KONSEPSI PENYELARASAN PENYUSUNAN RTRW PERTAHANANTINGKAT KODAM GUNA MENDUKUNG KEBERHASILAN

PEMBANGUNAN NASIONAL DI DAERAH

Oleh : Letkol Ctp Drs. Ibnu Fatah, M.Sc.

Negara Indonesia dengan letak dan kedudukannya yang strategis sebagai

negara kepulauan memiliki luas wilayah dan sumber daya alam (SDA) yang perlu

dikelola secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya buatan dan sumber

daya manusia (SDM) melalui pelaksanaan pembangunan nasional yang

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan

Ketahanan Nasional. Terkait dengan kepentingan pembangunan nasional tersebut,

pemerintah kemudian mengeluarkan serangkaian kebijakan penataan ruang guna

menjamin pemanfaatan ruang wilayah nasional berjalan sesuai azas dan tujuan

yang ditetapkan1. Kegiatan penataan ruang meliputi proses perencanaan,

pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh

pemerintah dengan peran serta masyarakat dan swasta.

Salah satu bagian dari penataan ruang adalah kegiatan penyusunan rencana

tata ruang yang dibedakan menurut hirarki administrasi pemerintahan, fungsi

wilayah serta kawasan, dan kedalaman rencana. Di tingkat provinsi terdapat

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang memuat rencana pembagian

wilayah dan kawasan yang merupakan jabaran dari RTRW Nasional dan sekaligus

menjadi pedoman bagi penyusunan RTRW Kabupaten/Kota di bawahnya. RTRWP

disusun oleh Pemerintah Provinsi melalui proses pengkajian yang cukup mendalam

bersama masyarakat dan swasta untuk kemudian ditetapkan dan diberlakukan

dengan Peraturan Daerah (Perda).

Identik dan sejajar dengan RTRWP, di jajaran Komando Kewilayahan

Angkatan Darat (Kodam) terdapat RTRW Pertahanan yang memuat rencana umum

pemanfaatan wilayah dan kawasan guna kepentingan pertahanan keamanan di

1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, Khususnya Pasal 2 dan 3; lihatjuga Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang RTRW Nasional, khususnya Pasal 4.

wilayah Kodam itu sendiri. RTRW Pertahanan Kodam ini merupakan jabaran dari

RTRW Pertahanan Nasional2 dan sekaligus juga digunakan sebagai pedoman bagi

penyusunan RTRW Pertahanan tingkat Korem dan Kodim. Dalam hubungan antara

RTRWP dengan RTRW Pertahanan Kodam ini, masih sering dikeluhkan adanya

ketidakselarasan proses penyusunan. Jajaran Kodam terutama merasakan

kepentingan-kepentingannya (baca : aspek pertahanan dan keamanan) kurang

terwadahi dan tidak terakomodasi dalam penyusunan RTRWP yang notabene

memiliki kedudukan dan landasan hukum lebih kuat. Padahal dalam peraturan

perundang-undangan3 tentang tata ruang, dengan tegas disebutkan bahwa tujuan

nasional pemanfaatan ruang antara lain untuk mewujudkan keseimbangan

kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan.Bahkan dalam

peraturan penjabarannya4, lebih gamblang dijelaskan tujuan perencanaan ruang

wilayah adalah untuk meningkatkan kemampuan memelihara pertahanan keamanan

negara yang dinamis dan sekaligus memperkuat integrasi nasional.

Perumusan Masalah

Bertolak dari kondisi ini, timbul suatu pemikiran tentang upaya untuk

menyelaraskan penyusunan RTRW Pertahanan Kodam dengan RTRWP guna

mendukung pembangunan nasional di daerah provinsi, setidak-tidaknya

kepentingan-kepentingan Kodam yang berkaitan dengan aspek pertahanan

keamanan lebih terwadahi di dalamnya. Dari gambaran di atas, Penulis kemudian

mendapatkan suatu rumusan masalah sebagai berikut ”Bagaimanakah konsep

penyelarasan penyusunan RTRW Pertahanan Tingkat Kodam guna mendukung

pembangunan nasional di daerah?”. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan

masukan bagi Kodam maupun Pemda Provinsi tentang pemanfaatan ruang wilayah

yang sama sehingga semua kepentingan yang ada terwadahi secara terpadu,

berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Asas

keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum pun secara langsung

maupun tidak langsung akan tercapai pula. Pembahasan sengaja dibatasi pada

2 RTRW Pertahanan Nasional harus dipahami dalam konteks doktrin KEP-nya Angkatan Daratdimana Indonesia menganut system pertahanan pulau-pulau besar sebagai suatu daerahkompartemen strategis pertahanan (Kodam) yang mampu menyelenggarakan perlawanan wilayahsecara mandiri.3 Lihat UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3.4 Lihat PP Nomor 47 Tahun 1997 tentang RTRW Nasional, khususnya Pasal 4 dan Pasal 8.

penataan ruang wilayah setingkat Kodam bagi kepentingan pertahanan sehingga

selaras dengan RTRW Provinsi. Permasalahan di tingkat nasional yang lebih tinggi

maupun ditingkat yang lebih rendah (kabupaten/ kota) tidak dibahas dalam tulisan

ini, mengingat luasnya lingkup masalah dan terbatasnya bahan yang ada.

Kerangka Pemikiran

Seyogyanya semua jenis rencana tata ruang disusun secara komprehensif

dan terpadu, karena pengaruh perlakuan pembangunan (baca : pemanfaatan ruang)

di suatu wilayah atau kawasan dipastikan akan membawa konsekuensi yang

signifikan terhadap wilayah lainnya. Hal tersebut sesuai dengan teori ekonomi

pembangunan yang dikenal dengan istilah “backwash effect”, yakni gambaran

perlunya dihindari kesenjangan antar daerah melalui upaya pembangunan dan

penataan ruang wilayah secara baik dan benar. Sinkronisasi antar sektor yang

memegang kebijakan pengaturan pemanfaatan ruang menjadi suatu keharusan.

Penataan ruang idealnya ditempuh melalui tahapan dialog diantara semua

pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, masyarakat) pada semua tingkatan

pemerintahan sesuai kewenangannya.

Kodam tidak mungkin mampu untuk menata ruang wilayahnya menjadi

ruang, alat dan kondisi juang (RAK) yang tangguh secara berdiri sendiri. Oleh

karena itu sangat logis jika penataan ruang wilayah pertahanan perlu dilaksanakan

secara terkoordinasi dan terintegrasi baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dengan demikian sumber daya nasional dan segenap potensi bangsa dapat dibina

dan dikembangkan sedemikian rupa sehingga berdaya guna bagi kepentingan

peningkatan kesejahteraan rakyat dan kepentingan pertahanan negara. Dengan

demikian menjadi sangat jelas perlunya upaya menyelaraskan penyusunan RTRW

Pertahanan Kodam dengan RTRW Provinsi yang notabene menjadi pedoman dan

memagari pelaksanaan pembangunan di daerah. Kerangka pemikiran seperti

dijelaskan di atas sesungguhnya memiliki ligitimasi hukum yang kuat karena

dilandasi sejumlah paradigma nasional dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, diantaranya adalah Pancasila dan UUD 1945.

Sistem penataan ruang wilayah pertahanan dan pelaksanaannya hendaknya

mengacu kepada setiap sila Pancasila secara utuh dan saling menjiwai. Sebagai

contoh penjabaran sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, dalam

konteks penyelenggaraan penataan ruang wilayah pertahanan adalah kesadaran

bahwa manusia di dunia ini menjadi khalifah yang diberi kebebasan mengurus bumi

dengan segala isinya, termasuk sumberdaya alam yang ada, agar bermanfaat

secara lestari berkeseimbangan. Sementara dalam batang tubuh UUD 1945 secara

langsung maupun tidak langsung terkait dengan upaya penyelenggaraan penataan

ruang wilayah bagi kepentingan pembangunan nasional maupun pertahanan

negara, seperti Pasal 5, 10, 18, 20, 30 dan 335. TNI, sebagai salah satu komponen

bangsa, merasa perlu untuk ikut menata ruang wilayah nasional. Untuk itulah

disusun RTRW Pertahanan yang penyusunannya menjadi tanggung jawab Dephan

dan TNI.

Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Ada kaitan sangat erat antara Wawasan Nusantara dengan penyusunan

RTRW Pertahanan. Wawasan Nusantara6 adalah cara pandang atau keyakinan

bahwa persatuan bangsa dan kesatuan wilayah nusantara tak dapat dipisah-

pisahkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam penyelenggaraan sistem

penataan ruang wilayah pertahanan nasional. Upaya penyusunan RTRW

Pertahanan harus dapat memperkuat integrasi nasional, dan tidak menghilangkan

karakteristik atau ciri khas suatu wilayah yang justru seharusnya dapat

dimanfaatkan sebagai potensi keunggulan komparatif bagi kepentingan pertahanan

negara khususnya dan pembangunan nasional umumnya. Dengan demikian

penyusunan RTRW Pertahanan nasional harus tanggap terhadap luasnya wilayah

RI dan perbedaan kondisi yang inherent di dalamnya.

5 UUD 1945 Pasal 5 tentang kekuasaan Presiden menetapkan UU dan PP; Pasal 10 tentangkekuasaan Presiden atas AD, AL dan AU; Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah; Pasal 20 tentangpersetujuan DPR atas UU; Pasal 30 tentang pertahanan Negara; Pasal 33 tentang kesejahteraansocial.6 Hanjar Seskoad “Wawasan Nusantara”, TP. 2006.

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamika bangsa Indonesia yang meliputi

segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan

ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional

dalam berbagai keperluan, baik untuk mempertahankan kelangsungan hidup

bangsa maupun untuk membangun bangsa dan negara, agar tujuan nasional dapat

tercapai. Ketahanan Nasional terbangun melalui sinergi delapan gatra yang antara

lain dicerminkan melalui penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional. Seperti

diketahui penataan ruang pada hakekatnya mengatur pemanfaatan segenap

sumber daya nasional (baca : gatra geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi,

sosial budaya, agama dan Hankam).

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dan Undang Undang No. 24 Tahun 1992

Dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara,

dikandung maksud bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan

kondisi geografis wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang harus dijaga

dan dilindungi keutuhannya sebagai satu kesatuan pertahanan. Dengan demikian

mutlak diperlukan pemahaman yang baik tentang kondisi obyektif wilayah NKRI,

seperti letak, luas, bentuk, potensi sumberdaya alam, dan lain sebaginya yang tentu

saja harus direncanakan secara efisien dan efektif. Pada gilirannya perencanaan

pemanfaatan untuk kepentingan pertahanan Negara diantaranya dituangkan dalam

bentuk RTRW Pertahanan.

Sedangkan menurut UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang, ada tiga

tujuan utama penataan ruang, yakni; (1) Terselenggaranya pemanfaatan ruang

berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan

Nasional, (2) Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung

dan kawasan budi daya, dan (3) Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang

berkualitas. Untuk tujuan yang disebutkan terakhir, kata ”berkualitas” mengandung

maksud adanya keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan dan kepentingan

kemananan. Dengan demikian RTRW Provinsi dan RTRW Pertahanan Kodam

seyogyanya mewadahi dua kepentingan tadi. Tambahan lagi, asas yang digunakan

dalam penyusunan tata ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan

secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan

berkelanjutan. Untuk kepentingan operasionalisasi UU ini kemudian dikeluarkan

beberapa Peraturan Pemerintah (PP)7, seperti PP No. 69 Tahun 1996 yang

mengatur tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, serta bentuk dan tata cara peran

serta masyarakat dalam penataan ruang; serta PP No. 47 Tahun 1997 yang

mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional.

Penyusunan RTRW Pertahanan Di Daerah Saat Ini

Praktik penyusunan RTRW Pertahanan Kodam selama ini harus diakui masih

memiliki banyak kelemahan seperti halnya penyusunan RTRW Provinsi. Menurut

Eko Budiharjo, pakar perencanaan ruang dari Undip dalam Aris Poniman dan

Suwahyuono (2001) sejumlah kelemahan yang umum ditemui dalam rencana tata

ruang adalah8; (1) RTRW masih cenderung berorientasi pada pencapaian tujuan

ideal berjangka panjang, yang seringkali meleset karena banyaknya faktor

ketidakpastian, (2) RTRW yang baik tidak selalu menghasilkan penataan ruang yang

baik, (3) Terlihat kecenderungan yang kuat bahwa perencanaan tata ruang lebih

ditekankan pada aspek penataan fisik dan visual, sedangkan aspek perencanaan

sumberdaya dan komunitas - penduduk yang mendiami daerah tersebut - masih

kurang porsi perhatiannya, (4) Keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan

pengawasan pembangunan terkesan masih sebatas slogan, (5) Peran serta

masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang masih sangat terbatas, (6)

Lemahnya wibawa dan kekuatan hukum suatu produk rencana tata ruang.

Sampai saat ini penataan ruang wilayah pertahanan nasional masih terus

menjadi wacana yang berkembang sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada.

Bahkan sejatinya, Dephan bersama TNI, sebagai institusi yang paling

berkepentingan belum memiliki suatu RTRW Pertahanan tersebut. Patut disyukuri

bahwa saat ini Dephan telah membentuk suatu Pokja dan menggelar rapat-rapat

7 Penyusunan PP dilakukan dalam wadah Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKTRN)yang dibentuk dengan Keppres Nomor 62 Tahun 2000. BKTRN beranggotakan antara lain; MenkoEkuin, Menteri Kimpraswil, Menneg LH, Mendagri,Menhan, Mentan, Kepala BPN, Kepala Bappenas.8 Kebutuhan dan status “non remote sensible” (NRS) data, Makalah seminar Forum Nasional TataRuang 2001, Bakosurtanal & EADS, 18 April 2001.

untuk menyelesaikannya. Dalam hal ini, ada pepatah bijak yang menyatakan lebih

baik terlambat dan berani memulai daripada tidak sama sekali.

Bagi Angkatan Darat, konsep RTRW pertahanan sudah sejak awal

sesungguhnya telah digariskan melalui doktrin Kartika Eka Paksi (KEP) berupa

strategi pertahanan pulau-pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil dengan

menggelar Komando Kewilayahan (Kodam dan jajarannya) untuk difungsikan

sebagai kompartemen strategis pertahanan9 dengan klasifikasi susunan daerah

yang disesuaikan menurut jenis operasi yang digelar. TNI menerapkan 2 pola

operasi militer yakni Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain

Perang (OMSP). Ditinjau dari luasnya wilayah NKRI, bentuk geografi, demografi,

kondisi sosial dan kemungkinan bentuk dan tingkat ancaman jika dihadapkan pada

kemampuan dukungan anggaran negara yang sangat terbatas untuk pembangunan

sektor pertahanan, boleh dikatakan bahwa negara masih belum mampu

menyediakan kekuatan pertahanan negara yang ideal dalam jangka pendek

maupun jangka panjang. Sehingga penerapan pola pertahanan/ perang

konvensional tidak tepat untuk diterapkan. Oleh karena itu strategi yang paling

mungkin dipilih saat ini dan harus dipersiapkan adalah strategi pertahanan negara di

darat menggunakan pola perlawanan wilayah dengan menerapkan konsep perang

berlarut di wilayah pertahanan pulau-pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil

sebagai kompartemen strategis pertahanan. Visualisasi dari konsep ini tidak lain

adalah digelarnya Komando Kewilayahan (Kodam dan jajarannya) sehingga mampu

menyelenggarakan pertahanan wilayah secara berdiri sendiri, terus menerus

dengan memanfaatkan ruang dan waktu secara kenyal.

Tugas Kodam Sebagai Kompartemen Strategis

Sesuai dengan tujuan dan sasaran penyiapan/pembangunan kompartemen

strategis, Kodam memiliki tugas-tugas sebagai berikut; (1) Menyusun RTRW

Pertahanan Kompartemen Strategis dengan mengacu kepada kekuatan,

kemampuan dan gelar unsur-unsur komponen pertahanan yang sudah ada di

9 Kodam sebagai kompartemen strategis pertahanan (Sishanta), Kodiklatad, Mabes AD.

daerah, (2) Menyusun rencana pertahanan Kodam sebagai kompartemen strategis

berdasarkan kekuatan, kemampuan dan gelar unsur-unsur komponen pertahanan

yang ada di daerah, (3) Menyusun rencana pengorganisasian kompartemen

strategis berdasarkan kepada kekuatan, kemampuan dan gelar unsur-unsur

komponen pertahanan yang ada di daerah, (4) Menyelenggarakan Binter dalam

rangka mewujudkan kemanunggalan TNI Rakyat, (5) Menyelenggarakan

Pembinaan Potensi Pertahanan (Binpothan) secara terpadu dengan proram seluruh

instansi terkait di daerah dalam rangka kepentingan pertahanan, (6)

Mengkoordinasikan pembinaan kekuatan dan kemampuan pertahanan kewilayahan

yang meliputi komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung

sesuai dengan kebijakan Dephan bersama instansi terkait di daerah, (7)

Melaksanakan deteksi dini terhadap gangguan dan ancaman yang muncul di

wilayah kompartemen strategis, (8) Menyelenggarakan operasi pertahan wilayah

(OMP atau OMPS) untuk menghadapi dan mengatasi ancaman, sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan klasifikasi daerah dalam RTRW Pertahanan Kodam untuk setiap

jenis operasi berbeda-beda. Secara garis besar ada 3 jenis10, yakni; (1) RTRW

Pertahanan Kodam untuk Perang Konvensional (OMP), (2) RTRW Pertahanan

Kodam untuk Perang Gerilya (OMP), dan (3) RTRW Pertahanan Kodam untuk

Operasi Lawan Gerilya (OMSP). Pada penyusunan RTRW Pertahanan Kodam

untuk Perang Konvensional (OMP), Wilayah Kodam diklasifikasikan menjadi 3

daerah atau kawasan, yakni daerah depan, daerah komunikasi dan daerah

belakang. Adapun kriteria umum daerah depan adalah suatu wilayah yang paling

mungkin untuk dilewati musuh atau lawan sebagai jalan pendekat di darat dan

direncanakan sebagai tempat menghancurkan musuh. Untuk daerah komunikasi,

kriteria umum adalah wilayah yang disiapkan sebagai penghubung antara daerah

pertempuran dan daerah belakang (pangkalan aju). Terakhir, kriteria daerah

belakang adalah wilayah yang disiapkan sebagai daerah pangkal pertahanan akhir

guna mengembangkan kekuatan untuk menghancurkan musuh, sehingga harus

mampu berswasembada dan berswadaya dalam kondisi damai maupun perang.

10 Kodam sebagai kompartemen strategis (Sishanta), Kodiklatad, Mabes AD, 2003.

Umumnya daerah belakang memiliki kemampuan menyediakan logistic wilayah

yang mencukupi.

Pada penyusunan RTRW Pertahanan Kodam untuk Operasi Gerilya (OMP),

wilayah Kodam diklasifikasikan menjadi 4 daerah atau kawasan, yakni daerah

pangkal perlawanan, daerah penyangga, daerah senja dan daerah operasi tempur.

Kriteria umum daerah pangkal pertahanan adalah wilayah yang dipilih dan disiapkan

sebagai pusat operasi gerilya kita yang mampu mendukung kegiatan penyusunan

kekuatan gerilya, konsolidasi, istirahat dan penimbunan barang. Sedangkan kriteria

umum daerah daerah penyangga adalah wilayah pengamanan yang melingkari

daerah pangkal perlawanan (buffer zone lingkaran pertahanan garis kedua) guna

mencegah penerobosan musuh. Untuk daerah senja, kriterianya adalah daerah

yang dipilih dan disiapkan sebagai lingkaran pertahanan garis pertama terhadap

daerah pangkal perlawanan. Terakhir,kriteria daerah operasi tempur adalah daerah

yang diperkirakan mudah dikuasai musuh.

Pada penyusunan RTRW Pertahanan Kodam untuk Operasi Lawan Gerilya

(OMSP), wilayah Kodam diklasifikasikan menjadi 4 daerah atau kawasan, yakni

daerah penghancuran, daerah konsolidasi, daerah stabilisasi dan daerah belakang.

Kriteria umum penghancuran adalah wilayah yang diperkirakan mudah dikuasai

satuan gerilya lawan atau musuh sehingga menjadi daerah pangkalan gerilya

mereka. Di daerah ini satuan gerilya lawan atau musuh dengan mudah dan leluasa

bergerak kemana saja. Sedangkan kriteria umum daerah konsolidasi adalah wilayah

yang belum sepenuhnya dikuasai musuh. Untuk daerah stabilisasi, kriterianya

adalah daerah yang diperkirakan dapat dikuasai penuh oleh kita, namun masih

dibutuhkan kewaspadaan tinggi. Terakhir, kriteria daerah belakang adalah wilayah

yang dipilih dan disiapkan bagi kegiatan-kegiatan pembinaan wilayah/

pembangunan daerah.

RTRW Pertahanan Kodam dalam kedudukannya sebagai kompartemen

strategis selama ini, menurut teorinya, direncanakan dan disusun dengan

memperhatikan RTRW Nasional di tingkat atasnya dan RTRW Kabupaten/ Kota di

tingkat bawahnya. Walaupun pada kenyataannya, kondisi ideal tadi belum

sepenuhnya dapat dilaksanakan. Seperti halnya yang terjadi pada RTRW Provinsi,

beberapa faktor penyebabnya antara lain; (1) RTRW Pertahanan nasional yang

seyogyanya menjadi pedoman penyusunan RTRW Kodam belum pernah tuntas dan

disebarkan secara luas dan terbuka, (2) Harus diakui aspek ilmiah, khususnya

metode yang digunakan untuk menentukan klasifikasi susunan daerah dalam RTRW

Pertahanan Kodam masih sangat lemah, (3) Terkait dengan faktor nomor 2,

kemampuan dan kompetensi personel yang terlibat dalam penyusunan RTRW

Pertahanan Kodam dirasakan masih kurang dan belum melibatkan pihak-pihak

terkait secara lebih luas (ada kecenderungan didominasi oleh staf umum saja), (4)

Mekanisme dan prosedurnya belum jelas dan mantap terbangun, sebagian memang

diakibatkan lemahnya dasar hukum yang menjadi cantolan produk RTRW

Pertahanan Kodam, (5) Masih lemahnya kemampuan mengkomunikasikan produk

RTRW Pertahanan Kodam dalam forum koordinasi dan konsultasi pembahasan

RTRW Provinsi, sehingga kepentingan-kepentingan aspek pertahanan kurang

terwadahi dan belum selaras (sinkron).

Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyusunan RTRW Provinsi.

Reformasi politik yang antara lain ditandai dengan pelaksanaan desentralisasi

pemerintahan (baca : otonomi daerah), dalam konteks penyusunan rencana tata

ruang, banyak diartikan oleh jajaran Pemda Provinsi sebagai pembenaran atas

kewenangan penuh pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya buatan

masing-masing daerah. Bahkan cenderung diterjemahkan menjadi pengkotak-

kotakan wilayah darat dan laut11 guna mengeksploitasi sumber daya tanpa

memperhatikan aspek lingkungan. Tujuannya adalah meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) setinggi-tingginya dalam rangka menyiasati anggaran

pembangunan daerah yang masih sangat terbatas. Kecenderungan ini sangat

membahayakan dalam jangka panjang. Para pakar otonomi daerah menengerai

kentalnya semangat mengejar pertumbuhan ekonomi semata dalam

penyelenggaraan penataan ruang wilayah nasional sehingga kerap mengorbankan

11 Modul sosialisasi TataRuang Laut Pesisir dan Pulau-pulauKecil, DKP, 2003.

RTRW12 Provinsi yang sudah disusun sebagai pedoman dan pengawal jalannya

pembangunan daerah.

Selain permasalahan tadi, terdapat sejumlah kecenderungan negative dalam

penyelenggaraan RTRW Provinsi yang dapat ditemukenali13, antara lain; (1)

Umumnya penyusunan RTRW dilakukan oleh konsultan yang celakanya kerap tidak

mengenal kondisi daerah secara luas dan mendalam, (2) Dalam proses penyusunan

RTRW pelibatan peran serta masyarakat yang diatur dalam PP Nomor 69 Tahun

1996 seringkali tidak pernah dilakukan, (3) Sebagian besar perencanaan tidak

melakukan penelitian secara cermat di lapangan dan rekomendasi yang dikeluarkan

hanya berdasarkan atas data sekunder yang dikumpulkan dengan tingkat akurasi

yang sangat diragukan, (4) Produk RTRW belum mampu mengakomodasikan

semua kepentingan secara optimal, secara hirarkis maupun lintas sektor

diantaranya aspek pertahanan keamanan daerah akibatnya muncul

ketidakselarasan dengan RTRW Pertahanan Kodam, (5) Dalam pembahasan

RTRW yang telah disusun kurang melibatkan masyarakat luas (baca : termasuk

jajaran Kodam), dan terakhir (6) Penyebarluasan informasi RTRW yang telah

disusun belum maksimal dilaksanakan dan bahkan terkesan seolah-olah untuk

kalangan tertentu saja.

Permasalahan Yang Dihadapi.

Memperhatikan pembahasan di atas, terkait dengan masih lemahnya

penyusunan RTRW Pertahanan Kodam saat ini dapat diidentifikasi pokok masalah

sebagai berikut : ”Seperti apa dan bagaimanakah konsep RTRW Pertahanan

Kodam disusun sehingga selaras dengan RTRW Provinsi guna mendukung

pembangunan nasional di daerah?”. Dari pokok masalah tersebut dan pembahasan

sebelumnya maka dapat diidentifikasi empat pokok persoalan, yakni menyangkut

12 RTRW Provinsi seharusnya dipahami sebagai bentuk penjabaran penjabaran strategi dan arahkebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional ke dalam strategi dan struktur pemanfaatan ruangwilayah daerah provinsi. Jangka waktu RTRWP adalah 15 tahun dan ditetapkan dengan Perda.RTRWP disusun memperhatikan antara lain RTRWP lain yang daerahnya berbatasan.13 Adi Buhari Muslim, “Pengalaman daerah dalam mengembangkan tata ruang”, makalah seminarForum Nasional Tata Ruang 2001, Bakosurtanal & EADS, Jakarta, 18 April 2001.

permasalahan sistem penyusunan RTRW, permasalahan kelembagaan, SDM dan

permasalahan dukungan anggaran.

Menyangkut permasalahan sistem dan metode penyusunan RTRW

Pertahanan Kodam dan RTRW Provinsi, saat ini dirasakan mekanisme, prosedur

dan tata laksananya, belum jelas dan tidak mantap terbangun diantara keduanya.

Bahkan perangkat piranti lunak berupa buku-buku petunjuk yang mengatur

penyusunan RTRW Pertahanan Kodam belum ada. Sebagai akibatnya, saat ini

belum ada standar baku yang bisa diterapkan dalam penyusunan RTRW

Pertahanan Kodam. Selain itu, fakta bahwa penyusunan RTRW Pertahanan

nasional belum selesai dibahas secara tuntas14.

Permasalahan aspek kelembagaan, diantaranya adalah organisasi

penyusunan RUTRW Pertahanan Kodam belum jelas dan dirasakan sangat

eksklusif hanya melibatkan staf umum saja. Beberapa pihak terkait yang idealnya

dapat memberikan saran masukan tidak dilibatkan secara intensif, contohnya jajaran

Topdam15 dengan kemampuan penyediaan data keruangannya (baca : Peta

Topografi dan informasi geografi lainnya). Kemitraan antara Kodam dan Pemda

Provinsi dalam penyusunan RTRW masing-masing sepertinya belum terbangun

dengan mantap16. Terkesan ada kendala psikologis akibat dua pendekatan yang

seolah-olah bertentangan dalam penyusunan RTRW, yakni pendekatan

kesejahteraan dan pertahanan keamanan. Nomenklatur (istilah teknis dan

kriterianya) yang digunakan diantara RTRW Pertahahanan Kodam dan RTRW

Provinsi belum saling dipahami. Secara subyektif, ada kecenderungan bahwa

lingkup kepentingan Kodam dalam penyusunan RTRW diartikan secara sempit

yakni hanya menangani masalah pertahanan saja. Akibatnya adalah tingginya

semangat egoisme sektoral karena Pemda Provinsi merasa dirinyalah paling

14 Wawancara dengan Kasubdit Bin Gefi Dittopad (6/2007) terkait dengan keterlibatannya dalamPokja RTRW Pertahanan yang dikoordinir Dephan.15 Ironisnya, untuk penyusunan RTRW Provinsi jajaran Topdam sudah sejak lama termasuk dalamPokja RTRW Provinsi. Pengalaman dinas Penulis di Topdam IX/Udy dan hasil wawancara denganKatopdam VI/Tpr(6/2007)16 Seperti halnya di tingkat nasional terdapat BKTRN sebagai wadah penyusunan RTRW Nasional,seyogyanya untuk tingkat daerah dibentuk organisasi serupa sebagai wadah koordinasi bagipenyusunan RTRW daerah dan sektor.

penting dan paling benar. Apalagi dasar hukum yang melandasi penyusunan RTRW

Pertahanan Kodam tidak sekuat RTRW Provinsi17, sehingga ada kesenjangan dari

segi legitimasi. Di sisi Pemda sendiri, diakui bahwa implementasi RTRW Provinsi

masih lemah karena pelanggaran atas RTRW yang sudah ditetapkan jarang dikenai

sanksi hukum secara proporsional.

Isyu permasalahan ketiga yang ditemukan adalah menyangkut SDM. Bagi

Kodam, harus diakui aspek kompetensi SDM bagi penyusunan sebuah RTRW

dinilai belum sekuat Pemda Provinsi yang bahkan seringkali menggunakan jasa

konsultan perencana. Kodam tidak pernah menggunakan jasa konsultan dan hanya

memanfaatkan sejumlah personel untuk diikutkan dalam Pokja dengan kemampuan

dan pemahaman teoritis perencanaan wilayah yang sangat terbatas, sehingga

cenderung intuitive dan tidak ilmiah. Konsekuensinya, aspek metodologi ilmiah yang

digunakan dalam penyusunan RTRW Pertahanan Kodam masih kurang. Sebagai

perbandingan, penyusunan RTRW Provinsi sudah menggunakan analisa dan

metode Sistem Informasi Geografi (SIG) dan teori-teori perencanaan dan

pembangunan wilayah.

Terakhir, permasalahan dukungan anggaran atau pendanaan. Alokasi

anggaran/ pendanaan untuk kegiatan penyusunan RTRW Pertahanan Kodam

dirasakan masih minim. Terkait dengan anggaran/ pendanaan tersebut, maka

perencanaan dan pengelolaan kegiatannya masih terlalu didominasi oleh prinsip

sentralisasi, dimana peran Komando Atas (Mabes AD) masih relatif dominan. Pada

akhirnya, pendekatan bottom up guna menghimpun masukan dari bawah, seperti

jajaran Korem dan Kodim, tidak berjalan optimal.

Idealisme Penyusunan RTRW Pertahanan.

Sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah, diperlukan beberapa

perubahan dan penyesuaian dalam sasaran strategis penyelenggaraan RTRW

Pertahanan Kodam. Kebijakan dan program penataan ruang wilayah Kodam harus

17 Lihat UU No. 24 Tahun 1992 dan UU No. 23 Tahun 2004

tetap diarahkan pada peningkatan integrasi nasional dan terjaminnya kemampuan

memelihara pertahanan keamanan negara yang dinamis dalam rangka mendukung

pembangunan nasional. Kondisi yang diharapkan pada praktik penyusunan RTRW

Pertahanan Kodam di masa depan adalah berkurangnya kelemahan-kelemahan

seperti yang disinyalir terjadi pada penyusunan RTRW Provinsi. Dengan demikian

RTRW Pertahanan Kodam harus mempunyai sifat-sifat dapat menjawab

permasalahan nyata sebagai akibat banyaknya faktor ketidakpastian, dapat

menghasilkan penataan ruang pertahanan yang baik, mampu mengakomodasikan

aspek perencanaan komunitas dan sumberdaya disamping aspek penataan fisik

dan visual, adanya keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan

pembangunan, melibatkan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata

ruang, serta memiliki kewibawaan dan kekuatan hukum. Selain itu penataan ruang

wilayah pertahanan nasional diharapkan tidak lagi menjadi wacana terus sehingga

harus segera dituntaskan. Dengan demikian, Dephan perlu memberdayakan Pokja

yang dibentuknya sehingga mampu menyelesaikan RTRW Pertahanan nasional

dalam waktu yang tidak lama.

Di masa depan, Kodam diharapkan dapat berperan sebagai kompartemen

strategis lebih optimal. Kodam sebagai bagian dari TNI harus dapat menjalankan

tugas pertahanan negara melalui 2 pola operasi militer yakni Operasi Militer untuk

Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kodam harus mampu

menyusun RTRW Pertahanan Kompartemen Strategis dan mengorganisasikannya

dengan tetap mengacu pada kekuatan, kemampuan dan gelar unsur-unsur

komponen pertahanan yang sudah ada di daerah. Selain itu, Kodam diharapkan

dapat menyelenggarakan Binter dan menyelenggarakan Pembinaan Potensi

Pertahanan (Binpothan) secara terpadu dengan program seluruh instansi terkait di

daerah. Kodam juga diharapkan mampu berkoordinasi dengan instansi terkait di

daerah dalam rangka pembinaan kekuatan dan kemampuan pertahanan

kewilayahan yang meliputi komponen utama, komponen cadangan dan komponen

pendukung sesuai dengan kebijakan Dephan, sehingga terdapat kemampuan

deteksi dini terhadap gangguan dan ancaman yang muncul. Terakhir, Kodam

diharapkan mampu menyelenggarakan operasi pertahan wilayah (OMP atau OMPS)

untuk menghadapi dan mengatasi ancaman, sesuai peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi pemerintahan (baca : otonomi

daerah) yang dipastikan membawa dampak cukup besar, kondisi yang diharapkan

di masa depan jajaran Pemda Provinsi tidak lagi mengabaikan asas-asas dan tujuan

ideal dari penataan ruang sebagaimana diatur dalam peraturan per-UU-an. Pemda

provinsi tidak lagi mengeksploitasi sumber daya tanpa memperhatikan aspek

lingkungan. Semangat mengejar pertumbuhan ekonomi semata harus dihilangkan

dalam penyelenggaraan penataan ruang wilayah sehingga tidak lagi mengorbankan

RTRW Provinsi yang sudah disusun sebagai pedoman dan pengawal jalannya

pembangunan daerah.

Sejumlah kecenderungan negative dalam penyelenggaraan RTRW Provinsi

diharapkan tidak lagi ditemukan di masa depan seperti penyusunan RTRWP yang

dilakukan oleh konsultan yang tidak mengenal kondisi daerah secara luas dan

mendalam. Proses penyusunan RTRWP harus dapat melibatkan peran serta

masyarakat yang diatur dalam PP Nomor 69 Tahun 1996. Setiap perencanaan tata

ruang harus melalui penelitian secara cermat di lapangan dan didukung oleh data

yang valid dan reliabel. Produk RTRWP sejauh mungkin harus mampu

mengakomodasi semua kepentingan, baik secara hirarkis maupun lintas sektor.

Terakhir, informasi tentang RTRWP harus dapat disebarluaskan dan diakses oleh

masyarakat luas.

Kondisi yang diharapkan dalam penyusunan klasifikasi daerah dalam RTRW

Pertahanan Kodam menurut jenis operasi harus dapat dilaksanakan dengan

optimal. Artinya klasifikasi dan kriteria yang ditetapkan harus benar-benar diterapkan

sesuai dengan teori-terori dan metodologi ilmiah, bukan lagi berdasar intuitive

semata.

RTRW Pertahanan Kodam dalam kedudukannya sebagai kompartemen

strategis diharapkan dapat disusun dengan memperhatikan RTRW Nasional di

tingkat atasnya dan RTRW Kabupaten/ Kota di tingkat bawahnya. Dengan demikian

RTRW Pertahanan nasional sebagai pedoman penyusunan RTRW Kodam harus

dapat dituntaskan dan disebarkan secara luas dan terbuka. Terkait dengan

metodologi ilmiah yang harus digunakan dalam penyusunan RTRW Pertahanan

Kodam, kemampuan dan kompetensi personel yang terlibat harus ditingkatkan

sehingga memadai dan melibatkan pihak-pihak terkait secara lebih luas. Mekanisme

dan prosedur penyusunan RTRW Pertahanan Kodam diharapkan lebih jelas dan

mantap terbangun, antara lain dengan memperkuat dasar hukum yang menjadi

cantolan produk RTRW Pertahanan Kodam. Kemampuan mengkomunikasikan

produk RTRW Pertahanan Kodam dalam forum pembahasan RTRW Provinsi di

masa depan diharapkan bisa lebih baik, sehingga kepentingan-kepentingan aspek

pertahanan dapat terwadahi dan selaras (sinkron).

Konsep Penyelarasan Penyusunan RTRW Pertahanan Di daerah.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam bab-bab terdahulu dapat

dikemukakan bahwa untuk penyusunan RTR Wilayah Pertahanan Kodam bukanlah

suatu kegiatan yang mudah dan sederhana. Upaya tersebut melibatkan banyak

aktor, dan harus memperhatikan sejumlah faktor serta memerlukan pendekatan

multi-disipilin. Analisa terhadap persoalan-persoalan harus dilakukan dengan

memperhatikan pengaruh lingkungan strategis, baik global, regional maupun

nasional serta peluang dan kendala, dengan tetap berlandaskan pada paradigma

nasional. Diperlukan langkah-langkah secara terencana, bersinergi dan

berkelanjutan mulai dari kebijaksanaan, strategi dan upaya, dengan metoda-

metoda yang telah ditetapkan serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Berikut

ini akan dibahas tentang konsepsi pemikiran tentang upaya menyelaraskan

penyusunan RTRW Pertahanan Kodam dalam rangka mendukung Pembangunan

Nasional di daerah.

Dengan memperhatikan peran Kodam sebagai Komando Kewilayahan

sekaligus tugas Kodam sebagai kompartemen strategis pertahanan dan

hubungannya dengan Pemda Provinsi saat ini, serta merujuk pada pokok

permasalahan yang dihadapi, peluang dan kendala dari faktor-faktor lingkungan

strategis yang mempengaruhinya, maka dapat dirumuskan kebijaksanaan

penyelarasan penyusunan RTRW Pertahanan Kodam sebagai berikut; terwujudnya

penyusunan RTRW Pertahanan Kodam yang meliputi perencanaan, pemanfaatan

ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif dan partisipatif dalam

kerangka pembinaan komponen utama, komponen cadangan dan komponen

pendukung18 secara bersama dan bekelanjutan sehingga mampu mendukung upaya

pertahanan negara dan pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan kebijaksanaan tersebut diatas, perlu diambil dua langkah

penting, yakni yang bersifat ke dalam (Internal Kodam) dan ke luar (Eksternal

Kodam). Strategi ini dipilih untuk menjawab empat persoalan pokok yang telah

disebutkan di depan, yakni; (1) Pemberdayaan sistem penyusunan RTRW

Pertahanan Kodam dan RTRW Provinsi, (2) Penguatan struktur kelembagaan

(Organisasi dan Tugas), (3) Peningkatan kualitas SDM dan (4) Pemberian dukungan

anggaran/ pendanaan. Agar strategi ini berhasil, perlu ditentukan tujuan, sasaran,

subyek dan obyek serta sarana dan prasarananya.

Setidaknya ada tiga tujuan yang ingin dicapai dalam upaya penyelarasan

penyusunan RTRW Pertahanan di daerah. Pertama, penyusunan RTRW

Pertahanan Kodam yang mengacu pada kekuatan, kemampuan dan gelar unsur-

unsur komponen pertahanan yang sudah ada di daerah dengan mempertimbangkan

perkiraan arah datangnya musuh, jalan pendekat yang digunakan serta kerentanan

tingkat keamanan daerah. Kedua, penyusunan RTRW Pertahanan Kodam yang

mampu meningkatkan kemampuan memelihara pertahanan keamanan negara yang

dinamis dan sekaligus memperkuat integrasi nasional. Ketiga, penyusunan RTRW

Pertahanan Kodam yang selaras dengan RTRWP sehingga mampu mendukung

pelaksanaan pembangunan nasional di daerah.

18 Komponen utama adalah TNI; komponen cadangan terdiri Ratih, SDA dan sumber daya buatanyang diarahkan bagi kepentingan pertahanan; komponen pendukung terdiri SDM terpilih, Ormas,pramuka,PMI, dll. serta sarana dan prasarana yang diarahkan bagi kepentingan pertahanan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai antara lain; (1) Tersusunnya RTRW

Pertahanan Kodam yang berdaya guna dan berhasil guna serta legitimatif sebagai

acuan pemanfaatan ruang wilayah daratan guna kepentingan Hanneg khususnya

dan pembangunan nasional umumnya, (2) Tersedianya database (pangkalan data)

tata ruang wilayah pertahanan Kodam yang lengkap, akurat dan mutakhir, (3)

Tersedianya forum koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan penataan ruang

antar wilayah dan antar sektor di daerah Provinsi, (4) Terwadahinya kepentingan

aspek pertahanan RTRW Pertahanan Kodam dalam produk RTRW provinsi.

Memperhatikan arah kebijaksanaan dan empat strategi di atas, perlu

dilakukan upaya-upaya yang memerankan suprastruktur, infrastruktur dan

substruktur sebagai subyek. Sedangkan sebagai obyek telah ditetapkan yaitu

Kodam, Pemda Provinsi dan masyarakat dengan menggunakan berbagai macam

metode seperti sosialisasi, edukasi, pendidikan dan latihan, penugasan, koordinasi,

konsultasi, regulasi dan penegakkan hukum. Keberhasilan upaya yang akan

dilakukan sangat ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasaranayang ada.

Sarana dan prasarana ini mencakup semua sumber daya yang dapat digunakan

dalam rangka penyelarasan penyusunan RTRW Pertahanan Kodam guna

mendukung pembangunan nasional di daerah, seperti alat peralatan, dana, tempat/

fasilitas, peraturan dan lain sebagainya.

Strategi Pemberdayaan Sistem.

Salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mendorong semua

pemangku kepentingan untuk memberikan masukan atau usulan tentang peraturan

pelaksanaan yang menjembatani hubungan antara RTRW Pertahanan Kodam

dengan RTRW Provinsi, sehingga ada forum koordinasi dan konsultasi yang mantap

dan jelas seperti halnya ditingkat nasional dengan Badan Koordinasi Tata Ruang

Nasional (BKTRN). Gambaran hubungan dan mekanismenya seperti terlihat pada

Gambar 1.

Gambar 1. Mekanisme hubungan penyusunan RTRW di daerah

Semua pemangku kepentingan (stake holder) memberi masukan bagi revisi

UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sehingga lebih mencerminkan

asas keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan keamanan. Saat ini,

kandungan UU tersebut kurang mewadahi kepentingan pertahanan. Sehingga

beberapa peraturan pelaksanaan baik berupa PP, Keppres dan seterusnya yang

dipandang perlu sebagai cantolan hukum masalah tersebut harus segera disusun

dan diselesaikan.

Secara khusus Dephan perlu didesak untuk segera menuntaskan

pembahasan penyusuanan RTRW Pertahanan nasional yang menjadi pedoman

bagi RTRW Pertahanan Kodam/ Korem/ Kodim. Dalam pelaksanaannya, Dephan

dan TNI memberi ruang bagi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan

penataan ruang wilayah pertahanan berdasarkan prinsip kebersamaan,

keterbukaan, keadilan dan perlindungan hukum. Dengan demikian RTRW

Pertahanan Kodam pada dasarnya tidak bersifat rahasia dan dapat diakses

masyarakat yang notabene termasuk pemangku kepentingan (stake holder).

Dephan dan TNI menyiapkan bahan rumusan kebijakan, petunjuk teknis, pedoman

DEPHANDEPDAGRIBAPPENASKIMPRASWILDLL.

PEMPROVBAPPEDA IDINAS-DINASMASYARAKATKODAM/KOREM

KODIMKAB/ KOTABAPPEDA IIDINAS-DINASMASYARAKAT

RTRWNASIONAL

RTRW PROV

RTRW KAB/KOTA

STAF UMUMKODAM&KOREMSAT BALAKMASYARAKAT

STAF KODIMKORAMILMASYARAKAT

RTRW HANKODAM/ KOREM

RTRW HANKODIM

RTRW HANNASIONAL

dan prosedur guna pembakuan standarisasi penyusunan RTRW Pertahanan

Kodam. Dephan dan TNI melakukan penelitian dan kajian tentang kearifan lokal

sistem sosial budaya masyarakat setempat dalam penyusunan RTRW Pertahanan

Kodam sebagai salah satu faktor pertimbangan yang mencirikan keistimewaan dan

ciri khas masing-masing daerah. Yang harus selalu diingat pada hakekatnya yang

direncanakan dan diatur dalam RTRW bukan semata aspek fisik saja.

Dephan dan TNI meningkatkan kualitas proses penyusunan RTRW

Pertahanan Kodam dengan menerapkan metodologi ilmiah dan pembuatan data

base keruangan yang handal. Sebagai gambaran perbandingan, umumnya

penyusunan sebuah RTRW sudah dapat memanfaatkan teknologi Sistem Informasi

Geografi (Gambar. 2).

Gambar 2. Diagram pemanfaatan SIG untuk penyusunan RTRW

Pertahanan Kodam.

PETADASAR

PETAWILAYAH

PETA-PETA TEMATIKWILAYAH

HUTAN TANAH GEOLOGI JALAN SUNGAI LERENG DLL

DATA & INFORMASILAINNYA

GEOGRAFI PENDUDUK SOSIAL EKONOMI KEBIJAKAN

PEMERINTAH DLL.

PETA-PETA TEMATIKWILAYAH

HUTAN TANAH GEOLOGI JALAN SUNGAI LERENG DLL

PETA-PETA TEMATIKWILAYAH

HUTAN TANAH GEOLOGI JALAN SUNGAI LERENG DLL

ANALISISPENATAAN RUANG

(SIG)

KRITERIA-KRITERIA P’SUNDAERAH HAN KODAM

PETA RTRWPERTAHANAN

KODAM

Strategi Penguatan Struktur Kelembagaan

Dephan dan TNI perlu meninjau ulang organisasi dan tugas Kodam agar

lebih mampu dalam menyelenggarakan penataan ruang wilayah pertahanan seperti

yang diharapkan. Jika di jajaran Pemda Provinsi ada Beppeda (Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah), dengan segala kemampuan yang dimilikinya, mungkin

untuk Kodam sudah harus dipikirkan untuk memiliki organisasi yang serupa, setidak-

tidaknya dari sisi kemampuan sumber dayanya.

Selain itu, Kodam idealnya sudah mulai terbuka bagi kemungkinan

penggunaan jasa konsultan perencanaan dibidang pertahanan seperti halnya

jajaran Pemda. Karena pada dasarnya RTRW Pertahanan Kodam pun seharusnya

bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat. Senafas dengan pernyataan di atas,

Kodam harus mulai melibatkan unsur-unsur terkait diluar staf umum (Srendam,

Sinteldam dan Sopsdam) yang selama ini mendominasi penyusunan RTRW

Pertahanan Kodam, salah satunya adalah Topdam yang sejatinya memiliki

kemampuan dan sumberdaya yang memadai.

Depdagri, Dephan dan TNI menetapkan pedoman dan standar penggunaan

nomenklatur (istilah teknis dan kriterianya) yang digunakan dalam penyusunan

RTRW Pertahanan dan RTRW Provinsi. Dephan dan TNI melaksanakan sosialisasi

dan edukasi tentang lingkup kepentingan Kodam dalam penyusunan RTRW

Pertahanan, baik ke dalam maupun ke luar guna meluruskan pemahaman yang

selama ini tidak benar dan kurang tepat.

Yang tak kalah pentingnya, Kodam dan Pemda Provinsi harus lebih

meningkatkan kualitas hubungan kerja guna mengikis kentalnya semangat egoisme

sektoral dalam penyusunan RTRW masing-masing.

Strategi Peningkatan Kualitas SDMSejumlah upaya yang dapat ditempuh melalui strategi ini adalah sebagai

berikut. Pertama, Dephan dan TNI meningkatkan frekuensi pengiriman SDM (prajuritdan PNS) guna mengikuti pendidikan lanjutan di bidang perencanaan dan

manajemen pertahanan sesuai dengan kemajuan dan perkembangan iptek global.

Dalam hal ini, perlu keseimbangan tempat tujuan antara pendidikan LN dan dalamnegeri. Kedua, Dephan dan TNI memberikan pembekalan/ penataran bagijajarannya

tentang hal-hal baru yang terkait dengan perencanaan, pemanfaatan dan

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah guna kepentingan Hanneg. Ketiga,Dephan dan TNI melakukan rekruitmen secara baik untuk mendapatkan SDM yang

unggul dan yang memilki moral dan mental yang tangguh. Aspek kompetensi teknispatut manjadi perhatian guna mendukung penyusunan RTRW Pertahanan Kodam

yang memenuhi persyaratan ilmiah. Keempat, Dephan dan TNI melakukan

penataan kembali pengaturan yang terkait dengan manajemen personel. Kelima,Dephan dan TNI menerapkan pembinaan personel secara tegas, jelas dan

konsisten, seperti pengembangan karir, pemberian kesejahteraan, pembinaan

mental ideology, hukum, disiplin dan tata tertib.

Strategi Pemberian Dukungan AnggaranUntuk penyelenggaraan penataan ruang wilayah pertahanan secara utuh,

Kodam memiliki keterbatasan kemampuan karena dukungan anggaran negara yang

diberikan masih sangat terbatas. Selain itu menurut UU Nomor 34 Tahun 2004tentang TNI dan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kodam

secara de facto tidak memiliki kewenangan otonom mengelola wilayah layaknya

Pemda. Upaya yang perlu dilakukan guna mendapatkan dukungan anggaran/pendanaan, antara lain; (1) Melakukan inventarisasi dan perencanaan terpadu untuk

menetapkan kebutuhan nyata anggaran, sumber pendanaan, dan alokasi anggaranuntuk keperluan rutin, operasional, maupun pembangunan Kodam, (2) Melakukan

perencanaan terpadu untuk menetapkan program-program jangka pendek dan

jangka panjang dalam rangka pencapaian visi dan misi Kodam dalampenyelenggaraan penataan ruang wilayah pertahanan di daerah, (3) Melakukan

koordinasi dengan Pemda Provinsi dan instansi terkait lainnya untuk mendapatkan

anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dibenarkan oleh peraturan per-UU-an yangada.

Lima Catatan Penting.

Bangsa Indonesia perlu mengelola sumber daya alam (SDA), sumber dayabuatan dan sumber daya manusia (SDM) secara terkoordinasi dan terpadu melalui

pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berwawasanlingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Agar

upaya pembangunan nasional yang dilaksanakan tersebut berhasil, pemerintah

Indonesia mengeluarkan serangkaian kebijakan penataan ruang guna menjaminpemanfaatan ruang wilayah nasional berjalan sesuai azas dan tujuan yang

ditetapkan. Penyelenggaraan penataan ruang nasional dilaksanakan secara hirarkis

dari pusat hingga daerah sesuai lingkup wilayah atau sektor yang tata.

Saat ini masih ditemukan ketidakselarasan proses penyusunan RTRWPertahanan Kodam dengan RTRW Provinsi. Jajaran Kodam merasakan

kepentingan-kepentingannya kurang terwadahi dan tidak terakomodasi dalam

penyusunan RTRWP yang memiliki kedudukan dan landasan hukum lebih kuat.Padahal dalam peraturan perundang-undangan tentang tata ruang, dengan tegas

disebutkan bahwa tujuan nasional pemanfaatan ruang antara lain untuk

mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan masyarakat dan pertahanankeamanan.

Semua jenis RTRW idealnya disusun secara komprehensif dan terpadu

melalui tahapan dialog diantara semua pemangku kepentingan (pemerintah, swasta,

masyarakat) dengan tetap memperhatikan serangkaian paradigma nasional danperaturan per-UU-an sebagai landasan hukumnya.

Kondisi ideal penyusunan RTRW Pertahanan Kodam sampai saat ini belumbisa tercapai disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya belum tuntasnya RTRW

Pertahanan nasional, lemahnya metodologi ilmiah yang digunakan, kurangnyakemampuan dan kompetensi SDM, serta lemahnya kemampuan

mengkomunikasikan produk RTRW Pertahanan Kodam. Dari hasil analisa

permasalahan dihadapkan pada faktor-faktor berpengaruh serta peluang dankendala, setidak-tidaknya ada empat pokok persoalan yang dapat

ditemukenali,yakni persoalan sistem penyusunan RTRW Pertahanan Kodam dan

RTRW Provinsi, persoalan aspek kelembagaan, persoalan kemampuan dankompetensi SDM serta persoalan dukungan anggaran yang terbatas. Untuk itu, agar

penyelarasan penyusunan RTRW Pertahanan Kodam mencapai tujuan dan

sasarannya, diperlukan langkah-langkah secara terencana, bersinergi danberkelanjutan mulai dari penentuan kebijaksanaan, strategi yang dipilih serta upaya

yang ditempuh disertai penggunaan metoda yang tepat dan sarana dan prasaranayang ada.

RekomendasiPemerintah bersama DPR perlu melakukan peninjauan ulang terhadap UU

Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang sehingga bisa lebih mencerminkan

keseimbangan pendekatan aspek kesejahteraan dan aspek Hankam. UU danperaturan penjabaran yang ada saat ini dirasakan belum mewadahi atau membahas

secara memadai kepentingan-kepentingan pertahanan Negara.

Selain itu, Dephan, TNI dan jajaran Kodam perlu lebih membuka diri bagi

keterlibatan stake holder lainnya untuk ikut memberi saran masukan bagipenyusunan RTRW Pertahanan Kodam, sehingga lebih berbobot, berkualitas dan

memenuhi persyaratan-persyaratan metodologi ilmiah.

Juga direkomendasikan agar secara bertahap pemerintah bersama DPR bisa

mengalokasikan dukungan anggaran yang cukup bagi Dephan dan TNI gunapencapaian kinerja yang lebih optimal, termasuk dalam hal penyelenggaraan

penataan ruang nasional.

Rekomendasi selanjutnya adalah perlunya dilakukan validasi organisasi dan

tugas Kodam agar lebih professional berkaitan dengan 3 perannya, yakni; Kotama

pembinaan, Kotama Operasional, penyelenggara Penggiatan Tugas dan FungsiDephan di daerah, serta tugas Kodam sebagai kompartemen strategis pertahanan,

khususnya dalam hal penyusunan RTRW Pertahanan Kodam.

Jakarta, Juni 2007Penulis

Ibnu FatahLetkol Ctp NRP 32561

DAFTAR PUSTAKA

1. Adi Buhari Muslim, Pengalaman Daerah Dalam Mengembangkan Tata

Ruang, Bappeda Kaltim, Prosiding Forum Nasional Tata Ruang 2001, Bakosurtanal,

Jakarta, April 2001.

2. Aris Poniman dan Suwahyuono, Kebutuhan dan Status Non Remote

Sensable (NRS) Data, Prosiding Forum Nasional Tata Ruang 2001, Bakosurtanal,

Jakarta, April 2001.

3. Arie D. D. Djoekardi, Tata Ruang dan Kebijakan Konservasi Lingkungan,

Menneg Lingkungan Hidup, Prosiding Forum Nasional Tata Ruang 2001,

Bakosurtanal, Jakarta, April 2001.

4. ---------------, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang

Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta

Masyrakat Dalam Penataan Ruang, BKTR Nasional.

5. ---------------, Undang Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan

Ruang, BKTR Nasional

6. ---------------, Doktrin Kartika Eka Paksi, Mabes AD

7. ---------------, Rencana Strategis Pembangunan Perbatasan Provinsi Kaltim

2004 -2008, Bappeda Provinsi Kaltim, Samarinda, Desember 2004.

8. ---------------, Rencana Strategis Daerah Provinsi Kaltim 2003-2008, Pemda

Provinsi Kaltim, Samarinda, Agustus 2004.

9. ---------------, Kodam Sebagai Kompartemen Strategis Pertahanan (Sistem

Pertahanan Semesta), Kodiklatad, Mabes AD.

10. http: //www. Bktrn.bappenas.go.id

Lampiran 1.

DAFTAR PENGERTIAN

a. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan

ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Pusat untuk wilayah nasional, Pemerintah Daerah untuk wilayah

Propinsi/ Kabupaten dan Kota.

b. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik

direncanakan maupun tidak.

c. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang

udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup

dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.

d. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

e. Kompartemen Strategis adalah suatu Komando Kewilayahan yang

mempunyai ciri-ciri mampu memberikan perlawanan teratur dan terus menerus

secara berdiri sendiri dengan memanfaatkan ruang dan waktu secara kenyal, dalam

bentuk operasi angkatan tunggal maupun operasi secara gabungan dan semesta di

pulau-pulau besar dan rangkaian pulau-pulau kecil dalam daerah

tanggungjawabnya, yang terdiri dari beberapa sub-kompartemen strategis dengan

fungsi sebagai daerah depan, daerah komunikasi dan daerah belakang.

f. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek

administratif dan atau aspek fungsional.

j. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP SINGKAT

1. DATA POKOKa. Nama : Drs. IBNU FATAH, MSc.b. Pangkat/NRP : LETKOL CTP/ 32561c. Jabatan Terakhir : DANDENSURTA DITTOPADd. Tempat/Tgl lahir : MAGELANG, 05 SEPT. 1966f. Status : K-03

1) Isteri : KARNIAH2) Anak : - FAIRUZ RIFQY FADILAH (L)

- FANIA DWI ANJANI (P)- MOAMMAR FAIZ AL FATAH (L)

2. RIWAYAT PENDIDIKANa. Umum

1) SD s/d SMA Magelang2) S-1 UGM3) S-2 UCL Universitas London Inggris

b. Militer (Dik Bangum/Bangspes)1) SEPAMILSUK ABRI2) SESARCAB TOP3) SELAPA TOP4) SESKOAD

3. RIWAYAT JABATANa. Pama Spers Mabes TNIb. Paur Gefi Topdam IX/Udyc. Pa Topografi Kolaksops Timtimd. Ka Tuud Topdam IX/Udye. Pasi Dalwas Bag Rendal Subdit Gefi Dittopadf. Kasi Petatop Topdam Jayag. Ka Infolahta Dittopadh. Dandensurta Dittopad

4. RIWAYAT PENUGASAN1) Opskam Timtim (Kolakops Timtim)2) Pemetaan Tegas Batas Internasional Indonesia-Malaysia3) Pa Liaison UNAMET Jajak Pendapat Timtim4) Pemetaan Kaltim 53 MLP5) Tugas Belajar S-2 Inggris Raya