lakip blh prov. jatim 2011

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

LAKIP 2011 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BLH Prov. Jatim.

i

Daftar Isi

Daftar Isi ............................................................................................................................................... i

Kata Pengantar ..................................................................................................................................... ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ......................................................................................... 1

Tujuan Pembangunan Lingkungan Hidup ...................................................................................... 1

Sasaran Pembangunan Lingkungan Hidup ..................................................................................... 2

Kendala Yang Dihadapi...................................................................................................................... 3

Langkah Antisipatis Untuk Menanggulangi Kendala .................................................................... 5

1. PENDAHULUAN ........................................................................................ 7

1.1 TUPOKSI dan Struktur Organisasi ........................................................................ 7

1.2 Sumber Daya Manusia................................................................................................ 11

2. PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA ............................................... 13

2.1. Rencana Stratejik ......................................................................................................... 13

2.1.1 Maksud dan Tujuan RENSTRA ................................................................. 13

2.1.2 Visi ................................................................................................................... 14

2.1.3 Misi ................................................................................................................... 14

2.1.4 Sasaran ............................................................................................................ 15

2.1.5 Kebijakan ........................................................................................................ 16

2.1.6 Program .......................................................................................................... 17

2.2. RENCANA KINERJA ............................................................................................ 20

2.2.1. Sasaran ............................................................................................................. 20

2.2.2. Indikator Kinerja Utama .............................................................................. 20

2.3. PERJANJIAN KERJA ............................................................................................. 23

3. AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................... 24

3.1. Pengukuran Kinerja .................................................................................................... 24

3.2. Evaluasi Kinerja .......................................................................................................... 68

3.3. Akuntabilitas Keuangan ............................................................................................. 68

4. PENUTUP .................................................................................................... 43

L A M P I R A N : 1. Formulir Rencana Strategis Tahun 2010 – 2014 ..................................................................... 75 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2011 ...................................................................... 79 3. Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2011 ........................................................................................ 82 4. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Tahun 2011 .............................................................. 87

ii

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 merupakan salah satu wujud

pertanggungjawaban BLH Prov. Jawa Timur kepada publik atas kinerja pencapaian visi

dan misinya pada Tahun Anggaran 2011. Selain itu, LAKIP juga merupakan salah satu

parameter yang digunakan oleh Badan Lingkungan Hidup untuk meningkatkan

kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LAKIP BLH mengacu

pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004

tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Rencana Strategis Badan Lingkungan

Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2014 sebagaimana telah ditetapkan dalam Surat

Keputusan Kepala BLH

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BLH telah menetapkan visi yaitu

“Terwujudnya Lingkungan Hidup Jawa Timur Yang Baik dan Sehat”. Untuk mewujudkan

visi tersebut, BLH telah menetapkan misi yaitu “Bersama mewujudkan peningkatan

kualitas lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam di Jawa Timur”. Misi

tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA) BLH Provinsi Jawa

Timur Tahun 2010-2014 dan digunakan sebagai landasan penyusunan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT). RKT 2011 berisi indikator-indikator kinerja yang akan dicapai oleh BLH

di tahun 2011.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BLH Propinsi Jawa

Timur Tahun 2008 ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik

yang berisi informasi mengenai kinerja BAPEDAL dalam mencapai misi dan tujuan dalam

rangka perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). Laporan ini

menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan /atau kegagalan di dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misi BAPEDAL Jawa Timur.

Diharapkan LAKIP Tahun 2011 ini adanya umpan balik perbaikan kinerja BLH di masa

yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan

tujuan organisasi. Dengan demikian pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan

pembangunan di Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna. Kami menyadari LAKIP ini

iii

belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami berupaya

menyempurnakan terbangunnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) di Instansi BLH Provinsi Jawa Timur. Meskipun demikian disadari pula bahwa

pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang relatif

lama hingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan

saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami

harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang.

Akhirnya, kami berharap LAKIP ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat

untuk peningkatan kinerja BLH guna mewujudkan “good governance” di lingkungan

Pemprov. Jatim. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi

bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Semoga dokumen ini memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Bapepam-LK

Surabaya, Pebruari 2011

Kepala Badan Lingkungan Hidup

Provinsi Jawa Timur

Ttd.

INDRA WIRAGANA, SH Pembina Utama Madya

NIP. 19570624 198503 1 006

1

Ikhtisar Eksekutif

Pembangunan sistem administrasi modern yang andal, professional, partisipatif

serta tanggap terhadap aspirasi masyarakat, merupakan kunci sukses menuju manajemen

pemerintahan dan pembangunan yang akuntabel dan terwujudnya Good Governance,

sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) harus

dibuat dan secara umum dimulai dengan Rencana Strategik yang dijabarkan dalam

pelaksanaan kegiatan Dinas/Badan instansi sebagai laporan pertanggungjawaban. LAKIP

merupakan pengendali atau kontrol dalam penyusunan LKPJ Kepala Daerah dengan mengacu

kepada Restra yang telah disusun. Indikator kinerja LAKIP meliputi : (a) masukan (inputs),

(b) keluaran (ouput), (c) hasil (outcomes), (d) manfaat (benefits), dan (e) dampak (impacts),

dengan menggunakan analisa kualitatif maupun kuantitatif.

Dalam rangka penyelenggaraan Negara, Pemerintah Propinsi Jawa Timur telah

berusaha untuk mewujudkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang meliputi asas

kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas

keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Asas

akuntabiltas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari

kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku

TUJUAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian

pencemaran lingkungan hidup pada media air tanah dan udara.

b. Melindungi sumber daya alam dari kerusakan dan mengelola kawasan ekosistem sesuai

dengan fungsinya.

c. Merehabilitasi kawasan ekosistem yang rusak dan pemulihan fungsi sumber daya alam.

d. Meningkatkan manajemen perkotaan yang ramah lingkungan.

e. Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan peran serta semua pihak didalam

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

f. Meningkatkan kualitas dan akses informasi tentang sumber daya alam dan LH.

2

SASARAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

Memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang, kebutuhan

akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran pengelolaan

lingkungan hidup Jawa timur adalah sebagai berikut:

a. Memperkuat instrumen peraturan perundang undangan lingkungan hidup serta

meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten.

b. Memenuhi ketentuan lisensi bagi komisi penilai AMDAL Kabupaten/Kota

c. Mewujudkan, melaksanakan dan mengawasi ketentuan perijinan lingkungan.

d. Menurunkan beban pencemaran limbah cair, padat dan gas dari sumber pencemar dan

meningkatkan pengelolaan limbah B3.

e. Pengawasan eksplorasi dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam dan

pertambangan untuk menjamin pemanfaatan secara berkelanjutan.

f. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi,

pesisir dan laut serta menjaga keanekaragaman hayati.

g. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan daya dukung lingkungan hidup

perkotaan.

h. Meningkatkan kualitas udara perkotaan.

i. Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat masyarakat atas hak

dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

j. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar

pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

k. Menyediakan informasi lingkungan hidup yang berkualitas.

Secara Umum, Sasaran Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup adalah Penurunan

Pencemaran Air di DAS Brantas sebesar 4 % dari Tahun 2010 atau 12 % dari Kondisi awal

Tahun 2010. Hasil pencapaian sasaran Pembangunan dimaksud dapat dilihat dalam tabel

berikut:

Parameter 2010 Target 2011 Pencapaian Dari 2010

BOD 5,12 4,50 4,41 13,87%

COD 17,94 15,79 15,47 13,77%

3

KENDALA YANG DIHADAPI

A. Internal

Masih kurangnya koordinasi, kerjasama, sinkronisasi program serta adanya

kecenderungan berpola fikir lama bahwa pelaksanaan program kegiatan hanya

sebagai sarana untuk mempercepat penyerapan anggaran bukan pelaksanaan

program sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan

( sustainable development ).

Masih adanya pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang tidak berpijak

pada akar rumput masalah ( analisa awal pencegahan ) namun lebih cenderung

pada pelaksanaan program yang bersifat pemulihan setelah terjadinya bencana.

Masih kurangnya sinergi antara stakeholder terkait dalam memberikan hal-hal yang

bersifat informatif, komunikatif, sosialisasi, dan komitmen yang terus menerus

sebagai usaha untuk memberikan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya

fungsi lingkungan dalam setiap kegiatan/usaha pembangunan.

Masih adanya kegiatan yang bersifat top down dan tidak konsisten dalam

implementasi kegiatan.

Masih adanya pengkotak kotakan peruntukan anggaran yang kurang sesuai dengan

kebutuhan strategis.

Keterbatasan Kualitas Sumberdaya Manusia

Kelemahan yang nampak jelas dari kelembagaan BLH yaitu tidak tersedianya

sumber daya manusia yang memadai dan relevan dengan kebutuhan pengelolaan

lingkungan hidup.

Lembaga yang handal adalah lembaga yang didukung sumberdaya manusia

memadai. Tidak banyak ketersediaan sumberdaya manusia di daerah yang berlatar

belakang ilmu lingkungan atau ilmu-ilmu yang mendukung pengelolaan lingkungan

hidup.

Sampai dengan tahun 2008, jumlah sumber daya manusia untuk pegawai yang telah

memiliki sertifikat AMDAL penyusun sebanyak 14 orang, AMDAL penilai sebanyak

13 orang, tenaga ahli laboratorium 15 orang dan tenaga dibidang auditor

lingkungan 6 orang. Dan sumber daya manusia yang tak kalah pentingnya adalah

tenaga ahli dibidang hukum lingkungan yang disebut sebagai penyidik pegawai

negeri sipil (PPNS) lingkungan hidup. Saat ini hanya ada 6 orang di BLH Jatim

sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) dan 31 orang PPNS

tersebar di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

4

Dari sumberdaya manusia tersebut di atas sebagian besar berada di BLH Provinsi

Jawa Timur dan beberapa Kabupaten/Kota yang berwenang di bidang lingkungan

hidup. Meskipun telah mengalami penambahan sumberdaya manusia bidang

lingkungan hidup namun jumlah dan penyebarannya belum sesuai dengan

kebutuhan dan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup diseluruh Jawa

Timur.

B. Eksternal

Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan

usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan yang dilakukan.

Waktu kritis atau titik jenuh dari kemampuan alam dalam menampung/menghadapi

laju kerusakan dan pencemaran lingkungan akan sangat berpengaruh pada

perencanaan program yang akan semakin kompleks, biaya yang semakin tak

terjangkau, lama dan kemampuan menanggulangi dampak yang terjadi.

Adanya pola pemikiran (mindset) dari sebagian masyarakat baik dari kalangan

industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala cara serta

mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena alasan desakan atau

motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.

Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan

melestarikan fungsi lingkungan hidup.

Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari

sumber domestik dan emisi kendaraan bermotor.

Jumlah beban pencemaran dari industri dan kegiatan usaha lain baik skala besar,

menengah maupun kecil.

Titik Jenuh / Waktu Kritis Kemampuan Alam

Kemampuan Alam dalam menerima kondisi kerusakan yang dialaminya pada titik

tertentu akan memiliki titik jenuh/waktu kritis dimana Alam sukar atau hampir

mustahil untuk dipulihkan ke kondisi semula meskipun dengan waktu pemulihan

yang sangat panjang. Hal ini bisa terjadi apabila laju kerusakan yang terjadi tidak

sebanding dengan usaha pemulihan yang dilakukan. Dengan semakin banyaknya

serta menyebarnya lokasi bencana ekologi yang ditimbulkan oleh ulah-polah

manusia sedangkan dana yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana program

pemulihan yang sangat terbatas, maka dibeberapa tempat lokasi bencana ekologis

yang belum sempat tertangani akan semakin parah menuju titik kritisnya. Hal ini

5

kedepan akan semakin menyulitkan BLH dalam menentukan kebijakan dalam

penanganannya, dilain pihak dana yang dibutuhkan tentu akan semakin besar.

Paradigma Pembangunan yang sempit

Sebagian Kepala Daerah ataupun pejabat di daerah tidak jarang masih memandang

bahwa otonomi adalah kesempatan pemanfaatan sumber-sumber daerah untuk

dikelola semaksimal mungkin dan digunakan oleh daerahnya sendiri dengan

mengabaikan faktor lingkungan sebagai pertimbangan utama. Egoisme yang

berlatar belakang ekonomi tersebut dapat berakibat diabaikannya prinsif holistik

pengelolaan lingkungan hidup. Dilain pihak ada pula dari sebagian masyarakat baik

dari kalangan industri maupun masyarakat umum untuk tetap menghalalkan segala

cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena alasan

desakan atau motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.

Paradigma atau pemikiran-pemikiran yang keliru seperti ini meskipun dalam

prosentase yang kecil dari kebijakan pemimpin daerah ataupun pelaku usaha sedikit

banyak akan memberikan dampak yang tidak bisa diremehkan dalam kelancaran

pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Padahal dalam mewujudkan pelaksanaan

pembangunan berkelanjutan tersebut semua aspek dan parameter pendukung

seperti peningkatan kesadaran masyarakat, kerjasama antar sektor terkait,

kebijakan dan aturan yang harus diterapkan harus didukung secara bulat oleh

semua pihak yang berkepentingan.

LANGKAH ANTISIPATIF UNTUK MENANGGULANGI KENDALA

Langkah yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas

lingkungan hidup di Provinsi Jawa Timur adalah dengan melakukan :

1. Memperkuat instrumen peraturan perundang undangan lingkungan hidup serta

meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten

2. Peningkatan kualitas penilai AMDAL Kab./Kota

3. Upaya Penruran Beban Pencemaran lingkungan melalui pemantauan dan pengawasan

kualitas lingkungan air badan air

4. Melakukan Pendampingan akreditasi Laboratorium Kualitas lingkungan Kab./Kota

5. Pengembangan Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan BLH

6. Pengembangan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan

7. Memfasilitasi kelompok tani tembakau untuk melaksanakan budidaya tanaman tembakau

yang ramah lingkungan

6

8. Memberikan Sosialisasi tentang bahaya pencemaran udara akibat merokok dan Publikasi

pengelolaannya

9. Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat masyarakat atas hak

dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup

10. Memfasilitasi pelaksanaan kewenangan ijin pembuangan air limbah di Kab./Kota

11. Upaya melakukan perlindungan Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan

12. Mengembangkan kemitraan dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

melalui Dewan Lingkungan Hidup

13. Pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau dan Penilaian lomba GSP

14. Upaya rehabilitasi dan konservasi daerah hulu Brantas

15. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan

perumusan kebijakan oleh DLH

16. Menyediakan informasi lingkungan hidup yang berkualitas

17. Pengawasan terhadap industri dan kegiatan usaha lain dengan Patroli lingkungan

18. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya dikomunitas

sekolah tentang pengelolaan lingkungan hidup

19. Meningkatnya kualitas kota sehat Adipura

20. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar

pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

21. Melibatkan masyarakat dalam pengawasan lingkungan

22. Mengidentifikasi kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup

23. Memonitoring pelaksanaan pengelolaan lingkungan industri rokok dan perkebunan

mengacu AMDAL dokumen UKL/UPL

7

Bab

Pendahuluan I

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Lingkungan Hidup merupakan

unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Yang mempunyai

tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik

yaitu di bidang lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.1. Tupoksi dan Struktur Organisasi

Didalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008

tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, BAPEDAL berubah nama

menjadi Badan Lingkungan Hidup (BLH), dengan demikian Susunan Organisasi

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

a. Kepala Badan

b. Sekretariat, yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,

mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,

kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat

membawahi :

1) Sub Bagian Tata Usaha

2) Sub Bagian Penyusunan Program

3) Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Tata Lingkungan, yang mempunyai tugas menyusun perumusan

kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan

standardisasi, pengkajian lingkungan, laboratorium lingkungan, pembinaan

8

teknis AMDAL, dan penataan kawasan berwawasan lingkungan. Bidang Tata

Lingkungan membawahi:

1) Sub Bidang Standardisasi dan Pengkajian Dampak Lingkungan

2) Sub Bidang Bina Teknis AMDAL

d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan, yang

mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi

pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan dan pengendalian pencemaran

air, Pesisir dan laut, tanah, udara dan kerusakan lingkungan. Bidang

Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan membawahi:

1) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Air

dan Laut;

2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Tanah dan Udara

e. Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan, yang mempunyai tugas

menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di

bidang konservasi sumber daya alam dan keaneka ragaman hayati, pemulihan

dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Bidang Konservasi dan Pemulihan

Lingkungan membawahi:

1) Sub Bidang Konservasi Lingkungan;

2) Sub Bidang Pemulihan Lingkungan

f. Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat,

yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi

pelaksanaan kebijakan dibidang komunikasi lingkungan dan peningkatan peran

serta masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Susunan

organisasi Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peningkatan Peran serta

Masyarakat terdiri atas:

1) Sub Bidang Komunikasi Lingkungan;

2) Sub Bidang Peningkatan Peran Serta Masyarakat

g. UPT Badan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Uji Kualitas Air Badan Lingkungan

Hidup Provinsi Jawa Timur.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional sampai saat ini sudah terbentuk. Walaupun

hanya dalam bidang perpustakaan, untuk kedepan masih diperlukan jabatan

fungsional lainnya untuk menampung personil-personil dengan keahlian

9

khusus antara lain PPNS dan PPLHD. Ketentuan-ketentuan yang dapat

digunakan dalam pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut :

1) Keputusan Presiden No. : 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan

Fungsional ;

2) Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.:

47/KEP/MENPAN/8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendali

Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya ;

3) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.: 145 Tahun 2004

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali

Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya ;


tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional

Pengendali Lingkungan ;


tentang Kode Etik Profesi Pengendali Dampak Lingkungan ;

6) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 62 Tahun 2004

tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan

Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.

Struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dapat dilihat

pada Gambar berikut:

11

1.2. Sumber Daya Manusia

Adapun kualifikasi staf secara umum diasumsikan pada berbagai

komposisi di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur pada setiap level pada

struktur organisasi tergantung pada banyak faktor yaitu:

Fungsi, prioritas dan beban kerja dari setiap Sub. Bidang, Sub Bagian di BLH.

Isu-isu dan Permasalahan lingkungan yang berkembang disetiap daerah

Arah dan Prioritas Program dan Kegiatan organisasi

Kemampuan anggaran

Ketersediaan personil dengan kualifikasi dan pengalaman yang di butuhkan.

Berdasarkan pengalaman BLH Provinsi Jawa Timur, kualifikasi staf yang

dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut :

Semua Kepala Bidang dan Kepala Sub Bidang Teknis seharusnya memiliki

kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan paling tidak memiliki pendidikan

Strata I.

Setiap Kepala Sub. Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi

strata I dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan, komunikasi dan

administrasi/manajemen.

Staf di Sub Bidang teknis seharusnya 70% memiliki kualifikasi Strata I, 20%

sertifikat diploma/sertifikasi training yang relevan dengan isu-isu lingkungan.

Sedangkan 10% cukup berpendidikan SMU dan SLTP.

Kelompok fungsional di dalam organisasi BLH Provinsi 90% minimal

berkualifikasi Strata I dan 10% cukup Diploma Teknik yang berkaitan

dengan tugas fungsinya.

Sosok Aparatur BLH hendaknya memiliki pengetahuan dan berbagai

permasalahan lingkungan dan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan

berbagai pihak, pengetahuan tentang sistem Fisika, Kimia, Biologi memahami dan

berpengalaman dalam proses-proses Industri dan teknologi produksi bersih.

Kemampuan dalam melakukan pengukuran berbagai parameter lingkungan. Selain

itu juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan

informasi.

12

Jumlah personil PNS, Tenaga Kontrak dan Outsorching Laboratorium

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun 2011.

Tabel 1. Jumlah Karyawan PNS BLH Provinsi Jawa Timur

Bagian Jumlah

Sekretariat 41

Bidang Pengembangan Tata Lingkungan 16

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan

17

Bidang Konservasi dan Pemulihan Lingkungan 14

Bidang Komunikasi Lingkungan dan Peningkatan Peran serta Masyarakat

15

UPT Uji Kualitas Lingkungan 8

Jumlah 111

Tabel 2. Jumlah Karyawan Tenaga Kontrak BLH Provinsi Jawa Timur

Bagian Jumlah

Tenaga Kontrak Laboratorium 12

Tenaga Kontrak 17

Jumlah 29

Tabel 4. Tingkatan Pangkat / Golongan PNS BLH Provinsi Jatim

Gol/Ruang Jumlah

IV/d 1

IV/c -

IV/b 6

IV/a 8

III/d 24

III/c 11

III/b 14

III/a 15

II/d 2

II/c 1

II/b -

II/a 22

I/d 1

I/c 4

I/d 1

I/a 1

Jumlah 111

13

Bab

Perencanaan Perjanjian Kinerja II

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah , setiap satuan kerja perangkat Daerah, SKPD harus

menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan masa jabatan Gubernur Jawa Timur, saat ini telah disusun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Peraturan Gubernur Jawa

Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Provinsi Jawa Timur 2009 – 2014 untuk kurun waktu tahun 2009 – 2014.

Dengan demikian maka RENSTRA Badan Lingkungan Hidup harus konsisten dengan

RPJMD dimaksud.

RENSTRA Badan Lingkungan Hidup Tahun 2010 – 2014 disusun secara

realistis sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Untuk itu

dibentuk Tim Penyusun RENSTRA Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun

2010 – 2014 dengan Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa

Timur tanggal 3 Pebruari 2009 Nomor : 188/40/KPTS/207/2009 Tahun 2009 tentang

Tim Penyusun Rencanaan Strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun

2010 - 2014.

RENSTRA Badan Lingkungan Hidup merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai BLH selama kurun waktu 1 (satu) sampai

dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan

potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. RENSTRA BLH

Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,

Kebijakan, Program dan Kegiatan serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

2.1. RENCANA STRATEGIK

2.1.1. Maksud dan Tujuan Renstra

RENSTRA BLH Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 disusun dengan maksud

menyediakan dokumen perencanaan bagi BLH untuk kurun waktu tahun 2010 –

2014.

Sedangkan tujuannya adalah :

14

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, program dan kegiatan BLH dengan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur.

2. Menyediakan bahan serta pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja

(Rencana Kerja Tahunan) BLH Provinsi Jawa Timur dalam kurun waktu tahun

2010 – 2014.

3. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi BLH beserta seluruh unit

kerjanya dalam pengendalian dampak lingkungan hidup dengan menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

2.1.2. Visi

Dalam rangka mewujudkan hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup

yang baik dan sehat sebagai mana amanah dari Undang Undang Lingkungan Hidup

No. 23 tahun 1997 Pasal 5 ayat (1), serta untuk mendukung tujuan pembangunan

Jawa Timur saat ini yang pro terhadap wong cilik, maka Visi pengelolaan

lingkungan hidup di Jawa Timur adalah:

”Terwujudnya Lingkungan Hidup Jawa Timur Yang Baik dan Sehat”

2.1.3. Misi

Mengingat bahwa permasalahan lingkungan merupakan suatu permasalahan

kompleks yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas manusia baik aktifitas yang

terorganisir dalam skala besar seperti kegiatan industri dan kegiatan usaha yang

lain, maupun permasalahan sosial kemasyarakatan yang tidak terorganisir namun

sudah menjadi bagian dari pola hidup masyarakat karena terkait dengan faktor

ekonomi dan sosial budaya seperti penebangan hutan secara liar, pembuangan

sampah secara sembarangan, emisi kendaraan bermotor dan lain lain, serta

lemahnya kontrol dari pihak pemerintah sehingga mengakibatkan adanya

pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya maka penyelesaian

masalah tidak akan dapat terwujud tanpa adanya kerja sama dan partisipasi dari

semua pihak.

Kualitas lingkungan hidup saat ini relatif masih rendah dan keberadaan sumber

daya alam yang mengalami banyak kerusakan maka salah satu cara untuk

mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah melalui upaya

peningkatan kualitas lingkungan dan pelestarian sumber daya alam.

15

Perumusan Misi Pengelolaan Lingkungan Hidup diarahkan untuk membangun

suatu kebersamaan antara pihak pemerintah sebagai regulator, pihak swasta

sebagai kontributor pencemaran, pihak akademisi sebagai penghasil teknologi dan

solusi ilmiah dan pihak Masyarakat yang sangat diperlukan perannya dalam

bentuk perilaku yang berwawasan lingkungan serta sebagai pengendali /

pengontrol pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Misi Badan Lingkungan Hidup

Provinsi Jawa Timur adalah:

”Bersama mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup

dan pelestarian sumber daya alam di Jawa Timur”

2.1.4. Sasaran

Memperhatikan adanya permasalahan mendasar, potensi, peluang, kebutuhan

akan partisipasi semua pihak dan teknologi yang tersedia maka sasaran

pengelolaan lingkungan hidup Jawa timur adalah sebagai berikut:

a. Memperkuat instrumen peraturan perundang undangan lingkungan hidup

serta meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan

secara konsisten.

b. Memenuhi ketentuan lisensi bagi komisi penilai AMDAL Kabupaten/Kota

c. Mewujudkan, melaksanakan dan mengawasi ketentuan perijinan lingkungan.

d. Menurunkan beban pencemaran limbah cair, padat dan gas dari sumber

pencemar dan meningkatkan pengelolaan limbah B3.

e. Pengawasan eksplorasi dan eksploitasi pemanfaatan sumber daya alam dan

pertambangan untuk menjamin pemanfaatan secara berkelanjutan.

f. Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengelolaan kawasan

konservasi, pesisir dan laut serta menjaga keanekaragaman hayati.

g. Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan dan daya dukung

lingkungan hidup perkotaan.

h. Meningkatkan kualitas udara perkotaan.

i. Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat masyarakat

atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup.

j. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis

antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

16

k. Menyediakan informasi lingkungan hidup yang berkualitas.

2.1.5. Kebijakan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut, arah kebijakan yang akan ditempuh meliputi

perbaikan manajemen dan sistem pengelolaan sumber daya alam, optimalisasi

manfaat ekonomi dari sumber daya alam termasuk jasa lingkungannya,

pengembangan peraturan perundangan lingkungan, penegakan hukum,

rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, dan pengendalian

pencemaran lingkungan hidup, dengan memperhatikan kesetaraan gender.

Melalui arah kebijakan ini diharapkan sumber daya alam dapat tetap mendukung

perekonomian Jawa Timur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa

mengorbankan daya dukung dan fungsi lingkungan hidupnya.

Secara lebih rinci arah kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan sumber daya

alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah sebagai berikut:

a. Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh

bidang pembangunan.

b. Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Provinsi

dan kabupaten/kota.

c. Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan

lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar

lingkungan.

d. Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan

pembangunan.

e. Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, baik di tingkat

Provinsi maupun kabupaten/kota, terutama dalam menangani permasalahan

yang bersifat akumulatif, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana.

f. Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup,

dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas

lingkungan hidup.

g. Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi

wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi

kewaspadaan dini terhadap bencana

17

2.1.6. Program

Program Program adalah Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat

yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU No. 25 Th. 2004 Pasal 1 Ayat

(16), PP No. 8 Th. 2008 Pasal 1 Ayat (13)).

Dalam RPJMD telah ditetapkan program Prioritas dan Program Penunjang serta

arahan kegiatan pokok pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi

lingkungan hidup sebagai berikut :

PROGRAM PRIORITAS

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya

mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat,

perairan tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh

kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup dititik

beratkan, antara lain pada:

1. Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Industri Hasil Tembakau

2. Penerapan AMDAL bagi Usaha dan Kegiatan Industri Rokok dan

Perkebunan Tembakau

3. Penyusunan regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas)

lingkungan hidup, dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan

lingkungan secara hukum

4. Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan

lingkungan hidup, termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan, dan

perijinan

5. Pemantauan Kualitas Udara dan Air Tanah di Perkotaan, Kualitas Air

Permukaan, serta Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir

6. Pengawasan Penaatan Baku Mutu Air Limbah, Emisi atau Gas Buang dan

Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

7. Peningkatan Kelembagaan Laboratorium Lingkungan, serta Fasilitas

Pemantauan Udara (Ambient) di Kota-kota Besar

8. Pengembangan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan, termasuk

18

Teknologi Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam,

Pengelolaan Limbah, dan Teknologi Industri yang Ramah Lingkungan

9. Upaya Konservasi Tanah dan Air pada Budidaya Tanaman Tembakau

10. Sosialisasi tentang Bahaya Pencemaran Udara akibat Merokok pada

Masyarakat sejak Dini dan Publikasi Pengelolaan Lingkungan Industri

Rokok dan Pendukungnya

11. Pelayanan Pengujian Uji Kualitas Lingkungan

12. Peningkatan Kemampuan Laboratorium Pengawasan Pencemaran

Lingkungan oleh Industri Hasil Tembakau dan Pendukungnya

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan

mengelola kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar

fungsinya senagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik.



1. Pengembangan koordinasi kelembagaan pengelolaan daerah aliran

sungai (DAS) terpadu.

2. Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan

3. Pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dari ancaman

kepunahan.

4. Pengembangan kemitraan dalam rangka perlindungan dan pelestarian

sumber daya alam.

c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan Merehabilitasi alam yang telah rusak, dan

mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain

berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, juga memiliki potensi

dimanfaatkan secara berkelanjutan.



1. Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian,

dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan

pesisir

2. Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di dalam kawasan hutan

19

dan di luar kawasan hutan, pesisir (terumbu karang dan mangrove) serta

pengembangan sistem manajemen pengelolaannya

PROGRAM PENUNJANG

a. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya

alam dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik (good

environmental governance) berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi

dan akuntabilitas.



1. Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus

perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

2. Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal.

3. Pengembangan program Good Environmental Governance (GEG) secara

terpadu

4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup

5. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Sumber Daya

Manusia Pengawas Lingkungan

b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam

dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber

daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan

pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.



1. Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan

pemantauan kualitas lingkungan hidup

2. Penyebaran dan Peningkatan Akses Informasi kepada Masyarakat,

termasuk Informasi Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan

20

Setelah penetapan program organisasi, maka yang dilalkukan adalah perumusan

dan penetapan Kegiatan guna pengukuran masing-masing program sebagai

standar keberhasilan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai. Pencapaian

kinerja akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran secara

jelas, yang dirumuskan dalam program aksi dan dijabarkan kedalam aktifitas atau

kegiatan Instansi Pemerintah yang disusun dengan dimensi waktu tahunan.

2.2. RENCANA KINERJA

2.2.1. Sasaran

Kelompok sasaran Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa

Timur adalah sebagai berikut:

1. Dinas/Instansi Pengelola Lingkungan Hidup se Jawa Timur.

2. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup ditingkat Provinsi maupun

Kab./Kota.

3. Masyarakat diwilayah Hulu DAS Brantas

4. Masyarakat disempadan kali Brantas

5. Masyarakat Pondok Pesantren

6. Masyarakat dilingkungan sekolah

7. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar

2.2.2. Indikator Kiner Utama

Penetapan indikator kinerja utama merupakan tekad dan janji rencana kinerja

tahunan yang akan dicapai oleh para pejabat di setiap SKPD, dengan demikian

penetapan kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh para

pejabat tersebut sebagai penerima amanah pada akhir tahun nanti akan dijadikan

sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian terhadap pejabat tersebut. Dengan

penetapan kinerja ini, diharapkan instansi tidak hanya pandai mendapatkan dan

menghabiskan anggaran saja, tetapi juga harus mampu menunjukkan serta

mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada pimpinannya dan kepada

masyarakat. Penetapan Kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ini merupakan upaya dalam

membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel

dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan

kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran Laporan

21

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur

Tahun 2011 ini.

Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2011

Indikator Kinerja Utama Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur dalam

memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta meningkatkan perbaikan

pengelolaan SDA adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (Th) CAPAIAN

TAHUN 2011 Th. 2011 2010 2011

Menuruknan Beban Pencemaran Air Limbah Industri

% penurunan beban pencemaran parameter

kunci BOD

12% 8% 13.87% 115.56%

% penurunan beban pencemaran parameter

kunci COD

12% 8% 13,77% 114.73%

Pengendalian Pencemaran Emisi Sumber Tidak Bergerak

% pemenuhan jumlah industri terhadap baku

mutu udara

20% 15% 20% 100%

Pelayanan Informasi Tindak Lanjut Pengaduan masyarakat

% penanganan tindak lanjut pengaduan

masyarakat

100% 100% 100% 100%

Untuk penjelasan tabel diatas dapat diuraikan berikut:

Secara Umum, Sasaran Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup adalah

Penurunan Pencemaran Air di DAS Brantas sebesar 4 % dari Tahun 2010 atau 12

% dari Kondisi awal Tahun 2010. Hasil pencapaian sasaran Pembangunan

dimaksud dapat dilihat dalam tabel berikut:

Parameter 2010 Target 2011 Pencapaian dari 2010

BOD 5,12 4,50 4,41 13,87%

COD 17,94 15,79 15,47 13,77%

Evaluasi Pencapaian

Berdasarkan data hasil pengujian kualitas air DAS Brantas yang dilaksanakan oleh

Perum Jasa Tirta I Malang, BBWS Sungai Brantas, Dinas PU Pengairan dan BLH

Provinsi Jawa Timur pada ruas DAS Brantas Hulu, Tengah dan Hilir pada tahun

2010 dan 2011 telah disepakati bahwa hasil analisa kualitas air badan air (ABA)

pada titik pantau terlengkap dipergunakan sebagai acuan perhitungan rata-rata

kualitas air.

22

Adapun perhitungan rata-rata air kualitas air rata-rata tahunan sebagai standart

kinerja yang digunakan adalah parameter BOD dan COD sebagai parameter kunci

yang dihitung berdasarkan titik pantau sebagai berikut:

1. Segmen Brantas Hulu

Lokasi waduk lodoyo – Jembatan Pandem di Kab. Blitar, Malang, Kota Malang

dan Kota Batu

2. Segmen Brantas Tengah

Lokasi Jembatan Ngujang – Jembatan Padangan di Kab. Tulungagung, Nganjuk,

Jombang, Kota Kediri dan Kota Mojokerto.

3. Segmen Brantas Hilir

Lokasi Jembatan Canggu – Jagir di Kabupaten Mojokerto, Gresik dan Kota

Surabaya.

Sesuai hasil perhitungan rata-rata kondisi kualitas air DAS Brantas yang telah

disepakati bersama berdasarkan kondisi dan pertimbangan musim penghujan,

kemarau, lokasi titik pantau, maka yang paling relevan diperoleh hasil rata-rata

tahun 2010 – 2011 sebagai berikut:

No Segmen

Tahun 2010 Tahun 2011

Parameter (mg/l) Parameter (mg/l)

BOD COD BOD COD

1 DAS Brantas Hulu 4.60 12.10 3.96 10.71

2 DAS Brantas Tengah 5.54 15.40 3.89 12.39

3 DAS Brantas Hilir 6.21 26.33 5.38 23.30

Diperoleh hasil rata-rata DAS Brantas keseluruhan

No DAS



BOD COD BOD COD

1 Brantas 5.12 17.94 4.41 15.47

Parameter BOD = 4,41 mg/l (penurunan 13,87% dari 2010)

Parameter COD = 15,47 mg/l (penurunan 13,77% dari 2010)

Dengan perbandingan hasil tahun 2010 telah memenuhi target penurunan

beban pencemaran sebesar + 12%.

23

2.3. PERJANJIAN KERJA

Dengan telah diterbitkannya Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi, kemudian Menteri Negara Aparatur Negara segera

menindak lanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Menteri Negara PAN No:

SE/31/M.PAN/12/2004 tentang penetapan kinerja. Penetapan Kinerja atau

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah merupakan pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur

dalam rentan waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya

yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata

komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian

keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan

tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar

pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah membuat penetapan kinerja

tahun 2011 yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir

tahun 2011. Ringkasan Penetapan Kinerja Tahun 2011 selengkapnya pada lampiran.

24

Bab

Akuntabilitas Kinerja III

3.1. PENGKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Badan Lingkungan Propinsi Jawa

Timur. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik

dan didasarkan pada kelompok indikator kenerja kegiatan yang berupa indikator-

indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak

terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran

atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap

penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan yang dilakukan

untuk menilai apakah kebijakan yang telah ditempuh selama tahun 2010 dapat

mendukung tercapainya tujuan dan sasaran badan dan pada akhirnya memberikan

kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan pembangunan Provinsi

sebagaimana telah diamanatkan dalam RPJMD.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan yaitu

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) yang merupakan tingkat pencapaian target

dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan

dalam dokumen Rencana Kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.

Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran

kinerja kegiatan adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Meningkatnya kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup

Jumlah Peningkatan kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup

25 25 industri 100%

Meningkatnya Rumah Sakit Paru dan BP4 yang memiliki IPAL

% Rumah Sakit Paru dan BP4 yang memiliki IPAL

100 100 % 100%

Meningkatnya industri rokok dan perkebunan tembakau yang bersetifikat ISO 14001

% industri rokok dan perkebunan tembakau yang bersetifikat ISO 14001

0,04 0,04 % 100%

Bertambahnya Peraturan Daerah pengelolaan lingkungan hidup yang di susun


1 1 Regulasi 100%

Bertambahnya Jumlah Kab./Kota yang dapat

% Kab./Kota yang dapat melaksanakan penilaian

42,11 42,11 % 100%

25

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % melaksanakan penilaian AMDAL

AMDAL

Menurunnya Beban Pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan air badan air

% penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD, COD

12,00 13,82 % 115%

Bertambahnya parameter yang di ukur dalam pengujian

% parameter yang di ukur dalam pengujian

23,53 23,52 % 100%

Meningkatnya pentaatan tentang ijin penumpulan limbah B3 yang dikeluarkan

% Pentaatan ijin pengumpulan Limbah B3 yang dikeluarkan

0,60 0,6 % 100%

Menurunnya Beban Pencemaran lingkungan limbah domestik

% IPAL yang dibangun 9,46 9,46 % 100%

Meningkatnya kesadaran Petani tembakau terhadap budidaya tanaman tembakau yang ramah lingkungan

Jumlah kelompok tani yang terbentuk

4 4 Kelompok Tani

100%

Jumlah Fasilitasi demplot Ramah Lingkungan

4 5 Demplot 125%

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya pencemaran udara akibat merokok

% pemahaman masyarakat dalam peningkatan kesadaran tentang bahaya pencemaran udara akibat merokok

0,50 0,5 % 100%

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan dari pelayanan Uji Jualitas Lingkungan

% peningkatan PAD UPT BLH Jatim

0,25 0,25 % 100%

Meningkatnya sarana dan prasarana Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan BLH Jatim

% Sarana prasarana yang tersedia

0,20 0,2 % 100%

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

% Kab./Kota dalam keikut sertaan KALPATARU dan Pelestai Fungsi Lingkungan Hidup di Jawa Timur

47,37 47,37 % 100%

Meningkatnya Kab./Kota yang dapat menerbitkan IPLC

% Kab./Kota yang menerbitkan IPLC

18,42 18,42 % 100%

Meningkatnya Upaya Perlindungan Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan

% Pembuatan Disain Pembangunan Taman KEHATI

1,00 1 % 100%

Meningkatnya kemitraan dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Jumlah Kader Pelestari dan perlindungan SDA Lingkungan yang terbentuk

392 392 orang 100%

Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan

% Kab./Kota yang melaksanakan Program Menuju Indonesia Hijau dan GSP

47,37 47,37 % 100%


Jumlah demplot ramah lingkungan

7 7 Demplot 100%

Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam peningkatan PSM melalui Peringatan Hari Lingkungan, Pameran Lingkungan dan optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat

340 340 orang 100%

Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan

Jumlah data yang disusun 2 2 Data / Laporan

100%

Penerbitan Bulletin 2 2 edisi 100%

26

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %

Jumlah pengunjung website BLH

10000 10000 visitor 100%

Meningkatnya pemahaman Kab./Kota dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Jawa Timur

% pemahaman Kab./Kota dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup

50 50 % 100%

Meningkatnya Jumlah industry yang taat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup melalui Patroli terpadu

% industry yang taat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup melalui Patroli terpadu dikawasan kali Surabaya

0,5 0,5 % 100%

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya dikomunitas sekolah tentang LH dan PLH

Jumlah sekolah berbudaya lingkungan (ADIWIYATA)

45 46 sekolah 102%

Meningkatnya kualitas kota sehat Adipura

% Kab./Kota yang memperoleh ADIPURA

81,58 36,84 % 45%

Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan membangun koordinasi harmonis antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan dibidang lingkungan hidup

4 4 laporan 100%

% Kecamatan yang difasilitasi program Mobil Hijau di Jawa Timur

1,93 1,93 % 100%

% Kab./Kota yang melaporkan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup

13,16 13,16 % 100%

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengawasan lingkungan

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengawasan lingkungan

30 30 orang 100%

27

Adapun realisasi kinerja Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur Tahun

Anggaran 2011 selengkapnya dapat dijelaskan dibawah ini:

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Pagu dan Realisasi Program

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup sebesar Rp

18.622.750.000,- dengan realisasi Rp. 17.821.080.925,- (95,7.%).

Hasil pelaksanaan program/kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

- Penurunan Pencemaran di DAS Brantas

No DAS



BOD COD BOD COD

1 Brantas 5.12 17.94 4.41 15.47

Dengan perbandingan hasil tahun 2010 telah memenuhi target penurunan beban pencemaran sebesar + 12%.

Grafik Perbandingan Kondisi COD Tahun 2010 - 2011 Hulu DAS Brantas

Grafik Perbandingan Kondisi BOD Tahun 2010 - 2011 Hulu DAS Brantas

28

Grafik Perbandingan Kondisi COD Tahun 2010 - 2011

Tengah DAS Brantas

Grafik Perbandingan Kondisi BOD Tahun 2010 - 2011 Tengah DAS Brantas

Grafik Perbandingan Kondisi COD Tahun 2010 - 2011 Hilir DAS Brantas

0,005,00

10,0015,0020,0025,0030,0035,0040,00

Jem

bat

an …

Jem

bat

an …

Jem

bat

an …

Bam

be …

Can

gkir

…

Ben

d. …

Jem

bat

an …

Kar

angp

ilan

g

Nga

gel /

Jag

ir

2010

2011

baku mutu

29

Grafik Perbandingan Kondisi BOD Tahun 2010 - 2011 Hilir DAS Brantas

0,001,002,003,004,005,006,007,008,00

Jem

bat

an …

Jem

bat

an …

Jem

bat

an …

Bam

be …

Can

gkir

…

Ben

d. …

Jem

bat

an …

Kar

angp

ilan

g

Nga

gel /

Jag

ir

2010

2011

baku mutu

0,00

50,00

0 5 10 15 20 25 30

Perbandingan Kualitas Air DAS Brantas 2010 - 2011 Parameter

COD

2010 2011 baku mutu

0,00

5,00

10,00

0 5 10 15 20 25 30

Perbandingan Kualitas Air DAS Brantas 2010 - 2011 Parameter

BOD

2010 2011 baku mutu

30

- Penyusunan Regulasi

Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Pengendalian Pencemaran Udara Provinsi

Jawa Timur

- Kajian Lingkungan Hidup

Kajian / Penelitian /Perencanaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Badan

Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Pedoman Perijinan Pengelolaan Limbah B3 Skala Provinsi

2. Kajian Indeks Bio Diversitas DAS Brantas

3. Kajian Daya Dukung Lingkungan Wilayah GERBANGKERTASUSILA

4. Perhitungan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Wilayah DAS Brantas

5. Desain pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

6. Identifikasi Wilayah Prioritas Rehabilitasi Hutan dan lahan

7. Pembuatan Maket Teknologi Pengolahan Limbah

8. Pembuatan Database Industri Potensi Pencemar di DAS Brantas

9. Pemetaan Potensi Pencemaran Industri Hasil Tembakau di Kab. Malang dan Kota

Malang

10. Studi Efektivitas Instalasi Pengolahan Air Limbah Industri Hasil Tembakau dan

Pendukungnya

11. Penyusunan Panduan Pengelolaan Limbah B3 Untuk Industri Hasil Tembakau

dan Pendukungnya

12. Strategi Pengelolaan Limbah Domestik Untuk Industri Hasil Tembakau dan

Pendukungnya

13. Strategi Pengendalian Potensi Beban Pencemaran Udara Pada Industri Hasil

Tembakau di Jawa Timur

14. Pelaksanaan Penerapan Produksi Bersih Industri Rokok 2 Industri

15. Penyusunan Panduan Teknologi Pengendalian Pencemaran Industri rokok

31

- Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Air dan Udara Indistri Potensi Sumber

Pencemar

Di Tahun 2011 BLH Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemantauan dan

pengawasan kualitas Air dan Udara di lebih dari 200 industri potensi pencemar yang

ada di aliran DAS Brantas. Dan hasilnya adalah:

Jenis Pencemaran yang dilakukan Taat Tidak Taat

Air 53% 36%

Udara Emisi 45% 54%

Dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan, pencemaran air dari industri

potensi pencemar air disebabkan antara lain :

1. Belum berfungsinya instalasi pengelolaan air limbah (IPAL)

2. Masih belum terpenuhinya baku mutu

3. Belum dilengkapinya perijinan pembuangan limbah cair

Sedangkan untuk pencemaran udara, hal ini dikarenakan belum berfungsinya secara

optimal alat pengendali pencemaran udara pada industri

Dari beberapa hal tersebut diatas maka diperlukan upaya peningkatan dalam

pembinaan dan pengawasan kepada industri potensi pencemar.

- Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Udara Ambien Perkotaan

Dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa

Timur terhadap kualitas uadara ambien perkotaan masing-masing di 3 (tiga) titik

potensi pencemaran udara, dapat di simpulkan bahwa rata-rata kualitas udara di

Provinsi Jawa Timur masih dalam kondisi aman atau memenuhi baku mutu sesuai

dengan Peraturan Gubernur Nomor10 Tahun 2009.

32

0

5

10

15

20

25

PR

OB

OLI…

PA

SUR

UA

N

MO

JOK

E…

SAM

PA

NG

JOM

BA

NG

TULU

NG…

GR

ESIK

KED

IRI …

KED

IRI kab

.

MA

LAN

G …

MA

LAN

G …

BLITA

R …

BLITA

R …

Ngan

juk

Pro

bo

ling…

BM

…

pp

m

Parameter CO

0

0,02

0,04

0,06

PR

OB

O…

PA

SUR…

MO

JOK…

SAM

PA…

JOM

BA…

TULU

N…

GR

ESIK

KED

IRI …

KED

IRI …

MA

LAN…

MA

LAN…

BLITA

R …

BLITA

R …

Ngan

juk

Pro

bo

li…

BM

…

pp

m

Parameter NOx

0

0,05

0,1

0,15

0,2

PR

OB

OL…

PA

SUR

U…

MO

JOK

E…

SAM

PA…

JOM

BA

NG

TULU

NG…

GR

ESIK

KED

IRI …

KED

IRI …

MA

LAN…

MA

LAN…

BLITA

R …

BLITA

R …

Ngan

juk

Pro

bo

lin…

BM

…

pp

m

Parameter NO2

33

00,020,040,060,08

0,10,12

PR

OB

OLI…

PA

SUR

U…

MO

JOK

E…

SAM

PA

NG

JOM

BA

NG

TULU

NG…

GR

ESIK

KED

IRI …

KED

IRI …

MA

LAN

G …

MA

LAN

G …

BLITA

R …

BLITA

R …

Ngan

juk

Pro

bo

lin…

BM

…

pp

m

Parameter SO2

0

0,5

1

1,5

2

2,5

PR

OB

OL…

PA

SUR

U…

MO

JOK…

SAM

PA…

JOM

BA…

TULU

N…

GR

ESIK

KED

IRI …

KED

IRI …

MA

LAN…

MA

LAN…

BLITA

R …

BLITA

R …

Ngan

juk

Pro

bo

li…

BM

…

pp

m

Parameter NH3

0

1

2

3

4

PR

OB

OLI…

PA

SUR

U…

MO

JOK

E…

SAM

PA

NG

JOM

BA

NG

TULU

NG…

GR

ESIK

KED

IRI …

KED

IRI …

MA

LAN…

MA

LAN…

BLITA

R …

BLITA

R …

Ngan

juk

Pro

bo

lin…

BM

…

ug/

Nm

3

Parameter Debu/Partikulat

34

00,010,020,030,040,050,060,07

PR

OB

OLI…

PA

SUR

U…

MO

JOK

E…

SAM

PA

NG

JOM

BA

NG

TULU

NG…

GR

ESIK

KED

IRI …

KED

IRI …

MA

LAN

G …

MA

LAN

G …

BLITA

R …

BLITA

R …

Ngan

juk

Pro

bo

lin…

BM

…

ug/

Nm

3

Parameter Pb

00,005

0,010,015

0,020,025

0,030,035

PR

OB

OLIN

GG

O

PA

SUR

UA

N

MO

JOK

ERTO

SAM

PA

NG

JOM

BA

NG

TULU

NG

AG

U…

GR

ESIK

KED

IRI ko

ta

KED

IRI kab

.

MA

LAN

G ko

ta

MA

LAN

G kab

.

BLITA

R K

ota

BLITA

R K

ab.

Ngan

juk

Pro

bo

linggo

2

BM

(PerG

ub

…

pp

m

Parameter H2S

35

- Kelembagaan Laboratorium Lingkungan Kab./Kota

Sampai dengan Tahun 2011, Laboratorium Kabupaten/Kota yang sudah

operasional sejumlah 32 laboratorium. Sedangkan yang sudah terakreditasi

masih kabupaten mojokerto.

NO KAB./KOTA ALAMAT

LABORATORIUM ORGANISASI

SUMBER DANA

STATUS

Kabupaten

1 Pacitan - - DAK Operasional

2 Ponorogo - - - Belum

3 Trenggalek Jl. Kanjeng Jimat - DAK Operasional

4 Tulungagung Jl.Sultan agung III/7 - DAK Operasional

5 Blitar Jl. S. parman no. 9 - DAK, DAU -

6 Kediri - - APBD Belum

7 Malang Jl. Agus salim no. 7 - - Operasional

8 Lumajang Jl. Langsep no. 15 - DAK, APBD Operasional

9 Jember - - APBD Operasional

10 Banyuwangi Jl. KH. Agus salim mo. 107

- APBD DAN DAK

Operasional

11 Bondowoso JL. Khairil anwar komplek paviliun rengganis RSUD

UPT(Perbup no 4) tahun 2010

APBN/LOAN/ DAK

Operasional

12 Situbondo Jl.PB Sudirman no. 28 A - APBD,DAK Operasional

13 Probolinggo Jl. Raya dringu no.18 UPT (Perbup Probolinggo no 10)

Tahun 2010

APBD Operasional

14 Pasuruan Jl. Patimura no. 223 - DAK, APBD Operasional

15 Mojokerto Jl. Pemuda No. 55 B Mojokerto No. 18

UPT (Perbub Mojokerto Tahun

2010

DAK Operasional

16 Sidoarjo Jl. Untung Suropati No. 31 No. 58

UPT (Perda Kab. Sidoarjo)

APBD Operasional

17 Jombang Jl. KH. Wahid hastim no. 143

Perbup Jombang no. 198

DAK, APBD dan cukai

Belum

18 Nganjuk Jl. Diponegoro no. 77 - APBD/loan Operasional

19 Madiun RSUD CARUBAN - DAK Operasional

20 Magetan Jl. Teuku Umar no 48 - APBD TK 11 Operasional

21 Ngawi Jl. MH Thamrin no. 33 - DAK Operasional

22 Bojonegoro - - APBD Operasional

23 Tuban Jl.brawijaya no. 1 UPT (Perda Kabupaten Tuban)

Tahun 2010

APBN, APBD Operasional

24 Lamongan Jl. Jaksa agung suprapto no. 41

- APBD Operasional

25 Gresik Jl. K.H Wachid Hasyim no.17

- APBN,APBD (DAK)

Operasional

26 Bangkalan Jl. Soekarno Hatta 32 B - Operasional

27 Sampang Jl. Jamluddin 1c APBD,APBN Operasional

28 Pamekasan Jl. Jokotole 143 - DAK Operasional

29 Sumenep Jl. KH. Mansyur no 25 UPT (Perda Kab. Sumenep no. 17)

APBD Operasional

Kota

36

NO KAB./KOTA ALAMAT

LABORATORIUM ORGANISASI

SUMBER DANA

STATUS

30 Kediri Jl. Mayor bismo no 44 - DAK Operasional

31 Blitar Jl. Ciliwung no 180 - DAK Operasional

32 Malang Jl.simpang majapahit no 1

Upt - Walikota Malang no. 188

APBD II, DAK Operasional

33 Probolinggo Jl. Anggrek no. 15 UPT (Perda Kota Probolinggo no. 7)Tahun 2010

APBD Operasional

34 Pasuruan Jl. Pahlawan no 22 - - Operasional 30

35 Mojokerto - - APBD DAN DAK

Operasional

36 Madiun Jl. Campursari sogaten - APBD/loan Operasional

37 Surabaya Jl. Manyar Surabaya (Ex. Terminal bratang)

UPT (Per. Walikota Sby No. 74) Tahun

2010

APBN Belum

38 Batu Jl. Abdul gani atas Jl. Manyar Surabaya (Ex

Terminal Bratang)Tahun

2010

APDN Belum

- Rekomendasi Ijin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Skala

Nasional

No Identitas

Perusahaan/Instansi Data Usaha Dan/Atau

Kegiatan Bentuk Ijin

1 PT. PRIMERGY SOLUTION NPWP : 01.000.1287.7-609.001 Jl. KIG Raya Selatan Kav. E8, Kawasan Industri Gresik, Jatim

Industri di Jawa Timur Oli Bekas dan Minyak Kotor

Berita Acara Verifikasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim tanggal 17 Januari 2011

2 CV. Surya Madu NPWP : 02.009.711.9-607.000 Jl. Tambak Dalam Baru I-B/19 Surabaya

Industri di Jawa Timur (Skala Nasional) Oli Bekas, Minyak Kotor, Sludge Mengandung Minyak dan Aki Bekas

Berita Acara Verifikasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim tanggal 02 Mei 2011

3 PT. Wiraswasta Gemilang Indonesia NPWP : 01.371.231.0-062.000 Jl. Raya tropodo No. 20 Krian Sidoarjo

Industri di Jawa Timur (Skala Nasional) Pelumas Bekas

Berita Acara Verifikasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim tanggal 06 Juni 2011

4 PT. Putra Nusantara Mandiri NPWP : 02.054.009.2-643.000 Jl. Industri 12 Meiko Abadi II Blok B29 Buduran Sidoarjo

Industri di Jawa Timur (Skala Nasional) Oli Bekas dan Minyak Kotor

Berita Acara Verifikasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim tanggal 23 Juni 2011

5 PT. Larashatiku Environmental NPWP: 02.826.553.6-642.000 Jl. Wringinanom RT. 05/RW. 02 Kel. Wringinanom Kec. Wringinanom Kab. Gresik

Industri di Jawa Timur (Skala Nasional) Oli Bekas, Minyak Kotor dan Residu

Berita Acara Verifikasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim tanggal 08 Juli 2011

6 CV. Sari Bumi NPWP: 31.304.892.8-603.000 Jl. Raya Rame RT. 24 RW. 14, Ds. Pilang Kec. Wonoayu Sidoarjo

Industri di Jawa Timur (Skala Nasional) Oli Bekas dan Minyak Kotor

Berita Acara Verifikasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Badan Lingkungan Hidup Prov. Jatim tanggal 16 September 2011

37

- Izin Penyimpanan Dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Skala Nasional

No IDENTITAS

PERUSAHAAN/INSTANSI DATA USAHA

DAN/ATAU KEGIATAN BENTUK IJIN

1 PT. Natbour Resources Surabaya

NPWP: 02.822.769.2-606.000 Ngagel Jaya Selatan RMI Blok

L-34 Surabaya

Industri Penghasil Limbah B3 di Jawa Timur

Mill Scale

Surat Kepala BLH Prov. Jatim tanggal 01 April 2011 Nomor:660/3686/207.1/20

11

- Rekomendasi UKL/UPL

No IDENTITAS



1 Direktorat Bina Teknik Ditjen Bina Marga

Kementrian Pekerjaan Umum Jl. Patimura No. 20 Kebayoran

Baru Jakarta Selatan 12110

UKL-UPL Peningkatan Ruas Jalan Kedungsalam

– Jolosutro (Paket D8/2010)

Bidang Pekerjaan Umum

Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi

Jawa Timur tanggal 27 Januari 2011

Nomor : 660/1603/207.1/2011

2 PT. Energi Mineral Langgeng NPWP : 02.448.541.9-015.000

Ged. Granadi Lt. 10 Typical Bag. Utara

Jl. HR. Rasuna Said Blok X-1 Kav. 8-9 Jakarta Selatan

12950

UKL & UPL 2D Marine dan Transisi Seismic

Data Acquisition serta Geolistrik dan Pasif Seismic South East

Madura Block, East Java Bid. Sumber Daya Energi

dan Mineral


Jawa Timur tanggal 31 Maret 2011

Nomor : 660/3503/207.1/2011

3 PT. Pertamina (Persero) NPWP : 01.001.664.0-051.000 Jl. Medan Merdeka Timur 1A

Gambir Jakarta Pusat

UKL-UPL Jalur Pipa Avtur

PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Surabaya Group (Tanjung Perak) -

DPPU Juanda Bid. Sumber Daya Energi dan Mineral (Minyak dan Gas

Bumi)

Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tanggal 24 Juni

2011 Nomor :

660/5754/207.1/2011

4 Husky Oil (Madura) Ltd. NPWP : 01.066.310.2-081.000 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52 PO Box 2759 Jakarta 12190

UKL-UPL Pemboran Eksplorasi Lepas Pantai

Selat Madura Sumur MDA-4 dan Sumur MBH-1 di Kabupaten Sumenep

Propinsi Jawa Timur


Jawa Timur tanggal 02 Agustus 2011

Nomor:660/254/207.1/2011

5 PT. Pertamina EP NPWP : 02.369.005.0-051.000

Menara Standart Chartered Lt. 23 Jl. Prof. Dr. Satrio No.

164 jakarta (12950)

Kegiatan Survei Seismik 2D dan 3D di Blok Nona Bid. Sumber Daya Energi

dan Mineral (Minyak dan Gas Bumi)


Jawa Timur tanggal 28 Oktober 2011

Nomor:660/426/207.1/2011

6 PT. Pertamina EP Region Jawa Field Cepu

NPWP : 02.369.005.0-051.000 Jl. Gajah Mada PO.BOX 1 Cepu

58312

Kegiatan Pengembangan Minyak Terbatas

Kawengan Bid. Sumber Daya Energi

dan Mineral (Minyak dan Gas Bumi)


Jawa Timur tanggal 28 Oktober 2011

Nomor:660/425/207.1/2011

38

- Persetujuan Kelayakan Lingkungan

No IDENTITAS



1 PT. Semen Dwima Agung NPWP : 01.375.507.9-014.000

Gedung Menara Jamsostek Lantai 15 Jl. Gatot Subroto No.

38 Jakarta 12930

Addendum ANDAL, RKL dan RPL Bidang

Perindustrian

Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov.

Jatim tanggal 13 Januari 2011,

Nomor : 660/594/207.1/2011

2 PT. Petrokimia Gresik NPWP : 1.000.032.1-612

Jl. Jenderal Ahmad Yani Gresik

Addendum ANDAL, RKL-RPL,

Komplek Industri PT. Petrokimia Gresik dan Unit Pengembangan II

Serta Proyek Petro Jordan Abadi (PJA) Bidang

Perindustrian

Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov.

Jatim tanggal 05 Januari 2011,

Nomor : 660/195/207.1/2011

3 PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Watudakon

NPWP : 01.001.627.7-051.000 Ds. Jombok, Kec. Kesamben,

Kab. Jombang Prov. Jatim

DELH Kegiatan enambangan

Iodium dan Industri Farmasi

PT. Kimia Farma (Persero) Tbk. Plant Bid. Penambangan

Iodium dan Industri Farmasi

Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup

Provinsi Jawa Timur

tanggal 24 Januari 2011 Nomor :

660/1315/207,1/2011

4 PT. Jakarta Intiland NPWP : 01.620.787.0-073.000 Jl. KH. Wahid Hasyim No. 220

A-B Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta

AMDAL Pembangunan dan

Operasional Pasar Modern

Sudirman Square di Wilayah

Kota Kediri Bidang Pusat Perdagangan


Provinsi Jawa Timur

tanggal 26 Januari 2011 Nomor :

660/1505/207.1/2011

5 Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Prov.

Jawa Timur Jl. Jend. A. Yani 268 Surabaya

AMDAL Pembangunan Pelabuhan Pasean

Kabupaten Pamekasan Bidang Perhubungan


Provinsi Jawa Timur tanggal 11 Februari 2011

Nomor : 660/2582/207.1/2011

6 Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas

Jl. Menganti No. 312, Telp (031) 7533171,

7533436 Fax. 7523487 Kotak Pos 1/Sb. Kd

Surabaya 60402

AMDAL Pembangunan Prasarana Pengendali Daya Rusak Air Kali Widas Kabupaten Nganjuk Bidang

Pekerjaan Umum


Provinsi Jawa Timur tanggal 14 Februari 2011

Nomor : 660/2623/207.1/2011

7 PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk

NPWP : 01.001.752.3-092.000 Ds. Karangharjo, Kec. Glenmore Kabupaten

Banyuwangi

DELH Kegiatan Perkebunan Kakao

Treblasala serta Unit Pengola-hannya PT. PP

London Sumatra Indonesia Tbk Bidang

Pertanian


Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Maret 2011

Nomor : 660/3073/207.1/2011

39

No IDENTITAS



8 PT. Prima Gerbang Persada NPWP : 02.520.803.4-622.001

Menara Matahari Lt. 20 Jl. Boulevard Palem Raya No. 7 Lippo Karawaci, Tangerang

- Jawa Barat

AMDAL Pembangunan Mall of Kediri Bidang Pusat Perdagangan


Provinsi Jawa Timur tanggal 15 April 2011

Nomor : 660/4051/207.1/2011

9

Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Bondowoso

NPWP : 01.001.652.5.656.001 Jl. A. Yani No. 90 Bondowoso

DPPL Kegiatan Pengelolaan Hutan

Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH

Bondowoso Bidang Pengelolaan Hutan



Nomor : 660/4151/207.1/2011

10 Perum Perhutani Unit II Jawa

Timur KPH Banyuwangi Selatan

NPWP : 01.001.652.5.627.003 Jl. Jaksa Agung Suprapto No.

34 B banyuwangi



Banyuwangi Selatan Bidang Pengelolaan

Hutan



Nomor : 660/4149/207.1/2011

11 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Banyuwangi Barat NPWP : 01.001.652.5.627.001 Jl. Jaksa Agung Suprapto No.

34 B banyuwangi



Banyuwangi Barat Bidang Pengelolaan

Hutan



Nomor : 660/4150/207.1/2011

12 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Probolinggo

NPWP : 01.001.652.5.625.001 Jl. Suroyo No. 12 Probolinggo



Probolinggo Bidang Pengelolaan Hutan



Nomor : 660/4147/207.1/2011

13 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Pasuruan

NPWP : 01.001.652.5.651.001 Jl. Terusan Kawi No. 1 Malang



Pasuruan Bidang Pengelolaan

Hutan



Nomor : 660/4146/207.1/2011

14 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Malang

NPWP : 01.001.652.5.651.001 Jl. Dr. Cipto No. 14 A Malang



Malang Bidang Pengelolaan

Hutan



Nomor : 660/4145/207.1/2011

15 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Mojokerto

NPWP : 01.001.652.5.602.002 Jl. HOS Cokroaminoto No. 31

Mojokerto



Mojokerto Bidang Pengelolaan Hutan



Nomor : 660/4181/207.1/2011

16 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Jombang

NPWP : 01.001.652.5.602.004


Perum Perhutani Unit II


Provinsi Jawa Timur

40

No IDENTITAS



Jl. KH. Wachid Hasyim No. 170 Jombang

Jawa Timur KPH Jombang Bidang Pengelolaan

Hutan

tanggal 21 April 2011 Nomor :

660/4182/207.1/2011

17 Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur - Jl. Jend.

A. Yani 268 Surabaya

Penyusunan AMDAL Pelabuhan Boom

Kabupaten Banyuwangi Bidang Perhubungan

(Pelabuhan Laut)



Nomor : 660/4021/207.1/2011

18 Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

Jl. Jend. A. Yani 268 Surabaya

Penyusunan AMDAL Pelabuhan Brondong Kabupaten Lamongan Bidang Perhubungan

(Pelabuhan Laut)



Nomor : 660/3790/207.1/2011

19 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Jatirogo

NPWP : 01.001.652.5.648.004 Jl. Raya Barat No. 17 Jatirogo

Tuban 62362



Jatirogo Bidang Pengelolaan

Hutan



Nomor : 660/4136/207.1/2011

20 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Madura

NPWP : 48.993.480.2.609.000 Jl. Jokotole 190 Pamekasan

Madura



Madura Bidang Pengelolaan

Hutan



Nomor : 660/4148/207.1/2011

21 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Blitar

NPWP : 01.001.652.6.563.001 Jl. Soedanco Soeprijadi No. 20

blitar


Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Blitar

Bidang Pengelolaan Hutan



Nomor : 660/4184/207.1/2011

22 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Bojonegoro

NPWP : 01.001.652.5.601.005 Jl. Imam Bonjol No. 04

Bojonegoro



Bojonegoro Bidang Pengelolaan Hutan



Nomor : 660/4138/207.1/2011

23 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Lawu Ds

NPWP : 49.434.104.5.615.000 Jl. Rimba Mulya No. 5 Madiun


Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Lawu

Ds Bidang Pengelolaan

Hutan



Nomor : 660/4186/207.1/2011

24 Perum Perhutani Unit II Jawa

Timur KPH Parengan NPWP : 01.001.652.5.601.001

Jl. Teuku Umar No. 87 Bojonegoro



Parengan Bidang Pengelolaan



Nomor : 660/4135/207.1/2011

41

No IDENTITAS



Hutan 25 PT. PLN (Persero) PI KITRING

Jawa , Bali dan Nusa Tenggara NPWP : 01.001.629.3.511.016

Jl. Slamet No. 1 Candi Baru Semarang

AMDAL Pembangunan SUTET 500 kV Paiton -

Grati Bidang Sumber Daya Energi dan Mineral (Ketenagalistrikan)



Nomor : 660/15/207.1/2011

26 Balai Besar Wilayah Sungai Brantas

Jl. Menganti No. 312 Kotak Pos 1/Sb Kd

Surabaya 60402

AMDAL Pengendalian Daya

Rusak Kali Brangkal Kab. Mojokerto Bidang

Pekerjaan Umum


Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Juni 2010

Nomor : 660/10588/207.1/2011

27 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Kediri

NPWP : 00.101.652.5.622.001 Jl. Hasanudin No. 27 kediri


Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Kediri




Nomor : 660/4183/207.1/2011

28 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Saradan

NPWP : 09.746.313.7.615.000 Jl. Rimba Mulya No. 8 Madiun



Saradan Bidang Pengelolaan

Hutan



Nomor : 660/4185/207.1/2011

29 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Tuban

NPWP : 01.001.652.5.648.006 Jl. Gajah Mada No. 12a Tuban


Perum Perhutani Unit II Jawa Timur KPH Tuban




Nomor : 660/4137/207.1/2011

30 Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Bina

Teknik NPWP : 00.227.610-3.012.000 Jl. Pattimura No.20 Kebayoran

Baru Jakarta Selatan

AMDAL Pembangunan Jalan

Lingkar Barat Surabaya


Provinsi Jawa Timur tanggal 30 Juni 2011

Nomor : 660/5894/207.1/2011

31 Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

Jl. Jend. A. Yani 268 Surabaya

AMDAL Pengembangan Bandara Abdulrachman

Saleh di Kecamatan Pakis - Bandar Udara

(umum) Bidang Perhubungan – Bandar

Udara (umum)


Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Juli 2011

Nomor : 660/203/207.1/2011

32 PT. Wilmar Nabati Indonesia NPWP : 01.269.805.6-092.000 Jl. Kapten Darmo Sugondo 56, Kel. Indro, Kec. Kebomas, Kab.

Gresik

AMDAL Kegiatan Reklamasi Pantai di Areal Industri PT.

Wilmar Nabati Indonesia Kab. Gresik Bidang Perhubungan

(Industri Pengolahan Minyak

Nabati)


Provinsi Jawa Timur tanggal 14 September

2011 Nomor :

660/329/207.1/2011

42

No IDENTITAS



33 PT. Paiton Energy NPWP : 01.070.831.1-058.000 Jl. Raya Surabaya-Situbondo Km. 141 Paiton Probolinggo

ADDENDUM ANDAL, RKLdan RPL Paiton

Swasta-Unit 3 (1x815 MW) Bidang Sumber

Daya Energi dan Mineral (Pembangkit

Tenaga Listrik)


Provinsi Jawa Timur tanggal 12 September

2011 Nomor :

660/323/207.1/2011

34 PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero)

NPWP : 01.061.000.4-051.000 Jl. Perak Timur No. 610

Surabaya (60165)

Studi AMDAL Proyek Pelebaran, Pendalaman dan Pengoperasian Alur

Pelayaran Barat Surabaya

(APBS) di Selat Madura


Provinsi Jawa Timur tanggal 07 Nopember

2011 Nomor :

660/9397/207.1/2011 35 PT. Senopati Indo Perkasa

NPWP : 01.568.121.6-611.000 Jl. Pahlawan No. 57 Surabaya

AMDAL Industri Daur Ulang

Minyak Pelumas Bekas Menjadi Base Oil dan

Industri Aspal Additive


Provinsi Jawa Timur tanggal 28 Nopember

2011 Nomor :

660/470/207.1/2011

- Pembangunan unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Domestik Secara Komunal

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi

Jawa Timur dan sebagai upaya pengendalian limbah domestik yang mencemari

Kali Surabaya serta penurunan beban pencemaran yang disebabkan oleh

limbah domestik di sepanjang kali Surabaya, didapat pembagian 74 cluster,

mulai dari wilayah Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. Sejak tahun 2008

sampai 2011, Badan lingkungan hidup melalui proyek percontohan telah

membangun sebanyak 5 (lima) unit IPAL dibeberapa cluster sebagaimana tabel

berikut :

No. Lokasi Keterangan

1. RT. 04 RW. 06 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya

Sist. Aerobic Baffle Reaktor

2. RT. 08 RW. 01 Kelurahan Sawunggaling, Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya


3. RT. 12 RW. 04 Desa Bambe, Kecamatan Driyoredjo Kabupaten Gresik


4. RT. 20 RW. 20 Desa Bambe, Kecamatan Driyoredjo Kabupaten Gresik


5. RT. 08 RW. 01 Kelurahan Warugunung, Kecamatan Karangpilang Kota Surabaya


43

- Bimbingan Teknis 17025 : 2005

Bimbingan Teknis ini dimaksudkan untuk mendorong penerapan Sistem

manajemen mutu laboratorium sesuai ISO-17025:2005 oleh laboratorium

lingkungan daerah yang baru dirintis pendiriannya serta membekali petugas

pengambil sampel sehingga dapat bekerja secara optimal. Dengan demikian,

kepada laboratorium lingkungan daerah diharapkan segera mempersiapkan

diri untuk dapat memenuhi standard sistem mutu yang telah dipersyaratkan

tersebut dan mempersiapkan tenaga pengambil sampel yang memiliki

kompetensi.

- Pelaksanaan Anggaran Cukai

Melalui Anggaran APBD Cukai, Badan Lingkungan Hidup telah membangun 2 Unit

IPAL baru dan 1 unit IPAL lanjutan dengan rincian sebagai berikut:

1. IPAL BP4, Jl. Dungus Wungu Kabupaten Madiun

2. IPAL BP4, Jl. Bonorogo No. 39 Kabupaten Pamekasan, dan

3. IPAL BP4 (lanjutan - wet land), Jl. Lahor No. 78 Kota Batu

Sedangkan untuk membantu petani tembakau dalam upaya menggunakan pupuk

organik, BLH Provinsi memberikan stimulan kepada petani tembakau berupa alat

pembuat pupuk organik (APPO) lengkap beserta pengayak.

No Kegiatan Lokasi Jenis Alat

1 Pembuatan pupuk organik

Ds. Ringin Anom, Kec. Karang Jati, Kab. Ngawi

1 unit APO 1 unit Pengayak

Ds. Simo Ngarok, Kec. Dawarblandong, Kab. Mojokerto


Ds. Bagian G Madah, Kec. Sampang, Kabupaten Sampang


Ds. Cekalan, Kec. Soko, Kab. Tuban


44

Alat Pembuat Pupuk Organik (APPO)

Selain bantuan diatas, BLH juga berupaya meningkatkan pengetahuan dan

ketrampilan petani dalam upaya konservasi tanah pada budidaya tembakau yang

ramah lingkungan di lahan miliknya dan hasilnya, petani sudah mulai meninggalkan

pupuk kimia dan beralih menggunakan pupuk organik buatannya sendiri.

- PROPER 2011

No Nama Perusahaan Jenis Industri Kab./Kota Status

Permodalan

Peringkat

PROPER

1 PT. Unilever Indonesia, Tbk- Pabrik Rungkut

Consumer Goods

Kota Surabaya PMA HIJAU

2 PT. Indonesia Power

UBP Perak-Grati PLTGU

Perak

PLTGU Pasuruan BUMN HIJAU

3 PT. PJB UP Gresik PLTGU Gresik BUMN HIJAU

4 PT. Jawa Power PLTU Probolinggo PMA HIJAU

5 PT. Asahimas Flat

Glass, Tbk. Kaca Sidoarjo PMA HIJAU

6

PT. Pertamina (Persero)

S&D Region III - Instalasi Tg. Perak

Distribusi Migas Surabaya BUMN HIJAU

7 PT. Pertamina (Persero) Terminal BBM Tanjung

Wangi Distribusi Migas Banyuwangi BUMN HIJAU

8 PT. Pertagas Jawa

Bagian Timur EP Migas Sidoarjo BUMN HIJAU

45


Permodalan

Peringkat

PROPER

9

PT. Pertamina Hulu

Energi - West Madura Offshore (d/h Kodeco Energy Co., Ltd EP)

Migas Gresik PMA HIJAU

10 Kangean Energi Indo

Migas nesia EP Migas Sumenep PMDN HIJAU

11 PT. HM Sampoerna

Pasuruan Rokok Pasuruan PMDN HIJAU

12

PT. Semen Gresik

(Persero), Tbk. - Pabrik Tuban

Semen Tuban BUMN HIJAU

13 PT. Nestle Indonesia -

Kejayan Factory Susu Pasuruan PMA BIRU

14 PT. Intercalin Surabaya Baterai Kering Surabaya PMDN BIRU

15 PT. Wing Surya Gresik

Plant Detergent Gresik PMDN BIRU

16 PT. Panggung Elektric

Citrabuana Elektronik Pasuruan PMDN BIRU

17 PT. Indonesia Power UBP Perak-Grati PLTU

Grati PLTU Surabaya BUMN BIRU

18 PT. Paiton Energy PLTU Probolinggo PMA BIRU

19 PT. PJB UP Paiton PLTU Probolinggo BUMN BIRU

20 PT. Otsuka Indonesia Farmasi Malang PMA BIRU

21 PT. Perkebunan

Nusantara XI (Persero)

PG Kedawoeng

Gula Pasuruan BUMN BIRU

22 PT. PG Rajawali I Unit

PG Krebet Baru II Gula Malang BUMN BIRU

23 PT. Perkebunan

Nusantara XI (Persero) PG Pagottan

Gula Madiun BUMN BIRU

24 PT. Perkebunan

Nusantara X (Persero) PG Tjoekir

Gula Jombang BUMN BIRU

25 PT. Perkebunan

Nusantara X (Persero)

PG Pesantren Baru

Gula Kota Kediri BUMN BIRU

26

PT. Perkebunan

Nusantara XI (Persero) PG Soedhono


46


Permodalan

Peringkat

PROPER

27 PT. PG Rajawali I Unit PG Rejo Agung Baru


28 PT. Perkebunan Nusantara X PG

Meritjan

Gula Kota Kediri BUMN BIRU

29

PT. Perkebunan

Nusantara X (Persero) PG Lestari

Gula Nganjuk BUMN BIRU

30 PT. Perkebunan

Nusantara X (Persero) PG Gempolkrep

Gula Mojokerto BUMN BIRU

31 PT. Perkebunan


PG Ngadirejo

Gula Kediri BUMN BIRU

32 PT. Perkebunan


PG Modjopanggung

Gula Tulung Agung BUMN BIRU

33

PT. Perkebunan

Nusantara XI (Persero) PG Djatiroto

Gula Lumajang BUMN BIRU

34 PT. Perkebunan

Nusantara XI (Persero) PG Pradjekan

Gula Bondowoso BUMN BIRU

35 PT. Perkebunan


PG Djombang Baru

Gula Jombang BUMN BIRU

36 PTPN X PG. Toelangan Gula Sidoarjo BUMN BIRU

37 PTPN X PG. Kremboong Gula Sidoarjo BUMN BIRU

38 PT. PG Candi Baru Gula Sidoarjo PMDN BIRU

39 PT. PG Rajawali I Unit

PG Krebet Baru I Gula Malang BUMN BIRU

40 PT. Perkebunan

Nusantara XI (Persero)

PG Rejosarie

Gula Magetan BUMN BIRU

41

PT. Perkebunan

Nusantara XI (Persero) PG Assembagoes

Gula Situbondo BUMN BIRU

42 Hotel Shangrila Hotel Surabaya PMDN BIRU

43 PT. Iglas (Persero) Kaca Gresik BUMN BIRU

44 PT. Surya Zig Zag Kertas Kediri PMDN BIRU

47


Permodalan

Peringkat

PROPER

45 PT. Adiprima Suraprinta Kertas Gresik PMDN BIRU

46 PT. Surabaya Mekabox Kertas Gresik PMDN BIRU

47 PT. Sopanusa Tissue &

Packaging

Saranasukses

Kertas Mojokerto PMDN BIRU

48 PT. Ekamas Fortuna Kertas Malang PMDN BIRU

49 PT. Kertas Basuki

Rachmat Kertas Banyuwangi BUMN BIRU

50 PT. Integra Lestari Kertas Kota Surabaya BIRU

51 PT. Suparma, Tbk. Kertas Kota Surabaya PMDN BIRU

52 CV. Setia Kawan Kertas Tulung Agung PMDN BIRU

53 PT. Surya Pamenang Kertas Kediri PMDN BIRU

54 PT. Molindo Raya Industri Kimia Malang PMDN BIRU

55 PT. Philip Indonesia Lampu Kota Surabaya PMA BIRU

56 PT. Panasonic Lighting

Indonesia Lampu Pasuruan PMA BIRU

57 PT. Indofood CBP

Sukses Makmur Tbk Noodle Division

Makanan dan Minuman

Pasuruan PMDN BIRU

58 PT. Amerta Indah

Otsuka

Makanan dan

Minuman Pasuruan PMA BIRU

59

PT. Heinz ABC

Indonesia - Pasuruan Plant

Makanan dan Minuman

Pasuruan PMA BIRU

60 PT. Campina Ice Cream

Industry Makanan dan

Minuman Surabaya PMDN BIRU

61 PT. Sasa Inti MSG Probolinggo PMDN BIRU

62

PT. Cheil Jedang

Indonesia - Jombang Plant

MSG Jombang PMA BIRU

63 PT. Coca Cola Bottling

Pasuruan Plant Makanan dan

Minuman Pasuruan PMDN BIRU

64

PT. Pertamnina (Persero) S&D Reg III

Terminal BBM Camplong

Distribusi Migas Sampang BUMN BIRU

65 PT. Pertamnina

(Persero) S&D Reg III Distribusi Migas Malang BUMN BIRU

48


Permodalan

Peringkat

PROPER

Terminal BBM Malang

66 Lapindo Brantas - Lap.

Wunut EP Migas Sidoarjo PMDN BIRU

67 JOB Pertamina

Petrochina East Java EP Migas Bojonegoro PMA BIRU

68 PT. Mermaid Textile Industry Indonesia

(Mertex)

Tekstil Mojokerto PMDN BIRU

69 Hess (Pangkah) Ltd. EP Migas Gresik PMA BIRU

70 PT. Santos Maleo EP Migas Sumenep PMA BIRU

71 PT. Trans Pasifik Petrochemical

Indotama

EP Migas Tuban PMA BIRU

72 PT. Cheil Jedang

Indonesia - Pasuruan MSG Pasuruan PMA BIRU

73 PT. Timur Megah Steel Pelapisan logam Gresik PMDN BIRU

74 PT. Pindad (persero)

divisi amunisi Amunisi Malang BUMN BIRU

75 PT. Indo Lakto -

Pasuruan Susu Pasuruan PMA BIRU

76 PT. Ispat Indo Peleburan

Logam Sidoarjo PMA BIRU

77 PT. Smelting Peleburan

Logam Gresik PMA BIRU

78 PT. Jaya Pari Steel

Corporation Peleburan

Logam Surabaya PMDN BIRU

79 PT. Gunawan Dian Jaya

Steel

Peleburan

Logam Surabaya PMDN BIRU

80 PT. Alp Petro Industry (

AGIP)

Pengolah Oli

Bekas Pasuruan PMA BIRU

81 PT. Petrokimia Gresik Pupuk Gresik BUMN BIRU

82 RS. St. Vincentius A

Paulo Rumah Sakit Surabaya PMDN BIRU

83 RS. Dr. Soetomo Rumah Sakit Surabaya PMDN BIRU

84 RSAL Ramelan Rumah Sakit Surabaya PMDN BIRU

85 PT. Behaestex Tekstil Pasuruan PMDN BIRU

86 PT. Avia Avian Cat Sidoarjo PMDN MERAH

49


Permodalan

Peringkat

PROPER

87 PT. Nipsea Paint &

Chemicals-Surabaya Cat Gresik PMA MERAH

88 PT. Wing Surya Surabaya Plant

Detergent Surabaya PMDN MERAH

89

PT. Perkebunan

Nusantara XI (Persero) PG Semboro

Gula Jember BUMN MERAH

90 PT. Kebon Agung PG

Kebon Agung Gula Malang PMDN MERAH

91 Hotel JW Mariot

Surabaya Hotel Surabaya PMDN MERAH

92 Hotel Sheraton

Surabaya Hotel Surabaya PMDN MERAH

93 PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)

Kawasan Industri

Kota Surabaya BUMN MERAH

94 PT. Pasuruan Industrial

Estate Rembang (PIER)

Kawasan

Industri Pasuruan BUMN MERAH

95 PT. Kutai Timber

Indonesia Plywood

Kota

Probolinggo PMA MERAH

96 PT. Innax International Keramik Sidoarjo PMDN MERAH

97 PT. Keramik Diamond Keramik Gresik PMDN MERAH

98 PT. Platinum Ceramic

Industries Keramik Kota Surabaya PMDN MERAH

99 PT. Pabrik Kertas

Indonesia (Pakerin) Kertas Mojokerto PMDN MERAH

100 PT. Surabaya Agung

Industri Pulp & Kertas, Tbk.

Kertas Gresik PMDN MERAH

101 PT. Aneka Coffee

Industry

Makanan dan

Minuman Sidoarjo PMA MERAH

102 PT. Satelit Sriti Agar-Agar Pasuruan PMDN MERAH

103 PT. Miwon Indonesia MSG Gresik PMA MERAH

104 PT. Ajinomoto

Indonesia MSG Mojokerto PMA MERAH

105 PT. Japfa Comfeed Pakan ternak Sidoarjo PMDN MERAH

106 PT. Duta Cipta Perkasa Pelapisan logam Kota Surabaya PMDN MERAH

107 PT. Bondi Syad Mulia

(Mulcindo) Pelapisan logam Kota Surabaya PMDN MERAH

108 PT. New Simomulyo Pelapisan logam Kota Surabaya PMDN MERAH

50


Permodalan

Peringkat

PROPER

109 PT. Hanil Jaya Steel Peleburan

Logam Sidoarjo PMDN MERAH

110 PT. Sepanjang Baut

Sejahtera Pelapisan logam Kota Surabaya PMDN MERAH

111 PT. Keong Nusantara

Abadi Pengolahan

daging Kediri PMDN MERAH

112 PT. Winaros Kawula

Bahari Pengolahan Ikan Pasuruan PMDN MERAH

113 PT. Aneka Tuna

Indonesia Pengolahan Ikan Pasuruan PMA MERAH

114 PT. Amarta Carragenan

Indonesia Agar-Agar Pasuruan PMDN MERAH

115 PT. Gema Ista Raya Pengolahan Ikan Pasuruan PMDN MERAH

116 PT. Marine Cipta Agung Pengolahan Ikan Pasuruan PMA MERAH

117 PT. Ecco Tannery

Indonesia Penyamakan

Kulit Sidoarjo PMDN MERAH

118 PT. Gudang Garam Tbk Rokok Pasuruan PMDN MERAH

119 PTPN X Bobbin Rokok Jember BUMN MERAH

120 PT. Gudang Garam Tbk Rokok Kediri PMDN MERAH

121 PT. Swedish Match Rokok Pasuruan PMA MERAH

122 RSU Dr. Wahidin Sudiro

Husodo Rumah Sakit Mojokerto PMDN MERAH

123 PT. Sorini agro

corporation Sorbitol Pasuruan PMDN MERAH

124 PT. Sorini Towa Sorbitol Pasuruan PMDN MERAH

125 PT. Saritanam - Cargill Tapioka Ponorogo PMA MERAH

126 PT. Paberik Tekstil

Kasrie Tekstil Pasuruan PMDN MERAH

127 PT. New Minatex Tekstil Malang PMDN MERAH

128 PT. Lotus Indah Textile

Industries Tekstil Kota Surabaya PMA MERAH

129 PT. Industri Kereta Api

(INKA) Industri Kereta

Api Madiun BUMN HITAM

130 PT. Dharmala Resea

Persada Kawasan Industri

Mojokerto PMA HITAM

51


Permodalan

Peringkat

PROPER

131 PT. Charoen Pokpan

Indonesia Pakan ternak Sidoarjo PMA HITAM

132 PT. Spindo Surabaya

Plant Pelapisan logam Pasuruan PMDN HITAM

133 PT. Manna Jaya

Makmur Peleburan

Logam Mojokerto PMA HITAM

134 PT. Bromo Panuluh

Steel

Peleburan

Logam Gresik PMDN HITAM

135 PT. Barata Indonesia Peleburan

Logam Gresik BUMN HITAM

136 PT. Boma Bisma Indra Peleburan

Logam Gresik BUMN HITAM

137 PT. Mega Marine Pride Pengolahan Ikan Pasuruan PMDN HITAM

138 PT. Surya Sukmana

Leathers

Penyamakan

Kulit Pasuruan PMDN HITAM

139 PT. Rachbini Leather Penyamakan

Kulit Sidoarjo PMDN HITAM

140 PT. Bentoel Prima Rokok Malang PMDN HITAM

141 PT. Green Fields

Indonesia Susu Malang PMDN HITAM

142 PT. Liman Jaya Tekstil Pasuruan BUMN HITAM

143 PT. Easterntex Tekstil Pasuruan PMA HITAM

Analisa PROPER

Dari hasil perkembangan tahun 2010 – 2011, PROPER Jatim mengalami peningkatan

baik dari jumlah peserta maupun peringkat yang dihasilkan. Tahun 2010 Peringkat

Emas Hijau Biru Merah

HitamJumlah

Peserta

2010 0 6 58 26 15 105

2011 0 12 73 43 15 143

PROPER 2010 - 2011

52

Hijau mengalami kenaikan sebesar 100% dari 6 menjadi 12 industri peringkat

Proper Hijau. Peringkat Biru mengalami kenaikan sebesar 26% dari 58 menjadi 73

industri peringkat Biru. Ini menunjukkan bahwa industri peserta Proper semakin

paham dan mengerti bahwa industri harus berwawasan lingkungan dengan

mentaati segala peraturan yang berlaku.

Sedangkan Peringkat Merah mengalami kenaikan sebesar 65% dari 26 menjadi 43

industri, hal ini bukan berarti banyak industri yang semakin buruk dalam

pengelolaan lingkungannya, tetapi ini dipengaruhi oleh jumlah peserta Proper yang

bertambah dari 105 menjadi 143 industri. Untuk Peringkat Hitam Jawa Timur tidak

mengalami perubahan.

Dari hasil analisa diatas, dapat disimpulkan bahwa Program Peringkat Kinerja

Industri (PROPER) pada tahun 2011 banyak mengalami kenaikan khususnya untuk

peringkat Hijau dan Biru, yang berarti semakin bannyak industri yang peduli akan

pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

- UPT Labulatorium Uji Kualitas Lingkungan BLH Prov. Jatim.

UPT Lab. Uji Kualitas Lingkungan BLH Provinsi Jawa Timur adalah

Laboratorium yang sudah terakreditasi sebagai Laboratorium Penguji dari

Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Nomor : LP-508-IDN pada Tanggal

26 Mei 2011 dan sudah ditunjuk sebagai Laboratorium Lingkungan di Jawa

Timur sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor : 188/360/KPTS/013/2011

pada Tanggal 08 Juli 2011 serta telah mendapatkan registrasi sebagai

Laboratorium Lingkungan oleh Kementrian Lingkungan Hidup dengan Nomor :

0037/LPJ/LABLING-1/LRK/KLH.

Laboratorium Uji Kualitas Lingkungan BLH Jatim

53

1. Sarana Prasarana

UPT Lab. Uji Kualitas Lingkungan BLH Provinsi Jawa Timur telah memiliki

Peralatan Laboratorium yang diperoleh sebagian besar dari Anggaran

DBHCHT (Dana Cukai)

Telah Menempati Gedung yang sudah sesuai dengan standar

laboratorium Pernen LH No. 6 Tahun 2009

2. Operasional Laboratorium

Pelayanan Pengujian Internal untuk menunjang Tugas dan Fungsi BLH

Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

Pelayanan Pengujian external memberikan pelayanan pengujian

kualitas lingkungan kepada instansi lain, industri, lembaga masyarakat

atau perorangan..

Pelayanan Jasa Pelatihan dan Bimbingan Teknis dilaksanakan untuk

melayani kebutuhan laboratorium daerah, akademisi, dan masyarakat

akan pelayanan jasa pelatihan atau bimbingan teknis diBidang

laboratorium lingkungan.

Adapun target yang telah ditetapkan UPT Lab. Uji Kualitas Lingkungan adalah

sebagai berikut :

TAHUN TARGET REALISASI % KET

2010 350.000.000 397.317.500 113,52 Terpenuhi

2011 450.000.000 519.774.500 115,51 Terpenuhi

54

b. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam sebesar Rp

3.700.000.000,- dengan realisasi Rp. 3.648.249.050,- (98,6%)


- Ecopesantren

Adanya Sosialisasi dan Pelatihan

Pengelolaan Lingkungan di Pondok

Pesantren (Ponpes) untuk memberikan

pemahaman dan pengenalan tentang

Pendidikan Islam yang mempunyai

kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Pada tahun 2010, BLH Prov. Jatim telah

melakukan Pembinaan kepada 28 Pondok Pesantren yang tersebar di 14

Kabupaten/Kota di Jawa Timur dan memberikan Bantuan Stimulan berupa 9

unit Gerobak Sampah dan 20 unit Komposter Aerob kepada 2 Pondok

Pesantren sebagai model percontohan Program Pengelolaan Lingkungan

Pesantren (Ecopesantren) sedangkan pada tahun 2011, BLH Prov. Jatim

telah melakukan Pembinaan dan Pendampingan kepada 17 Pondok

Pesantren yang tersebar di 11 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selain itu BLH

Prov. Jatim telah memberikan bantuan stimulan kepada 17 Pondok

Pesantren masing-masing berupa 1 unit Gerobak Sampah dan 5 unit Tempat

Sampah Terpilah.

- Program “BERSERI” (Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari)

Program “BERSERI” (Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari) dicanangkan pada

tanggal 18 Juli 2011 bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup

Provinsi Jawa Timur di Kebun Raya Purwodadi Kabupaten Pasuruan.

Program BERSERI merupakan salah satu upaya Pemerintah provinsi Jawa

Timur dalam mewujudkan Desa/Kelurahan yang Bersih dan Lestari (Ramah

Lingkungan) dengan melibatkan semua pihak mulai dari perangkat

Desa/Kelurahan dan seluruh lapisan masyarakat desa/kelurahan. Program

55

BERSERI (Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari) merupakan model

pemberdayaan masyarakat dan aparat desa/kelurahan agar mau dan

mampu menumbuhkembangkan potensi Desa/kelurahan sehingga semua

lapisan masyarakat berperilaku dan berbudaya ramah lingkungan untuk

mewujudkan Desa/Kelurahan yang Bersih dan Lestari. Oleh karena itu

dalam pengembangannya diperlukan langkah-langkah pendekatan insentif

(rangsangan) dan desentif (pemberdayaan), yaitu pembinaan, fasilitasi dan

pembentukan kader lingkungan dengan pendampingan/pendekatan secara

intensif.

Sebagai tahap awal masing-masing Kabupaten/Kota pada tahun 2012

menetapkan 2 (dua) percontohan Desa/Kelurahan BERSERI dan selanjutnya

terus dikembangkan diseluruh Desa/Kelurahan di Jawa Timur.

Pada tahun 2011 telah disusun Buku Pedoman Umum Program Berseri

(Desa/Kelurahan Bersih dan Lestari) sebanyak 330 buah sebagai pedoman

bagi Kabupaten/Kota.

- KALPATARU

Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Pembinaan Kalpataru telah

berhasil mengantarkan 2 (dua) orang penerima penghargaan Kalpataru

(18.18% skala Nasional) dan 5 Nominasi Penerima Penghargaan Kalpataru

(19% skala Nasional) dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Disamping itu

karena konsistensinya dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup, 1

(satu) orang penerima Kalpataru telah berhasil memperoleh Satya Lencana

Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup. Selain itu BLH sudah membentuk

forum komuniasi penerima KALPATARU yang berbadan hukum, sehingga

para penerima Kalpataru dapat terus melakukan kegiatan pelestarian

bahkan dapat ikut berperan pada kegiatan-kegiatan yang ada didaerahnya

masing-masing.

56

Berikut adalah perolehan Kalptaru 2011:

KATEGORI PENERIMA

Kalpataru Perintis Lingkungan: a. SUGIHARTO (Ds. Cowek, Kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan) b. Dra. LULUT SRI YULIANI, MM (Jln. Wisma Kedung Asem Indah, Kel.

Kedung Baruk, Kec. Rungkut, Surabaya)

Nominasi Penerima

Penghargaan Kalpataru

Perintis Lingkungan: a. WAGIMIN (Ds. Tapen, Kec. Lembeyan, Kab. Magetan) b. RISNANI PUDJI RAHAYU (Jln. Jambangan IIA No 2 Kel./Kec. Jambangan,

Surabaya)

Penyelamat Lingkungan: a. WAGISAN (Ds. Panglungan, Kec. Wonosalam, Jombang) b. Kel. Tani SIDODADI (Ketua: SUTAJI, Ds. Bajulan, Kec. Loceret, Kab.

Nganjuk) c. Kel. Tani KARYA MAKMUR (Ketua: H. SUHARSONO, Ds. Sraten, Kec.

Jenangan, Kab. Ponorogo)

c. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam


Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam sebesar Rp

1.300.000.000,- dengan realisasi Rp. 1.272.685.265,- (97,9%)


- Rehabilitasi daerah hulu

DAS Brantas memiliki arti penting bagi Provinsi Jawa Timur sebagai sumber air

bagi kelangsungan hidup masyarakatnya dimanfaatkan 17 Kab/Kota, jumlah

penduduk 17 juta lebih 45%. Menurut kondisi terakhir yang ada

Sumber mata air DAS Brantas 1.577 dan di Malang Raya 467 tinggal 50%,

sedangkan di Kota Batu dari 118 tinggal 57 sumber mata air. Maka dengan

melihat kondisi yang sangat memprihatinkan, Badan Lingkungan Hidup telah

melalukan berbagai upaya dalam merehabilitasi lahan khususnya di daerah hulu

DAS Brantas, diantaranya adalah:

57

No Kegiatan Lokasi Jumlah Bibit Luas

Area (ha)

1 Demplot Konservasi Sumber Mata Air di Hulu DAS Brantas

Desa Junrejo, Kecamatan Junreco, Kota Batu

2.500 5

Desa Pandansari, Kec. Ngantang, Kabupaten Malang

5.180 8

2 Demplot Pertanian Ramah Lingkungan dengan Vegetasi

Desa Tulungrejo, Kec. Ngantang, Kab. Malang

4.500 tanaman keras dan 1.000 kentang

8

Desa Banjarejo, Kec. Bumiaji, Kota Batu

2.600 5

3 Demplot Perlindungan Sumber Air

Desa Jetis, Kec. Curahdami, Kab. Bondowoso

4.300 8

Desa Jogoroto, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang dan Ds Pelabuhan Kec. Plandaan

1.200 4

4 Demplot Penghijauan dilingkungan Pondok Pesantren

Kel. Ketapang, Kec. Demangan, Kota Probolinggo

98 1

d. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup


Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup sebesar Rp 2.250.000.000,- dengan realisasi Rp. 2.213.417.750,-

(98,37%)


- Hari Lingkungan Hidup Sedunia

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun

2011 menetapkan tema “Forests: Nature

at Your Service”, selanjutnya disesuaikan

dengan konteks Indonesia maka Tema

Hari Lingkungan Hidup Indonesia 2011

adalah “Hutan Penyangga Kehidupan”.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun

2011 di Jawa Timur dilaksanakan di Kebun Raya Purwodadi - Kabupaten

58

Pasuruan, 15 – 18 Juli 2011, pada momen acara ini Gubernur Jawa Timur, Bapak

Soekarwo m enyerahkan Penghargaan Kalpataru, Adipura, Adiwiyata, Laporan

SLHD, serta menandatangani Nota Kesepahaman dengan berbagai pihak

perusahaan yang ramah lingkungan.

- Pameran Lingkungan

Pameran Lingkungan merupakan bentuk kegiatan penyebarluasan informasi

prestasi dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan lingkungan

hidup di Jawa Timur yang bekerjasama dengan segenap instansi terkait, LSM,

Perguruan Tinggi, dan dunia usaha. Melalui pameran lingkungan hidup

informasi yang dipublikasikan

diharapkan akan dapat

memberikan pemahaman dan

penyadaran masyarakat bahwa

lingkungan hidup merupakan

komponen penting dalam

kehidupan yang harus dikelola dan

dilestarikan serta tidak hanya

merupakan tanggung jawab pemerintah semata, tetapi merupakan tanggung

jawab bersama.

- Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

Pada tahun 2011 Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan tiga provinsi

terbaik Nasional penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) dari

Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono.

Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)

berupa Buku Basis Data dan Buku

Laporan. Buku Basis Data berisi data

kualitas lingkungan hidup menurut media

lingkungan (air, udara, lahan serta pesisir

dan pantai), data kegiatan/hasil kegiatan

yang menyebabkan terjadinya perubahan

kualitas lingkungan hidup, data upaya atau kegiatan untuk mengatasi

permasalahan lingkungan, dan data penunjang lainnya yang diperlukan untuk

melengkapi analisis. Sedangkan Buku Laporan berisi analisis keterkaitan antara

59

perubahan kualitas lingkungan hidup (status), kegiatan yang menyebabkan

terjadinya perubahan kualitas lingkungan hidup (tekanan), dan upaya untuk

mengatasinya (respon).

Dalam penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD), BLH Prov. Jatim

melakukan pembinaan terhadap Kab/Kota se Jawa Timur.

- Jaringan Intranet dan Website Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi

Jawa Timur www.blh.jatimprov.go.id

Jaringan intranet (LAN) BLH Provinsi Jawa Timur merupakan sarana teknologi

informasi yang digunakan untuk menghubungkan seluruh unit-unit kerja

strategis yang ada sehingga performance kinerja badan menjadi semakin baik.

Tahun 2012 diharapkan akan terbentuk Pusat Informasi dan Studi Lingkungan

(PISL) BLH Jatim dengan sarana database ( file, audio, video ) yang berisi

seluruh informasi, kegiatan, kemitraan, prestasi, dan perencanaan kedepan BLH

Jatim. Dengan demikian akan lebih memudahkan masyarakat yang datang

langsung untuk mendapatkan informasi sesuai yang dibutuhkan.

e. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup


Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Hidup sebesar Rp 6.602.250.000,- dengan realisasi Rp. 6.269.658.425,-

(94,96%)


- Adiwiyata

Program Adiwiyata adalah program

pengelolaan lingkungan hidup di sekolah.

Program ini merupakan tindak lanjut dari

Kesepakatan Bersama antara Menteri Negtara

Lingkungan Hidup dengan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor Kep.

07/MENLH/06/2005 dan Nomor

05/VI/KB/2005 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lingkungan Hidup.

http://www.blh.jatimprov.go.id/

60

Tujuan Program Adiwiyata ini adalah Menciptakan kondisi yang baik bagi

sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah,

sehingga di kemudian hari warga sekolah tersebut dapat turut bertanggung

jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan

berkelanjutan.

Kegiatan utama diarahkan pada terwujudnya kelembagaan sekolah yang peduli

dan berbudaya lingkungan bagi sekolah dasar dan menengah di Indonesia.

Disamping pengembangan norma-norma dasar yang antara lain: kebersamaan,

keterbukaan, kesetaraan, kejujuran, keadilan, dan kelestarian fungsi lingkungan

hidup dan sumber daya alam. Serta penerapan prinsip dasar yaitu: partisipatif,

dimana komunitas sekolah terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi

keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi sesuai tanggung

jawab dan peran; serta berkelanjutan, dimana seluruh kegiatan harus dilakukan

secara terencana dan terus menerus secara komperensif

Sejak dicanangkan Program Adiwiyata pada tahun 2006, telah diberikan

penghargaan kepada sekolah Adiwiyata tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK

atau sederajat baik sekolah negeri maupun swasta. Pada Hari Lingkungan

Hidup tanggal 8 Juni 2011 di Jakarta telah diserahkan penghargaan Sekolah

Adiwiyata Mandiri oleh Bapak Presiden dan Penghargaan Sekolah Adiwiyata.

Grafik

Penghargaan ADIWIYATA secara Nasional Tahun 2011

46

(36.8%)

125

0

20

40

60

80

100

120

140

Kuota Nasional dan Perolehan Jawa Timur

Nasional

Jawa Timur

61

Perolehan ADIWIYATA sejak tahun 2009 - 2011

No Uraian 2009 2010 2011

A

Perolehan Jawa Timur

33 (30 %)

42

(32,56 %)

46

(36,8 %)

Adiwiyata Mandiri 4 9 9

Adiwiyata 19 19 22

Calon Adiwiyata 10 14 15

B Kuota Nasional 110 129 125

Berikut rincian sekolah penerima penghargaan Adiwiyata Tahun 2011:

Penghargaan Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2011

No Nama Sekolah Kabupaten Kota

1. SDN Kampung Dalem I Kab. Tulungagung

2. SDN Santa Theresia Kota Surabaya

3. SDN Sumbersono Kab. Mojokerto

4. SD Tunjung Sekar I Kota Malang

5. SDN Kandangan III Kota Surabaya

6. SDN Dinoyo II Kota Malang

7. SMPN I Kedamean Kab. Gresik

8. SMPN 4 Kab. Gresik

9. SMPN 5 Kota Malang

10. SMPN 1 Dlanggu Kab. Mojokerto

11. SMPN 1 Sukodono Kab. Lumajang

12. SMPN 1 Merakurak Kab. Tuban

13. SMPN 2 Kebomas Kab. Gresik

14. SMAN 1 Gondang Kab. Mojokerto

15. SMAN 5 Kota Malang

16. SMA Semen Gresik Kab. Gresik

17. SMAN 2 Kota Probolinggo

18. SMAN 1 Wringinanom Kab. Gresik

19. SMAN 5 Kab. Jember

20. SMAN 1 Geger Kab. Madiun

21. SMAN 10 Kota Malang

22. SMKN 1 Kota Probolinggo

62

Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tahun 2011

No Nama Sekolah Kabupaten Kota

1. SDN Gemarang VI Kab. Ngawi

2. SDN Petrokimia Kab. Gresik

3. SD Al Muslim Kab. Sidoarjo

4. SDN Mangunharjo VI Kota Probolinggo

5. SDK Santa Maria Kota Blitar

6. SDK Santa Maria Kota Surabaya

7. SDN Pandanwangi 1 Kota Malang

8. SDN Kandangan I / 121 Kota Surabaya

9. SDN Sukabumi 6 Kota Probolinggo

10. SDN Petemon XIII Kota Surabaya

11. SDN Perak Barat Kota Surabaya

12. SDN Purwantoro I Kota Malang

13. SDN Made 3 Kab. Lamongan

14. SDN Tulungrejo 4 Kota Batu

15. SMPN 5 Kepanjen Kab. Malang

16. SMPN 4 Kota Probolinggo

17. SMPN 1 Sumberasih Kab. Probolinggo

18. SMPN 1 Diwek Kab. Jombang

19. SMPN 7 Kota Madiun

20. SMPN 1 Boyolangu Kab. Tulungagung

21. SMPN 16 Kota Surabaya

22. SMPN 1 Prambon Kab. Nganjuk

23. SMPN 2 Jetis Kab. Mojokerto

24. SMPN 2 Gondang Wetan Kab. Pasuruan

25. SMPN 1 Kota Kediri

26. SMPN 1 Kab. Sumenep

27. SMAN Tempeh Kab. Lumajang

28. SMKN 6 Kota Malang

29. SMAN 4 Kota Probolinggo

30. SMAN 1 Grati Kab. Pasuruan

31. SMAN 1 Kabupaten Lamongan

32. SMAN 1 Mejayan Kab. Madiun

33. SMKN 1 Panji Kab. Situbondo

34. SMKN 2 Boyolangu Kab. Tulungagung

35. SMKN 2 Kota Probolinggo

36. SMAN 1 Driyorejo Kab. Gresik

37. SMAN 1 Manyar Kab. Gresik

38. SMAN 2 Kota Mojokerto

39. SMAN 1 Torjun Kab. Sampang

63

Penghargaan Sekolah Calon Adiwiyata Tahun 2011

No Nama Sekolah Kabupaten / Kota

1 SDN Kepanjen II Kab. Jombang

2 SD Hang Tuah 10 Kab. Sidoarjo

3 MTSN Jabung Kab. Blitar

4 SMAN 1 Puri Kab. Mojokerto

5 SMAN 3 Kab. Magetan

- Kemah Hijau

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa

Timur bersama dengan LSM, Swasta,

Satker terkait dan Pemerintah Kab/Kota

melaksanakan “Kemah Ramah

Lingkungan” atau Kemah Hijau Jawa

Timur, yang peserta adalah guru SD, SMP

dan SMA serta siswa SMP dan SMA/SMK

Adiwiyata se-Jawa Timur.

Dengan kegiatan Kemah Hijau ini diharapkan dapat lebih ditanamkan

pemahaman kepada peserta agar terbiasa dan lebih berbudaya ramah

lingkungan khususnya yang berkaitan dengan upaya-upaya pelestarian sumber

daya alam dan mampu mengajak orang lain dengan pengetahuan-pengetahuan

lingkungan hidup yang didapat pada saat kegiatan ‘Kemah Hijau ’. Disamping itu

dengan Kemah Hijau diharapkan merupakan salah satu sarana edukasi

lingkungan di alam terbuka diharapkan dapat melatih kemandirian dan

kecintaan para pelajar sebagai generasi penerus bangsa terhadap lingkungan

hidup sejak dini dan memotivasi para guru untuk mengembangkan

pembelajaran lingkungan hidup. Sedangkan perkembangan peserta Kemah

Hijau adalah sebagai berikut :

No. Peserta Tahun 2010 Tahun 2011

1. Guru 66 116

2. Siswa 86 217

Jumlah 152 333

64

- ADIPURA

Program Adipura dikembangkan untuk mendorong Pemerintah Daerah dan

Masyarakat dalam mewujudkan kota bersih dan teduh dengan menerapkan

prinsip-prinsi good governance. Program Adipura mengedepankan budaya

bersih, teduh, indah dan sehat dengan prinsip keberlanjutan yang meliputi

menerapkan prinsip menejemen, penguatan komitmen pimpinan daerah dan

peningkatan partisipasi masyarakat serta dunia usaha.

Kriteria penilaian program Adipura meliputi fisik perkotaan (Perumahan,

sarana kota, sarana transportasi, sarana kebersihan dan lain-lain) dan penilaian

non fisik (institusi, manajemen, partisipasi).

Penerimaan Adipura Tahun 2011 Provinsi Jawa Timur mengalami menurunan

menjadi 14 kab/kota dari 33 Kabupaten/Kota di tahun 2010, ini disebabkan

karena Passing grade untuk setiap kategori dinaikkan, tetapi bila

dibandingkan Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Timur masih memperoleh

penghargaan terbanyak dari Provinsi Lainnya di Indonesia.

Daftar Penerima Penghargaan ADIPURA Tahun 2011

NO KABUPATEN / KOTA PENGHARGAAN

1 KOTA SURABAYA KOTA METROPOLITAN

2 KABUPATEN GRESIK KOTA SEDANG

3 KABUPATEN PROBOLINGGO KOTA SEDANG

4 KABUPATEN PASURUAN KOTA SEDANG

5 KABUPATEN TULUNGAGUNG KOTA SEDANG

6 KABUPATEN BLITAR KOTA SEDANG

7 KABUPATEN MOJOKERTO KOTA KECIL

8 KABUPATEN LAMONGAN KOTA KECIL

9 KABUPATEN MADIUN KOTA KECIL

10 KABUPATEN PONOROGO KOTA KECIL

11 KABUPATEN NGANJUK KOTA KECIL

12 KABUPATEN MALANG KOTA KECIL

13 KABUPATEN SUMENEP KOTA KECIL

14 KABUPATEN PACITAN KOTA KECIL

65

- Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam rangka Pengendalian Pencemaran Air di Kali Surabaya maka pada tanggal 28

Agustus 2008 ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Bapedal Prop. Jatim,

Polwiltabes Surabaya dan Perum Jasa Tirta I tentang Pengendalian Pencemaran air

Kali Surabaya.

Kesepakatan Bersama tersebut dilakukan dalam berbagai kegiatan yang terkait

dengan pengawasan dan pembinaan serta penegakan hukum terhadap pencemar Kali

Surabaya, berlaku selama 5 (lima) tahun.

66

Pengalengan Iklan Kab. Banyuwangi

Penegakan Hukum PT. Hari Esok Cemerlang, 15 September 2011

67

Berikut adalah penegakan hukum yang dilakukan oleh BLH Provinsi Jawa Timur di

Tahun 2011

NO NAMA INDUSTRI JENIS INDUSTRI LOKASI KETERANGAN TGL. KEJADIAN

1. CV. Pasific Harvest Pengalengan hasil perikanan

Kab. Banyuwangi

Pelimpahan JPU 15 Maret 2011

2. PT. Avila Prima Intramakmur

Pengalengan hasil perikanan

Kab. Banyuwangi

Penyidikan/ Pemberkasan

16 Maret 2011

3. PT. Blambangan Food Packers Indonesia

Pengalengan hasil perikanan

Kab. Banyuwangi

Proses pengiriman ke JPU

16 Maret 2011

4. PT. Rex Canning Pengalengan hasil perikanan

Kab. Pasuruan P-21 12 April 2011

5. PT. Centram Agar-agar Kab. Pasuruan P-21 12 April 2011

6. PT. Mirolam Adigunawan

Sumpit Kab. Jombang P-21 24 Agustus 2011

7. PT. Hari Esok Cemerlang Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)

Kab. Mojokerto

Sanksi Administrasi & Penghentian Kegiatan Pemulihan lingkungan dan pembongkaran jalan

Surat BLH 23 Agustus 2011, Surat BLH 26 September 2011 tentang Penghentian Kegiatan Pembangunan PLTMH

- Garda Lingkungan

Pada tahun 2011 Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur telah mendidik 40

orang sebagai Garda Lingkungan yang berada di sekitar Kali Surabaya dan DAS

Brantas. Garda Lingkungan juga dilibatkan dalam kegiatan Patroli Air Kali Surabaya.

Susur sungai melibatkan Garda Lingkungan

68

3.2. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil-hasil perhitungan formulir PPS dilakukan evaluasi

terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan untuk memberikan

penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur. Evaluasi

bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai

dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan

pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dilingkungan Badan Lingkungan

Hidup Propinsi Jawa Timur dimasa yang akan datang.

Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan

cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja yang telah

ditetapkan. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh

instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu

input tertentu.

Dari hasil evaluasi kelompok indikator kinerja kegiatan pembangunan

Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur tahun 2011 dapat diketahui bahwa

rata - rata target kinerja kegiatannya hampir semuanya tercapai.

Secara lebih terperinci, hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran tahun 2011

Badan Lingkungan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada LAMPIRAN formulir PPS

(terlampir)

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Untuk rekapitulasi serapan APBD BLH Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2011

dapat dilihat pada tabel berikut:

Kode Rekening Uraian Anggaran

Setelah P.APBD

Serapan S.d

Desember 2011 %

1 2 3 4 5

8 200 0 0 PENDAPATAN DAERAH 450.000.000 539.762.374 119,95

8 200 0 0 PENDAPATAN ASLI DAERAH 450.000.000 539.762.374 119,95

8 200 0 0 RETRIBUSI DAERAH 450.000.000 519.774.500 115,51

8 200 0 0 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

0 19.987.874 0,00

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 450.000.000 539.762.374 119,95

8 200 0 0 BELANJA DAERAH 43.073.647.399 40.973.298.166 95,12

69


Setelah P.APBD Serapan S.d

Desember 2011 %

1 2 3 4 5

8 200 0 0 BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.785.822.629 5.352.623.847 92,51

8 200 0 0 BELANJA LANGSUNG 37.287.824.770 35.620.674.319 95,53

8 200 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.426.007.770 2.156.820.357 88,90

8 200 1 1 Penyediaan jasa surat menyurat 1.800.000 1.800.000 100,00

8 200 1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

640.480.000 397.894.982 62,12

8 200 1 6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

12.100.000 12.100.000 100,00

8 200 1 7 Penyediaan jasa administrasi keuangan 16.700.000 16.524.000 98,95

8 200 1 8 Penyediaan jasa kebersihan kantor 398.620.000 392.290.550 98,41

8 200 1 10 Penyediaan alat tulis kantor 143.245.900 142.838.750 99,72

8 200 1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 113.797.670 113.783.275 99,99

8 200 1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor

13.223.200 13.222.300 99,99

8 200 1 13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 176.766.000 173.390.250 98,09

8 200 1 14 Penyediaan peralatan rumah tangga 82.367.000 78.944.650 95,84

8 200 1 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang undangan

22.428.000 22.301.600 99,44

8 200 1 17 Penyediaan makanan dan minuman 175.857.500 175.769.000 99,95

8 200 1 18 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

251.000.000 250.894.150 99,96

8 200 1 19 Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

302.500.000 302.300.000 99,93

8 200 1 20 Biaya koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait

2.160.000 2.160.000 100,00

8 200 1 28 Penyediaan Jasa Kantor 72.962.500 60.606.850 83,07

8 200 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

950.135.000 886.759.512 93,33

8 200 2 5 Pengadaan kendaran dinas/oprasional 300.000.000 280.300.000 93,43

8 200 2 7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor 11.325.000 11.205.150 98,94

8 200 2 22 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor 60.000.000 59.665.000 99,44

8 200 2 24 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/operasional

298.410.000 291.917.645 97,82

8 200 2 29 Pemeliharaan rutin/ berkala meubelaer 34.000.000 33.638.000 98,94

8 200 2 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 165.000.000 129.614.217 78,55

8 200 2 47 Pemeliharaan rutin/berkala Instalasi Air, Telepon dan Listrik

41.000.000 40.602.500 99,03

8 200 2 49 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga

40.400.000 39.817.000 98,56

8 200 3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 1.186.682.000 1.143.921.250 96,40

8 200 3 2 Pengadaan pakaian dinas berserta perlengkapannya

65.683.000 65.601.750 99,88

8 200 3 3 Pengadaan pakaian kerja lapangan 5.827.000 5.775.000 99,11

70



Desember 2011 %

1 2 3 4 5

8 200 3 4 Pengadaan pakaian KORPRI 63.462.000 63.104.500 99,44

8 200 3 99 Peningkatan Disiplin Aparatur 1.051.710.000 1.009.440.000 95,98

8 200 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

250.000.000 208.080.785 83,23

8 200 7 98 Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data Provinsi Jawa Timur

250.000.000 208.080.785 83,23

8 200 16 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

18.622.750.000 17.821.081.925 95,70

8 200 16 29 Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Industri Hasil Tembakau

1.300.000.000 1.161.015.700 89,31

8 200 16 30 Penerapan AMDAL bagi Usaha dan Kegiatan Industri Rokok dan Perkebunan Tembakau

2.600.000.000 2.502.330.225 96,24

8 200 16 34 Penyusunan regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup, dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum

100.000.000 97.892.000 97,89

8 200 16 37 Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan, dan perijinan

1.125.000.000 1.101.110.700 97,88

8 200 16 40 Pemantauan Kualitas Udara dan Air Tanah di Perkotaan, Kualitas Air Permukaan, serta Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir

1.845.600.000 1.826.588.350 98,97

8 200 16 41 Pengawasan Penaatan Baku Mutu Air Limbah, Emisi atau Gas Buang dan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

2.202.150.000 2.174.388.100 98,74

8 200 16 42 Peningkatan Kelembagaan Laboratorium Lingkungan, serta Fasilitas Pemantauan Udara (Ambient) di Kota-kota Besar

300.000.000 299.690.450 99,90

8 200 16 44 Pengembangan Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), serta Pendirian Fasilitas Pengelola Limbah B3

300.000.000 292.189.600 97,40

8 200 16 45 Pengembangan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan, termasuk Teknologi Tradisional dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengelolaan Limbah, dan Teknologi Industri yang Ramah Lingkungan

550.000.000 543.753.500 98,86

8 200 16 46 Upaya Konservasi Tanah dan Air pada Budidaya Tanaman Tembakau

850.000.000 826.445.850 97,23

8 200 16 47 Sosialisasi tentang Bahaya Pencemaran Udara akibat Merokok pada Masyarakat sejak Dini dan Publikasi Pengelolaan Lingkungan Industri Rokok dan Pendukungnya

250.000.000 236.515.600 94,61

8 200 16 52 Pelayanan Pengujian Uji Kualitas Lingkungan 2.200.000.000 2.074.116.850 94,28

8 200 16 54 Peningkatan Kemampuan Laboratorium Pengawasan Pencemaran Lingkungan oleh Industri Hasil Tembakau dan Pendukungnya

5.000.000.000 4.685.045.000 93,70

8 200 17 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

3.700.000.000 3.648.249.050 98,60

8 200 17 28 Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam

700.000.000 682.934.050 97,56

71



Desember 2011 %

1 2 3 4 5

8 200 17 31 Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan

900.000.000 884.968.050 98,33

8 200 17 32 Pengelolaan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan, baik yang Ada di Daratan, maupun di Pesisir dan Laut

400.000.000 395.125.300 98,78

8 200 17 33 Pengembangan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Masyarakat Setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

1.700.000.000 1.685.221.650 99,13

8 200 18 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

1.300.000.000 1.272.685.265 97,90

8 200 18 16 Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan, hutan, lahan, dan kawasan pesisir, serta pulau-pulau kecil

300.000.000 292.174.315 97,39

8 200 18 20 Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian, dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir

1.000.000.000 980.510.950 98,05

8 200 19 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2.250.000.000 2.213.417.750 98,37

8 200 19 19 Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup

1.500.000.000 1.469.554.650 97,97

8 200 19 20 Penyebaran dan Peningkatan Akses Informasi kepada Masyarakat, termasuk Informasi Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

750.000.000 743.863.100 99,18

8 200 26 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

6.602.250.000 6.269.658.425 94,96

8 200 26 4 Pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup

450.000.000 405.214.450 90,05

8 200 26 8 Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup

1.782.500.000 1.619.283.450 90,84

8 200 26 9 Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal

1.750.000.000 1.740.299.000 99,45

8 200 26 10 Pengembangan program Good Environmental Governance (GEG) secara terpadu dengan program good governance lainnya

1.103.200.000 1.084.767.850 98,33

8 200 26 11 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.300.000.000 1.215.662.825 93,51

8 200 26 14 Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengawas Lingkungan

216.550.000 204.430.850 94,40

JUMLAH BELANJA DAERAH 43.073.647.399 40.973.298.166 95,12

72

Bab

Penutup IV

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib dari

pemerintah daerah didalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah khususnya Pemerintah

Propinsi Jawa Timur didalam merencanakan pengelolaan lingkungan hidup harus

berdasarkan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan

hal ini merupakan tugas bersama antara pemerintah, swasta dan masyarakat yang

bertumpu pada kemitraan pemerintah dan masyarakat.

Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur sebagai unsur pelaksana

pembangunan dan membantu Gubernur dalam pelaksanaan tugas - tugas pemerintahan di

bidang lingkungan hidup berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan

pembangunan tersebut beserta hasil-hasilnya, dalam bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP). Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur selama tahun 2010

perlu melaporkan adanya keberhasilan – keberhasilannya yang meliputi :

1. Tercapainya indikator kinerja utama yaitu penurunan beban pencemaran air BOD

sebesar 13.87% dan COD sebesar 13.77% dari 12 % yang ditargetkan;

2. Penghargaan Penyusunan Status Lingkungan Hidup (SLHD) terbaik 2011 dari

Presiden RI pada acara Peringatan Hari Lingkungan Hidup di Jakarta tanggal 7 Juni

2011;

3. Jawa Timur sebagai barometer secara Nasional dalam Program Adiwiyata dengan

memperoleh 46 Penghargaan Adiwiyata atau 36.8% dari kuota Nasional yang

disediakan;

4. Dalam hal Penghargaan Kalpataru Jawa Timur ditetapkan sebagai Juara Umum

dengan mendapatkan 2 Piala Kalpataru (18,18% skala Nasional) dan 5 Nominasi

Penerima Penghargaan Kalpataru (26 Nominasi atau 19% skala Nasional);

5. PROPER merupakan wujud ketaatan pelaku industri dalam pengelolaan lingkungan

yang digambarkan dalam peringkat warna, dimana terdapat kenaikan perolehan

sebesar 100% dari 6 menjadi 12 industri peringkat Proper Hijau dan kenaikan 26%

dari 58 menjadi 73 industri peringkat biru;

6. Pada Penghargaan ADIPURA, Jawa Timur mengalami penurunan peolehan

penghargaan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penurunan pada 2011

73

disebabkan kenaikan passing grade setiap kategori, namun Provinsi Jawa Timur

memperoleh Penghargaan Terbanyak untuk Tingkat Nasional.

Beberapa hambatan yang dialami dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan

adalah:

1. Belum adanya persepsi yang sama tentang pengelolaan lingkungan hidup diantara

para pelaku pembangunan.

2. Masih rendah / kurangnya koordinasi pengelolaan lingkungan hidup dengan dinas /

instansi terkait.

3. Masih kurangnya koordinasi dan keterpaduan antara perencanaan Pengelolaan

Lingkungan Hidup (PLH).

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa

Timur Tahun 2011, semoga hasil pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan yang tertuang dalam LAKIP ini menjadi acuan dalam evaluasi kinerja Badan

untuk masa yang akan datang .

Surabaya, Pebruari 2011

Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur

INDRA WIRAGANA, SH Pembina Utama Madya

NIP. 19570624 198503 1 006

74

Lampiran

1. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 - 2014

2. PENETAPAN KINERJA (PK) 2011

3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2011

4. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS) 2011

75

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2010 S.D 2014

INSTANSI : BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR FORM RS

TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

KETERANGAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup, baik di darat, perairan tawar, dan laut, maupun udara, sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Mengidentifikasi kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup

Meningkatnya kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup


PROGRAM UTAMA 1. Program

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

a. Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Industri Hasil Tembakau

Monitoring pelaksanaan pengelolaan lingkungan industri rokok dan perkebunan mengacu AMDAL dokumen UKL/UPL

Pembangunan IPAL Rumah Sakit Paru Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan

b. Penerapan AMDAL bagi Usaha dan Kegiatan Industri Rokok dan Perkebunan Tembakau

Pendampingan ISO 14001 bagi industri rokok dan perkebunan tembakau Pengadaan peralatan laboratorium uji kualitas udara untuk pemantauan udara ambient industri rokok dan pendukungnya

Memperkuat instrumen peraturan perundang undangan lingkungan hidup serta meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten

Jumlah peraturan Daerah pengelolaan lingkungan hidup yang di susun

Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan

c. Penyusunan regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup, dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum

Peningkatan kualitas penilai Amdal Kab./Kota

Bertambahnya Jumlah Kab./Kota yang dapat melaksanakan penilaian AMDAL


d. Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan, dan perijinan

Menurunkan Beban Pencemaran lingkungan melalui pemantauan kualitas lingkungan air badan air (PROKASIH)

Prosentase penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD, COD


e. Pemantauan Kualitas Udara dan Air Tanah di Perkotaan, Kualitas Air Permukaan, serta Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir

76



1 2 3 4 5 6 Menurunkan Beban Pencemaran

lingkungan melalui pengawasan/ Inspeksi pengelolaan kualitas lingkungan pada sumber pencemar dan kerusakan lingkungan.

Prosentase penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD, COD


f. Pengawasan Penaatan Baku Mutu Air Limbah, Emisi atau Gas Buang dan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

Pendampingan akreditasi Laboratorium Kualitas lingkungan Kab./Kota

Jumlah Laboratorium Kab./Kota yang terakreditasi


g. Peningkatan Kelembagaan Laboratorium Lingkungan, serta Fasilitas Pemantauan Udara (Ambient) di Kota-kota Besar Pembangunan Laboratorium Uji

Kualitas Lingkungan BLH Gedung Laboratorium uji kualitas lingkungan

Pengembangan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan

Meningkatkan pengolahan limbah dan teknologi industri yang ramah lingkungan di sempadan kali Surabaya dengan sarana IPAL

Membangun kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, dan berperan aktif sebagai kontrol-sosial dalam memantau kualitas lingkungan hidup

h. Pengembangan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan, termasuk Teknologi Tradisional dalam Pengelolaan SDA, Pengelolaan Limbah, dan Teknologi Industri yang Ramah Lingkungan

Pondok Pesantren yang ramah lingkungan dengan sarana IPAL

Memfasilitasi kelompok tani tembakau untuk melaksanakan budidaya tanaman tembakau yang ramah lingkungan



i. Upaya Konservasi Tanah dan air pada budidaya tanaman tembakau

Demplot Pembuatan Pupuk Organik bagi Budidaya Tanaman Tembakau untuk Kab/Kota

Sosialisasi dan tentang bahaya pencemaran udara akibat merokok dan Publikasi pengelolaannya



j. Sosialisasi tentang Bahaya Pencemaran Udara akibat Merokok pada Masyarakat sejak Dini dan Publikasi Pengelolaan Lingkungan Industri Rokok dan Pendukungnya

Publikasi tentang pencemaran udara akibat merokok

Melindungi sumber daya alam dari kerusakan, dan mengelola kawasan yang sudah ada untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya senagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik

Membangun kesadaran dan meningkatkan peran aktif masyarakat masyarakat atas hak dan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup



2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

a. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam

Fasilitasi pelaksanaan kewenangan ijin pembuangan air limbah di Kab./Kota

Rekomendasi teknis dalam IPLC Pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan

b. Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan

77



1 2 3 4 5 6 Upaya Perlindungan

Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan

Tersusunnya Strategi dan Profil Keanekaragaman Hayati Jawa Timur


c. Pengelolaan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan, baik yang Ada di Daratan, maupun di Pesisir dan Laut

Mengembangkan kemitraan dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam melalui Dewan Lingkungan Hidup

Pendampingan dan pelatihan masyarakat dalam PLH


d. Pengembangan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Masyarakat Setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

Penataan lingkungan Ponpes yang ramah lingkungan

Merehabilitasi alam yang telah rusak, dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, juga memiliki potensi dimanfaatkan secara berkelanjutan

Pelaksanaan Program Menuju Indonesia Hijau (Sosialisasi dan Pemetaan) dan Penilaian lomba GSP

Terlaksananya Program Menuju Indonesia Hijau dan Penilaian lomba GSP


3. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

a. Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan, pesisir (terumbu karang dan mangrove) serta pengembangan sistem manajemen pengelolaannya

Upaya rehabilitasi dan konservasi daerah hulu Brantas

Penghijauan pada sumber mata air Meningkatkan upaya pengendalian dampak lingkungan akibat kegiatan pembangunan

b. Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian, dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir

Pembuatan demplot pertanian ramah lingkungan

Meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup

Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan perumusan kebijakan oleh DLH

Meningkatnya peran serta masyarakat dalam PLH melalui Peringatan Hari Lingkungan, Pameran Lingkungan dan optimalisasi pelayanan pengaduan masyarakat serta Peningkatan Peran DLH dalam penyediaan informasi dan kebijakan lingkungan


PROGRAM PENUNJANG 1. Program

Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

a. Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup

Menyediakan informasi lingkungan hidup yang berkualitas

Tersusunnya SLHD (Update) Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana

b. Penyebaran dan Peningkatan Akses Informasi kepada Masyarakat, termasuk Informasi Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Penerbitan Bulletin

Publikasi Lingkungan Meningkatnya pengunjung website BLH

78



1 2 3 4 5 6 Meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik (good environmental governance) berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas

Pengawasan terhadap industri dan kegiatan usaha lain dengan Patroli lingkungan


Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan

2. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH

a. Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup


Meningkatnya Jumlah Sekolah Berbudaya Lingkungan (ADIWIYATA)


b. Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal

Meningkatnya kualitas kota sehat Adipura

Meningkatnya motivasi pengelolaan lingkungan perkotaan menuju kota bersih dan teduh

Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Provinsi dan kabupaten/kota

c. Pengembangan program Good Environmental Governance (GEG) secara terpadu dengan program good governance lainnya


Jumlah laporan pelaksanaan pembangunan dibidang lingkungan hidup Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi program Mobil Hijau di Jawa Timur Fasilitasi Pelaksanaan Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup di Kab./Kota

Meningkatkan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup, baik di tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota, terutama dalam menangani permasalahan yang bersifat akumulatif, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana.


Meningkatkan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat Provinsi dan kab/kota

d. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Pelibatan masyarakat dalam

pengawasan lingkungan Jumlah masyarakat yang terlibat dalam pengawasan lingkungan


e. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengawas Lingkungan

79

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2011

INSTANSI : BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR FORM RKT

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KETERANGAN



25 industri Berapa kegiatan hasil tembakau di Jatim?

Meningkatnya Rumah Sakit Paru dan BP4 yang memiliki IPAL % Rumah Sakit Paru dan BP4 yang memiliki IPAL 100 % 3 RS Paru dan 3 BP4



0,04 % 6 industri ISO dari 150 industru perkebunan dan tembakau



1 Regulasi Perda Udara


% Kab./Kota yang dapat melaksanakan penilaian AMDAL 42,11 % 16 Kab./Kota punya lisensi AMDAL : 38 Kab./Kota


% penurunan beban pencemaran parameter kunci BOD, COD 12 %

Bertambahnya parameter yang di ukur dalam pengujian % parameter yang di ukur dalam pengujian 23,53 % 4 parameter dari 17 parameter yang ditentukan


% Pentaatan ijin pengumpulan Limbah B3 yang dikeluarkan 0,6 % 3 ijin yang dikeluarkan dari 5 industr yang mengusulkan

80


Menurunnya Beban Pencemaran lingkungan limbah domestik % IPAL yang dibangun 9,46 % 7 IPAL komunal yang dibangun : 74 IPAL yang harus ada


Jumlah kelompok tani yang terbentuk 4 Kelompok Tani

Jumlah Fasilitasi demplot Ramah Lingkungan 4 Demplot



0,5 %


% peningkatan PAD UPT BLH Jatim 0,25 %


% Sarana prasarana yang tersedia 0,2 %



47,37 % 18 dari 38 Kab/Kota di Jatim

Meningkatnya Kab./Kota yang dapat menerbitkan IPLC % Kab./Kota yang menerbitkan IPLC 18,42 % 7 dari 38 Kab/Kota di Jatim


% Pembuatan Disain Pembangunan Taman KEHATI 1 % Fisik direncanakan Th 2012



392 orang



47,37 % 18 dari 38 Kab/Kota di Jatim


Jumlah demplot ramah lingkungan 7 Demplot



340 orang

81


Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan Jumlah data yang disusun 2 Data / Laporan

Penerbitan Bulletin 2 edisi

Jumlah pengunjung website BLH 10000 visitor



50 %



0,5 % 49 Industri yang taat dari 98 industri di Kali SBY


Jumlah sekolah berbudaya lingkungan (ADIWIYATA) 45 sekolah

Meningkatnya kualitas kota sehat Adipura % Kab./Kota yang memperoleh ADIPURA 81,58 % 31 Kab./Kota ADIPURA dari 38 Kab./Kota di Jatim



4 laporan


1,93 % 12 Kec. Dari 622 kec di jatim


13,16 % 5 Kab./Kota dari 38 Kab./Kota



30 orang

82

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2011

INSTANSI : BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR FORM PK

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

A Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

18.622.750.000



25 industri

a Pengawasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan Industri Hasil Tembakau

1.300.000.000

Meningkatnya Rumah Sakit Paru dan BP4 yang memiliki IPAL

% Rumah Sakit Paru dan BP4 yang memiliki IPAL

100 % b Penerapan AMDAL bagi Usaha dan Kegiatan Industri Rokok dan Perkebunan Tembakau

2.600.000.000



0,04 %



1 Regulasi c Penyusunan regulasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, pedoman teknis, baku mutu (standar kualitas) lingkungan hidup, dan penyelesaian kasus pencemaran dan perusakan lingkungan secara hukum

100.000.000


% Kab./Kota yang dapat melaksanakan penilaian AMDAL

42,11 % d Pengembangan dan penerapan berbagai instrumen pengelolaan lingkungan hidup, termasuk tata ruang, kajian dampak lingkungan, dan perijinan

1.125.000.000



12 % e Pemantauan Kualitas Udara dan Air Tanah di Perkotaan, Kualitas Air Permukaan, serta Kualitas Air Laut di Kawasan Pesisir

1.845.600.000

83

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN f Pengawasan Penaatan Baku Mutu Air Limbah,

Emisi atau Gas Buang dan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun)

2.202.150.000

Bertambahnya parameter yang di ukur dalam pengujian

% parameter yang di ukur dalam pengujian

23,53 % g Peningkatan Kelembagaan Laboratorium Lingkungan, serta Fasilitas Pemantauan Udara (Ambient) di Kota-kota Besar

300.000.000


% Pentaatan ijin pengumpulan Limbah B3 yang dikeluarkan

0,6 % h Pengembangan Sistem dan Mekanisme Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), serta Pendirian Fasilitas Pengelola Limbah B3

300.000.000

Menurunnya Beban Pencemaran lingkungan limbah domestik

% IPAL yang dibangun 9,46 % i Pengembangan Teknologi yang Berwawasan Lingkungan, termasuk Teknologi Tradisional dalam Pengelolaan SDA, Pengelolaan Limbah, dan Teknologi Industri yang Ramah Lingkungan

550.000.000


Jumlah kelompok tani yang terbentuk 4 Kelompok Tani

j Upaya Konservasi Tanah dan air pada budidaya tanaman tembakau

850.000.000

Jumlah Fasilitasi demplot Ramah Lingkungan

4 Demplot



0,50 % k Sosialisasi tentang Bahaya Pencemaran Udara akibat Merokok pada Masyarakat sejak Dini dan Publikasi Pengelolaan Lingkungan Industri Rokok dan Pendukungnya

250.000.000


% peningkatan PAD UPT BLH Jatim 0,25 % l Pelayanan Pengujian Uji Kualitas Lingkungan 2.200.000.000


% Sarana prasarana yang tersedia 0,20 % m Peningkatan Kemampuan Laboratorium Pengawasan Pencemaran Lingkungan oleh Industri Hasil Tembakau dan Pendukungnya

5.000.000.000

84

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN

B Program Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam 3.700.000.000



47,37 % a Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam perlindungan sumber daya alam

700.000.000

Meningkatnya Kab./Kota yang dapat menerbitkan IPLC

% Kab./Kota yang menerbitkan IPLC 18,42 % b Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan

900.000.000


% Pembuatan Disain Pembangunan Taman KEHATI

1 % c Pengelolaan dan Perlindungan Keanekaragaman Hayati dari Ancaman Kepunahan, baik yang Ada di Daratan, maupun di Pesisir dan Laut

400.000.000



392 orang d Pengembangan Kemitraan dengan Perguruan Tinggi, Masyarakat Setempat, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Perlindungan dan Pelestarian Sumber Daya Alam

1.700.000.000

C Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam

1.300.000.000



47,37 %

a Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan, hutan, lahan, dan kawasan pesisir, serta pulau-pulau kecil

300.000.000


Jumlah demplot ramah lingkungan 7 Demplot b Rehabilitasi daerah hulu untuk menjamin pasokan air irigasi pertanian, dan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi di wilayah sungai dan pesisir

1.000.000.000

D Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2.250.000.000

85

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup


340 orang

a Peningkatan pelibatan peran masyarakat dalam bidang informasi dan pemantauan kualitas lingkungan hidup

1.500.000.000

Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan

Jumlah data yang disusun 2 Data / Laporan

b Penyebaran dan Peningkatan Akses Informasi kepada Masyarakat, termasuk Informasi Mitigasi Bencana dan Potensi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

750.000.000

Penerbitan Bulletin 2 edisi

Jumlah pengunjung website BLH 10.000 visitor

E Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH

6.602.250.000



50 % a Pengembangan peraturan perundangan lingkungan dalam pengendalian perusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan hidup

450.000.000



0,5 % b Penegakan hukum terpadu dan penyelesaian hukum atas kasus perusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup

1.782.500.000


Jumlah sekolah berbudaya lingkungan (ADIWIYATA)

45 sekolah c Peningkatan pendidikan lingkungan hidup formal dan non formal

1.750.000.000

Meningkatnya kualitas kota sehat Adipura % Kab./Kota yang memperoleh ADIPURA

81,58 % d Pengembangan program Good Environmental Governance (GEG) secara terpadu dengan program good governance lainnya

1.103.200.000



4 laporan e Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.300.000.000

86

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN % Kecamatan yang difasilitasi program

Mobil Hijau di Jawa Timur 1,93 %


13,16 %



30,00 orang f Pendidikan Kemasyarakatan Produktif melalui Peningkatan Sumber Daya Manusia Pengawas Lingkungan

216.550.000

87

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2010

INSTANSI : BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR FORM PPS

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Meningkatnya kinerja kegiatan hasil tembakau dalam pengelolaan lingkungan hidup


25 25 industri 100%

Meningkatnya Rumah Sakit Paru dan BP4 yang memiliki IPAL % Rumah Sakit Paru dan BP4 yang memiliki IPAL 100 100 % 100%



0,04 0,04 % 100%



1 1 Regulasi 100%


% Kab./Kota yang dapat melaksanakan penilaian AMDAL 42,11 42,11 % 100%



12,00 13,82 % 115%

Bertambahnya parameter yang di ukur dalam pengujian % parameter yang di ukur dalam pengujian 23,53 23,52 % 100%


% Pentaatan ijin pengumpulan Limbah B3 yang dikeluarkan 0,60 0,6 % 100%

Menurunnya Beban Pencemaran lingkungan limbah domestik % IPAL yang dibangun 9,46 9,46 % 100%


Jumlah kelompok tani yang terbentuk 4 4 Kelompok Tani

100%

88

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Jumlah Fasilitasi demplot Ramah Lingkungan 4 5 Demplot 125%



0,50 0,5 % 100%


% peningkatan PAD UPT BLH Jatim 0,25 0,25 % 100%


% Sarana prasarana yang tersedia 0,20 0,2 % 100%



47,37 47,37 % 100%

Meningkatnya Kab./Kota yang dapat menerbitkan IPLC % Kab./Kota yang menerbitkan IPLC 18,42 18,42 % 100%


% Pembuatan Disain Pembangunan Taman KEHATI 1,00 1 % 100%



392 392 orang 100%



47,37 47,37 % 100%


Jumlah demplot ramah lingkungan 7 7 Demplot 100%



340 340 orang 100%

Meningkatkan penyebaran data dan informasi lingkungan Jumlah data yang disusun 2 2 Data / Laporan

100%

Penerbitan Bulletin 2 2 edisi 100%

Jumlah pengunjung website BLH 10000 10000 visitor 100%

89

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI % Meningkatnya pemahaman Kab./Kota dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup di Jawa Timur


50 50 % 100%



0,5 0,5 % 100%


Jumlah sekolah berbudaya lingkungan (ADIWIYATA) 45 46 sekolah 102%

Meningkatnya kualitas kota sehat Adipura % Kab./Kota yang memperoleh ADIPURA 81,58 36,84 % 45%



4 4 laporan 100%


1,93 1,93 % 100%


13,16 13,16 % 100%



30 30 orang 100%

Pada Pengukuran Kinerja Tahun 2011 indikator kinerja "% Kab./Kota yang memperoleh ADIPURA" belum mencapai target yang diharapkan sebesar

45%, ini disebabkan karena adanya kenaikan passing grade yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Tetapi secara umum Provinsi

Jawa Timur tetap memperoleh penghargaan ADIPURA terbanyak dibandingkan Provinsi Lain.

lakip blh prov. jatim 2011

Documents