GEDUNG DJUANDA I, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710, KOTAK POS 21TELEPON (021) 3449230 (20 saluran) FAKSIMILE (021) 3500847; SITUS www.kemenkeu.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN .REPUBLIK INDONESIA

KETERANGAN PERS

UU Pengampunan Pajak Dinyatakan Konstitusional

-

Jakarta, 14 Desember 2016 - Pada hari ini Mahkamah Konstitusi telah menetapkan

Putusan atas permohonan uji materi UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan

Pajak, yang menyatakan bahwa UU Pengampunan Pajak adalah konstitusional dan

tidak bertentangan dengan UUD 1945. Pemerintah sangat menghormati dan

menghargai Putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan azas

ketaatan hukum, keadilan, dan kemanfaataan bagi bangsa dan Negara Indonesia secara

menyeluruh.

Putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Pengampunan Pajak merupakan putusan

yang sangat penting karena akan menciptakan kepastian hukum atas pelaksanaan UU

Pengampunan Pajak yang saat ini telah memasuki periode kedua. Pemerintah terus

berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan program pengampunan pajak

untuk membangun budaya kepatuhan membayar pajak, agar dapat memperluas basis

perpajakan nasional, meningkatkan dana pembangunan, yang sangat penting untuk

mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Pemerintah akan terus menjalankan program Tax Amnesty untuk mewujudkan

terbangunnya hubungan dan rasa saling percaya antara rakyat dengan Negaranya.

Kebijakan Tax Amnesty merupakan bagian dari keseluruhan reformasi perpajakan yang

sedang dilaksanakan oleh Pemerintah guna membangun sistem perpajakan yang kuat,

bersih, profesional, dan akuntabel, sesuai mandat dan tujuan konstitusi, dan untuk

memperkuat perekonomian nasional dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini, Pemerintah mengingatkan Wajib

Pajak untuk berpartisipasi program Tax Amnesty tanpa ada keraquan. Pemerintah juga

mengajak Wajib Pajak segera mengikuti Tax Amnesty tanpa menunggu sampai dengan

hari-hari terakhir periode kedua Tax Amnesty yang akan berakhir pada tanggal 31

Desember 2016. Dengan mengikuti Tax Amnesty berarti rakyat Indonesia memiliki

kepedulian terhadap kemajuan negaranya dan ikut membangun kesejahteraan yang adil

dan merata.

1/2

Pemerintah menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak

yang telah memberikan dukungan dan perhatian baik secara langsung maupun tidak

langsung atas pelaksanaan program Tax Amnesty. Dukungan seluruh pihak sangat berarti

bagi Pemerintah dan khususnya Kementerian Keuangan untuk terus memperbaiki

kebijakan dan mereformasi Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak agar

benar-benar menjadi lembaga yang bersih, kompeten, profesional, dan bertanggung

jawab dalam menerima amanah dan tugas penting sebagai penjaga keuangan Negara

untuk kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

-

2/2