laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2015dinaspmd.sumutprov.go.id/data/lakip...

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

PROVINSI SUMATERA UTARA

LaporanAKUNTABILITAS KINERJAINSTANSI PEMERINTAH

2015




2015




2015




2015

RingkasanEksekutif LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015

Page i

KataPengantar

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu WaTa’ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya,sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 dapat disusun sebagaisalah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerjayang telah ditetapkan.

LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utaradisusun untuk memenuhi ketentuan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri NegaraPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentangPedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.

LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utaradisusun dengan maksud untuk memberikan informasi kepada publik terkait capain kinerja BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 dalammelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidangAdministrasi Umum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan serta PengembanganSosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alamdan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna serta Tugas Pembantuan kepada masyarakat danbeberapa kendala, serta hambatan yang dihadapi untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasidan perbaikan perencanaan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ProvinsiSumatera Utara di tahun berikutnya.

Disadari bahwa penyusunan LAKIP ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu masukkandan saran dari semua pihak sangat diharapkan agar LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara dapat disusun dengan lebih baik.

Mudah-mudahan LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ProvinsiSumatera Utara ini dapat bermanfaat dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalampenyusunan LAKIP ini diucapkan terima kasih.

Medan, Maret 2016

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANPEMERINTAHAN DESA PROVINSI SUMATERA UTARA

Drs. AMRAN UTHEH, M. APPEMBINA UTAMA MADYANip.19590910 198712 1 001


Page i

KataPengantar






Medan, Maret 2016




Page i

KataPengantar






Medan, Maret 2016




Page i

KataPengantar






Medan, Maret 2016




Page ii

RingkasanEksekutif

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara sebagaisalah satu unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakanpenyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang AdministrasiUmum Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan serta Pengembangan Sosial Budaya,Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam danPendayagunaan Teknologi Tepat Guna serta Tugas Pembantuan.

Dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ProvinsiSumatera Utara Tahun 2013-2017, memiliki Visi yaitu: “Terwujudnya OtonomiDesa/Kelurahan dan Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif di Sumatera Utara”,diwujudkan melalui Misi yang kemudian dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran yang akandicapai pada tahun 2015.

Dalam proses dan upaya pencapaian visi dan misi tersebut diatas, pada saat ini BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara melaksanakanamanat kinerja yang telah ditetapkan melalui dokumen Penetapan Kinerja dengan sasaranstrategis, indikator kinerja serta target yang terukur, berdasarkan Indikator Kinerja Utama 2013-2017. Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan alat ukur guna tercapainya sasaran strategisyang termuat dalam Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017.

Dalam Indikator Kinerja Utama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaProvinsi Sumatera Utara, terdapat 6 (enam) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikatorkinerja utama. Adapun ringkasan berdasarkan target dan capaian tahun 2015 adalah sebagaiberikut:

NoEnam Sasaran

Strategis dalammencapai Tujuan

Indikator Kinerja Utama(Renstra 2013-2017)

Tahun 2015

Target Realisasi Capaian

1 Meningkatnyakualitaspenyelenggaraanpemerintahan desa

Jumlah PelayananAdministrasi PemerintahanDesa dan Kelurahan melaluiBintek dan Konsolidasiserta Inventarisasi

66 Orang 66 Orang 90,95%

Jumlah KapasitasPenyelenggaraan Pemdesdan Kelurahan melalui TOT,Bimbingan TeknisPeningkatan KapasitasAparat Desa dan Kelurahan


2 MeningkatnyaKapasitasKelembagaanMasyarakat dalamPembangunan Desa

Jumlah Pelatihan yangdiberikan bagi masyarakatPerdesaan melaluiPenyusunan Kurikulum danModul, Pelatihan,Sinkronisasi dan Training OfTrainer.

300 Orang 300 Orang 96,33%

Keterpaduan Program danKegiatan masuk Desa danPeningkatan SystemPerencanaan Partisipatifmelalui Sosialisasi, Bimtek,

33 Desa/KelTerbaik

1.000 Desa

33 Desa/KelTerbaik

1.000 Desa

95,63%

99,37%


Page iii

Pelatihan, Monitoring danEvaluasi

3 DukunganPengentasan DaerahTertinggal dan PascaBencana melaluiPemantapan ProgramNasionalPemberdayaanMasyarakat MandiriPerdesaan (PNPM-MPd)

Cakupan Penerapan PNPM-MPd

26 Kab.Lokasi

PNPM-MPd

26 Kab/KotaLokasi

PNPM-MPd

26 Kab.Lokasi

PNPM-MPd

26 Kab/KotaLokasi

PNPM-MPd

86,82%

100%

Jumlah Kabupaten danDesa yang melaksanakanPNPM Mandiri Perdesaan(PNPM-MPd)

100 Orang 100 Orang 100%

4 MeningkatnyaPengembanganPemberdayaan Adatdan Sosial BudayaMasyarakat

Jumlah Fasilitasi dalamPemberdayaan danKesejahteraan Keluarga(PKK) melalui PenguatanKelembagaan Posyandudan pelaksanaanBangdesmadu

50 Orang

33 Kab/Kota(400

Kelompok)

2 DesaBinaan

50 Orang

33 Kab/Kota(400

Kelompok)

2 DesaBinaan

76,83%

87%

92,05%

Jumlah PelaksanaanPengarusutamaan Genderdan PeningkatanPemberdayaan Perempuanmelalui Pendataan danBintek

33 Kab/Kota 33 Kab/Kota 57,38%

5 Meningkatnya usahaekonomi produktifmasyarakat desa

Jumlah Pelaksanaan UsahaPerkreditan dan SimpanPinjam Lembaga KeuanganMikro Perdesaan melaluiBintek, Koordinasi, danPemberian Stimulan kepadaKelompok Masyarakat


Jumlah Pengembangan danPengelolaan Pasar Desa,Pasar Lokal danPengembangan InformasiPasar melalui BintekPengelolaan Pasar DesaBagi Aparat PemerintahDesa, Pengelola Pasar danBPD serta memberikanBantuan Stimulan untukRehabilitasi Pasar Desa

6 Meningkatnyapengelolaansumberdaya alamdan teknologi tepatguna

Jumlah Posyantekdes yangberfungsi

1 Kab/Kota

1 Kegiatan

86,41%

67,71%Jumlah PembangunanSarana dan PrasaranaPermukiman dan Perdesaanmelalui Orientasi, Pelatihan,Koordinasi dan Bintek

4 Kabupaten

33 Kab/Kota

86,56%

96,03%

Untuk merealisasikan keuangan rata-rata capaian kinerja program berdasarkan total realisasikeuangan tahun 2015 yaitu sebesar 89,83%. Pencapaian tersebut akan diuraikan dalamdokumen LAKIP Tahun 2015 yang memuat hasil analisis serta evaluasi dituangkan secarakeseluruhan dengan menggambarkan kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara dalam rentang waktu sesuai Rencana Strategis


Page iv

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun selanjutnya diperukan kesinambungan yangperlu terus dipelihara dan dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unit yang ada di lingkunganBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara sesuaidengan tugas dan fungsi yang diemban.

Medan, Maret 2016

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESAPROVINSI SUMATERA UTARA

DAFTARISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB 1 : PENDAHULUAN

Latar Belakang ............................................................................................1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi .................................................................... 2

Struktur Organisasi .....................................................................................3

Sumberdaya Manusia ................................................................................. 11

Sistematika Penyajian Laporan .................................................................... 12

Bab 2 : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Rencana Strategis ...................................................................................... 13

Visi ..................................................................................................... 13

Misi ..................................................................................................... 14

Tujuan ................................................................................................ 14

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) .............................. 16

Arah Kebijakan dan Strategis ................................................................ 18

Program/Kegiatan ................................................................................ 19

Perjanjian Kinerja Tahun 2015 .................................................................... 20

Bab 3 : AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja ....................................................................... 22

Capaian Kinerja Sasaran 1 .......................................................................... 24

Sasaran 1 ............................................................................................ 24

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1 ............................................... 26

Capaian Kinerja Sasaran 2 .................................................................... 30

Sasaran 2 ............................................................................................. 30



Sasaran 3 ............................................................................................. 35



Sasaran 4 ............................................................................................. 39



Sasaran 5 ............................................................................................. 46



Sasaran 6 ............................................................................................. 49


Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan .................................................................. 54

Analisis Capaian Kinerja Tujuan ...................................................................55

Akuntabilitas Keuangan .............................................................................. 58

Bab 4 : PENUTUP

Kesimpulan .......................................................................................... 59

Saran .................................................................................................. 59

Lampiran

BAB 1Pendahuluan

Latar Belakang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Struktur Organisasi

Sumberdaya Manusia

Sistematika Penyajian Laporan

SistematikaPenyajian Laporan LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015

Page 1

*** Tahukah Anda

Instansi Pemerintah adalah perangkat NegaraKesatuan Republik Indonesia yang menurut peraturan

perundangan yang berlaku terdiri dari Kementerian,Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen,

Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, MarkasBesar TNI (meliputi: Markas Besar TNI Angkatan

Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut), KepolisianRepublik Indonesia, Kantor Perwakilan Pemerintah RI

di Luar Negeri, Kejaksaan Agung, PerangkatPemerintahan Provinsi, Perangkat Pemerintahan

Kabupaten/Kota dan lembaga/badan lainnya yangdibiayai dari anggaran negara.

Bab

Pendahuluan

LatarBelakang

Dalam rangka terselenggaranya good governance diperlukan pengembangan danpenerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur dan syah sehinggapenyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna,berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negaradiwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sertakewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategisyang ditetapkan oleh masing-masing instansi (Inpres No 7 Tahun 1999 tentangAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasanmasing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnyadisampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebutmenggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui SistemAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara selakuSatuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewajiban untuk menyusun LaporanAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang dilengkapi dengan penetapankinerja sesuai dengan Permen PAN & RB No 29 tahun 2010 tentang PanduanPenyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah danunit kerja Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun penetapan kinerja setelah menerimadokumen pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota danpimpinan SKPD/unit kerja (Pasal 5, ayat (2) Permen PAN & RB No 29 tahun 2010).

Beberapa alasan mengapa banyak instansipemerintah yang belum dapat mengukurkinerjanya sehingga tidak/belum tahu tingkatkinerja yang dicapai, karena pada umumnyainstansi pemerintah:

1. Belum jelas perumusan tujuan (goal).

2. Belum memiliki sasaran strategis yang spesifik,jelas, dan terukur.

3. Belum mempunyai indikator kinerja untukmengukur keberhasilannya.

1


Page 2

*** Tahukah Anda

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja sangat

tergantung pada kualitas dokumen perencanaan yang telahada seperti Renstra dan Renja termasuk dokumen RPJMD

serta dokumen penganggaran seperti RKA SKPD, KUA,PPAS dan DPA termasuk APBD

4. Belum berani menetapkan target-target kinerja sebagai bentuk komitmenorganisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal.

5. Belum memiliki sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansipemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misiorganisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistempertanggungjawaban secara periodik sedangkan LAKIP adalah dokumen yang berisigambaran perwujudan AKIP yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga.

KedudukanTugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi SumateraUtara Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi danTata Kerja Lembaga Teknis Daerah ProvinsiSumatera Utara, Tugas Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa ProvinsiSumatera Utara adalah melaksanakan penyusunandan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifatspesifik dibidang Administrasi Umum Pemerintahan Desadan Kelurahan, Kelembagaan serta Pengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan UsahaEkonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi TepatGuna serta Tugas Pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaProvinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Kelembagaan danPengembangan Sosial Budaya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, PemanfaatanSumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang pemberdayaanmasyarakat dan pemerintahan desa dan kelurahan, kelembagaan dan Pengembangan SosialBudaya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam danPendayagunaan Teknologi Tepat Guna;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat dan PemerintahanDesa/Kelurahan;

4. Pelaksanaan tugas pembantuan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan masyarakat danPemerintahan Desa;

5. Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan ekstemal; dan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.


Page 3

StrukturOrganisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 09 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara memiliki StrukturOrganisasi sebagai berikut:

Dengan struktur organisasi tersebut di atas diharapkan terjadi sinergi antar lini dan fungsisehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Dibawah ini dapat kita lihat uraian tugas KepalaBadan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian serta Kepala Sub Bidang di lingkunganBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

Kepala Badan

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugasmelaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kelembagaan, dan Pengembangan Sosial Budaya,Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam danPendayagunaan Teknologi Tepat Guna serta tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugastersebut, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, mempunyaifungsi sebagai berikut:

Perumusan kebijakan teknis dibidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kelembagaan danPengembangan Sosial Budaya Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat,Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;

Kabid PemerintahanDesa/Kelurahan

Kasubbid AdministrasiPemerintahan

Desa/Kelurahan

Kasubbid Monitoringdan Evaluasi

Desa/Kelurahan

Jabatan Fungsional


Page 3

StrukturOrganisasi



Kepala Badan



Kepala Badan

Kabid PemberdayaanUsaha Ekonomi

Masyarakat

Kasubbid EkonomiKeluarga

Kasubbid Produksi danKetahanan Pangan

Kabid Kelembagaan danPengembangan Sosial

Budaya

KasubbidKelembagaan

KasubbidPengembangan Sosial

Budaya

Kabid PemerintahanDesa/Kelurahan

Kasubbid AdministrasiPemerintahan

Desa/Kelurahan

Kasubbid Monitoringdan Evaluasi

Desa/Kelurahan

KasubbagUmum

Jabatan Fungsional


Page 3

StrukturOrganisasi



Kepala Badan



Kabid PemanfaatanSumberdaya Alam dan

Pendayagunaan TeknologiTepat Guna (TTG)

Kasubbid PemanfaatanSumberdaya Alam

(SDA)

KasubbidPendayagunaan

Teknologi Tepat Guna(TTG)

Kabid PemberdayaanUsaha Ekonomi

Masyarakat

Kasubbid EkonomiKeluarga

Kasubbid Produksi danKetahanan Pangan

Sekretaris

KasubbagProgram

KasubbagKeuangan

KasubbagUmum

Jabatan Fungsional


Page 3

StrukturOrganisasi



Kepala Badan



Jabatan Fungsional


Page 4

Memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidangPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kelembagaan danPengembangan Sosial Budaya, Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat sertaPemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;

Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa/Kelurahan;

Melaksanakan tugas pembantuan Pemerintahan dibidang Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

Melaksanakan pelayanan administrasi internal dan eksternal bidang PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya;dan

Melaporkan dan Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepadaGubernur melalui Sekretaris Daerah, sesuai Standar yang ditetapkan.

Sekretaris

Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badandalam bidang administrasi umum / ketata usahaan, kerumah tanggaan / umum / barang /perlengkapan, kepegawaian, analisis jabatan, administasi keuangan, dan pengelolaanperpustakaan, program dan kegiatan, evaluasi kinerja pengembangan organisasi sertaproduk-produk hukum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris Badan memilikifungsi antara lain :

Perencanaan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan internal dan eksternaladministrasi Badan, serta pengelolaan dan pengendalian penggunaanya;

Perencanaan dan pengelolaan pengurusan dan pertanggungjawabankeuangan serta pengajuan usul bendahara, sesuai ketentuan dan standar yangditetapkan;

Perencanaan pengelolaan dan pendayagunaan serta pengendalian kepegawaian dandisiplin PNS di lingkungan Badan, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

Perencanaan program dan kegiatan untuk peningkatan pengembangan organisasi,sistem kerja serta pemantapan kinerja dan pengelolaan, produk hukum danperpustakaan Badan, sesuai dan standar yang ditetapkan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai bidang tugas danfungsinya;

Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan, sesuai bidang tugas danfungsinya; dan

Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepadaKepala Badan , sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Umum

Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas, yaitu sebagai berikut :

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data, perencanaanpembaharuan dan peningkatan sistim penyelenggaraan urusan tata usaha,administrasi umum / barang / perlengkapan dan perjalanan dinas serta,peningkatan pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin,analisis jabatan dan kesejahteraaan pegawai;

Menyelenggarakan urusan tata usaha, administrasi umum dan barang /perlengkapan dan perjalanan dinas, administrasi kepegawaian, penegakan


Page 5

disiplin, kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan dan standar yangditetapkan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan, sesuai bidangtugasnya;

Memberikan masukan yang perlu kepada Sekretaris Badan, sesuai bidangtugasnya; dan

Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepadaSekretaris Badan, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas, antara lain :

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk penyusunandan peningkatan penyelenggaraan administrasi keuangan dan pelaporankeuangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

Menyusun belanja tidak langsung, menyelenggarakan administasi keuanganbaik langsung maupun tidak langsung dan membuat laporan keuangantahunan serta pengajuan usul bendahara, sesuai ketentuan dan standar yangditetapkan;

Melaksanakan pengkajian RKA dan DPA serta pengadaan kebutuhanbarang/perlengkapan dan administrasi keuangan dan umum, sesuai ketentuandan standar yang ditetapkan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan, sesuai bidangtugasnya;


Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepadaSekretaris Badan, sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Program

Kepala Sub Bagian Program memiliki tugas, sebagai berikut :

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk perencanaanprogram dan kegiatan serta peningkatan kemantapan dan pengembanganorganisasi / kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pengelolaan produk-produk hukum Badan;

Mengkoordinasikan penyiapan konsep rencana program, indikator kinerja,RENSTRA, LAKIP, LPPD, RPJMD, Evaluasi Program pembaharuan danpeningkatan sistem kerja dan pemantapan kinerja di lingkungan Badan,penerapan evaluasi pelaksanaannya, sesuai ketentuan dan standar yangditetapkan;

Mengelola perpustakaan dan dokumentasi Badan, sesuai ketentuan danstandar yang ditetapkan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan, sesuaibidang tugasnya;


Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepadaSekretaris Badan, sesuai standar yang ditetapkan.


Page 6

Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan

Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas membantu Kepala Badandalam Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala BidangPemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi, antara lain :

Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan danstandar dalam pemantapan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan;

Pelaksanaan koordinasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pemantapanpenyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan sesuai ketentuan dan standar yangditetapkan;

Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas danfungsinya;

Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai bidang tugas danfungsinya; dan.

Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepadaKepala Badan sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

Kepala Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugasantara lain:

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untukpenyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standarkelembagaan, ketatalaksanaan, kerjasama, sarana administrasi, perencanaan,pengadaan, pengelolaan prasarana fisik/aset, penggalian, penetapan danpengutipan sumber keuangan desa/kelurahan serta pengangkatan, tugas,tanggung jawab dan kewajiban aparatur desa/kelurahan;

Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dalam pembinaan tatapemerintahan desa/kelurahan, pembinaan aparat desa/kelurahan, sesuaistandar yang ditetapkan;

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data tentang penataan danpengelolaan prasarana fisik, penggalian sumber pendapatan dan pengelolaankeuangan desa/kelurahan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PemerintahanDesa/Kelurahan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala BidangPemerintahan Desa/Kelurahan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinyakepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, sesuai standar yangditetapkan.

Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan

Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Desa/Kelurahan memiliki tugas sebagaiberikut:

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untuk monitoring danevaluasi pemerintahan desa / kelurahan kelembagaan, ketatalaksanaan,sarana administrasi, perencanaan, pengadaan, pengelolaan prasaranafisik/aset, penggalian, penetapan dan pengutipan sumber keuangandesa/kelurahan serta pengangkatan, tugas, tanggungjawab dan kewajibanaparatur desa/kelurahan;


Page 7

Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan,ketentuan dan standar pengendalian, monitoring dan evaluasi pemerintahandesa/kelurahan kelembagaan, ketatalaksanaan, sarana administrasi,perencanaan, pengadaan, pengelolaan prasarana fisik/aset, penggalian,penetapan dan pengutipan sumber keuangan desa/kelurahan sertapengangkatan, tugas, tanggung jawab dan kewajiban aparaturdesa/kelurahan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PemerintahanDesa/Kelurahan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang PemerintahanDesa/Kelurahan sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinyakepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan, sesuai standar yangditetapkan.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya mempunyai tugasmembantu Kepala Badan dalam Pembinaan Kelembagaan dan Pengembangan SosialBudaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Kelembagaan danPengembangan Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan –ketentuan dan standar dalam pembinaan kelembagaan dan pengembangan sosialbudaya;

Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasikelembagaan dan pengembangan sosial budaya sesuai ketentuan dan standar yangditetapkan;

Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas danfungsinya;

Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai bidang tugas danfungsinya; dan


Kepala Sub Bidang Kelembagaan

Kepala Sub Bidang Kelembagaan mempunyai tugas, antara lain sebagai berikut :

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untukpenyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar penguatankelembagaan pemerintah dan masyarakat, pelatihan pemberdayaanmasyarakat, pengembangan manajemen pembangunan partisipatif,pemantapan sistem pendataan potensi desa/kelurahan, dan pendayagunaanruang kawasan perdesaan;

Pelaksanaan Sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring danevaluasi penguatan kelembagaan pemerintah dan masyarakat, pelatihanpemberdayaan masyarakat, pengembangan manajemen pembangunanpartisipatif, pemantapan sistem pendataan potensi desa/kelurahan, danpendayagunaan ruang kawasan perdesaan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan danPengembangan Sosial Budaya, sesuai bidang tugas dan fungsinya;


Page 8

Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Kelembagaan danPengembangan Sosial Budaya, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinyakepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya, sesuaistandar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya

Kepala Sub Bidang Pengembangan Sosial Budaya mempunyai tugas, yaitu :

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untukPenyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pelestarianlembaga adat dan budaya, anak dan remaja, perlindungan tenaga kerjaperdesaan, pemberdayaan perempuan, pemantapan ketahanan keluarga danPKK serta kesejahteran masyarakat;

Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring danevaluasi pelestarian lembaga adat dan budaya, anak dan remaja, perlindungantenaga kerja perdesaan, pemberdayaan perempuan, pemantapan ketahanankeluarga dan PKK serta kesejahteran masyarakat sesuai ketentuan dan standaryang ditetapkan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan danPengembangan Sosial Budaya, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Memberian masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Kelembagaan danPengembangan Sosial Budaya, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinyakepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Sosial Budaya, sesuaistandar yang ditetapkan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat

Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas membantuKepala Badan dalam pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, ekonomi keluarga danproduksi ketahanan pangan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang PemberdayaanUsaha Ekonomi Keluarga memiliki fungsi sebagai berkut :

Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan-ketentuan dan standar pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, ekonomi keluargadan produksi ketahanan pangan;

Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasipemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, ekonomi keluarga dan produksi ketahananpangan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas danfungsinya;

Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai bidang tugas danfungsinya; dan


Kepala Sub Bidang Ekonomi Keluarga

Kepala Sub Bidang Ekonomi Keluarga mempunyai tugas sebagai berikut :


Page 9

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untukpenyempurnaan dan penyusunan kebijakan pengkajian bahan untukpenyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar bantuanpembangunan, pemberdayaan keluarga miskin dan tertinggal, usaha ekonomikeluarga;

Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasibantuan pembangunan, pemberdayaan keluarga miskin dan tertinggal, usahaekonomi keluarga sesuai standar yang ditetapkan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PemberdayaanUsaha Ekonomi Keluarga, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pemberdayaan UsahaEkonomi Keluarga, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

Melaporkan dan mempertangung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinyakepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga, sesuai standaryang ditetapkan.

Kepala Sub Bidang Produksi dan Ketahanan Pangan

Kepala Sub Bidang Produksi dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas, yaitu :

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untukpenyempurnaan dan penyusunan kebijakan Pengkajian bahan untukpenyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standarpengembangan lembaga keuangan mikro, produksi dan pemasaran, sertapertanian dan ketahanan pangan masyarakat;

Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasipengembangan lembaga keuangan mikro, produksi dan pemasaran, sertapertanian dan ketahanan pangan masyarakat sesuai standar yang ditetapkan.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PemberdayaanUsaha Ekonomi Keluarga, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pemberdayaan UsahaEkonomi Keluarga, sesuai bidang tugas dan fungsinya; dan

Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinyakepada Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Keluarga, sesuai standaryang ditetapkan.

Kepala Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna(TTG)

Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna(TTG) mempuyai tugas membantu Kepala Badan dalam peningkatan peran sertamasyarakat untuk Pemanfaatan Sumber daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi TepatGuna (TTG). Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber DayaAlam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), mempunyai fungsi sebagai berikut:

Pengkajian bahan untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan -ketentuan dan standar dalam pemanfaatan Sumber Daya Alam, dan PendayagunaanTeknologi Tepat Guna (TTG);

Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasidibidang dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan pendayagunaan Teknologi TepatGuna (TTG) dalam pemanfaatan sumber daya alam, dan pendayagunaan TeknologiTepat Guna (TTG);


Page10

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugas danfungsinya;

Memberian masukan yang perlu kepada Kepala Badan sesuai bidang tugas danfungsinya; dan


Kepala Sub Bidang Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA)

Kepala Sub Bidang Bidang Pemanfaatan Sumberdaya Alam (SDA) mempunyaitugas, sebagai berikut :

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untukpenyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standarpelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam, konservasi dan rehabilitasilingkungan perdesaan, pengelolaan sumber daya pantai dan pesisir, sumberdaya daratan, sarana dan prasarana;

Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasipelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam, konservasi dan rehabilitasilingkungan perdesaan, pengelolaan sumber daya pantai dan pesisir, sumberdaya daratan, sarana dan prasarana sesuai standar yang ditetapkan;

Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PemanfaatanSumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuaibidang tugas dan fungsinya;

Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pemanfaatan SumberDaya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai bidangtugas dan fungsinya; dan

Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinyakepada Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan PendayagunaanTeknologi Tepat Guna (TTG).

Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) memiliki tugas,antara lain:

Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan / data untukPenyempurnaan dan penyusunan kebijakan, ketentuan dan standar pengkajianTeknologi Tepat Guna, kerjasama Teknologi Tepat Guna, pemasyarakatan danbantuan Teknologi Tepat Guna dan evaluasi Teknologi Tepat Guna;

Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasipengkajian Teknologi Tepat Guna, kerjasama Teknologi Tepat Guna,pemasyarakatan dan bantuan Teknologi Tepat Guna dan evaluasi TeknologiTepat Guna sesuai standar yang ditetapkan;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang PemanfaatanSumber Daya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuaibidang tugas dan fungsinya;

Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pemanfaatan SumberDaya Alam dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai bidangtugas dan fungsinya; dan

Melaporkan dan mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinyakepada Kepala Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan PendayagunaanTeknologi Tepat Guna (TTG).


Page11

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan bagian yang tak terpisahkan dari StrukturOrganisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi SumateraUtara. Rincian tugas, fungsi dan uraian tugas diatur dan ditetapkan berdasarkan PeraturanGubernur.

SumberdayaManusia

Dalam menjalankan organisasi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaProvinsi Sumatera Utara (Bapemmas & Pemdes Provsu) didukung oleh pegawai sebanyak 89orang (per 31 Desember 2014) dengan klasifikasi berdasarkan golongan, jabatan danpendidikan yaitu :

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis KelaminJumlah (Orang)

TotalKaban Sekretariat Bid I Bid II Bid III Bid IV

1 Laki-laki 1 23 8 9 7 5 532 Perempuan - 11 7 7 5 6 36

Jumlah 1 34 15 16 12 11 89

2. Berdasarkan Pendidikan

No PendidikanJumlah (Orang)


1 SD - 1 - - - - 12 SMP - - - 1 - - 13 SMU - 17 5 5 5 8 404 D-III - - 1 - 2 - 35 S1/D-IV - 13 5 6 4 3 316 S2 1 3 4 4 1 - 137 S3 - - - - - - -

Jumlah 1 34 15 16 12 11 89

3. Berdasarkan Golongan

No GolonganJumlah (Orang)


1 IV 1 4 3 4 1 1 142 III - 21 8 11 8 8 563 II - 9 4 1 3 2 18

Jumlah 1 34 15 16 12 11 89

4. Berdasarkan Jabatan

No JabatanJumlah (Orang)


1 Eselon II 1 - - - - - 12 Eselon III 1 1 1 1 1 53 Eselon IV 3 2 2 - 2 9


Page12

4 Fungs Umum - - - - - -5 Fungs Teknis - - - - - -

Jumlah 1 4 3 3 1 3 15

SistematikaPenyajian Laporan

LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun2015 dengan sistematika sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif, ringkasan garis besar ruang lingkup muatan LAKIP BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara.

Bab 1 Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, strukturorganisasi, sumber daya manusia Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaProvinsi Sumatera Utara serta sistematika penyajian laporan.

Bab 2 Perencanaan dan Perjajian Kinerja, terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), SasaranStrategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara.

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari pengukuran capaian kinerja, evaluasi capaian kinerjadan akuntabilitas keuangan.

Bab 4 Penutup, Bab ini memuat ringkasan dari tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerjaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun2015 yang dirangkum kedalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja.

BAB 2Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Rencana Strategis

Visi

Misi

Tujuan

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Arah Kebijakan dan Strategis

Program/Kegiatan

Perjanjian Kinerja Tahun 2015

Perjanjian Kinerja(PK) LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015

Page 13

*** Tahukah Anda

Visi adalah suatu gambaranmenantang tentang keadaan masadepan yang berisikan cita dan citra

yang ingin diwujudkan instansipemerintah.

Bab

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

RencanaStrategis

Sesuai Peraturan Menteri PAN-RB No. 29 Tahun 2010 tentang Panduan PenyusunanPenetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perencanaanstrategis merupakan dasar atau acuan dalam penyusunan IKU, Perencanaan Kinerja,Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, maupun komponen lainnya yang terdapat didalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan, sampai pada pelaporan kinerja.

1. Visi

Dengan mengacu pada Visi Provinsi SumateraUtara serta dengan memperhatikan tugas pokokdan fungsinya sesuai Renstra Bapemmas &Pemdes Provinsi Sumatera Utara tahun 2013-2017, Bapemmas & Pemdes Provsu memiliki visi.

“ Terwujudnya Otonomi Desa/Kelurahan dan Keberdayaan Masyarakat yangPartisipatif di Sumatera Utara ”

Visi tersebut mencerminkan kondisi obyektif tentang Otonomi Desa, KeberadaanMasyarakat dan Partisipatif Masyarakat dalam perjalanan 5 (lima) tahun kedepanBapemmas & Pemdes Provsu. yang disinergikan dalam suatu sistem menuju arah kebijakanprogram dan kegiatan yang utuh, yaitu:

a. Otonomi Desa, merupakan salah satu tujuan yangakan dicapai yaitu terwujudnya suatu tatananpemantapan kerangka aturan / regulasi ; pemantapankelembagaan pemerintahan Desa; PemantapanPengelolaan Keuangan Desa; Pemantapan administrasiPemerintahan Desa; Pengembangan kapasitasPemerintahan Desa; dan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaran PemerintahanDesa termasuk sistem penyelenggaraan pemerintahan desa kearah yang lebihdemokratis.

2

*** Tahukah Anda

Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah “Menjadi Provinsi yang Berdaya Saing menuju

Sumatera Utara Sejahtera “


Page 14

*** Tahukah Anda

Misi adalah sesuatu yang harus diemban ataudilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai

penjabaran visi yang telah ditetapkan.

*** Tahukah Anda

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai ataudihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5

(lima) tahunan.

*** Tahukah Anda

Misi Pemprovsu ada 5 (lima), yaitu :1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara,

religius dan berkompetensi tinggi;2. Membangun dan meningkatkan kwalitas infrastruktur daerah untuk menunjang kegiatan

ekonomi melalui kerjasama antar daerah, swasta, regional dan internasional;3. Meningkatkan kwalitas standar hidup layak, kesetaraan dan keadilan serta mengurangi

ketimpangan antar wilayah;4. Membangun dan mengembangkan ekonomi daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam

lestari berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan5. Reformasi birokrasi berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan

bersih (good governance and clean governance).

b. Keberdayaan Masyarakat, merupakan upaya mengembangkan kemampuan dankemandirian masyarakat dalam seluruh aspek kehidupan meliputi aspek ekonomi, sosialbudaya, lingkungan hidup perdesaan dan politik, sehingga secara bertahap masyarakatmampu membangun diri dan lingkungannya serta berperan aktif dalam prosespembangunan.

c. Partisipatif Masyarakat, merupakan peran aktif masyarakat dalam prosesperencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan danpengembangan hasil pembangunan.

2. Misi

Sedangkan Misi yang tertuang dalam Renstra Bapemmas & Pemdes Provsu 2013-2017,didasari oleh isu-isu strategis dan penjabaran Visi dari Bapemmas & Pemdes Provsusebagai wujud cita-cita penggerak perubahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desadan Lembaga Kemasyarakatan serta Pemberdayaan Masyarakat ke arah yang lebih baik,sehingga diambil suatu kebijaksanaan dalam ketetapan Pemerintah Provinsi Sumatera Utaraguna memfasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat,antara lain:

1. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan;

2. Mengembangkan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta memantapkanprogram nasional pemberdayaan masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP);

3. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat;

4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat; dan

5. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan pendaya gunaan teknologi tepatguna yang berwawasan lingkungan perdesaan.

3. Tujuan

Penetapan Visi dan Misi Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa ProvinsiSumatera Utara untuk mencapai tujuan yangditetapkan pada tahun 2013-2017, meliputi:


Page 15

*** Tahukah Anda

Tema Tujuan dari Renstra Bapemmas &Pemdes Provsu 2013-2017 adalah

“mewujudkan ekonomi desa dan meningkatkankeberdayaan masyarakat dalam aspek

ekonomi, sosial dan budaya.”

*** Tahukah Anda

Tujuan akan mengarahkan perumusansasaran, kebijakan, program dan kegiatan

dalam rangka merealisasikan misi.

1. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa danpemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaanpembangunan dan pelayanan publik;

2. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasikeswadayaan masyarakat dalam pembangunan;

3. Memantapkan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPM-MP) dan dukungan daerah tertinggal dan pasca bencana;

4. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamismelalui pelestarian adat istiadat dan budaya lokal penanganan penyandang masalahkesejahteraan sosial, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dankesetaraan gender, serta peningkatan kemandirian tenaga kerja perdesaan;

5. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasukpenguatan lembaga sosial ekonomi masyarakat;

6. Mengembangkan pengelolaan sumberdaya alam yang efektif dan efisien danpelestarian lingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna;

7. Meningkatkan dukungan manajemen dan dukunganteknis lainnya di lingkungan Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa ProvinsiSumatera Utara; dan

8. Meningkatkan kapasitas aparat dan masyarakatdalam pelaksanaan pembangunan desa lingkupregional.

Untuk dapat melakukan pengukuran capaian tujuan perlu ditetapkan suatu indikator kerjatujuan utama. Adapun indikator kinerja tujuan utama yang ditetapkan BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara pada Tabel2.1.

Tabel 2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja UtamaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara

TUJUAN INDIKATOR KINERJA

Mewujudkan Ekonomi Desa dan

Meningkatkan Keberdayaan

Masyarakat Dalam Aspek Ekonomi,

Sosial dan Budaya

1. Jumlah Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa danKelurahan melalui Bintek dan Konsolidasi serta Inventarisasi.

2. Jumlah Kapasitas Penyelenggaraan Pemdes dan Kelurahanmelalui TOT, Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas AparatDesa dan Kelurahan.

3. Jumlah Pelatihan yang diberikan bagi masyarakat Perdesaanmelalui Penyusunan Kurikulum dan Modul, Pelatihan,Sinkronisasi dan Training Of Trainer.

4. Keterpaduan Program dan Kegiatan masuk Desa dan


Page 16

*** Tahukah Anda

Sasaran adalah hasil yang akan dicapaisecara nyata oleh instansi pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik,terukur dalam kurun waktu yang lebih

pendek dari tujuan

Peningkatan System Perencanaan Partisipatif melaluiSosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi.

5. Cakupan penerapan PNPM-MPd.

6. Jumlah Kabupaten dan Desa yang melaksanakan PNPMMandiri Perdesaan (PNPM-MPd).

7. Jumlah Fasilitasi dalam Pemberdayaan dan KesejahteraanKeluarga (PKK) melalui Penguatan Kelembagaan Posyandudan pelaksanaan Bangdesmadu.

8. Jumlah Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender danPeningkatan Pemberdayaan Perempuan melalui Pendataandan Bintek.

9. Jumlah Pelaksanaan Usaha Perkreditan dan Simpan PinjamLembaga Keuangan Mikro Perdesaan melalui Bintek,Koordinasi, dan Pemberian Stimulan kepada KelompokMasyarakat.

10. Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Desa, PasarLokal dan Pengembangan Informasi Pasar melalui BintekPengelolaan Pasar Desa Bagi Aparat Pemerintah Desa,Pengelola Pasar dan BPD serta memberikan Bantuan Stimulanuntuk Rehabilitasi Pasar Desa.

11. Jumlah Posyantekdes yang berfungsi.

12. Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman danPerdesaan melalui Orientasi, Pelatihan, Koordinasi dan Bintek.

4. Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Utama(IKU)

a. Sasaran Strategi

Sasaran yang akan dicapai sesuai Rencana Strategi (RENSTRA) Bapemmas & PemdesProvsu telah ditetapkan 6 (enam) Sasaran Strategi sebagai penjabaran dari kegiatanyang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ProvinsiSumatera Utara, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;

2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan kemasyarakatan dalam pembangunan desa;

3. Dukungan pengentasan daerah tertinggal dan pasca bencana melalui pemantapanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan;

4. Meningkatnya pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat;

5. Meningkatnya usaha ekonomi produktif masyarakat desa;

6. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya alam dan teknologi tepat guna;

7. Meningkatnya dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya di lingkunganBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa; dan


Page 17

*** Tahukah Anda

Strategi adalah cara mencapai tujuan dansasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan-

kebijakan dan program-program

8. Meningkatnya kapasitas aparat danmasyarakat dalam pelaksanaanpembangunan desa lingkungan perdesaandan regional.

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja dari Sasaran Strategi yang termuat dalam Rencana Strategi(RENSTRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ProvinsiSumatera Utara Tahun 2013-2017 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU)Bapemmas & Pemdes Provsu.

Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan alat ukur guna tercapainya sasaranstrategi yang termuat dalam Rencana Strategi Bapemmas & Pemdes Provsu Tahun2013-2017, sebagaimana pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2

Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja UtamaBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

1 Meningkatkan KualitasPenyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Jumlah Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desadan Kelurahan melalui Bintek dan Konsolidasi sertaInventarisasi.

2. Jumlah Kapasitas Penyelenggaraan Pemdes danKelurahan melalui TOT, Bimbingan TeknisPeningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Kelurahan.

2 Meningkatnya KapasitasKelembagaan Masyarakat dalamPembangunan Desa

1. Jumlah Pelatihan yang diberikan bagi masyarakatPerdesaan melalui Penyusunan Kurikulum dan Modul,Pelatihan, Sinkronisasi dan Training Of Trainer.2. Keterpaduan Program dan Kegiatan masuk Desa danPeningkatan System Perencanaan Partisipatif melaluiSosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Monitoring danEvaluasi.

3 Dukungan Pengentasan DaerahTertinggal dan Pasca Bencanamelalui Pemantapan ProgramNasional Pemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

1. Cakupan Penerapan PNPM-MPd.2. Jumlah Kabupaten dan Desa yang melaksanakanPNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd).

4 Meningkatnya PengembanganPemberdayaan Adat dan SosialBudaya Masyarakat

1. Jumlah Fasilitasi dalam Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga (PKK) melalui PenguatanKelembagaan Posyandu dan pelaksanaanBangdesmadu.

2. Jumlah Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender danPeningkatan Pemberdayaan Perempuan melaluiPendataan dan Bintek.

5 Meningkatnya usaha ekonomiproduktif masyarakat desa

1. Jumlah Pelaksanaan Usaha Perkreditan dan SimpanPinjam Lembaga Keuangan Mikro Perdesaan melaluiBintek, Koordinasi, dan Pemberian Stimulan kepadaKelompok Masyarakat.

2. Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Desa,Pasar Lokal dan Pengembangan Informasi Pasar


Page 18

melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa Bagi AparatPemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPD sertamemberikan Bantuan Stimulan untuk RehabilitasiPasar Desa.

6 Meningkatnya pengelolaansumberdaya alam dan teknologitepat guna

1. Jumlah Posyantekdes yang berfungsi.

2. Jumlah Pembangunan Sarana dan PrasaranaPermukiman dan Perdesaan melalui Orientasi,Pelatihan, Koordinasi dan Bintek.

5. Arah Kebijakan dan Strategis

Sejalan dengan Visi, Misi dan Tujuan di dalam Rencana Strategis Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017, sertamemperhatikan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana PembangunanJangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015,maka kebijakan prioritas Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaProvinsi Sumatera Utara Tahun 2015, diarahkan pada upaya:

1. Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan/Desayang demokratis melalui pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa/Kelurahan,Pengelolaan Keuangan Desa, Sistem Administrasi dan Kelembagaan Desa;

2. Memantapkan peran Lembaga Kemasyarakatan serta pengembangan partisipasi dankeswadayaan masyarakat dalam pembangunan kawasan perdesaan melaluipengembangan manajeman pembangunan partisipatif serta memantapkan sistempendataan profil Desa/Kelurahan sebagai basis data dalam penyusunan rencanapembangunan di Desa/Kelurahan dan pengembangan kebijkan daerah;

3. Mendorong peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan melalui ProgramNasioanal Pemberdayaan Masyarakat dan dukungan daerah tertinggal dan pascabencana;

4. Mendorong peningkatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga menujukeluarga yang berkualitas, sehat dan sejahtera;

5. Memantapkan kehidupan sosial budaya masyarakat sesuai tradisi dan adat istiadatdalam mewujudkan keharmonisan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

6. Mengembangkan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga, meningkatkanketahanan pangan masyarakat, memantapkan manajemen lembaga keuangan mikroperdesaan dan usaha-usaha Desa, serta pengembangan pasar desa;

7. Mendorong pemasyarakatan dan pendayagunaan teknologi tepat guna bagimasyarakat dalam pengelolaan potensi sumberdaya alam yang berwawasanlingkungan; dan

8. Meningkatkan kualitas dukungan manajemen dan dukungan pelayanan teknislainnya Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


Page 19

*** Tahukah Anda

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpaduuntuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasamadengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

*** Tahukah Anda

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yangdilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan danprogram yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

6. Program/Kegiatan

Sebagai tindak lanjut kebijakan strategisdiatas, maka ditetapkan target-targetrencana capaian prioritas, yang secaralangsung untuk mendukung baik kebijakanprioritas nasional dan prioritas pemerintah provinsi maupun pelaksanaan tugas pokok danfungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara.

1. Prioritas Nasional

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional, Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara telah merencanakan target capaianprioritas Tahun 2015, yang dilaksanakan melalui kegiatan dukungan meningkatkankapasitas penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan serta keberdayaanmasyarakat, melalui penguatan kelembagaan pemerintahan desa dan kelurahan,kelembagaan pelatihan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pembinaan sosialbudaya lokal, pengembangan usaha ekonomi masyarakat serta pemanfaatansumberdaya alam dan teknologi tepat guna melalui Program Pemberdayaan Masyarakatdan Desa.

2. Prioritas Bapemmas & Pemdes Provsu

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara telah merencanakan targetcapaian prioritas 2015, yang dilaksanakan melalui beberapa program peningkatankeberdayaan masyarakat perdesaan, pengembangan ekonomi lokal, peningkatanpartisifasi masyarakat dalam membangun desa, peningkatan kapasitas aparaturpemerintah desa, program nasional pemberdayaan masyarakat pola pengembangankecamatan melalui kerjasama antar desa serta pengembangan desa tertinggal.


Page 20

*** Tahukah Anda

Penetapan kinerja bertujuan untuk meningkatan akuntabilitas,transparasi, dan kinerja aparatur, sebagai wujud nyata komitmen

antara penerima amanah dan pemberi amanah, sebagai dasarpenilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi sebagaimana dituangkan dalam LAKIP.

PerjanjianKinerja

Sesuai dengan Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang PercepatanPemberantasan Korupsi, menegaskan bahwa “semua pimpinan instansi pemerintah membuatpenetapan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang, yang bertujuan untukmewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumberdaya tertentu, melalui penetapantarget kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baikberupa hasil maupun manfaat”.

Ketentuan tersebut mengamanatkan perlunya dilakukan Perjanjian Kinerja atau disebut denganPenetapan Kinerja (PK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penetapan kinerjapada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untukmencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu denganmempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Penetapan Kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi SumateraUtara tahun 2015 mencakup unit Eselon II sampai dengan Eselon IV dan disusun denganmengacu pada Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaProvinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2015,tanggal 11 Mei 2015. Penetapan Kinerja EselonII dan Eselon IV sebagaimana dituangkan padaTabel 2.3 dan lampiran.

Tabel 2.3

Penetapan Kinerja Eselon II pada Bapemmas & Pemdes Provsu Tahun 2015

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1 Meningkatkan KualitasPenyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah Pelayanan AdministrasiPemerintahan Desa dan Kelurahan melaluiBintek dan Konsolidasi serta Inventarisasi.

66 Orang

Jumlah Kapasitas PenyelenggaraanPemdes dan Kelurahan melalui TOT,Bimbingan Teknis Peningkatan KapasitasAparat Desa dan Kelurahan.

66 Orang


Jumlah Pelatihan yang diberikan bagimasyarakat Perdesaan melaluiPenyusunan Kurikulum dan Modul,Pelatihan, Sinkronisasi dan Training OfTrainer.

300 Orang

Keterpaduan Program dan Kegiatan masukDesa dan Peningkatan SystemPerencanaan Partisipatif melaluiSosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Monitoringdan Evaluasi.

33 Desa/KelTerbaik

1.000 Desa

3 Dukungan Pengentasan DaerahTertinggal dan Pasca Bencanamelalui Pemantapan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat

Cakupan Penerapan PNPM-MPd. 26 Kab. LokasiPNPM-MPd

26 Kab/KotaLokasi PNPM-


Page 21

*** Tahukah AndaPenetapan kinerja merupakan ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang akan dicapai dan disepakatiantara pihak yang menerima amanah/pengemban tugas dan penanggung jawab kinerja dengan pihak yangmemberikan amanah/tugas dan tanggungjawab kinerja dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia

Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) MPd

Jumlah Kabupaten dan Desa yangmelaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan(PNPM-MPd).

100 Orang


Jumlah Fasilitasi dalam Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga (PKK) melaluiPenguatan Kelembagaan Posyandu danpelaksanaan Bangdesmadu.

50 Orang33 Kab/Kota

(400Kelompok)

2 Desa Binaan

Jumlah Pelaksanaan PengarusutamaanGender dan Peningkatan PemberdayaanPerempuan melalui Pendataan, Bintek

33 Kab/Kota


Jumlah Pelaksanaan Usaha Perkreditandan Simpan Pinjam Lembaga KeuanganMikro Perdesaan melalui Bintek,Koordinasi, dan Pemberian Stimulankepada Kelompok Masyarakat.

50 Orang

Jumlah Pengembangan dan PengelolaanPasar Desa, Pasar Lokal danPengembangan Informasi Pasar melaluiBintek Pengelolaan Pasar Desa BagiAparat Pemerintah Desa, Pengelola Pasardan BPD serta memberikan BantuanStimulan untuk Rehabilitasi Pasar Desa.


Jumlah Posyantekdes yang berfungsi. 1 Kab/Kota

1 Kegiatan

Jumlah Pembangunan Sarana danPrasarana Permukiman dan Perdesaanmelalui Orientasi, Pelatihan, Koordinasi,Bintek.

4 Kabupaten

33 Kab/Kota

BAB 3Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran Capaian Kinerja

Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja SasaranEvaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1Analisis Capaian Kinerja Sasaran 1Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3Analisis Capaian Kinerja Sasaran 3Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 4Analisis Capaian Kinerja Sasaran 4Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5Analisis Capaian Kinerja Sasaran 5Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 6Analisis Capaian Kinerja Sasaran 6

Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan

Analisis Capaian Kinerja Tujuan

Akuntabilitas Keuangan

AkuntabilitasKeuangan LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015

Page 22

*** Tahukah Anda

Pengukuran Kinerja mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkatpencapaian target (rencana tingkat capaian)

darimasing-masing kelompok indikator kinerjakegiatan; dan

2. Tingkat pencapaian sasaran instansipemerintah yang merupakan tingkat

pencapaian target (rencana tingkat capaian)dari masing-masing indikator sasaran yang

telah ditetapkan sebagaimana dituangkandalam dokumen Rencana Kinerja.

Bab

Akuntabilitas Kinerja

PengukuranCapaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ProvinsiSumatera Utara tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian(target) masing-masing indikator kinerja utama dengan capaian kinerja nyata (realisasi).Pengukuran dilakukan guna mengetahui capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasiuntuk dituangkan dalam dokumen LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 yang merupakan wujud pertanggungjawabanterhadap tingkat keberhasilan pencapaian kinerja institusi.

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan tujuandan sasaran strategis beserta indikatornya yangdigunakan untuk menginformasikan kinerja, baik berupaoutput maupun outcome. Indikator tujuanmenginformasikan capaian kinerja sampai tahun ke-tigasesuai periode Renstra Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi SumateraUtara Tahun 2013-2017. Capaian kinerja BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaProvinsi Sumatera Utara Tahun 2015 secarakeseluruhan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Bapemmas & Pemdes Provsu Tahun 2015

SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %

Meningkatkan KualitasPenyelenggaraanPemerintahan Desa

Jumlah Pelayanan AdministrasiPemerintahan Desa dan Kelurahanmelalui Bintek dan Konsolidasi sertaInventarisasi

66 Orang 66 Orang 90,95

Jumlah Kapasitas PenyelenggaraanPemdes dan Kelurahan melalui TOT,Bimbingan Teknis PeningkatanKapasitas Aparat Desa dan


3


Page 23

Kelurahan

MeningkatnyaKapasitasKelembagaanMasyarakat dalamPembangunan Desa

Jumlah Pelatihan yang diberikanbagi masyarakat Perdesaan melaluiPenyusunan Kurikulum dan Modul,Pelatihan, Sinkronisasi dan TrainingOf Trainer


Keterpaduan Program dan Kegiatanmasuk Desa dan PeningkatanSystem Perencanaan Partisipatifmelalui Sosialisasi, Bimtek,Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi

33 Desa/KelTerbaik

1.000 Desa

33 Desa/KelTerbaik

1.000 Desa

95,63

99,37

DukunganPengentasan DaerahTertinggal melaluiPemantapan ProgramNasionalPemberdayaanMasyarakat MandiriPerdesaan (PNPM-MPd)

Cakupan Penerapan PNPM-MPd 26 Kab.Lokasi

PNPM-MPd

26 Kab/KotaLokasi

PNPM-MPd

26 Kab.Lokasi

PNPM-MPd

26 Kab/KotaLokasi

PNPM-MPd

86,82

100

Jumlah Kabupaten dan Desa yangmelaksanakan PNPM MandiriPerdesaan (PNPM-MPd)

100 Orang 100 Orang 100

MeningkatnyaPengembanganPemberdayaan Adatdan Sosial BudayaMasyarakat

Jumlah Fasilitasi dalamPemberdayaan dan KesejahteraanKeluarga (PKK) melalui PenguatanKelembagaan Posyandu danpelaksanaan Bangdesmadu

50 Orang

33 Kab/Kota(400

Kelompok)

2 DesaBinaan

50 Orang

33 Kab/Kota(400

Kelompok)

2 DesaBinaan

76,83

87

92,05

Jumlah PelaksanaanPengarusutamaan Gender danPeningkatan PemberdayaanPerempuan melalui Pendataan danBintek

33 Kab/Kota 33 Kab/Kota 57,38

Meningkatnya usahaekonomi produktifmasyarakat desa

Jumlah Pelaksanaan UsahaPerkreditan dan Simpan PinjamLembaga Keuangan MikroPerdesaan melalui Bintek,Koordinasi, dan Pemberian Stimulankepada Kelompok Masyarakat


Jumlah Pengembangan danPengelolaan Pasar Desa, PasarLokal dan Pengembangan InformasiPasar melalui Bintek PengelolaanPasar Desa Bagi Aparat PemerintahDesa, Pengelola Pasar dan BPDserta memberikan Bantuan Stimulanuntuk Rehabilitasi Pasar Desa

Meningkatnyapengelolaansumberdaya alam danteknologi tepat guna

Jumlah Posyantekdes yangberfungsi

1 Kab/Kota

1 Kegiatan

1 Kab/Kota

1 Kegiatan

86,41

67,71

Jumlah Pembangunan Sarana dan 4 Kabupaten 4 Kabupaten 86,56


Page 24

Prasarana Permukiman danPerdesaan melalui Orientasi,Pelatihan, Koordinasi dan Bintek


CapaianKinerja

Akuntabilitas capaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ProvinsiSumatera Utara tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakatdan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017 yang ditetapkan melaluiPenetapan Kinerja Tahun 2015, tanggal 11 Mei 2015. Pengukuran kinerja Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara diarahkan pada 6 (enam) sasaranstrategis dan 12 (dua belas) indikator kinerja utama.

Sasaran 1

Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan pemerintahandesa

1.1. Capaian Kinerja Sasaran 1

Tabel 3.2

Capaian Kinerja Sasaran 1Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

IKU TAHUN 2015TARGET REALISASI CAPAIAN

Jumlah Pelayanan Administrasi PemerintahanDesa dan Kelurahan melalui Bintek danKonsolidasi serta Inventarisasi


Jumlah Kapasitas Penyelenggaraan Pemdesdan Kelurahan melalui TOT, BimbinganTeknis Peningkatan Kapasitas Aparat Desadan Kelurahan.


Untuk mewujudkan sasaran strategi tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) indikatorkinerja utama dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Bintek danKonsolidasi serta Inventarisasi melalui kegiatan Temu Karya dan Wisata Karya Kepala Desadan Lurah Tingkat Provinsi Sumatera Utara yang diikuti oleh Kepala Desa/Lurah diKabupaten/Kota se-Sumatera Utara, dengan target 66 orang.

Capaian pada indikator tersebut adalah :


Page 25

a. Jumlah Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Bintek danKonsolidasi serta Inventarisasi didalam Program peningkatan Aparatur Pemerintah Desadengan peserta sebanyak 45 orang, sebagaimana Tabel 3.3.

Tabel 3.3

Pelaksanaan Temu Karya Kepala Desa dan Lurah Terbaik Provinsi dan Terbaik IKabupaten/Kota Se-Sumatera Utara Tahun 2015

TEMPATJUMLAH

DESATERBAIK

JUMLAHLURAH

TERBAIK

JUMLAHKETUA TP-

PKK

JUMLAHKETUA LPM

JUMLAH KETUABPD

Putra MuliaHotel Jl. GatotSubroto No.62MEDAN

11 orang 4 orang 14 orang 15 orang 1 Orang

b. Memberikan penghargaan kepada Desa dan Kelurahan Terbaik Tingkat dan Terbaik IKabupaten/Kota se-Sumatera Utara atas keberhasilan dalam perlombaan Desa danKelurahan Tingkat Kab/Kota dan Tingkat Provinsi Sumatera Utara.

c. Meningkatkan motivasi dan kreativitas serta kinerja Kepala Desa dan Lurah dalampenyelenggaraan Desa/Kelurahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

d. Memberikan masukan kepada Pemerintah Provinsi dalam rangka pengembangan polapembinaan dan fasilitasi desa dan kelurahan.

2. Fasilitasi Kapasitas Penyelenggaraan Pemdes dan Kelurahan melalui TOT, Bimbingan TeknisPeningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Kelurahan melalui kegiatan Fasilitasi Penyusunandan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan yang diikuti oleh Pejabat yang menangani secarateknis penyusunan dan pendayagunaan data profil desa/kelurahan dan operator komputerdengan target 66 orang.


a. Fasilitasi Kapasitas Penyelenggaraan Pemdes dan Kelurahan melalui TOT, BimbinganTeknis Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Kelurahan didalam Program PeningkatanKeberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan peserta sebanyak 50 orang, sebagaimanaTabel 3.4.

Tabel 3.4

Pelaksanaan Teknis Kelompok Kerja Penyusunan dan Pendayagunaan DataProfil Desa/Kelurahan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

NO KABUPATEN/KOTA JUMLAHPESERTA

1 Tapanuli Utara 1 Orang2 Tapanuli Selatan 2 Orang3 Toba Samosir 2 Orang4 Humbang Hasundutan 2 Orang5 Samosir 2 Orang6 Pak-Pak Bharat 2 Orang7 Serdang Bedagai 2 Orang8 Dairi 2 Orang9 Batubara 2 Orang10 Asahan 2 Orang11 Labuhanbatu Selatan 2 Orang


Page 26

12 Labuhanbatu Utara 2 Orang13 Labuhanbatu 2 Orang14 Mandailing Natal 2 Orang15 Deli Serdang 2 Orang16 Langkat 2 Orang17 Karo 2 Orang18 Padangsidempuan 1 Orang19 Medan 2 Orang20 Tebing Tinggi 1 Orang21 Binjai 1 Orang22 Tanjung Balai 1 Orang23 Sibolga 2 Orang24 Provinsi Sumatera Utara 9 Orang

Jumlah 50 Orang

b. Bimbingan teknis kelompok kerja penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dankelurahan provinsi sumatera utara tahun 2015 bertujuan untuk penyelenggaraan danpemantapan penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan berbasisweb/on line tahun 2015 sebagai sumber informasi yang akurat, komprehensif danintegral untuk penentuan kebijakan pembangunan desa dan kelurahan.

c. Sedangkan tujuan bimbingan teknis kelompok kerja penyusunan dan pendayagunaandata profil desa dan kelurahan adalah untuk menggali masalah-masalah yang dihadapidalam penyusunan dan pendayagunaan data profil desa/kelurahan dan memberi solusipemecahannya dalam rangka untuk mengikuti informasi dalam pengambilan kebijakan.

1.2. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1

Tabel 3.5

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 1Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

SASARANINDIKATOR

KINERJAUTAMA

UKURAN 2013 2014 2015 2016 2017

MeningkatkanKualitasPenyelenggaraanPemerintahanDesa

JumlahPelayananAdministrasiPemerintahanDesa danKelurahanmelalui Bintekdan KonsolidasisertaInventarisasi

Target 66 OrgRealisasi 90,95Capaian 45 Org

JumlahKapasitasPenyelenggaraanPemdes danKelurahanmelalui TOT,BimbinganTeknisPeningkatan



Page 27

Kapasitas AparatDesa danKelurahan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentangPenyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan

Penilaian desa/kelurahan melalui perlombaan desa dan kelurahan merupakan evaluasi danpenilaian perkembangan pembangunan atas usaha pemerintah daerah bersama masyarakatdesa dan kelurahan yang dilaksanakan setiap tahun secara berjenjang dan berkelanjutan mulaidari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Perlombaan desa dan kelurahan merupakan kompetisi dan evaluasi keberhasilan pembangunandi desa dan kelurahan yang bersifat mendorong partisipasi masyarakat desa/kelurahan. Desadan kelurahan yang berpatisipasi dalam perlombaan tersebut diberikan penghargaan berupapiagam dan penghargaan lainnya sesuai kondisi dan keuangan pemerintah daerah.Penghargaan yang diberikan oleh pemerintah provinsi sumatera utara berupa piagampenghargaan dan hadiah bagi desa/kelurahan terbaik tingkat provinsi serta piagampenghargaan bagi desa/kelurahan yang ikut berpatisipasi dalam perlombaan desa/kelurahantingkat provinsi sumatera utara.

Disamping bentuk penghargaan diatas dari pemerintah provinsi sumatera utara mengundangkepala desa dan lurah terbaik tingkat provinsi dan terbaik I kabupaten/kota se-sumatera utarauntuk mengikuti temu karya yang dirangkaikan dengan perayaan hari ulang tahun proklamasikemerdekaan republik indonesia ke-70 dan acara kegiatan kenegaraan lainnya.

ProfilDesa

Pembangunan membutuhkan data dasar sebagai landasan untuk penyusunan rencanapembangunan hingga evaluasi kinerja dari hasil pembangunan. Melalui konsep basis data desasebagaimana ditunjukkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentangpedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil desa dan kelurahan. Data kinidikumpulkan dari tingkat desa, dengan upaya pelembagaan pengumpulan, pengolahan danpendayagunaan data oleh kelompok kerja (pokja) Profil Desa dan Kelurahan dari tingkat desadan kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Hasil pengumpulan dananalisis data kini tersaji secara Online melalui website untuk pengisian data profil desa dankelurahan, beralamat pada hyyp://prodeskel.pmd.kemendagri.go.id/.

Untuk menunjang pengisian data tersebut, diselenggarakan pula serangkaian asistensi di pusatdan provinsi, yang kenyataannya sampai ke kabupaten/kota, kecamatan dan desa. Di sampingitu, dialokasikan dana dekonsentrasi dan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) untuk melaksanakan kegiatan rapat koordinasi, pelatihan dan pengisian data. Berbagaikegiatan yang dilaksanakan selama asistensi meliputi pembentukan kelompok kerja profil desadan kelurahan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan lainnya ialah alokasipenganggaran untuk kegiatan profil desa dan kelurahan.

Dalam konteks tersebut dikembangkan motivasi pengisian data profil desa dan kelurahan ditingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Kemudian dilakukan komunikasi yangintensif untuk pengisian dan penanganan masalah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana


Page 28

pembangunan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi SumateraUtara melalukan evaluasi kinerja pelaksanaan kegiatan penyusunan profil desa dan kelurahan.

Dari evaluasi diketahui berbagai permasalahan. secara hierarkis, masalah utama ialahrendahnya pendanaan untuk kelompok kerja profil desa dan kelurahan (pokja) danpengumpulan data. Proses-proses pelaksanaan profil desa dan kelurahan menjadi tugas pokokdan fungsi pokja di tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi. Akan tetapi belumseluruh wilayah tersebut menyusun pokja. Di samping itu, pada pokja yang telah terbentuktidak selalu disertai dukungan dana untuk melaksanakan program kerja. Akibatnya pokja tidakmelaksanakan tugas pokoknya berupa pengumpulan data dan pemasukannya ke dalam websiteprofil desa dan kelurahan.

Permasalahan berikutnya ialah rendahnya keterjangkauan listrik dan internet di Desa.Kelemahan ini berpengaruh terhadap kegiatan pemasukan data ke dalam Website profil desadan kelurahan. Pada saat ini keleluasaan untuk memasukkan data dan mengeditnya hanyaberlaku di tingkat desa. Ketiadaan listrik dan internet di desa mengakibatkan kesulitan pokja ditingkat desa untuk memasukkan datanya.

Selanjutnya diketahui masih rendahnya Sosialisasi Permendagri 12/2007 di Kabupaten/Kota.Permendagri tersebut berisikan hierarki Organisasi Pengelola Profil Desa dan Kelurahan, tugasdan pokok masing-masing tingkatan organisasi, tahapan pelaksanaan kegiatan, seluruhkuesioner untuk mengumpulkan data, dan seluruh pengolahan serta analisis data. Akan tetapidalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tidak ditemukan pemaknaan setiap pertanyaankuesioner, sehingga hal-hal semacam ini perlu dilatihkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kotahingga Pemerintah Desa.

Konsekuensi berikutnya ialah belum digunakannya hasil analisis data profil desa dan kelurahanuntuk perencanaan pembangunan. Sebagai langkah awal dalam pembangunan desa dankelurahan, maka perencanaan pembangunan perlu dilakukan dengan berbasis pada data-datayang valid dan mutakhir. Hal ini seharusnya dapat di penuhi oleh profil desa dan kelurahan.Akan tetapi berbagai permasalahan dalam input, proses dan publikasi diatas mengakibatkandata-data yang telah tersusun belum digunakan sebagai basis kuantitatif bagi perencanaanpembangunan.

Disamping berbagai masalah yang bersumber dari dalam prosedur Profil Desa dan Kelurahan,terdapat pula berbagai pengaruh dari faktor luar. Pemekaran wilayah ditingkat Desa,Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi berkonsekuensi pada perubahan data dalam ProfilDesa dan Kelurahan. Wilayah baru tidak memiliki basis data lama, sementara validitas data dariwilayah lama berkurang karena tidak sesuai lagi dengan batas-batas geografi yang terakhir. Halini membutuhkan pengumpulan data dan pemasukannya kembali ke dalam website profil desadan kelurahan.

Di sisi lain, seringkali muncul adanya pemekaran wilayah, namun mengalami kesulitan dalampembangunan, karena tidak didukung dengan Potensi Riil. Hal ini menunjukkan bahwapengisian profil desa dan kelurahan sebaiknya digunakan sebagai basis data untuk penilaian danpersetujuan pemekaran wilayah. Dengan cara demikian proses pengambilan keputusandilakukan melalui basis data yang akurat. Harapannya basis data tersebut dapat digunakanuntuk merancang proses pemekaran wilayah yang mampu meningkatkan kesejahteraanMasyarakat.

Dengan menyadari berbagai simpulan tersebut, maka masih perlu diperhatikan bahwa substansidan analisis data profil desa dan kelurahan relevan dalam penyusunan profil daerah, sertaperencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Akan tetapi disadari masih adanyapermasalahan dalam aspek kapasitas personil, prasarana pendukung dan pendanaan. Olehsebab itu dibutuhklan kegiatan pelatihan yang berkelanjutan, terutama dalam pengisian danpendayagunaan profil desa dan kelurahan.


Page 29

Pendayagunaan data profil desa dan kelurahan dimanfaatkan untuk mengetahui karakteristikpotensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dukungan kelembagaan dan perkembanganprasarana dan sarana, tingkat perkembangan ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan danketertiban, kesadaran politik dan peran serta masyarakat, kinerja lembaga kemasyarakatan danpemerintahan desa dan kelurahan serta permasalahan pembangunan di setiap Desa danKelurahan. Berikutnya ialah manfaat mengukur status kemajuan dan tingkat perkembanganDesa dan Kelurahan Swadaya ke Swakarya menuju Swasembada.


Page 30

Sasaran 2

Meningkatnya kapasitaskelembagaan masyarakat dalampembangunan desa


Tabel 3.6

Capaian Kinerja Sasaran 2Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa


Jumlah Pelatihan yang diberikan bagimasyarakat Perdesaan melalui PenyusunanKurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasidan Training Of Trainer.


Keterpaduan Program dan Kegiatan masukDesa dan Peningkatan System PerencanaanPartisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek,Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi.

33 Desa/KelTerbaik

1.000 Desa

33 Desa/KelTerbaik

1.000 Desa

95,63

99,37

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) indikatorkinerja utama dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah Pelatihan yang diberikan bagi Masyarakat Perdesaan melalui Penyusunan Kurikulumdan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi dan Training Of Trainer dengan target 300 orang.


a. Fasilitasi Pelatihan yang diberikan bagi Masyarakat Perdesaan melalui PenyusunanKurikulum dan Modul, Pelatihan, Sinkronisasi dan Training Of Trainer didalam ProgramPeningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dengan kegiatan yang dilakukanmelalui Sosialisasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP sesuaidengan surat mendagri yang diikuti oleh aparatur BPMPD kabupaten/kota dan ketuaatau yang mewakili komisi A DPRD kabupaten/kota se-Sumatera Utara dengan pesertasebanyak 94 (sembilan puluh empat) orang, sebagaimana Tabel 3.7.

Tabel 3.7

Pelaksanaan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 danPeraturan turunannya Tingkat Provinsi Sumatera Utara

NO KABUPATEN/KOTAPESERTA

BPMD KETUA KOMISI ADPRD

SKPDPROVINSI

1 Tapanuli Selatan 2 Org - -2 Gunung Sitoli 1 Org 2 Org -3 Tapanuli Tengah 2 Org - -4 Humbang Hasundutan 3 Org 1 Org -5 D a i r i 2 Org -6 Nias Selatan 2 Org 1 Org7 Nias Utara 2 Org 1 Org


Page 31

8 Mandailing Natal 1 Org 1 Org9 Labuhanbatu Selatan 3 Org 1 Org10 Padangsidempuan 2 Org -11 Serdang Bedagai 2 Org 2 Org12 Labuhanbatu 1 Org -13 Asahan 2 Org -14 Langkat 2 Org 2 Org15 Tapanuli Utara 2 Org -16 Pakpak Bharat 2 Org 2 Org17 Nias Barat 2 Org 1 Org18 Labuhanbatu Utara 2 Org 1 Org19 Toba Samosir 2 Org -20 Karo 2 Org 1 Org21 Deli Serdang 1 Org -22 Padang Lawas Utara 2 Org 1 Org23 Samosir 2 Org 1 Org24 Batubara - 1 Org25 Simalungun - 2 Org26 SKPD Provinsi - - 30 Org

Jumlah 43 Orang 21 Orang 30 Orang

b. Mensosialiasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan turunannyatingkat Provinsi Sumatera Utara dalam mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa,pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Menyamakan persepsi dan membangun komitmen dalam implementasi pokok-pokok kebijakantentang desa, perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, penyusunanperaturan daerah terkait desa dan pemilihan kepala desa.

2. Fasilitasi Keterpaduan Program dan Kegiatan masuk Desa dan Peningkatan SistemPerencanaan Partisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Monitoring dan Evaluasidengan target 33 Desa/Kel Terbaik dan 1.000 Desa.


a. Keterpaduan Program dan Kegiatan masuk Desa dan Peningkatan Sistem PerencanaanPartisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Monitoring dan Evaluasi didalamProgram Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan yang dilakukan melaluikegiatan Penilaian Desa/Kelurahan Terbaik Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara yangdiikuti oleh juara perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi yang ditetapkanmelalui Surat Keputusan Gubernur, sebagaimana Tabel 3.8.

Tabel 3.8

Penetapan Desa dan Kelurahan TerbaikTingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

NO DESA/KELURAHAN KECAMATAN KABUPATEN/KOTA JUARAA DESA1 Pematang Johar Labuhan Deli Deli Serdang I2 Simbara Tara Bintang Humbahas II3 Ulak Tano Simangambat Paluta III4 Sisobambowo Mandrehe Barat Nias Barat Harapan I5 Pematang Serai Tanjung Pura Langkat Harapan II6 Gudang Garam Bintang Bayu Sergai Harapan III

B KELURAHAN1 Tanjung Marulak Hilir Rambutan Tebing Tinggi I2 Sei Sikambing B Medan Sunggal Medan II


Page 32

3 Aek Muara Pinang Sibolga Selatan Sibolga III4 Bunga Tanjung Datuk Bandar Timur Tanjung Balai Harapan I

b. Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan adalah proses pembangunan yangberlangsung di desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara terpadu denganpeningkatan motivasi masyarakat, mengembangkan swadaya gotong royongmasayarkat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang terwujuddalam pembangunan yang terwujud dalam perencanaan, pelaksanaan danpemeliharaan/pelestarian pembangunan di desa dan kelurahan.

c. Perlombaan desa dan kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembanganpembangunan yang berlangsung di desa dan kelurahan yang dilaksanakan secaraterpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukansetiap tahun secara berjenjang dan berkelanjutan mulai dari tingkat kecamatan,kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

d. Wakil desa dan kelurahan berprestasi dalam perlombaan desa dan kelurahan tingkatprovinsi diberikan penghargaan untuk mengikuti rangkaian acara HUT proklamasikemerdekaan RI dan acara-acara lain yang diadakan setiap tahun yang sifatnyamemperkuat integrasi dan memiliki arti yang sangat penting dalam memperkokohpersatuan dan kesatuan nasional, disamping itu sebagai wadah pertukaran informasiyang dapat menambah wawasan dan pengetahuan para wakil desa dan kelurahan sertastimulus bagi desa dan kelurahan disekitarnya.


Tabel 3.9

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 2Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa

SASARANINDIKATOR

KINERJAUTAMA

UKURAN 2013 2014 2015 2016 2017

Meningkatnyakapasitaskelembagaanmasyarakatdalampembangunandesa

JumlahPelatihan yangdiberikan bagimasyarakatPerdesaanmelaluiPenyusunanKurikulum danModul,Pelatihan,Sinkronisasi danTraining OfTrainer.


KeterpaduanProgram danKegiatan masukDesa danPeningkatanSystemPerencanaanPartisipatif

Target 33Desa/Kel

Realisasi 95,63Capaian 3 Desa/Kel

Terbaik


Page 33

melaluiSosialisasi,Bimtek,Pelatihan,Monitoring danEvaluasi.

Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014

RUU tentang Desa mulai disusun pada tahun 2007 dan pembahasan penyempurnaan terhadapdraft RUU tersebut dilaksanakan pada tahun 2008 dan tahun 2009 melalui forum konsultasidengan pakar/akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), aparatur daerah, danStakeholder lainnya. Pada tahun 2012 Rancangan Undang-Undang tentang Desa tersebut dalamproses pembahasan di DPR RI, dan baru tanggal 18 desember 2013 Undang-Undang tentangDesa telah disahkan dalam Sidang Paripurna DPR RI, yang selanjutnya ditetapkan sebagaiUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diundangkan pada tanggal 15 Januari2014 pada Lembaran Negara Nomor 7 Tahun 2014.

Sebagai tindaklanjut dan implementasi dari Undang-Undangan Nomor 6 Tahun 2014, telahdisahkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu PeraturanPemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa dan PeraturanPemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 akan menuntun Pemerintah dan Pemerintah Desadalam tata Kelola penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sementara peraturan pemerintahNomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dapat memberi panduan penatakelolaan keuangandan aset desa. Kedua peraturan pemerintah dimaksud akan dirinci secara lebih teknis dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri. Peraturan Menteri memungkinkan implementasi kebijakandesa semakin terarah dan terukur.

LembagaKemasyarakatan

Sesuai denga Visi Bapemmas & Pemdes Provsu yaitu “Terwujudnya Otonomi Desa/Kelurahandan Keberdayaan Masyarakat yang Partisipatif di Sumatera Utara” yang mana telah menopangpula Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Wujud dari keberdayaan masyarakat tersebuttelah diaktualisasikan melalui berbagai program dan kegiatan. Terkait dengan penguatanterhadap desa ada 3 (tiga) hal pokok yaitu : (1) Memperkuat dan mendayagunakan perangkatPemerintah Lokal, karena tanpa itu tidak akan jalan pemerintahannya; (2) MemperkuatLembaga Kemasyarakatan, karena melalui kelembagaan tersebut proses kegiatan pembangunandimulai; dan (3) Masyarakat itu sendiri yang harus diperkuat dalam artian memberdayakannya.

Untuk menjaga proses penguatan Lembaga Kemasyarakatan, Pemerintah telah menyediakanserangkaian landasan hukum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman PenataanLembaga Kemasyarakatan.

Sesuai bunyi Pasal 212 ayat 2 pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan Wadah Partisipasi Masyarakat Desa danPemberdayaan Masyarakat Desa. Sesuai dengan bunyi Pasal 7 pada Permendagri Nomor 5Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, jenis Lembaga


Page 34

Kemasyarakatan terdiri dari : (1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan(LPMD/LPMK); (2) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK); (3)Lembaga Adat; (4) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan; (5) RT/RW; (6) Karangtaruna; dan (7)Lembaga Kemasyarakatan Lainnya.

Penataan dan Penguatan Kapasitas Lembagaan Masyarakat di Desa dan Kelurahan sangatpenting, terutama untuk meningkatkan kedudukan dan peran lembaga kemasyarakatan yangberfungsi sebagai Mitra Pemerintah Desa dalam rangka pelayanan publik dan PemberdayaanMasyarakat.Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara masihmenemukan masalah dalam Penataan dan Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan yangpada umumnya belum adanya basis kerja yang terarah, mengingat program dan kegiatan yangada belum sepenuhnya melibatkan peran Lembaga Kemasyarakatan di samping itu Alokasi Danauntuk kegiatan Lembaga Kemasyarakatan masih sangat minim dan belum sepenuhnyamendapat perhatian baik dari Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, dengan adanyaalokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat meningkatkan peran dan fungsi LembagaKemasyarakatan secara nyata melalui peningkatan Kapasitas Pengurus maupun AnggotaLembaga Kemasyarakatan.

Langkah-langkah yang perlu diambil dalam pemecahan permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat meningkatkan peran dalam fungsi LembagaKemasyarakatan secara nyata melalui Peningkatan Kapasitas Pengurus maupun AnggotaLembaga Kemasyarakatan.

2. Untuk penyiapan masyarakat dan lembaga masyarakat maka perlu diberikan pelatihanbersifat manajemen terutama dalam menjaga pelestarian dan sumberdaya lokal. Setelah itubaru menjalin kerjasama dengan Lembaga/Institusi yang bergerak di bidang Teknologidengan memberikan paparan bahwa Desa mempunyai Wilayah atau Masyarakat yang siapuntuk menerima teknologi agar teknologi yang diberikan dapat lebih berkembang,kemudian diidentifikasi sumberdaya yang ada.


Page 35

Sasaran 3

Dukungan pengentasan daerahtertinggal melalui pemantapanprogram nasional pemberdayaanmasyarakat mandiri perdesaan(PNPM-MPd)


Tabel 3.10

Capaian Kinerja Sasaran 3Dukungan Pengentasan Daerah Tertinggal melalui Pemantapan Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)


Cakupan Penerapan PNPM-MPd. 26 Kab. LokasiPNPM-MPd

26 Kab/KotaLokasi PNPM-MPd

26 Kab. LokasiPNPM-MPd

26 Kab/KotaLokasi PNPM-MPd

86,82

100

Jumlah Kabupaten dan Desa yangmelaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan(PNPM-MPd).

100 Orang 100 Orang 100

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui indikator kinerjautama cakupan penerapan PNPM-MPd dengan target di 26 Kabupaten Lokasi PNPM-MPd. Dalamevaluasi pelaksanaannya, realisasi capaian kinerja sasaran pada kegiatan ini melalui 2 indikatorkinerja utama dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah Cakupan Penerapan PNPM-PMd dengan target 26 Kab/Kota.

Capaian pada indikator tersebut adalah:

a. Fasilitasi Cakupan Penerapan PNPM-MPd dengan kegiatan yang dilakukan meliputi : (1)Rapat Koordinasi dan Pembinaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPM-MPd) dan (2) Bimbingan Teknis bagi Penanggungjawab OperasionalKecamatan (Pjo Kecamatan), sebagaimana Tabel 3.11.

Tabel 3.11

Cakupan Penerapan PNPM-MPd Tahun 2014

NO KABUPATENJUMLAH

KECAMATAN DESA KEGIATAN1 Nias 10 80 932 Mandailing Natal 23 135 1433 Tapanuli Selatan 14 94 1044 Tapanuli Tengah 20 110 1305 Tapanuli Utara 15 84 906 Toba Samosir 16 78 937 Labuhan Batu 3 19 198 Asahan 23 139 194


Page 36

9 Simalungun 10 53 5310 Dairi 9 35 4211 Karo 7 41 4612 Deli Serdang 15 101 11913 Langkat 12 111 16314 Humbang Hasundutan 10 42 4715 Pakpak Bharat 8 27 3216 Samosir 9 52 7517 Serdang Bedagai 17 77 10818 Batubara 7 59 10319 Padang Lawas 12 69 7920 Padang Lawas Utara 9 61 6621 Gunungsitoli 6 48 5622 Nias Barat 8 76 8923 Nias Utara 11 74 10524 Labuhan Batu Selatan 3 22 3025 Labuhan Batu Utara 3 24 3126 Nias Selatan 18 115 120

298 1829 2236

b. Pemantapan pemahaman tentang latar belakang, tujuan, kebijakan, prinsip-prinsipserta mekanisme dan prosedur pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.

c. Pemantapan tugas pokok dan fungsi penanggungjawaban operasional kegiatan (PJOK)Kecamatan dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat MandiriPerdesaan (PNPM-MPd).

d. Hasil pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) sampai dengan 27 Desember2014 telah menghasilkan capaian kegiatan sebagaimana pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12

Hasil Capaian Pelaksanaan PNPM-MPd Tahun 2014

e. Mereflesikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam pemantapan peningkatanketerpaduan, koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku serta masyarakatpelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Desa dan Kecamatan.

PADA

NG

LAW

AS U

TARA

LABU

HAN

BAT

U

ASAH

AN

DELI

SER

DAN

G

95,0

8%

89,4

7%

87,7

7%

85,1

5%

82,1

4%

4,92

%

10,5

3%

12,2

3%

14,8

5%


Page 36


298 1829 2236




Tabel 3.12



TAPA

NU

LI U

TARA

TAPA

NU

LI S

ELAT

AN

BATU

BARA

TAPA

NU

LI T

ENGA

H

LAN

GKAT

PADA

NG

LAW

AS

MAN

DAIL

ING

NAT

AL

SIM

ALU

NGU

N

HUM

BAN

G HA

SUN

DUTA

N

DAIR

I

TOBA

SAM

OSI

R

KARO

SERD

ANG

BEDA

GAI

82,1

4%

76,6

0%

74,5

8%

64,5

5%

61,2

6%

59,4

2%

58,5

2%

52,8

3%

47,6

2%

45,7

1%

44,8

7%

43,9

0%

35,0

6%

14,8

5%

17,8

6%

23,4

0%

25,4

2% 35,4

5%

38,7

4%

40,5

8%

41,4

8%

47,1

7%

52,3

8%

54,2

9%

55,1

3%

56,1

0%

64,9

4%

Grafik MDST TA 2014


Page 36


298 1829 2236




Tabel 3.12



SERD

ANG

BEDA

GAI

SAM

OSI

R

PAKP

AK B

HARA

T

NIA

S BA

RAT

NIA

S

GUN

UN

GSIT

OLI

NIA

S U

TARA

LABU

HAN

BAT

U U

TARA

NIA

S SE

LATA

N

LABU

HAN

BAT

U S

ELAT

AN

35,0

6%

34,6

2%

22,2

2%

21,0

5%

18,7

5%

14,5

8%

12,1

6%

4,17

%

3,48

%

0,00

%

64,9

4%

65,3

8% 77,7

8%

78,9

5%

81,2

5%

85,4

2%

87,8

4%

95,8

3%

96,5

2%

100,

00%


Page 36


298 1829 2236




Tabel 3.12




Page 37

f. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan lokal serta lembaga-lembagakemasyarakatan desa dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan dan Desa.

2. Jumlah Kabupaten dan Desa yang melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)dengan target 100 orang.


a. Jumlah Kabupaten dan Desa yang melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)dengan kegiatan yang dilakukan melalui Pelatihan Unit Pelaksana Kegiatan ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK PNPM-MPd) didalamProgram Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat pola Pengembangan Kecamatanmelalui Kerjasama antar Desa yang diikuti oleh Pengurus Pengelola Kegiatan (UPK)Kecamatan PNPM Mandiri Perdesaan Provinsi Sumatera Utara, didalam ProgramNasional Pemberdayaan masyarakat pola Pengembangan Kecamatan melalui KerjasamaAntar Desa dengan peserta sebanyak 100 (seratus) orang, sebagaimana Tabel 3.13.

Tabel 3.13

Pelatihan Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK)Kecamatan PNPM-MPd Tahun 2015

NO KABUPATEN/KOTA JUMLAHORANG

1 Asahan 82 Batubara 43 Dairi 44 Deli Serdang 65 Simalungun 66 Humbang Hasundutan 67 Padang Lawas Utara 58 Langkat i 89 Mandailing Natal 7

10 Karo 411 Samosir 512 Pakpak Bharat 413 Tapanuli Selatan 714 Tapanuli Tengah 615 Tapanuli Utara 816 Padang Lawas 517 Toba Samosir 8

J u m l a h 100

b. Peningkatan pemahaman tentang latar belakang, tujuan, kebijakan, prinsip-prinsipserta mekanisme dan prosedur pelaksanaan PNPM-MPd melalui UPK sebagai pengelolaprogram.

c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas pengurus UPK dalam pengelolaan ProgramSimpan Pinjam Perempuan di Desa.

d. Peningkatan Kapasitas Pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam merencanakanpengelolaan Dana Bergulir dan Pembinaan Kelompok Simpan Pinjam KhususPerempuan (SPP) yang memperoleh Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)PNMP-MPd.

e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengurus UPK Kecamatan dalammengelola dan penanganan pinjaman bermasalahan.


Page 38

f. Meningkatkan pengetahuan pengurus UPK Kecamatan dalam mengelola administrasipembukuan dan keuangan.

g. Meningkatkan penguatan dan pengembangan kelembagaan Unit Pengelolaan Kegiatan(UPK) Kecamatan.


Tabel 3.14

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 3Dukungan Pengentasan Daerah Tertinggal melalui

Pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

SASARANINDIKATOR

KINERJAUTAMA

UKURAN 2013 2014 2015 2016 2017

DukunganPengentasanDaerah TertinggalmelaluiPemantapanProgram NasionalPemberdayaanMasyarakatMandiriPerdesaan(PNPM-MPd)

CakupanPenerapanPNPM-MPd

Target 26 Kab.Lokasi

PNPM-MPdRealisasi 26 Kab.

LokasiPNPM-MPd

Capaian 86,82100

JumlahKabupaten danDesa yangmelaksanakanPNPM MandiriPerdesaan(PNPM-MPd)

Target 100 Orang

Realisasi 100Capaian 100 Orang


Page 39

Sasaran 4

Meningkatnya pengembanganpemberdayaan adat dan sosialbudaya masyarakat


Tabel 3.15

Capaian Kinerja Sasaran 4Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat


Jumlah Fasilitasi dalam Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga (PKK) melaluiPenguatan Kelembagaan Posyandu danpelaksanaan Bangdesmadu.

50 Orang

33 Kab/Kota (400Kelompok)

2 Desa Binaan

50 Orang

33 Kab/Kota (400Kelompok)

2 Desa Binaan

76,83

87

92,05

Jumlah Pelaksanaan PengarusutamaanGender dan Peningkatan PemberdayaanPerempuan melalui Pendataan dan Bintek


Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) indikatorkinerja utama dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah Fasilitasi dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melaluiPenguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu dengan target 50orang, 33 Kab/Kota (400 kelompok) dan 2 Desa Binaan.


a. Fasilitasi dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melalui PenguatanKelembagaan Posyandu dan Pelaksanaan Bangdesmadu dengan kegiatan yangdilakukan meliputi : (1) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaanmelalui Orientasi/Temu Karya TP-PKK Kab/Kota se-Sumatera Utara menyongsong HariKesatuan Gerak PKK (HKG) ke-XLIII Tahun 2015; (2) Fasilitasi PembinaanPemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan (3) Kegiatan PembangunanTerpadu pada Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu (BANGDES MADU).

b. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan melalui kegiatanPemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan melalui Orientasi/TemuKarya TP-PKK Kab/Kota se-Sumatera Utara menyongsong Hari Kesatuan Gerak PKK(HKG) ke-XLIII Tahun 2015 dilaksanakan melalui beberapa tahapan :

- Pembinaan langsung kelapangan lokasi Desa/Kelurahan Binaan Tim Penggerak PKKKabupaten/Kota se-Sumatera Utara berupa Kegiatan Supervisi, Monitoring danEvaluasi Desa/Kelurahan di 10 (sepuluh) Desa Binaan dengan kegiatan antara lain :Tertib Administrasi PKK, Kelompok UP2K, Pemanfaatan Lahan Perkarangan(HATINYA PKK), Pemanfaatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA), PKDRT, Posyandu,Lingkungan Bersih Sehat (LBS), Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), PKK-KB-Kesehatan dan PT P2W-KSS.


Page 40

- Pelaksanaan Rapat persiapan Kegiatan Orientasi/Temu Karya TP-PKK Kab/Kota se-Sumatera Utara di laksanakan di Aula Bapemmas & Pemdes Provsu pada tanggal 13Mei 2015 dan Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Provinsi di laksanakan pada tanggal 25Mei 2015 di lapangan Sepak Bola Desa Gunung Selamat Kecamatan Bilah HuluKabupaten Labuhan Batu sedangkaan untuk Tingkat Nasional dilaksanakan padatanggal 28 Mei 2015 di Desa Kolongan Kecamatan, Kalawat Kabupaten MinahasaUtara, Provinsi Sulawesi Utara.

c. Adapun Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi/MasyarakatPerdesaan melalui Orientasi/Temu Karya TP-PKK Kabupaten/Kota se-Sumatera Utaradalam rangka Menyongsong Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) Ke 43 TingkatProvinsi Sumatera Utara dan Nasional tahun 2015, sebagaimana Tabel 3.16.

Tabel 3.16

Penetapan Desa/Kelurahan Pelaksana Terbaik Administrasi PKK, PKDRT, UP2K PKK,Pemanfaatan Tanah Pekarangan (HATINYA PKK), Pemanfaatan Hasil TOGA

Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

NO KELURAHAN/DESA KECAMATAN KOTA/KABUPATEN PERINGKAT

A. Tertib Administrasi PKK1. Mabar Hilir Medan Deli Medan Terbaik I2. Tambangan Padang Hilir Tebing Tinggi Terbaik II3. Aek Muara Pinang Sibolga Selatan Sibolga Terbaik III4. Durian Sei Balai Batubara Terbaik I5. Padang Halaban Aek Kuo Labura Terbaik II6. Bandar Labuhan Tanjung Morawa Deli Serdang Terbaik III7. Adian Nangka Siempat Nempu Dairi Harapan I8. Pardamean Ajibata Ajibata Tobasa Harapan II9. Nanggar Jati Hutapadang Arse Tapsel Harapan III

B. Pencegahan KDRT1. Sumber Jaya Siantar Martoba Pematang Siantar Terbaik I2. Besar Medan Labuhan Medan Terbaik II3. Selat Lancang Datuk Bandar Timur Tanjung Balai Terbaik III4. Jati Makmur Binjai Utara Binjai Harapan I5. Dadimulyo Kisaran Barat Asahan Terbaik I6. Sisobohili Tonasea Hili Duhu Nias Terbaik II7. Beringin Beringin Deli Serdang Terbaik III8. Kampung Baru Bilah Barat Labuhanbatu Harapan I9. Kaban Tengah STTU JAHE Pakpak Bharat Harapan II

10. Lumban Sitorus Parmaksian Tobasa Harapan II

C. UP2K PKK1. Karya Jaya Rambutan Tebing Tinggi Terbaik I2. Aek Habil Sibolga Selatan Sibolga Terbaik II3. Perjuangan Teluk Nibung Tanjung Balai Terbaik III4. Pergajahan Kanan Bintang Bayu Sergai Terbaik I5. Huta Aru Sosopan Sosopan Palas Terbaik II6. Tebing Linggahara Bilah Barat Labuhanbatu Terbaik III7. Sipirok Godang Sipirok Tapsel Harapan I8. Silimakuta Tinada Pakpak Bharat Harapan II9. Baringin Parlilitan Humbahas Harapan III

D. Pemanfaatan Tanah Perkarangan (HATINYA PKK)1. Binjai Estate Binjai Selatan Binjai Terbaik I2. Kem Tani Medan Tuntungan Medan Terbaik II


Page 41

3. Bandar Sakti Bajenis Tebing Tinggi Terbaik III4. Aman Damai Serapi Langkat Terbaik I5. Durian Medang Deras Batubara Terbaik II6. Gunung Serawan Bandar Masilam Simalungun Terbaik III7. Turpuk Sihotang Harian Samosir Harapan I8. Bantu Nanggar Batang Onang Palas Harapan II9. Huta Lontung Muara Taput Harapan III

E. Pemanfaatan Hasil TOGA1. Puwodadi Batunadua Padangsidempuan Terbaik I2. Sidorejo Medan tembung Medan Terbaik II3. Pujidadi Binjai Selatan Binjai Terbaik III4. Keramat Gajah Galang Deli Serdang Terbaik I5. Lasara Sawo Sawo Nias Utara Terbaik II6. Sibukare Tarabintang Humbahas Terbaik III7. Siabal-abal Sipahutar Taput Harapan I8. Narumonda 2 Narumonda Tobasa Harapan II

d. Bangdes Madu merupakan kegiatan Pembangunan Terpadu pada Desa Binaan BangunDesa Mandiri Terpadu dengan sasaran kegiatan letak geografis desa berkedudukandidaerah terpencil serta sulit dijangkau, kondisi infrastruktur dan sosial ekonomi kurangmemadai dan kegiatan investasi juga produksi masih minim. Strategi yang dilakukandalam dalam pelaksanaan Bangdes Madu antara lain : fasilitasi pengelolaan BUMDes,meningkatkan sarana-prasarana produksi, pengelolaan produk pertanian dan perikananskala rumah tangga desa, pembinaan dan pendampingan dalam pengembangan usaha,bantuan permodalan, kesempatan berusaha, pemasaran dan kewirausahaan sertameningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemanfaatan teknologi tepat guna, lokasidesa binaan Bangdes Madu Provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2005 s.d 2016sebagaimana Tabel 3.17.

Tabel 3.17

Lokasi Desa Binaan Bangdes Madu Provinsi Sumatera Utara

NO DESA KECAMATAN KABUPATEN TAHUN BINAAN

1 Hinai Kanan Hinai Langkat 2005-2006Pagar Batu Sipaholon Tapanuli Utara 2005-2006

2 Motung Ajibata Toba Samosir 2006-2007Gambus Laut Lima Puluh Asahan 2006-2007

3 Paluh Sibaji Pantai Labu Deli Serdang 2007-2008Sitoluhuta Pangururan Samosir 2007-2008

4 Kuala Lama Pantai Cermin Serdang Bedagai 2008-2009Siborutorop Paranginan Humbahas 2008-2009

5 Nenassiam Medang Deras Batubara 2009-2010Simpang Empat Bulan Baru Karo 2009-2010

6 Teluk Meku Babalan Langkat 2010-2011Paropo I Silahisabungan Dairi 2010-2011

7 Raya Huluan Raya Simalungun 2011-2012Tanjung Asri Sei Dadap Asahan 2011-2012

8 Sialang Taji Kualuh Selatan Labura 2012-2013Lae Langge Sitellu Tali Pakpak Bharat 2012-2013

9 Mandarsih Medang Deras Batubara 2013-2014Lintong Julu Lumbanjulu Toba Samosir 2013-2014

10 Sibaganding Girsang SB Simalungun 2014-2015Kwala Musam Batang Serangan Langkat 2014-2015

11 Gunung Selamat Bilah Hulu Labuhanbatu 2015-2016


Page 42

Sosor Dolok Harian Samosir 2015-2016

2. Jumlah Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan melaluiPendataan, Bintek dengan target 33 Kab/Kota.


a. Fasilitasi pelaksanaan pengarusutamaan Gender dan peningkatan PemberdayaanPerempuan melalui Pendataan dan Bintek kegiatan yang dilaksanakan PenilaianDesa/Kelurahan PT P2W-KSS Terbaik Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara denganpeserta perangkat dan kader-kader PKK Desa/Kelurahan dan pengurus kelembagaanDesa/Kelurahan beserta masyarakat dengan kategori 6 (enam) pemenang Desa tingkatKabupaten dan 3 (tiga) pemenang Kelurahan tingkat Kota di dalam 33 Kab/Kota se-Sumatera Utara, sebagaimana Tabel 3.18 dan Tabel 3.19.

Tabel 3.18

Hasil Pelaksana Terbaik DesaProgram Terpadu Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju

Keluarga Sehat Sejahtera (PT P2W-KSS) Kategori Kabupaten Tahun 2015

NO PERINGKAT DESA KECAMATAN KABUPATEN NILAI

1 Juara I Talawi Benteng Batubara 84,502 Juara II Saba Hotang Barumun Padang Lawas 83,453 Juara III Parbuluan II Parbuluan Dairi 82,204 Harapan I Dolok Sanggul Simangumban Tapanuli Utara 81,505 Harapan II Kwala Musam Batang Serangan Langkat 806 Harapan III Hilimbowo Kare Alasa Talumuzoi Nias Utara 79

Tabel 3.19

Hasil Pelaksana Terbaik KelurahanProgram Terpadu Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju

Keluarga Sehat Sejahtera (PT P2W-KSS) Kategori Kota Tahun 2015

NO PERINGKAT KELURAHAN KECAMATAN KOTA NILAI

1 Juara I T S Mandala III Medan Denai Medan 832 Juara II Pintu Langit Jahe PSP Angkola Julu Padangsidempuan 823 Juara III Pinang Mancung Bajenis Tebing Tinggi 81

b. Memacu perangkat dan kader-kader PKK yang ada di Desa/Kelurahan dan jugapengurus kelembagaan Desa/Kelurahan beserta masyarakat Desa/Kelurahan agardapat menata Desa/Kelurahan masing-masing maupun meningkatkan kreatifitasmasyarakat Desa/Kelurahan terutama warga binaan yang berada di Desa/Kelurahan PTP2W-KSS sehingga masyarakat mengetahui suatu kegiatan melalui bimbingan danpembinaan yang diberikan Dinas/Instansi terkait yang ada di Kabupaten/Kota danakhirnya masyarakat dan warga binaan dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengansendirinya ekonomi masyarakat dan warga binaan yang dulunya rawan Ekonomi,Kesehatan dan Pendidikan sekarang sudah mengalami peningkatan.

c. Hasil dari pada penilaian/evaluasi Pelaksana Terbaik Desa/Kelurahan PT P2W-KSS yangtelah dievaluasi oleh Tim maka dihasilkan juara-juara terbaik dengan kategoriKabupaten Juara I, II, III dan kategori Kota Juara I, II dan III masing-masingmendapat bantuan stimulan untuk sarana dan prasarana Kantor Kepala Desa yang


Page 43

diserahkan pada Peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke XIIIdan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke 44 tingkat Provinsi Sumatera Utara yangdilaksanakan pada setiap tahunnya jatuh pada bulan Mei di salah satu Kabupaten yangmenjadi Tuan Rumah peringatan bulan bhakti gotong royong tingkat Provinsi SumateraUtara dan untuk juara I kategori Kabupaten diikut sertakan menghadiri PeringatanBulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Nasional yang dilaksanakan padabulan Mei minggu ke tiga atau ke empat beralokasi di salah satu Provinsi yang bersediamenjadi tuan rumah untuk tingkat Nasional.


Tabel 3.20

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 4Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat

SASARANINDIKATOR

KINERJAUTAMA

UKURAN 2013 2014 2015 2016 2017

MeningkatnyaPengembanganPemberdayaanAdat dan SosialBudayaMasyarakat

Jumlah FasilitasidalamPemberdayaandanKesejahteraanKeluarga (PKK)melaluiPenguatanKelembagaanPosyandu danpelaksanaanBangdesmadu

Target 50 Orang33

Kab/Kota2 DesaBinaan

Realisasi 50 Orang33

Kab/Kota2 DesaBinaan

Capaian 76,8387

JumlahPelaksanaanPengarusutamaanGender danPeningkatanPemberdayaanPerempuanmelaluiPendataan danBintek

Target 33Kab/Kota

Realisasi 33Kab/Kota

Capaian 57,38

Pemberdayaan danKesejahteraan Keluarga (PKK)

Gerakan PKK yang dilaksanakan secara Nasional sejak tanggal 27 Desember 1972, telahmendapat pengakuan dan penghargaan baik Dalam Negeri maupun dari Badan Internasional,perlu terus dilaksanakan dan ditingkatkan. Gerakan ini mengispirasi kaum perempuankhususnya untuk bersama-sama saling bahu membahu memberikan yang terbaik terhadappeningkatan keberdayaan keluarga. Dalam rangka memantapkan dan menyempurnakankebijakan pengelolaan gerakan PKK telah diterbitkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2013 tentangPemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.


Page 44

Gerakan ini mengispirasi kaum perempuan khususnya untuk bersama-sama saling bahumembahu memberikan yang terbaik terhadap peningkatan keberdayaan keluarga danketahanan keluarga. Ketahanan keluarga menjadi penting sebagai modal untuk mencegahpenyalahgunaan narkoba, tawuran pelajar, tawuran warga dan sikap-sikap buruk bangsalainnya.

Keberadaaan PKK menjadi sangat penting dan lebih strategis sebagai perekat antara fungsi-fungsi Kemasyarakatan dan fungsi-fungsi Pemerintahan. PKK melakukan kerja nyata dalampengembangan Posyandu, Kegiatan Pendidikan dan Pembinaan sikap mental khususnya bagiAnak dan Remaja serta Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dantrafficking/perdagangan anak, Peningkatan Ekonomi Keluarga melalui Usaha PeningkatanPendapatan Keluarga (UP2K) PKK, pemahaman tentang Pangan yang beragam, bergizi danberimbangan serta disebarluaskannya pengertian “Hatinya PKK”.

Menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program-program kesejahteraan keluarga sangatditentukan oleh adanya keterpaduan antara gerakan keswadayaan dan partisipasi masyarakatdengan bimbingan dan fasillitas teknis dari berbagai instansi/lembaga terkait, BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara percepat 10Program Pokok PKK melalui pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dan rapat-rapat konsultasi.Dengan cara demikian, anggota PKK akan memiliki kematangan pikiran dan kemampuan yangcukup dalam menyukseskan kehidupan keluarga serta akan dapat berperan lebih maksimaldalam mensejahterakan masyarakat.

PKK memberikan perhatian khusus kepada posyandu, sebagai wadah terdepan dalampemberian pelayanan kesehatan dasar. Ditemukannya kasus gizi buruk dan kurang gizi diberbagai daerah, mengingatkan kita semua bahwa sesuatu kegiatan/program tidak hanyaselesai setelah waktu kegiatan berakhir tetapi semua kegiatan perlu ditindak lanjuti melaluipemantauan dan pembinaan , begitu seterusnya.

Posyandu merupakan garda terdepan pemberian layanan kepada masyarakat dan dalampencapaian target pembangunan Millenium (MDGs). Sejak dicanangkan Posyandu pada tahun1986 telah turut menyumbang terhadap penurunan angka kematian ibu dan kematian bayimelalui pemantauan kesehatan ibu dan anak sejak masa kehamilan, kelahiran sampai dengananak berusia 5 tahun atau balita. Penimbangan bayi dan balita di Indonesia sebanyak 78%dilaksanakan di Posyandu (Riskesdas 2007).

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara kira perlu menindaklanjuti beberapa hal dibawah iniyaitu :

1. Permendagri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok KerjaOperasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu). Sesuai dengan Permendagritersebut, pada setiap tingkatan Pemerintahan agar membentuk pokjanal Posyandu mulai diPusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan hingga di Desa/Kelurahan. Pokjanal PosyanduPusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dibentuk oleh Unit Sekretariat yang berada pada BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara;

2. Dalam rangka revitalisasi Posyandu, sejak tahun 2012 telah dikembangkan ‘pilot project’penguat posyandu di lokasi-lokasi terpilih yaitu di lokasi road show dan acara puncakBBGRM dan HKG PKK. Dalam penguatan tersebut diberikan stimulan Bantuan LangsungMasyarakat (BLM) kepada Posyandu untuk mendukung kegiatan penguatan danpengembangan Posyandu.

3. Melaksanakan kegaitan Lomba Posyandu sebagai salah satu rangkaian kegiatan PeringatanHari Kesatuan Gerak PKK termasuk didalamnya PKK-KB-Kesehatan yang acara puncaknyadilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Hari Keluarga Tingkat Nasional pada setiaptanggal 29 Juni dengan melibatkan SKPD terkait dan Tim Penggerak PKK.

4. Mengintegrasikan berbagai kegiatan layanan sosial dasar masyarakat di posyandu sebagaiupaya penguatan peran Posyandu sehingga Posyandu tidak hanya melayani kesehatan ibu


Page 45

dan anak, akan tetapi ditambah dengan berbagai layanan seperti Pendidikan Anak Usia Dini(PAUD), Bina Keluarga Balita (BKB). Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS), Kesehatan LanjutUsia dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis keunggulan setempat sebagaimanadiatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang PedomanPengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu, sesuai dengan kebutuhan Masyarakatsetempat dengan dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa Provinsi Sumatera Utara sebagai Sekretaris Pokjanal Posyandu.

5. Pemerintah Daerah agar mendukung pengembangan kegiatan Posyandu dengan pendanaanmelalui APBD dan APB Desa.

6. Khusus untuk pengembanngan Usaha Ekonomi dapat memanfaatkan mekanisme kelompoksimpan pinjam perempuan (SPP) yang telah dibangun melalui program PNPM MandiriPerdesaan, UP2K dan Lembaga Ekonomi lainnya yang telah dikembangkan oleh Pemerintah,serta tidak mengakses bantuan yang harus menggunakan Aset Desa sebagai agunan. Untukitu saudara agar melakukan pengawasan agar tidak terjadi pinjaman kepada posyandudengan asset desa sebagai agunan.

7. Setiap Posyandu yang sudah terbentuk agar tidak diahlikan menjadi lembaga layanandengan sebutan/nama lainnya di Desa/Kelurahan, atau Posyandu yang sudah ada tidakboleh dimasukkan kedalam wadah/lembaga yang baru dibentuk. Posyandu sebagai wahanayang keberadaanya, dari, oleh, untuk masyarakat, sudah memiliki papan nama Posyanduyang dikenal masyarakat, sehingga tidak diperkenankan papan nama Posyandu digantidengan nama Wadah/Lembaga lainnya.

8. Memanfaatkan website Pokjanal Posyandu yang telah dibangun oleh Sekretariat PokjanalPosyandu tingkat pusat sebagai sarana komunikasi pusat dan daerah antar daerah denganalamat www.pokjanal.p.ht serta email [email protected] [email protected]


Page 46

Sasaran 5

Meningkatnya usaha ekonomiproduktif masyarakat desa


Tabel 3.21

Capaian Kinerja Sasaran 5Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa


Jumlah Pelaksanaan Usaha Perkreditan danSimpan Pinjam Lembaga Keuangan MikroPerdesaan melalui Bintek, Koordinasi, danPemberian Stimulan kepada KelompokMasyarakat.


Jumlah Pengembangan dan PengelolaanPasar Desa, Pasar Lokal dan PengembanganInformasi Pasar melalui Bintek PengelolaanPasar Desa Bagi Aparat Pemerintah Desa,Pengelola Pasar dan BPD serta memberikanBantuan Stimulan untuk Rehabilitasi PasarDesa.

Untuk mewujudkan sasaran strategi tersebut dilaksanakan melalui 2 (dua) indikatorkinerja utama dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jumlah Pelaksanaan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro Perdesaanmelalui Bintek, Koordinasi, dan Pemberian Stimulan kepada Kelompok Masyarakat, dengan target50 Orang.


a. Fasilitasi Pelaksanaan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Lembaga Keuangan MikroPerdesaan melalui Bintek, Koordinasi, dan Pemberian Stimulan kepada Kelompok Masyarakatmelalui kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Masyarakat dengan peserta Tenaga Pengelola UED-SP yang terdiri dari Ketua,Sekretaris, Bendahara Aparat Desa dan Unsur BPD/LPM sebanyak 50 Orang,sebagaimana Tabel 3.22 dan Tabel 3.23.

Tabel 3.22

Jumlah Kelompok Peserta Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan UsahaMilik Desa (BUMDes) melalui Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Masyarakat

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015

NO KABUPATEN/KOTA KELOMPOK UED-SP

1 Asahan 52 Toba Samosir 33 Tapanuli Tengah 2


Page 47

Tabel 3.23

Pelatihan Keterampilan Manajemen Badan UsahaMilik Desa (BUMDes) melaluiUsaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) Masyarakat


NO KABUPATEN/KOTA KECAMATAN DESA JUMLAHPESERTA

1 Asahan Buntu Pane Karya Ambalutu 5Silau Laut Silo Lama 5Air Batu Sei Alim Ulu 5Rahuning Rahuning 5Sei Dadap Sei Dadap I/II 5

2 Toba Samosir Uluan Dolok Saribu Lumban Nabolon 5Laguboti Tinggir Nipasir 5Marsangap Sigumpar 5

3 Tapanuli Tengah Sosor Gadong Muara Bolak 5Kampung Rakyat Perlabian 5

b. Menciptakan iklim permodalan yang kondusif di perdesaan dan mendorongPembangunan Ekonomi Masyarakat Desa.

c. Menghimpun dana melalui tabungan masyarakat yang menjadi anggota.

d. Memberikan pinjaman modal kepada anggota yang memerlukan modal usahabaru/pengembangan usahanya.

e. Membantu Pemerintah Desa dalam mengusahakan Peningkatan Sumber PendapatanAsli Desa.

f. Mengurangi dan mengatasi praktek-praktek negatif sistem ijon, pelepas uang, gadaigelap dan kegiatan lainnya yang sejenis.

g. Membantu masyarakat dalam penyediaan modal yang murah, ringan dan cepat(MURIPAT) dalam rangka penumbuh kembangan UED.

h. Menciptakan jiwa kewirausahaan bagi Masyarakat Desa.

i. Melestarikan keberadaan dana-dana/modal yang masuk kedesa.

j. Pelaksanaan kegiatan ini dengan sasaran masyarakat yang berpendapatan rendah yangberada di Desa yang berkeinginan untuk mengembangkan usaha ekonomi produktifdengan memanfaatkan sumber daya alam serta potensi desa yang tersedia.

2. Jumlah Pengembangan dan Pengelolaan Pasar Desa, Pasar Lokal dan Pengembangan InformasiPasar melalui Bintek Pengelolaan Pasar Desa Bagi Aparat Pemerintah Desa, Pengelola Pasar dan BPDserta memberikan Bantuan Stimulan untuk Rehabilitasi Pasar Desa, indikator kinerja utama ini tidakdituangkan didalam kegiatan karena dana tidak mendukung.


Tabel 3.24

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 5Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa

SASARANINDIKATOR

KINERJAUTAMA

UKURAN 2013 2014 2015 2016 2017

Meningkatnya Jumlah Target 50 Orang


Page 48

PengembanganPemberdayaanAdat dan SosialBudayaMasyarakat

PelaksanaanUsahaPerkreditan danSimpan PinjamLembagaKeuangan MikroPerdesaanmelalui Bintek,Koordinasi, danPemberianStimulan kepadaKelompokMasyarakat

Realisasi 50 OrangCapaian 97,62

JumlahPengembangandan PengelolaanPasar Desa, PasarLokal danPengembanganInformasi Pasarmelalui BintekPengelolaanPasar Desa BagiAparatPemerintah Desa,Pengelola Pasardan BPD sertamemberikanBantuan Stimulanuntuk RehabilitasiPasar Desa

Target

RealisasiCapaian


Page 49

Sasaran 6

Meningkatnya pengelolaansumberdaya alam dan teknologitepat guna


Tabel 3.25

Capaian Kinerja Sasaran 6Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna


Jumlah Posyantekdes yang berfungsi. 1 Kab/Kota

1 Kegiatan

1 Kab/Kota

1 Kegiatan

86,41

67,71

Jumlah Pembangunan Sarana dan PrasaranaPermukiman dan Perdesaan melaluiOrientasi, Pelatihan, Koordinasi dan Bintek.

4 Kabupaten

33 Kab/Kota

4 Kabupaten

33 Kab/Kota

86,56

96,03

Untuk mewujudkan sasaran strategi tersebut dilaksanakan melalui 2 indikator kinerja utamadengan penjelasan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Posyantekdes yang berfungsi dengan kegiatan yang dilakukan meliputi: (1)Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui Jambore TTG Perdesaan TingkatProvinsi Sumatera Utara; dan (2) Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dalam GelarTeknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional Tahun 2015.


a. Terselenggaranya pelaksanaan Jambore Teknologi Tepat Guna (TTG) XV TingkatProvinsi Sumatera Utara Tahun 2015 di Kota Tanjung Balai sebagai salah satu instrumendalam penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna (TTG) serta pemberdayaanmasyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna (TTG).

b. Kegiatan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui Jambore TTG PerdesaanTingkat Provinsi Sumatera Utara diikuti oleh Kontigen yang diwakili Kab/Kota se-Sumatera Utara sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Kab/Kota, Dinas/Instansi PemerintahProvinsi sebanyak 9 (sembilan) instansi, Perusahan Swasta sebanyak 1 (satu) perusahandan UKM/Perorangan sebanyak 51 (lima puluh satu) UKM/Perorangan.

c. Keikut sertaan pelaksanaan gelar teknologi tepat guna (TTG) Nasional XVII Tahun 2015di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, sebagai wahana menambah ilmu pengetahuandan wawasan aparatur pemerintah juga masyarakat dalam perkembangan kemajuanteknologi serta manfaat dalam peningkatan juga pengembangan serta kualitas produk-produk berbagai sektor usaha.

d. Lokasi Jambore TTG Perdesaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara dan PenyertaanProvinsi Sumatera Utara dalam Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasionalterhitung mulai tahun 2013, sebagaimana Tabel 3.26.

Tabel 3.26


Page 50

Lokasi Jambore TTG Perdesaan Tingkat Provsu dan Penyertaan ProvsuDalam Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional

NO KEGIATANLOKASI PELAKSANAAN

TAHUN2013

TAHUN2014

TAHUN2015

TAHUN2016

TAHUN2017

1. Pemasyarakatan TeknologiTepat Guna (TTG) melaluiJambore TTG PerdesaanTingkat Provinsi SumateraUtara

Batubara KabSimalungun

KotaTanjungBalai

RencanaKab

Labura

2. Penyertaan ProvinsiSumatera Utara dalamGelar Teknologi TepatGuna (TTG) TingkatNasional

Sumbar Kaltim ProvinsiNangroeAcehDarussalam

RencanaNTB

2. Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perdesaan melalui Orientasi,Pelatihan, Koordinasi dan Bintek dengan kegiatan yang dilakukan meliputi: (1) PembinaanPelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD); dan (2) PelaksanaanBulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Utara.


a. Pelaksanaan kegiatan TNI-Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD) tahun 2015sebagai salah satu alternatif dalam membantu pemerintah untuk mempercepat prosespembangunan merupakan program terpadu lintas sektoral yang penyelenggaranyamelibatkan semua unsur terkait secara terintegrasi serta sesuai dengan semangat dankonsepsi Otonomi daerah. Melalui kegiatan TNI-Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD) akan terwujud kerjasama yang megedepankan nilai-nilai kebersamaan yangmerupakan sikap dan karakter sejati bangsa indonesia yang harus ditumbuhkembangkan, khususnya disaat–saat sebagian anak bangsa mengalami krisis identitaskarena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok.

b. Kegiatan TNI-Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD) Tahun Anggaran 2015melibatkan TNI–Angakatan Darat, TNI–Angakatan laut, TNI–Angkatan Udara danPOLRI sedangkan Instansi terkait Kementrian Agama, Dinas kehutanan, DinasKesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Perkebunan danBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan secaraterpadu, baik dalam kegiatan fisik maupun Nonfisik di daerah sasaran dan sekitarnyadengan upaya meningkatkan pembangunan desa serta meningkatkan kemanunggalanTNI dan Rakyat, sebagaimana Tabel 3.27.

Tabel 3.27

Pelaksanaan Kegiatan TNI – Manunggal Membangun Desa Tahun 2015

TAHUN KAB/KOTA JENISBANTUAN

HASIL PELAKSANAAN VOLUME/JUMLAHJenis-jenis Kegiatan

Fisik Non Fisik201320142015 Langkat Cangkul,

Plengki,Pisau Babatdan Beko.

Pembangunan Masjid 3 unitPembuatan Jembatan 3 unit

Pembukaan Jalan Baru 3,5 KmPembuatan Jalan Baru 3 KmPembuatan Jembatan 4 x5 M

1 unit


Page 51

Pembuatan Jembatan 4 x4 M

3 unit

Pembuatan Jembatan 3 x4 M

1 unit

Pembuatan Gorong-gorong

3 unit

Pembangunan Pos Kamling 1 unitPemugaran Masjid 1 unitPembangunan Gereja GKII 1 unit

Penyuluhan Pertanian 1 kaliPenyuluhanPerkebunan

1 kali

Penyuluhan BelaNegara

1 kali

Penyuluhan Agama 1 kaliPenyuluhan Kesehatan 1 kaliPenyuluhan Narkoba 1 kali

PadangLawas

Cangkul,Plengki,Pisau Babatdan Beko.

Pembukaan jalan 2.500 mtrPembuatan Jembatan 2 unitPembuatan Gorong-gorong 6 unitRehab sekolah SD 1 unitPembuatan MCK 1 unitPengecetan Masjid 1 unitPembuatan Lapangan Volly 1 unitPembuatan LapanganBadminton

1 unit

Penyuluhan Pertanian 1 kaliPenyuluhanPerkebunan

1 kali

Penyuluhan Kerukunanantar ummatberagama

1 kali

Penyuluhan Kesehatan 1 kaliPenyuluhan Narkoba 1 kali

LabuhanbatuSelatan

Cangkul,Plengki,Pisau Babatdan Beko.

Pengerasan Jalan 1.800 mtrPembangunan Dwiker 2 unit

Penyuluhan KesadaranBela Negara

2 kali

Penyuluhan BahayaNarkoba

2 kali

Penyuluhan Kesehatan 2 kaliPenyuluhan Pertanian 2 kaliPenyuluhanPerkebunan

2 kali

Penyuluhan Agama 1 kaliD a i r i Cangkul,

Plengki,Pisau Babatdan Beko.

Pembukaan Jalan 7.100meter

Pembuatan Parit kiri-kanan 0.75 meterPembuatan JambanKeluarga

7.100meter

Penyuluhan WawasanKebangsaan

2 kali

Penyuluhan BelaNegara

2 kali

Penyuluhan Kesehatan 2 kaliPenyuluhan Pertanian 2 kaliPenyuluhan Kehutanan 2 kaliPenyuluhanPenyalahgunaanNarkoba

2 kali

Penyuluhan Hukum 2 kaliBatubara Cangkul,

Plengki,Peningkatan Ruas Jalan 240 meterPeningkatan Ruas Jalan 169,55 mtr


Page 52

Pisau Babatdan Beko.

Peningkatan Ruas Jalan 82,85meter

Pembangunan Drainase 314 meterPembangunan Drainase 315 meter

Sosialisasi PenerimaanPrajurit TNI

1 kali

PenyuluhanBelanegara

2 kali

Penyuluhan Perikanan 2 kaliPenyuluhan Pertanian 2 kali

20162017

c. Program TNI-Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD) sebagai salah satu alternatifdalam membantu pemerintah untuk mempercepat proses pembangunan merupakanprogram terpadu lintas sektoral yang penyelenggaranya melibatkan semua unsurterkait secara terintegrasi serta sesuai dengan semangat dan konsepsi Otonomi daerah.Melalui kegiatan TNI-Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD) akan terwujudkerjasama yang megedepankan nilai-nilai kebersamaan yang merupakan sikap dankarakter sejati bangsa indonesia yang harus ditumbuh kembangkan, khususnya disaat–saat sebagian anak bangsa mengalami krisis identitas karena lebih mengutamakankepentingan pribadi atau kelompok.

d. Peran serta Masyarakat untuk Manunggal bersama TNI adalah berdasarkan saling asah,asih dan asuh. Pada umumnya Masyarakat yang tinggal disekitar lokasi sasaransemakin sadar bahwa Program TNI-Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD) yangdilaksanakan adalah untuk meningkatkan Taraf hidup dan untuk mempercepatPembangunan Desa. Hal ini terbukti dari partisipasi aktif masyarakat desa sekitar lokasiTMMD, demikian pula Partisipasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat setempat danPengusaha Lokal serta Masyarakat secara sukarela dan ikhlas untuk menyerahkansebagian lahan tanah dan tanamannya untuk di jadikan jalan demi kepentingan umumtanpa ganti rugi.


Tabel 3.28

Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran 6Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Teknologi Tepat Guna

SASARANINDIKATOR

KINERJAUTAMA

UKURAN 2013 2014 2015 2016 2017

MeningkatnyaPengelolaanSumberdayaAlam danTeknologi TepatGuna

JumlahPosyantekdesyang berfungsi

Target 1 Kab/Kota1 Keg

Realisasi 1 Kab/Kota1 Keg

Capaian 86,4167,71

JumlahPembangunanSarana danPrasaranaPermukiman danPerdesaanmelalui Orientasi,Pelatihan,

Target 4 Kab33

Kab/KotaRealisasi 4 Kab

33Kab/Kota

Capaian 86,5696,03


Page 53

Koordinasi danBintek

PengembanganPosyantek

Dalam rangka peningkatan akses masyarakat terhadap teknologi, khususnya Teknologi TepatGuna melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1998 tentang OperasionalisasiPos Pelayanan Teknologi Pedesaan (Posyantekdes), Menteri Dalam Negeri Mengintruksikankepada Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat di seluruh Indonesia untuk : (1) Melaksanakanoperasionalisasi Posyantekdes; (2) Memberikan petunjuk, pengarahan, bimbingan danpengawasan terhadap pelaksanaan Posyantekdes, serta meningkatkan dan memantapkankoordinasi keterpaduan pelaksanaannya dengan Dinas/Instansi terkait yang ada di Daerah; (3)menetapkan pola pembinaannya; (4) mengalokasikan dana dari APBD Provinsi danKabupaten/Kota serta dana lainnya yag sah dan tidak mengikat; dan (5) melaporkan hasilpelaksanaanya.

Selanjutnya didalam Permendagri No. 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakatmelalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna, istilah Posyantekdes dirubah menjadi Posyantek(Pos Pelayanan teknologi Tepat Guna). Didalam Permendagri No 20 tahun 2010 pengertianPosyantek adalah Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan yang memberikan Pelayanan Teknis,Informasi dan Orientasi jenis TTG.

Adapun permasalahan pengembangan Posyantek adalah: (1) Pengembangan Posyantekterbatas hanya pada posyantek percontohan; dan (2) belum adanya dana bantuan daripemerintahan daerah untuk mengembangkan Posyantek baik pendampingan maupun APBD.

Sebagai tindaklanjut dalam pengembangan Posyantek adalah melalui kegiatan rapat koordinasiPosyantek bagi Aparat Provinsi dan Kabupaten/Kota, bimbingan teknis Posyantek bagi Pengurusdan Pembina, pelaksanaan lomba Posyantek tingkat Nasional, sampai dengan pemberian danastimulan kepada Posyantek. Selain itu, dalam mendukung upaya memaksimalkan keberfungsianPosyantek di Desa, maka telah dilaksanakan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional setiap tahunyang meliputi kegiatan mulai dari pameran. Lokakarya, penilaian TTG sampai dengan pemberianstimulan bagi Provinsi juara gelar TTG Nasional. Pelaksanaan kegiatan TTG Nasional jugadimaksudkan untuk menginformasikan jenis-jenis TGG hasil inovasi masyarakat, dunia usaha,perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan Pemerintah maupun Swasta dan lainsebagianya, meningkatkan pemahaman pemerintah daerah tentang Program PemberdayaanMasyarakat melalui pemasyarakat dan kerjasama TTG, serta meningkatkan kerjasama dankoordinasi antara instansi pemerintah, Dunia Usaha, Perguruan Tinggi, lembaga Penelitian danmasyarakat dalam rangka penerpan dan Pengembangan TTG.


Page 54

Evaluasi CapaianKinerja Tujuan

Tujuan : Mewujudkan Otonomi Desa dan Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dalamAspek Ekonomi Sosial dan Budaya.

Tabel 3.29

Evaluasi Capaian Kinerja Tujuan

TUJUAN INDIKATOR KINERJA UTAMA CAPAIAN

Mewujudkan otonomi desa danmeningkatkan keberdayaanmasyarakat dalam aspekekonomi sosial dan budaya

Jumlah desa yang menyelenggarakanpemerintahan desa

100%

Sejalan dengan tujuan didalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2017, bahwa dalamrangka pencapaian tujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaanmasyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, maka pada tahun 2015 dilakukan denganbeberapa langkah strategis, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas dan kualitas penyelenggara Pemerintahan Desa;

2. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaanmasyarakat dalam pembangunan, memantapkan pelaksanaan Program NasionalPembeerdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan dan dukungan daerah tertinggal;

3. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melaluipelestarian adat istiadat dan budaya lokal;

4. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi mayarakat dan keluarga termasuk pengutaanlembaga sosial ekonomi masyarakat; dan

5. Mengembangkan pengelolaan sumberdaya alam yang efektif dan efisien dan pelestarianlingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna.

Formulasi masing-masing langkah strategi tersebut diwujudkan ke dalam indikator kinerjapencapaian tujuan yaitu mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan masyarakatdalam aspek ekonomi, sosial dan budaya. Indikator kinerja dan pencapaian kinerja tersebutyaitu jumlah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa. Sesuai hasil evaluasi, bahwapencapaian tujuan dengan indikator kinerja jumlah desa yang menyelenggarakan pemerintahandesa mencapai realisasi 100%. Artinya, terdapat 5.418 desa dan 692 kelurahan memilikikemampuan menjalankan kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraanpemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa danpemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adatistiadat desa.


Page 55

Analisis CapaianKinerja Tujuan

Tabel 3.30

Analisis Capaian Kinerja Tujuan

Tujuan IndikatorKinerja Utama

Capaian2013 2014 2015 2016 2017

Mewujudkanotonomi desadanmeningkatkankeberdayaanmasyarakatdalam aspekekonomisosial danbudaya

Jumlah desa yangmenyelenggarakanpemerintahandesa

5436 Desa666 Kel

5436 Desa666 Kel

5418 Desa692 Kel

Pencapaian tujuan mewujudkan otonomi desa dan meningkatkan keberdayaanmasyarakat dalam aspek ekonomi, sosial dan budaya, dilakukan melalui langkah strategi denganindikator kinerja utamanya, yaitu :

a. Meningkatkan efektiitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa danpemerintahan kelurahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaanpembangunan dan pelayanan publik. Indikator kinerja utama yang ditentukan untukmencapai tujuan itu, yaitu :

1) Jumlah pelayanan administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui Bintek danKonsolidasi serta Inventarisasi dengan kegiatan Temu Karya dan Wisata Karya KepalaDesa dan Lurah tingkat Provinsi Sumatera Utara yang diikuti oleh: 11 (sebelas) OrangKepala Desa Terbaik, 4 (empat) Orang Lurah Terbaik, 14 (empat belas) Orang KetuaTP-PKK Desa/Kelurahan, 15 (lima belas) Orang Ketua LPM dan 1 (satu) Orang KetuaBPD berasal dari 33 Kab/Kota se-Sumatera Utara.

2) Sedangkan jumlah kapasitas penyelenggaraan Pemdes dan Kelurahan melalui TOT,Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparat Desa dan Kelurahan melalui kegiatanFasilitasi Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa/Kelurahan diikuti 50 (lima puluh)Orang peserta dari 33 Kab/Kota se-Sumatera Utara, terdiri dari: 1 (satu) Orang dariKabupaten Tapanuli Utara, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Tapanuli Selatan, 2 (dua)Orang dari Kabupaten Toba Samosir, 2 (dua) Orang dari Kabupaten HumbangHasundutan, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Samosir, 2 (dua) Orang dari KabupatenPakpak Bharat, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Serdang Bedagai, 2 (dua) Orang dariKabupaten Dairi, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Batubara, 2 (dua) Orang dariKabupaten Asahan, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2 (dua) Orangdari Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Labuhanbatu, 2(dua) Orang dari Kabupaten Mandailing Natal, 2 (dua) Orang dari Kabupaten DeliSerdang, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Deli Serdang, 2 (dua) Orang dari KabupatenLangkat, 2 (dua) Orang dari Kabupaten Karo, 1 (satu) Orang dari KabupatenPadangsidempuan, 2 (dua) Orang dari Kota Medan, 1 (satu) Orang dari Kota TebingTinggi, 1 (satu) Orang dari Kota Binjai, 1 (satu) Orang dari Kota Tanjung Balai, 2 (dua)Orang dari Kota Sibolga dan 9 (sembilan) Orang dari Provinsi.


Page 56

b. Meningkatkan kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan serta partisipasi keswadayaanmasyarakat dalam pembangunan. Indikator kinerja utama yang ditentukan untuk mencapaitujuan itu, yaitu:

1) Jumlah Pelatihan yang diberikan bagi Masyarakat Perdesaan melalui Penyusunan Kurikulum danModul, Pelatihan, Sinkronisasi dan Training Of Trainer dengan kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP sesuai dengan surat Mendagri yangdiikuti oleh: 2 (dua) Orang BPMD Kabupaten Tapanuli Selatan, 1 (satu) Orang BPMDserta 2 (dua) Orang DPRD Komisi A Kota Gunung Sitoli, 2 (dua) Orang BPMDKabupaten Tapanuli Tengah, 3 (tiga) Orang BPMD serta 1 (satU) Orang DPRD Komisi AKabupaten Humbang Hasundutan, 2 (dua) Orang BPMD Kabupaten Dairi, 2 (dua)Orang BPMD serta 1 (satu) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Nias Selatan, 2 (dua)Orang BPMD serta 1 (satu) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Nias Utara, 1 (satu)Orang BPMD serta 1 (satu) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Mandailing Natal, 3 (tiga)Orang BPMD serta 1 (satu) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 2(dua) Orang BPMD Kabupaten Padangsidempuan, 2 (dua) Orang BPMD serta 2 (dua)Orang DPRD Komisi A Kabupaten Serdang Bedagai, 1 (satu) Orang BPMD KabupatenLabuhanbatu, 2 (dua) Orang BPMD Kabupaten Asahan, 2 (dua) Orang BPMD serta 2(dua) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Langkat, 2 (dua) Orang BPMD KabupatenTapanuli Utara, 2 (dua) Orang BPMD serta 2 (dua) Orang DPRD Komisi A KabupatenPakpak Bharat, 2 (dua) Orang BPMD serta 1 (satu) Orang DPRD Komisi A KabupatenNias Barat, 2 (dua) Orang BPMD serta 1 (satu) Orang DPRD Komisi A KabupatenLabuhanbatu Utara, 2 (dua) Orang BPMD Kabupaten Toba Samosir, 2 (dua) OrangBPMD serta 1 (satu) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Karo, 1 (satu) Orang BPMDKabupaten Deli Serdang, 2 (dua) Orang BPMD serta 1 (satu) Orang DPRD Komisi AKabupaten Padang Lawas Utara, 2 (dua) Orang BPMD serta 1 (satu) Orang DPRDKomisi A Kabupaten Samosir, 1 (satu) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Batubara, 2(dua) Orang DPRD Komisi A Kabupaten Simalungun dan 30 (tiga puluh) Orang SKPDProvinsi Sumatera Utara.

2) Sedangkan keterpaduan program dan kegiatan masuk Desa dan peningkatan sistemperencanaan partisipatif melalui Sosialisasi, Bimtek, Pelatihan, Monitoring dan Evaluasidengan kegiatan yang dilakukan meliputi : (a) Penilaian Desa/Kelurahan TerbaikKabupaten/Kota se-Sumatera Utara; dan (b) Pembinaan dan Fasilitasi BantuanKeuangan Provinsi Sumatera Utara ke Pemerintahan Desa.

c. Memantapkan pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaandan dukungan daerah tertinggal dimana pada tahun 2015, PNPM-MPd mentargetkancapaian kinerja sasaran cakupan program pada 26 Kabupaten/Kota, 298 Kecamatan, 1829Desa dan 2236 Kegiatan. Dalam pelaksanaannya, realisasi pencapaian kinerja sasaran padakegiatan ini 100%.

d. Mewujudkan tatanan kehidupan sosial budaya masyarakat yang maju dan dinamis melaluipelestarian adat istiadat dan budaya lokal, penanganan penyandang masalah kesejahteraansosial, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan keseteraan gender, sertapeningkatan kemandirian tenaga kerja perdesaan. Indikator kinerja utama yang ditentukanuntuk mencapai tujuan itu, yaitu:

1) Jumlah fasilitasi dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) melaluiPenguatan Kelembagaan Posyandu dan pelaksanaan Bangdesmadu dengan kegiatanyang dilakukan meliputi: (a) Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaan melalui Orientasi/Temu Karya TP-PKK Kab/Kota se-Sumatera Utaramenyongsong Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) ke-43 Tahun 2015; (b) Fasilitasipembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan (c) KegiatanPembangunan Terpadu pada Desa Binaan Bangun Desa Mandiri Terpadu (BANGDESMADU). Tahun 2015 Pelaksana Terbaik Tertib Administrasi PKK sebanyak 9 (sembilan)Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Kota; Pelaksana Terbaik Pencegahan KDRTsebanyak 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Kota; PelaksanaTerbaik UP2K PKK sebanyak 9 (sembilan) Desa/Kelurahan, Kecamatan dan KabupatenKota; Pelaksana Terbaik Pemanfaatan Tanah Perkarangan (HATINYA PKK) sebanyak 9


Page 57

(sembilan) Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Kota; dan Pelaksana TerbaikPemanfaatan Hasil TOGA sebanyak 8 (delapan) Desa/Kelurahan, Kecamatan danKabupaten Kota. Sedangkan Desa Binaan Bangdes Madu Tahun 2015 terdapat 1 (satu)Desa, Kecamatan dan Kabupaten

2) Sedangkan jumlah pelaksanaan Pengarustamaan Gender dan peningkatanPemberdayaan Perempuan melalui Pendataan dan Bimtek dengan kegiatan penilaianDesa/Kelurahan PT P2W-KSS Terbaik Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. PelaksanaanTerbaik kategori Desa PT P2W-KSS sebanyak 6 (enam) Desa dan Pelaksana Terbaikkategori Kelurahan PT P2W-KSS sebanyak 3 (tiga) Kelurahan Tahun 2015.

e. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi masyarakat dan keluarga termasuk penguatanlembaga sosial ekonomi masyarakat. Indikator kinerja utama yang ditentukan untukmencapai tujuan itu, yaitu:

1) Jumlah pelaksanaan Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Lembaga Keuangan MikroPerdesaan melalui Bimtek, Koordinasi dan pemberian Stimulan kepada kelompokMasyarakat dengan kegiatan Pelatihan Keterampilan Manajemen Usaha Ekonomi DesaSimpan Pinjam (UED-SP) Masyrakat yang diikuti oleh: 5 (lima) Kelompok UED-SP dariKabupaten Asahan; 3 (tiga) Kelompok UED-SP dari Kabupaten Toba Samosir; dan 2(dua) Kelompok UED-SP dari Kabupaten Tapanuli Tengah.

2) Sedangkan jumlah pengembangan dan pengelolaan Pasar Desa, Pasar Lokal danpengembangan Informasi Pasar melalui Bimtek pengelolaan Pasar Desa bagi AparaturPemerintah Desa, pengelolaan Pasar dan BPD serta memberikan bantuan Stimulanuntuk rehabilitasi Pasar Desa, tidak dapat diuraikan kegiatannya karena keterbatasandana.

f. Mengembangkan pengelolaan sumberdaya alam yang efektif dan efisien dan pelestarianlingkungan hidup dengan mendayagunakan teknologi tepat guna. Indikator kinerja utamayang ditentukan untuk mencapai tujuan itu, yaitu:

1) Jumlah Posyantekdes yang berfungsi dengan kegiatan yang dilakukan meliputi: (a)Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) melalui Jambore TTG Perdesaan TingkatProvinsi Sumatera Utara; dan Penyertaan Provinsi Sumatera Utara dalam GelarTeknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional Tahun 2015. Pelaksanaan Jambore TTGPerdesaan Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015 bertempat di Kota TanjungBalai dan untuk Tingkat Nasional bertempat di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.

g. Sedangkan jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perdesaanmelalui Orientasi, Pelatihan, Koordinasi dan Bimtek dengan kegiatan yang dilakukanmeliputi: (a) Pembinaan pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa (TNI-MMD); dan (b) Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat ProvinsiSumatera Utara. Tahun 2015 pelaksanaan program TNI Manunggal membangun Desa (TNI-MMD) bertempat di Kabupaten Langkat, Padang Lawas, Labuhanbatu Selatan, Dairi danBatubara.


Page 58

AkuntabilitasKeuangan

Pagu anggaran berdasarkan DIPA Badan Pemberdayaan Masyarakat dan PemerintahanDesa Tahun 2015 adalah sebesar Rp. 13.352.836.600 (Tiga belas milyar tiga ratus lima puluhdua juta delapan ratus tiga puluh enam ribu enam ratus rupiah). Berdasarkan anggarantersebut, realisasi anggaran sampai akhir Tahun 2015 (31 Desember 2015) adalah Rp.11.948.174.949 (Sebelas milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus tujuh puluhempat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) atau (89,48%). Dari persentaserealisasi pencapaian target tersebut, dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerja BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 dapatdikatakan baik.

Tabel 3.31

Akuntabilitas Keuangan SasaranBadan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa


NO SASARAN PROGRAMPAGU

ANGGARAN(Rp)

REALISASI(Rp) %

1 Meningkatkan KualitasPenyelenggaraan PemerintahanDesa

PemberdayaanMasyarakatdanPemerintahanDesa

384.133.000 364.460.600 94,88


662.505.150 638.710.150 94,41

3 Dukungan Pengentasan DaerahTertinggal melalui PemantapanProgram Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan(PNPM-MPd)

459.686.000 446.504.000 97,14


1.360.720.000 1.126.566.279 82,80


226.766.000 221.360.000 97,62


983.578.000 818.253.300 83,20

4.077.388.150 3.615.854.329 83,20

BAB 4

Penutup

Kesimpulan

Saran

Kesimpulan& Saran LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015

Page 59

4Bab

Penutup

Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pemberdayaan Masyarakat danPemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2015 yang disusun ini merupakan salah satubentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban pada tahun ke-3(ketiga). Kesemuanya itu merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara yang dituangkandalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaProvinsi Sumatera Utara tahun 2013-2017.

Pencapaian kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi SumateraUtara tahun 2015 diukur dengan 6 (enam) sasaran strategis dan 12 (dua belas) indikator kinerjautama Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun2015. Keseluruhan pencapaian indikator Kinerja Utama (IKU) serta analisis capaian kinerjaberdasarkan tujuan dan sasaran tersebut telah dijabarkan dalam dokumen LAKIP BadanPemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Utara tahun 2015.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan, sebagian besar dapat memenuhi target dansesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Namun masih terdapat beberapa capaian targetbelum terealiasasi sempurna dimana peningkatan target pada setiap tahun tidak selalu diikutidengan pencapaian target 100%. Hal ini tidak dapat dipungkiri, dikarenakan terkadang dalampelaksanaan timbul permasalahan yang bersifat tiba-tiba dan tidak berencana (accidental),sehingga sampai dengan akhir tahun pelaksanaan, permasalahan tersebut masih dalam prosespenyelesaian. Pencapaian hasil kinerja hendaknya tidak hanya diukur secara kuantitatif, namunjuga dilihat pada proses berlangsungnya pelaksanaan program.

Dengan terlaksannya seluruh kegiatan selama tahun 2015 ini, dapat dijadikan evaluasi danperbaikan terhadap kinerja pada tahun berikutnya agar pencapaian kinerja dapat optimal sesuaidengan harapan.

Saran

Perlu adanya optimalisasi/peningkatan koordinasi dan sinergitas program/kegiatan antarapemerintah pusat, provinsi dan daerah.

Kesimpulan& Saran LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015

Page 60

Peningakatan kapasitas aparat dan masyrakat, serta kelembagaan yang berlokasi di desaguna teroptimalisasinya peran aparat, masyarakat dalam kelembagaan bidangpemberdayaan masyarakat dan desa.

Tidak terlaksananya beberapa kegiatan yang telah direncanakan dikarenakan adanyakebijakan efisiensi, sehingga menegaskan bahwa perlu adanya konsistensi antarapenetapan tingkat kinerja RPJMD dengan Alokasi Anggaran untuk pencapaian targettersebut.

Perlu adanya Product Campaige terkait dengan keberhasilan program-program, terutamaprogram prioritas dengan mengusung isu strategisd yang berbasis pastisipasi, integrasi,transparansi, akuntabilitas dan sustainabilitas.

Perlu adanya panduan monitoring dan evaluasi berbasis substansi terhadap pelaksanaankegiatan yang sudah direncanakan.

LampiranPenetapan Kinerja LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015

Page 61

LAMPIRANPENETAPAN KINERJA

PENETAPAN KINERJA ESELON II TAHUN 2015BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA


No. UNIT KERJA SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 BIDANGPEMERINTAHANDESA/KELURAHANPADA BAPEMMAS& PEMDESPROVSU

Meningkatkan KualitasPenyelenggaraanPemerintahan Desa

1 Temu Karya dan WisataKarya Kepala Desa danLurah Tingkat ProvinsiSumatera Utara

66 Orang2 Fasilitasi Penyusunan dan

Pendayagunaan ProfilDesa/Kelurahan

66 OrangMeningkatnya KapasitasKelembagaan Masyarakatdalam Pembangunan Desa

1 Sosialisasi Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014Tentang Desa dan PP sesuaidengan Surat Mendagri

300 Orang

2 Penilaian Desa/KelurahanTerbaik Kabupaten/KotaSe-Sumatera Utara

33Desa/KelTerbaik

3 Pembinaan dan FasilitasiBantuan Keuangan ProvinsiSumatera Utara kePemerintah Desa

1.000 Desa

2 BIDANGKELEMBAGAANDANPENGEMBANGANSOSIAL BUDAYAPADA BAPEMMAS& PEMDESPROVSU

MeningkatnyaPengembanganPemberdayaan Adat danSosial Budaya Masyarakat

1 Pemberdayaan Lembagadan Organisasi MasyarakatPerdesaan melaluiOrientasi/Temu Karya TP-PKK Kab/Kota Se SumateraUtara Menyongsong HariKesatuan Gerak PKK (HKG)Ke-XLIII Tahun 2015

50 Orang

2 Fasilitasi PembinaanPemberdayaan danKesejahteraan Keluarga(PKK)

33Kab/Kota

(400Kelompok)

3 Kegiatan PembangunanTerpadu pada Desa BinaanBangun Desa MandiriTerpadu (BANGDES MADU)

2 DesaBinaan

4 Penilaian Desa/KelurahanPT P2WKSS TerbaikKabupaten/Kota Se-Sumatera Utara.

33Kab/Kota

Meningkatnya PengelolaanSumberdaya Alam danTeknologi Tepat Guna

1 Pelaksanaan Bulan BhaktiGotong Royong MasyarakatTingkat Provinsi SemateraUtara

33Kab/Kota

3 BIDANGPEMBERDAYAANUSAHA EKONOMIMASYARAKAT

Dukungan PengentasanDaerah Tertinggal danPasca Bencana melaluiPemantapan Program

1 Rapat Koordinasi danPembinaan ProgramNasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri

26 Kab.Lokasi

PNPM-MPd

LampiranPenetapan Kinerja LAKIP BAPEMMAS & PEMDES PROVSU TAHUN 2015

Page 62

PADA BAPEMMAS& PEMDESPROVSU

Nasional PemberdayaanMasyarakat MandiriPerdesaan (PNPM-MPd)

Perdesaan (PNPM-MPd).

2 Bimbingan Teknis bagiPenanggungjawabOperasional Kecamatan (PjoKecamatan)

26 Kab.Lokasi

PNPM-MPd

3 Pelatihan Unit PelaksanaKegiatan Program NasionalPemberdayaan MasyarakatMandiri Perdesaan (UPKPNPM-MPd)

100 Orang

Meningkatnya UsahaEkonomi ProduktifMasyarakat Desa

1 1. Pelatihan KeterampilanManajemen Usaha EkonomiDesa Simpan Pinjam ( UED-SP) Masyarakat

50 Orang

4 BIDANGPEMANFAATANSUMBERDAYAALAM DANPENDAYAGUNAANTEKNOLOGITEPAT GUNA(TTG) PADABAPEMMAS &PEMDES PROVSU

Meningkatnya PengelolaanSumberdaya Alam danTeknologi Tepat Guna

1 Pemasyarakatan TeknologiTepat Guna (TTG) melaluiJambore TTG PerdesaanTingkat Provinsi SumateraUtara

1 Kab/Kota

2 Penyertaan ProvinsiSumatera Utara dalam GelarTeknologi Tepat Guna(TTG) Tingkat NasionalTahun 2015.

1 Kegiatan

3 Pembinaan PelaksanaanProgram TNI ManunggalMembangun Desa (TNI-MMD)

4Kabupaten

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2015dinaspmd.sumutprov.go.id/data/lakip...

Documents