HUKUM Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang untuk itu, Peraturan hukum tidak dibuat oleh setiap orang melainkan oleh lembaga atau badan yang memang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat luas. Penegakan aturan hukum bersifat memaksa. Hukum memliki sanksi dan setiap pelanggaran atau perbuatan melawan hukum akan dikenakan sanksi yang tegas. HAMHak asasi Manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1IDEOLOGIIdeologi adalah ide atau gagasan.

HUKUM TERTULIS & TIDAK TERTULIS Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis ini dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: 1) Hukum tertulis yang dikodifikasikan. Contoh : Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ), Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( KUHPdt ), Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD); 2) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan Contoh: Undang-undang ( UU ), Peraturan Pemerintah ( PP ), Keputusan Presiden (Kepres). Hukum tidak tertulis: hukum adatcontoh : makan harus pakai tangan kanan, berpakaian harus sopan dll

DEKRIT PRESIDEN 5 APRIL 1959Dengan ini menjatakan dengan chidmat:Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh rakjat kepadanja;Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masjarakat jang adil makmur;Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut,Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANGMenetapkan pembubaran Konstituante;Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekrit ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Djuli 1959Atas nama Rakjat IndonesiaPresiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

SOEKARNO

FUNGSI MKSesuai ketentuan Pasal 24C UUD 1945, selain bertugas dan berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, MK juga bertugas pula menguji sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. dan Tugas MK lainnya adalah memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.MK baru bisa mengadili orang, hanya dalam kasus Impeachment. MK berwenang menggelar forum previligeatum (pengadilan khusus) bagi Presiden dan/atau Wakilnya. apabila dalam pengadilan tersebut presiden dan atau wapres terbukti melanggar konstitusi, MK mengabulkan impeachment tersebut dan hasilnya diserahkan ke MPR untuk mencabut mandatnyaFUNGSI DPR LegislasiFungsi Legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-undang bersama presiden. AnggaranFungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. PengawasanFungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.CIRI CIRI KABINET PRESIDENSIAL Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif). Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.CIRI CIRI NEGARA DEMOKRASI Legitimasi pemerintah Pengaturan organisasi secara teratur dalam negara paling tidak terdapat 2 partai politik. Setiap warga negara sudah memenuhi syarat berhak dalam pemilu Setiap warga negara dalam pemilu dijamin kerahasiannya Masyarakat dijamin kebebasannya Memiliki pers yang bebasSalah satu ciri-ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab. Di negara demokrasi, partisipasi rakyat mendapat tempat yang terhormat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya, negara demokrasi menjamin kemerdekaan menyampaikan pikiran baik secara lisan maupun tulisan.KEDAULATAN DALAM DAN LUAR Kedaulatan ke dalam (intern) artinya Negara berhak mengatur urusan rumah tangganya m,elalui lembaga Negara tanpa campur tangan Negara lain. Contoh : mengatur pajak, pemilu, pembangunan dan sebagainya. Kedaulatan ke luar (ekstern) artinya kebijaksanaan pemerintah untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan Negara lain (hubungan internasional). Adapun prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam mengadakan hubungan internasional dengan Negara lain adalah :

Souverighn: Pengakuan persamaan derajat sebagai Negara merdeka Resiprositas: Timbal balik yang saling menguntungkan Courtesy: Saling menjaga kehormatan antar Negara Pacta Sunt Servand: Mentaati dan melaksanakan perjanjian yang disepakati. Tidak mencampuri urusan dalam negera lain.

BELA NEGARABela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya.Unsur Dasar Bela Negara1. Cinta Tanah Air2. Kesadaran Berbangsa & bernegara3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara4. Rela berkorban untuk bangsa & negara5. Memiliki kemampuan awal bela negaraContoh-Contoh Bela Negara:1. Melestarikan budaya2. Belajar dengan rajin bagi para pelajar3. Taat akan hukum dan aturan-aturan negara4. Mencintai produk-produk dalam negeriFUNGSI POLRIAlat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeligharanya keamanan dalam negeriSISHAMKAMRATASISHANKAMRATA adalah upaya pengerahan seluruh kekuatan nasional secara total dan integral, dengan mengutamakan kekuatan dalam mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin keutuhan bangsa serta mengamankan segala upaya dalam mencapai tujuan nasionalnya.DASAR HUKUM PEMBELAAN NEGARA 1. UUD 1945 Pasal 27 Ayat (3) : Bahwa tiap warga Negara behak dan wajib ikut serta dalam upaya bela Negara.2. UUD 1945 Pasal 30 AyAt (1) dan (2) :Bahwa tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai Komponen Utama, Rakyat sebagai Komponen Pendukung.3. UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6B : Setiap Warga Negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.4. UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) : Setiap Warga Negara Berhak dan wajib ikut serta dalam upaya Bela Negara ysng diwujudkan dalam Penyelenggaraan Pertahanan Negara.5. UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (2) : Keikutsertaan warga Negara dalam upaya bela Negara dimaksud ayat (1) diselenggarakan melalu- Pendidikan Kewarganegaraan- Pelatihan dasar kemiliteran- Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib - Pengabdian sesuai dengan profesi.DESENTRALISASIDesentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.OTONOMI DAERAHOtonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.TUJUAN OTONOMI DAERAH Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Pengembangan kehidupan demokrasi. Keadilan nasional. Pemerataan wilayah daerah. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Mendorong pemberdayaaan masyarakat. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.KEWENANGAN KEPALA DAERAH mengajukan rancangan Perda; menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAHPemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: Politik luar negeri; Pertahanan; Keamanan; Yustisi; Moneter dan fiskal nasional; dan Agama.

FAKTOR ADANYA GLOBALISASI a. Faktor EksternFaktor Ekstern munculnya globalisasi berasal dari luar negeri dan perkembangan dunia. Faktor tersebut sebagai berikut.1) Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknology (Iptek).

2) Penemuan sarana komunikasi yang semakin canggih.

3) Adnya kesepakatan internasional tentang pasar bebas.

4) MOdersisasi atau pembaruan di berbagai bidang yang dilakukan negara-negara di dunia mempengaruhi negara lain untuk mengadupsi atau meniru hal yang sama.

5) Keberhasilan perjuangan prodemokrasi di beberapa negara di dunia sedikit banyak memberi inspiransi bagi munculnya tuntutan tranparansi dan globalisasi di sebuah negara.

6) Meningkatnya peran dan fungsi lembaga-lembaga internasional.

7) Perkembangan HAM.

b. Faktor Intern

Faktor intern munculnya globalisasi berasal dalam negeri. Berikut faktor-faktor intern tersebut.

1) ketergantungan sebuah negara terhadap negara-negara lain di dunia.

2) Kebebasan pers.

3) Berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintahan.

4) Munculnya berbagai lembaga politik dan lembaga awadaya masyarakat.

5) Berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat.

POLITIK BEBAS AKTIFPolitik Bebas Aktif,, Artinya, Bebas, dalam pengertian bahwa Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa sebagaimana dicerminkan dalam Pancasila. Aktif, berarti bahwa di dalam menjalankan kebijaksanaan luar negerinya, Indonesia tidak bersifat pasif-reaktif atas kejadiankejadian internasionalnya, melainkan bersifat aktif.