan kayu impor.

bulan terakhir

- Permenhut No. P.43/Menhut-II/2014 Jo PermenLHK No. P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK Pada Pemegang Izin atau Pada Hutan Hak.

- Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK.

- SK Menhut No. SK.641/Menhut-II/2011 tentang Penetapan Tanda V-Legal.

- Lampiran 6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal.

- Lampiran 7 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Pedoman Penerbitan Dokumen V Legal.

1.3.1.

Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.

- Dokumen akte notaris pendirian kelompok dan Perubahan terakhir;

- Pengesahan Akte pendirian Kelompok dan perubahnnya.

2.1.4.a.

Dokumen S-LK atau DKP.

- Dokumen S-LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain).

2.1.4.b.

Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).

- Dokumen kontrak jasa yang dibuat di atas materai periode 12 bulan terakhir.

2.1.4.c.

Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.

- Dokumen berita acara serah terima kayu yang dijasakan antara auditee dengan penyedia jasa periode 12 bulan terakhir.

2.1.4.d.

Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.

- Dokumen penerapan pemisahan produk milik auditee yang dijasakan kepada penyedia jasa periode 12 bulan terakhir.

2.1.4.e.

Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.

- Dokumen bahan baku proses produk produk auditee yang dijasakan periode 12 bulan terakhir .

- Dokumen ekspor produk auditee (hasil penjasaan) yang diekspor di tempat industri penyedia jasa periode 12 bulan terakhir .

3.3.1.

Tanda V-Legal yang di-bubuhkan sesuai ketentu-an.

- Bukti penerapan Tanda V-Legal pada produk hasil olahan atau pada dokumen/lampiran dokumen atau pada kemasan periode 12 bulan terakhir .

- Permenhut No. P.41/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 Jo PermenLHK No. P.43/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam.

- Permenhut No. P.42/Menhut-II/2014 tanggal 10 Juni 2014 Jo P.42/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan

2.1.1.a.

Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

- Dokumen Kontrak Supply bahan baku / PO / dokumen jual beli periode 12 bulan terakhir.

2.1.1.b.

Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh petugas kehutanan yang berwenang untuk pe-nerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

- Dokumen BAP Kayu Bulat dari Hutan Negara yang ditandatangani oleh Petugas Kehutanan yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah periode 12 bulan terakhir.

- SK atau Kartu SIM Petugas Kehutanan yang menandatangani BAP

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


63


Tanaman Pada Hutan Produksi.

- PermenLHK No. P.32/Menlhk-Setjen/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Hutan Hak.

- Permenhut No. P.30/MENHUT-II/2012 tanggal 17 Juli 2012 Jo PermenLHK No. P.21/MenLHK-II/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang Berasal dari Hutan Hak.

- Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Menteri Per-industrian dan perdagangan Nomor KM 3 Tahun 2003, Nomor 22/KPTS-II/2003 dan 33/MPP/ Kep/I/2003 tentang Pengawasan Pengangkutan Kayu Melalui Pelabuhan

2.1.1.c.

yang berwenang untuk penerimaan kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

- Dokumen Berita Acara Serah Terima Kayu selain Kayu Bulat dari Hutan Negara dan / atau Bukti Serah Terima yang dilengkapi dengan dokumen hasil hutan yang sah periode 12 bulan terakhir.

2.1.1.d.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah..

- Data penerimaan bahan baku kayu yang dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHH/FAKB/FAKO/SKAU/Nota : nomor seri, penerbit, P3KB, tanda sekuritas, specimen tandatangan) periode 12 bulan terakhir.

- Data LMKB/LMKO periode 12 bulan terakhir.

- Kartu Tenaga Teknis yang masih berlaku sesuai dengan SK penempatan.

- Data dan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang disertai Risalah Lelang jika terdapat bahan baku kayu hasil lelang periode 12 bulan terakhir.

2.1.1.e.

Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP.

- Data penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran (jika ada) periode 12 bulan terakhir dan DKP s.d. periode Desmber 2015).

- Nota, DKP dan Dokumen (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran yang menjelaskan asal usul kayu periode 12 bulan terakhir.

2.1.1.f.

Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.

- Data penerimaan bahan baku kayu limbah industri (jika ada) periode 12 bulan terakhir.

- Nota bahan baku kayu limbah yang menjelaskan asal usul kayu periode 12 bulan terakhir.

2.1.1.g.

Dokumen S-LK / SPHPL yang dimiliki pemasok dan /atau DKP dari pemasok.

- Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP (s.d. transaksi bulan Desember 2015) dari pemasok.

- Prosedur pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP.

- Daftar nama personel (dibuktikan dengan surat penunjukkan) yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


64


dokumen DKP pemasok.

- Laporan hasil pemeriksaan pemasok yang menerbitkan DKP.

3.1.1.

Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

- Data pemasaran produk yang dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah (FAKO/Nota/ dll) periode 12 bulan terakhir.

2.1.3.a.

Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.

- Tally sheet/rekaman/laporan produksi (yang memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku) periode 12 bulan terakhir.

- Perdirjen BUK No. P.9/VI-BPPHH/ 2013 Jo Perdirjen BUK No. P.12/VI-BPPHH/2014 tanggal 9 Desember 2014 tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan.

- Permenperin No. 41/M-IND/PER/ 2008 tentang Ketentuan dan tata Cara Pemberian IUI, Izin Perluasan dan TDI.

2.1.3.b.

Laporan produksi hasil olahan.

- Flowchart proses produksi setiap produk.

- Laporan produksi setiap produk periode 12 bulan terakhir.

- LMKB dan LMHHOK periode 12 bulan terakhir.

- Dokumen IUIPHHK / IUI / IUT / TDI.

- Prosedur pemisahan hasil produksi kayu lelang.

- Tidak boleh ada tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang

2.1.3.c.

Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.

2.1.3.d.

Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisah-kan.

2.1.3.e.

Dokumen LMKB/LMKBK dan LMHHOK.

- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Keselamatan dan Keseharan Kerja.

- Permennakertrans No. PER.15/ MEN/VIII/2008 tentang Pertolong-an Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Usaha.

- Permenakertrans No. 07/MEN/ V/2010 Jo. No. 1 Tahun 2012 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.

- Permenakertrans No. PER.08/ MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri.

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan.

4.1.1.a.

Pedoman/prosedur K3.

- Prosedur K3.

- Surat penunjukkan personel yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 di lapangan.

- Sertifikat Ahli K3 personel yang ditunjuk.

- Susunan organisasi P2K3 yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang.

4.1.1.b.

Implementasi K3.

- Data peralatan K3 (APAR / Peralatan P3K dan APD) yang berfungsi baik periode 12 bulan terakhir.

- Lay out APAR dan Tanda Jalur Evakuasi.

- Bukti penerapan tanda jalur evakuasi di lapangan.

4.1.1.c.

Catatan kecelakaan kerja.

- Data catatan kecelakaan kerja setiap kejadian kecelakaan kerja periode 12 bulan terakhir.

- Bukti upaya penanganan kejadian

LAPORAN HASIL AUDIT

PENILIKAN 1


65


kecelakaan kerja (absensi pelatihan / briefing, Jamsostek, dll).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

4.2.1.

Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang memboleh-kan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

- Data dan struktur organisasi Serikat Pekerja (jika ada) periode 12 bulan terakhir.

- pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.

- Permennakertrans No. PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

- Kepmenakertrans No. KEP.100/ MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4.2.2.

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.

- Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja yang berlaku pada periode 12 bulan terakhir.

- Bukti pendaftaran KKB atau PP ke instansi berwenang.

4.2.3.

Pekerja yang masih di bawah umur.

- Data pekerja periode 12 bulan terakhir.

- Bukti surat nikah / izin orang tua jika ada pekerja di bawah umur periode 12 bulan terakhir.

- Data dan informasi jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja di bawah umur (18 tahun) --- jika ada dalam periode 12 bulan terakhir.

ud temon raya - tuv...daftar gambar no. gambar judul gambar hal 4.1 kartu ganis ud temon raya 36 4.2...

Documents