laporan tahunan direktorat perlindungan tp tahun 2015sakip.pertanian.go.id/admin/tahunan/laporan...

Laporan Tahunan 2015 ii

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Dalam rangka Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan menargetkan pencapaian swasembada dan

swasembada berkelanjutan padi, jagung, dan kedelai pada Tahun

2015. Upaya mendukung pencapaian target tersebut Direktorat

Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas mengamankan

produksi dari gangguan Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan

Dampak Perubahan Iklim (DPI). Target sasaran kinerja sebesar 93%

dari areal tanaman padi, 98% areal tanaman jagung, 97% areal

tanaman kedelai, 98% areal tanaman kacang tanah, 98% areal

tanaman kacang hijau, 98% areal tanaman ubi kayu, dan 98% areal

tanaman ubi jalar aman dari gangguan OPT dan DPI.

2. Dalam rangka pencapain tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan,

dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan

strategis yang terjadi, telah ditetapkan strategi pencapaian tujuan dan

sasaran yaitu :

a. Penguatan Pengamatan Pengendalian Dini;

b. Penerapan Tekhnologi;

c. Penguatan Kelembagaan;

d. Penguatan SDM;

e. Penyedian Sarana Pengendalian.

3. Pengamanan produksi tanaman pangan yang terkait erat dengan

perlindungan terhadap gangguan serangan Organisme Pengganggu

Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI), dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan perlindungan tanaman pangan. Sesuai

dengan sumberdaya yang tersedia, pada Tahun 2015 telah dilakukan

kegiatan yang meliputi :

a. Pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT

b. Dokumen perencanaan perlindungan tanaman pangan

Laporan Tahunan 2015 iii

c. Database perlindungan tanaman pangan

d. Bahan informasi perlindungan tanaman pangan (PHT, OPT, dan DPI)

e. Visualisasi kegiatan perlindungan tanaman pangan

f. Rumusan paket teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT

g. Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan

h. POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok Tani berprestasi

i. Rapat koordinasi perlindungan tanaman

j. Administrasi pelaksana kegiatan

k. Pelatihan teknis perlindungan tanaman pangan

l. Operasional Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit/

Laboratorium Agens Hayati (LPHP/LAH) sesuai standar

m. Operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT)

n. Laporan kegiatan perlindungan tanaman pangan

4. Luas areal pertanaman padi yang terkena serangan OPT utama, banjir

dan kekeringan seluas 1.099.446 Ha (puso: 250.296 ha). Upaya

pengendalian OPT telah dilakukan seluas 1.046.988 ha (luas sembuh

190.347 ha), sedangkan untuk banjir dan kekeringan luas surut 57.952

ha, dan luas pulih 80.652 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT

dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan

DPI seluas 13.410.937 ha atau mencapai 95,92% dari total luas tanam.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (93%), maka capaian

pengamanan areal pertanaman padi melebihi dari target sebesar

103,14%.

5. Luas areal pertanaman jagung yang terkena serangan OPT utama,

banjir dan kekeringan seluas 103.759 Ha (puso: 23.566 ha). Upaya

pengendalian OPT telah dilakukan seluas 31.882 ha (luas sembuh

11.783 ha), sedangkan untuk banjir dan kekeringan luas surut 1.677

ha, dan luas pulih 2.933 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT

dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan

DPI seluas 3.973.477 ha atau mencapai 98,47% dari total luas tanam.

Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian

pengamanan areal pertanaman jagung melebihi dari target sebesar

100,48%.

Laporan Tahunan 2015 iv

6. Luas areal pertanaman kedelai yang terkena serangan OPT utama,

banjir dan kekeringan seluas 24.848 Ha (puso: 6.392 ha). Upaya

pengendalian OPT telah dilakukan seluas 10.282 ha (luas sembuh

2.136 ha), sedangkan untuk banjir dan kekeringan luas surut 75 ha,

dan luas pulih 1.716 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan

DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI

seluas 671.963 ha atau mencapai 97,51% dari total luas tanam. Apabila

dibandingkan dengan target tahun 2015 (97%), maka capaian

pengamanan areal pertanaman kedelai melebihi dari target sebesar

100,52%.

7. Luas areal pertanaman kacang tanah yang terkena serangan OPT

utama, banjir dan kekeringan seluas 3.675 Ha (puso: 166 ha). Upaya

pengendalian OPT telah dilakukan seluas 1.681 ha (luas sembuh 812

ha). Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun

2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 353.860 ha

atau mencapai 99,20% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan

dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian pengamanan areal

pertanaman kacang tanah melebihi dari target sebesar 101,22%.

8. Luas areal pertanaman kacang hijau yang terkena serangan OPT

utama, banjir dan kekeringan seluas 1.281 Ha (puso: 50 ha). Upaya






pertanaman kacang hijau melebihi dari target sebesar 101,81%.

9. Luas areal pertanaman ubi kayu yang terkena serangan OPT utama,

banjir dan kekeringan seluas 1.999 Ha (puso: 12 ha). Upaya






pertanaman ubi kayu melebihi dari target sebesar 101,76%.

Laporan Tahunan 2015 v

10. Luas areal pertanaman ubi jalar yang terkena serangan OPT utama,

banjir dan kekeringan seluas 296 Ha (puso: 30 ha). Upaya






pertanaman ubi jalar melebihi dari target sebesar 101,84%.

11. Realisasi pelaksanaan Penerapan PHT skala luas (APBN) tanaman padi

sebanyak 155 unit (3.875 ha) mencapai 97,78% dari rencana 135 unit

(3.375 ha), jagung mencapai 100% dari rencana 7 unit (105 ha) dan

kedelai sebanyak 8 unit (80 ha) mencapai 88,89% dari rencana 9 unit

(90 ha). Realisasi pelaksanaan Penerapan Penanganan DPI sebanyak 8

unit (80 ha) mencapai 80,00% dari rencana 10 unit (100 ha).

12. Realisasi pelaksanaan Penerapan PHT skala luas (APBN-P) tanaman

padi sebanyak 143 unit (3.575 ha) mencapai 92,86% dari rencana 154

unit (3.850 ha), jagung sebanyak 3 unit (45 ha) mencapai 75% dari

rencana 4 unit (60 ha) dan kedelai sebanyak 3 unit (30 ha) mencapai

100% dari rencana 3 unit (30 ha). Realisasi pelaksanaan Penerapan

Penanganan DPI sebanyak 12 unit (120 ha) mencapai 80% dari rencana

15 unit (150 ha).

13. Disamping kegiatan yang telah dilakukan diatas, untuk penanganan

banjir, kekeringan dan menekan luas dan intensitas serangan OPT

utama, juga dilakukan berbagai kegiatan antara lain pengiriman

informasi prakiraan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika (BMKG) kepada Gubernur, pengiriman surat kewaspadaan

peningkatan serangan OPT, dan langkah operasional penanganannya

kepada Gubernur, konsolidasi petugas, pembentukan POSKO

Pengendalian OPT (tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan desa),

menurunkan tim pemantauan dan bimbingan teknis (provinsi,

kabupaten, kecamatan), dan penyediaan bantuan pestisida cadangan

nasional.

14. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan

perlindungan tanaman pangan yaitu beragamnya kelembagaan

perlindungan tanaman di daerah, terbatasnya kuantitas dan kualitas

THL Tenaga Bantu POPT-PHP, ketergantungan pemerintah provinsi dan

Laporan Tahunan 2015 vi

kabupaten/kota, kurang lancarnya arus informasi/pelaporan, belum

optimalnya koordinasi penanganan OPT, perubahan iklim dan faktor

lingkungan yang kurang mendukung, dan belum optimalnya

pemberdayaan kelembagaan PHT di tingkat lapangan (LPHP, BPT,

PPAH, dan alumni SLPHT).

15. Dukungan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penguatan

perlindungan tanaman pangan tahun 2015 terdiri dari anggaran

refocusing dan APBNP-TP sebesar Rp 103.998.736.000,- (seratus tiga

milyar sembilan ratus sembilan delapan juta tujuh ratus tiga puluh

enam ribu). Anggaran tersebut dialokasikan pada empat kegiatan

utama yang terdiri dari anggaran:

a. Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebesar Rp

11.247.272.000,-

b. Balai Pengujian Mutu Produk sebesar Rp 4.170.481.000,

c. Dekonsentrasi sebesar Rp 81.605.119.000,- dan

d. tugas pembantuan Rp. 6.975.864.000,- .

Laporan Tahunan 2015 vii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

RINGKASAN EKSEKUTIF........................................................................... ii

DAFTAR ISI .………………………………………………………………........................... vii

DAFTAR TABEL…………….........………………………………………......................... ix

DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………….................................. x

I. PENDAHULUAN……………………………………………………...................... 1

1.1. Latar Belakang ….…………………………………......………………….. 1

1.2. Tujuan dan Sasaran.…...…………..………….............................. 2

II. PERENCANAAN STRATEGIS ………………….….......……………….……… 3

2.1. Arah Kebijakan ….……………………...…………......……………….... 3

2.2. Tugas, Fungsi dan Kewenangan .………….............................. 4

2.3. Visi ………………………..…...…………..………….............................. 5

2.4. Misi …………………………………………………………………………………

2.5. Strategi ………………………………………………………………………….

2.6. Kegiatan ………………………………………………………………………...

5

6

6

III. TARGET KINERJA DAN KONDISI 2015 …………………...................... 8

3.1. Target Kinerja ......……………………...…………......……………….... 8

3.2. Kegiatan ......................................……….............................. 11

IV. CAPAIAN RENCANA STRATEGI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 2015 ………………………………………………………...................................

17

4.1. Capaian Rencana Strategi ….……………………...………….......... 17

4.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015 ........... 17

4.3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI Tahun 2015 ...................................................................

21

Laporan Tahunan 2015 viii

4.4. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015 .................................... 24

V. PERMASALAHAN TAHUN 2015 .................................................... 41

VI. PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA ....... 61

A. Pengelolaan Anggaran ...............................….…………………….. 44

B. Sumber Daya Manusia ................................………............... 44

VII. PENUTUP.................................................................................... 45

LAMPIRAN …………………………..……...……………………………..……….............. 46

Laporan Tahunan 2015 ix

DAFTAR TABEL

Tabel Hal

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Utama Sasaran Strategis Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2015

17

2. Luas Areal Aman dari OPT dan DPI Tahun 2015 …......................... 18

3. Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2015… 44

Laporan Tahunan 2015 x

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Hal

1. Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Berdasarkan Permentan No.61/Permentan/OT.140/10/2010 ..…

46469

2. Realisasi Pelaksanaan PPHT (APBNP) Pada Tanaman Pangan

Tahun 2015 …………………………………………………………………………………..

47

3. Realisasi Pelaksanaan PPHT (APBN) Pada Tanaman Pangan Tahun

2015 …………………………………………………………………………………………..

48

4. Realisasi Pelaksanaan PPDPI Pada Tanaman Pangan Tahun 2015 … 49

5. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi ................... 50

6. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Tahun 2015 ......... 515

7. Daftar Inventaris Kendaraan Roda 2 dan 4 Direktorat Perlindungan

Tanaman Pangan ………………………………………………………………………...

9

6525

8. Daftar Pegawai Yang Naik Pangkat Pada Tahun 2015 ...................... 5397

9. Daftar Pegawai Yang Naik Gaji Berkala Pada Tahun 2015 ................ 9548

10. Daftar Pegawai Yang Mengikuti Latihan Pra Jabatan Tahun 2015 .. 5599

Laporan Tahunan 2015 1

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mempercepat infrastruktur pertanian di Indonesia, Kementerian

Pertanian (Kementan) telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019

yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor

19/Permentan/HK.140/4/2015 pada 6 April 2015.

Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 menetapkan 6 sasaran yaitu:

swasembada padi, jagung, dan kedelai; peningkatan produksi daging dan gula;

peningkatan diversifikasi pangan; peningkatan komoditas nilai tambah, berdaya

saing dalam memenuhi pasar ekspor, dan subtitor (pengganti) impor;

penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi; peningkatan pendapatan

keluarga petani; dan akuntabilitas kinerja aparatur negara yang baik.

Untuk mendukung Rencana Strategis Kementerian Pertanian, Direktorat

Jenderal Tanaman Pangan menargetkan pencapaian swasembada dan

swasembada berkelanjutan padi, jagung,dan kedelai pada Tahun 2015. Dalam

upaya mendukung pencapaian target tersebut Direktorat Perlindungan

Tanaman Pangan mempunyai tugas mengamankan produksi dari gangguan

Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI).

Target sasaran kinerja sebesar 93%dari areal tanaman padi, 98% areal tanaman

jagung, 97% areal tanaman kedelai, 98% areal tanaman kacang tanah, 98%

areal tanaman kacang hijau, 98% areal tanaman ubikayu, dan 98% areal

tanaman ubi jalar aman dari gangguan OPT dan DPI.

Pengamanan produksi diupayakan melalui sistem Pengendalian Hama Terpadu

(PHT), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem

Budidaya Tanaman yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6

Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 258.6) dan Keputusan Menteri Pertanian

Nomor: 887/Kpts/OT.210/9/1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT.

Pelaksanaannya menjadi tanggungjawab masyarakat bersama pemerintah.

Upaya pengamanan luas areal tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI

dilakukan dengan meningkatkan: 1) pengamatan dan sistem peringatan dini

OPT/DPI;2) gerakan pengendalian OPT dan adaptasi DPI;3) kualitas dan

kuantitas sumber daya manusia perlindungan tanaman; 4) peran dan fungsi

kelembagaan serta sumberdaya manusia perlindungan tanaman; dan5)

menyediakan sarana penanggulangan OPT/DPI.


Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan gerakan pengamatan

dan pengendalian dini(SPOT-STOP) sehingga kehilangan hasil dapat ditekan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

Memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja perlindungan

tanaman pangan tahun 2015.

Sasaran

Sebagai tolok ukur capaian kinerja Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

tahun 2015 serta menjadi bahan penyusunan perencanaan kegiatan pada

tahun 2016.


II. PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.Arah Kebijakan

Arah kebijakan pengamanan produksi tanaman pangan dilakukan dengan

sistem PHT melalui dua cara, yaitu Pre-emtif dan Responsif. Tindakan pre-emtif

yaitu melakukan upaya-upaya pengendalian OPT berdasarkan pengalaman

musim yang lalu agar SPOT serangan OPT pada musim tanam berikutnya tidak

terjadi. Sedangkan tindakan responsif yaitu melakukan pengamatan OPT pada

musim yang sedang berjalan. Apabila sudah terjadi gejala serangan (SPOT)

berdasarkan pengamatan periodik, maka segera dikendalikan (STOP).

Jika dalam pengamatan ditemukan populasi OPT di bawah ambang

pengendalian maka pengendalian dilakukan dengan menggunakan agens

hayati. Namun, apabila dalam pengamatan ditemukan populasi yang melebihi

ambang pengendalian maka pengendalian dapat menggunakan pestisida

kimiawi secara bijaksana yang terdaftar dan diijinkan oleh Menteri Pertanian

dengan memperhatikan kaidah 6 tepat (tepat sasaran OPT, jenis bahan

pengendali, dosis/konsentrasi, cara aplikasi, waktu dan mutu).

SPOT STOP

STOP OPTAmbang

Pengendalian

Preemptif

Ekosistem

Alami

Responsif


2.2. Tugas , Fungsi, dan Kewenangan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 14 Oktober 2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Perlindungan Tanaman

Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

perlindungan tanaman pangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme

pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian

organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama

terpadu;

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data organisme pengganggu

tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi pengendalian organisme

pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan pengendalian hama terpadu;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan

data organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi

pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan

pengendalian hama terpadu;

4. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan data

organisme pengganggu tumbuhan, dampak perubahan iklim, teknologi

pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, dan pengelolaan

pengendalian hama terpadu; dan

5. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Perlindungan Tanaman

Pangan didukung oleh empat subdirektorat, satu subbagian tatausaha dan satu

jabatan fungsional :

a. Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan,

b. Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim,

c. Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan,


d. Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu,

e. Subbagian Tata Usaha, dan

f. Kelompok Jabatan Fungsional

Di bidang peramalan OPT, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan didukung oleh

1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Besar Peramalan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (BBPOPT) yang berkedudukan di Jatisari, Karawang,

Jawa Barat. Sedangkan untuk pengujian mutu dan residu pestisida serta pupuk,

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan didukung oleh 1 (satu) unit UPT yaitu

Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman (BPMPT) yang berkedudukan di Jakarta.

BBPOPT dan BPMPT secara teknis operasional dibina oleh Direktur

Perlindungan Tanaman Pangan.

Upaya pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perlindungan tanaman pangan

di daerah dilaksanakan oleh 33 Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Proteksi

Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPTD-BPTPH) dan Bidang yang menangani

perlindungan tanaman pangan. Dengan perangkat tersebut diharapkan segala

permasalahan perlindungan tanaman yang timbul di daerah dapat diatasi

secara cepat.

2.3. Visi

“ Terwujudnya sistem pengamanan areal tanaman pangan dari serangan OPT

dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) melalui penerapan sistem

pengendalian hama terpadu dan adaptasi perubahan iklim”

2.4. Misi

Misi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan yaitu :

a. Meningkatkan pengamatan dan sistem peringatan dini OPT dan DPI.

b. Meningkatkan gerakan pengendalian OPT dan penanganan DPI.

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlindungan

tanaman.

d. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman

pangan.

e. Meningkatkan penyediaan sarana penanggulangan OPT dan DPI.


2.5. Strategi

Dalam rangka pencapain tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan

memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang

terjadi, telah ditetapkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yaitu :

a. Penguatan Pengamatan Pengendalian Dini;

b. Penerapan Tekhnologi;

c. Penguatan Kelembagaan;

d. Penguatan SDM;

e. Penyediaan Sarana Pengendalian.

2.6. Kegiatan

Kegiatan pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT dan

terkena DPI tahun 2015, alokasi anggaran tersebut dalam rangka mendukung

program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu pangan untuk

mencapai swasembada dan swasembada bekelanjutan Kegiatan tersebut

kemudian dijabarkan kedalam beberapa output kegiatan, sub output kegiatan,

hingga komponen kegiatan,

I. Kegiatan Dekonsentrasi:

a. Pengamatan, peramalan dan pengendalian OPT b. Dokumen perencanaan perlindungan tanaman pangan c. Database perlindungan tanaman pangan d. Bahan informasi perlindungan tanaman pangan (PHT, OPT, dan DPI) e. Visualisasi kegiatan perlindungan tanaman pangan f. Rumusan paket teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT g. Gerakan pengendalian OPT tanaman pangan h. POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok Tani berprestasi i. Rapat koordinasi perlindungan tanaman j. Administrasi pelaksana kegiatan k. Pelatihan teknis perlindungan tanaman pangan l. Operasional Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit/Laboratorium

Agens Hayati (LPHP/LAH) sesuai standar m. Operasional Brigade Proteksi Tanaman (BPT) n. Laporan kegiatan perlindungan tanaman pangan o. Pengujian Mutu p. Sarana penanggulangan OPT/ DPI q. Koordinasi pengelolaan & penanganan perlindungan Tanaman Pangan

II. Kegiatan Pusat

a. Pedoman perlindungan tanaman pangan b. Dokumen perencanaan perlindungan tanaman pangan c. Database perlindungan tanaman pangan


d. Bahan informasi perlindungan tanaman pangan (PHT, OPT, dan DPI) e. Visualisasi kegiatan perlindungan tanaman pangan f. Rumusan paket teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT g. POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok Tani berprestasi h. Rapat koordinasi perlindungan tanaman pangan. i. Laporan kegiatan perlindungan tanaman pangan j. Pengujian Mutu k. Pelatihan Instrumen lab dan manajemen l. Laporan Pelaksanaan Kegiatan BPMPT m. Sarana prasarana, peralatan laboratorium n. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi o. Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

III. Kegiatan Tugas Pembantuan

a. Sarana penanggulangan OPT/ DPI b. Pemantapan Penerapan PHT (PPHT) c. Penerapan Penanganan DPI (PPDPI)


III. TARGET KINERJA DAN KONDISI TAHUN 2015

3.1. Target Kinerja

IndikatorKinerja

PengamananAreal

TanamanPangan dari

Serangan OPT dan Terkena

DPI

PenguatanSistem

Pengamatandan

PengendalianDini

PeningkatanKualitas dan

KuantitasSumber Daya

Manusia

PenguatanPeran dan

FungsiKelembagaan

PenguatanPenerapanTeknologi

PengendalainOPT dan

PenanganananDPI

PeningkatanGerakan

PengendalianOPT dan

Penanganan DPI

PenyediaanSarana

PengendalianOPT

PenguatanDatabase dan SIM

OPT

MeningkatnyaMutu dan

Daya SaingProduk

TanamanPangan


Kondisi pencapaian indikator-indikator tersebut saat ini dan yang diinginkan

pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

3.1.1. Pengamanan Areal Tanaman Pangan dari Serangan OPT dan Terkena

DPI

Areal tanaman pangan aman dari serangan OPT dan terkena DPI (banjir dan kekeringan) meliputi:

3.1.2. Penguatan Sistem Pengamatan dan Pengendalian Dini (SPOT-STOP)

Untuk dapat melaksanakan sistem pengamatan dan pengendalian dini

(SPOT-STOP), perlu upaya pre-emtif, peningkatan pengamatan/deteksi

dini terhadap perkembangan OPT dan pengendalian dini oleh

petani/kelompok tani serta Brigade Proteksi Tanaman (BPT). Untuk

mendukung upaya pengamatan dini maka perlu penambahan petugas

perlindungan beserta sarana kerjanya, sedangkan untuk mendukung

upaya pengendalian dini (respon cepat) oleh BPT diperlukan bahan dan

sarana pengendalian OPT.

3.1.3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Perlindungan Tanaman

Pangan

Dalam rangka memperkuat SDM perlindungan, perlu terus diupayakan

pengangkatan petugas POPT-PHP sehingga memadai dengan jumlah

wilayah pengamatan yang ada (kecamatan). Peningkatan kapasitas SDM

bagi petugas maupun petani diupayakan melalui pelatihan, pembinaan

dan sertifikasi POPT. Pelatihan bagi petugas antara lain berupapelatihan

pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT (P3OPT) dan DPI,

pelatihan fungsional, temu teknologi, seminar dan lain-lain. Sedangkan

peningkatan kapasitas bagi petani diupayakan melalui magang

kelompok tani di Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP),

pelatihan petani pemandu, dan pelatihan petani pengamat.

PADI UBI KAYU UBI JALARJAGUNG KEDELAI K.TANAH K. HIJAU

≥ 93% ≥ 98% ≥ 97% ≥ 98% ≥ 98% ≥ 98% ≥ 98%


3.1.4. OptimalisasiKelembagaan Perlindungan Tanaman Pangan

Peran dan fungsi kelembagaan perlindungan tanaman pangan baik di

tingkat pusat maupun daerah sampai dengan Tahun 2015 belum

optimal, oleh karena itu perlu diupayakan revitalisasi kelembagaan

perlindungan tanaman melalui penguatan SDM, perbaikan sarana dan

prasarana serta pemantapan Standar Operasional Prosedur (SOP)

sehingga eksekusi pengendalian OPT dapat dilakukan dengan cepat,

tepat dan akurat.

3.1.5. Penguatan Penerapan Teknologi Pengendalian OPT dan Penanganan

DPI

Sampai saat ini penerapan teknologi pengendalian OPT dan penanganan

DPI lokal spesifik belum berjalan optimal. Oleh karena itu akan dilakukan

upaya peningkatan kaji terap teknologi spesifik lokasi pengendalian OPT

dan penanganan DPI, meliputi:

a. Studi dinamika populasi OPT, untuk mengetahui perkembangan

populasi/serangan OPT dalam mendukung penerapan (SPOT-STOP)

pengendalian OPT

b. Uji biotipe WBC, untuk mengetahui jenis biotipe WBC yang

berkembang di lapangan pada musim tanam berjalan.

c. Rice Garden, untuk mengetahui reaksi varietas terhadap

perkembangan OPT.

d. Taksasi kehilangan hasil, untuk mengetahui potensi kehilangan hasil

akibat serangan OPT

e. Uji adaptasi pola tanam terhadap dampak perubahan iklim, untuk

memperoleh rekomendasi pola dan waktu tanam dalam rangka

meminamalkan dampak perubahan iklim.

f. Uji toleransi tanaman terhadap dampak perubahan ilkim, untuk

memperoleh rekomendasi teknologi budidaya tanaman yang adaptif

terhadap dampak perubahan iklim.

3.1.6. Peningkatan Gerakan Pengendalian OPT dan Penanganan DPI

Gerakan pengendalian OPT dan penanganan DPI saat ini masih belum

optimal, karena Pos Simpul Koordinasi (POSKO) pengendalian OPT

belum berjalan dengan baik sebagai akibat dari konsekuensi penerapan

otonomi daerah. Hal ini tergambar dari ketersediaan sumber daya

manusia dan manajemen di bidang perlindungan tanaman yang sangat

beragam latar belakangnya, terutama pendidikan. Ke depan, koordinasi


tri partit pengendalian antara POPT-PPL-KCD/Mantri Tani perlu

diaktifkan kembali.

3.1.7. Penyediaan Sarana Pengendalian OPT dan Penanganan DPI

Perubahan iklim ekstrim akhir-akhir ini yang sulit diprediksi sangat

berpengaruh terhadap perkembangan OPT dan meluasnya kejadian

banjir/kekeringanserta merupakan kendala utama dalam upaya

peningkatan produksi. Sarana pengendalian OPT dan penanganan DPI

yang tersedia saat ini belum memadai baik jumlah maupun

pengelolaannya, sebagai akibat belum seragamnya pemahaman

terhadap pentingnya tindakan cepat pengamanan produksi dari

serangan OPT dan DPI. Oleh karena itu, perlu diupayakan penyediaan

sarana dan prasarana pengendalian OPT (agens hayati, pestisida nabati,

pestisida kimiawi dan alat aplikasinya, gudang penyimpanan sarana

pengendalian, kendaraan operasional BPT dan LPHP) dan penanganan

DPI dengan menggunakan teknologi iklim terapan (Kalender Tanam,

varietas tahan banjir dan kekeringan). Terkait kegiatan pengumpulan

data unsur-unsur iklim untuk mendapatkan prakiraan awal musim

tanam diupayakan kerjasama dengan Badan Meteorologi Klimatologi

dan Geofisika (BMKG).

3.1.8. Penguatan Data Base dan Sistem Informasi Manajemen (SIM)

Pengumpulan serta pelaporan data OPT dan DPI selalu mengalami

keterlambatan, karena alur pelaporan yang terlalu panjang

(memerlukan waktu ± 30 hari sampai di pusat). Untuk mempercepat

alur informasi, diupayakan pengembangan alur pelaporan secara online.

Pusat pengumpulan data berada di LPHP, sedangkan Direktorat

Perlindungan Tamanan Pangan dan UPTD BPTPH diharapkan dapat

mengakses data OPT dan DPI secara langsung dari LPHP, sehingga waktu

yang dibutuhkan untuk alur pelaporan sampai di pusat dapat dipercepat

menjadi 15 hari.

3.2. Kegiatan

Kegiatan pengamanan produksi tanaman pangan dari serangan OPT dan

terkena DPI tahun 2015, alokasi anggaran tersebut dalam rangka mendukung

program peningkatan produksi, produktivitas dan mutu pangan untuk

mencapai swasembada dan swasembada bekelanjutan. Alokasi anggaran

penguatan perlindungan (pusat) yaitu :


Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Direktorat Perlindungan Tanaman

Pangan didukung oleh empat subdirektorat, satu subbagian tatausaha dan satu

jabatan fungsional :

1. Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan

Subdirektorat Pengelolaan Data Organisme Pengganggu Tumbuhan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan data

organisme pengganggu tumbuhan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Pengelolaan Data

Organisme Pengganggu Tumbuhan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang monitoring dan analisis data

serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang monitoring dan analisis data

serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu tumbuhan;

c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

monitoring dan analisis data serta evaluasi dan pelaporan data organisme

pengganggu tumbuhan;

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang monitoring dan

analisis data serta evaluasi dan pelaporan data organisme pengganggu

tumbuhan.

Adapun bentuk kegiatan – kegiatan dalam mencapai target kinerja output

pengelolaan data OPT ini adalah :

a. Penyempurnaan pedoman pengamatan dan pelaporan perlindungan

tanaman pangan

b. Data dan informasi perlindungan tanaman pangan

c. Evaluasi perlindungan tanaman pangan tahun 2015

d. Laporan perkembangan luas serangan OPT

e. Laporan tahunan dan LAKIP perlindungan tanaman pangan

2. Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim

Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,


standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang dampak perubahan iklim.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Dampak Perubahan Iklim

menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang adaptasi dan mitigasi dampak

perubahan iklim;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang adaptasi dan mitigasi dampak

perubahan iklim;


adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim;

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang adaptasi dan

mitigasi dampak perubahan iklim.


Dampak Perubahan Iklim adalah :

a. Pedoman teknis penerapan penanganan dampak perubahan iklim (PPDPI)

b. Data dampak perubahan iklim (DPI)

c. Data pelaksanaan PPDPI

d. Buku peta daerah rawan banjir dan kekeringan tahun 2015

e. Buku Informasi Luas Kerusakan Tanaman Pangan Akibat DPI (Padi, Jagung

dan Kedelai) tahun 2015

f. Succes Story SLI

g. Sosialisasi Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan

h. Sarana pendukung pengelolaan data DPI

i. Peralatan dan fasilitas perkantoran

3. Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

Subdirektorat Teknologi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta

pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang teknologi pengendalian

organisme pengganggu tumbuhan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Teknologi Pengendalian

Organisme Pengganggu Tumbuhan menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:


a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang identifikasi dan verifikasi

teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang identifikasi dan verifikasi

teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;


identifikasi dan verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu

tumbuhan;

Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang identifikasi dan

verifikasi teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.


Teknologi Pengendallian Organisme Pengganggu Tumbuhan adalah :

a. Data pengendalian OPT tanaman pangan

b. Bahan informasi pengendalian OPT tanaman pangan

c. Pertemuan masyarakat perlindungan tumbuhan dan hewan indonesia

(MPTHI)

d. Teknologi pengendalian OPT berwawasan PHT

e. Rapat koordinasi teknis pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman

pangan tahun 2015

f. Pendampingan gerakan SPOT STOP pengendalian OPT tanaman pangan

g. Pencananangan gerakan pengendalian OPT tanaman padi/jagung

h. Evaluasi pelaksanakan pemanfaatan musuh alami dalam pengendalian

hama tikus

i. Optimalisasi pemanfaatan musuh alam hama tanaman ubi kayu

j. Pengendaan sarana pendukung pengolah data teknologi pengendalian

OPT.

4. Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu

Subdirektorat Pengelolaan Pengendalian Hama Terpadu mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemasyarakatan dan kelembagaan

pengendalian hama terpadu serta analisis dampak lingkungan.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Subdirektorat Pengelolaan

Pengendalian Hama Terpadu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:


a. Penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pemasyarakatan dan

kelembagaan pengendalian hama terpadu serta analisis dampak

lingkungan;

b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasyarakatan dan

kelembagaan pengendalian hama terpadu serta analisis dampak

lingkungan;


pemasyarakatan dan kelembagaan pengendalian hama terpadu serta

analisis dampak lingkungan;

d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

pemasyarakatan dan kelembagaan pengendalian hama terpadu serta

analisis dampak lingkungan.


Pengelolaan Pengendalian Hama Terpaduadalah :

a. Pedoman teknis kelembagaan PHT

b. Penguatan data kelembagaan PHT

c. Penilaian POPT , POPT-PHP, LPHP, kelompok tani pengembang agens hayati

dan petani pengembang PHT teladan

d. Pertemuan koomisi perlindungan tanaman (KPT)

e. Optimalisasi peran LPHP (APBN-P)

f. Sarana pendukung pengolah data pelaksaan sistem PHT

g. Pengadaan inventarisasi kantor subdit PHT.

5. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,

keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat serta kearsipan

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Adapun bentuk kegiatan kegiatan dalam mencapai target kinerja output tata

usaha adalah :

a. Laporan kegiatan ketatausahaan perlindungan tanaman pangan

b. Sarana pendukung pengelolaan ketatausahaan

c. Sarana prasarana dan inventaris kantor perlindungan tanaman pangan


6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai

dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Adapun bentuk kegiatan dalam mencapai target kinerja output fungsional

adalah :

a. Penyusunan dan pengelolaan warta perlintan

b. Pengembangan jabatan fungsional

c. Pengembangan sertifikasi profesi POPT


IV. CAPAIAN RENCANA STRATEGIS DAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015

4.1. Capaian Rencana Strategis

Sesuai dengan tugas perlindungan tanaman pangan untuk mengamankan

produksi dari serangan OPT dan gangguan akibat DPI untuk mencapai

swasembada dan swasembada berkelanjutan melalui penekanan kehilangan

hasil maka ditetapkan indikator kinerja utama.

Berdasarkan indikator kinerja utama perlindungan tanaman pangan Tahun

2015 telah ditetapkan target indikator sasaran strategis. Capaian kinerja

strategis adalah 100,48% - 103,76% dengan kategori capaian sangat

berhasildapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran Strategis Direktorat

Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2015.

4.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2015

Komoditas tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah,

kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Pencapaian produksi tanaman pangan

masih difokuskan pada komoditas utama yaitu padi, jagung, dan kedelai.

Sementara pencapaian komoditas lainnya merupakan bagian dari upaya

diversifikasi pangan di Indonesia.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Luas areal tanaman

pangan aman dari

gangguan OPT dan DPI,

meliputi komoditas :

- Padi 93,00 % 95,92 % 103,14 %

- Jagung 98,00 % 98,47 % 100,48 %

- Kedelai 97,00 % 97,51 % 100,52 %

- Kacang Tanah 98,00 % 99,20 % 101,22 %

- Kacang Hijau 98,00 % 99,78 % 101,81 %

- Ubi Kayu 98,00 % 99,73 % 101,76 %

- Ubi Jalar 98,00 % 99,80 % 101,84 %

Mengamankan produksi

tanaman pangan dari serangan

OPT dan terkena DPI

Realisasi (%)Target (%) Capaian (%)


Target Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan pada Tahun 2015 yaitu

mengamankan areal tanaman pangan dari serangan OPT dan terkena DPI

(banjir dan kekeringan) dengan rincian : padi 93%, jagung 98%, kedelai 97%,

kacang tanah 98%, kacang hijau 98%, ubi kayu 98% dan ubi jalar 98% dari luas

pertanaman. Secara rinci, data luas serangan OPT utama, banjir dan kekeringan

dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Luas Areal Aman dari OPT dan DPI Tahun 2015

4.2.1. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Padi dari Serangan OPT Utama dan

Terkena DPI Tahun 2015

Luas areal pertanaman padi yang terkena serangan OPT utama, banjir dan

kekeringan seluas 1.099.446 Ha (puso: 250.296 ha). Upaya pengendalian

OPT telah dilakukan seluas1.046.988 ha(luas sembuh 190.347 ha),

sedangkan untuk banjir dan kekeringan luas surut 57.952 ha, dan luas pulih

80.652 ha. Dengan adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun

2015, areal yang dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 13.410.937ha

atau mencapai 95,92% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan

Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso Terkena Puso

1 Total Luas Tanam (Ha)

2 Luas OPT Utama (Ha) awal 373.129 6.869 23.552 68 7.329 7 2.740 1 1.065 17 1.958 9 265 0

Luas Pengendalian (Ha)

Luas Sembuh (Ha)

Luas OPT Utama (Ha) akhir 182.782 6.869 11.770 68 5.193 7 1.928 1 276 17 1.456 9 186 0

3 Luas Terkena DPI (Ha) awal 726.317 243.427 80.207 23.497 17.519 6.385 935 166 215 33 41 3 31 30

- Banjir (Ha) 129.116 25.496 5.179 1.568 2.194 1.384 170 10 97 3 23 3 30 30

- Kekeringan (Ha) 597.202 217.931 75.027 21.929 15.326 5.002 766 156 118 30 18 0 1 0

Luas surut (Ha)

Luas pulih (Ha)

Luas Terkena DPI (Ha) akhir 387.861 243.427 50.011 23.497 11.985 6.385 935 166 215 33 41 3 31 30

- Banjir (Ha) 48.330 25.496 2.535 1.568 1.751 1.384 170 10 97 3 23 3 30 30

- Kekeringan (Ha) 339.531 217.931 47.476 21.929 10.234 5.002 766 156 118 30 18 0 1 0

4 Total Luas OPT Utama + Terkena DPI (Ha) awal 1.099.446 250.296 103.759 23.566 24.848 6.392 3.675 166 1.281 50 1.999 12 296 30

5 Total Luas OPT Utama + Terkena DPI (Ha) akhir 570.643 250.296 61.780 23.566 17.178 6.392 2.863 166 491 50 1.497 12 217 30

- Thd Total Luas Tanam (%) 4,08 1,79 1,53 0,58 2,49 0,93 0,80 0,05 0,22 0,02 0,27 0,00 0,20 0,03

No Uraian Padi Jagung Kedelai

219.315

Kacang hijau Ubi kayu Ubi jalar

13.981.580 4.035.257 689.141 356.723 219.806 548.008 108.912

Kacang tanah

1.504

789

2.145

502

Luas Areal yang Aman dari OPT dan DPI (Ha) 13.410.937 3.973.477 671.963 353.860

- Thd Total Luas Tanam (%) 95,92 98,47 97,51 99,20

Capaian Kinerja 103,14 100,48 100,52 101,22 101,76 101,84

1.046.988

190.347

31.882

11.783

10.282

2.136

1.681

812

101,81

546.511 108.695

99,78 99,73 99,80

1.422

79

-

- -

57.952

80.652

1.677

2.933

75

1.716

-

-

-

-

-


target tahun 2015 (93%), maka capaian pengamanan areal pertanaman padi

melebihi dari target sebesar 103,14%.

Luas puso tahun 2015 paling tinggi diakibatkan oleh kekeringan seluas

217.931 ha. Tingginya puso akibat kekeringan karena dipengaruhi oleh El-

Nino moderat hingga kuat sehingga musim kemaraunya lebih panjang.

4.2.2. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Jagung dari Serangan OPT Utama

dan Terkena DPI Tahun 2015

Luas areal pertanaman jagung yang terkena serangan OPT utama, banjir dan

kekeringan seluas 103.759 Ha (puso: 23.566 ha). Upaya pengendalian OPT

telah dilakukan seluas31.882 ha(luas sembuh 11.783 ha), sedangkan untuk

banjir dan kekeringanluas surut 1.677 ha, dan luas pulih 2.933 ha. Dengan

adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang

dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 3.973.477ha atau mencapai

98,47% dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun

2015 (98%), maka capaian pengamanan areal pertanaman jagung melebihi

dari target sebesar 100,48%.

4.2.3. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Kedelai dari Serangan OPT Utama


Luas areal pertanaman kedelai yang terkena serangan OPT utama, banjir dan

kekeringan seluas 24.848 Ha (puso: 6.392 ha). Upaya pengendalian OPT

telah dilakukan seluas10.282ha (luas sembuh 2.136 ha), sedangkan untuk

banjir dan kekeringan luas surut 75 ha, dan luas pulih 1.716 ha. Dengan

adanya upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang

dapat diamankan dari OPT dan DPI seluas 671.963ha atau mencapai 97,51%

dari total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (97%),

maka capaian pengamanan areal pertanaman kedelai melebihi dari target

sebesar 100,52%.

4.2.4. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Kacang Tanah dari Serangan OPT

Utama dan Terkena DPI Tahun 2015

Luas areal pertanaman kacang tanah yang terkena serangan OPT utama,

banjir dan kekeringan seluas 3.675 Ha (puso: 166 ha). Upaya pengendalian

OPT telah dilakukan seluas1.681ha (luas sembuh 812 ha). Dengan adanya

upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat


diamankan dari OPT dan DPI seluas 353.860ha atau mencapai 99,20% dari

total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%),

maka capaian pengamanan areal pertanaman kacang tanah melebihi dari

target sebesar 101,22%.

4.2.5. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Kacang Hijau dari Serangan OPT

Utama dan Terkena DPI Tahun 2015

Luas areal pertanaman kacang hijau yang terkena serangan OPT utama,

banjir dan kekeringan seluas 1.281 Ha (puso: 50 ha). Upaya pengendalian

OPT telah dilakukan seluas1.504ha (luas sembuh 789 ha). Dengan adanya

upaya pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat

diamankan dari OPT dan DPI seluas 219.315ha atau mencapai 99,78% dari

total luas tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%),

maka capaian pengamanan areal pertanaman kacang hijau melebihi dari

target sebesar 101,81%.

4.2.6. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Ubi Kayu dari Serangan OPT Utama


Luas areal pertanaman ubi kayu yang terkena serangan OPT utama, banjir

dan kekeringan seluas 1.999 Ha (puso: 12 ha). Upaya pengendalian OPT

telah dilakukan seluas2.145ha (luas sembuh 502 ha). Dengan adanya upaya

pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan

dari OPT dan DPI seluas 546.511ha atau mencapai 99,73% dari total luas

tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian

pengamanan areal pertanaman ubi kayu melebihi dari target sebesar

101,76%.

4.2.7. Capaian Pengamanan Areal Tanaman Ubi Jalar dari Serangan OPT Utama


Luas areal pertanaman ubi jalar yang terkena serangan OPT utama, banjir

dan kekeringan seluas 296 Ha (puso: 30 ha). Upaya pengendalian OPT telah

dilakukan seluas1.422ha (luas sembuh 79 ha). Dengan adanya upaya

pengendalian OPT dan DPI selama tahun 2015, areal yang dapat diamankan

dari OPT dan DPI seluas 108.695ha atau mencapai 99,80% dari total luas

tanam. Apabila dibandingkan dengan target tahun 2015 (98%), maka capaian


pengamanan areal pertanaman ubi jalar melebihi dari target sebesar

101,84%.

4.3. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Penguatan Perlindungan Tanaman

Pangan dari Gangguan OPT dan DPITahun 2015

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi, perlindungan tanama

pangan sesuai dengan tugas dan fungsinyamenetapkan indikator kinerja

perlindungan tanaman pangan yaitu keluaran (output) adalah penerapan

pengendalian hama terpadu (PPHT), penerapan penangan DPI (PPDPI), gerakan

pengendaliandan bahan sarana pengendalian OPT dan DPI. Hasil (outcome)

adalah 93% luas areal tanam padi, 98% areal tanam jagung, 97% areal tanam

kedelai, 98% areal tanam kacang tanah, 98% areal tanam kacang hijau, 98%

areal tanam ubi kayu, dan 98% areal tanam ubi jalar aman dari gangguan OPT

dan DPI dapat tercapai dengan menerapkan budidaya tanaman sehat.

Pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan dalam rangka mendukung

upaya peningkatan produksi dilakukan dengan dukungan anggaran pusat APBN

maupun anggaran Dekonsentrasi. Beberapa kegiatan utama yang dilaksanakan

dalam rangka mencapai sasaran kinerja Tahun 2015 pada tanaman pangan,

sebagai berikut:

1. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PPHT)

Kegiatan PPHT tahun 2015 dialokasikan sebanyak 151 unit, terdiri dari PPHT

padi135 unit, PPHT jagung 7 unit danPPHT kedelai9 unit.Realisasi pelaksanaan

sampai dengan akhir Desember 2015 mencapai 147 unit (97,35% dari target),

terdiri dari PPHT padi 132 unit (97,78% dari target), PPHT jagung 7 unit (100%

dari target) dan PPHT kedelai 8 unit (88,88% dari target). Sasaran kegiatan

PPHT adalah dapat mengamankan tanaman padi 3.375 ha, jagung 105 ha,

kedelai 90 ha dari serangan OPT.

Hasil (outcome) dari kegiatan PPHT adalah penurunan pemakaian pestisida

kimia, peningkatan pemanfaatan teknologi ramah lngkungan dan peningkatan

produksi. Sedangkan dampaknya adalah PHT membudaya di masyarakat,

pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan, ekosistem terjaga dan produk

pangan aman bagi kesehatan.


Beberapa kendala/permasalahan sehingga PPHT tidak mencapai target : 1)

tidak terpenuhinya persyaratan kelompok tani yang terdaftar di e proposal, 2)

terjadinya tumpang tindih CPCL dengan kegiatan lain, 3) terjadinya

kekeringan/El Nino kuat tahun 2015, 4) penanggung jawab kegiatan PPHT di

Direktorat Jenderal PSP DIPA APBN-P sehingga pelaksanaanya disebagian

daerah kurang optimal. Solusi dari permasalah yang dihadapi dalam

merealisasikan pelaksanaan P-PHT adalah penyiapan kelengkapan kelompok

tani untuk e-proposal dan sebaiknya penanggung jawab kegiatan adalah

kepala UPTD.

2. Penerapan Penangan DPI (PPDPI)

Pada tahun anggaran 2015, strategi pemberdayaan petani dalam menghadapi

dampak perubahan iklim tidak lagi dalam bentuk sekolah lapangan namun

telah diimplementasikan dalam penerapan penanganan dampak perubahan

iklim.

Tujuan dilaksanakan PPDPI adalah : mengurangi resiko kehilangan hasil akibat

dampak perubahan iklim (banjir/kekeringan), meningkatkan efiensi dan

efektifitas usahatani melalui pengelolaan budidaya sesuai iklim

setempat/spesifik lokasi yang optimal, dan meningkatkan produksi tanaman

pangan.

Alokasi kegiatan PPDPI pada tahun 2015 sebanyak 100 unit, realisasi

pelaksanaan sampai dengan akhir Desember 2015 mencapai 80 unit

(80,00%dari target). Sasaran PPDPI adalah pengamanan produksi dan

pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) dan terciptanya strategi antisipasi,

adaptasi, dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim.

Penyebab tidak tercapai target adalah telah lewat musim tanam (Oktober),

terkendala e-proposal dan terjadinya perubahan iklim eksrim/fenomena El-

Nino kuat (musim kering) pada tahun 2015 yang menyebabkan tertundanya

waktu tanam karena kekeringan yang cukup panjang. Upaya tindak lanjut

adalah untuk kegiatan PPDPI selanjutnya, CPCL harus ditentukan lebih awal

dan kelompok tani harus sudah terdaftar secara e-proposal dan pemilihan

waktu tanam dan komoditas yang tepat sesuai spesifik lokasi

3. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit

Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit/Laboratorium Agens Hayati

(LPHP/LAH) sebagai institusi terdepan perlindungan tanaman mempunyai

peranan yang penting dalam keberhasilan kegiatan pengamanan produksi.


Peran LPHP tidak hanya sebagai institusi/wadah bagi Pengendali Organisme

Pengganggu Tumbuhan (POPT) dan pembinaan terhadap kelembagaan PHT di

tingkat lapangan, tetapi juga sebagai institusi yang dituntut untuk

mengembangkan teknologi terapan di bidang perlindungan tanaman berbasis

PHT.

Kegiatan utama yang dilaksanakan LPHP antara lain : Pengamatan,

Peramalan, dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (P3OPT),

kegiatan ini salah satunya bertujuan untuk memantau perkembangan luas

serangan OPT yang terjadi pada areal pertanaman pangan.

Tahun 2015 , jumlah LPHP sebanyak 95 unit, tersebar di 32 provinsi, namun

kondisi LPHP/LAH dari sisi sarana dan kegiatan sangat bervariasi disetiap

daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja LPHP/LAH dilakukan pembekalan

kepada petugas LPHP melalui kegiatan Optimalilasi Peran LPHP.

4. Sarana Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak

Perubahan Iklim (DPI)

Sesuai dengan arah kebijakan Perlindungan Tanaman Pangan yaitupengaman

tanaman pangan dilakukan dengan sistem PHT melalui dua cara, yaitu pre-

emtif (budidaya tanaman sehat, pengaturan pola tanam, pengamatan

intensif, penggunaan agens hayati/pestisida nabati) dan responsif (gerakan

pengendalian dan penggunaan pestisida secara 6 tepat). Tindakan pre-emptif

yaitu melakukan upaya-upaya pengendalian OPT berdasarkan pengalaman

musim yang lalu agar SPOT serangan OPT pada musim tanam berikutnya tidak

terjadi. Sedangkan tindakan responsif yaitu melakukan upaya-upaya

pengendalian berdasarkan pengamatan OPT pada musim yang sedang

berjalan. Apabila sudah terjadi gejala serangan (SPOT) berdasarkan

pengamatan periodik, maka segera dikendalikan (STOP).

Dalam rangka mendukung arah kebijakan tersebut Tahun 2015 dialokasikan

anggaran sarana pengendalian OPT/DPI berupa alat pengendalian

(handsprayer, mistblower, sarung tangan, dan pompa air) serta pestisida

dalam bentuk DIPA Dekonsentrasi yang dialokasikandi 31 provinsi (sebanyak

31 paket). Realisasi pengadaan bahan dan sarana pengendalian OPT sebanyak

29 paket (93,55% dari target).Penyebab tidak tercapainya target karenadi

Provinsi Sulawesi Utara dan Bangka Belitung, kegiatan tersebut tidak

dilaksanakan. Di Provinsi Bangka Belitung tidak terlaksana karena tidak ada

kesepakatan antaraDinas Pertanian dan BPTPH sebagai pengguna, sedangkan

di Provinsi NTT terlaksana hanya 25% karena terjadi kecelakaan kapal yang


mengangkut pestisida tenggelam.

5. Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan

Pada tahun 2015, gerakan pengendalian OPT (yang berasal dari APBNP)

dialokasikan sebanyak 115 kali dan terealisasi 111 kali (96,52% dari target).

Gerakan pengendalian dari dana TP sebanyak 102 kali terealisasi 98 kali

(96,08% dari target), dan gerakan pengendalian rintisan kecamatan PHT

sebanyak 13 kali teralisasi 13 kali (100% dari target).

6. Pemberdayaan dan Penguatan Kelembagaan Perlindungan Tanaman

Dalam rangka pemberdayaan dan penguatan kelembagaan perlindungan

tanaman, pada tahun 2015 telah dialokasikan dukungan operasional untuk

Brigade Proteksi Tanaman (BPT) 82 unit, Pos Pengembangan Agens Hayati

(PPAH) 243 unit, Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit/Laboratorium

Agens Hayati (LPHP/LAH) 95 unit, petugas Pengendali Organisme Pengganggu

Tumbuhan dan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP) 2.556 orang, THL-

TB POPT-PHP 1.174 orang, dan petani pengamat 2.949 orang.

Realisasi operasional BPT mencapai 82 unit (100% dari target), operasional

PPAH 217 unit (89,30% dari target), operasional LPHP/LAH 98 unit (100% dari

target), petugas POPT-PHP 2.555 orang (99,96% dari target), THL-TB POPT-

PHP 1.173 orang (99,91% dari target), dan petani pengamat 2.949 orang

(100% dari target).

4.4. Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2015

Dalam rangka pencapaian sasaran pengamanan areal tanam dari gangguan

OPT dan DPI tahun 2015, Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

mengalokasikan dana untuk kegiatan Refocusing dan APBNP-TP yaitu Program

Penguatan Perlindungan Tanaman dari Gangguan OPT dan DPI. Kegiatan

meliputi :

1. Subdirektorat Pengelolaan Data OPT

a. Penyempurnaan Pedoman Pengamatan dan Pelaporan Perlindungan

Tanaman Pangan

Pedoman Pengamatan dan Pelaporan Perlindunan Tanaman Pangan

sangat diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengamatan

OPT/DPI dan pelaporannya. Pedoman tersebut telah beberapa kali

direvisi untuk penyempurnaan yang disesuaikan dengan kondisi OPT

dan teknologi pengendalian terkini tanpa mengurangi keakuratan data


dan dapat diterapkan oleh petugas POPT-PHP di lapangan. Dalam

rangka mendukung kegiatan tersebut telah dilaksanakan identifikasi

permasalahan pengamatan dan pelaporan perlindungan tanaman

pangan ke Provinsi Lampung, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, DI

Yogyakarta, NTB, Jawa Tengah, Maluku, Jawa Barat, Banten, Gorontalo,

Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. Dan hasil dari kegiataan

tersebut telah di cetak buku Petunjuk Teknis Pemantauan, Pengamatan

dan Pelaporan OPT dan DPI sebanyak 3.800 buku. Agar pelaksananan

pengamatan dan pelaporan berjalan sesuai dengan yang diharapkan

telah dilaksanakan sosialisasi buku Petunjuk Teknis Pemantauan,

Pengamatan dan Pelaporan OPT dan DPI ke 33 provinsi.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 358.364.369,- atau 93,31% dari pagu

anggaran sebesar 384.055.000,-.

b. Data dan Informasi Perlindungan Tanaman Pangan Tahun 2015

Buku data dan informasi berisi data serangan OPT/DPI yang akurat,

lengkap, berkesinambungan, tepat waktu serta informasi tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan serangan OPT, serta

informasi kegiatan perlindungan terkait lainnya sangat diperlukan dalam

perumusan langkah operasional dan strategis pengelolaan OPT/DPI.

Data dan informasi tersebut menjadi dasar rujukan perencanaan dalam

mempersiapkan upaya antisipasi serangan, dan kesiapan teknik, serta

operasional pengendalian OPT di lapangan. Sehubungan dengan itu,

maka dipandang perlu untuk melakukan inventarisasi data dan

informasi perlindungan tanaman pangan untuk selanjutnya

didokumentasikandalam bentuk Buku Data dan Informasi Perlindungan

Tanaman Pangan sebanyak 50 buku.

Dalam rangka penyusunan buku telah dilakukan kunjungan ke Provinsi

Jawa Timur, Lampung, Jawa Barat, Banten, Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi

Selatan, Sumatera Barat, Jatisari, Jambi, Kalimantan Timur, Kalimantan

Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Sumatera

Selatan dan Kalimantan Barat.

Realiasi anggaran Rp. 205.018.201,- (93,56% dari alokasi sebesar Rp.

219.135.000,-)

c. Rapat Evaluasi Perlindungan Tanaman Pangan


Pelaksanaan pertemuan evaluasi perlindungan tanaman bertujuan

untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tahun

2015 sekaligus melakukan kordinasi untuk rencana kegiatan tahun 2016.

Pertemuan dilaksanakan di Hotel Bumi Wiyata, Depok tanggal 17-19

November 2015.

Hasil dari kegiatan :

Peran jajaran perlindungan tanaman pangan dalam pencapaian target

produksi adalah pengamanan produksi dari gangguan OPT dan DPI

dengan melaksanakan kegiatan yang mempunyai output langsung

terhadap perlindungan. Pada tahun 2016, akan dialokaskan kegiatan-

kegiatan untuk pencapaian target diatas diantaranya pengembangan

padi organik seluas 4.000 ha yang meliputi 200 desa yang tentunya

membutuhkan pengawalan jajaran BPTPH.

d. Laporan Perkembangan Luas Serangan OPT

Data dan informasi perlindungan tanaman pangan meliputi

perkembangan pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan,

perkembangan serangan OPT yang diperoleh dari hasil pengamatan

tetap maupun pengamatan keliling, serta berdasarkan hasil tangkapan

lampu perangkap (light trap), serta data dan informasi lainnya.

Selama tahun 2015 telah diperbanyak laporan mingguan 52 kali, laporan

bulanan 12 kali.

Perjalanan pemantauan perkembangan serangan OPT telah dilakukan ke

Provinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara,

Lampung dan Banten.

Realiasi anggaran Rp. 172.261.390,- atau 97,32% dari pagu anggaran

sebesar Rp. 177.000.000,-.

e. Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Perlindungan

Tanaman Pangan

Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan merupakan

laporan pelaksanaan kegiatan dan program Direktorat Perlindungan

Tanaman Pangan selama satu Tahun Anggaran. Laporan berisi informasi

struktur organisasi dan ketatausahaan, evaluasi pelaksanaan kegiatan

pengamatan, pengelolaan database OPT/ DPI, upaya pengendalian OPT


dan penanganan DPI, serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pendukung

lainnya secara komprehensif. Berdasarkan evaluasi tersebut dapat

disimpulkan kendala dan permasalahan yang terjadi sehingga dapat

dirumuskan upaya pemecahannya.

Laporan Kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi

pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai

tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja berisi ikhtisar

pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen

penetapan kinerja dan dokumen perencanaan, yaitumenyajikan

informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi

pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang

memadai atas pencapaian kinerja, dan perbandingan capaian indikator

kinerja dengan target kinerja yang direncanakan.

Kegiatan diadakan di Aula Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

pada tanggal 26 Februari 2016 yang dihadiri oleh Inspektorat Jenderal

Kementerian Pertanian, dan Tim Pelaporan Direktorat Perlindungan

Tanaman Pangan.

2. Subdirekorat Dampak Perubahan Iklim (DPI)

a. Pedoman Teknis Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

(PPDPI)

Kegiatan penerapan penanganan DPI merupakan kegiatan yang

bertujuan untuk mengurangi resiko kehilangan hasil akibat dampak

perubahan iklim (banjir dan kekeringan). Agar pelaksanaan penerapan

penanganan PPDPI berjalan optimal, telah dicetak acuan/pedoman

PPDPI sebanyak 324 buku sebagai dasar pelaksanaan PPDPI oleh

petugas di lapangan.

Realisasi anggaran sebesar Rp. 14.517.900,- atau 100% dari pagu

anggaran sebesar Rp. 14.518.000,-

b. Data Dampak Perubahan Iklim (DPI)

Pengelolaan data DPI merupakan salah satu upaya untuk menyediakan

serta mendokumentasikan data DPI secara seri, lengkap dan akurat

sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk pengambil keputusan

dalam hal meminimalkan dampak negatif dari perubahan iklim.

Dalam rangka mendukung kegiatan pengelolaan data DPI telah

dilakukan:


1) Monitoring kegiatan upsus padi, jagung dan kedelai ke Sumatera

Barat, Jawa Baratdan Bengkulu

2) Bimbingan pengelolaan data DPI keProvinsiAceh, Sumatera Utara,

Sumatera Barat, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah,

Malukudan Sumatera Selatan

3) Pembinaan penerapan kebijakan perlindungan tanaman pangan ke

Banten, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan Bengkulu.

4) Koordinasi/konsultasi/konsolidasi ke Depok

5) Menghadiri rapat kerja teknis ke Jakarta (kantor JICA, BMKG dan

KLH), Bekasi, Bogor, Bandung, Jatisari, Serang, Cipayung dan

Singkawang


anggaran sebesar Rp. 386.024.000,-.

c. Data Pelaksanaan PPDPI

PPDPI merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan petani dalam proses kegiatan budidaya pertanian dengan

melaksanakan strategi antisipasi dan adaptasi yang disesuaikan dengan

kondisi setempat (spesifik lokasi). Pada tahun 2015, telah dilaksanakan:

1) Bimbingan teknis pelaksanaan PPDPI ke Provinsi Sulawesi Selatan,

Nusa Tenggara Barat, Aceh, Lampung, Jawa Timur dan Jawa Barat

2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDPI ke Yogyakarta, Sulawesi

Selatan, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah,

Kalimantan Selatan dan Lampung.

3) Bimbingan teknis pelaksanaan PPDPI (APBN-P) ke Provinsi Aceh

4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDPI (APBN-P) ke Provinsi

Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Barat.



d. Buku Peta Daerah Rawan Banjir dan Kekeringan

Buku peta daerah rawan banjir dan kekeringan berisi informasi sebaran

daerah rawan banjir dan kekeringan, telah dicetak sebanyak 250 buku.

Untuk mendukung penyusunan buku tersebut perlu dilakukan kegiatan

pemantauan terhadap daerah rawan banjir dan kekeringan di wilayah-

wilayah provinsi di Indonesia. Selama tahun 2015 telah dilaksanakan

verifikasi daerah terkena DPI ke provinsi Kalimantan Selatan, Jawa Barat,

Jawa Tengah, Banten, Sumatera Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan,


Lampung, DI. Yogyakarta, Sulawesi Utara, Bengkulu dan Aceh. Tujuan

kegiatan tersebut yaitu untuk melakukan verifikasi ke daerah bencana

alam tahun2015, menyusun bahan informasi banjir dan kekeringan

tahun 2015, menginventarisasi daerah-daerah rawan banjir dan

kekeringan berdasarkan rerata 5 tahun (2010-2014).

Realiasi anggaran Rp. 181.546.840,- (95,93% dari alokasi Rp.

189.242.000,-).

e. Buku Informasi Luas Kerusakan Tanaman Pangan akibat DPI (Padi,

Jagung dan kedelai) Tahun 2014

Informasi Luas Kerusakan Tanaman Pangan akibat DPI (Padi, Jagung,

Kedelai) Tahun 2015 berisi informasi data perkembangan banjir dan

kekeringan pada tanaman pangan di Indonesia terutama padi, jagung

dan kedelai. Tujuan adalah menyajikan informasi dampak perubahan

iklim berupa data banjir dan kekeringan dan melakukan monitoring dan

evaluasi daerah terkena DPI.

Pada tahun 2015 telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi daerah

terkena DPI ke Banten, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa

Timur, Riau, Bengkulu, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Sulawesi

Selatan, Maluku, Aceh dan NTT.

Realiasi anggaran Rp. 144.462.873,- (97,10% dari alokasi

Rp.148.770.000,-).

f. Succes Story SLI

Dengan berakhirnya kegiatan SLI pada tanaman pangan di tahun 2014

maka perlu dibuat Buku Success Story Sekolah Lapangan Iklim ini

dimaksudkan sebagai dokumentasi keberhasilan pelaksanaan SLI dan

manfaat yang diterima petani alumni SLI dari tahun 2007-2014.

Buku ini telah dicetak sebanyak 600 eksemplar dan telah didistribusikan

kepada Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Eselon I

terkait Lingkup Kementerian Pertanian, BMKG, dan Instansi Terkait

lainnya.

Realiasi anggaran Rp.64.799.200,- (95,76% dari alokasi Rp.67.670.000,-).

3. Subdirektorat Pengendalian OPT

a. Data Pengendalian OPT Tanaman Pangan


Perubahanatauketidaktentuaaniklimberpengaruhlangsung terhadap

usahabudidayatanaman,

danakhirnyamempengaruhiperkembanganOrganismePenggangguTumb

uhan (OPT).

Peranperlindungantanamanpangantidakdapatditinggalkanterutamadala

mupayapengamananproduksidariserangan OPT.

Tujuandarikegiatanpengendalian OPT

tanamanpanganadalahmenyediakan data pengendalian OPT

tanamanpangan, mendatadanmemonitorluaspengendalian OPT

tanamanpangan, melakukanpembinaanpenerapan

kebijakanperlindungantanamanpangandanmelakukankegiatanuntukme

ndukungperlindungantanamanpangan. Selama tahun 2015 telah

dilakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur, Lampung, Jawa Barat,

Kalimantan Barat, D.I. Yogyakarta, Maluku, Aceh, Banten, Bali, NTB,

Gorontalo, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan dan Bengkulu. Hasil dari

kegiatan tersebut adalah tersedianya data pengendalian OPT di 33

provinsi/kab/kota. Realisasai anggaran sebesar Rp. 683.720.338,- atau

82,15% dari pagu anggaran sebesar Rp. 832.291.000,-.

b. Buku Informasi Pengendalian OPT Tanaman Pangan

Buku informasi pengendalian OPT tanaman pangan berisi bahan

informasi mengenai teknologi pengendalian OPT tanaman pangan. Dan

dalam rangka meningkatkan kemampuan petugas teknologi

pengendalian OPT di pusat perlu dilaksanakan kegiatan menghadiri

rapat kerja teknis/workshop/seminar/pertemuan teknis terkait

perlindungan tanaman pangan.

Pada tahun 2015 telah dicetak buku Petunjuk teknis pengendalian OPT

spesifik lokasi sebanyak 120 eksemplar, buku petunjuk teknis

pengelolaan bantuan sarana pengendalian OPT/DPI sebanyak 125

eksemplar, buku petunjuk teknis gerakan pengendalian OPT tanaman

pangan sebanyak 125 eksemplar. RealiasasianggaranRp. 48.046.850,-

(89,26% darialokasiRp. 53.829.000,-)

c. Visualisasi Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan

Visualisasi kegiatan perlindungan tanaman panganberupa pameran,

seminardan pelatihan singkat pada pertemuanMPTHI(Masyarakat

Perlindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia)


Masyarakat Perlindungan Tumbuhan dan Hewan Indonesia (MPTHI)

yang dideklarasikan pada tanggal 8 September 2004 merupakan suatu

wadah yang dapat mengaktualisasikan peran masyarakat perlindungan

tumbuhan dan hewan.


476.612.000,-).

d. Rumusan Paket Teknologi Pengendalian OPT Berwawasan PHT

(Kumpulan Teknologi Pengendalian OPT Berwawasan PHT)

Teknologi pengendalian OPT tanaman pangan yang berwawasan PHT

telah dipraktekan di berbagai tempat dan mampu mengendalikan OPT

secara efektif. Namun demikian informasi mengenai teknologi

pengendalian tersebut masih relatif sedikit dan belum tersebar luas

sehingga diperlukan adanya identifikasi dan inventarisasi mengenai

teknologi pengendalian OPT.

Berkaitaan dengan hal tersebut tahun 2015 telah dilakukan perjalanan

dalam rangka mendukung kegiatan produksi tanaman pangan dan

monev penerapan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan pada

tanaman pangan ke Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Maluku

Utara, Bangka Belitung, Lampung, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara,

Sulawesi Tengah, NTB, NTT, Aceh, Kalimantan Barat.

Realiasian anggaranRp. 260.984.562,- (95,95% darialokasiRp.

271.998.000,-)

e. Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan

Tahun 2015

Rapat Teknis Perlindungan Tanaman Pangan antara pusat dan daerah

membahas kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta langkah-

langkah operasional dalam rangka mengamankan sasaran produksi

tanaman pangan Tahun 2015. Tujuan dari pertemuan ini yaitu 1).

Meningkatkan koordinasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan

perlindungan tanaman pangan antara pusat dan daerah (Diperta

Propinsi dan BPTPH) upaya peningkatan ketahanan pangan, dan 2).

Mensinkronkan kegiatan perlindungan tanaman pangan Tahun 2015

untuk pusat dan daerah.


f. Laporan Pendampingan Gerakan SPOT STOP Pengendalian OPT

Gerakan “SPOT STOP” merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam

upaya perlindungan tanaman. Gerakan “SPOT STOP” adalahupaya

pengendalianresponsif untuk menghentikan sumber serangan/gejala

awal agar serangan tidak berkembang lebih lanjut. Sebelum terjadi spot

dilakukan

upayapreemtifyaitumelakukanbudidayatanamansehatsertapengaturanp

olatanamsecaraserentak,

kemudiandiikutidenganpengamatansecaraintensifdanmelakukanpengen

daliansecaradinibiladitemukanadanya SPOT serangan OPT,

sehinggaserangan tidak

meluas.Perjalanandalamrangkapendampingangerakan spot stop

keProvinsi Jawa Barat, NTT, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, D.I.

Yogyakarta dan Banten.Monitoring pengendalian OPT

tanamanPangankeProvinsi Jawa Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera

Utara, D.I. Yogyakarta, Banten, Lampung, Jawa Timur dan Riau.

Realisasai anggaran sebesar Rp. 130.995.000,- atau 96,84% dari pagu


g. Pencanangan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Padi

Pencanangan gerakan pengendalian OPT pada tanaman padi ini

bertujuan ; 1) memberdayakan dan meningkatkan kepedulian

masyarakat tani akan pentingnya pengendalian OPT pada tanaman padi.

2) menggerakkan dan memotivasi masyarakat tani untuk ikut aktif

dalam pengendalikan serangan OPT secara bersama-sama di daerah

endemis serangan OPT di sentra produksi padi. 3) memupuk kerjasama

antar kelompok tani dalam upaya pengendalian hama padi.

Pencanangan gerakan pengendalian OPT pada tanaman padi

dilaksanakan di 3 provinsi yaitu Lampung, Kalimantan Barat dan Banten.



h. Pencanangan Gerakan Pengendalian OPT Tanaman Padi/Jagung

Pencanangan gerakan pengendalian OPT pada tanaman jagung

dilaksanakan di provinsi Aceh khususnya di kabupaten Aceh

Tenggara.Pelaksanaan gerakan pengendalian melibatkan petani yang

berasal dari Kecamatan Semadam yang didampingi oleh petugas

lapangan (Mantri Tani, Penyuluh dan POPT). Alat dan bahan yang


digunakan dalam gerakan pengendalian adalah handsprayer, bahan

pengendalian (pestisida), masker, sarung tangan, pelindung badan dan

sepatu boot. Pencanangan gerakan pengendalian OPT jagung

merupakan salah satu upaya pengamanan produksi jagung dari

serangan hama dan penyakit, oleh karena itu Dinas Pertanian harus

menindaklanjuti gerakan ini di kecamatan lainnya.



i. Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Musuh Alami dalam Pengendalian

Tikus

Evalusi Pelaksanaan Pemanfaatan Musuh Alami dalam Pengendalian

Hama Tikus dilaksanakan tanggal 26 – 28 November 2015 di hotel Grand

Antares, Medan. Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan Musuh

Alami dalam Pengendalian Hama Tikus dilaksanakan dalam rangka

mengevaluasi pelaksanaan pemanfaatan musuh alami dalam

pengendalian hama tikus di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat,

Jawa Tengah dan Jawa Timur serta saling bertukar informasi dalam

pengendalian tikus antar petani.

a) Tikus merupakan hama pada tanaman padi yang memiliki

karakteristik yang khas yaitu gigi yang tajam, cerdik, berkembang biak

dengan cepat pada lubang persembunyian dan mampu bergerak

dengan cepat (setiap malam pergerakan tikus sampai sejauh 900 m).

b) Pengendalian hama tikus dapat berhasil apabila dilakukan secara

bersama-sama, pada areal yang luas dan berkesinambungan.

Pengendalian hama tikus ditekankan pada awal musim tanam atau

pada saat tidak ada tanaman (bera) di pematang sawah, tanggul-

tanggul irigasi, tanggul rel kereta api dan semak belukar. Pada saat

bera tikus belum melakukan reproduksi sehingga apabila dilakukan

pengendalian dapat menekan populasi tikus sejak dini.

Strategi pengendalian tikus dapat dilakukan pada saat pra tanam dan

tanam. Pada saat pra tanam teknik pengendalian tikus yang dapat

dilakukan adalah gropyokan dengan pengasapan pada lubang aktif,

Trap Barrier System (TBS), dan tanaman perangkap. Sedangkan pada

saat tanam teknik pengendalian yang dapat dilakukan adalah tanam


serempak dengan sistem jajar legowo, pengumpanan, TBS dan

pemanfaatan burung hantu.



j. Optimalisasi Pemanfaatan Musuh Alami Hama Tanaman Ubi Kayu

Kegiatan dilaksanakan selama empat (4) hari, tanggal 6 – 9 Oktober

2015 bertempat di kampus Departemen Proteksi Tumbuhan, Institut

Pertanian Bogor. Pembukaan kegiatan dilaksanakan pada hari Senin

tanggal 6 Oktober 2015. Kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Musuh

Alami Hama Tanaman Ubi Kayu memberikan optimisme baru bagi

peserta dalam mengelola OPT tanaman ubi kayu, termasuk dalam

menyelenggarakan kegiatan perbanyakan agens hayati OPT ubi kayu di

masing-masing LPHP.



4. Subdirektorat Pengelolaan PHT

a. Pedoman Teknis Kelembagaan PHT

Agar pelaksanaan Penerapan PHT skala luas dilapangan dapat berjalan

sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan telah dilsusun buku

pedoman teknis pengelolaan bantuan sosial (BANSOS) Penerapan PHT

skala luas sebanyak 500 buku dan pedoman teknis Penerapan PHT skala

luas sebanyak 500 buku. Dalam rangka memonitor dan mendata

pelaksanaan penerapan PHT skala luas, memonitor penerapan dan

pemasyarakatan PHT, meningkatkan peran kelembagaan PHT dalam

menerapakan dan memasyarakatkan PHT dan mendampingi

pelaksanaan program kerjasama dengan FAO dalam rangka peningkatan

penerapan PHT telah dilaksanakan perjalanan dinas ke Provinsi Jawa

Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Hasil dari kunjungan

tersebut adalah tersedianya data dan informasi pelaksanaan penerapan

PHT skala luas di 26 kab/kota/provinsi, data dan informasi rintisan

kecamatan PHT di 9 kab/kota/provinsi, data dan informasi

pendampingan kegiatan kerjasaman Direktorat Jenderal Tanaman

Pangan dan FAO sebanyak 23 kali. Dari pagu anggaran sebesar Rp.

519.145.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 488.404.679,- (94,08%).


b. Data Penguatan Kelembagaan PHT

Keberhasilan penerapan dan pemasyarakatan PHT tersebut dipengaruhi

oleh beberapa faktor, antara lain berjalannya peran dan fungsi

kelembagaan PHT di tingkat petani, jaringan petani PHT, instansi

pemerintah, maupun stakeholders terkait. Tujuan dari kegiatan

penguatan kelembagaan adalah menyediakan data kelembagaan PHT,

meningkatkan peran kelembagaan PHT dalam menerapkan dan

memasyarakatkan PHT, mendata dan memonitor kegiatan kelembagaan

PHT, dan melakukan pembinaan penerapan kebijakan perlindungan

tanaman pangan. Selama tahun 2015 telah dilakukan kunjungan ke

Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Banten,

Bali, NTB, NTT, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan

Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi,

Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah,

Sulawesi Selatan, Papua Barat, Maluku Utara dan DKI Jakarta. Hasil yang

dicapai adalah tersedianya data dan kelembagaan PHT (33 provinsi).



c. POPT-PHP, LPHP/LAH, Kelompok Tani Teladan

Penilaian kepada POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani Pengembang

Agens Hayati (Keltan PAH), dan Petani Pengembang PHT merupakan

wujud pengakuan, apresiasi, dan penghargaan di bidang perlindungan

tanaman pangan sesuai amanah UU No.12/Tahun 1992 tentang sistem

Budidaya Tanaman. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk: 1)

Menyusun Pedoman Penilaian POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani

Pengembang Agens Hayati (Keltan PAH), dan Petani Pengembang PHT;

2) Menilai kinerja/prestasi POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani

Pengembang Agens Hayati (Keltan PAH), dan Petani Pengembang PHT;

3) Menetapkan POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani Pengembang

Agens Hayati (Keltan PAH), dan Petani Pengembang PHT Teladan Tingkat

Nasional Tahun 2015.

Realisasi pelaksanaan kegatan ini adalah sebagai berikut:

1. Tersusunnya 75 buku Pedoman Penilaian POPT dan POPT-PHT

Teladan, 75 buku Pedoman Penilaian LPHP Teladan, dan 75 buku

Pedoman Penilaian Petani PHT dan Keltan Pengembangan AH

Teladan


2. Terpilihnya POPT, POPT-PHP, LPHP, Kelompok Tani Pengembang

Agens Hayati (Keltan PAH), dan Petani Pengembang PHT untuk

menerima penghargaan Teladan Tingkat Nasional dari Menteri

Pertanian serta penghargaan Berprestasi dari Direktur Jenderal

Tanaman Pangan.

Realisasi keuangan kegiatan ini secara keseluruhan tercapai sebesar Rp.

423.422.200,- atau 81.92 % dari jumlah pagu sebesar Rp. 516.886.000,-

d. Pertemuan Koordinasi Komisi Perlindungan Tanaman (KPT)

Komisi Perlindungan Tanaman (KPT) yang ditetapkan melalui Surat

Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 449/Kpts/OT.160/7/2006 Tanggal

12 Juli 2006 bertugas mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan

memberikan saran/pertimbangan kepada Menteri Pertanian dalam

menetapkan kebijakan di bidang perlindungan tanaman.

Pada Tahun 2015, Pertemuan KPT telah dilaksanakan pada tanggal 10--

12 Juni di Yogyakarta dan tanggal 24—26 November di Bogor, Jawa

Barat.



e. Pengembangan Sertifikasi POPT

Tantangan dan kendala jajaran perlindungan tanaman semakin berat

dan beragam, terutama akibat terjadinya dampak perubahan iklim (DPI)

global. Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)

yang bertugas mengamankan produksi dituntut lebih inovatif, kreatif,

cerdas, profesional dan kompeten untuk dapat melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya secara optimal. Seiring dengan hal tersebut,

kebutuhan akan tenaga kerja yang memiliki kompetensi di bidang

pengendalian mendorong Pemerintah dan instansi terkait menyediakan

wadah/lembaga sertifikasi untuk menguji kompetensi tenaga kerja

tersebut untuk dapat memperoleh pengakuan secara legal dan

mempunyai nilai jual yang tinggi.

Untuk mengoptimalkan kinerja serta meningkatkan kompetensi dan

profesionalisme POPT, baik di pusat maupun daerah, perlu diupayakan

pengembangan jabatan fungsional dan sertifikasi POPT. Dalam rangka

pengembangan jabatan fungsional dan sertifikasi POPT, upaya-upaya

yang telah dilakukan antara lain bimbingan pengembangan jabatan


fungsional dan sertifikasi POPT, workshop revisi petunjuk teknis,

sosialisasi SKKNI dan sertifikasi profesi POPT, serta pelaksanaan dan

pendampingan sertifikasi POPT.



5. Tata Usaha

a. Laporan Kegiatan Ketatausahaan Perlindungan Tanaman Pangan

Konsultasi/Koordinasi instansi terkait : dilakukan kunjungan ke Provinsi

Jawa Barat, Banten dan DI. Yogyakarta.

Perjalanan dalam rangka Pengembangan Karakter SDM Pertanian

(APBN-P) : Kegiatan Pengembangan Karakter SDM Pertanian Direktorat

Perlindungan Tanaman Pangan bertujuan untuk dapat memotivasi diri,

bekerja dengan sikap yang lebih ikhlas, tulus, memiliki sikap positif

untuk mengatasi kelelahan mental, jiwa, raga dan fisik, sehingga dapat

bekerja dengan produktif, inovatif, sehat dan bahagia dalam bekerja,

kegiatan dilaksanakan di Bogor, Jawa Barat.

Mengikuti/Menghadiri Rapat

Kerja/Workshop/Seminar/Pelatihan/Pertemuan Lainnya : memenuhi

undangan baik dari lingkup Ditjen TP ataupun dari luar lingkup Ditjen TP

ke Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan.

Inventarisasi Data Sarana Prasarana dan Inventaris Pusat di Daerah

:dilakukan monitor dan inventarisasi atas DIPA Refocusing APBN-P

Ditjen TP dan APBN-P Ditjen PSP Pengadaan Akun 526 TA.2015 berupa

Bahan dan Sarana Pengembangan AH Untuk PPAH, fasilitasi Pompa Air,

Pembuatan Rubuha, Bangun/Renovasi Gudang Brigade Proteksi

Tanaman, Sarana Pengolah Data dan Bahan serta Alat Pengendalian OPT

dan DPI. Perjalanan dilakukan ke 19 Provinsi. Inventarisasi penyelesaian

aset Tiran TA. 2010 pada Kabupaten Halmahera Timur dan Halmehera

Selatan, Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Nias dan Kota Tanjung Balai,

Provinsi Sumatera Utara dan Kota Bandung dan Kota Cimahi, Provinsi

Jawa Barat.


Evaluasi/Monitoring Optimalisasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan

Perlindungan Tanaman Pangan : perjalanan dilakukan ke Provinsi Jawa

Barat, Banten, DIY dan Makassar.

Ruang rapat Aula, dilakukan rapat awal tahun seluruh pegawai lingkup

Ditlin TP, rapat pisah sambut Plt. Direktur dan Direktur baru, rapat

eksternal dengan pihak lain, kunjungan kerja dari unit kerja di daerah

sebanyak 4 kali

Realisasi keuangan kegiatan ini secara keseluruhan tercapai Rp.

998.861.925,- atau94,19 % dari jumlah pagu Rp. 1.060.511.000,-.

b. Pengembangan Kesektariatan Direktorat Perlindungan Tanaman

Pangan

Mengikuti/Menghadiri Rapat Kerja/Workshop/Seminar/Pelatihan/Pertemuan Lainnya memenuhi undangan dari lingkup Ditjen TP ke Provinsi Jawa Barat dan Maluku

Koordinasi/evaluasi Kesekretariatan Direktorat PerlindunganTanaman

Pangan : melakukan koordinasi dibagian kesekretariatan atas kegiatan –

kegiatan yang ada dilakukan oleh Direktorat Perlindungan Tanaman

Pangan ke Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara

Realiasi anggaran sebesar Rp. 94.426.000,- atau 92,84% dari pagu

anggaran sebesar 101.709.000,-.

6. Fungsional

a. Penyusunan dan Pengelolaan Warta Perlintan (Fungsional)

Warta Perlintan merupakan wadah bagi pejabat fungsional Pengendali

Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) dalam pengembangan

kegiatan profesi melalui tulisan ilmiah populer maupun liputan berita.

Jumlah edisi Warta Perlintan Tahun 2015 yang diterbitkan sebanyak 3

edisi. Peliputan kegiatan perlindungan tanaman pangan, dilaksanakan

sebanyak 2 kali kegiatan.

Warta Perlintan Tahun 2015 didistribusikan ke eselon II lingkup

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, subdit lingkup Direktorat


Perlindungan Tanaman Pangan dan Dinas Pertanian BPTPH maupun

petugas lapangan perlindungan tanaman di seluruh Indonesia.

Untuk mendukung kegiatan tersebut telah dilakukan peliputan ke

Provinsi Maluku dan DI Yogyakarta.


116.728.000,-)

b. Pengembangan Jabatan Fungsional

Pengembangan Jabatan fungsional tahun 2015 telah dilakukan melalui

bimbingan pengembangan jabatan fungsional, monitoring dan evaluasi

pengembangan jabatan fungsional, koordinasi/konsultasi ke lembaga /

instansi terkait maupun kegiatan menghadiri rapat, seminar, workshop

dan pelatihan teknis. Untuk mendukung pengembangan jabatan

fungsional tersebut telah dilakukan pembinaan, monev jabatan

fungsional, koordinasi ke Provinsi Jawa Barat, NTB, Kalimatan Tengah,

Gorontalo dan Papua.

Realiasi anggaran 172.993.692,- atau 87,89% dari alokasi sebesar

196.831.000,-.

7. Perencanaan

a. Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Tanaman Pangan

Dalam rangka meningkatkan kinerja perlindungan tanaman pangan,

perlu didukung dengan referensi dan pedoman pelaksanaan kegiatan.

Pedoman kegiatan perlindungan tanaman pangan berfungsi sebagai

acuan pedoman pelaksanaan kegiatan penguatan perlindungan

tanaman pangan.

Anggaran yang dapat direalisasikan sebesar Rp. 4.999.650,- atau 4,54%

dari pagu anggaran sebesar 110.120.000,-.

b. Dokumen Perencanaan Perlindungan Tanaman Pangan

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan

perencanaan perlindungan tanaman pangan telah dilaksanakan :

1. Menghadiri rapat kerja perencanaan program dan anggaran Lingkup

Kementerian dan Lembaga.


2. Pelaksanan kegiatan monev pendampingandan perencanaan

perlindungan di seluruh BPTPH.

3. Penyusunan Pra RKA-KL perlindugan tanaman pangan pada tanggal

16-19 Juni2015 di Bandung.

4. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga

(RKA-KL) Perlindungan Tanaman Pangan tahun 2015 berdasarkan

pagu sementara pada tanggal 23-26 Juni 2015 di DI. Yogyakarta.

5. Penyusunan persiapan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Perlindungan Tanaman Pangan

Tahun 2015 berdasarkan pagu definitf pada tanggal 8-11 September

di Bandung.

Hasil dari kegiatan perlindungan tanaman pangan di rangkum dalam

bentuk 1 (satu) dokumen.



c. Sosialisasi Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan

Sosialisasi Kegiatan Perlindungan Tanaman Pangan bertujuan untuk

mensosialisasikan kegiatan Penerapan PHT Skala Luas dan Penerapan

Penanganan Dampak Perubahan Iklim, mengoptimalkan pelaksanaan

Penerapan PHT Skala Luas dan Penerapan Penanganan Dampak

Perubahan Iklim, serta menyebarluaskan informasi Penerapan PHT Skala

Luas dan teknologi adaptasi DPI spesifik lokasi.


V. PERMASALAHAN TAHUN 2015

Tahun 2015 merupakan tahun awal dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat

Perlindungan Tanaman Pangan periode 2015-2019. Dalam rangka mengoptimalkan

perannya dalam perlindungan tanaman pangan, Direktorat Perlindungan Tanaman

Pangan telah menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2015 dengan mengacu

pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tanaman Pangan periode 2010-2015.

Kondisi dan permasalahan tahun 2015 adalah :

1. Belum optimalnya koordinasi antara kelembagaan perlindungan tanaman

pangan

Koordinasi antar kelembagaan perlindungan tanaman pangan baik di pusat

maupun di daerah belum optimal. Hal ini karena kebijakan otonomi daerah

yang belum terlaksana dengan baik.

2. Terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia perlindungan

tanaman pangan

SDM perlindungan tanaman di daerah baik jumlah maupun kemampuannya

belum memadai dibandingkan dengan tantangan tugas yang harus


dilaksanakan. Kondisi tersebut diakibatan adanya mutasi, promosi dan

penerimaan CPNS yang kurang memperhatikan latar belakang pendidikan dan

kemampuan teknis. Selain itu, juga banyak petugas yang sudah memasuki masa

purna tugas.

3. Terbatasnya berbagai kendala baik teknis maupun non teknis dalam

pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi target yang telah ditetapkan.

4. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan PHT di tingkat lapangan

Alumni SLPHT berperan penting dalam penerapan, pengembangan, dan

pemasyarakatan PHT. Diantaranya melalui pengembangan Pos Pengembang

Agens Hayati (PPAH), namun aktivitasnya belum optimal karena terbatasnya

dukungan sarana dan prasarana, teknologi, pendampingan, pembinaan dan

dukungan dana dari daerah. Petani alumni SLPHT di beberapa daerah belum

berperan optimal dalam memperbanyak unit-unit SLPHT swadaya, sehingga

masih diperlukan dukungan dana melalui APBD provinsi dan APBD

kabupaten/kota untuk pengembangan unit-unit SLPHT.

5. Kinerja Petani Pengamat selama Tahun 2012-2015 belum optimal, untuk itu

diperlukan evaluasi kinerja bagi petani pengamatuntuk mengetahui efektifitas

keterlibatan petani pengamat dalam mendukung tugas POPT-PHP di lapangan.

6. Setelah pelaksanaan PPHT/PPDPI perlu dievaluasi dengan melakukan

monitoring ke kelompok tani pada musim tanam dan pencapaian tingkat

keberhasilan.

7. Peningkatan pengetahuan kemampuan SDM di lapangan perlu dilakukan

refresing bagi petugas lapangan yang bertujuan untuk merifview kembali

pengetahuan dan kemapuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Terbatas pengetahuan keterampilan petugas perlindungan dilapangan sehingga

perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan keterampilan tersebut melalui

kegiatan penyegaran.

8. Sirkulasi data OPT yang masuk dari daerah kurang lancar, sehingga sistem

teknologi (IT) berupa aplikasi SIM OPT untuk mendukung hal tersebut.

9. Ketergantungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Pada era Otonomi Daerah, pemenuhan kebutuhan SDM dan sarana prasarana

perlindungan tanaman adalah tanggungjawab pemerintah daerah (Provinsi dan

Kabupaten/Kota) bukan tanggunggjawab pusat. Untuk itu, perlu dilakukan

advokasi kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan lembaga legislatif serta

pemangku kepentingan perlindungan tanaman di daerah.

10. Perubahan iklim dan faktor lingkungan yang kurang mendukung


Perubahan iklim sudah dirasakan dan berpengaruh sangat nyata, antara lain

curah hujan di atas rata-rata, pergeseran musim hujan dan musim kemarau,

rusaknya daerah tangkapan air, dan rusaknya sarana irigasi. Kondisi ini

menyebabkan meningkatnya luas, frekuensi dan durasi dampak perubahan

iklim berupa banjir dan kekeringan serta berpengaruh terhadap dinamika

populasi OPT, peningkatan patogenitas penyakit dan pola distribusi

serangannya. Oleh karena itu, upaya antisipasi, mitigasi, serta penanganan

OPT/DPI perlu mendapat perhatian terkait dengan kelembagaan, penelitian,

pengembangan, dan penanganannya.

Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan diseminasi prakiraan

serangan OPT/DPI, pemanfaatan informasi prakiraan iklim di tingkat lapangan,

penyebarluasan rekomendasi penyesuaian pola tanam dan kalender tanam,

rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penanganan secara spesifik

lokasi, serta pemberdayaan petani melalui SLI dan SLPHT.

11. Koordinasi penanganan OPT belum optimal

Penanganan OPT, terutama pada daerah sumber serangan dan sumber infeksi

di daerah perbatasan antar provinsi/kabupaten/kota belum dilaksanakan

secara optimal. Hal tersebut karena kurangnya koordinasi dan sinkronisasi

antar wilaya sejak diberlakukan otonomi daerah. Sehubungan denggan hal

tersebut, perlu diupayakan koordinasi dan sinkronisasi secara vertikal dan

horizontal.

Beberapa faktor yang menyebabkan sistem pengamatan belum berjalan

optimal, diantaranya adalah: a) Jumlah POPT-PHP belum memadai

dibandingkan dengan wilayah pengamatannya (kecamatan); (b) Tugas POPT-

PHP semakin berat, disamping melaksanakan tugas rutin pengamatan, juga

melaksanakan tugas-tugas lain seperti mendampingi pelaksanaan kegiatan

Penerapan PHT (PPHT), Penerapan Penanganan Dampak Perubahan Iklim

(PPDPI), dan melakukan pengawasan pupuk dan pestisida, pendampingan

upaya khusus pajale; (c) Sarana pengamatan masih kurang seperti loupe,

handcounter, jaring serangga, Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus (SMPK) di

Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit (LPHP), (d) Alat transportasi

(kendaraan operasional) di beberapa daerah masih kurang atau sudah tidak

layak pakai.

Demikian juga sistem pengendalian dini, saat ini belum berjalan sebagaimana

mestinya. Peringatan dini yang diberikan oleh POPT-PHP sering tidak


ditindaklanjuti dengan pengendalian yang cepat sehingga perkembangan

populasi/serangan OPT dan penyebarannya semakin tidak terkendali. Hal ini

antara lain disebabkan oleh: kondisi sosial ekonomi petani (kepemilikan lahan

yang sempit, modal terbatas dll), ketersediaan bahan dan alat pengendalian,

koordinasi antara petugas di lapangan belum optimal, kebijakan pemerintah

daerah yang belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan petani.

VI. PENGELOLAAN ANGGARAN DAN SUMBER

DAYA MANUSIA

A. Pengelolaan Anggaran

Alokasi anggaran penguatan perlindungan tanaman pangan tahun 2015 terdiri

dari anggaran refocusing dan APBNP-TP sebesar Rp 103.998.736.000,- (seratus

tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh

enam ribu). Anggaran tersebut dialokasikan pada empat kegiatan utama yang

terdiri dari anggaran:

1) Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan sebesar Rp 11.247.272.000,-

2) Balai Pengujian Mutu Produk sebesar Rp 4.170.481.000,

3) Dekonsentrasi sebesar Rp 81.605.119.000,- dan

4) tugas pembantuan Rp. 6.975.864.000,- .

B. Sumber Daya Manusia


Pada Tahun 2015, jumlah sumber daya manusia lingkup Direktorat Perlindungan

Tanaman Pangan sebanyak 68 orang pegawai dan 11 orang Tenaga Harian Lepas.

Secara rinci, keadaan pegawai di Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dapat

dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pegawai Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

No. Unit Golongan

THL Jml IV III II I

1 Direktur 1 - - - - 1

2 Sub Bagian Tata Usaha 1 9 9 - 11 30

3 Subdit. Pengelolaan Data

OPT 1 10 2 - - 13

4 Subdit. DPI 3 10 - - - 13

5 Subdit. Pengelolaan PHT 1 9 1 - - 11

6 Subdit. Teknologi

Pengendalian OPT 1 10 1 - - 12

Jumlah 8 48 13 - 11 80

VII. PENUTUP

Laporan Tahunan Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan 2015 disusun sebagai

salah satu instrument pertanggung jawaban dan juga sekaligus sebagai salah satu

alat evaluasi dan refleksi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada

tahun yang akan datang. Laporan tahunan ini berisi pertanggung jawaban hasil

pelaksanaan anggaran Tahun 2015 yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi

Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan.

Pencapaian sasaran mengamankan areal tanaman pangan dari serangan OPT dan

Terkena DPI (banjir dan kekeringan) dengan rincian Padi 93%, Jagung 98%, Kedelai

97%, Kacang Tanah 98%, Kacang Hijau 98%, Ubi Jalar 98%, dan Ubi Kayu 98% dari

luas tanam pada Tahun 2015 dinilai berhasil.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015 secara keseluruhan telah sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan dan telah

selaras dengan strategi pokok perlindungan tanaman pangan meliputi: 1)

Pengembangan sistem deteksi dan peringatan dini serangan OPT dan DPI dalam


DIREKTUR PERLINDUNGANTANAMAN PANGAN

KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL

SUB BAGIAN TATA USAHA

SUBDIT PENGELOLAAN DATA OPT

SEKSI MONITORING DAN ANALISIS DATA

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBDIT DAMPAK PERUBAHAN IKLIM

SEKSIADAPTASI

SEKSIMITIGASI

SUBDIT TEKNOLOGI PENGENDALIAN OPT

SEKSIIDENTIFIKASI

SEKSIVERIFIKASI

SUBDITPENGELOLAAN PHT

SEKSIPEMASYARAKATAN

SEKSIKELEMBAGAAN

rangka menekan tingkat kerusakan dan kerugian/kehilangan hasil; 2) peningkatan

kemampuan teknis SDM perlindungan tanaman pangan sejalan dengan

perkembangan teknologi pengendalian OPT dan penanganan DPI, 3) penyediaan

sarana dan prasarana pengendalian OPT dan DPI, 4) Peningkatan kemandirian

petani dalam rangka mengatasi permasalahan OPT dan DPI, 5) peningkatan

koordiansi hubungan kerja dalam rangka mewujudkan sinergisitas antara

kelembagaan perlindungan tanaman pangan di tingkat pusat dan daerah.

Lampiran 1. Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Berdasarkan Permentan No. 61/Permentan/OT.140/10/2010


Lampiran 2.

REALISASI PELAKSANAAN PPHT (APBNP) PADA TANAMAN PANGAN

TAHUN 2015

Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha

1 Pemerintah Aceh 954.375 10 250 - - - - 10 250 10 250 - - - - 10 250 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan

2 Sumatera Utara 980.625 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, surat pernyataan

3 Sumatera Barat 1.077.075 10 250 - - - - 10 250 10 250 - - - - 10 250 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, sudah menyampaikan surat

pernyataan dari dinas pertanian provinsi

4 R i a u 196.125 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, surat pernyataan

5 J a m b i 392.250 5 125 - - - - 5 125 2 50 - - - - 2 50 40,00

Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan, 3 unit padi

tidak dapat dilaksanakan karena kekeringan (hanya berlangsung

sd. pertemuan perencanaan)

6 Sumatera Selatan 980.625 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, sudah menyampaikan surat

pernyataan dari BPTPH

7 Bengkulu 313.800 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, sudah menyampaikan surat


8 Lampung 588.375 14 350 - - - - 14 350 14 350 - - - - 14 350 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, sudah menyampaikan surat


9 Kep. Bangka Belitung 156.900 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, surat pernyataan

10 Kep. Riau * - - - - - - - - - - - - - - -

11 DKI Jakarta * - - - - - - - - - - - - - - -

12 Jawa Barat ** - - - - - - - - - - - - - - -

13 Jawa Tengah ** - - - - - - - - - - - - - - -

14 DI. Yogyakarta ** - - - - - - - - - - - - - - -

15 Jawa Timur ** - - - - - - - - - - - - - - -

16 B a n t e n 588.375 11 275 - - - - 11 275 11 275 - - - - 11 275 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan

17 B a l i 470.700 12 300 - - - - 12 300 12 300 - - - - 12 300 100,00

18 Nusa Tenggara Barat 620.375 8 200 - - 3 30 11 230 8 200 - - 3 30 11 230 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan

19 Nusa Tenggara Timur 424.400 10 250 1 15 - - 11 265 10 250 1 15 - - 11 265 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan

20 Kalimantan Barat 666.825 15 375 - - - - 15 375 13 325 - - - - 13 325 86,67 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan, 2 unit padi

di tengah pertemuan berhenti karena kekeringan

21 Kalimantan Tengah 313.800 2 50 - - - - 2 50 2 50 - - - - 2 50 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan

22 Kalimantan Selatan 706.050 12 300 - - - - 12 300 12 300 - - - - 12 300 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan

23 Kalimantan Timur 666.825 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, sudah menyampaikan surat


24 Sulawesi Utara 574.225 5 125 1 15 - - 6 140 5 125 1 15 - - 6 140 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian,sudah menyampaikan surat


25 Sulawesi Tengah 620.525 15 375 1 15 - - 16 390 15 375 1 15 - - 16 390 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan

26 Sulawesi Selatan ** - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27 Sulawesi Tenggara 502.850 11 275 - - - - 11 275 11 275 - - 11 275 100,00 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan

28 Gorontalo 488.700 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, surat pernyataan

29 Sulawesi Barat 345.950 6 150 1 15 - - 7 165 4 100 - - - - 4 100 57,14 Kegiatan dilaksanakan sebagian, surat pernyataan

30 Maluku 196.125 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, sudah menyampaikan surat

pernyataan dari BPTPH

31 Maluku Utara 117.675 - - - - - - - - - - - - - - - - - Tidak dapat melaksanakan, surat pernyataan

32 Papua 196.125 5 125 - - - - 5 125 - - - - - - - - - tidak dilaksanakan

33 Papua Barat 156.900 4 100 - - - - 4 100 4 100 - - - - 4 100 100,00

13.296.575 155 3.875 4 60 3 30 162 3.965 143 3.575 3 45 3 30 149 3.650 91,98

Keterangan

Jumlah

Padi Jagung Kedelai Jumlah Padi Jagung Kedelai Jumlah%

No Provinsi Pagu DIPA

Target Realisasi


Lampiran 3.

REALISASI PELAKSANAAN PPHT (APBN) PADA TANAMAN PANGAN

TAHUN 2015

Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha Unit Ha

1 Jawa Barat 1.489.375 29 725 - - - - 29 725 29 725 - - 29 725 bansos yang tidak dapat dicairkan 2 unit dari 29 unit

2 Jawa Tengah 1.489.375 35 875 2 30 2 20 39 925 32 800 2 30 1 10 35 840 3 unit padi dan 1 unit kedelai tidak dapat

dilaksanakan

3 DI. Yogyakarta 339.900 7 175 - - 1 10 8 185 7 175 - 1 10 8 185

Tidak dapat melaksanakan 1 unit padi karena

tumpang tindih bantuan GPPTT, sudah

menyampaikan surat pernyataan dari dinas

pertanian provinsi

4 Jawa Timur 1.671.200 36 900 4 60 5 50 45 1.010 36 900 4 60 5 50 45 1.010

5 Sulawesi Selatan 1.156.550 28 700 1 15 1 10 30 725 28 700 1 15 1 10 30 725 2 unit padi di tengah pertemuan berhenti karena

kekeringan, pada pertemuan ke - 4 dan ke - 6

6.146.400 135 3.375 7 105 9 90 151 3.570 132 3.300 7 105 8 80 147 3.485 97,62

Jagung Kedelai Jumlah

Realisasi

%

Jumlah

KeteranganPadi Jagung Kedelai Jumlah PadiNo Provinsi Pagu DIPA

Target


Lampiran 4. REALISASI PELAKSANAAN PPDPI

PADA TANAMAN PANGAN TAHUN 2015

Target Realisasi perbandingan Target Realisasi perbandingan

Luas Luas % Luas Luas %

ha ha ha ha

1 Pemerintah Aceh 10 10 100

Kab Aceh Timur Idi rayuk

2 Sumatera Utara 10 0 0

3 Sumatera Barat 20 20 100

Lima puluh kota Luak

Lareh sago halaban

4 Sumatera Selatan 20 0 0

5 Lampung 10 10 100

Pesawaran Way kilo

6 Banten 20 20 100

Lebak Warugunung

Serang Pontang

7 Jawa Barat 30 10 33,33

Bandung barat Sindangkerta

8 Jawa Tengah 30 30 100

Wonogiri Girimarto

Pati Tayun

Seti

9 DI. Yogyakarta 10 10 100

Kulon progo Panjatan

10 Jawa Timur 30 30 100

Lumajang Tekung

Tulungagung Sumbergempol

Tuban Rengel

11 NTB 10 10 100

Lombok tengah Jonggat

12 Kalimantan Selatan 20 20 100

Balangan Lampihong

Tanah laut Tanah laut

13 Sulawesi Selatan 30 30 100

Wajo Majauleng

Soppeng Liliaraja

Pinrang Duampanua

Jumlah 100 80 80,00 150 120 80,00

No Provinsi Kabupaten Kecamatan

PPDPI 2015

APBN APBN - P


Lampiran 5.

PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI

TAHUN 2015

No Kegiatan Penanggung Jawab

Sarana Jumlah

I Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi

1 Pengadaan sarana pendukung

pengelolaan data DPI

DPI Komputer/PC 4

Printer 1


pengelolah data OPT

DATA Komputer/PC 3

Laptop 1


pengelolaan data PHT

PHT Komputer/PC 2

Laptop 1

Printer 1

Eksternal

Hardisk

2

Recorder 1


pengelolaan data TPOPT

POPT Digital

Recorder

2

5 Sarana Pendukung pengelolaan

Ketatausahaan

TU Laptop 1

Printer 1


pengelolaan Perencanaan

CAN Digital

Recorder

1

Komputer/PC 2

Kamera 1

Scanner 1

Eksternal

Hardisk

2


Lampiran 6.

PENGADAAN PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN

TAHUN 2015

No Kegiatan Penanggung

Jawab

Sarana Jumlah

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

1 Inventaris Kantor penunjang kegiatan

subdit DPI

DPI Lemari Arsip 6


subdit PHT

PHT Televisi 1

Lemari Es 1

Lemari arsip 4

3 Saranaprasarana dan inventaris kantor TU Mesin Bor 1

Mesin Pompa

Air

2

Tabung

Pemadam

10

Sound sistem

Aula

1


Perencanaan

CAN Lemari Arsip 2


Lampiran 7.

DAFTAR INVENTARIS KENDARAAN RODA 2 DAN 4 DIREKTORAT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN

No Jenis /Merk No Polisi Keterangan

M O B I L

1 Minibus / Ford Escape B. 1850 SQO

2 Minibus / Toyota Kijang Innova B. 1158SQP

3 Minibus / Toyota Kijang B. 2077FQ

4 Minibus / Daihatsu Xenia B. 1699 WQ

5 Sedan / Toyota Soluna B. 2474 LQ

6 Dobel Kabin Isuzu D Max B. 9266 WQ

7 Dobel Kabin Isuzu D Max B. 9285 WQ

M O T O R

1 Suzuki Thunder 125/Sport B. 6166 SQK

2 Suzuki Thunder 125/Sport B. 6412 SQL



5 Suzuki Thunder 125/Sport B. 6121 SQK


7 Suzuki Arashi 125/Bebek B. 6324 SQK



10 Suzuki Arashi 125/Bebek B.6195 SQM


12 Suzuki Shogun 125/Bebek T. 3061 FF Pinjam pakai BBPOPT




17 Suzuki Thunder 125/Sport T. 3065 FF Pinjam pakai BBPOPT



20 Suzuki Thunder125/Sport T. 3068 FF Pinjam pakai BBPOPT

21 Honda GL 100 B. 8483 XP


Lampiran 8.

DAFTAR PEGAWAI YANG NAIK PANGKAT PADA TAHUN 2015

No. Nama/NIP Kenaikan Pangkat

Dari Gol. Ke Gol.

1. Noviyanti, S.E. III/a III/b

197711262011012004 1-1-2011 1-4-2015

2. Charles Liya AR, S.P. III/a III/b

198605312011011009 1-1-2011 1-4-2015

3. Puspitasari III/a III/b

197310171995032001 1-1-2011 1-4-2015

4. Khoriatun, A.Md. II/c II/d

197905172011012006 1-1-2011 1-4-2015

5. Imam Suroso II/c II/d

196704182002121001 1-1-2011 1-4-2015

6. Mochamad Nurhidayat, S.P. III/b III/c

198002132009011012 1-4-2013 1-4-2015

7. Fakih Zakaria, S.P. III/a III/b

198107102009121002 1-12-2009 1-4-2015

8. Widia Herhayulika, S.P. III/a III/b

198307092011012005 1-1-2011 1-4-2015

9. Novi Muhani, S.P. III/b III/c 198311022009122002 1-4-2013 1-10-2015

10. Nurhalisah Lalengga Ngapana, S.P. III/a III/b

197606112011012009 1-1-2011 1-10-2015

11. Gandi Purnama, S.P., M.Si III/b III/c 197902192009121001 1-10-2013 1-10-2015

12. Widia Nawir, S.P. III/a III/b

198208152009122006 1-4-2015 1-4-2015


Lampiran 9.

DAFTAR PEGAWAI YANG NAIK GAJI BERKALA PADA TAHUN 2015

Bulan Nama Gol. Masa Kerja

Januari Maunah Ambarwati, S.P, M.P.

197201291999032002

III/d 16 Tahun

1-3-2015

Rachmat

196301141992031001

III/b 22 Tahun

1-4-2015

Ahmad Jais, S.E.

196704042002121001

III/a 14 Tahun

1-4-2015

Yanti Suryanti

196803082001122001

II/d 21 Tahun

1-4-2015

Imam suroso

196704182002121001

II/c 21 Tahun

1-4-2015

Zaini

196102051998031001

II/b 25 Tahun

1-4-2015

Februari Muhammad Baehakhi.

198004212015021001

II/a 1 Tahun

1-3-2015

Maret Dyah Mutiawari

196211111990032001

III/d 26 Tahun

1-5-2015

Teguh Afandi

198311042009101005

II/a 11 Tahun

1-5-2015

April Nihil

Mei Rd, Dedy Ruswansyah, M.M. 1962010119891015

IV/b 26 Tahun 1-3-2015

Juni Nihil

Juli Ir. Yayat Hidayat

196901011998031003

III/d 20 Tahun

1-8-2015

Sri Lestari

195808041985032001

III/b 26 Tahun 1-8-2015

Agustus Ir. Sri Aswita

196407121992032004

IV/a 24 Tahun 1-10-2015

September Nihil

Oktober Abd. Rahman 195912311988031004

III/b 26 Tahun 1-12-2015

Dwi Astuti Yuniasih, S.P, M.Sc 197306142006042001

III/c

14 Tahun 1-12-2015

Gandi Purnama, S.P, M.Si 197902192009121001

III/b 6 Tahun 1-12-2015

Ike Widyaningrum, S.P. 197903052009122003

III/b 6 Tahun 1-12-2015

Santi Dewi Sri Irmayanti, S.P 198103232009122003

III/b 6 Tahun 1-12-2015


Lampiran 10.

DAFTAR PEGAWAI YANG MENGIKUTI LATIHAN PRA JABATAN TAHUN 2015

No Nama/NIP Pangkat/Gol

1. Marta GG. Tri Wahyuni, S.Si

198103282015032001

Penata Muda

III/a

2. Maria Ulfa, S.Si

198007212015032001

Penata Muda

III/a

3 Fadhillah Rahmah Aprianti, S.P

198504102015032001

Penata Muda

III/a

4. Sri Oktaviani

199110052015032004

Pengatur

II/a

laporan tahunan direktorat perlindungan tp tahun 2015sakip.pertanian.go.id/admin/tahunan/laporan...

Documents