lembaran daerah kota dumai - jdih.setjen.kemendagri.go.id file15. pemungutan adalah suatu rangkaian...

KOTA DUMAI

LEMBARAN DAERAHKOTA DUMAI

NOMOR : 10 TAHUN : 2003 SERI : B NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAINOMOR 3 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengatur dan mengurus rumah tangga di bidangPemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, diperlukan pembiayaanyang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;

b. bahwa salah satu sumber pendapatan menjadi kewenangan Daerahberdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2003 tentangKepelabuhanan adalah Jasa Kepelabuhanan;

c. bahwa untuk mengatur pungutan retribusi jasa kepelabuhanan, perluditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3493);

41

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimanatelah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2001 tentangPerubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);

3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan KotamadyaDaerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentangRetribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 );

6. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasidan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun2001 Nomor 5 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2002 tentang PenyidikPegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai ( LembaranDaerah Kota Dumai Tahun 2002 Nomor 26 Seri D);

8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2003 tentang Kepelabuhanan( Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2003 Nomor 2 Seri D).

Dengan PersetujuanDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG RETRIBUSIPELAYANAN KEPELABUHANAN

B A B IKETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :1. Daerah, adalah Daerah Kota Dumai;

42

2. Pemerintah Daerah, adalah Walikota beserta perangkatDaerah sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Walikota, adalah Walikota Dumai;4. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di

bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku;

5. Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangmerupakan kesatuan baik yang meliputi BUMN, BUMD.Swasta dan Koperasi ;

6. Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaranatas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususdisediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerahuntuk kepentingan orang pribadi atau Badan;

7. Jasa Usaha, adalah jasa yang disediakan oleh PemerintahDaerah dengan menganut prinsip-prinsip komersil dandapat pula diusahakan oleh swasta;

8. Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu PemerintahDaerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadiatau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan,pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatanruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentinganumum dan menjaga kelestarian lingkungan;

9. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yangdiwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

10. Wajib Pungut; adalah orang atau badan yang diwajibkanmelakukan pemungutan retribusi tertentu;

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkatSKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnyapokok retribusi;

12. Masa Retribusi, adalah jangka waktu yang lamanya samadengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yangditetapkan dengan Keputusan Walikota;

13. Tahun Retribusi, adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu)tahun takwim kecuali bila wajib Retribusi menggunakantahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim;

14. Retribusi Yang Terutang, adalah Retribusi yang harusdibayar pada suatu saat, dalam masa Retribusi, dan dalamtahun Retribusi, atau dalam bagian tahun Retribusi menurutPeraturan Perundang-undangan Daerah;

43

15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai daripenghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penetuanbesarnya Retribusi yang terutang sampai pada kegiatanpenagihan kepada wajib Retribusi serta pengawasanpenyetorannya;

16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang dapat disingkatSPTRD, adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakanuntuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaranRetribusi, objek Retribusi dan/atau bukan objek Retribusi,dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuanPeraturan Perundang-undangan;

17. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD,adalah surat yang oleh wajib Retribusi digunakan untukmelakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yangterutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lainyang ditunjuk oleh Kepala Daerah;

18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkatSKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukanbesarnya jumlah pokok pajak;

19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang dapatdisingkat SKRDKB, adalah surat ketetapan Retribusi yangmenentukan besarnya jumlah pokok Retribusi, jumlah kreditRetribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi,besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harusdibayar;

20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan,yang dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapanRetribusi yang menetukan tambahan atas jumlah Retribusiyang telah ditetapkan;

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapatdisingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yangmenentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karenajumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yangterutang atau tidak seharusnya terutang;

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil, yang dapat disingkatSKRDN, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukanjumlah pokok Retribusi sama besarnya dengan jumlahkredit Retribusi atau Retribusi tidak terutang dan tidak adakredit Retribusi;

44

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD,adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atausanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

24. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yangmembetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ataukekeliruan dalam penerapanketentuan tertentu dalamPeraturan Perundang-undangan Daeran yang terdapatdalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat KetetapanRetribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan RetribusiDaerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan RetribusiDaerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihilatau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihakketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi;

25. Kartu NPWRD adalah kartu yang menyebutkan NomorPokok Wajib Retribusi Daerah, nama dan alamat wajibRetribusi sebagai identitas wajib Retribusi;

26. Surat Paksa adalah Surat Perintah membayar utangRetribusi dan biaya penagihan Retribusi;

27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,mengumpulkan, mengolah data dan/atau keteranganlainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajibanperpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangkamelaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkatSTRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

29. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, selanjutnyadisebut DLKp Pelabuhan, adalah perairan di sekelilingdaerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yangdipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;

30. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan selanjutnya disingkatDLKr Pelabuhan, adalah wilayah perairan dan daratan yangdipergunakan secara langsung untuk kegiatankepelabuhanan;

31. Pelabuhan, adalah tempat yang terdiri dari daratan danperairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagaitempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yangdipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh,naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yangdilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dankegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempatperpindahan intra dan antar moda transportasi;

45

32. Kapal, adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenisapapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, mesinatau ditunda, termasuk kendaraan air yang berdaya dukungdinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alatapung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

33. Kapal Niaga, adalah kapal yang dipergunakan untukmengangkut barang, penumpang dan hewan yangberkunjung di pelabuhan untuk kepentingan niaga,termasuk kapal Pemerintah / TNI / POLRI yang mengangkutbarang, penumpang dan hewan untuk kepentingan niagayang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran;

34. Angkutan Laut Luar Negeri, adalah kegiatan angkutan lautdari pelabuhan Indonesia ke Pelabuhan luar negeri atausebaliknya, termasuk melanjutkan kunjungan antarpelabuhan di wilayah perairan laut Indonesia yangdiselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut : AngkutanLaut Dalam Negeri, adalah kegiatan angkutan laut antarpelabuhan yang dilakukan di wilayah perairanIndonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutanlaut;

35. Angkutan Laut Dalam Negeri, adalah kegiatan angkutanlaut antar pelabuhan yang dilakukan di wilayah perairanIndonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutanlaut;

36. Pandu, adalah petugas pelaksana pemanduan yaitu seorangpelaut nautis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkanoleh Pemerintah;

37. Pemanduan, adalah kegiatan pandu dalam membantunakhoda agar olah gerak kapal dapat dilaksanakan denganselamat, tertib dan lancar;

38. Penundaan, adalah pekerjaan mendorong, mengawal,menjaga, menarik atau menggandeng kapal yang berolahgerak, untuk bertambat ke atau untuk melepas daritambatan dermaga, breasting dolphin/pelampung,pinggiran dan kapal lainnya dengan menggunakan kapaltunda;

39. Reklamasi, adalah kegiatan untuk mengembalikan kondisidaratan yang rusak atau berubah karena abrasi ke kondisisemula;

46

40. Pengurungan, adalah pekerjaan penimbunan ataupemindahan material pada kawasan pelabuhan;

41. Pengerukan, adalah pekerjaan penggalian bawah air danpemindahan material hasil galian pada kolam pelabuhandan alur pelayaran;

42. Salvage, adalah kegiatan pengangkatan kerangka kapaldan/atau muatannya baik dalam rangka keselamatanpelayaran maupun tujuan tertentu misalnya pengangkatanbenda-benda berharga.

B A B IINAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1). Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungutRetribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan JasaKepelabuhan yang terdiri dari Pelayanan JasaKepelabuhanan dan pelayanan Perizinan Kepelabuhanan.

(2). Pelayanan Jasa Kepelabuhanan meliputi :a. Sewa Perairan;b. Jasa Labuh;c. Jasa Penundaan dan Pemanduan;d. Jasa Tambat;e. Jasa Dermaga;f. Jasa lain yang merupakan bagian dari kegiatan

kepelabuhan.

(3). Pelayanan Perizinan Kepelabuhanan, meliputi :a. Izin Pengoperasian Pelabuhan khusus;b. Izin Reklamasi/Pengurugan;c. Izin Kerja Pengerukan;d. Izin Salvage;e. Izin Pekerjaan Bawah Air (PBA);f. Pendaftaran perizinan Perusahaan Pelayaran;g. Pendaftaran perizinan Ekspedisi Muatan Kapal Laut

(EMKL);h. Pendaftaran perizinan Jasa Pengurusan Transportasi

(JPT);i. Pendaftaran perizinan Perusahaan Bongkar Muat (PBM);j. Izin DLKr / DLKp;k. Perizinan lainnya dalam lingkup Kepelabuhanan.

47

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan yang diberikan PemerintahDaerah atas penyediaan jasa, kepelabuhanan dan pelayananPerizinan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada Pasal2 ayat (2) dan Ayat (3) serta kewenangan yang dimiliki Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Badan atau Orang yang mendapatkandan atau menggunakan Pelayanan Jasa dan PendaftaranPerizinan Kepelabuhanan diwilayah yang menjadi kewenanganDaerah.

B A B III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan digolongkan pada RetribusiJasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.

B A B IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Tingkat Pengguna Jasa Labuh, Tunda dan Pandu diukurberdasarkan Jumlah GT/Kunjungan, per gerakan, jeniskapal dan waktu;

(2) Tingkat Penggunaan Jasa Tambat dan Jasa Dermagadiukur berdasarkan jumlah GT/Etmal, Per Box dan PerTon/M3;

(3) Tingkat Penggunaan Izin Pengoperasian Pelabuhan, IzinReklamasi / Pengurugan, Izin Salvage, Izin KerjaPengerukan, Izin Salvage, izin Pekerjaan Bawah Air (PBA),Izin Perusahaan Pelayaran, Izin Ekspedisi Muatan KapalLaut (EMKL), Izin Jasa Pengurusan Transportasi (JPT),izin DLKr / DLKp dan Sewa Perairan diukur berdasarkanperberkas permohonan dan atau luas per M2.

48

B A B V

PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Rertibusidimaksudkan untuk :a. Memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti

investasi, biaya perawatan/pemeliharaan, biayapenyusutan, biaya asuransi, biaya angsuran pinjaman,biaya rutin/priodik yang berkaitan langsung deganpenyediaan jasa dan biaya administrasi umum yangmendukung penyediaan Jasa sebagaimana dimaksudPasal 6 ayat (1);

b. Menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraanPendaftaran Pemberian Izin sebagaimana dimaksuddalam Pasal 6 ayat (2) atas pembinaan, pengaturan,pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu gunamelindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarianlingkungan.

B A B VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1). Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkansebagaimana tercantum dalam Lampiran PeraturanDaerah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

(2). Besarnya Tarif Retribusi Kapal Pelayaran Rakyatditetapkan tersendiri sebagaimana tercantum dalamlampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagianyang tak terpisahkan.

(3). Perubahan terhadap struktur, jenis dan besarnya tarifretribusi akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4). Kapal yang mengangkut barang untuk keperluan umumyang melakukan kegiatan di pelabuhan khusus, dikenakantarif Jasa Kepelabuhan yang berlaku dipelabuhan umum ;

49

(5). Besarnya retribusi terhadap semua kapal yang melakukankegiatan di pelabuhan khusus diatur sebagai berikut :a. Sewa Perairan dan Jasa labuh 100 % (seratus persen) untuk

Daerah;b. Jasa tambat dan jasa dermaga, dibagi antara penyelenggara

pelabuhan dengan daerah masing-masing sebesar 40 % (empat puluh persen ) untuk daerah dan 60 % ( enampuluh persen ) untuk penyelenggara pelabuhan.

Pasal 9

(1) Tarif retribusi ditetapkan atas angkutan dalam negeri danangkutan luar negeri.

(2) Angkutan Dalam Negeri dikenakan tarif retribusi dalambesaran rupiah (Rp) sebagaimana tercantum dalam lampiranPeraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidakterpisahkan.

(3) Angkutan Luar Negeri dikenakan tarif retribusi dalam besarandolar Amerika (US $) sebagaimana tercantum dalam lampiranPeraturan Daerah ini yang merupakan bagian tidakterpisahkan.

(4) Angkutan Luar Negeri dapat dikenakan tarif Angkutan DalamNegeri apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :a. Hanya melayani rute pelayaran dalam negeri Indonesia.b. Dioperasikan oleh Perusahaan Pelayaran Indonesia.c. Disewa (charter) oleh perusahaan pelayaran Indonesia

dengan minimal jangka waktu sewa (time charter) selama6 ( enam) bulan.

d. Jangka waktu sewa ini dibuktikan dengan dokumen sewaantara penyewa dengan pemilik kapal yang disewa.

(5) Apabila Angkutan Luar Negeri tidak dapat memenuhi sebagiandan atau keseluruhan persyaratan yang disebutkan padaayat (4) diatas, maka tetap dikenakan tarif retribusi AngkutanLuar Negeri.

B A B VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Wilayah Kota Dumai.

50

B A B VIII

MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah jangka waktuyang lamanya 1 (satu) Bulan, takwin atau ditetapkan lain olehWalikota.

Pasal 12

Saat Retribusi adalah saat ditetapkannya Surat KetetapanRetribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yangdipersamakan.

B A B IX

TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi diwajibkan mengisi Formulir Pendaftaran danmelengkapi syarat-syarat yang telah ditetapkan;

(2) Formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diisi dengan benar dan lengkap dan jelas, serta ditanda tanganioleh wajib Retribusi atau kuasanya;

(3) Bentuk formulir, syarat-syarat dan tata cara pengisian sertatata cara penyampaian sebagaimana dimaksud ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

(1) Berdasarkan formulir Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat(2) dan ayat (3) Pasal 13 , ditetapkan Retribusi terutangdengan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)atau dokumen lain yang dipersamakan;

(2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lainyang dipersamakan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B A B X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen

lain yang dipersamakan.

51

B A B XITATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Pembayaran Retribusi terutang dilunasi sekaligus;(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilunasi

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejakditerbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaranditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B A B XIITATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

(1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat izin yang sejenissebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan JasaKepelabuhanan dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo pembayaran;

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) dari setelah tanggal suratteguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusiharus melunasi Retribusi yang terutang;

(3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkanoleh Pejabat yang ditunjuk.

B A B XIIISANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunyaatau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bungasebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari besarnya Retribusiyang terutang atau kurang dibayar dan ditagih denganmenggunakan STRD.

B A B XIVTATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 19

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatanterhadap SKRD dan STRD yang telah ditetapkan;

52

(2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1)harus disampaikan kepada Walikota secara tertulis dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejakditerimanya SKRD dan STRD diterima oleh Wajib Pajak;

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) tidak menunda pembayaran.

Pasal 20

(1) Permohonan keberatan terhadap SKRD dan STRD sudahdiputuskan untuk dikabulkan atau ditolak oleh Walikota ataupejabat yang ditunjuk dalam waktu 6 (enam) bulan terhitungsejak diterimanya permohonan keberatan diterima;

(2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, Walikota atauPejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban ataspermohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1), makapermohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN BAYAR

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertuliskepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihanpembayaran retribusi;

(2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasalini, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsungdiperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi danatau sanksi administrasi berupa bunga oleh Walikota;

(3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2), pasal iniyang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapatdiperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 22

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisasetelah dilakukan perhitungan, diterbitkan SKRDLB palinglambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonanpengembalian pembayaran retribusi;

53

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukansetelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, KepalaDaerah memberikan imbalan 2 % (dua persen) sebulan atasketerlambatan kelebihan Retribusi.

Pasal 23

(1) Pengembalian dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintahmembayar kelebihan retribusi.

(2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 22, diterbitkanbukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai buktipembayaran.

B A B XVIPENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan danpembebasan retribusi ;

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasanretribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) denganmemperhatikan kemampuan Wajib Retribusi;

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusiditetapkan dengan Keputusan Walikota.

B A B XVIIK A D A L U A R S A

Pasal 25

(1) Penagihan Retribusi dinyatakan kadaluarsa apabila telahmelampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejakterutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukantindak pidana dibidang retribusi.

(2) Kadaluarsa ditangguhkan apabila :a. Diterbitkannya surat teguran ;b. Adanya pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik

secara langsung maupun tidak langsung.

54

Pasal 26

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin dilakukan penagihan lagikarena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa,dapat dihapus.

(2) Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi yangsudah kadaluarsa.

B A B XVIIIBIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 27

(1) Dalam rangka Kegiatan pemungutan Retribusi ditetapkan BiayaPemungutan yang besarnya 5 % dari hasil realisasi penerimaanRetribusi yang disetorkan ke Kas Daerah.

(2) Biaya Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akandiatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota.

B A B XIXINSTANSI PEMUNGUT

Pasal 28

Instansi Pemungut, dilakukan oleh penyelenggara pelabuhan atauBadan yang ditunjuk untuk itu yang ditetapkan dengan KeputusanWalikota.

B A B XX

P E N Y I D I K A N

Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan PemerintahDaerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untukmelakukan penyidikan tindak pidana di bidang RetribusiDaerah, sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Pidanayang berlaku;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :a. Menerima,mencari,mengumpulkan dan menelit i

keterangan atau laporan dengan Tindak Pidana di bidangRetribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebutmenjadi lengkap dan jelas;

55

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenaiorang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatanyang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidangRetribusi Daerah;

c. Meminta Keterangan dan bahan Bukti dari orang pribadiatau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidangRetribusi Daerah;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidangRetribusi Daerah;

e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan buktipembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lainberkenaan dengan tindak pidana dibidang RetribusiDaerah;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaantugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedangberlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumenyang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidanadibidang Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dandiperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerahmenurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),memberitahukan dimulainya penyidikan danmenyampaikan hasil penyidikannya kepada PenuntutUmum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia,sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum AcaraPidana yang berlaku.

B A B XXIKETENTUAN PIDANA

PASAL 30

(1.) Wajib retribusi yang baik tidak melaksanakan kewajibannyasehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam Pidanakurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atautidak merampas barang tertentu untuk Daerah.

56

(2) Tindak Pidana sebagaimana di maksud ayat (1) adalah pelanggaran.

B A B XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjangmengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan PengundanganPeraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumaipada tanggal 8 Mei 2003

WALIKOTA DUMAI,

Cap/dto

H. WAN SYAMSIR YUS

Diundangkan di Dumaipada tanggal 12 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

Cap/dto

H. MUSTAR EFFENDIPEMBINA UTAMA MUDA NIP. 420002673

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2003 NOMOR 2 SERI B

57

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAINOMOR : 3 TAHUN 2003TANGGAL : 8 Mei 2003

1. TARIF DASAR PELAYANAN JASA LABUH

2. TARIF DASAR PELAYANAN JASA PEMANDUAN

1. UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAMNEGERI- Kapal Niaga Rp. 48,00- Kapal Bukan Niaga Rp. 24,00

2. UNTUK KAPAL ANGKUTAN LUARNEGERI- Jasa Labuh US $ 0,080 Per GT/Kunjungan

1. UNTUK KAPAL ANGKUTAN DALAMNEGERI- Tarif Pokok Rp. 35.500,00- Tarif Tambahan Rp. 16,00

2. UNTUK KAPAL ANGKUTAN LUARNEGERI- Tarif Pokok US $ 43,00- Tarif Tambahan US $ 0,020

3. WAKTU PERMOHONAN PENYAMPAIAN PERMINTAAN PANDU SEBELUMPEMANDUAN DAN PEMBATALAN PELAYANAN PEMANDUAN

58

No. U R A I A N KETERANGANBESARNYATARIF

Per GT/GerakanPer GT/Gerakan

Per GT/GerakanPer GT/Gerakan

PERAIRANWAJIB PANDU

DUMAI

GERAKANTERSENDIRI

MINIMAL WAKTU PERMINTAAN/PEMBATALAN

KAPAL TIBA KAPAL KELUAR

6 JAM 3 JAM 3 JAM 2 JAM 3 JAM 1 JAM


Per GT/KunjunganPer GT/Kunjungan

4. JUMLAH RATA-RATA KAPAL TUNDA BERANGKAT DAN KEMBALI KEPANGKALAN

PERAIRANWAJIB PANDU

DUMAI

JUMLAH RATA-RATA BERANGKAT

DAN KEMBALIDARI / KE

PANGKALAN(MENIT)

120 menit

LOKASIPENUNDAAN

Perairan Dumai

KET.

5. TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN UNTUK KAPALANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI DI PERAIRAN WAJIB PANDU

No. U R A I A N TARIF (Rp.) KETERANGAN

1. Kapal s/d 3.500 GT- Tarif Tetap- Tarif Variabel

2. Kapal 3.501 s/d 8.000 GT- Tarif Tetap- Tarif Variabel






8. Kapal di atas 75.000 GT- Tarif Tetap- Tarif Variabel

59

120.000,002,00

300.000,002,00

475.000,002,00

625.000,002,00

1.000.000,002,00

1.000.000,002,00

1.000.000,002,00

1.350.000,002,00

Per Kapal yang ditunda/jamPer GT/Kapal yang ditunda/jam





Per Kapal yang ditunda/jamPer GT/Kapal yang ditunda/jamPer Kapal yang ditunda/jamPer GT/Kapal yang ditunda/jam





Per Kapal yang ditunda/jamPer GT/Kapal yang ditunda/jamPer Kapal yang ditunda/jamPer GT/Kapal yang ditunda/jamPer Kapal yang ditunda/jamPer GT/Kapal yang ditunda/jam



No. U R A I A N TARIF (US $) KETERANGAN

6. TARIF DASAR PELAYANAN JASA PENUNDAAN UNTUK KAPALANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI DI PERAIRAN WAJIB PANDU

60

1. Kapal s/d 3.500 GT- Tarif Tetap- Tarif Variabel







8. Kapal di atas 75.000 GT- Tarif Tetap- Tarif Variabel

145,000,004

375,000,004

570,000,004

770,000,004

1.220,000,004

1.220,000,004

1.300,000,002

1.700,000,002


7. TARIF DASAR PELAYANAN JASA TAMBAT UNTUK KAPAL ANGKUTANDALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI

1. KAPAL ANGKUTAN DALAM NEGERI- Dermaga (Beton, Besi dan Kayu)- Breasting Dolphin / Pelampung- Pinggiran.

2. KAPAL ANGKUTAN LUAR NEGERI- Dermaga (Beton, Besi dan Kayu)- Breasting Dolphin / Pelampung- Pinggiran

8. TARIF RETRIBUSI KAPAL PELAYARAN RAKYAT

Per GT/EtmalPer GT/EtmalPer GT/Etmal

Per GT/EtmalPer GT/EtmalPer GT/Etmal

Rp. 38,-Rp. 19,-Rp. 12,-

US $ 0,086US $ 0,042US $ 0,013

No. Jenis Tarif Satuan Besar Tarif

CATATAN : Jika tagihan jasa labuh , tambat dan dermaga kurang dariRp. 15.000,- maka dikenakan retribusi minimal sebesar Rp.15.000,-

61

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Jasa Labuh Kapal :a. Luar Negerib. Dalam Negeri

Jasa Tambat Kapal :a. Luar Negerib. Dalam Negeri

Jasa Dermaga :a. Luar Negerib. Dalam Negeri

Jasa Penumpukan Barang :a. Luar Negerib. Dalam Negeri

Pas PenumpangBerangkat

Pas Kendaraan Masuka. Truk Besarb. Pick Upc. Sepeda Motor

Per GT/KunjunganPer GT/Kunjungan

Per GT/ EtmalPer GT/ Etmal

Per Ton/M3Per Ton/M3

Per Ton/M3/hariPer Ton/M3/hari

Perorangan sekali berangkat

PerKendaraan/Sekali MasukPer Kendaraan/SekaliMasukPer Kendaraan/Sekali Masuk

US $0.035Rp.20,-

US $0.035Rp. 15,-

Rp. 550,-Rp. 350,-

Rp. 80,-Rp. 60,-

Rp. 200,-

Rp. 500,-Rp. 400,-Rp. 200,-

No. U R A I A N KETERANGANBESARNYA

TARIF(Rp.)

9. TARIF DASAR PELAYANAN JASA DERMAGA

62

1. BARANG DALAM KEMASANa. Peti kemas di Dermaga Konvensional

1. Ukuran 20’- Kosong- Isi

2. Ukuran di atas 20’- Kosong- Isi

b. Palet dan Unitisasi

2. BARANG TIDAK DALAM KEMASANa. Tidak menggunakan alat khusus /

mekanis (Conveyor / Pipa / Pompa /Wheel Loader dan sejenisnya

b. Menggunakan alat khusus/Mekanis(Conveyor / Pipa / Pompa / WheelLoader dan sejenisnya)

c. Hewan (Sapi, Kerbau, Kambing,Babi dan sejenisnya).

Per BoxPer Box

Per BoxPer Box

Per Ton / M3

Per Ton /M3

Per Ton /M3

Per Ekor

12.350,0027.300,00

18.850,0040.950,00

640,00

715,00

680,00

910,00

10. DAFTAR JENIS DAN NAMA BARANG YANG DIKENAKAN TARIFPELAYANAN JASA DERMAGA DIHITUNG ATAS DASAR SATUAN

TON ATAU M3.

63

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

No. JENIS DAN NAMA BARANG SATUAN

1 2 3

I. MUATAN KARUNGANa. Bahan Makanan Pokok dan yang sejenis

Beras, Bulgur, Jagung, Tepung Terigu, Gula Pasir,Garam, Tepung Tapioka, Gaplek Glondong, TepungGaplek dan Gandum.

b. Bahan Makanan Ternak.Dedak, Katul, Beral Katul Gandum, Bungkil Kopra,Bungkil Kacang, Bungkil Kelapa Sawit dan BungkilJenis lainnya (Di Pres atau Serpih.

c. Buah/Biji Berminyak dan lain sejenisnyaKopra, Biji Kelapa Sawit, Biji Tengkawang, Biji Kapuk,Biji Bunga Matahari.

d. PupukPupuk Alam, Pupuk Buatan, dan lain jenisnya

e. Semen dan lain jenisnyaSemen, Mud.

f. Kopi, Akar-akaran Obat dan Bahan Rempah-rempah- Kopi, Lada, Pala, Cinamon, Gambir, Jahe,

Lengkuas, Kunyit, Biji Wijen.- Fuli, Daun Salam, Daun Sureh, Rotan, Daun

Siong, Lombok kering.g. Kacang-Kacangan

Kacang Tanah, Kacang Ijo, Kacang Kedelai, KacangMerah, Biji Mete, Kacang Beras dan sejenisnya.

II. MUATAN CURAHa. Barang Galian

Biji Timah, Biji Besi, Biji Nikel, Granite, Tanah Liat,Porselin, China Clay, dan lain sejenisnya, BijiMangan, Batu Kerikil, Pasir, Gelas, Cilica, Batu Bata,dan Pasir Besi.

b. Curah CairGula Tets, Minyak Goreng, Aspal dan sejenisnya

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

M3

Ton

1 2 3

c. Curah KeringGandum, Bungkil dan lain sejenisnya

d. Hasil IndustriSemen

III. BARANG BESI DAN BAJAa. Metal Dasar dan sejenisnya

Pig Iron, Steel Ingots, Steel Billets, Steel Blooms.b. Material dari Besi dan Baja

Tin Paltes, Steels Plates, Ware In Coils, Sheet IronIn Coils, Iron Sheepers, Profile Iron, Pails, Bars Iron,Csat Iron, Woop Iron, Steel Slabs, Strips Iron/Steel.

c. Hasil dari Besi / Baja dan lain sejenisnyaConcrete Iron, Iron Beams, Landing Mats Metal,Pipes & Tubes, Profile Iron, Electric Poles & Piles,Rails, Steel Sheet (Lose), Barted Wire in Coils.

d. Besi Bekas dan lain-lain sejenisnyaScrap Iron

IV. LOGAM DAN BATANGAN LAINNYATimah Putih (Lead), Timah Hitam (Tin), Zink dalambatangan (Ingots), Tembaga Batangan, Plat dan Besi,Alumunium, Brozo dan Magnesium dalam BalokBatangan.

V. BARANG-BARANG DAN BERKAKAS LISTRIKPerkakas, Motor, Kawat, Radio, TV, Louds Speaker,Micropone, Amplifier, Mesin Cuci, Almari Pendingin(Refrigerators), Alat Pemanas Air (Water Header),Projector, Mesin Copy dan Onderdilnya. M3

VI. MESIN-MESIN DAN LAIN-LAIN BARANG SEJENISNYAOnderdil Kendaraan Bermotor, Mesin-Mesin/PerkakasDan Onderdi lnya, Alat-Alat Bermesin DanPerlengkapannya, Mesin Motor, Pelor Roda (Breading),Onderdil Mesin Terbuat Dari Besi Dan Logam, InstalasiGenerator Lengkap, Katel Uap (Boiler), MesinPenumbuk, Penghimpit (Cruiser), Mesin Pengaduk DanMesin-Mesin Sejenisnya.

64

M3

Ton

M3

M3

M3

M3

Ton

1 2 3

65

V. BARANG-BARANG DAN BERKAKAS LISTRIKPerkakas, Motor, Kawat, Radio, TV, Louds Speaker,Micropone, Amplifier, Mesin Cuci, Almari Pendingin(Refrigerators), Alat Pemanas Air (Water Header),Projector, Mesin Copy dan Onderdilnya.

VI. MESIN-MESIN DAN LAIN-LAIN BARANG SEJENISNYAOnderdil Kendaraan Bermotor, Mesin-Mesin/PerkakasDan Onderdi lnya, Alat-Alat Bermesin DanPerlengkapannya, Mesin Motor, Pelor Roda (Breading),Onderdil Mesin Terbuat Dari Besi Dan Logam, InstalasiGenerator Lengkap, Katel Uap (Boiler), MesinPenumbuk, Penghimpit (Cruiser), Mesin Pengaduk DanMesin-Mesin Sejenisnya.

VII. MESIN-MESIN DAN PERKAKAS KANTORMesin Hitung, Mesin Jumlah, Mesin Alamat, MesinPerangko, Mesin Tik, Mesin Stensil, Dan Mesin-MesinLainnya.

VIII. BARANG-BARANG DARI GELAS DAN KERAMIKBarang-Barang Dari Gelas, Isolator Dan Sejenisnya, PlatGelas, Kaca Jendela/Pintu, Kaca Cermin Dan LainSejenisnya.

IX. INSTRUMEN/ALAT OPTIK DAN PRESISI LAIN YANGSEJENISInstrumen / alat-alat kedokteran (medical instrument),perlengkapan laboratorium (laboratory equipment) alat-alat potret film (cinema camera).

X. MUATAN DIDINGINKAN DAN DIBEKUKAN- Didinginkan di atas 00 C(Telor, Buah-buahan, Sayur-

mayur, hasil-hasil pabrik susu)- Dibekukan di bawah 00 C (Daging, Ikan, Udang,

Kodok dan lain-lain sejenisnya).

M3

Ton

M3

Unit

Unit

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

Ton

1 2 3

66

XI. KAYUKayu gergajian, kayu papan, kayu bantalan, kayuberlapis, tripleks, kayu lapis, hati kayu (Corestoc),Kayu Gelondongan (log).

XII. MUATAN DALAM DRUM DAN TONG- Aspal, Bahan Kimia (Tidak Berbahaya), Minyak

Mineral, Minyak Ikan, Minyak Pewangi, MinyakNabati, Minyak Lemak, Minyak dan LemakSejenisnya.

- Drum dan Tong Kosong.

XIII. KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT BERMOTOR DANSEJENISNYA- Tractor, Forklit, kran, crader, scraper, loader, road

roller, container stracker, locomotive, wagon keretaapi dan sejenisnya

- Mobil, Truck, Bus dan Kendaraan Bermotor Roda 2

XIV. HASIL PERIKANAN

- Ikan Kering, Udang Kering dan Sejenisnya

- Terasi dan Petis

XV. FIBRE

- Kapuk, Kapas/Katun, Wool, Pulp dan Sejenisnya

- Barang-barang lainnya.

XVI. MUATAN DALAM KERANJANGBuah-buahan, Sayur-sayuran dan sejenisnya

XVII. MUATAN DALAM BAL / ROLKertas, Textil, dan Lain sejenisnya

No. U R A I A N KETERANGANTARIF(Rp.)

11. TARIF DASAR PENDAFTARAN IZIN JASA KEPELABUHANANLAINNYA

1. Izin Pengoperasian Pelsus

2. Izin Reklamasi / Pengurugan :a. s/d 5.000 m2

b. s/d 10.000 m2

c. s/d 15.000 m2

d. s/d 20.000 m2

3. Izin Kerja Pengerukan :a. s/d 10.000 m2

b. s/d 15.000 m2

c. s/d 25.000 m2

d. s/d 50.000 m2

4. Izin Salvage5. Izin PBA (Izin Pekerjaan Bawah

Air),Pemasangan Instalasi, dll

6. Pendaftaran Perizinan PerusahaanBongkar Muat, PerusahaanPelayaran, Perusahaan PelayaranRakyat, EMKL, JPT (JasaPengurusan Transportasi) dansejenisnya.

7. Izin DLKr, DLKp

8. Sewa Perairan, daratan/daratanhasil reklamasi :a. Perairanb. Daratan/daratan hasil reklamasi

WALIKOTA DUMAI,

Cap/dto,

H. WAN SYAMSIR YUS

67

Rp. 5.000.000,- Berkas

Rp. 2.500.000,- Paket/BerkasRp. 5.000.000,- Paket/BerkasRp. 7.500.000,- Paket/BerkasRp.10.000.000,- Paket/Berkas

Rp. 1.000.000,- Paket/BerkasRp. 1.500.000,- Paket/BerkasRp. 2.500.000,- Paket/BerkasRp. 5.000.000,- Paket/Berkas

Rp. 2.500.000,- Berkas

Rp. 2.500.000,- Berkas

Rp. 5.000.000,- Berkas

Rp. 2.500.000,- Berkas

Rp. 300,- M2/TahunRp. 600,- M2/Tahun

lembaran daerah kota dumai - jdih.setjen.kemendagri.go.id file15. pemungutan adalah suatu rangkaian...

Documents