konsepsi penyelenggaraan rutr wilayah · pdf filenasional termasuk rencana tata ruang wilayah...
TRANSCRIPT
TERBATAS 1
TERBATAS
KONSEPSI
PENYELENGGARAAN RUTR WILAYAH PERTAHANAN DALAM RANGKA MENGHADAPI PERKEMBANGAN ANCAMAN MASA KINI
Konsepsi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan disusun berdasarkan Rencana
Umum Tata Ruang Nasional (RUTR Nasional) dan Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang implementasinya
diwujudkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Pertahanan (RUTR Wilhan) baik
dalam tataran Nasional maupun Daerah. RUTR Wilhan khususnya Pertahanan Negara
secara tersirat termasuk dalam kriteria pengklasifikasian Kawasan Tertentu (Khusus),
yaitu merupakan kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis
karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan
negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan
(Undang-Undang RI No. 26 Tahun 2007, Pasal 1). Dalam rangka penataan RUTR Wilhan
harus benar-benar memperhatikan pemanfaatan dan penggunaan ruang wilayah
Nusantara secara efektif dan efisien dalam rangka tetap menjaga kesatuan dan keutuhan
serta tetap tegaknya NKRI, khususnya dalam rangka tercapainya kesejahteraan seluruh
masyarakat dalam kondisi aman dan tenteram menuju masyarakat adil dan makmur.
Penataan Ruang Wilayah Nasional pada hakikatnya mencakup dua aspek yang
saling terkait satu sama lain, yakni aspek kesejahteraan dan aspek pertahanan
keamanan. Dari segi pertahanan, penataan ruang terkait langsung dengan strategi
pertahanan negara. Sejauh ini penataan ruang kawasan pertahanan seringkali
berbenturan dengan fungsi-fungsi pembangunan nasional lainnya. Upaya untuk
mengatasi benturan tersebut masih terkendala dengan aspek legal, yakni peraturan
perundang-undangan yang belum secara jelas mengatur tentang Penataan Ruang
Kawasan Pertahanan yang berdampak terhadap lemahnya koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi antar unsur pemerintah dalam implementasi penyusunan Rencana Tata
Ruang Wilayah (RTRW) khususnya Wilayah Pertahanan. Disamping itu adanya kendala
aspek kelembagaan, sumber daya manusia, dukungan anggaran dan penyusunan RUTR
Willayah Pertahanan yang belum mengacu pada hakekat ancaman masa kini.
Penataan ruang kawasan atau wilayah pertahanan memerlukan penanganan
secara khusus, yang pelaksanaannya berbeda dengan penataan kawasan untuk fungsi-
TERBATAS 2
TERBATAS
fungsi pembangunan lainnya. Menyadari hal tersebut, perlu adanya konsepsi
penyelenggaran RUTR Wilayah Pertahanan dalam rangka menghadapi perkembangan
ancaman masa kini sebagai perwujudan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional khususnya menyangkut kawasan
pertahanan negara adalah penting dilaksanakan dan memiliki relevansi dengan
kepentingan nasional.
Bertitik tolak dari uraian diatas dimana masalah RUTR merupakan permasalahan
yang komplek dan penanganan serta pelaksanaannya bersifat khusus, maka untuk
mensistemasi pembahasan agar lebih terfokus dan mengena dibawah ini akan diajukan
pertanyaan sebagai persoalan penting, yaitu: Bagaimana konsepsi penyelenggaran RUTR Wilayah Pertahanan dalam rangka menghadapi perkembangan ancaman masa kini?
Adapun nilai guna dari tulisan ini agar para pembaca mengerti tentang
bagaimana konsepsi penyelenggaran RUTR Wilayah Pertahanan dalam rangka
menghadapi perkembangan ancaman masa kini serta dapat digunakan sebagai bahan
kajian dan pertimbangan unsur pimpinan dalam mengambil keputusan.
Sebagai landasan pemikiran dalam menganalisa permasalahan penulis
menggunakan pendekatan legalitas hukum yaitu : UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara , Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
yang terkait dengan penataan RUTR Wilayah Pertahanan, Undang-undang Nomor 34
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Sesuai dengan pasal 8 point (d) tugas
TNI Angkatan Darat salah satunya adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah
pertahanan di darat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,
yang memuat tentang pengaturan mengenai pembentukan dan penyelenggaraan
pemerintah daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, merupakan arahan kebijakan dan
strategi pemanfaatan ruang wilayah Negara yang mengatur tentang penggunaan wilayah
nasional termasuk Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang memuat
rencana pembagian wilayah dan kawasan yang merupakan jabaran dari RTRW Nasional
dan sekaligus menjadi pedoman bagi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota di bawahnya,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang
TERBATAS 3
TERBATAS
Penyelenggaraan Penataan Ruang, merupakan ketentuan dan aturan serta tata cara
penyelenggaraan penataan ruang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus, merupakan ketentuan dan
aturan serta tata cara penentuan wilayah khusus dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota
yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan
yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun
2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, yang bertugas antara lain:
Penyiapan kebijakan penataan ruang nasional, Keputusan Kasad Nomor Kep / 23 / IV /
2007 tanggal 24 April 2007 tentang Pengesahan Berlakunya Naskah Sementara Doktrin
TNI AD Kartika Eka Paksi, khusunya menyangkut tentang penyusunan Tata Ruang
Wilayah Pertahanan Darat/ Kompartemen Strategis Pertahanan Matra Darat, dengan
menggunakan metode pembahasan deskriptif analisis secara kualitatif dan pemecahan
persoalan melalui pendekatan study kepustakaan dan empiris.
Sebelum membahas lebih lanjut tentang bagaimana konsepsi penyeleggaraan
RUTR wilayah pertahanan Kodam maka terlebih dahulu perlu diketahui identifikasi
masalah, faktor yang mempengaruhinya dan kondisi penyelenggaraan RUTR wilayah
Kodam yang diharapkan.
Identifikasi masalah. 1). Masalah Sistem Penyusunan RUTR. a) Praktik
penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan Kodam selama ini masih memiliki banyak
kelemahan seperti halnya penyusunan RTRW Provinsi. Menurut Eko Budiharjo, pakar
perencanaan ruang dari Undip dalam Aris Poniman dan Suwahyuono (2001) sejumlah
kelemahan yang umum ditemui dalam rencana tata ruang adalah; (1) RTRW masih
cenderung berorientasi pada pencapaian tujuan ideal berjangka panjang, yang seringkali
meleset karena banyaknya faktor ketidakpastian, (2) RTRW yang baik tidak selalu
menghasilkan penataan ruang yang baik, (3) Terlihat kecenderungan yang kuat bahwa
perencanaan tata ruang lebih ditekankan pada aspek penataan fisik dan visual,
sedangkan aspek perencanaan sumberdaya dan komunitas - penduduk yang mendiami
daerah tersebut – masih kurang porsi perhatiannya, (4) Keterpaduan dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan terkesan masih sebatas slogan, (5) Peran
serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang masih sangat terbatas, (6)
Lemahnya wibawa dan kekuatan hukum suatu produk rencana tata ruang.1 b) RUTR
1 Ibnu Fatah, Aneka Teritorial, Markas Besar Angkatan Darat Staf Umum territorial, 2009, Hal. 9.
TERBATAS 4
TERBATAS
Pertahanan Kodam dalam kedudukannya sebagai kompartemen strategis selama ini,
menurut teorinya, direncanakan dan disusun dengan memperhatikan RTRW Nasional di
tingkat atasnya dan RTRW Kabupaten/ Kota di tingkat bawahnya. 2 Walaupun pada
kenyataannya, kondisi ideal tadi belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Seperti halnya
yang terjadi pada RTRW Provinsi, beberapa faktor penyebabnya antara lain; (1) RUTR
Wilayah Pertahanan nasional yang seyogyanya menjadi pedoman penyusunan RTRW
Kodam belum pernah tuntas dan disebarkan secara luas dan terbuka, (2) Harus diakui
aspek ilmiah, khususnya metode yang digunakan untuk menentukan klasifikasi susunan
daerah dalam RUTR Wilayah Pertahanan Kodam masih sangat lemah, (3) Terkait dengan
faktor nomor 2,kemampuan dan kompetensi personel yang terlibat dalam penyusunan
RUTR Wilayah Pertahanan Kodam dirasakan masih kurang dan belum melibatkan pihak-
pihak terkait secara lebih luas (ada kecenderungan didominasi oleh staf umum saja), (4)
Mekanisme dan prosedurnya belum jelas dan mantap terbangun, sebagian memang
diakibatkan lemahnya dasar hukum yang menjadi cantolan produk RUTR Wilayah
Pertahanan Kodam, (5) Masih lemahnya kemampuan mengkomunikasikan produk RUTR
WilayahPertahanan Kodam dalam forum koordinasi dan konsultasi pembahasan RTRW
Provinsi, sehingga kepentingan-kepentingan aspek pertahanan kurang terwadahi dan
belum selaras (sinkron).3 c) Menyangkut permasalahan sistem dan metode penyusunan
RUTR Wilayah Pertahanan Kodam dan RTRW Provinsi, saat ini dirasakan mekanisme,
prosedur dan tata laksananya, belum jelas dan tidak mantap terbangun diantara
keduanya. Bahkan perangkat piranti lunak berupa buku-buku petunjuk yang mengatur
penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan Kodam belum ada. Sebagai akibatnya, saat ini
belum ada standar baku yang bisa diterapkan dalam penyusunan RUTR Wilayah
Pertahanan Kodam. Selain itu, fakta bahwa penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan
Nasional belum selesai dibahas secara tuntas bahkan Peraturan Pemerintah tentang
Penataan Ruang Wilayah Pertahanan Negara sebagai jabaran dan amanat sesuai
dengan Pasal 17 ayat 7 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang
yang berkaitan dengan fungsi pertahanan dan keamanan diatur dengan Peraturan
Pemerintah sampai saat ini belum terwujud (masih dalam bentuk Rancangan Peraturan
Pemerintah). d) Terdapat sejumlah kecenderungan negatif dalam penyelenggaraan
RTRW Provinsi yang dapat ditemukan, antara lain; (1) Umumnya penyusunan RTRW
dilakukan oleh konsultan yang seringkali tidak mengenal kondisi daerah secara luas dan
mendalam, (2) Dalam proses penyusunan RTRW pelibatan peran serta masyarakat yang 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 3 Ibnu Fatah, Op.Cit, Hal 10.
TERBATAS 5
TERBATAS
diatur dalam PP Nomor 69 Tahun1996 seringkali tidak pernah dilakukan, (3) Sebagian
besar perencanaan tidak melakukan penelitian secara cermat di lapangan dan
rekomendasi yang dikeluarkan hanya berdasarkan atas data sekunder yang dikumpulkan
dengan tingkat akurasi yang sangat diragukan, (4) Produk RTRW belum mampu
mengakomodasikan semua kepentingan secara optimal, secara hirarkis maupun lintas
sektor diantaranya aspek pertahanan keamanan daerah akibatnya muncul
ketidakselarasan dengan RUTR Wilayah Pertahanan Kodam, (5) Dalam pembahasan
RTRW yang telah disusun kurang melibatkan masyarakat luas (termasuk jajaran Kodam),
dan terakhir (6) Penyebarluasan informasi RTRW yang telah disusun belum maksimal
dilaksanakan dan bahkan terkesan seolah-olah untuk kalangan tertentu saja. 4 e)
Penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan Kodam saat ini belum berdasarkan Hakekat
Ancaman saat ini, sehingga RUTR Wilayah Pertahanan Kodam yang ada kurang valid,
khususnya bila dihadapkan dengan hakekat ancaman militer dalam perang modern saat
ini dan perang asimetris serta ancaman lainnya baik militer maupun nirmiliter. 2) Aspek Kelembagaan. a) Permasalahan aspek kelembagaan, diantaranya adalah organisasi
penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan Kodam belum jelas dan dirasakan sangat
eksklusif hanya melibatkan staf umum saja. Beberapa pihak terkait yang idealnya dapat
memberikan saran masukan tidak dilibatkan secara intensif, contohnya jajaran Topdam
dengan kemampuan penyediaan data keruangannya (Peta Topografi dan informasi
geografi lainnya). Kemitraan antara Kodam dan Pemda Provinsi dalam penyusunan
RUTR dan RTRW masing-masing sepertinya belum terbangun dengan mantap. Terkesan
ada kendala psikologis akibat dua pendekatan yang seolah-olah bertentangan dalam
penyusunan RTRW, yakni pendekatan kesejahteraan dan pertahanan keamanan.
Nomenklatur (istilah teknis dan kriterianya) yang digunakan diantara RUTR Pertahanan
Kodam dan RTRW Provinsi belum saling dipahami. Secara subyektif, ada kecenderungan
bahwa lingkup kepentingan Kodam dalam penyusunan RUTR diartikan secara sempit
yakni hanya menangani masalah pertahanan saja. Akibatnya adalah tingginya semangat
egoisme sektoral karena Pemda Provinsi merasa dirinyalah paling penting dan paling
benar. Apalagi dasar hukum yang melandasi penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan
Kodam tidak sekuat RTRW Provinsi, sehingga ada kesenjangan dari segi legitimasi. Di
sisi Pemda sendiri, diakui bahwa implementasi RTRW Provinsi masih lemah karena
pelanggaran atas RTRW yang sudah ditetapkan jarang dikenai sanksi hukum secara
4 Ibid, Hal. 11
TERBATAS 6
TERBATAS
proporsional.5 b) Tidak ada forum koordinasi dan konsultasi yang mantap dan jelas di
tingkat Provinsi atau Kodam seperti halnya ditingkat nasional dengan Badan Koordinasi
Tata Ruang Nasional (BKTRN) yang bertugas antara lain penyiapan kebijakan penataan
ruang nasional; pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional secara terpadu
sebagai dasar bagi kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional dan kawasan
yang dijabarkan dalam program pembangunan sektor dan program pembangunan di
daerah; penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan
penataan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah. 3). Aspek Sumber Daya Manusia. Permasalahan lain yang ditemukan adalah menyangkut SDM. Bagi Kodam,
harus diakui aspek kompetensi SDM bagi penyusunan sebuah RUTR dinilai belum sekuat
Pemda Provinsi yang bahkan seringkali menggunakan jasa konsultan perencana. Kodam
tidak pernah menggunakan jasa konsultan dan hanya memanfaatkan sejumlah personel
untuk diikutkan dalam Pokja dengan kemampuan dan pemahaman teoritis perencanaan
wilayah yang sangat terbatas, sehingga cenderung intuitif dan tidak ilmiah.
Konsekuensinya, aspek metodologi ilmiah yang digunakan dalam penyusunan RUTR
Wilayah Pertahanan Kodam masih kurang. Sebagai perbandingan, penyusunan RTRW
Provinsi sudah menggunakan analisa dan metode Sistem Informasi Geografi (SIG) dan
teori-teori perencanaan dan pembangunan wilayah.6 4) Aspek Koordinasi, Integrasi Sinkronisasi dan Simplifikasi. Lemahnya pemahaman aparatur Komado Kewilayahan
dan aparatur Pemda terhadap produk hukum atau peraturan perundang-undangan baik
menyangkut tata ruang maupun pemerintah daerah masing-masing memiliki interprestasi
dan sudut pendang masing-masing sehingga dalam proses penyusunan RUTR Wilayah
Pertahanan dan RTRW tidak adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang
berdampak terhadap dokumen tentang RUTR dan RTRW tidak pernah valid dan aplikatif
untuk dapat dilaksanakan. 5) Aspek Dukungan Anggaran. Permasalahan dukungan
anggaran atau pendanaan yang berkaitan dengan alokasi anggaran/ pendanaan untuk
kegiatan penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan Kodam dirasakan sangat terbatas
bahkan tidak ada sama sekali. Terkait dengan anggaran/ pendanaan tersebut, maka
perencanaan dan pengelolaan kegiatannya masih terlalu didominasi oleh prinsip
sentralisasi, dimana peran Komando Atas (Mabes AD) masih relatif dominan. Pada
akhirnya, pendekatan bottom up guna menghimpun masukan dari bawah, seperti jajaran
Korem dan Kodim, tidak berjalan optimal
5 Ibnu Fatah, Op.Cit. Hal 12. 6 Ibid.
TERBATAS 7
TERBATAS
Faktor-faktor yang mempengaruhi. Strategi dan kebijakan penataan ruang
wilayah pertahanan mengacu pada pendekatan geopolitik dan geostrategi pertahanan
negara, yang disertai dengan pencapaiaan amanah tujuan negara yaitu mensukseskan
dan mengawal kepentingan nasional, serta berbasiskan ruang gelar yang permanen
berjangka panjang dengan upaya penggunaan kekuatan pertahanan dan perang rakyat
semesta.7 Penataan ruang kawasan pertahanan darat, laut dan udara mempunyai sifat
statis dan dinamis, yang ditujukan untuk mendukung gelar permanen dan gelar operasi
penindakan. Pergelaran kekuatan pertahanan negara dipengaruhi dan ditentukan oleh
hasil-hasil analisa perkembangan lingkungan strategis secara global, regional dan
nasional, mengingat letak Kepulauan Indonesia yang strategis dan vital bagi berbagai
kepentingan Negara-negara di dunia. Pendalaman analisa perkembangan lingkungan
strategis menghasilkan suatu ketetapan bahwa pengelolaan tata ruang pertahanan harus
dihadapkan dengan perkembangan dinamis lingkungan strategis global, regional dan
nasional sebagaimana penggelaran kekuatan pertahanan negara, karena pergelaran
kekuatan memerlukan ruang untuk gerak operasionalnya, sehingga terjadi korelasi dan
interaksi timbal balik yang erat diantara perkembangan lingkungan strategis, pergelaran
kekuatan pertahanan negara, dan tata ruang pertahanan. Oleh sebab itu, maka penataan
ruang pertahanan harus memperhatikan dan memperhitungkan pula perkembangan
lingkungan strategis dengan berbagai dimensi kemungkinan ancaman yang melingkupi
posisi negara kepulauan Indonesia serta faktor-faktor lainnya yang bersifat internal dan
eksternal. a) Kekuatan. 1) Ditetapkannya Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan
pembangunan, merupakan keputusan politik yang strategis. Keputusan tersebut terbukti
ampuh sebagai rambu-rambu pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan
nasional. 2) Wawasan Nusantara sebagai wawasan kebangsaan yang bermuara pada
persatuan dan kesatuan bangsa, mempunyai arti penting dalam pelaksanaan
pembangunan nasional. 3) Keputusan Kasad Nomor Kep / 23 / IV / 2007 tanggal 24 April
2007 tentang Pengesahan Berlakunya Naskah Sementara Doktrin TNI AD Kartika Eka
Paksi, khusunya menyangkut tentang penyusunan Tata Ruang Wilayah Pertahanan
Darat/ Kompartemen Strategis Pertahanan Matra Darat. 4) Dengan Adanya UU No. 32
tahun 2004, PP No. 15 tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan PP.
No 43 tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Kawasan Khusus, maka secara formal
dalam proses penyusunan RTRW Pemda sangat dimungkinkan adanya keterpaduan dan
keharmonisan dengan RUTR Wilhan. b) Kelemahan. 1) Keterbatasan kualitas personil 7 Departemen Pertahanan RI Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan Direktorat Wilayah Pertahanan, Pengelolaan Data Wilayah Pertahanan RTRW Pertahanan Jilid 1, 2009, Hal. V-3.
TERBATAS 8
TERBATAS
TNI khususnya personil Kodam, merupakan hambatan dalam penyusunan RUTR wilhan
yang diperlukan bagi kepentingan pertahanan, untuk dipadukan dengan perencanaan
pembangunan daerah. 2) Kurangnya koordinasi antar aparat Pemda dengan Kodam
sehingga menghambat pencapaian perwujudan keterpaduan antara kepentingan
kesejahteraan dengan kepentingan pertahanan dalam pelaksanaan pembangunan
didaerah.3) Masih adanya peranti lunak yang belum dijabarkan dalam
pengoperasionalannya, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda diantara aparat
pelaksana dilapangan. Sebagai contoh berbagai peraturan pemerintah sebagai
penjabaran amanat Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007, masih dalam bentuk
Rancangan Peraturan Pemerintah. 4) Permasalahan dukungan anggaran atau
pendanaan yang berkaitan dengan alokasi anggaran/ pendanaan untuk kegiatan
penyusunan RUTR Pertahanan Kodam dirasakan sangat terbatas bahkan tidak ada sama
sekali. c) Peluang. 1) Kerjasama ekonomi regional maupun dunia yang sedang
mengemuka dewasa ini merupakan peluang bagi prospek peningkatan perekonomian
Indonesia. 2) Hubungan baik antara Indonesia dengan negara maju merupakan
kesempatan bagi Indonesia untuk bekerjasama meningkatkan kualitas sumber daya
manusia khususnya bidang Iptek. 3) Kemajuan teknologi yang diserap dari negara maju
memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan laju pembangunan
nasional, khususnya menyangkut teknologi Sistem Informasi Geografi (SIG). d) Kendala. 1) Berbagai konflik antar negara maupun konflik intern suatu negara yang mempengaruhi
stabilitas regional. Konflik antar negara tidak lagi diwarnai oleh perbedaan ideologi, tetapi
lebih diwarnai oleh berbagai kepentingan nasional terutama dibidang ekonomi. 2)
Masalah hak asasi manusia, demokratisasi dan lingkungan hidup merupakan topik isu
yang banyak dimunculkan oleh negara-negara Barat. Perbedaan yang tajam dalam
persepsi dan penerapan optimalisasi HAM, khususnya antara negara maju dan
berkembang, banyak mengakibatkan ketidak serasian dalam pola hubungan antar
negara. Oleh negara maju telah dijadikan isu sentral yang digunakan sebagai
pembenaran untuk ikut campur tangan terhadap masalah dalam negeri negara
berkembang. 3) Globalisasi ekonomi yang berkembang saat ini, telah menimbulkan blok-
blok ekonomi baru menuju pada era perdagangan bebas akan menjadikan tantangan bagi
peningkatan perekonomian negara berkembang termasuk Indonesia. 4) Adanya sengketa
bilateral yang mewarnai hubungan Indonesia dengan negara tetangga, seperti masalah
perbatasan, masalah batas landas kontinen, dan lain-lain merupakan suatu ancaman
yang perlu mendapatkan perhatian dan kewaspadaan.
TERBATAS 9
TERBATAS
Kondisi penyelenggaraan RUTR wilayah pertahanan Kodam yang diharapkan. 1) Sistem Penyusunan RUTR. a) Praktek dan implementasi penyusunan RUTR wilayah
pertahanan Kodam dan RTRW propinsi diharapkan : (1) RUTR/RTRW mengacu pada
tujuan pencapaian jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek secara
konsisten untuk menghindari faktor ketidakpastian, sehingga menghasilkan penataan
ruang yang baik, berkelanjutan, selaras dan seimbang baik pada aspek fisik dan visual
serta aspek perencanaan sumberdaya dan komunitas penduduk yang mendiami daerah
tersebut; (2) Keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan antar segenap instansi terkait baik tingkat lokal maupun lintas sektoral (3)
Memberikan akses yang luas bagi peran serta masyarakat dalam proses perencanaan
tata ruang (4) Dalam penyusunan RUTR/RTRW harus didasarkan pada peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku sehingga suatu produk rencana tata ruang memiliki
wibawa dan kekuatan hukum. b) RUTR Pertahanan Kodam dalam kedudukannya sebagai
kompartemen strategis harus direncanakan dan disusun dengan memperhatikan RTRW
Nasional di tingkat atasnya dan RTRW Kabupaten/ Kota di tingkat bawahnya. Oleh
karena itu, maka: (1) RUTR Pertahanan Nasional yang seyogyanya menjadi pedoman
penyusunan RTRW Kodam harus segera disusun dan diselesaikan secara tuntas dan
disebarkan secara luas dan terbuka, (2) Penyusunan RUTR/RTRW harus berdasarkan
aspek ilmiah, khususnya metode yang digunakan untuk menentukan klasifikasi susunan
daerah dalam RUTR Wilayah Pertahanan Kodam, (3) Terkait dengan faktor nomor
tersebut 2,kemampuan dan kompetensi personel yang terlibat dalam penyusunan RUTR
Pertahanan Kodam harus benar-benar memiliki kualifikasi, disiapkan dan dilatih dengan
melibatkan pihak-pihak terkait secara lebih luas; (4) Mekanisme dan prosedurnya harus
jelas dan mantap terbangun yang diwadahi dengan peraturan/ dasar hukum yang menjadi
cantolan produk RUTR Pertahanan Kodam, (5) Personel yang terlibat memiliki
kemampuan mengkomunikasikan produk RUTR Pertahanan Kodam dalam forum
koordinasi dan konsultasi pembahasan RTRW Provinsi, sehingga kepentingan-
kepentingan aspek pertahanan dapat terwadahi dan selaras (sinkron) dengan aspek
kesejahteraan. c) Menyangkut permasalahan sistem dan metode penyusunan RUTR
Wilayah Pertahanan Kodam dan RTRW Provinsi, maka mekanisme, prosedur dan tata
laksananya, harus jelas dan mantap terbangun diantara keduanya. Oleh karena itu,
perangkat piranti lunak berupa buku-buku petunjuk yang mengatur penyusunan RUTR
Wilayah Pertahanan Kodam harus tersedia sehingga dapat dijadikan sebagai standar
baku yang bisa diterapkan dalam penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan Kodam.
TERBATAS 10
TERBATAS
Berkaitan dengan itu, maka penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan nasional harus
segera disusun dan diselesaikan secara tuntas disertai dengan Peraturan Pemerintah
tentang Penataan Ruang Wilayah Pertahanan Negara sebagai jabaran dan amanat Pasal
17 ayat 7 UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang yang berkaitan
dengan fungsi pertahanan dan keamanan diatur dengan Peraturan Pemerintah yang
sampai saat ini belum terwujud (masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah).
d) Penyelenggaraan RUTR Kodam/RTRW Provinsi hendaknya dilakukan dengan cara
dan metode, antara lain; (1) Penyusunan RUTR/RTRW dilakukan oleh konsultan yang
mengenal kondisi daerah secara luas dan mendalam, (2) Setiap perencanaan harus
dilakukan penelitian secara cermat di lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan tidak
hanya berdasarkan atas data sekunder yang dikumpulkan tetapi juga data-data lainnya
yang miliki tingkat akurasi yang tidak diragukan, (3) Produk RUTR/RTRW harus mampu
mengakomodasikan semua kepentingan secara optimal, secara hirarkis maupun lintas
sektor diantaranya aspek pertahanan keamanan daerah, (4) Dalam pembahasan RTRW
yang telah disusun hendaknya melibatkan masyarakat luas. e) Penyusunan RUTR
Wilayah Pertahanan Kodam ke depan harus berdasarkan Hakekat Ancaman saat ini,
sehingga RUTR Wilayah Pertahanan Kodam yang ada senanitiasa valid, khususnya bila
dihadapkan dengan hakekat ancaman militer dalam perang modern saat ini dan perang
asimetris serta ancaman lainnya baik militer maupun nirmiliter. Menurut Letjen TNI JS.
Prabowo, agar penyiapan”medan perang” dalam konteks perang semesta dapat efektif,
asumsi yang digunakan untuk mendasari pembuatan RUTR wilhan harus divalidasi dan
disesuaikan dengan kondisi nyata sekarang dan dimasa depan. Untuk kepentingan
penyusunan RUTR seperti ini perlu pelibatan banyak pakar perang dari berbagai institusi
dan berbagai disiplin ilmu. 8 Tata ruang Wilhan yang disusun tidak didasarkan pada
penyiapan daerah untuk menghadapi agresi musuh dari Negara lain, tetapi dihadapkan
pada kepentingan pertahanan Negara yaitu: menegakkan kedaulatan Negara, menjaga
keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa Indonesia.9 Berdasarkan asumsi ini
maka konsepsi RUTR dalam klasifikasinya perlu mempertimbangkan hakekat ancaman
militer dan nirmiliter diantaranya menyangkut daerah perbatasan, pulau terluar/terdepan,
penyiapan daerah aman bagi perlindungan rakyat ketika bencana maupun menghadapi
perang masa kini. Dalam menghadapi perang masa kini, menurut Letjen TNI (Purn)
Sayidiman Suryohadiprojo, salah satu aspek penting dalam pertahanan udara adalah
8 Letjen TNI JS. Prabowo, Pokok-Pokok Pikiran tentang Perang Semesta, PT. Gramedia Printing, 2009, Hal. 98.. 9 Ibid, Hal. 99.
TERBATAS 11
TERBATAS
pembangunan perlindungan untuk dapat meniadakan atau membatasi akibat negatif
serangan udara. Perlindungan itu terutama diperlukan untuk fasilitas atau lingkungan
kerja yang bersifat strategis, yaitu yang hasil pekerjaan atau produksinya amat mempengaruhi kelanjutan pertahanan.10 2) Pemberdayaan Aspek Kelembagaan. a)
Aspek kelembagaan, diantaranya adalah organisasi hendaknya disusun secara jelas dan
tegas menyangkut fungsi dan tugas-tugasnya serta huhungan mekanisme kerjanya antar
staf, baik staf umum maupun staf khusus yang terkait dalam proses penyusunan RUTR
Wilayah Pertahanan Kodam . Beberapa pihak terkait yang idealnya dapat memberikan
saran masukan harus dilibatkan secara intensif, contohnya jajaran Topdam dengan
kemampuan penyediaan data keruangannya (Peta Topografi dan informasi geografi
lainnya). Kemitraan antara Kodam dan Pemda Provinsi dalam penyusunan RUTR dan
RTRW masing-masing harus terbangun dengan mantap, sehingga dalam penyusunan
RUTR/RTRW, yakni antara pendekatan kesejahteraan dan pertahanan keamanan
terdapat keseimbangan dan keselarasan. Nomenklatur (istilah teknis dan kriterianya) yang
digunakan diantara RUTR Pertahanan Kodam dan RTRW Provinsi harus saling dipahami
dan memiliki interprestasi yang sama. b) Perlu dibentuk forum koordinasi dan konsultasi
yang mantap dan jelas di tingkat Provinsi atau Kodam seperti halnya ditingkat nasional
dengan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) yang bertugas antara lain
penyiapan kebijakan penataan ruang nasional; pelaksanaan Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional secara terpadu sebagai dasar bagi kebijakan pengembangan tata ruang
wilayah nasional dan kawasan yang dijabarkan dalam program pembangunan sektor dan
program pembangunan di daerah; penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul
dalam penyelenggaraan penataan ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dengan keberadaan BKTRD akan terjadi keselarasan dan sinkronisasi antara
kepentingan daerah dengan kepentingan lintas sektoral termasuk kepentingan Kodam. 3) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Bagi Kodam, aspek kompetensi SDM
dalam penyusunan RUTR minimal memiliki kualifikasi setara dengan Pemda Provinsi
disamping itu perlu kerjasama dengan jasa konsultan perencana sehingga diharapkan
personel Kodam memiliki kemampuan dan pemahaman teoritis perencanaan wilayah
yang cukup baik dan ilmiah dengan menggunakan analisa dan metode Sistem Informasi
Geografi (SIG) dan teori-teori perencanaan dan pembangunan wilayah. 4) Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi. Pemahaman aparatur Komado Kewilayahan
dan aparatur Pemda terhadap produk hukum atau peraturan perundang-undangan baik 10 Sayidiman Suryohadiprojo, Si Vis Pacem Para Bellum – Membangun Pertahanan Negara Yang Modern dan Efektif, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, Hal.131.
TERBATAS 12
TERBATAS
menyangkut tata ruang maupun pemerintah daerah masing-masing harus memiliki
interprestasi dan sudut pandang yang sama dalam proses penyusunan RUTR Wilayah
Pertahanan dan RTRW Provinsi sehingga terjadi adanya koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi yang berdampak terhadap dokumen tentang RUTR dan RTRW yang
dihasilkan senantiasa valid dan aplikatif untuk dapat dilaksanakan. 5) Aspek Dukungan
Anggaran. Adanya dukungan anggaran atau pendanaan yang memadai berkaitan
dengan alokasi anggaran/ pendanaan untuk kegiatan penyusunan RUTR Pertahanan.
Terkait dengan anggaran/ pendanaan tersebut, maka perencanaan dan pengelolaan
kegiatannya hendaknya dikembangkan prinsip desentralisasi, dimana peran Kodam
diberikan kewenangan yang cukup besar dengan memperhatikan pendekatan bottom up
guna menghimpun masukan dari bawah, seperti jajaran Korem dan Kodim.
Adapun konsepsi penyelenggaraan RUTR wilayah pertahanan di Kodam dalam
rangka menghadapi perkembangan ancaman masa kini dituangkan dalam bentuk
kebijaksanaan, strategi yang didalamnya terdapat tujuan, sasaran, subyek, obyek,
metode, sarana dan prasarana serta upaya yang dilakukan sebagai berikut :
Kebijaksanaan. Berdasarkan tugas, fungsi , peran dan kedudukan Kodam
sebagai Komando Kewilayahan sekaligus tugas Kodam sebagai kompartemen strategis
pertahanan dan hubungannya dengan Pemda saat ini, serta merujuk pada pokok
permasalahan yang dihadapi, peluang dan kendala dari faktor-faktor lingkungan strategis
yang mempengaruhinya beserta dengan hakekat ancamannya, maka dapat dirumuskan
kebijaksanaan konsepsi penyusunan RTRW Pertahanan Kodam sebagai berikut;
terwujudnya penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan Kodam yang meliputi perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu
kesatuan yang tidak terpisahkan satu dengan lainnya, dan harus dilakukan dengan kaidah
penataan ruang, sehingga dapat diwujudkan suatu penataan ruang yang berhasil dan
berdayaguna serta mampu mendukung pengelolaan hidup yang berkelanjutan dalam
kerangka pembinaan komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung
secara bersama dan mampu mendukung upaya pertahanan negara dalam menghadapi
setiap hakekat acaman yang mungkin terjadi serta keberlangsungan pembangunan
nasional secara serasi dan seimbang.
.
TERBATAS 13
TERBATAS
Strategi Pemberdayaan Sistem Penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan
Kodam. a) Tujuan. Penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan Kodam yang mengacu
pada kekuatan, kemampuan dan gelar unsur-unsur komponen pertahanan yang sudah
ada di daerah dengan mempertimbangkan perkiraan arah datangnya
musuh/kemungkinan ancaman yang mungkin terjadi baik militer dan nirmiliter, jalan
pendekat yang digunakan serta kerentanan tingkat keamanan daerah dengan
berdasarkan analisa dan menggunakan metode ilmiah yang dapat
dipertanggungjawabkan dan akuntabel. b) Sasaran. 1) Tersusunnya RUTR Wilayah
Pertahanan Kodam yang berdaya guna dan berhasil guna serta legitimatif dan akuntabel
sebagai acuan pemanfaatan ruang wilayah daratan guna kepentingan pertahanan negara
(Hanneg) khususnya dan pembangunan nasional umumnya, 2) Tersedianya database
(pangkalan data) tata ruang wilayah pertahanan Kodam yang lengkap, akurat dan
mutakhir, 3) Terwadahinya kepentingan aspek pertahanan RUTR Pertahanan Kodam
dalam produk RTRW provinsi.c) Subyek. 1). Pemerintah Pusat dalam hal ini menteri
pertahanan dan menteri terkait lainnya sebagai subyek utama dalam penentu kebijakan
penyusunan RUTR Wilhan. 2). Panglima TNI sebagai subyek utama dalam penentu
kebijakan penyusunan RUTR di jajaran TNI. 3) Kepala Staf Angkatan Darat sebagai
subyek utama dalam penentu kebijakan penyusunan RUTR di jajaran TNI-AD. 4)
Gubernur sebagai subyek utama dalam penyusunan RTRW Pemda di wilayahnya
masing-masing. 5) Pangdam sebagai subyek utama dalam penyusunan RUTR Wilhan di
wilayahnya masing-masing. d) Obyek. 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(RTRWN). 2) RUTR Wilayah Pertahanan Darat di daerah. 3) RTRW Pemda. 4) Peranti
Lunak. 5) Sarana prasarana Nasional. e) Metode. Metode yang digunakan dalam
strategi pemberdayaan sistem penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan Kodam antara lain
adalah: 1) Legislasi/regulasi, yaitu upaya untuk mengesahkan suatu hal dalam bentuk
peraturan/hukum yang berlaku. 2) Sosialisasi, yaitu upaya memasyarakatkan
pengetahuan tentang RUTR Wilhan kepada seluruh prajurit TNI dan masyarakat luas
yang meliputi pembagian wilayah pertahanan. 3) Koordinasi, yaitu penyesuaian dan
pengaturan yang baik antar pihak terkait tentang penyelenggaraan pembangunan sarana
dan prasarana nasional. 4) Inventarisasi, yaitu pendataan secara tertib dan teratur
terhadap seluruh sarana dan prasarana yang ada, antara lain meliputi jenis, fungsi dan
kemampuannya.5) Integrasi, yaitu keterpaduan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan
sampai dengan pengawasan.6) Sinkronisasi, yaitu keselarasan antara kepentingan
kesejahteraan dan kepentingan pertahanan. f) Sarana dan prasarana. 1) Seluruh peranti
TERBATAS 14
TERBATAS
lunak yang telah ada baik yang berskala nasional maupun daerah seperti RPJM, Undang-
Undang, peraturan dan ketentuan-ketentuan lainnya.2) Rencana Pembangunan Daerah
dan Rencana Pembinaan Teritorial yang terpadu dan terjabarkan secara aplikatif sampai
tingkat pelaksana di lapangan.3) Forum rapat koordinasi pembangunan daerah
(Rakonbangda) dengan mekanisme kerja yang jelas dan efektif.4) Dana yang
dialokasikan untuk pembangunan terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana
nasional.5) Peranti lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan. g) Upaya Yang Dilakukan. Sejumlah upaya yang dapat ditempuh melalui strategi ini adalah sebagai
berikut: 1) Semua pemangku kepentingan (stake holder) memberi masukan terhadap
berbagai peraturan pemerintah sebagai penjabaran Undang-undang Nomor 26 tahun
2007 tentang Penataan Ruang sehingga lebih mencerminkan asas keseimbangan antara
kepentingan pembangunan dan keamanan. Beberapa peraturan pelaksanaan baik berupa
PP, Keppres dan seterusnya yang dipandang perlu sebagai cantolan hukum masalah
tersebut harus segera disusun dan diselesaikan. 2) Kemhan perlu segera untuk
menuntaskan pembahasan penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan Nasional yang
menjadi pedoman bagi RTUR Wilayah Pertahanan Kodam/ Korem/ Kodim. 3) Mendorong
semua pemangku kepentingan untuk memberikan masukan atau usulan tentang
peraturan pelaksanaan yang menjembatani hubungan antara RTRW Pertahanan Kodam
dengan RTRW Provinsi, sehingga ada forum koordinasi dan konsultasi yang mantap dan
jelas seperti halnya ditingkat nasional dengan Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional
(BKTRN). 4) Dalam pelaksanaannya, Kemhan dan TNI dalam menyusun RUTR Wilayah
Pertahanan memberi ruang bagi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan
penataan ruang wilayah pertahanan berdasarkan prinsip kebersamaan, keterbukaan,
keadilan dan perlindungan hukum. Dengan demikian RUTR Pertahanan Kodam pada
dasarnya tidak bersifat rahasia dan dapat diakses masyarakat yang notabene termasuk
pemangku kepentingan (stake holder). 5) Kemhan dan TNI menyiapkan bahan rumusan
kebijakan, petunjuk teknis, pedoman dan prosedur guna pembakuan standarisasi
penyusunan RTUR Wilayah Pertahanan Kodam. 6) Kemhan dan TNI melakukan
penelitian dan kajian tentang kearifan lokal sistem sosial budaya masyarakat setempat
dalam penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan Kodam sebagai salah satu faktor
pertimbangan yang mencirikan keistimewaan dan ciri khas masing-masing daerah. Yang
harus selalu diingat pada hakekatnya yang direncanakan dan diatur dalam RUTR/RTRW
bukan semata aspek fisik saja. 7) Kemhan dan TNI meningkatkan kualitas proses
penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan Kodam dengan menerapkan metodologi ilmiah
TERBATAS 15
TERBATAS
dan pembuatan data base keruangan yang handal. Sebagai gambaran perbandingan,
umumnya penyusunan sebuah RUTR sudah dapat memanfaatkan teknologi Sistem
Informasi Geografi . 8) Kemhan perlu melakukan revisi terhadap wilayah pertahanan
Kodam disesuaikan dengan hakekat ancaman masa kini. 9) Kemhan dan TNI perlu
melakukan inventarisasi, revisi dan menetapkan kembali penataan ruang kawasan
pertahanan darat, yang meliputi ruang kawasan pertahanan darat yang bersifat statis dan
dinamis. Ruang kawasan pertahanan bersifat statis, diperuntukkan bagi basis-basis
militer, daerah latihan, area disposal, arsenal, daerah uji coba alutsista (alat utama sistem
senjata), kawasan industri pertahanan lainnya. Penyusunan ruang kawasan ini
berdasarkan kepada kondisi ideal untuk suatu kriteria dan parameter ruang pertahanan
darat. Sedangkan ruang kawasan bersifat dinamis disiapkan untuk penyelenggaraan
operasi militer yang penyusunannya didasarkan kepada Rencana Umum Tata Ruang
(RUTR) Wilayah Pertahanan Kompartemen Strategis dan disusun berdasarkan kondisi
ideal untuk suatu kriteria dan parameter ruang pertahanan darat serta strategi operasi
darat. 10) Kemhan perlu melakukan pengelolaan data wilayah pertahanan rencana tata
ruang wilayah pertahanan secara lengkap, akurat dan mutakhir baik secara on line
maupun off line. 11) Pangdam membuat suatu kebijakan tentang RUTR Wilhan
berdasarkan Juknis/Juklap yang dikeluarkan oleh Kasad mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai dengan pengawasan.12) Gubernur membuat suatu kebijakan
tentang penyusunan RTRW Pemda mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sampai
dengan pengawasan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.
Strategi Pemberdayaan Aspek Kelembagaan. a) Tujuan . Adanya lembaga atau
wadah sebagai forum koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan penataan ruang antar
wilayah dan antar sektor di daerah Provinsi sehingga terdapat keselarasan dan
keseimbangan antar sektor di wilayah. b) Sasaran. 1) Tersedianya forum koordinasi dan
konsultasi penyelenggaraan penataan ruang antar wilayah dan antar sektor di daerah
Provinsi. 2) Terwujudnya kualitas hubungan kerja guna mengikis kentalnya semangat
egoisme sektoral dalam penyusunan RUTR/RTRW masing-masing. 3) Terwujudnya
organisasi Kodam yang kapabel dan memiliki fleksibilitas yang mampu melaksanakan
tugas dalam penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan Kodam. c) Subyek. 1). Pemerintah
Pusat dalam hal ini menteri pertahanan dan menteri terkait lainnya sebagai subyek utama
dalam penentu kebijakan penyusunan wadah organisasi yang bertugas untuk
melaksanakan penyusunan RUTR Wilhan/RTRW. 2). Panglima TNI sebagai subyek
TERBATAS 16
TERBATAS
utama dalam penentu kebijakan penyusunan Organisasi dan Tugas di jajaran TNI. 3)
Kepala Staf Angkatan Darat sebagai subyek utama dalam penentu kebijakan penyusunan
Organisasi dan Tugas di jajaran TNI-AD. 4) Gubernur sebagai subyek utama dalam
penyusunan Organisasi yang bertugas menyusun RTRW Pemda di wilayahnya masing-
masing. 5) Pangdam sebagai subyek utama dalam penyusunan Orgnisasi yang bertugas
menyusun RUTR Wilhan di wilayahnya masing-masing. d) Obyek. 1) Organisasi yang
bertugas menyusun RUTR Wilayah Pertahanan Darat di daerah. 2) Organisasi yang
bertugas menyusun RTRW Pemda. 3) Peranti Lunak. 4) Sarana prasarana Nasional dan
Daerah. e) Metode. 1) Legislasi/regulasi, yaitu upaya untuk mengesahkan suatu hal
dalam bentuk peraturan/hukum yang berlaku. 2) Sosialisasi, yaitu upaya
memasyarakatkan pengetahuan tentang RUTR Wilhan kepada seluruh prajurit TNI dan
masyarakat luas yang meliputi pembagian wilayah pertahanan. 3) Koordinasi, yaitu
penyesuaian dan pengaturan yang baik antar pihak terkait tentang penyelenggaraan
pembangunan sarana dan prasarana nasional. 4) Edukasi, yaitu pendidikan, penataran
dan penyuluhan kepada personel baik sebagai subyek dan obyek dalam
penyelenggaraan RUTR/RTRW. 5) Integrasi, yaitu keterpaduan mulai dari perencanaan
dan pelaksanaan sampai dengan pengawasan. 6) Sinkronisasi, yaitu keselarasan antara
kepentingan kesejahteraan dan kepentingan pertahanan. f) Sarana dan prasarana. 1)
Seluruh peranti lunak yang telah ada baik yang berskala nasional maupun daerah yang
berkaitan dengan peraturan dan pembinaan organisasi yang bertugas dalam penyusunan
RUTR/RTRW. 2) Forum rapat koordinasi pembangunan daerah (Rakorbangda) dengan
mekanisme kerja yang jelas dan efektif.3) Dana yang dialokasikan untuk pembinaan
organisasi yang bertugas khusus menyangkut penyususnan RUTR/RTRW. 4) Peranti
lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan. g) Upaya Yang Dilakukan . Sejumlah upaya
yang dapat ditempuh melalui strategi ini adalah sebagai berikut : 1) Pemerintah
Pusat dalam hal ini Bapennas, Kemdagri dan menteri terkait menentukan kebijakan
tentang pembentukan lembaga/wadah organisasi yang berfungsi sebagai forum
koordinasi seperti BKTRN di tingkat pusat dan di daerah perlu dibentuk BKTRD . 2)
Kemhan dan TNI perlu meninjau ulang organisasi dan tugas Kodam agar lebih mampu
dalam menyelenggarakan penataan ruang wilayah pertahanan seperti yang diharapkan.
Jika di jajaran Pemda Provinsi ada Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah), dengan segala kemampuan yang dimilikinya, mungkin untuk Kodam sudah
harus dipikirkan untuk memiliki organisasi yang serupa, setidak- tidaknya dari sisi
kemampuan sumber dayanya. 3) Kodam idealnya sudah mulai terbuka bagi kemungkinan
TERBATAS 17
TERBATAS
penggunaan jasa konsultan perencanaan dibidang pertahanan seperti halnya jajaran
Pemda. Karena pada dasarnya RUTR Wilayah Pertahanan Kodam pun seharusnya
bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat. 4) Kodam harus mulai melibatkan unsur-
unsur terkait diluar staf umum (Srendam, Sinteldam dan Sopsdam) yang selama ini
mendominasi penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan Kodam, salah satunya adalah
Topdam yang pada dasarnya memiliki kemampuan dan sumberdaya yang memadai. 5)
Kemdagri, Kemhan dan TNI menetapkan pedoman dan standar penggunaan nomenklatur
(istilah teknis dan kriterianya) yang digunakan dalam penyusunan RUTR Wilayah
Pertahanan dan RTRW Provinsi. 6) Kemhan dan TNI melaksanakan sosialisasi dan
edukasi tentang lingkup kepentingan Kodam dalam penyusunan RUTR Wilayah
Pertahanan, baik ke dalam maupun ke luar guna meluruskan pemahaman yang selama
ini tidak benar dan kurang tepat. 7) Kodam dan Pemda Provinsi harus lebih meningkatkan
kualitas hubungan kerja (koordinasi, integrasi, dan sinkroniasasi) guna mengikis kentalnya
semangat egoisme sektoral dalam penyusunan RTRW masing-masing.
Strategi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. a) Tujuan. Aparatur
yang memiliki kemampuan dan wawasan pembangunan terpadu, baik keterpaduan antar
sektor dan antar daerah, maupun keterpaduan antara aspek kesejahteraan dan
pertahanan keamanan. b) Sasaran. 1) Tersedianya aparatur yang memiliki kualifikasi
dan kompetensi di bidang perencanaan, manajemen pertahanan dan pembangunan
nasional. 2) Terwujujudnya pembinaan personel yang mendukung dalam pelaksanaan
tugas pokok. c) Subyek. 1) Pemerintah Pusat dalam hal ini menteri pertahanan dan
menteri terkait lainnya sebagai subyek utama dalam penentu kebijakan penyusunan
wadah organisasi yang bertugas untuk melaksanakan penyusunan RUTR wilhan/RTRW.
2) Panglima TNI sebagai subyek utama dalam penentu kebijakan penyusunan Organisasi
dan Tugas di jajaran TNI. 3) Kepala Staf Angkatan Darat sebagai subyek utama dalam
penentu kebijakan penyusunan Organisasi dan Tugas di jajaran TNI-AD. 4) Gubernur
sebagai subyek utama dalam penyusunan Organisasi yang bertugas menyusun RTRW
Pemda di wilayahnya masing-masing. 5) Pangdam sebagai subyek utama dalam
penyusunan Orgnisasi yang bertugas menyusun RUTR Wilhan di wilayahnya masing-
masing. d) Obyek. 1) Organisasi yang bertugas menyusun RUTR Wilayah Pertahanan
Darat di daerah. 2) Organisasi yang bertugas menyusun RTRW Pemda. 3) Sarana
prasarana Nasional dan Daerah. e) Metode. 1) Edukasi, yaitu pendidikan, penataran
dan penyuluhan kepada personel baik sebagai subyek dan obyek dalam
penyelenggaraan RUTR/RTRW agar memiliki sikap mental dan kecakapan yang cukup
TERBATAS 18
TERBATAS
untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara terpadu. 2) Pelatihan,
yaitu suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan
ketrampilan kepada personel baik sebagai subyek dan obyek dalam penyelenggaraan
RUTR/RTRW agar memiliki sikap mental dan kecakapan yang cukup untuk
merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara terpadu. 3) Penugasan, suatu
kegiatan untuk memberikan pengalaman dalam rangka peningkatan kemampuan dan
ketrampilan kepada personel baik sebagai subyek dan obyek dalam penyelenggaraan
RUTR/RTRW agar memiliki sikap mental dan kecakapan yang cukup untuk
merencanakan dan melaksanakan pembangunan secara terpadu. f) Sarana dan prasarana. 1) Seluruh peranti lunak yang telah ada, baik yang berskala nasional
maupun daerah yang berkaitan dengan peraturan dan pembinaan organisasi yang miliki
fungsi dan tugas dalam penyusunan RUTR/RTRW. 2) Forum rapat koordinasi
pembangunan daerah (Rakorbangda) dengan mekanisme kerja yang jelas dan efektif. 3)
Dana yang dialokasikan untuk pembinaan organisasi yang bertugas khusus menyangkut
penyusunan RUTR/RTRW. 4)Peranti lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan. g) Upaya Yang Dilakukan. Sejumlah upaya yang dapat ditempuh melalui strategi ini
adalah sebagai berikut: 1) Kemhan dan TNI perlu meningkatkan frekuensi pengiriman
sumber daya manusia (prajurit dan PNS) guna mengikuti pendidikan lanjutan di bidang
perencanaan dan manajemen pertahanan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan
Iptek global. Dalam hal ini, perlu keseimbangan tempat tujuan antara pendidikan luar
negeri dan dalam negeri. 2) Kemhan dan TNI memberikan pembekalan/ penataran bagi
jajarannya tentang hal-hal baru yang terkait dengan perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah guna kepentingan Hanneg. 3) Kemhan dan TNI
memberikan pelatihan bagi jajarannya dalam rangka meningkatkan ketrampilan dan
kemampuannya yang terkait dengan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian
pemanfaatan ruang wilayah guna kepentingan Hanneg. 4) Kemhan dan TNI perlu
memberikan penugasan bagi personel jajarannya dalam rangka meningkatkan
pengalaman dan wawasannya yang terkait dengan perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan ruang wilayah guna kepentingan Hanneg. 5) Kemhan dan TNI
melakukan rekruitmen secara baik untuk mendapatkan sumber daya manusia yang
unggul dan yang memilki moral dan mental yang tangguh. Aspek kompetensi teknis patut
manjadi perhatian guna mendukung penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan Kodam yang
memenuhi persyaratan ilmiah. 6) Kemhan dan TNI melakukan penataan kembali
pengaturan yang terkait dengan manajemen personel. 7) Kemhan dan TNI menerapkan
TERBATAS 19
TERBATAS
pembinaan personel secara tegas, jelas dan konsisten, seperti pengembangan karir,
pemberian kesejahteraan, pembinaan mental ideologi, hukum, disiplin dan tata tertib. 8)
Kodam, Korem maupun Kodim melakukan penataran kepada aparatnya didaerah seperti
Danramil dan Babinsa tentang perencanaan tata ruang wilayah pertahanan yang
dipadukan dengan tata ruang daerah. 9) Pemda Tingkat-I maupun Pemda Tingkat-II juga
melakukan penataran kepada aparatur bawahannya seperti Camat dan Lurah tentang
RUTR Wilayah Pertahanan dalam rencana penataan wilayah daerahnya yang dipadukan
dengan rencana tata ruang wilayah pertahanan darat sehingga terjadi kesepahaman
seluruh aparatur daerah baik sipil maupun militer tentang tata ruang di wilayahnya baik
untuk kepentingan militer maupun kesejahteraan masyarakat. 10) Hasil penyusunan
RUTR Wilayah Pertahanan yang telah dibangun di daerah diinventarisasi dan
diorganisasikan menurut jenis, fungsi dan kemampuannya. Kemudian secara periodik
(minimal lima tahun sekali) dilatih, dengan cara mengikut-sertakan dalam latihan-latihan
TNI seperti Latihan Gabungan TNI dan Geladi Posko tingkat Kodam kemudian diadakan
evaluasi untuk perbaikan. 11) Pangdam melalui Aspers Kasdam mengusulkan kepada
Kasad agar pengetahuan tentang RUTR Wilhan dapat dimasukkan kedalam kurikulum
pendidikan setingkat Selapa maupun Seskoad. 12) Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I
mensosialisasikan tentang RUTR Wilhan dan RTRW Pemda kepada seluruh lapisan
masyarakat, sehingga masyarakat mengerti akan pentingnya RUTR Wilhan dan RTRW
Pemda guna menjaga integritas NKRI serta memasukkannya dalam kurikulum pendidikan
SMU serta Tingkat yang lebih tinggi.
Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi. a) Tujuan. Terjadi
keseimbangan antara kepentingan RUTR wilayah pertahanan dengan RTRW Pemerintah
Daerah dengan menyelaraskan interaksinya sehingga keseluruhan kepentingan baik
aspek pertahanan maupun kesejahteraan bergerak ke suatu tujuan yang sudah
ditentukan secara efektif dan efisien sebagai suatu sistem. b) Sasaran. 1) Terwujudnya
kesamaan persepsi serta tujuan bersama mengenai pentingnya Penataan Ruang
Kawasan Strategis khususnya menyangkut kawasan pertahanan. 2) Terwujudnya
keterpaduan pemanfaatan ruang yang optimal di wilayah baik RUTR Wilayah Pertahanan
dan RTRW Provinsi dengan melakukan kerjasama dimulai dari proses perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta pemanfaatan berbagai sumberdaya
yang dimiliki agar para pelaku pembangunan memiliki sudut pandang yang sama
terhadap permasalahan yang ada dan menetapkan skala prioritas pembangunan yang
TERBATAS 20
TERBATAS
setara. 3) Terwujudnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi (KISS) dalam
penyusunan RUTR wilayah pertahanan dan RTRW. c) Subyek. 1) Pemerintah Pusat
dalam hal ini menteri pertahanan dan menteri terkait lainnya sebagai subyek utama dalam
penentu kebijakan penyusunan RUTR Wilhan/RTRW. 2) Panglima TNI sebagai subyek
utama dalam penentu kebijakan penyusunan RUTR wilayah pertahanan di jajaran TNI. 3)
Kepala Staf Angkatan Darat sebagai subyek utama dalam penentu kebijakan RUTR
wilayah pertahanan di jajaran TNI-AD. 4) Gubernur sebagai subyek utama dalam
penyusunan RTRW Pemda di wilayahnya masing-masing. 5) Pangdam sebagai subyek
utama dalam penyusunan RUTR Wilhan di wilayahnya masing-masing. d) Obyek. 1)
Organisasi yang bertugas menyusun RUTR Wilayah Pertahanan Darat di daerah. 2)
Organisasi yang bertugas menyusun RTRW Pemda. 3) Sarana prasarana Nasional dan
Daerah. e) Metode. 1) Koordinasi adalah sistem dan proses interaksi untuk mewujudkan
keterpaduan, keserasian, dan kesederhanaan berbagai kegiatan inter dan antar institusi-
institusi di masyarakat melalui komunikasi dan dialog-dialog antar berbagai individu
dengan menggunakan sistem informasi manajemen, dan teknologi informasi. 2) Integrasi
adalah keterpaduan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan
pengawasan. 3) Sinkronisasi adalah konsistensi dalam penataan ruang wilayah perangkat
daerah sesuai dengan norma, prinsip, dan standar yang berlaku. 4) Simplifikasi adalah
penyederhanaan penataan ruang wilayah yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional.
f) Sarana dan prasarana. 1) Seluruh peranti lunak yang telah ada, baik yang berskala
nasional maupun daerah yang berkaitan dengan peraturan dan pembinaan dalam
penyusunan RUTR/RTRW. 2) Forum rapat koordinasi pembangunan daerah
(Rakorbangda) dengan mekanisme kerja yang jelas dan efektif. 3) Dana yang
dialokasikan untuk pembinaan organisasi yang bertugas khusus menyangkut penyusunan
RUTR/RTRW. 4) Peranti lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan. g) Upaya Yang Dilakukan. Sejumlah upaya yang dapat ditempuh melalui strategi ini adalah sebagai
berikut: 1) Semua jenis RUTR/RTRW idealnya disusun secara komprehensif dan terpadu
melalui tahapan dialog diantara semua pemangku kepentingan (pemerintah, swasta,
masyarakat) dengan tetap memperhatikan serangkaian paradigma nasional dan
peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukumnya. 2) Penyelenggaraan
penataan ruang nasional/daerah dilaksanakan secara hierarkis dari pusat hingga daerah
sesuai lingkup wilayah atau sektor yang ada. Keterpaduan perencanaan baik dalam arah
vertikal (sesuai hierarki perencanaan mulai dari skala nasional, daerah sampai
perencanaan lokal) maupun dalam arah horizontal (antar instansi yang berbeda antar
TERBATAS 21
TERBATAS
sektor), dan juga secara diagonal yaitu antara perencanaan sektoral dengan perencanaan
daerah/wilayah sektor sebagai variabel sehingga berjalan secara terpadu dan utuh antara
satu dengan perencanaan yang lain. 3) Adanya upaya mengelola ruang wilayah secara
terkoordinasi dan terpadu melalui pelaksanaan pembangunan nasional yang
berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan
Ketahanan Nasional. Kejelasan tentang peran, wewenang dan tanggung jawab setiap
instansi atau lembaga yang menangani tata ruang sangat diperlukan agar tidak terjadi
tumpang tindih dan kesemrawutan. 4) Upaya penataan prosedur, mekanisme dan tata
laksana hubungan kerja yang lebih sederhana, fleksibel dalam penyusunan RUTR/RTRW
antara Kodam dan Pemda sehingga terdapat efektifitas dan optimalisasi dalam
pencapaian sasaran. 5) Adanya upaya untuk saling tukar-menukar informasi antara
Kodam dan Pemda berkaitan dengan RUTR wilayah pertahanan dengan RTRW,
sehingga terjadi pemahaman dan persepsi yang sama dalam pelaksanaan tugas masing-
masing. 6) Dalam proses pengembangan wilayah, baik Pemda Tingkat-I maupun Kodam
harus turut serta berperan aktif didalamnya, mulai proses perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasaan dilapangan. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan penataan ruang wilayah
daerah yang terpadu dengan penataan wilayah pertahanan darat, sehingga terwujudnya
keterpaduan kesiapan daerah didalam proses penyelengaraan pembangunan guna
kepentingan pertahanan dan kesejahteraan. 7) Pada tingkat Propinsi, Pangdam atau
Danrem melakukan koordinasi secara terpadu dengan Gubernur pada setiap awal Tahun
Anggaran tentang perlunya penyiapan daerah baik untuk kepentingan aspek pertahanan
maupun kesejahteraan dengan tetap mengacu kepada faktor geografis dan ekonomi
dimana didaerah tersebut dapat dibangun dan dikembangkan. Diharapkan didaerah ini
dapat dibangun baik untuk mendukung aspek pertahanan dan keberlanjutan
pembangunan bagi kesejahteraan rakyat. Dalam langkah ini dapat dibuat Surat
Keputusan Bersama antara Pangdam dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I serta
peraturan daerah lainnya tentang penataan wilayah di masing-masing daerah. 8)
Pangdam dan satuan jajarannya melakukan koordinasi dan pengawasan bersama-sama
dengan Gubernur/Bupati/ Walikota terhadap perkembangan yang ada di wilayahnya,
sehingga penataan wilayah yang dibangun didaerah ini diharapkan mampu sebagai
daerah dalam mendukung operasi tempur serta dapat dimaksimalkan guna kepentingan
kesejahteraan dan pertahanan Wilayah. 9) Koordinasi ini dilakukan pada setiap akhir
tahun anggaran untuk dilaksanakan pada awal tahun anggaran berikutnya yang dilakukan
oleh Asrendam dengan Bappeda Tingkat-I maupun Dinas PU Propinsi sehingga dapat
TERBATAS 22
TERBATAS
dihasilkan suatu penataan ruang yang sesuai antara rencana Kodam dengan Pemda
Tingkat-I. 10) Koordinasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan sarana dan
prasarana seperti dalam Forum Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah (Rakorbangda) yang diadakan oleh Pemda serta didukung dengan alokasi dana dari APBD. 11)
Pangdam dan jajarannya bersama-sama dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat-I dan
jajarannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyusunan RUTR Wilhan dan
RTRW Pemda.12) Aparat Kodam maupun Aparat Pemda mengadakan evaluasi secara
periodik dalam kurun waktu 5 tahun terhadap pelaksanaan dan hasil yang telah dicapai
dalam memadukan RUTR Wilhan dengan RTRW Pemda.
Strategi Peningkatan Dukungan Anggaran. a) Tujuan. Adanya dukungan
pendanaan/sumber-sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk pembiayaan
penyusunan RUTR wilayah pertahanan dan RTRW Propinsi. b) Sasaran. 1) Terwujudnya
dukungan dana yang memadai untuk penyelenggaraan penataan ruang wilayah
pertahanan secara utuh dan mandiri tidak tergantung dari pihak lain. 2) Terwujudnya
dukungan dana yang dapat digunakan dalam rangka penyusunan RUTR wilayah
pertahanan yang profesional dan akuntabel. c) Subyek. 1). Pemerintah Pusat dalam hal
ini menteri pertahanan dan menteri terkait lainnya sebagai subyek utama dalam penentu
kebijakan dana/anggaran yang digunakan untuk penyusunan RUTR Wilhan/RTRW. 2).
Panglima TNI sebagai subyek utama dalam penentu kebijakan berkaitan dengan
dana/anggaran serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang dapat digunakan untuk
penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan di jajaran TNI. 3) Kepala Staf Angkatan Darat
sebagai subyek utama dalam penentu kebijakan berkaitan dengan dana/anggaran serta
sumber-sumber pendapatan lainnya yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan RUTR
wilayah pertahanan di jajaran TNI-AD. 4) Gubernur sebagai subyek utama dalam
penentuan dana/anggaran bagi penyusunan RTRW Pemda di wilayahnya masing-masing.
5) Pangdam sebagai subyek utama dalam penyusunan RUTR Wilhan di wilayahnya
masing-masing. d) Obyek. 1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). 2) RUTR
Wilayah Pertahanan Darat di daerah. 3) RTRW Pemda. 4) Peranti Lunak. 5) Sarana
prasarana Nasional. e) Metode. 1) Koordinasi adalah penyesuaian dan pengaturan yang
baik antar pihak terkait tentang penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana
nasional. 2) Inventarisasi adalah pendataan secara tertib dan teratur terhadap seluruh
sarana dan prasarana yang ada, antara lain meliputi jenis, fungsi dan kemampuannya. 3).
Integrasi adalah keterpaduan mulai dari perencanaan dan pelaksanaan sampai dengan
TERBATAS 23
TERBATAS
pengawasan. f) Sarana dan prasarana. 1) Seluruh peranti lunak yang telah ada, baik
yang berskala nasional maupun daerah yang berkaitan dengan dana/anggaran dalam
penyusunan RUTR/RTRW. 2) Forum rapat koordinasi pembangunan daerah
(Rakorbangda) dengan mekanisme kerja yang jelas dan efektif. 3) Dana yang
dialokasikan untuk pembinaan organisasi yang bertugas khusus menyangkut penyusunan
RUTR/RTRW. 4) Peranti lainnya yang diperlukan sesuai kebutuhan. g) Upaya Yang Dilakukan . Untuk penyelenggaraan penataan ruang wilayah pertahanan secara utuh,
Kodam memiliki keterbatasan kemampuan karena dukungan anggaran negara yang
diberikan masih sangat terbatas. Selain itu menurut UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang
TNI dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kodam secara de
facto tidak memiliki kewenangan otonom mengelola wilayah layaknya Pemda. Upaya
yang perlu dilakukan guna mendapatkan dukungan anggaran/ pendanaan, antara lain:1)
Melakukan inventarisasi dan perencanaan terpadu untuk menetapkan kebutuhan nyata
anggaran, sumber pendanaan, dan alokasi anggaran untuk keperluan rutin, operasional,
maupun pembangunan Kodam. 2) Melakukan perencanaan terpadu untuk menetapkan
program-program jangka pendek dan jangka panjang dalam rangka pencapaian visi dan
misi Kodam dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah pertahanan di daerah. 3)
Melakukan koordinasi dengan Pemda Provinsi dan instansi terkait lainnya untuk
mendapatkan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dibenarkan oleh peraturan
perundang-undangan yang ada. 4) Meningkatkan peran serta masyarakat khususnya
swasta untuk terlibat dalam pengembangan wilayah yang memiliki aspek atau dimensi
pertahanan. 5) Upaya untuk memberikan keleluasaan Kodam dalam penggunaan dana
baik dari daerah maupun pusat atau pihak lain yang tidak bertentangan dengan undang-
undang demi terlaksananya tata ruang wilayah pertahanan Kodam.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa: a) Penyelenggaraan RUTR wilayah
pertahanan Kodam idealnya disusun secara komprehensif dan terpadu melalui tahapan
dialog diantara semua pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, masyarakat) dengan
tetap memperhatikan serangkaian paradigma nasional dan peraturan perundang-
undangan sebagai landasan hukumnya. Namun kondisi ideal penyusunan RUTR Wilayah
Pertahanan Kodam sampai saat ini belum bisa tercapai disebabkan oleh beberapa faktor,
diantaranya belum tuntasnya RUTR Wilayah Pertahanan Nasional, lemahnya metodologi
ilmiah yang digunakan, kurangnya kemampuan dan kompetensi SDM, serta lemahnya
kemampuan mengkomunikasikan produk RUTR Wilayah Pertahanan Kodam.
TERBATAS 24
TERBATAS
Berdasarkan hasil analisa permasalahan dihadapkan pada faktor-faktor berpengaruh
serta peluang dan kendala, ada lima pokok persoalan yang dapat ditemukan ,yakni
persoalan sistem penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan Kodam, persoalan aspek
kelembagaan, persoalan kemampuan dan kompetensi SDM, lemahnya koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi serta persoalan dukungan anggaran yang terbatas. b)
Dihadapkan dengan hakekat ancaman masa kini baik militer dan nirmiliter, Konsepsi
RUTR Wilayah Pertahanan Kodam diperlukan penyesuaian dan validasi sesuai
perkembangan lingkungan strategis serta hakekat ancaman masa kini, dengan
melakukan revisi tehadap klasifikasi wilayah. c) Untuk mewujudkan Konsep RUTR
Wilayah Pertahanan Kodam yang mampu menghadapi hakekat acaman masa kini,
diperlukan langkah-langkah secara terencana, bersinergi dan berkelanjutan mulai dari
penentuan kebijaksanaan, strategi yang dipilih serta upaya yang ditempuh disertai
penggunaan metoda yang tepat dan sarana dan prasarana yang ada. Upaya yang
dilakukan meliputi 5 (lima) strategi, yaitu: (1) strategi pemberdayaan sistem penyusunan
RUTR Wilayah Pertahanan Kodam; (2) strategi pemberdayaan aspek kelembagaan; (3)
strategi pemberdayaan sumber daya manusia, (4) strategi penguatan koordinasi,
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi; (5) strategi peningkatan dukungan anggaran. d)
Dalam penyelenggaraan RUTR Wilayah Pertahanan Kodam diperlukan Peraturan
Pemerintah yang merupakan amanat dan penjabaran Undang-Undang RI Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang merupakan kepastian hukum yang mendukung
rencana tata ruang wilayah pertahanan sebagai kawasan strategis yang bersifat khusus
karena mempunyai pengaruh terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan
negara, ekonomi dan sosial budaya.
Kemudian yang perlu disarankan adalah: a) Kunci keberhasilan pemberdayaan
wilayah pertahanan sebenarnya terletak pada bagaimana membangun sinergitas antara
TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut. Sinergitas
tersebut tidak akan terwujud bila tidak ada kepercayaan (trust) di antara para pihak
tersebut. Kepercayaan hanya akan muncul manakala seluruh pihak (stakeholders)
dilibatkan di dalam merumuskan konsep pemberdayaan wilayah pertahanan secara
terbuka, sehingga ada kejelasan peran dari tiap pihak. Oleh karena itu perlu pihak swasta
dilibatkan dalam proses penyusunan RUTR Wilayah Pertahanan dengan prinsip
kemitraan, dilandasi tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keamanan
masyarakat, yang berarti juga meningkatkan ketahanan nasional. b) Para penentu
kebijaksanaan di tingkat daerah, khususnya Kodam dan Propinsi beserta segenap aparat
TERBATAS 25
TERBATAS
yang terkait sedapat mungkin diberi kesempatan untuk mengikuti kursus atau penataran
singkat tentang perencanaan tata ruang dan pembangunan daerah, khususnya yang
menyangkut mekanisme dan prosedur pengelolaan atau manajemen pembangunan. c)
Kalangan ilmuwan dan profesional dalam bidang perencanaan tata ruang dan
pembangunan daerah disarankan agar selalu menyebarkan ilmu pengetahuan dan
ketrampilannya pada masyarakat luas, melalui forum-forum diskusi, sarasehan, seminar
atau lokakarya, agar tercipta suasana yang kondusif untuk penyelesaian pembangunan
nasional. d) Perlu adanya keterpaduan rencana dan pelaksanaan pemberdayaan wilayah
termasuk wilayah pertahanan secara lintas sektoral dan antar daerah agar betul-betul
dijalin, dengan menghilangkan egosektoral dan egodaerah yang cenderung menghambat.
Demikian sumbangan pemikiran tentang ” Konsepsi Penyelenggaraan RUTR
Wilayah Pertahanan Dalam Rangka Menghadapi Perkembangan Ancaman Masa Kini”
disusun oleh penulis dengan segala keterbatasan. Semoga tulisan ini bermanfaat dan
dapat digunakan sebagai bahan masukan pemikiran kepada para perumus dan penentu
kebijaksanaan serta pihak-pihak yang memerlukan dalam mempersiapkan solusi terhadap
penyelenggaraan RUTR Wilayah baik ditinjau dari aspek pertahanan dan aspek
kesejahteran.
Bogor, Nopember 2011
Penulis
Agus Hadi Waluyo, S. AP Letnan Kolonel Arm Nrp 11950052590873