Manajemen Kebijakan Publik

DIKLAT PIM Tingkat II Angkatan IIKlas A - Tahun 2012

Badan DIKLAT Provinsi Jawa Barat

2

Pengertian dan Konsep Kebijakan Publik

Harold D. Laswell & Abraham Kaplan

Kebijakan sebagai “a project program of goals, values and practices” (suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan kegiatan-kegiatan yang terarah)

Mustopadidjaja AR

Suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu,melakukan kegiatan tertentu , mencapai tujuan tertentu,yang dilakukan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan Negara dan Pembangunan.

Thomas Dye

“Public policy is whatever the Government chooses to do or not to do”(What Governments Do, Why they do it, and What difference it makes)Kebijakan publik bukan hanya kebijakan yang secara sengaja dibuat, tetapi juga yang sengaja tak dibuat oleh pemerintah, karena dianggap bahwa masyarakat sudah mampu mengatur kepentingannya oleh masyarakat sendiri.

3

Harold D. Laswell

1) Analysis of the policy process (Analisis Proses Kebijakan), yaitu bagaimana masalah kebijakan dirumuskan, agenda kebijakan ditentukan, keputusan kebijakan diambil, dilaksanakan dan dievaluasi.

2) Analysis in and for the policy process (Analisis dalam dan untuk proses kebijakan), yaitu proses mencakup penggunaan teknik-teknik analitik, riset, advokasi dalam perumusan masalah kebijakan, pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan

Mustopadidjaja AR

1) Social political dimension2) Technical-analysis dimensionMasing-masing terjelma dalam suatu sistem kelembagaan yang mencerminkan sebagian atau keseluruhan “policy cycle”

Pendekatan dalam Analisis Kebijakan Publik

4

Definisi Manajemen Kebijakan Publik

Yaitu suatu pengaturan yang diperlukan untuk merencanakan kegiatan formulasi, implementasi dan evaluasi hasil kebijakan dengan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien serta memperhatikan lingkungan internal dan eksternal, dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

SUATU PENGATURAN YANG DIPERLUKAN

UNTUK MERENCANAKAN KEGIATANTUJUAN YANG DITETAPKAN

FORMULASI KP

IMPLEMENTASI

EVALUASI KK

MEMANFAATKAN

SUMBER DAYA

MEMANFAATKAN LINGKUNGAN

EFEKTIIVITAS

EFISIENSI

MANAJEMEN

KEBIJAKAN

PUBLIK

-INTERNAL -EKSTERNAL

Alur Manajemen Kebijakan Publik

6

Prinsip Kebijakan Publik

• Didasarkan atas konstitusi• Diputuskan dengan proses demokrasi• Dituangkan dalam peraturan perundang-undangan• Punya tujuan• Tidak berdiri sendiri• Merupakan apa yang akan dilakukan pemerintah• Bisa positif, bisa negatif• Basis hukum, memiliki stratifikasi

Pokok Bahasan

1. Sistem Kebijakan Publik2. Proses Pengelolaan Kebijakan Publik

3. Stratifikasi Kebijakan Publik

7

8

1. Sistem Kebijakan Publik

James E. Anderson Respons dari sistem politik terhadap demands/claim yang mengalir dari lingkungannya

Mustopadidjaja AR

Tatanan kelembagaan yang berperan atau merupakan wahana dalam penyelenggaraan sebagian atau keseluruhan proses kebijakan (formulasi, implementasi dan evaluasi kinerja kebijakan)

9

“Kebijakan publik adalah suatu respons dari sistem politik terhadap demand/claims yang mengalir dari lingkungannya“ - James E. Anderson

Definisi tsb mencerminkan elemen-elemen :

1. Stakeholders Kebijakan (Policy Actors) }William Dunn

2. Kebijakan Publik (Policy Contents)

3. Lingkungan Kebijakan (Policy Environment)

4. Kelompok Sasaran Kebijakan (Target Group) → Mustopadidjaja AR• Masyarakat Indonesia secara obyektif sangat heterogen dan plural

10

o Dynamic Model - David Easton banyak dipakai dalam sistem kebijakan oleh para pakar dalam policy study.

o Model ini berdasarkan System Theory (input – process - output dan feedback).

o Easton membagi lingkungan kebijakan ke dalam dua kelompok yaitu :1) Intra Societal Environment ;2) Extra Societal Environment).

o Dari kedua kelompok ini mengalir dua input :1) Demand/Claim2) Support

11

Dynamic Model - David Easton

INTR

A DA

N E

XTRA

EN

VIRO

NM

ENT INPUT PROCESS OUTPUT

DEMAND/CLAIM SUPPORT POLICY PROCESS POLICY OUTPUT

FEEDBACK

12

Ecological System

Biological System

Personality System

Social System

International Political Systems

International Ecological Systems

International Social Systems

The Intra Societal Environmental

The Extra Societal Environmental

I NPUTS

The Flow of Effects From The Environments

The Political System

Information Feedback

Conversion of Demand

Info Outputs

Informative Feedback

Au t ho r i t ies

Demand

Support

Total Environment

Outputs

13

Political System/Model Theoryo Institusional, pembuatan kebijakan berdasarkan struktur

organisasi pemerintah (legislatif, eksekutif, yudikatif)o Elite Theory, dibuat oleh kelompok elit tertentu yang merasa

mampu dan penguasa, sedangkan masyarakat apatiso Kelompok, dibuat atas desakan kelompok kepentingan yang

kuat, o Model Sistem Politik (David Easton)

14

2. Proses Pengelolaan Kebijakan Publik

Konsep dasar pembuatan kebijakan publik serta analisisnya

WILLIAM N. DUNN MUSTOPADIDJAJA AR

1. Perumusan Masalah2. Peramalan3. Rekomendasi4. Pemantauan5. Evaluasi

1. Pengkajian Persoalan2. Penentuan Tujuan3. Perumusan Alternatif4. Penyusunan Model5. Penentuan Kriteria6. Penilaian Alternatif7. Perumusan Rekomendasi

15

James E. Anderson:o Penetapan agenda kebijakan (Agenda Setting), yaitu

mengidentifikasi masukan masalah kebijakan, apa yang menjadikan masalah tersebut menjadi masalah publik dan bagaimana mengembangkan menjadi agenda pemerintah

o Formulasi kebijakan, yaitu mengembangkan alternatif kebijakan dan menentukan yang terlibat dalam formulasi tersebut.

16

Policy Making - James E. AndersonPROBLEM

IDENTIFICATION AND AGENDA

SETTING

FORMULATION ADOPTION IMPLEMENTATION

EVALUATION

Apa yang dimaksud masalah kebijakan?Apa yang menyebabkan masalah kebij menjadi masalah publik?Bagaimana masalah berkembang menjadi agenda pemerintah ?

Bagaimana alternatif kebijakan dikembangkan? Siapa yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?

Bagaimana alternatif kebij diadopsi & diundangkan?Siapa yang mengadopsi kebijakan?Proses apa yang dipakai?Apa saja muatan kebijakan yang telah diadopsi?

Siapa yg terlibat dalam pelaksanaan?Apa yang dilakukan agar suatu kebijakan dapat menimbulkan effek? Apa dampaknya terhadap muatan kebijakan ?

Bagaimana efektivitas/ dampak kebijakan diukur? Siapa yang melakukan evaluasi ? Apa konsekwensi yg ditimbulkan oleh evaluasi? Apa ada tuntutan untuk mengubah atau mencabut kebijakan ?

17

Syarat Isu Kebijakan

3 prasyarat agar isu kebijakan dapat masuk agenda sistemik (COBB dan ELDER; Islamy, 2001):1. Isu tersebut memperoleh perhatian yang luas atau setidak-tidaknya

dapat menimbulkan kesadaran masyarakat.2. Adanya persepsi dan pandangan/pendapat publik yang luas bahwa

beberapa tindakan perlu dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut.

3. Adanya persepsi yang sama dari masyarakat bahwa masalah tersebut adalah merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab yang sah dari beberapa unit pemerintah untuk memecahkannya.

18

Isu dapat masuk dalam agenda pemerintahan (Anderson)

• Bila terdapat ancaman terhadap keseimbangan antara kelompok (group’s equilibrium), maka kelompok-kelompok tersebut akan mengadakan reaksi dan menuntut tindakan pemerintah untuk mengambil prakarsa guna mengatasi ketidakseimbangan tersebut.

• Kepentingan politik.• Timbulnya krisis atau peristiwa luar biasa, yang mendapatkan

perhatian luar biasa dari masyarakat.• Adanya gerakan protes/demonstrasi dari masyarakat.• Masalah-masalah khusus atau isu-isu politik yang timbul di

masyarakat yang menarik perhatian media komunikasi dan melalui reportasenya telah menyebabkan masalah-masalah atau isu-isu tersebut semakin menonjol sehingga lebih banyak lagi perhatian masyarakat dan para pembuat kebijakan tertuju pada masalah atau isu-isu tersebut.

19

Perumusan Kebijakan Publik Peran Pejabat Eselon I & II

Mustopadidjaja AR• Kegiatan perumusan Kebijakan Publik, merupakan Core business.• Prinsip dlm rangka Reformasi : demokratis, otonom, transparansi, partisipasi,

rule of law dan egaliter. • Dgn Konsep Reinventing Government, untuk membatasi pada kegiatan

pengarahan (Steering).• Memiliki kompetensi untuk selalu siap menyajikan berbagai alternatif.• Dlm kesehariannya terus memantau terhadap aksi kebijakan, yaitu sampai

sejauhmana dapat berpengaruh positif terhadap tumbuhnya peluang dan dapat mengatasi kendala.

• Melakukan kegiatan evaluasi, untuk mengetahui penyebab dari suatu kinerja kebijakan yg kurang memuaskan.

• Membuat prediksi/peramalan, dengan berbagai alternatif kebijakan, sehingga kebijakan berikutnya semakin baik.

20

Hubungan Sistem dan Proses Kebijakan Policy Making Process

Dimensi : Sosial, Ekonomi dan Politik Dimensi : Teknis

PK

KS

LK KP

I

Policy System

Feed back

Policy Cycle

EKF

PK

KS

LK KPP

Whatever governments choose to do or not to do (Thomas R. Dye)

F I EK

Policy making process

Dimensi : Sosial Politik dan Ekonomi Dimensi : Teknis

Policy System

Feed back

Policy Cycle

MM

DM

SM

MS

MF

PM

SM

PM

Tujuh Langkah Policy Analysis:Uji persoalan, tentukan tujuan, rumuskan alternatif, susun model,tentukan kriteria, nilai alternatif, rumuskan rekomendasi

Dinamika Proses Kebijakan Publik:1. Lingkup Kebijakan• Iceberg theory• Global interference

2. Agenda SettingPrivate Problem Public problem Issue Institusional Agenda Systmic Agenda

Rekomendasikebijakan

Sosialisasi kebijakanPembentukan organisasiSusun program kerjaRinci program kerjaLaporan berkala

Teknik Pengukuran•Basic Produc- tion Model•Balanced Score Card

3. Faktor sosial ekonomi politik

Manajemen Kebijakan Publik

Stratifikasi Kebijakan Publik meliputi :1. Kebijakan stratejik (Umum).2. Kebijakan taktis (Manajerial).3. Kebijakan operasional (Teknis). Ketiganya saling berkaitan dengan yang lainnya dan kebijakan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan yang lebih tinggi, kebijakan yang setingkat.

22

3. Stratifikasi Kebijakan Publik

UU No 12 tahun 2011 Pasal 7 Ayat 1 Ketetapan MPR No III/MPR/2000

• UNDANG UNDANG DASAR TH 1945• Ketetapan MPR• UU/PERPU• PERATURAN PEMERINTAH (PP)• PERATURAN PRESIDEN (PERPRES)• PERATURAN DAERAH (PERDA)

• UUD 1945• TAP MPR• UU• PERPU• PERATURAN PEMERINTAH• KEP PRESIDEN• PERDA

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAANmenurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUSAT

DAERAH

TNI/POLRI

dewan pertimbangan

kementerian negara badan-badan lain

yang fungsinya berkaitan dengan

kekuasaan kehakiman

KA

UUD 1945

kpu bank sentral

DPR DPDMPRBPK MA MKPresiden

Lingkungan Peradilan TUN

Lingkungan Peradilan Militer

Lingkungan Peradilan Agama

Lingkungan Peradilan Umum

Perwakilan BPK Provinsi

Pemerintahan Daerah Provinsi

DPRDGubernur

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

DPRDBupati/Walikota

5PENGENALAN STRUKTUR KETATANEGARAAN

TERIMA KASIH

24