kebijakan & pedoman seputar
DESCRIPTION
KesehatanTRANSCRIPT
Kebijakan & Pedoman Seputar Gangguan Penggunaan Napza
Riza Sarasvita, PhDSubdit Napza, Rokok & Alkohol
Direktorat Bina Kesehatan Jiwa Kemenkes RI
Kerangka Paparan
1. Latar Belakang2. Program Wajib Lapor Pecandu Narkotika3. Rehabilitasi Medis Pecandu Narkotika & Napza
lainnya4. Rehabilitasi Medis Pecandu Yang Dalam Proses
& Yang Telah Diputus / Ditetapkan Pengadilan5. Penyalahgunaan Zat yang Diresepkan, Zat
Adiktif lain dan Zat Psikoaktif Baru
1. Latar Belakang
Tantangan
Penerimaan beragam thd Gangguan Penggunaan Napza (GPN) sebagai
suatu penyakit
GPN sebagai satu-satunya “penyakit” yang
diwajibkan lapor & menjalani perawatan
rehab medis
GPN dalam dua sisi pendekatan:
kesejahteraan & penegakan hukum
Kompleksitas pemulihan: kronis, kambuhan,
perlunya rencana terapi individual yg dikaji ulang
secara berkala
Peluang
Memahami ilmu pencegahan GPN
menjadikan kita sebagai individu sahabat anak
Pasien berdaya karena umumnya kemampuan
kognitif & psikologis dalam kondisi baik
Riset dalam tata laksana GPN terbuka luas
GPN salah satu isu strategis nasional selain
terorisme & korupsi: kerjasama multisektor
Perubahan pendekatan
• Konvensi tahun 1961 menganggap penyalahgunaan Napza sebagai masalah kriminal
• Konvensi tahun 2009 menyepakati bahwa pendekatan law enforcement dengan welfare approach harus seimbang
• UU Narkotika No 35/2009:– Tetap menganggap penyalahguna Napza sebagai pelaku
kriminal tetapi memberi peluang untuk menjalani terapi rehabilitasi
– Wajib lapor dpt mengalihkan pemidanaan dg pembatasan 2 kali periode perawatan
Tupoksi Kemenkes dlm Pencegahan & Penanggulangan Masalah (P2M) Gangguan
Penggunaan Napza (GPN)
Update norma standar pedoman & kriteria (NSPK) serta modul pelatihan
Menerima usulan IPWL, menetapkan & bimbingan teknis
Monev & Penyediaan sistem informasi
Penyediaan dana klaim
Tupoksi Dinkes dlm P2M GPN
Fasilitasi implementasi NSPK GPN
Fasilitasi peningkatan ketrampilan dlm GPN
Monev & pengelolaan laporan
Fasilitasi penyediaan sarana & prasarana
Penyediaan dana dlm jangka menengah - panjang
Tupoksi Fasilitas Layanan Kesehatan (fasyankes) dlm P2M GPN
Menyusun SPO sesuai NSPK yg berlaku
Menyediakan layanan P2M GPN
Menjamin ketersediaan tim kerja secara kontinyu
Pencatatan & pelaporan
Menjamin “kesejahteraan” petugas & pasien dlm arti luas
Regulasi Kemenkes Yang Tersedia
• Tata laksana wajib lapor pecandu Narkotika: – 2011: Permenkes 2171/2011– 2012: Permenkes 228/2012 (tambahan
penggantian biaya untuk konseling lanjutan maksimum 8 kali)
– 2013: Permenkes 37/2013 (perubahan pola tarif)
Regulasi Kemenkes Yang Tersedia (2)
• Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL):– 2011: Kepmenkes 1305/2011 (131 institusi)– 2012: Kepmenkes 218 / 2012 (181 institusi)– 2013: Kepmenkes 293 / 2013 (274 institusi) sekaligus
menetapkan seluruh IPWL sebagai penyedia rehab medis, minimal dlm bentuk konseling dasar adiksi Napza
• Juknis Penyelenggaraan Rehab Medis Terpidana:– Permenkes 46/2012 saat ini sedang direvisi
Program Wajib Lapor Pecandu Narkotika
Apa itu program wajib lapor?
• Wajib lapor (wapor) adalah amanah Undang-Undang bagi seluruh warga negara Indonesia yang mengalami kondisi ketergantungan terhadap Narkotika untuk melaporkan diri pada Puskesmas / Rumah Sakit / Lembaga Rehabilitasi milik Pemerintah ataupun Masyarakat
Mengapa perlu wajib lapor?
• Pada umumnya sebelum mengalami masalah fisik / psikologis / sosial serius, pecandu jarang datang untuk mencari pertolongan medis / sosial
• Diperkirakan kurang dari 5% pecandu yang pernah menerima layanan terapi & rehabilitasi
• Program wapor ditujukan pula untuk meningkatkan kesadaran keluarga agar dapat membawa anggota keluarganya pada layanan terapi sedini mungkin
• Kontak dini terhadap program terapi diharapkan dapat meminimalisasi dampak buruk akibat penggunaan Napza
Siapa pemangku kepentingan wapor?
• Kebijakan, pedoman, peningkatan kapasitas, dukungan dana
• Dukungan dekriminalisasi
• Memberikan layanan• Tg jwb menjaga kesehatan
Pecandu & kelg Fasyankes
& Lembaga rehab
Pemerintah pusat & daerah
Penegak hukum
Apa bedanya pecandu yg melakukan wajib lapor dg pecandu yg datang utk berobat?
• Keduanya adalah pasien dengan segala hak untuk dilindungi kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
• Sebelum PP 25/2011 tentang Wajib Lapor, tatalaksana pasien pecandu beragam, setelah wapor dilaksanakan, terdapat tata laksana yang distandarisasi:– Asesmen komprehensif– Rencana terapi sesuai hasil asesmen– Urinalisis– Konseling adiksi Napza– Farmakoterapi sesuai kebutuhan
Bagaimana suatu institusi ditetapkan sebagai IPWL?
• Telah memberikan pelayanan terapi rehabilitasi napza sebelumnya; dan/atau
• Pernah menerima pelatihan di bidang gangguan penggunaan napza yang tercatat pada Kementerian Kesehatan
• Diusulkan oleh Dinas Kesehatan setempat, kecuali fasyankes / lembaga rehab milik Pemerintah / Pemerintah Daerah, diusulkan langsung oleh organisasi induk
Apakah mungkin BNNP/Kab/Kota menjadi IPWL?
• BNNP/K tidak dapat menjadi IPWL• BNNP/K dapat memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) yg
kemudian dpt ditetapkan sebagai IPWL dengan cara:– Mendirikan klinik dengan izin Dinas Kesehatan bila
mempekerjakan tenaga kesehatan, dan/atau– Mendirikan lembaga rehab sosial dengan izin Dinas Sosial
bila layanan semata-mata adalah intervensi psikososial• UPT BNNP/K yg telah memiliki izin Pemda setempat
dpt diusulkan langsung oleh BNN kepada Menkes / Mensos untuk menjadi IPWL
Apa yg dimaksud kartu lapor diri
• Selama belum ada ketentuan yg mengatur ttg kartu yang tersentralisasi, maka kartu berobat pasien adalah juga kartu lapor diri, yang bilamana mungkin dicap dengan tulisan IPWL
• Penggunaan nomor wajib lapor mengacu pada nomor rekam medik, kecuali telah ada ketentuan baru
• Kartu lapor diri berlaku sepanjang pasien aktif mengikuti program TR yang telah disusun dlm rencana terapi
Dengan punya kartu lapor diri apakah pasien jadi kebal hukum?
• Tidak• Bila ybs terlibat dalam tindak kriminalitas lain selain
penggunaan Napza, maka ybs tetap diproses• Bila ybs terlibat hanya dlm tindak kriminalitas
penggunaan Napza, diharapkan ybs dpt dialihkan pada proses rehabiltasi apabila telah memiliki kartu lapor diri (diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung – Kemenkumham – Kejaksaan Agung – Kepolisian (Mahkumjakpol) – Kemenkes – Kemensos – BNN).
Berapa biaya wajib lapor yg dpt diklaim?
• Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 37/2013 – Asesmen: Rp. 75.000,-– Urinalisis 3 jenis narkotika: Rp. 100.000,- (hanya 1
kali sepanjang tahun berjalan)– Konseling dasar adiksi: Rp. 50.000,- (dapat
dilanjutkan hingga maksimum 8 X sesi sepanjang tahun berjalan)
– Terapi simtomatik (bila perlu): Rp. 50.000,-
Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu
Apa bedanya wajib lapor dengan rehabilitasi?
• Rehabilitasi merupakan kelanjutan dari proses wajib lapor (sbg bagian dari rentang perawatan bagi pecandu Napza)
• Asesmen• Rencana terapi
Lapor diri
• Rawat Jalan• Rawat Inap
Terapi / Rehabilitasi • Kelompok bantu
diri / dukungan• Peningkatan
ketrampilan
Pasca rawat
Apa bedanya wajib lapor dg rehabilitasi dari segi lembaga ?
Institusi Penerima Wajib
Lapor (IPWL)
Menerima layanan
rehabilitasi rawat inap
Menerima rehabilitasi
terkait perkara hukum
Permenkes 2415/2011 ttg rehab medis
• Pasal 3– Rumah sakit dan puskesmas yang menyelenggarakan
rehabilitasi medis ditetapkan oleh Menteri.– Menteri mendelegasikan penetapan rumah sakit dan
puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
– Penetapan rumah sakit milik pemerintah daerah atau masyarakat dan puskesmas sebagai penyelenggara rehabilitasi medis dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah.
Permenkes 9/2014 ttg penyelenggaraan klinik
• Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik
• Terdiri dari:– Klinik pratama: penyediaan pelayanan medik dasar
(umum atau khusus)– Klinik utama: penyediaan pelayanan medik
spesialistik
Permenkes 9/2014 ttg penyelenggaraan klinik
• Pg jawab klinik harus seorang tenaga medis dg SIP pd klinik tsb dan dpt merangkap sbg pemberi layanan
• Tenaga:– Rawat jalan: dokter / drg (setidaknya 2 org), perawat &
tenaga kesehatan / non kesehatan lain– Khusus napza: harus memiliki tenaga apoteker
• Semua tenaga medis hrs memiliki SIP dan STR sesuai ketentuan
• Tenaga kesehatan lain hrs memiliki SIP / SIK / STR sesuai ketentuan
Permenkes 9/2014 ttg penyelenggaraan klinik
• Pasal 25 • (1) Setiap penyelenggaraan Klinik wajib memiliki izin
mendirikan dan izin operasional. • (2) Izin mendirikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
• (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota.
Permenkes 9/2014 ttg penyelenggaraan klinik
• Pasal 26 menetapkan persyaratan:– Identitas lengkap pemohon; – Salinan/fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha,
kecuali untuk kepemilikan perorangan; – Salinan/fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain
yang disahkan oleh notaris, atau bukti surat kontrak minimal untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
– Dokumen SPPL untuk Klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk Klinik rawat inap
– Profil Klinik– Persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan daerah setempat.
Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu Dalam Proses Hukum Dan Yang Telah Diputus / Ditetapkan
Pengadilan
Rehabilitasi secara ideal....
• Asesmen• Rencana terapiSukarela (sendiri /
kelg)
• Asesmen terpadu• Rencana terapi• Penitipan polisi/jaksa
Tersangkut Perkara Hukum
(masa penyidikan)
• Asesmen terpadu• Rencana terapi• Penetapan/Putusan hakim
Tersangkut Perkara Hukum
(masa persidangan)
Menjalani Terapi &
Rehabilitasi Napza
Landasan Kebijakan
• Undang-Undang 35/2009 ttg Narkotika• Peraturan Pemerintah 25/2011 tentang Wajib
Lapor• Peraturan Bersama Mahkumjakpol –
Kemenkes – Kemensos – BNN tertanggal 11 Maret 2014
Dimanakah dapat dilakukan rehab medis utk pecandu terkait perkara hukum?
• Hanya pada IPWL yang berbasis rumah sakit atau lembaga rehabilitasi medis, yg memenuhi syarat sebagai berikut:– Memiliki sekurang-kurangnya alokasi tempat tidur
untuk rawat inap selama 3 bulan;– Memiliki setidaknya dokter, perawat dan apoteker
yang terlatih di bidang gangguan penggunaan napza;– Memiliki program rawat inap jangka pendek dengan
layanan simtomatik dan intervensi psikososial
Dimanakah rehab medis utk pecandu terkait perkara hukum?
• Syarat.... (lanjt):– Memiliki Standar Prosedur Keamanan minimal,
yang diantaranya memuat prosedur:• Pencatatan pengunjung yang masuk dan keluar• Pemeriksaan fisik dan barang bawaan setiap masuk
program agar tidak membawa berbagai Napza dan benda tajam ke dalam tempat rehab• Tugas Penjaga Keamanan • Pengamanan sarana prasarana agar pasien terhindar
dari kemungkinan melukai dirinya sendiri, melukai orang lain dan melarikan diri.
Yang harus dilakukan Dinkes terkait rehab medis bg perkara hukum...
• Memilih fasyankes Rumah Sakit yg memenuhi syarat tersebut atau setidaknya dapat dipenuhi dalam waktu dekat
• Mengusulkan pada Kemenkes untuk penetapan rehab medis bagi perkara hukum
• Menetapkan tim dokter utk asesmen perkara hukum & mengusulkan tim tsb pada BNNP/K guna ditetapkan sebagai bagian Tim Asesmen Terpadu
• Berkoordinasi dengan BNNP/K, Kanwil Kumham, Kejaksaan Negeri & Pengadilan Negeri
Peraturan Bersama Mahkumjakpol + mengatur...
• Adanya tim asesmen terpadu, yg tdd:– Tim Hukum: guna ungkap jaringan– Tim Dokter: guna memastikan status dan derajat
keparahan penggunaan Napza• Tim asesmen terpadu ditetapkan oleh Kepala
BNNP/K atas usulan Polda / Kajari dan Dinkes• Dalam proses penyidikan, penuntutan &
persidangan dapat dititipkan pada lembaga rehabilitasi
Apa itu tim asesmen terpadu?
Tim asesmen terpadu
Tim hukum: unsur Polri, BNN,
Kejaksaan & Kemenkumham
Tim dokter: SpKJ, SpF, dr umum,
psikolog, sekurang-kurangnya dr umum
Apa yg hrs dilakukan oleh tim dokter dlm asesmen terpadu?
• Prinsip dasar sama dengan proses wajib lapor, hanya pemeriksaan lebih intensif dan tidak kurang dari 1 hari kerja serta tidak lebih dari 2 hari kerja, meliputi:– Pemeriksaan fisik– Anamnesa dan asesmen komprehensif menggunakan
formulir asesmen wajib lapor/ rehabilitasi medis– Bila diperlukan: pemeriksaan psikiatrik, evaluasi
psikologik, rapid tes urin, pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya sesuai indikasi
Bagaimana soal pembiayaan rehab medis?
•Bayar sendiri bila mampu
•Sedang diupayakan alokasi dana utk yg tidak mampu/ pemegang kartu jamkesmas
Sukarela (voluntary)
•Ditanggung BNN: sedang diupayakan alokasi dana melalui APBN
Dalam masa penyidikan / penuntutan/ persidangan
•Ditanggung Kemenkes melalui sistem klaim spt wajib lapor
Setelah ditetapkan / diputus hakim
Klaim kpd Kemenkes utk Pecandu yg telah Diputus / Ditetapkan Hakim utk Rehab Medis
• Peraturan Menteri Kesehatan No 46/2012:– Asesmen & penyusunan terapi Rp. 50.000,- (maksimal 3 kali
asesmen dlm 1 tahun perawatan)– Paket rawat inap kelas 3 sesuai pola tarif RS (maksimal Rp. 4
juta rupiah) per bulan mencakup tarif kamar, askep, visit dokter, konsul dokter spesialis, evaluasi psikologis, intervensi psikososial
– Obat-obatan dg menggunakan obat generik maks Rp 600.000 /bulan (tanpa komplikasi) atau maks Rp 1 juta / bulan (dg komplikasi)
– Pemeriksaan urinalisis Rp 85.000 (maksimal 3 kali periksa dalam satu periode perawatan)
Program Rehab Medis
Utk yg sukarela• Bisa rawat jalan atau inap• Lama bergantung pd derajat keparahan & rencana terapi
Yg dititipkan polisi/jaksa• Harus rawat inap• Lama tgt kebutuhan penyidikan / persidangan
Yg diputus/ditetapkan hakim• Hrs rawat inap dahulu min 3 bln• Lama tgt pd putusan Hakim bdsarkan rekomendasi tim dokter
asesmen terpadu
Ruang lingkup asesmen terpadu bagi yg terkait perkara hukum
• Tim asesmen terpadu khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap pecandu, penyalahguna atau korban penyalahgunaan terkait perkara hukum
• Waktu kerja maksimal 6 hari:– Untuk asesmen tim dokter maksimal 2 hari
Modalitas Terapi & Rehabilitasi
Rehab Medis
Detoksifikasi
Rawat jalan non rumatan
Terapi rumatan
metadon / buprenorfin Rehabilitasi
rawat inap jangka pendek
Rehabilitasi rawat inap
jangka panjang
Penyalahgunaan Zat Yg Diresepkan, Zat Legal & Zat Psikoaktif Baru
Prinsip penyalahgunaan zat legal
Meningkatnya dorongan orang
untuk menyalahgunakan
yang legal
Penegakan hukum yg kuat utk zat ilegal akan menurunkan
penyalahgunaannya
• New psychoactive substances (NPS) atau zat psikoaktif baru adalah:– Segala jenis zat, baik murni maupun olahan yg
tidak diatur dalam konvensi narkotika 1961 atau psikotropika 1971 tetapi dapat mengakibatkan masalah kesehatan masyarakat
• Sudah diatur dalam Permenkes sebagai perubahan dari lampiran daftar narkotika UU 35/2009
Beberapa jenis NPS
• Kanabinoid sintetis• Katinon sintetis: efek stimulan lebih lemah dibanding
metamfetamin / amfetamin lain• Ketamin: anastetik• Phenethylamines: efek stimulan• Piperazines, diantaranya benzipiperazines (BZP):
awalnya antidepresan tetapi ada efek stimulansia. Dikenal sbg produk farmasi gagal
• Dextrometrophan• Dan lain-lain
Zat yang diresepkan
• Alprazolam• Diazepam• Benzodiazepin lainnya• Analgesik poten (tramadol, oxycontin, dll)
Zat legal lainnya
• Obat warung: anti alergi, analgesik, anti asma, dll
• Jenis inhalansia: lem, bensin, cat, dll
Bagaimana upaya pencegahan penyalahgunaan zat-zat tersebut?
• Memasukkan isu zat baru, zat yg diresepkan, zat legal lain dalam:– Berbagai kebijakan terkait GPN– Berbagai program pencegahan / terapi rehabilitasi
GPN
Efek segera inhalansia
HalusinasiDisorientasiDistorsi persepsiRasa pusingPeningkatan sensitivitasDetak jantung tidak
beraturan
Gangguan kognitifTremorHilangnya koordinasiRasa mualRasa senang
Dirasakan dalam hitungan menit dan bersifat sementara:
Efek jangka panjang inhalansia
Kerusakan otak Gangguan fungsi ginjal Koordinasi motorik
terganggu Kerusakan otot dan jantung Gangguan penglihatan Penurunan fungsi paru-paru
Tremor Hilangnya pendengaran Baal pada ekstremitas Bicara pelo Penuruan kapasitas sensori Hilangnya kemampuan
memori
Dialami setelah terpapar dlm jangka panjang. Penelitian ilmiah tdk dpt menghubungkan efek ini dg jenis inhalansia tertentu, jadi bersifat umum:
Bagaimana pencegahan khusus masalah inhalansia?
• Perubahan produk:– Komposisi zat kimia yang mudah disalahgunakan
diminimalisasi– Larangan penyalahgunaan zat kimia– Regulasi & pembatasan tipe dan jumlah zat kimia – Penambahan zat iritan (bau yang menyengat)
pada produk yang potensial disalahgunakan
Bagaimana pencegahan khusus masalah inhalansia? (2)
• Pembatasan akses:– Penalisasi / kriminalisasi penyalahgunaan,
kepemilikan yg diluar batas tujuan utama produk serta distribusi produk dalam jumlah yg potensial disalahgunakan
– Regulasi usia minimal pembelian• Strategi pencegahan: – Label peringatan di produk– Simbol peringatan (otak & paru-paru yg rusak) – Program kesadaran dan pendidikan
Faktor yang berperan dalam perilaku penggunaan narkoba & dampaknya
Individu (Kepribadian, Psikopatologi, Religiusitas, dll)
Faktor Narkoba (Ketersediaan, Jenis, Daya Tarik)
Situasi / Lingkungan (Sosial dan Fisik)
Faktor yang berperan dalam perilaku penggunaan narkoba & dampaknya
Problem Perilaku(CSAP, 2003)
School Dropout
Substance Use
Teen pregnancy
Violent Crime
Teenage Suicide
Individual Risk and Protective
Factors
Society/Environment
SchoolFamily
Community
Peer
Riza Sarasvita, Prevention File, August 2004