laporan semiloka expo ptk 2009
TRANSCRIPT
LAPORAN HASIL SEMILOKA PERGURUAN TINGGI KEDINASAN PTK EKSPO 2009 “ KONTRIBUSI PERGURUAN TINGGI KEDINASAN (PTK)
DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA INDONESIA”
SEKOLAH TINGGI KESEJAHTERAAN SOSIAL (STKS)
BANDUNG
2009
PENGANTAR
Alhamdulillah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah mencurahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga atas ijin Nya lah pelaksanaan kegiatan Semiloka Perguruan Tinggi pada PTK Ekspo 2009 yang dilaksanakan di Aula Kampus STKS Bandung dapat terlaksana dengan baik dan berjalan lancar. Begitu pula saat ini kami dapat menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan semiloka dengan tema : “Kontribusi Perguruan Tinggi Kedinasan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia”.
Laporan ini berisi tentang latar belakang dilaksanakannya kegiatan semiloka dan isu‐isu strategis yang sedang dihadapi para pengelola Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) di seluruh Indonesia khususnya dalam merespon Undang‐undang Nomor 20 Tahun 2003 dan rencana ditetapkannya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi Kedinasan menjadi Peraturan Pemerintah. Kegiatan semiloka ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman diantara para pengelola PTK dalam merespon UU Nomor 20 Tahun 2003 dan RPP Pendidikan Tinggi Kedinasan dengan menggunakan metode diskusi panel, sidang komisi dan rapat pleno. Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 50 orang yang berasal dari PTK yang ada di seluruh Indonesia . Rekomendasi yang dihasilkan dalam semiloka ini dimuat dan dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan bersama para Pengelola Perguruan Tinggi Kedinasan.
Selanjutnya atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi‐tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat, mendukung dan menyukseskan kegiatan semiloka ini. Semoga rekomendasi kegiatan yang telah dituangkan dalam nota kesepakatan bersama dapat dikawal dan dijalankan oleh semua pihak.
Bandung, 25 Mei 2009 Ketua STKS Bandung
Drs. Wawan Heryana, M.Pd NIP. 196208071987031001
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 2
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
A. PENDAHULUAN …………………………………………………………………………………………2
B. MAKSUD DAN TUJUAN ……………………………………………………………………………..3
C. WAKTU PELAKSANAAN ……………………………………………………………………………..4
D. NARASUMBER DAN PESERTA ……………………………………………………………………………..4
E. METODE KEGIATAN ……………………………………………………………………………. 4
F. HASIL YANG DICAPAI ……………………………………………………………………………..5
G. PENUTUP …………………………………………………………………………………………6
LAMPIRAN‐LAMPIRAN :
1. NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
2. DAFTAR HADIR
3. HASIL SIDANG KOMISI
4. MATERI SEMILOKA
5. FOTO KEGIATAN
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 4
LAPORAN HASIL SEMILOKA PERGURUAN TINGGI KEDINASAN PADA PTK EKSPO 2009
TANGGAL 23 MEI 2009
A. PENDAHULUAN
Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) merupakan perguruan tinggi yang di dirikan
oleh Departemen atau Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk memenuhi
kebutuhan akan sumber daya manusia yang handal dan profesional dilingkungannya
masing‐masing. Selama berpuluh‐puluh tahun, peguruan tinggi kedinasan yang tersebar
di seluruh pelosok tanah air dengan berbagai profesinya telah banyak menghasilkan
sumber daya manusia yang berkulaitas yang mendukung pelaksanaan program
pembangunan nasional. Namun seiring dengan munculnya Undang‐undang nomor 20
tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berbagai permasalahan dan persoalan
menghadang perguruan tinggi kedinasan. Hal ini semakin kompleks ketika pemerintah
telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pendidikan Kedinasan yang
tidak melibatkan Asosiasi Perguruan Tinggi Kedinasan.
Menyikapi kondisi tersebut, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung
sebagai salah satu Perguruan Tinggi Kedinasan milik Departemen Sosial RI, berinisiatif
untuk mengadakan semiloka tentang: “Kontribusi Perguruan Tinggi kedinasan (PTK)
dalam meningkatkan kualitas Sumber daya manusia Indonesia” dengan mengundang
dan melibatkan seluruh pengelola Perguruan Tinggi Kedinasan yang masih ada.
Beberapa permasalahan yang yang menjadi isu sentral pada semiloka itu ini mencakup :
1. Respon/tanggapan para pengelola PTK terhadap UU nomor 20 tahun 2003 dan
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Tinggi Kedinasan
2. Sertifikasi bagi dosen/tenaga pengajar yang ada pada Perguruan Tinggi kedinasan
3. Mengaktifkan kembali kepengurusan Asosiasi Perguruan Tinggi Kedinasan (APTKI)
yang selama ini nyaris bubar.
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 5
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Kegiatan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pemahaman diantar
para pengelola Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) seluruh Indonesia terhadap Undang‐
undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan
Tinggi Kedinasan dan mengambil sikap serta tindakan terhadap hal tersebut.
Tujuan :
1. Memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Pendidikan Tinggi Kedinasan yang dianggap diskriminatif dan merugikan Perguruan
Tinggi Kedinasan.
2. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar dilingkungan perguruan tinggi kedinasan
melalui sertifikasi
3. Membentuk kepengurusan baru Asosiasi Perguruan Tinggi Kedinasan.
C. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan semiloka Perguruan Tinggi Kedinasan dengan tema : “Kontribusi Perguruan
Tinggi Kedinasan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia”
dilaksanakan di Aula Kampus STKS Bandung berbarengan dengan pelaksanaan PTK Ekspo
yaitu pada tanggal 23 Mei 2009 dari jam 10.00 s.d 17.30 WIB.
D. NARASUMBER DAN PESERTA
Narasumber pada kegiatan semiloka Perguruan Tinggi Kedinasan yaitu :
1. Dr. Marjuki, M.Sc (Kepala Badiklit Kesos Depsos RI)
2. Prof. Dr. Ngadisah, MA ( Ketua IPDN/Pengurus APTKI)
3. Drs. Ramli E.I Naibaho (Deputi Bidang SDM Meneg PAN)
4. Drs. Endang Taryono (Kasi. Informasi Ketenagaan Depdiknas)
5. Drs. A. Nelson Aritonang, MSSW (Moderator)
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 6
Kegiatan semiloka diikuti oleh sebanyak 50 orang yang terdiri dari para
Ketua/Direktur Perguruan Tinggi/Akademi Kedinasan, para Pembatu Ketua, para Kepala
BAAK, Dosen, Widyaiswara dan pejabat struktural yang berasal dari STKS Bandung, STTT,
AKAMIGAS, ATKP, AKIP, STIP, SEKOLAH TINGGI MULTIMEDIA “MMTC” JAKARTA, STTN,
STIS, STPP BOGOR, STSN, POLTEKES, STTD.
E. METODE KEGIATAN
Kegiatan semiloka ini dilakukan melalui tiga metode yaitu :
1. Diskusi panel dengan menghadirkan 4 orang narasumber
2. Sidang komisi yang terbagi kedalam 3 komisi dan masing‐masing komisi dipimpin
oleh seorang fasilitator yaitu: Dr. TM. Marwanti, M.Si, Dra. Susilawati, M.si dan Dra.
Uke Hani Rasalwati, M.Si
3. Rapat pleno yang diakhiri dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama
F. HASIL YANG DICAPAI
Kegiatan semiloka yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2009 telah menghasilkan
beberapa kesepakatan/rekomendasi yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama
Pengelola Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) se Indonesia sebagai berikut :
1. Kami menyarankan agar RPP PTK ini tidak disyahkan secara tergesa‐gesa, tanpa mempertimbangkan masukan dari berbagai lembaga pendidikan kedinasan yang ada. Kami memberikan amanat kepada APTKI membentuk tim hukum untuk membahas RPP PTK tersebut.
2. Kami keberatan jika pendidikan kedinasan dihapus atau diperkecil peranannya dalam sistem pendidikan nasional, karena PTK sangat diminati masyarakat dan lulusannya spesifik, serta merupakan wujud aspirasi, kebutuhan, dan partisipasi masyarakat luas terhadap pendidikan tinggi.
3. Kami meyakini bahwa pendidikan tinggi kedinasan yang ada selama ini telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam pengembangan kualitas SDM khususnya di departemen‐departemen/lembaga pemerintah non departemen yang menyelenggarakannya. Lembaga pendidikan kedinasan di Indonesia memiliki kualitas SDM dan fasilitas pendidikan yang unggul, oleh karena itu Perguruan Tinggi
Kedinasan (PTK) yang selama ini ada sebelum keluarnya UU No. 20 Tahun 2003 agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Kami mengusulkan agar ada perubahan pada penjelasan Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2003, yaitu: “Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi program Diploma dan Spesialis yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus”. Adapun alasan yang mendasarinya antara lain:
• Tidak melanggar maupun redundant dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
• Sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini, bahwa sebagian besar pendidikan kedinasan menyelenggarakan pendidikan setara Diploma dan Spesialis sesuai dengan kebutuhan departemen,lembaga pemerintah non departemen, dan kebutuhan sektornya.
• Sesuai dengan kebutuhan di masa depan, Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen memerlukan pekerja yang memiliki keahlian khusus dengan kualifikasi Diploma dan Spesialis yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen, Lembaga Pemerintah non Departemen dan kebutuhan sektornya.
5. Kami sepakat untuk memperbaharui dan memilih kembali kepengurusan Asosiasi Perguruan Tinggi Kedinasan Indonesia (APTKI) Sebagai wadah perjuangan Perguruan Tinggi Kedinasan Indonesia.
6. Kami sepakat agar Perguruan Tinggi Kedinasan secepatnya melakukan sertifikasi bagi seluruh dosen/Tenaga Pengajar yang telah memenuhi persyaratan.
G. PENUTUP
Demikianlah laporan pelaksanaan kegiatan semiloka ini dibuat untuk dapat
dijadikan sebagai bahan acuan/referensi para pengelola Perguruan Tinggi kedinasan
dalam merespon RPP PTK yang akan ditetapkan oleh Pemerintah. Bandung, 25 Mei 2009
Ketua STKS Bandung
Drs. Wawan Heryana, M.Pd NIP. 196208071987031001
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 7
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 8
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
HASIL SIDANG KOMISI
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 9
HASIL DISKUSI KOMISI I
1. RPP PTK
• PT Profesi
• Setelah S‐1
• PNS/CPNS
• Tidak memenuhi syarat? 2. Profesi harus ada kejelasan Standardisasi/ Diknas vs Depnakertrans 3. Berhak merumuskan RPP
• Asosiasi dilibatkan dala perumusan UU (RPP PTK)
• Ada profesi (Pendidikan Diploma) 4. PTK yang suda ada dilanjutkan saja: Menkokesra. Meninjau kembali PTK tersebut. 5.Kelembagaan 6. Asosiasi mengajukan ke Presiden/DPR 7. Organisasi profesi juga harus segera dibentuk.. 8. Profesi lebih diarahkan pada pekerjaan 9. Untuk pengertian tidak harus diawali dengan sarjana (S‐1) 10. Profesi: Pekerjaan yang dapat menghasilkan uang yang dapat ditempuh melalui jalur pendidikan formal maupu non formal.
11. Calon mahasiswa dari SMA atau sderajat setelah dididik dapat dikembalikan kepada masyarakat sesuai sektornya yang spesifik pendidikannya belum bisa dipenuhi oleh Perguruan Tinggi lain.
12. Jika yang dididik adalah lulusan setelah S‐1 yang waktu pendidikannya tidak lama maka civil effect rendah. 13. Perlu ada satuan pendidikan yang jelas bagi PTK (dalam BHP belum ada) 14. Pendidikan informal sertifikasi profesinya ke BNSP dan Depnaker. 15. Wujudkan dan dukung Asosiasi
• Asosiasi PTKI
• Asosiasi Profesi
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 10
HASIL SIDANG KOMISI II
Ketua : Wahyudi AKAMIGAS Sekretaris : Santi STSN Anggota : Ernalia STKS
T. Suprapto STMM Achmad Musyadar STPP Eni Rahayuningsih STKS Heri M STPN Supardiono STPN
TUGAS a. Membentuk formatur kepengurusan asosiasi PTK b. Menyusun rencana kerja 2 tahun ke depan
TIM FORMATUR Ketua : STKS Sekretaris : IPDN Anggota : STPN JOGJAKARTA STPP BOGOR STSN BOGOR AKAMIGAS CEPU STTD STMM”MMTC” STIP JAKARTA Waktu : Juni Akhir di STKS Bandung RENCANA KEGIATAN
a. Konsolidasi Formatur b. Membentuk kepengurusan asosiasi PTK selambat‐lambatnya Agustus 2009 c. Mengajukan Yudisial Review terhadap peraturan perundangan PTK d. Menggalang komitmen bersama e. Mengkaji ulang AD/ART Asosiasi PTK
RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI ASSOSIASI PTK KETUA : WAKIL : SEKRETARIS I : SEKRETARIS II : BENDAHARA I : BENDAHARA II : BIDANG‐BIDANG :
a. Bidang Organisasi b. Bidang Hukum c. Bidang Pendidikan d. Bidang Humas dan Publikasi e. Bidang Litbang f. Bidang Pengabdian Masyarakat
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 11
KOMISI III Sertifikasi Dosen Bagi PTK
SUPRIYANTO ATKP SURABAYA HENDRI GINTING STIP JAKARTA SUPRIYONO STTN MUCHLIS HUSEIN STIS PRABOWO AMG BAGUS SUMARGO STIS TRI SOLAH STSN ERNA SUSANTI STKS YENI.R STKS MILLY MILDAWATI STKS PRIBOWO STKS BAMBANG SUYUDI STPN SUDARYANTO STPN SYARIF.I STTT NURROHMI STKS
Hasil Diskusi Komisi III
Isu‐isu sertifikasi dosen PTK:
1. Kesiapan lembaga untuk membayar tunjangan sebagai konsekuensi dari sertifikasi.
2. Tunjangan dosen pemegang sertifikat mungkin lebih besar dari tunjangan ketua PTK atau kepala lembaga, hal ini bisa menjadi kendala.
3. Kemingkinan akan melahirkan kecemburuan non profesi.
4. Lembaga yang ditunjuk untuk melatih dan menyelenggarakan sertifikasi.
5. Sertifikasi belum tersosialisasi ke seluruh PTK.
6. Mengapa Diknas menyerahkan ke lembaga atau departemen padahal ada anggaran pendidikan 20%.
7. PTK belum memiliki persepsi yang sama tentang sertifikasi.
8. Sertifikasi menghasilkan SDM yang profesional. Dengan demikian, menjadi pertimbangan bagi lembaga untuk penyediaan biaya.
9. Sertifikasi dikalangan PTK akan mengokohkan eksistensi PTK, oleh karena itu perlu diupayakan.
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 12
Langkah‐langkah sertifikasi dosen PTK:
1. Pembentukan panitia penyelenggara sertifikasi. 2. Permohonan ke Diknas untuk sosialisasi sertifikasi (sosialisasi dapat digabung dengan
PTK lain). 3. Meyakinkan kemampuan lembaga agar siap membayar tunjangan dosen pemegang
sertifikat. 4. ‐ Panitia mempelajari portofolio
Diknas melatih panitia yang dilakukan bersama‐sama 5. Panitia dan PTK memprediksi quota yang akan disertifikasi. 6. Meminta kesiapan PTK. 7. Panitia membuat daftar calon yang akan disertifikasi 8. Calon diberi pengarahan cara mengisi 9. Panitia berkonsultasi dengan jurusan/fakultas untuk menentukan :
‐ 5 orang mahasiswa ‐ 3 orang sejawwat ‐ Atasan Untuk menilai setiap calon
10. Pengisian form penilaian. 11. Mengirim surat ke Diknas untuk meminta calon asesor. 12. Panitia mengumpulkan berkas portofolio beserta lampirannya dan mengirimkan ke
asesor yang telah ditunjuk oleh Diknas. 13. Menunggu hasil. 14. Yang lulus dapat sertifikat, yang tidak lulus dibina dan diajukan kembali.
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 13
NOTA KESEPAKATAN BERSAMA PENGELOLA PERGURUAN TINGGI KEDINASAN (PTK) SE INDONESIA
Pada hari ini Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Mei tahun dua ribu sembilan, bertempat di Aula STKS Bandung, kami yang bertanda tangan di bawah ini, membuat nota kesepakatan bersama sebagai berikut:
1. Kami menyarankan agar RPP PTK ini tidak disyahkan secara tergesa‐gesa, tanpa mempertimbangkan masukan dari berbagai lembaga pendidikan kedinasan yang ada. Kami memberikan amanat kepada APTKI membentuk tim hukum untuk membahas RPP PTK tersebut.
2. Kami keberatan jika pendidikan kedinasan dihapus atau diperkecil peranannya dalam sistem pendidikan nasional, karena PTK sangat diminati masyarakat dan lulusannya spesifik, serta merupakan wujud aspirasi, kebutuhan, dan partisipasi masyarakat luas terhadap pendidikan tinggi.
3. Kami meyakini bahwa pendidikan tinggi kedinasan yang ada selama ini telah memberikan sumbangan yang signifikan dalam pengembangan kualitas SDM khususnya di departemen‐departemen/lembaga pemerintah non departemen yang menyelenggarakannya. Lembaga pendidikan kedinasan di Indonesia memiliki kualitas SDM dan fasilitas pendidikan yang unggul, oleh karena itu Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) yang selama ini ada sebelum keluarnya UU No. 20 Tahun 2003 agar tetap berjalan sebagaimana mestinya.
4. Kami mengusulkan agar ada perubahan pada penjelasan Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2003, yaitu: “Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi program Diploma dan Spesialis yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus”. Adapun alasan yang mendasarinya antara lain: • Tidak melanggar maupun redundant dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional; • Sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini, bahwa sebagian besar pendidikan
kedinasan menyelenggarakan pendidikan setara Diploma dan Spesialis sesuai dengan kebutuhan departemen,lembaga pemerintah non departemen, dan kebutuhan sektornya.
• Sesuai dengan kebutuhan di masa depan, Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen memerlukan pekerja yang memiliki keahlian
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 14
khusus dengan kualifikasi Diploma dan Spesialis yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen, Lembaga Pemerintah non Departemen dan kebutuhan sektornya.
5. Kami sepakat untuk memperbaharui dan memilih kembali kepengurusan Asosiasi Perguruan Tinggi Kedinasan Indonesia (APTKI) Sebagai wadah perjuangan Perguruan Tinggi Kedinasan Indonesia.
6. Kami sepakat agar Perguruan Tinggi Kedinasan secepatnya melakukan sertifikasi bagi seluruh dosen/Tenaga Pengajar yang telah memenuhi persyaratan.
PENANDATANGANAN NOTA KESEPAKATAN BERSAMA PENGELOLA PERGURUAN TINGGI KEDINASAN (PTK) SE INDONESIA
NO N A M A JABATAN TANDA TANGAN
1 2 3 4
1. Drs. Wawan Heryana, M. Pd. Ketua STKS
2. Prof. Dr. Ngadisah, MA Ketua IPDN
3. Supriyanto Direktur ATKP
4. Prabowo Direktur AMG
5. Edi Suharto, Ph. D PK I STKS
6. Muchlis Husin PK I STIS
7. Syarif I. PK I STTT
8. Supriyono PK II STTN
9. Drs. Ramli, AR, M.Pd PK II STKS
10. Maya Purwanti PK II STPP Bogor
11. Heri M. PK III STPN
12. Dra. Milly Mildawati, MP PK III STKS
13. Drs. Idit Supriadi Priatna, M. Si Kepala BAAK STKS
14. Bagus Sumargo Kepala BAAK STIS
15. Tri Solah Kepala BAAK STSN
16. Achmad Musyadan Ketua Jurusan STPP Bogor
17. Santi Indrajanti Ketua Jurusan TP STSN
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 15
18. Bambang Suyudi Ketua Jurusan STPN
19. Drs. Bambang Sugeng, MP Ketua Jurusan PSM STKS
20. Dra. Eni Rahayuningsih, MP Sekjur Rehsos STKS
21. Dra. Yuti Ismudiyati, M. Si Sekjur PSM STKS
22. T. H. Eko Susanto KRT & Humas STTD
23. Syam Wuryani Humas DEPSOS RI
24. Drs. Edi Suhanda, M.Si Kepala Lab PSM STKS
25. Dorang Luhpuri, MSW Kepala Lab. Rehsos STKS
26. K. Slamet Ka. Set. STAN
27. N. Susyami. H Lektor Kepala STTT
28. Anwar WI STMMTC
29. M. Qeys S. WI STPN
30. T. Suprapto WI STMMTC
31. Mulyadi Gani Pengajar AKIP
32. Hendri Ginting Pengajar STIP
33. Dede K. Pengajar STTT
34. Tarwoto Pengajar Poltekks
35. Ami Nuraemi Pengajar Poltekks
36. Nani Tri Iswardayati Pengajar STPP
37. Hadi Santoso Pengajar STPP
38. Dr. TM. Marwanti, M. Si Pengajar STKS
39. Dra. Uke Hani Rasalwati, M. Si Pengajar STKS
40. Dra. Hj. Susilawati, M. Si Pengajar STKS
41. Sapta W
42. Wahyudi
43. Dr. Didiet Widiowati, M.Si Pengajar STKS
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 16
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
BAHAN / MATERI SEMILOKA
DEPARTEMEN SOSIAL RI
PERAN DAN TANTANGAN PERGURUAN TINGGI KEDINASAN DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA IMPLIKASI RPP PTK DAN UU BHP
TERHADAP PENDIDIKAN TINGGI KEDINASAN.
Disampaikan oleh :
Dr. Marjuki, M.Sc
(Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial Depsos RI)
pada Seminar dan Lokakarya Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung
tanggal 23 Mei 2003
Abstrak
Tulisan ini membahas peran dan tantangan perguruan tinggi kedinasan dalam pengembangan SDM dan bagaimana menyikapi perbedaan persepsi atas substansi pasal pada Undang‐Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 yang mengatur penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan. Berdasarkan hasil analisis kualitatif dengan mendeskriptifkan pasal‐pasal pada undang‐undang tersebut yang terkait dengan pendidikan tinggi kedinasan, alternatif penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan yang dapat dipilih adalah melalui kerjasama kemitraan pendidikan antara departemen pengguna jasa pendidikan dengan perguruan tinggi.
Pendahuluan
Peguruan tinggi kedinasan (PTK), selama berpuluh‐puluh tahun pengoperasiannya, telah banyak menghasilkan SDM berkualitas bagi bangsa ini. Tapi tampaknya saat ini PTK akan mengalami benturan kepentingan dengan berbagai pihak / elemen‐elemen dalam lingkup segi pendidikan itu sendiri.
Pengembangan profesionalisme pendidikan kedinasan (PTK) untuk masa depan tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangannya di masa lalu maupun keadaan yang berlaku di masa sekarang. Selain sejarah perkembangan di masa lalu maupun state of the art yang berlaku sekarang, acuan lain yang tak kalah penting untuk dicermati dalam pengembangan profesionalisme PTK adalah berbagai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi.
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 17
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 18
Hingga saat ini, mutu/kualitas dan relevansi merupakan dua aspek pendidikan tinggi kedinasan yang saling berkaitan dan mempunyai kontribusi langsung pada peningkatan daya saing bangsa dalam bidang SDM. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan tinggi kedinasan merupakan pekerjaan yang cukup kompleks, karena menyangkut banyak faktor seperti kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, kualitas sarana dan fasilitas pendidikan, sistem pengelolaan pendanaan, dan suasana akademik yang tercipta di dalam PTK masing‐masing.
Mutu dan relevansi PTK ditengarai masih kurang memuaskan, baik dalam hal penguasaan substansi keilmuan maupun kompetensi dalam menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Penguasaan bidang studi dinilai kurang mantap/kurang mendalam. Di samping itu, kompetensinya dalam menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik dirasakan kurang memadai. Isu tentang kualitas PTK yang masih rendah ini tidak dapat dilepaskan dari tantangan globalisasi yang nyaris tak terelakkan dan perubahan situasi secara nasional. Kedua faktor tersebut memiliki implikasi terhadap perlunya penataan ulang dan peningkatan standar kualitas PTK hingga mencapai atau mendekati standar nasional seperti yang diamanatkan dalam UU Sisdiknas.
Atas dasar realitas dan tantangan masa depan seperti di atas, maka apa sebetulnya yang menjadi akar masalah. Apakah akarnya pada paradigma dan legislasi tentang pendidikan tinggi, atau pada implementasinya. Apakah ini problem kultural/mindset, legasi kolonial dan transisi paradigma pendidikan dari pendidikan Belanda ke Pola pendidikan Amerika yang tidak pernah tuntas. Apakah komunikasi yang tidak pernah terjadi perguruan tinggi dengan stakeholders, baik pada triple helix, maupun antara program studi dengan program studi, fakultas dengan fakultas, PTK dengan PTN/PTS/universitas lain.
Melihat pemindaian sederhana ini, bagaimana pendidikan tinggi kedinasan Indonesia ke depan, untuk itulah Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung berinisiatif menyelenggarakan sebuah seminar dan loka karya yang bertema Kontribusi Perguruan Tinggi Kedinasan dalam Meningkatkan SDM Indonesia pada 23 Mei 2009 ini yang dihadiri oleh PTK yang tergabung dalam Asosiasi PTK.
Pembahasan
Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional pasal 29 ayat (1) pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen (LPND). Selanjutnya pada pasal yang sama ayat (2) dan (3) dijelaskan fungsi dan cara penyelenggaraan pendidikan kedinasan yaitu untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau LPND yang diselenggarakan melalui pendidikan formal dan nonformal.
Walaupun dalam lampiran penjelasan substansi pasal 29 di atas dinyatakan jelas, tetapi pasal tersebut telah menimbulkan polemik diantara pelaku yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan (PTK). Masih terjadi perbedaan interpretasi terhadap substansi pasal tersebut, khususnya antara pembina pendidikan di Departemen Pendidikan Nasional dengan
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 19
penyelenggara PTK di berbagai departemen dan LPND yang disuarakan melalui Asosiasi Pendidikan Tinggi Kedinasan Indonesia (APTKAI) (Wirjatni, 2004).
Polemik tersebut telah menjadi agenda pembahasan di DPR‐RI dan malahan telah menjadi wacana publik setelah dimuat di beberapa harian nasional. Berdasarkan pemberitaan tersebut tampaknya pembina teknis pendidikan lebih mengarah kepada cara penyelenggaraan PTK sedangkan penyelenggara PTK lebih menekankan pada fungsi PTK dalam menunjang SDM di lingkungan kerjanya.
Terkait persoalan di atas, tulisan ini mencoba untuk membahas beberapa alternatif penyelenggaraan PTK yang masih sesuai dengan jiwa substansi pasal 29 di atas. Beberapa landasan permasalahan yang digunakan sesuai dengan pasal dalam Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan, antara lain sebagai berikut.
1. Pasal 13 ayat (1) menyatakan “jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya”.
2. Pasal 14 menyatakan “jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi”. Dalam ini, PTK merupakan pendidikan tinggi.
3. Pasal 15 menyatakan “jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus”. Penyelenggaraan pendidikan profesi/keahlian pekerjaan sosial merupakan tugas utama Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS), demikian pula teknik yang merupakan tugas utama Pusat Pendidikan Keahlian Teknik (Pusdiktek), dan Badan Pengembangan (BP) SDM, Dep. Kimpraswil dapat dikaitkan dengan pendidikan akademik, profesi dan vokasi.
4. Pasal 19 ayat (1) menyatakan “pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
5. Pasal 20 ayat (3) menyatakan “perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.
6. Pasal 29 yang khusus mengatur pendidikan kedinasan, isinya sebagaimana dikemukan pada bagian pendahuluan di atas.
7. Pasal 53 ayat (1) menyatakan “penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan”.
Implikasi RPP PTK dan UU BHP terhadap Pendidikan Tinggi Kedinasan
Permasalahan
Permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan terkait dengan batasan yang dimuat pada pasal‐pasal UU Sisdiknas tersebut antara lain:
1. Pembina teknis pendidikan beranggapan bahwa lembaga penyelenggara PTK yang saat ini ada di departemen‐departemen bukan merupakan badan hukum pendidikan (BHP), sehingga dianggap tidak berhak untuk menyelenggarakan PTK secara mandiri.
2. Undang‐undang Nomor 20 tahun 2003 belum cukup memberikan jaminan kesetaraan dalam kemitraan bagi departemen‐departemen yang menyelenggarakan kerjasama pendidikan
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 20
dengan perguruan tinggi dalam rangka meningkatan SDM sesuai dengan bidangnya melalui jalur pendidikan.
Peluang
Pendidikan kedinasan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah pendidikan tinggi kedinasan. Pendidikan tinggi didefinisikan dalam pasal 19 UU No. 20/ 2003, sedangkan pendidikan kedinasan didefinisikan dalam pasal 29 ayat (1) dan (2).
Sesuai dengan fungsi pendidikan kedinasan, pendidikan kedinasan mempunyai dua sifat (Satori, 2004):
1. Bersifat preservice education yaitu untuk mendidik calon pegawai negeri agar dapat memenuhi persyaratan yang berlaku di lembaga atau instansi yang akan dimasukinya.
2. Bersifat inservice education yaitu untuk mendidik pegawai yang sudah bekerja agar kompetensinya sesuai dengan bidang tugas dan jabatan yang didudukinya. Pada dasarnya pengadaan dan pengembangan SDM di lingkungan organisasi merupakan kebutuhan sesuai dengan dinamika internal dan tuntutan eksternal organisasi tersebut. Oleh karena itu, pendidikan kedinasan masih tetap dibutuhkan.
Namun, setelah berlakunya undang‐undang sistem pendidikan nasional tahun 2003, sistem penyelenggaraan pendidikan kedinasan yang selama ini dilaksanakan perlu dikaji kembali. Sesuai dengan pasal 29 ayat 1, pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi yaitu pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
Dalam penjelasan pasal 20 dinyatakan hanya pendidikan tinggi yang memenuhi syarat yang dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Persyaratan tersebut akan diatur dalam peraturan pemerintah. Mendahului PP yang akan disiapkan, pasal 29 secara tidak langsung menyatakan bahwa PNS disamakan dengan profesi. Pengembangan peran profesi biasanya dilakukan oleh asosiasi profesi terkait, tetapi sampai saat ini belum pernah terdengar adanya asosiasi PNS.
Dalam beberapa hal, pendidikan kedinasan yang dilaksanakan departemen‐departemen berbeda dengan pendidikan profesi kedokteran, dan hukum melalui program spesialis dan notariatnya. Perbedaan yang paling jelas dalam hal penggunaan kelulusan program studi. Pendidikan kedinasan lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan internal lembaga, sedangkan pendidikan profesi kedokteran, dan hukum sekaligus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan profesi kedokteran dan hukum melibatkan asosiasi profesi terkait.
Terkait dengan pasal 13 ayat 1, penyelenggaraan PTK merupakan jalur pendidikan formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang. Sesuai dengan pasal 53, jalur pendidikan formal harus dilaksanakan oleh BHP. Dalam struktur organisasi departemen, BHP merupakan unit kerja eksternal. Pelaksanaan tugas dan fungsi BHP secara hukum di luar kendali pimpinan departemen. Keterlibatan departemen hanya sebatas pembinaan melalui penempatan pejabat departemen di
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 21
BHP. Perencanaan dan program BHP tidak lagi masuk dalam lingkup tugas dan fungsi departemen yang dilaksanakan melalui biro atau bagian perencanaan, program dan anggaran.
Pada dasarnya BHP dituntut mandiri yang dapat langsung berhubungan dengan seluruh lembaga terkait tanpa melalui pimpinan departemen. Kemandirian menuntut BHP untuk dapat memenuhi sendiri atas kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatannya. BHP berbentuk perguruan tinggi negeri mendapatkan anggaran pemerintah di bawah pengendalian Departemen Pendidikan Nasional.
Namun, BHP yang khusus menyelenggarakan PTK (BHP‐PTK) belum tentu dapat memperoleh anggaran pemerintah melalui departemen yang terkait dengan bidang kedinasannya. Apabila pembiayaan program dan kegiatan BHP‐PTK seluruhnya berasal dari peserta didik, BHP ini menjadi tidak berbeda dengan perguruan tinggi swasta. BHP‐PTK swasta ini harus mampu bersaing dengan BHP lainnya baik dari negeri maupun swasta. Persaingan menjadi tidak sehat karena keterbatasan input peserta didik yang hanya berasal dari dinas‐dinas atau instansi terkait. Jadi dapat diperkirakan eksistensi BHP‐PTK swasta ini tidak akan berumur panjang. Untuk memperluas pangsa input peserta didik, beberapa PTK dapat bergabung membentuk satu BHP‐PTK swasta.
Dengan karakteristik masing‐masing departemen yang berbeda, proses penggabungan tersebut bukan hal yang mudah dan diperkirakan akan semakin menjauhkan keterkaitan departemen dengan BHP‐PTK gabungan tersebut. Dengan demikian, pelaksanaan pasal 13 (1), 29 (1) dan pasal 53 untuk dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi kedinasan secara mandiri sulit dilaksanakan. Dengan kata lain perlu dikembangkan alternatif kerjasama kemitraan antara departemen yang membutuhkan jasa pendidikan dengan perguruan tinggi yang sesuai.
Di dalam undang‐undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 belum ada pasal‐pasal yang mengatur kerjasama kemitraan dalam penyelenggaraan pendidikan. Karena pemenuhan kebutuhan SDM melalui pendidikan kedinasan tidak dapat ditunda, pengembangan kerjasama pendidikan berdasarkan pada pemahaman karakteristik pendidikan kedinasan.
Kesimpulan dan Rekomendasi
Penyelenggaraan pendidikan kedinasan masih diperlukan untuk memenuhi pengembangan SDM kedinasan yang dilakukan secara dinamis sesuai dengan perencanaan organisasi.
Salah satu alternatif penyelenggaraan PTK yang sesuai dengan ketentuan undang‐undang sistem pendidikan nasional tahun 2003 adalah melalui kerjasama pendidikan kemitraan dengan perguruan tinggi yang sesuai. Agar pelaksanaan kerjasama dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, perlu didukung landasan hukum yang dituangkan dalam pasal‐pasal peraturan pemerintah yang saat ini sedang disiapkan. Professor Dr. H. Djam’an Satori, MA menyatakan pengembangan SDM kedinasan harus dilakukan by design sesuai dengan perencanaan pengembangan organisasi (nomothetic decision), dan tidak dilakukan hanya semata‐mata atas pertimbangan individu masing‐masing pegawai (ideographic decision). Selanjutnya beliau menyarankan pendekatan sistem penyelenggaraan pendidikan kedinasan kerjasama kemitraan penyelenggaraan pendidikan kedinasan.
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 22
Kerjasama kemitraan penyelenggaraan pendidikan kedinasan mengacu pada sistem di atas, perlu dilakukan melalui:
1. Tata kerja ‘corporate organization’. yaitu tata kerja yang bersifat fungsional, konsultatif, kemitraan, dan koordinatif dalam pengambilan keputusan dan pengaturan komitmen terhadap pelaksanaannya yang melibatkan seluruh pelaku pendidikan terkait. Oleh karena itu tata kerja corporate organization perlu didukung jejaring kerja.
2. Power/ resource sharing, tidak terbatas pada sumber pendanaan, tetapi mencakup pemikiran dan penyusunan konsep penyelenggaraan termasuk kurikulum.
3. Pelaksanaan quality assurance dengan memperhatikan ketentuan akreditasi dan standar kompetensi.
Alternatif kedua adalah merumuskan RPP yang lebih “bersahabat” terhadap PTK. Kita tentunya menyambut baik RPP Pendidikan Kedinasan, karena akan memberikan penjelasan dan menghindari multi tafsir terhadap pasal dan ayat yang bersangkutan. Namun demikian, kita menangkap kesan bahwa RPP tersebut dibuat dengan semangat untuk “menghapus pendidikan kedinasan”.
Oleh karena itu, kita perlu menyarankan agar RPP ini tidak disyahkan secara tergesa‐gesa, tanpa mempertimbangkan masukan dari berbagai lembaga pendidikan kedinasan yang ada. Mensyahkan RPP tanpa mempertimbangkan aspirasi dari beragam stakeholders kunci merupakan pengingkaran terhadap mandat UUD 1945 dan UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pentingnya pendidikan untuk mencerdaskan bangsa, partisipasi publik yang luas dalam penyelenggaraan pendidikan dan kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Kita tidak menyetujui jika pendidikan kedinasan dihapus atau diperkecil peranannya dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia. Selain merupakan wujud aspirasi, kebutuhan, dan partisipasi masyarakat luas terhadap pendidikan tinggi di Indonesia, pendidikan kedinasan merupakan ciri khas sistem pendidikan di Indonesia yang telah ada sejak puluhan tahun yang lalu.
Sebagai contoh, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) di bawah naungan Departemen Sosial RI telah berdiri sejak tahun 1963 dan telah menghasilkan alumni‐alumni pekerja sosial profesional yang handal bagi kebutuhan lembaga‐lembaga pelayanan sosial Depsos RI maupun Dinas‐Dinas Sosial di berbagai daerah di Indonesia. Di lihat dari kualifikasi dosen (sebagian besar S2 dan S3 di bidang Pekerjaan Sosial/Social Work) dan kurikulum pendidikannya, tidak ada universitas lain di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan kesejahteraan sosial dengan kompetensi khusus pekerjaan sosial seperti di STKS.
Lembaga‐lembaga pendidikan kedinasan yang lain dan ada selama ini juga telah memberikan sumbangan yang signifikan bagi pengembangan kualitas SDM khususnya di departemen‐departemen yang menyelenggarakannya. Beberapa lembaga pendidikan kedinasan di Indonesia memiliki kualitas SDM dan fasilitas pendidikan yang unggul.
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 23
Alternatif lainnya adalah mengusulkan agar ada perubahan pada penjelasan pasal 29 UU Nomor 20 Tahun 2003. Pasal 29 sejatinya “cukup” akomodatif dan memberi ruang bagi PTK. Namun, penjelasannya terkesan memneri “kerangkeng” yang mempersulit PTK. Oleh karena itu, penjelasan pasal tersebut dapat diusulkan untuk diubah menjadi: “Pendidikan Profesi merupakan pendidikan tinggi program Diploma dan Spesialis yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus”. Adapun alasan yang mendasarinya antara lain:
Tidak melanggar maupun redundant dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini, bahwa sebagian besar pendidikan kedinasan
termasuk Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, menyelenggarakan pendidikan setara Diploma dan Spesialis;
Sesuai dengan kebutuhan di masa depan. Departemen dan Non Departemen memerlukan
pekerja yang memiliki keahlian khusus dengan kualifikasi Diploma dan Spesialis yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi Departemen dan Non Departemen.
Pustaka:
1. Satori, Djam’an, Prof. DR., M.A., 2004, makalah pada diskusi Pengaruh Undang‐Undang 20 Tahun 2003 terhadap Pendidikan Kedinasan.
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Wirjatmi, Endang Tri L, DR, M.Si., 2004, Penyelenggaraan Pendidikan Kedinasan STIA‐LAN,
makalah pada diskusi Pengaruh Undang‐Undang 20 Tahun 2003 terhadap Pendidikan Kedinasan.
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 24
PERAN & TANTANGAN PTK DALAM PENGEMBAGAN SDM SERTA IMPLIKASI RPP PTK
DAN UU BAP TERHADAP PENDIDIKAN KEDINASAN
OLEH : PROF.DR.NGADISAH.,MA (PENGURUS ASOSIASI PTK)
Disampaikan Pada Acara : SEMILOKA PTK Penyelenggara : STKS – Bandung Tanggal : 23 Mei 2009 Peran PTK Dalam Pengembangan SDM
Ikut mencerdaskan kehidupan bangsa Mendidik tenaga profesional Mendekatkan masyarakat dengan dunia kerja Memelihara persatuan & kesatuan bangsa Menyediakan pendidikan murah
Tugas PTK
Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan pagi pegawai dan calon pegawai suatu departemen atau lembaga non departemen
Melalui jalur formal dan non formal Tantangan PTK
RPUU SISDIKNAS P PTK UU BHP Birokrasi Kualitas & Kuantitas SDM
Peluang PTK Status quo Beralih ke BHP (pasal 8 UU/9/2009)
“Satuan pendidikan tinggi yang telah didirikan oleh pemerintah berbentuk badan hukum pendidikan” “ Satuan pendidikan yang didirikan setelah UU no 9 tahun 2009 berlaku wajib berbentuk BHP” “ Satuan pendidikan harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHPP dan BHPPD palng lambat 4 tahun” (psl 65 UU 9/2009) Prinsip‐prinsip Pendirian BHP
Demokratis Berkeadilan/tidak diskriminatif Menjunjung tinggi HAM Nilai keagamaan, kultural dan kemajemukan bangsa
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 25
Memberdayakan semua komponen Pengendalian mutu pendidikan Bersifat nirlaba Otonomi perguruan tinggi
Kesimpulan PP tentang PTK tidak relevan lagi setelah keluar UU No 9 tahun 2009 tentang BHP
MENINGKATKAN KAPABILITAS DAN KUALITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN TINGGI KEDINASAN
OLEH :
Deputi Men.PAN Bidang SDM Aparatur Kementerian Negara Pendayagunan Aparatur Negara
I. PENYELENGGARA PENDIDIKAN TINGGI ( MENURUT UU NO.20 TH. 2003 TENTANG SISDIKNAS):
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Pemerintah atau masyarakat. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat berbentuk
Pendidikan Tinggi Kedinasan, yaitu pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Departemen atau lembaga pemerintah non departemen.
Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
Penyelenggara pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
Badan hukum pendidikan berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
II. BADAN HUKUM PENDIDIKAN (BHP)
BHP berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik. Prinsip otonomi, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, layanan prima, keadilan,
keberagaman, berkelanjutan dan partisipasi. Organ badan hukum pendidikan terdiri atas pemangku kepentingan dan pengelola
pendidikan. Kekayaan awal BHPP, BHPPD DAN BHPM berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan Pendanaan pendidikan formal yang diselnggarakan BHP menjadi tanggung jawab bersama
antara pemerintah, Pemerintah daerah dan masyarakat sesuai peraturan perundangan, III. PERMASALAHAN
Bagaimanakah ketentuan pembukaan pendidikan kedinasan yang berlaku saat ini Dapatkah pendidikan tinggi kedinasan di bawah departemen / LPND menyelenggarakan
pendidikan ikatan dinas program D.IV . Bagaimana alternatif penyelesaian lembaga pendidikan tinggi kedinasan termasuk SDM
yang sudah ada saat ini. Bagaimana meningkatkan kapabilitas dan kualitas SDM melalui pendidikan tinggi kedinasan
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 26
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 27
IV. Kronologis Pertemuan 1. Pada tgl 13 Juli 2005 dilakukan pertemuan antara MENPAN, APTKI (Asosiasi Pendidikan
Tinggi Kedinasan Se‐Indonesia ) dengan Dirjen Dikti Depdiknas sehubungan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 15 (Penjelasan) UU N0. 20 Th 2003, bahwa Pendidikan Kedinasan yang diselenggarakan oleh DepartemenLPND, setelah program Sarjana.
2. Usul Ketua APTKI • PTK yang ada (98 PTK dengan 8000 dosen, 65.000 mahasiswa) tidak lagi disebut PTK,tetapi PT yang diselenggarakan oleh Departemen/LPND;
• Seluruh PTK yang ada dikelola sebagai Badan Hukum Pendidikan (BHP) dan diharapkan dimanatkan jelas dalam RUU tentang BHP.
V. Alternatif Penyelesaian Kelembagaan Menurut Dikti
Alternatif Pertama: PTK tertentu dilebur / digabung dengan PTN terdekat yang mempunyai bidang studi sama dan sanggup ditangani oleh PTN tersebut dengan catatan mahasiswanya bukan PNS atau CPNS (untuk 78 PTK dari 9 Departemen / LPND).
Alternatif Kedua: PTK yang tidak memenuhi persyaratan pendidikan kedinasan dirubah statusnya menjadi BHP, dimana Departemen / LPND menjadi pendirinya dengan catatan mahasiswanya bukan PNS atau CPNS (untuk 11 PTK dari 4 Departemen / LPND).
Alternatif Ketiga: Tetap sebagai PTK karena memenuhi syarat sebagai pendidikan profesi menurut UU N0. 20 Th 2003 setelah melalui berbagai penyesuaian (untuk 8 PTK dari 7 Departemen / PND).
VI. Meningkatkan Kapabilitas Dan Kualitas SDM Melalui PTK
Peningkatan kapabilitas dan kualitas SDM berdasarkan sistem manajemen kepegawaian dilakukan melalui Diklat dan pendidikan formal.
Pendidikan formal dapat berupa pendidikan tinggi kedinasan dan bukan kedinasan. Terdapat persamaan antara pendidikan kedinasan dan pendidikan bukan kedinasan,
keduanya diperlukan dalam peningkatan kompetensi SDM Aparatur berupa kompetensi manajerial dan kompetensi teknis.
Perbedaanya terletak pada bobot kompetensi yang diperlukan, jika pendidikan tinggi bukan kedinasan lebih fokus pada aspek teoritis, sedangkan pendidikan kedinasan pada aspek praktis.
Kedua aspek teoritis maupun praktis sangat diperlukan dalam meningkatkan SDM Aparatur, sehingga pendidikan tinggi bukan kedinasan dan pendidikan tinggi kedinasan memiliki peran yang sejajar dan saling melengkapi.
Karena itu pendidikan tinggi kedinasan perlu terus dipertahankan / dikembangkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan tugas pemerintahan.
Hal‐hal yang perlu diperhatikan agar PTK Kedinasan memiliki kapasitas dalam meningkatkan kapabilitas dan kualitas SDM Aparatur adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan kemampuan manajerial dan teknis SDM sesuai kebutuhan dan
karakteristik instansi yang dimuat dalam kurikulum; b. Peningkatan kompetensi SDM pada PTK walaupun lebih fokus pada kebutuhan praktis,
akan tetapi kompetensi yang bersifat teoritis perlu ditambahkan untuk memperluas wawasan dalam meningkatkan kompetensi.
c. Peningkatan kemampuan tenaga pengajar yang ada di PTK sesuai prinsip‐prinsip manajemen SDM Aparatur (akuntabilitas, transparansi, persamaan kedudukan, tidak
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 28
diskriminatif, penjaminan mutu, keadilan dan keberagaman) mulai rekruitmen hingga pemberhentian.
VII. PENUTUP
Dalam kenyataanya pengembangan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur tidak hanya dapat diberikan oleh pendidikan tinggi non kedinasan tetapi juga oleh PTK.
Pengembangan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur terhadap kebutuhan kompetensi yang bersifat praktis lebih cepat disediakan oleh PTK.
Kapasitas dan kualitas SDM Aparatur yang bersifat praktis lebih cepat meningkat melalui PTK karena sifat kurikulumnya selalu terbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan instansi.
Kapasitas dan kualitas SDM aparatur untuk hal‐hal yang bersifat praktis lebih cepat berkembang melalui PTK karena tenaga Pengajarnya rata‐rata memiliki keahliah praktis sesuai dengan pengalamannya disamping keahlian teoritis sesuai pendidikannya.
SERTIFIKASI DOSEN TIM SERTIFIKASI DOSEN
DITJEN DIKTI 2009
Oleh : Drs. Endang Taryono
Latar Belakang Dosen adalah salah satu komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi Amanat UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tentang profesionalisasi dosen. Surat Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang kualifikasi akademik dosen dan berbagai aspek unjuk kerja dosen. Kompetensi dosen: Profesional, Pedagogik, Sosial, dan Kepribadian Konsep Sertifikasi
• Kualifikasi Akademik dan Unjuk Kerja • Kompetensi • Kontribusi
Profesionalisme
Sertifikasi Peningkatan Mutu Pelaksanaan Tridharma PT
DASAR HUKUM (1)
1. Undang‐Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang‐Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan
Hukum Milik Negara (BHMN) DASAR HUKUM (2)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 6. Peraturan Mendiknas RI Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen 7. Surat Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38 Tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional
Dosen dan Nilai Angka Kreditnya 8. Peraturan Mendiknas RI Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun
Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar Emeritus
DASAR HUKUM (3)
9. Peraturan Mendiknas RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Mendiknas Nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen.
10. Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen.
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 29
11. Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Dosen.
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 30
12. Peraturan Mendiknas Nomor 20 Tahun 2008 tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.
13. Peraturan Mendiknas Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tunjangan Kehormatan Profesor Tujuan
Menilai profesionalisme dosen, guna meningkatkan mutu pendidikan dalam sistem pendidikan tinggi.
Strategi Sertifikasi
1. Portofolio sebagai Ukuran Profesionalisme Portofolio dosen adalah kumpulan dokumen yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi dalam menjalankan tugas profesi sebagai dosen dalam interval waktu tertentu.
1. Penilaian dan Bukti‐bukti Portofolio Penilaian Empirikal, Persepsional, dan Personal Prasyarat Jujur Kiat/Metodologi
1. Persepsional a. Penunjukan penilai tidak boleh dilakukan oleh DYU b. Pengisian oleh mahasiswa dilakukan setelah selesai beberapa kali perkuliahan c. Penilaian dilakukan secara mandiri/independen
2. Deskripsi Diri Pernyataan deskripsi diri harus diketahui atasan langsu Kelulusan
1. persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri; 2. deskripsi diri oleh asesor; 3. konsistensi antara nilai persepsional dengan deskripsi diri; dan 4. gabungan nilai angka kredit (PAK) dan nilai persepsional
Syarat Peserta Menurut Permendiknas No 42/2007 Pasal 1 ayat 2 dan Surat Edaran Dirjen Dikti:
1. memiliki kualifikasi akademik sekurang‐kurangnya program magister (S2)/setara, 2. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang‐kurangnya 2
(dua) tahun, dan memiliki jabatan akademik sekurang‐kurangnya Asisten Ahli. 3. mempunyai beban akademik sekurang‐kurangnya 12 sks per semester dalam dua tahun
terakhir di perguruan tinggi di mana ia bekerja sebagai dosen tetap dan 4. Tidak sedang menjalani hukuman adminstratif
Bagi dosen non PNS melampirkan surat keterangan inpassing Yang Tidak Diperbolehkan
1. dosen tetap yayasan yang juga berstatus sebagai guru tetap yayasan; 2. dosen tetap yayasan yang status kepegawaiannya pegawai PNS atau pegawai tetap instansi
lain; 3. dosen tetap yayasan yang berumur lebih dari 65 tahun Nol bulan
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 31
Kriteria Urutan Peserta Menurut Surat Edaran Dirjen Dikti 1. Jabatan Akademik 2. Jenjang Pendidikan 3. Daftar Urut Kepangkatan (DUK)
Pimpinan Perguruan Tinggi/Koordinator Kopertis bertanggung jawab atas penetapan urutan prioritas yang berbeda
Target Tahun 2009
Secara nasional ditargetkan sertifikasi tahun 2009 sejumlah 12.000 dosen di luar Guru Besar/Profesor.
Tahun 2009
Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Kegiatan
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Penetapan Kuota Pengurusan Inpassing utk dosen PTS
Pengusulan Peserta oleh PT‐Pengusul ke Dikti
Penetapan Peserta oleh Dikti
Penandatangan kontrak dg PTP‐Serdos
Penyusunan Portofolio Penyamaan Persepsi Asesor
Pengiriman Portofolio ke PTP‐Serdos
Pelatihan Program Olah Data
Penilaian Portofolio Monitoring dan Evaluasi Pengiriman hasil penilaian ke Dikti
Sidang penentuan kelulusan
Pengumuman kelulusan Pembuatan dan pengiriman Sertfifilkat
Pengumpulan/Kompilasi data di Dikti
Pengajuan tunjangan ke Ditjen Anggaran
Penyusunan dan pengiriman Laporan PTP ke Dikti
PORTOFOLIO SERTIFIKASI DOSEN
TIM SERTIFIKASI DOSEN DITJEN DIKTI
2009 PENILAIAN PORTOFOLIO
Penilaian portofolio merupakan penilaian terhadap kumpulan dokumen maupun data yang berupa SK Kenaikan Jabatan terakhir, instrumen persepsional dan personal/deskripsi diri yang telah diisi oleh diri sendiri, mahasiswa, kolega dosen, dan atasan dosen.
Khusus untuk instrumen Deskripsi Diri, penilaian juga dilakukan oleh asesor. UKURAN PROFESIONALISME Tingkat profesionalisme dosen diukur dengan portofolio untuk menggali bukti‐bukti yang terkait dengan:
kepemilikan kualifikasi akademik dan unjuk kerja dalam pelaksanaan Tridharma (PAK) kepemilikan kompetensi, sebagaimana yang dipersepsikan oleh diri sendiri dan orang lain (mahasiswa, kolega, dan atasan) (instrumen persepsional)
pernyataan diri dosen tentang kontribusi yang diberikan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma (instrumen personal) PENILAIAN PORTOFOLIO Secara keseluruhan, hasil penilaian terhadap aspek unjuk kerja dan profesionalisme dosen, serta keselarasan hasil penilaian persepsional dan deskripsi diri menjadi Indikator profesionalisme dosen dan merupakan penentu pemerolehan sertifikat pendidik CIRI‐CIRI PENILAIAN PORTOFOLIO
1. Menggunakan hasil Penilaian Angka Kredit dosen sebagai ukuran kualifikasi akademik dan unjuk kerja.
2. Menggunakan penilaian persepsional oleh mahasiswa, teman sejawat, atasan dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi dosen untuk melaksanakan tugas profesionalnya.
3. Menggunakan penilaian personal oleh diri sendiri tentang kontribusi yang telah diberikannya dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi.
4. Menggunakan tingkat konsistensi antara penilaian persepsional dengan personal. BUKTI‐BUKTI PORTOFOLIO SK pangkat dan kenaikan jabatan akademik terakhir, yg dilengkapi dgn rincian perolehan angka kredit dalam jabatan. (SK Menkowasbangpan nomor 38 tahun 1999) Bukti yang terkait dengan penilaian terhadap empat kompetensi dosen yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian Pernyataan dari dosen yang bersangkutan tentang prestasi dan kontribusi yang telah diberikannya
INSTRUMEN PENILAIAN Jabatan Akademik
SK PANGKAT DAN JABATAN AKADEMIK TERAKHIR DENGAN LAMPIRAN RINCIAN ANGKA KREDIT Penilaian Kompetensi
• ATASAN • REKAN SEJAWAT 3 ORG • MAHASISWA 5 ORG • DIRI SENDIRI
• Penilaian Deskripsi Diri • OLEH 2 OR SERTIFIKATOR • Objektivitas
INSTRUMEN SERDOS
INSTRUMEN PERSEPSIONAL DARI 4 KELOMPOK PENILAI
INSTRUMEN PERSONAL DESKRIPSI DIRI DYU CURRICULUM VITAE DYU
RERATA SKOR KOMPONEN PERSEPSIONAL . 1 . 2 . 3 . 4 . 5
. 5komp mhs komp mhs komp mhs komp mhs komp mhs
komponen mhs
X X X X XX
+ + + +=
33.2.1.
.sjwtkompsjwtkompsjwtkomp
sejawatkomponen
XXXX
++=
4.... dirikompataskompsejwtkompmhskomp
komponen
XXXXX
+++=
RERATA SKOR TOTAL INSTRUMEN PERSEPSION
4.... diritotalatastotalsejwttotalmhstotal
total
XXXXX
+++=
Skoring untuk Penilaian Kompetensi (Persepsional)
KOMPETENSI JLH. BUTIR RENTANG SKOR
PEDAGOGIK 9 9 - 45
PROFESIONAL 8 8 - 40
KEPRIBADIAN 6 6 - 30
SOSIAL 5 5 - 25
TOTAL = (N2) 28 28 - 140
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 34
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 35
Kategorisasi Nilai Persepsional
PEROLEHAN NILAI KATEGORI KODE
> 70% Tinggi T
50% - 70% Sedang S
< 50% Rendah R PENSKORAN INSTRUMEN DESKRIPSI DIRI
Pemberian skor dengan melihat isi deskripsi diri dosen dan rentang skor yang ada dalam rubrik.
Skor rata‐rata subkomponen dan skor rata‐rata komponen diperoleh berdasarkan dengan acuan: (a) skor rerata subkomponen (A – K) ; dan (b) skor rerata komponen (bagian I: A‐E dan bagian II: F‐K).
Kategori Skor: SKORING UNTUK PENILAIAN DESKRIPSI DIRI
KOMPETENSI JML BUTIR RENTANG SKOR
BAGIAN I PEDAGOGIK DAN PROFESIONAL
13 13 - 65
BAGIAN II KEPRIBADIAN DAN SOSIAL
19 19 - 95
TOTAL 32 32 - 160 KATEGORISASI NILAI DESKRIPSI DIRI
PEROLEHAN NILAI KATEGORI KODE
> 70% Tinggi T
50% - 70% Sedang S
< 50% Rendah R
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 36
Penilaian terhadap Konsistensi
PERSEPSI DESKRIPSI DIRI KONSISTENSI
T T
S S T
R R
T S
S T
S R
R S
S
T R
R
Skoring untuk Penilaian Jabatan Fungsional
JABATAN FUNGSIONAL SKOR
ASISTEN AHLI 10
LEKTOR 20
LEKTOR KEPALA 50
GURU BESAR 80
Skoring untuk Penilaian Golongan
GOLONGAN SKOR
III/a 10
III/b 15
III/c 20
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 37
III/d 30
IV/a 40
IV/b 55
IV/c 70
IV/d 85
IV/e 100 Penggabungan Skor Jabatan dan Golongan Nilai gabungan merupakan jumlah skor jabatan fungsional dengan skor golongan Contoh : Lektor, Gol. III/c Skor Assiten Ahli 20 Skor Gol. III/c 20 + Skor gabungan 40 (N1) Rentang Skor gabungan 20 s/d 180 PENENTUAN KELULUSAN Peserta Dinyatakan LULUS Jika Memenuhi Kriteria
1. Instrumen Persepsional • Rerata skor komponen Persepsional ≥ 3.0 • Rerata skor keseluruhan instrumen ≥ 3.5
2. Instrumen Personal (Deskripsi Diri) • Rerata skor subkomponen ≥ 2.0 • Rerata skor komponen ≥ 3.0
3. Konsistensi: T atau S 4. Nilai Gabungan: {(2xN1+3xN2)/5} ≥ 75
MANAJEMEN PELAKSANAAN SERTIFIKASI DOSEN DAN PENGELOLAAN DATA
TIM SERTIFIKASI DOSEN
DITJEN DIKTI Prosedur Serdos
PROSEDUR SERDOS (1)
1. Depdiknas menetapkan kuota nasional (tahun 2009 sejumlah 12.000). Kuota dijabarkan oleh Ditjen Dikti menjadi kuota perguruan tinggi. Khusus untuk perguruan tinggi swasta distribusinya diserahkan kepada Kopertis.
2. PT‐Pengusul dalam menangani proses sertifikasi ini disarankan untuk membentuk Panitia Sertifikasi Dosen (PSD) di tingkat PT‐Pengusul.
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 38
3. Daftar calon peserta sertifikasi dosen di PT Pengusul diurutkan berdasar (1) jabatan akademik, (2) pendidikan terakhir, dan (3) daftar urut kepangkatan atau yang sejenisnya.
4. PSD berkonsultasi dengan fakultas/jurusan/prodi untuk menentukan (1) mahasiswa, (2) teman sejawat, dan (3) atasan dosen yang akan menilai calon peserta sertifikasi dosen
5. PSD memberikan blangko isian kepada (1) mahasiswa, (2) teman sejawat, (3) atasan dosen yang akan menilai, dan (4) dosen yang diusulkan untuk memberikan penilaian persepsional. Selain penilaian persepsional, dosen yang diusulkan melakukan penilaian personal.
PROSEDUR SERDOS (2)
6. Hasil semua penilaian diserahkan kembali ke PSD. 7. PSD mengkompilasi hasil penilaian dan melengkapi dengan persyaratan lain seperti
penilaian angka kredit, foto dan lain sebagainya. Hasil pengkompilasian ini menjadi berkas portofolio yang diserahkan oleh PSD di PT‐Pengusul kepada perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen (PTP‐Serdos).
8. PTP‐Serdos menilai portofolio dan hasilnya diserahkan kembali ke PT‐Pengusul dan Ditjen Dikti.
9. Berdasarkan hasil ini kemudian Ditjen Dikti menerbitkan nomor registrasi (khusus) bagi yang lulus dan dikirim ke PTP‐Serdos untuk penerbitan sertifikat.
10. Bagi yang tidak lulus diserahkan kepada PT‐Pengusul untuk pembinaan dan pengusulan kembali.
Hubungan Antar Institusi Pelaksana Serdos bagi PTN
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 39
Hubungan Antar Institusi Pelaksana Serdos bagi PTN
PENUNJUKAN PTP‐SERDOS PTP‐Serdos ditetapkan oleh Mendiknas Karena luasnya jangkauan di Depdiknas maka direncanakan akan terdapat tiga kriteria PTP‐Serdos yaitu:
1) PTP‐Serdos Pembina, yaitu PTP‐Serdos yang mendapat tugas tambahan membina kecuali menilai portofolio,
2) PTP‐Serdos Mandiri, yaitu PTP‐Serdos yang langsung dapat menilai portofolio dan
3) PTP‐Serdos Binaan.
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 40
Tatacara Menilai Portofolio
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 41
Rekrutmen Asesor
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 42
FOTO KEGIATAN SEMILOKA
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 43
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 44
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 45
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 46
D:/DATA/SEMILOKA PTK EKSPO/LAPORAN SEMILOKA/D474T Page 47