laporan pengelolaan portofolio kewajiban …

LAPORAN PENGELOLAAN PORTOFOLIO KEWAJIBAN

PENJAMINAN PEMERINTAH

PERIODE TRIWULAN III 2020

Ringkasan

1. Batas Maksimal Penjaminan (BMP) 2020 s.d 2024 : Batas maksimal bagi Pemerintah dalam memberikan penjaminan baru terhadap proyekinfrastruktur yang diusulkan memperoleh jaminan selama periode 2020 - 2024. KMK 17/KMK.08/2020 terkait Strategi Pengelolaan UtangNegara Jangka Menengah (SPUN JM) 2020 - 2024 telah menetapkan BMP 2020 s.d 2024 sebesar 6% terhadap PDB 2024 (asumsi PDB tahun2024 yang digunakan pada saat penyusunan SPUN sebesar IDR23.668,52 triliun).

2. Penggunaan BMP 2020 - 2024 hingga akhir triwulan III 2020 telah direalisasikan sebesar 0,25% terhadap PDB 2024 atau sebesar IDR60,17triliun. Realisasi dari penggunaan BMP sampai dengan triwulan III 2020 mengalami kenaikan 0,03% dari triwulan sebelumnya dikarenakantambahan penjaminan baru dari program Direct lending BUMN yaitu Geothermal Power Generation Project.

3. Akumulasi maksimal pemberian penjaminan (komitmen) oleh Pemerintah yang masih efektif sejak tahun 2008 hingga akhir triwulan III 2020mencapai 60 dokumen jaminan senilai IDR535,24 triliun atau sebesar 3,06% terhadap PDB 2020 (asumsi PDB tahun 2020 pada APBN 2020sebesar IDR17.464,75 triliun). Akumulasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,09% dari triwulan sebelumnya sebesar 2,97% dikarenakanpenyesuaian asumsi kurs IDR/USD.

4. Akumulasi eksposur/outstanding dari penjaminan Pemerintah yang masih efektif hingga akhir triwulan III senilai IDR295,25 triliun atausebesar 1,69% terhadap PDB 2020. Akumulasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,09% dari triwulan sebelumnya sebesar 1,60%dikarenakan penyesuaian asumsi kurs IDR/USD.

5. Sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko default, Pemerintah telah membentuk Rekening Dana Cadangan Penjaminan Pemerintah denganposisi saldo rekening hingga akhir triwulan III 2020 sebesar IDR4.67 triliun, posisi saldo tersebut tidak mengalami perubahan dari triwulansebelumnya.

6. Hingga triwulan III 2020, tidak terdapat pengajuan tagihan klaim jaminan dari Penerima Jaminan atas Penjaminan yang telah diterbitkanPemerintah.

7. Selain penjaminan untuk proyek infrastruktur, Pemerintah melalui Badan Usaha Penjaminan Indonesia (PT Jamkrindo dan PT Askrindo) telahmenjamin pinjaman modal kerja pelaku UMKM untuk plafon pinjaman sebesar Rp8,1 triliun hingga akhir triwulan III 2020.

2

4.667IDR M

0,03% 0,09% 0,09%

IDR 60,17 T IDR 535,24 T IDR 295,25 T IDR 0,-

Jumlah Klaim Penjaminan

s.d. Tw III 2020

Batas Maksimal

Penjaminan

2020 s.d. 2024

Realisasi BMP

s.d. Tw III 2020

Komitmen Jaminan

per Tw III 2020

terhadap PDB

Outstanding Jaminan

per Tw III 2020

terhadap PDB

Saldo Rekening Dana

Penjaminan Pemerintah

0,25% 3,06% 1,69%

Dari PDB 2024

6,00%

1 2 3 4 5

6

Komposisi Total Komitmen Penjaminan Pemerintah

3

Komposisi Outstanding Penjaminan

Penjaminan Kredit

Penjaminan Investasi

*) Tenor penjaminan investasi sejakTanggal Operasi Komersial

4

Proyeksi Jatuh Tempo Pokok Kredit yang di jamin Pemerintah Per Program Penjaminan (dalam Miliar)

1. Besaran pokok pinjaman / obligasi yang jatuh tempo fluktuatif, dimana meningkat mulai tahun 2020 hingga 2030 dan kembali menurun hingga 2053.2. Pada tahun 2030 besaran pokok pinjaman/obligasi yang jatuh tempo cukup besar yaitu senilai IDR15,41 triliun, dikarenakan terdapat pokok obligasi

PT HK untuk proyek jalan tol Sumatera yang jatuh tempo sebesar IDR11,79 triliun

5

Akumulasi Komitmen dan Dokumen Penjaminan Pemerintah yang TelahDiterbitkan 2008 s.d. Triwulan III 2020

Sampai dengan triwulan III 2020, Pemerintah telah menerbitkan akumulasi sebanyak 89 dokumen penjaminan dengan perjanjiankredit/investasi nilai total IDR594,82 triliun, dimana sebanyak 29 dokumen telah berakhir dengan nilai total IDR59,58 triliunsehingga tersisa 60 dokumen yang masih aktif dengan nilai total IDR535,24 triliun.

6

Program Penjaminan Pemerintah (Portofolio 2007 – saat ini)

7

Posisi Komitmen & Outstanding Pinjaman/Investasi yang Dijamin Oleh Pemerintah

*) Rentang tenor penjaminan Proyek 10.000MW Tahap 2, KPBU dan PIK (nomor 5, 6 dan 9 (Penerima Jaminan Pengembang listrik Swasta)) sejak Tanggal Operasi Komersial**) Proyek KPBU jalan tol Japek II Selatan masih dalam proses perhitungan eksposur untuk Q3 2020

***) Nilai penjaminan hanya sebesar 70% nilai perjanjian kredit

****) Terdapat 2 penjaminan KPBU yang belum efektif, dikarenakan belum terpenuhinya beberapa persyaratan efekif perjanjian penjaminan

8

Original Curr. Eq. IDR Original Curr. Eq. IDR

USD 3.70 USD 1.03

IDR 8,395.18 IDR 3,763.16

2 . Percepatan Penyediaan Air Minum*** PDAM Perbankan 6 6 s.d. 13 IDR 229.50 IDR 229.50 IDR 84.49 IDR 84.49

EUR 0.78 EUR 0.49

USD 2.07 USD 1.23

IDR 54,943.75 IDR 34,363.72

USD 0.60 USD 0.60

5 .

Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga

Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan,

Batubara dan Gas (Proyek 10.000 MW Tahap 2)

PT PLN

(Persero)

Pengembang

Listrik Swasta7 15 s.d. 20 USD 3.91 IDR 58,398.31 USD 3.88 IDR 57,927.28

USD 4.24 USD 3.56

IDR 68,536.14 IDR 19,332.06

7 .Penugasan Penyediaan Pembiayaan

Infrastruktur Daerah kepada BUMNPemda PT SMI (Persero) 1 5 s.d. 9 IDR 4,454.80 IDR 4,454.80 IDR 2,751.10 IDR 2,751.10

8 .Penyelengaraan Light Rail Transit/LRT

Jabodebek

PT KAI

(Persero)Perbankan 1 15 s.d. 18 IDR 19,250.00 IDR 19,250.00 IDR 5,791.73 IDR 5,791.73

Perbankan 3 10 s.d. 10 IDR 12,423.79 IDR 4,504.48

Pengembang

Listrik Swasta 3 15 s.d. 20 USD 9.15 USD 4.19

USD 23.68 USD 14.48

EUR 0.78 EUR 0.49

IDR 168,233.16 IDR 70,590.74

Asumsi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia 30 September 2020 (IDR/USD1) 14,918.00

(IDR/EUR1) 17,527.17

3 .

Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman

Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional

kepada BUMN

BUMN

Lembaga

Keuangan

Internasional

7 15 s.d. 35 IDR 44,701.53 IDR 26,898.88

Penerima

JaminanNo.

Jumlah

Dokumen

Penjaminan

Total

15

60

Nilai Perjanjian Kredit / Investasi

(miliar)

Posisi Outstanding Kredit/

Exposure Investasi (miliar)**

1 .

Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga

Listrik Yang Menggunakan Batubara (Proyek

10.000 MW Tahap I)

PT PLN

(Persero)Perbankan IDR 63,545.81 IDR 19,153.02

IDR 72,368.35PJPK 7 IDR 131,846.646 .

Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

(KPBU) yang dilakukan melalui Badan Usaha

Penjaminan Infrastruktur (Proyek infrastruktur

dengan skema KPBU) ****

Badan Usaha

Rincian Program Penjaminan Pihak

Terjamin

Rentang Tenor

Penjaminan

(Tahun)*

10 s.d. 15

15 s.d. 21

IDR 535,244.63 IDR 295,248.00

Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Ketenagalistrikan9 .

PT PLN

(Persero)IDR 148,923.49 IDR 66,958.63

IDR 63,894.55 IDR 43,314.524 . Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera PT HK

(Persero)

Lembaga

Keuangan dan

Wali Amanat

10 5 s.d. 25

Sektor Infrastruktur Yang Telah Dijamin oleh Pemerintah

9

Kelistrikan Transportasi JalanPembangunan 73 pembangkit listrik dengan

total kapasitas 20.240 MW dan jaringan

transmisi terkait termasuk jaringan distribusi di

Sumatera, Jawa dan Indonesia bagian timur

Pembangunan sarana dan prasarana LRT

Jabodebek

Pembangunan 19 proyek jalan di

Provinsi/Kabupaten/Kota

Air Minum/Bersih Pariwisata PasarPembangunan instalasi pengelolaan air pada 10

Kabupaten/Kota

Pembangunan dan pengembangan di Mandalika Pembangunan 4 proyek pasar di


Jalan Tol Kesehatan (Rumah Sakit)

Pembangunan 11 ruas jalan tol dengan total

panjang 953,59 KM

Pembangunan 7 proyek RSUD di


Perkembangan Proyek Infrastruktur Yang Dijamin Oleh Pemerintah

10

Perkembangan Proyek Infrastruktur Yang Dijamin Oleh Pemerintah

11

Sebaran Proyek Infrastruktur Skema KPBU dan Bentuk Dukungan Pemerintah

12

TOL KALENDER

TOL PROBOWANGI

SPAM UMBULAN

PALAPA RING TIMUR

PALAPA RING TENGAH

KA MAKASSAR-PAREPARE

PALAPA RING BARAT

JALINTIM SUMSEL

SPAM SEMARANG BARAT

SPAM BANDAR LAMPUNG

TOL SEPANG

TOL JAPEK II ELEVATED

TOL JAPEK II SELATAN

TOL CISUMDAWU

PLTU BATANG

SATELIT MULTIFUNGSI

TOL ManBit

TOL Balsam

TOL PanMal

TOL BatSem

BANDARAKOMODO

PDF VGF Penjaminan PT PII Penjamian bersama PT PII dan Pemerintah Skema AP

Sebaran Penjaminan Proyek Infrastruktur Skema Non-KPBU

13

FTP 1 PDAM PIK

PLTU Labuhan PDAM Kab. Bogor Transmisi dan Gardu Induk

PLTU Suralaya PDAM Kab. Ciamis PLTU Jawa-1 Cirebon Ekspansi

PLTU Lontar PDAM Kota Denpasar PLTU Jawa-4 Tanjung Jati B

PLTU Indramayu PDAM Kota Malang PLTU Jawa-3 Tanjung Jati A

PLTU Rembang PDAM Kab. Banyumas Infrastruktur Daerah

PLTU Pelabuhan Ratu PDAM Kab. Cilacap

PLTU Adipala Direct Lending

PLTU Paiton Penguatan Jaringan Listrik Nasional LRT

PLTU Pacitan PLTP Dieng unit 2 LRT Jabodebek

PLTU Tj Awar-Awar PLTP Patuha unit 2

Transmisi Terkait

Jawa & Bali

RSUD di Kab. Bangkalan, Kab.

Gianyar, Kab. Tabanan

Sumatera

FTP 1

PLTU Nagan Raya

PLTU Tj Balai Karimun

PLTU Tarahan Baru

PLTU Teluk Sirih

PLTU Bangka

PLTU Belitung

PLTU Pangkalan Susu

PLTU Tenayan

Transmisi Terkait

Tol Sumatera

Ruas Medan - Binjai

Ruas Palembang - Indralaya

Ruas Bakauheni - Terbanggi Besar

Ruas Pekan Baru - Dumai

Ruas Terbanggi Besar - Pematang Panggang - Kayu Agung

Direct Lending

Jaringan Distribusi

Penguatan Jaringan Listrik Nasional

FTP 2

PLTP Muaralaboh

PLTA Wampu

PLTP Rantau Dedap

PLTP Sarulla

PLTA Semangka

PLTA Hasang

Infrastruktur Daerah

Pasar di Kab. Tulang Bawang Barat

PIK

Sumbagut - 2 Peaker

PLTMG Nias

Jalan di Kab. Lampung Selatan, Kota Bandarlampung,

Prop. Lampung, Kab. Simalungun, Kab. Musi

Banyuasin, Kab. Penukai Abab Lematang Ilir,

Kab. Tulang Bawang Barat, Kapahiang, Tapanuli Tengah

RSUD di Kab. Ogan Komering Ulu, Kota Padang,

Kab. Pesisir Selatan

Kalimantan

FTP 1

PLTU Asam-Asam

PLTU Pulang Pisau

PLTU Teluk Balikpapan

PLTU Bengkayang

PLTU Parit Baru

Transmisi Terkait

PDAM

PDAM Kota Bandarmasih

Direct Lending


Hydro Power

FTP 2

PLTU Kalsel


Jalan di Kab. Penajam Paser Utara

Pasar di Banjarbaru

PIK

PLTMG Bangkanai

PLTMG Nunukan

Nusa Tenggara

FTP 1

PLTU Lombok

PLTU Kupang

PLTU Ende

PLTU Bima

PDAM

PDAM Kab. Lombok Timur

PDAM Kota Mataram Giri Menang

Direct Lending


Pengembangan/Penguatan Jaringan Distribusi

Pembangunan KEK Mandalika


Pasar di Kab. Lombok Tengah

PIK

PLTMG Kupang Peaker

PLTMG Waingapu

PLMTG Alor

PLTU Lombok

PLTMG Lombok Peaker

Sulawesi

FTP 1 Infrastruktur Daerah

PLTU Kendari

PLTU Barru

PLTU Amurang

PLTU Gorontalo

Transmisi Terkait

PDAM PIK

PDAM Kota Palopo PLTU Sulsel Barru

Direct Lending PLTMG Luwuk


HydroPower

RSUD di Prop. Sulbar, Prop. Sulteng,

Prop Sulut, Kab. Konawe, Kab

Bulukumba

Jalan di Prop Sulteng, Kab. Buton, Kab.

Mamuju Tengah

Maluku & Papua

FTP 1

PLTU Tidore

PLTU Jayapura

Direct Lending


Pengembangan/Penguatan Jaringan Distribusi

Hydropower


Jalan di Kab. Halmahera Selatan

Pasar di Kab. Halmahera Selatan

Jalan di Kep Yepen

PIK

PLMTG Namlea

PLMTG Dobo

PLTMG Saumlaki

PLTMG Serui

Alokasi Anggaran Kewajiban Penjaminan Dalam APBN (dalam miliar) Hingga tahun 2018, berdasarkan UU APBN dan

PMK 257 tahun 2016, alokasi anggarankewajiban penjaminan Pemerintah yang tidakterealisasi sampai dengan akhir triwulan IIIdapat dipindahbukukan ke dalam rekeningdana cadangan penjaminan Pemerintah (norek519000126980).

Namun mulai tahun 2019, berdasarkan UUAPBN dan PMK 183 tahun 2018, alokasianggaran kewajiban penjaminan dalam APBNdapat dipindahbukukan kedalam rekeningdana cadangan penjaminan Pemerintahsepanjang tahun berkenaan dan klaimpenjaminan dilakukan pembayaranseluruhnya melalui rekening dana cadanganpenjaminan.

Posisi saldo rekening dana cadanganpenjaminan Pemerintah hingga akhir triwulanIII 2020 sebesar IDR4,667 miliar (akumulasialokasi APBN 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 dan2020 (TA 2020 dipindahbukukan sebesarIDR421,07) (alokasi TA 2015 tidak dapatdipindahbukukan karena kebutuhan kapasitasfiskal APBN)).

Selain rekening dana cadangan penjaminanPemerintah, juga terdapat posisi saldorekening dana jaminan penugasanpembiayaan infrastruktur daerah (norek519000142980) hingga akhir triwulan III 2020sebesar IDR203 miliar (pemindahbukuanalokasi APBN 2017 untuk jaminan penugasanpenyediaan pembiayaan infrastruktur daerahkepada Badan Usaha Milik Negara).

14

1. Anggaran kewajiban penjaminan di alokasikan sejak APBN TA 2008 (menyesuaikan penerbitan penjaminanuntuk setiap program).

2. Pada APBN TA 2019, anggaran kewajiban penjaminan tidak dialokasikan dengan mempertimbangkan adanyaprioritas kebijakan alokasi anggaran investasi untuk PMN bagi BUMN yang mendapatkan penugasan dariPemerintah, dan masih tersedia saldo rekening dana cadangan untuk mencukupi risiko default penjaminanhingga akhir 2019.

3. Pada APBN TA 2020, anggaran kewajiban penjaminan sebesar Rp3,6 triliun dengan rincian untuk kewajibanpenjaminan infrastruktur sebesar Rp590,6 miliar dan kewajiban penjaminan PEN sebesar Rp3 triliun.

laporan pengelolaan portofolio kewajiban …

Documents