makalah bab i ii iii agraria.docx

8/16/2019 Makalah BAB I II III aGRARIA.docx

1/24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang

sangat vital bagi manusia, baik dalam fungsinya sebagai sarana

untuk mencari penghidupan (pendukung mata pencaharian) di

berbagai bidang seperti pertanian, perkebunan, peternakan,

perikanan, industri, maupun yang dipergunakan sebagai tempat

untuk bermukim dengan didirikannya perumahan sebagai

tempat tinggal.

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari

bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan di

sini bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan

hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam

pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari

bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUP yaitu !tas dasar

hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal

" ditentukan adanya macam#macam hak atas permukaan bumi

yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai

$leh $rang#$rang baik sendiri maupun bersama#sama dengan

$rang lain serta badan#badan hukum.%

B. Rumusan masalah

1. pa sa&a macam#macam dari hak atas tanah beserta

pengertiannya'

C. Tujuan Penulisan

dapun tu&uan penulisan makalah ini adalah

1


2/24

1. Untuk mengetahui pa sa&a macam#macam dari hak atas

tanah beserta pengertiannya.

"


3/24

BAB II

HAK-HAK ATA TANAH

A. Hak !ilik ". Pengertian Hak !ilik

ak milik menurut pasal "* ayat 1 UUP adalah hak turun#

temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipenuhi $rang atas

tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal +. Turun

temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus

selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal

dunia, maka hak miliknya dapat dilan&utkan $leh ahli arisnya

sepan&ang masih memenuhi syarat sebagai sub&ect hak milik.

Terkuat artinya hak mili, atas tanah lebih kuat bila dibandingkan

dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas aktu

tertentu, mudah dipertahankan dari pihak lain, dan tidak mudah

hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi

eenang kepada pemilikya paling luas bila dibandingkan

denagn hak atas tanah yanng lain, dapat men&adi induk bagi hak

atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya lebih luas

dibandingkan atas hak tanah yang lain.

#. u$%ek Hak !ilik a. Perse$rangan

anya arga -egara nd$nesia yang dapat mempunyaihak milik (Pasal "1 ayat (1) UUP).

b. /adan#badan hukum

Pemerintah menetapkan badan#badan hukum yang dapat

mempunyai hak milik dan syarat#syaratnya (Pasal "1 ayat (")

UUP).

0


4/24

Dapat diketahui baha pada dasarnya hak milik atas tanah

hanya dapat dimiliki $leh arga ind$nesia sa&a, dan tidak dapat

dimiliki $leh arga negara asing dan badan hukum, baik yang

didirikan diind$nesia maupun yang diluarnegeri dengan

pengecualian badan#badan hukum tertentu yang diatur dalam PP

-$ 0 Tahun 12+0. 3ang terdiri dari

1) /ank#bank yang didirikan $leh negara (/ank -egara)") Perkumpulan#perkumpulan 5$perasi Pertanian yang didirikan

berdasarkan atas UU -* 62 Tahun 127.0) /adan#badan keagamaan, yang ditun&uk $leh 8enteri

pertanian9agraria setelah mendengar 8enetri gama4) /adan#badan s$sial yang ditun&uk $leh 8enteri

Pertanian9graria setelah mendengar 8enteri 5ese&ahteraan

:$sial.1

8aka pada dasarnya hak milik diperuntukkan khusus bagi

arga negara ind$nesia sa&a yang berkearganagaraan tunggal.

/aik untuk tanah yang diusahakan maupun untuk keperluan

membangun sesuatu diatasnya."

&. Terja'in%a Hak !ilik

Ter&adinya hak milik melalui 0 cara sebagaimana

disebutkan dalam Pasal "" UUP

a. ak milik atas tanah yang ter&adi menurut hukum adat,b. ak milik atas tanah ter&adi dengan &alan pembukaan tanah

(pembukaan hutan) atau ter&adi karena timbulnya lidah tanah

(anslibing).

1 5artini 8ulyadi dan ;unaan


5/24

c. ak milik atas tanah ter&adi karena penetapan pemerintah,

ak milik atas tanah yang ter&adi disini berasal dari tanah

-egara. ak milik atas tanah ini ter&adi kerena perm$h$nanpemberian hak milik atas tanah $leh pem$h$n dengan

memenuhi pr$sedur dan persyaratan yang telah ditentukan $leh

/P-.

d. ak milik atas tanah ter&adi kerena ketentuan undang#undang,

ak milik atas tanah ini ter&adi karena undang#undanglah

yang menciptakannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1,

Pasal , dan pasal dan pasal > ayat(1) 5etentuan#ketentuan

5$nversi UUP.

(. Ha)usn%a Hak !ilik *Pasal #+ UUPA,a. karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 1,b. karena penyerahan dengan sukarela $leh pemiliknya,c. karena ditelantarkan,d. karena sub&ek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subyek

hak milik atas tanah,e. kerena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya

berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai

sub&ek hak milik atas tanah.

B. Hak una Usaha

5etentuan mengenai ak guna usaha disebutkan dalam

Pasal 1+ ayat 1 huruf b UUP. :ecara khusus diatur dalam pasal

" sampai dengan pasal 04 UUP.

". Pengertian Hak una Usaha *Pasal # A%at "

UUPA,

ak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah

yang dikuasai langsung $leh -egara, dalam &angka aktu

sebagaimana tersebut dalam Pasal "2, guna perusahaan

7


6/24

pertanian, perikanan atau peternakan. PP -$. 4* tahun 122+

menambah guna perusahaan perkebunan.

#. Luas Hak una Usaha

a) dalah perse$rangan luas minimal 7 hektar dan luas

maksimal "7 hektar.

b) /adan hukum luas minimal 7 hektar dan luas maksimal

ditetapkan $leh kepala /adan Pertanahan nasi$nal (pasal " ayat

" UUP &$. Pasal 7 PP -$. 4* tahun 122+).

&. u$jek Hak una Usaha:ub&ek hak guna usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 0*

UUP =$. Pasal " PP -$. 4* Tahun 122+, adalah

a) arga -egara nd$nesia,

b) badan hukum yang didirikan menurut hukum nd$nesia dan

berkedudukan di nd$nesia (badan hukum nd$nesia).

(. Ha)usn%a Hak una Usaha *Pasal &( UUPA,

a) &angka aktunya berakhir,

b) dihentikan sebelum &angka aktunya berakhir karena sesuatu

syarat tidak dipenuhinya,

c) dilepaskan $leh pemegang haknya sebelum &angka aktunya

berakhir,

d) dicabut untuk kepentingan umum,

e) ditelantarkan

f) tanahnya musnah

+


7/24

g) ketentuan dalam pasal 0* ayat ".0

C. Hak una Bangunan". Pengertian Hak una Bangunan

ak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan

mempunyai bagunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri

dengan &angka aktu 0* tahun, yang atas permintaan pemegang

hak mengikat keperluan serta keadaan bangunan#bangunannya.

=angka aktu 0* tahun terhadap pemegang hak guna bangunan

tersebut dapat diperpan&ang sampai dengan &angka aktu

maksimum "* tahun.

=angka aktu ak ;una /angunan atas tanah negara dan

tanah hak pengel$laan diberikan maksimum 0* tahun dan dapat

diperpan&ang maksimum "* tahun. :etelah &angka aktu

tersebut berakhir, kepada pemegang hak guna bangunan

tersebut dapat diberikan pembaharuan hak. Perm$h$nan

perpan&angan atau pembaharuan hak harus dia&ukan selambat#

lambatnya " tahun sebelum berakhirnya &angka aktu hak guna

bangunan.

=angka aktu ak ;una /angunan atas tanah hak milik

diberikan untuk &angka aktu maksimum 0* tahun. tas

kesepakatan pemegang hak milik dan pemeggang hak guna

bangunan. ak guna bangunan atas tanah hak milik tersebut

dapat diperbaharui dengan akta yang dibuat $leh PPT.

#. Pengertian hak guna $angunan menurut uu)a

0 Urip :ant$s$, Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah, =akarta, 5encana,"**6,hlm.6#2.

6


8/24

Dalam Pasal 07 ayat (1) UUP &$ Pasal 1 angka 1 Peraturan

Pemerintah -$m$r 4* Tahun 122+ diatur mengenai pengertian

hak guna bangunan. Pasal 07 ayat (1) UUP menentukan baha

!ak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan

mempunyai bangunan#bangunan atas tanah yang bukan

miliknya sendiri, dengan &angka aktu paling lama 0* tahun.%

/erdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemeritah -$m$r

4* tahun 122+, pengertian hak guna banguan yaitu

!ak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai

adalah hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam

Undang#Undang -$m$r 7 tahun 12+* tentang Peraturan Dasar

P$k$k#P$k$k graria.%

Dalam hal ini, pemilik bangunan berbeda dari penguasa

atas tanah dimana bangunan tersebut didirikan. ni berarti

se$rang pemegang hak guna bangunan adalah berbeda dari

pemegang hak milik atas sebidang tanah dimana bangunan

tersebut didirikan atau dalam k$n$tasi yang lebih umum,

pemegang hak guna bangunan bukanlah pemegang hak milik

dari tanah dimana bangunan tersebut didirikan.4

Dari pen&elasan 90 dalam UUP maka hak yang dipunyai

$leh pemegang hak sangat terbatas $leh karena didirikan di atas

tanah yang bukan haknya, &adi hanya ter&adi sepan&ang aktu

tertentu. Tidak seperti halnya dengan hak milik yang haknya

adalah terpenuh di antara hak#hak atas tanah.7 :etelah &angka

4 5artini 8ul&adi, ;unaan


9/24

aktunya berakhir hak guna bangunan dapat diperpan&ang lagi

paling lama "* tahun atas permintaan pemegang hak dan

dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan#

bangunan. al tersebut ditentukan dalam Pasal 07 ayat (") UUP

yang menentukan baha

tas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat

keperluan serta keadaan bangunan, &angka aktu tersebut dalam

ayat (1) dapat diperpan&ang dengan aktu paling lama "* tahun.

&. u$jek hak guna $angunan

Pada prinsipnya yang dapat mempunyai hak guna

bangunan ialah arga -egara nd$nesia dan badan hukum yang

didirikan menurut hukum nd$nesia, serta berkedudukan di

nd$nesia pula.+ al tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 0+

ayat (1) UUP &$ Pasal 12 Peraturan Pemerintah -$m$r 4* tahun

122+

D. Hak Pakai

/erdasarkan Pasal 41 Undang#Undang -$m$r 7 Tahun 12+*

tentang Peraturan Dasar P$k$k#P$k$k graria (!UUPA%), de?nisi

atas ak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan9atau

memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung $leh -egara

atau tanah milik $rang lain, yang memberi eenang dan

kea&iban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya $leh

pe&abat yang berenang memberikannya atau dalam per&an&ian

dengan pemilik tanahnya, yang bukan per&an&ian sea#menyea

atau per&an&ian peng$lahan tanah, segala sesuatu asal tidak

bertentangan dengan &ia dan ketentuan undang#undang ini.

+ @k$ 3ulian snur, Tata Cara Mengurus Surat-surat Rumah dan Tanah,(3$gyakarta Pustaka 3ustisia, "**), hlm. 17

2


10/24

ak Pakai dapat diberikan kepada

•


11/24

5etentuan disebutkan dalam pasal 1+ ayat 1 huruf e UUP,

secara khusus diatur dalam pasal 44 dan pasal 47 UUP.

". Pengertian Hak e/a Untuk Bangunan8enurut pasal 44 ayat 1 UUP

:ese$rang atau suatu badan hukum mempunyai hak sea

atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik $rang

lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada

pemiliknya se&umlah uang sebagai sea.

#. 0$jek Hak e/a Untuk Bangunan

ak atas tanah yang dapat diseakan kepada pihak lain

adalah hak milik dan $b&ek yang diseakan $leh pemilik tanah

kepada pihak lain(pemegang hak sea bangunan) adalah tanah

bukan bangunan.

&. Pemegang Hak e/a Bangunan *!enurut )asal (1

UUPA,

a) arga negara nd$nesia

b) $rang asing yang berkedudukan di nd$nesia

c) badan hukum yang didirikan menurut hukum nd$nesia dan

bekedudukan di nd$nesia (badan hukum nd$nesia)

d) badan hukum asing yang mempunyai perakilan dind$nesia.

(. 2angka 3aktu Hak e/a Untuk Bangunan

UUP tidak mengatur secara tegas &angka aktu hak sea

untuk bangunan, &angka aktu diserahkan kepada kesepakatan

antara pemilik tanah dengan pemegang hak sea untuk

bangunan.

11


12/24

1. Ha)usn%a Hak e/a Untuk Bangunan

a) &angka aktunya berakhir

b) dihentikan sebelum &angka aktunya berakhir dikarenakan

pemegang hak sea untuk bangunan tidak memenuhi syarat

sebagai pemegang hak sea untuk bangunan.

c) dilepaskan $leh pemegang hak sea untuk bangunan

sebelum &angka aktunya berakhir.

d) hak milik atas tanah dicabut untuk kepentingan umum.

e) tanahnya musnah.

4. Hak !em$uka Tanah Dan !emungut Hasil Hutan". Pengertiann%a

ak membuka tanah adalah hak yang dimiliki $leh arga

negara ind$nesia untuk membuka lahan tanah yang diatur

berdasarkan peraturan pemerintah.

ak memungut hasil hutan adalah hak yang dimiliki $leh

arga negara ind$nesia untuk memungut hasil#hasil htan bumi

ind$nesia yang diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

#. u$jekn%a

3ang men&adi sub&ek hak membuka tanah adalah arga

-egara nd$nesia.

&. 2angka /aktun%a.

1"


13/24

ak membuka tanah dan memungut hasil hutan tidak

memiliki &angka aktu.6

. Hak a'ai". Pengertian

UUP tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud

dengan ak ;adai (;adai Tanah). Untuk memper$leh

pemahaman tentang pengertian gadai tanah, berikut ini

dikemukakan pendapat /$edi ars$n$, gadai tanah adalah

hubungan hukum antara sese$rang dengan tanah kepunyaan

$rang lain, yang telah menerima uang gadai daripadanya.

:elama uang gadai belum dikembalikan, tanah tersebut dikuasai

$leh pemegang gadai. :elama itu hasil tanah seluruhnya men&adi

hak pemegang gadai. Pengembalian uang gadai, atau yang

laCimnya disebut penebusan, tergantung pada kemauan dan

kemampuan pemilik tanah yang menggadaikan. /anyak gadai

yang berlangsung bertahun#tahun bahkan sampai puluhan tahun

karena pemilik tanah belum mampu melakukan penebusan.

8enurut Urip :ant$s$, ak ;adai (;adai Tanah) adalah

penyerahan sebidang tanah milik sese$rang kepada $rang lain

untuk sementara aktu yang sekaligus diikuti dengan

pembayaran se&umlah uang $leh pihak lain secara tunai sebagai

uang gadai dengan ketentuan baha pemilik tanah baru

6 https99sahabatgembel.$rdpress.c$m9"*149*19129hukum#agraria9. Di

d$nl$ad hari senin, " 8aret "*1+.

/$edi ars$n$, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan

Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannyaa, (&akarta

D&ambatan, "**0), hal. 024

10

https://sahabatgembel.wordpress.com/2014/01/19/hukum-agraria/https://sahabatgembel.wordpress.com/2014/01/19/hukum-agraria/


14/24

memper$leh tanahnya kembali apabila melakukan penebusan

dengan se&umlah uang yang sama.2

#. u$jek 'alam Hak a'ai

Dalam ak ;adai (;adai Tanah) terdapat dua pihak, yaitu

pihak pemilik tanah pertanian disebut sebagai pemberi gadai dan

pihak yang menyerahkan uang kepada pemberi gadai disebut

penerima (pemegang) gadai. Pada umumnya pemberi gadai

berasal dari g$l$ngan masyarakta yang berpenghasilan rendah,

sebaliknya penerima (pemegang) gadai berasal dari g$l$ngan

masyarakat yang mampu (kaya).1*

&. Terja'in%a Hak a'ai *a'ai Tanah,

Untuk ter&adinya hak gadai harus memenuhi dua unsur

mutlak

a. arus adanya per&an&ian pemberian gadai (per&an&ian gadai)

antara pemberi gadai (debitur sendiri atau pihak ketiga) dan

pemegang gadai (kreditur).

8engenai bentuk hubungan hukum per&an&ian gadai ini

tidak ditentukan, apakah dibuat tertulis ataukah cukup dengan

lisan sa&a hal itu hanya diserahkan kepada para pihak. pabila

dilakukan secara tertulis, dapat dituangkan dalam akta n$taris

maupun cukup dengan akta dibaah tangan sa&a. -amun yang

terpenting, baha per&an&ian gadai itu dapat dibuktikan adanya.

5etentuan dalam pasal 1171 5U Perdata menyatakanpersetu&uan gadai dibuktikan dengan segala alat yang

diperb$lehkan pembuktian persetu&uan p$k$knya. /erdasarkan

ketentuan dalam pasal 1171 5U Perdata tersebut, per&an&ian

2 Urip :ant$s$, Hukum Agraria ajian om!rehensi", (=akarta 5ecana,

"*1"), et. 1, hal. 107

1* Urip :ant$s$, Hukum Agraria ajian om!rehensi", hal. 107#10+

14


15/24

gadai tidak dipersyaratkan dalam bentuk tertentu, dapat sa&a

dibuat dengan mengikuti bentuk per&an&ian p$k$knya, yang

umumnya per&an&ian pin&am memin&am uang, per&an&ian kredit

bank, pengakuan hutang dengan gadai barang, &adi bisa tertulis

atau secara lisan sa&a.

b. danya penyerahan kebendaan yang digadaikan tersebut dari

tangan debitur (pemberi gadai) kepada tangan kreditur

(pemegang gadai).

Dengan kata lain, kebendaan gadainya harus berada

dibaah penguasaan kreditur (pemegang gadainya), sehinggaper&an&ian gadai yang tidak dilan&utkan dengan penyerahan

kebendaan gadainya kepada kreditur (pemegang gadai) yang

kemudian berada dalam penguasaan kreditur (pemegang gadai),

maka hak gadainya diancam tidak sah atau hal itu bukan suatu

gadai, dengan k$nsekuensi tidak melahirkan hak gadai.11

ak ;adai (;adai Tanah) pertanian bagi masyarakat

nd$nesia khusunya petani bukanlah hal yang baru. :emula

lembaga ini diatur9tunduk pada ukum dat tentang tanah dan

pada umumnya dibuat tidak tertulis. 5enyataan ini selaras

dengan sistem dan cara berpikir ukum dat yang sifatnya

sangat sederhana. ak ;adai (;adai Tanah) dalam hukum harus

dilakukan di hadapan kepala desa9kepala adat selaku kepala

masyarakat ukum dat mempunyai eenang untuk

menentukan dan mengatur perbuatan#perbuatan hukum

mengenai tanah yang ter&adi dalam lingkungan ilayah

kekuasaannya. Dalam prakteknya ak gadai (;adai Tanah) pada

umumnya dilakukan tanpa sepengetahuan kepala desa9kepala

adat. ak ;adai (;adai Tanah) hanya dilakukan $leh pemilik

11 Urip :ant$s$, Hukum Agraria ajian om!rehensi", hal. 10+

17


16/24

tanah dan pihak yang memberikan uang gadai, dan dilakukan

tidak tertulis.

H. Hak Usaha Bagi Hasil". Pengertian

Pasal 70 UUP tidak memberikan pengertian apa yang

dimaksud dengan ak Usaha /agi hasil (Per&an&ian /agi asil).

/$edi ars$n$ menyatakan baha yang dimaksud ak Usaha

/agi hasil adalah hak sese$rang atau badan hukum (yang

disebut penggarap) untuk menyelenggarakan usaha pertanian di

atas tanah kepunyaan pihak lain (yang disebut pemilik) dengan

per&an&ian baha hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak

menurut imbangan yang telah disetu&ui sebelumnya.1"

8enurut Departemen Penerangan dan Dir&en graria

Depdagri, per&an&ian bagi hasil adalah suatu perbuatan hukum

dimana pemilik tanah karena sesuatu sebab tidak dapat

menger&akan sendiri tanahnya tetapi ingin mendapatkan hasil

atas tanahnya. Aleh karena itu, ia membuat suatu per&an&ian

bagi hasil dengan pihak lain dengan imbangan bagi hasil yang

telah disetu&ui $leh kedua belah pihak.

Dalam hukum p$sitif, pengertian ak Usaha /agi hasil

(Per&an&ian /agi asil) dimuat dalam Pasal 1 huruf c UU -$. "

Tahun 12+* tentang Per&an&ian /agi asil (Tanah Pertanian),

per&an&ian dengan nama apa pun &uga yang diadakan antara

pemilik pada satu pihak dan sese$rang atau badan hukum pada

pihak lain yang dalam undang#undang ini disebut penggarap

berdasarkan per&an&ian mana penggarap diperkenankan $leh

pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di

1" Urip :ant$s$, Hukum Agraria ajian om!rehensi", hal. 140

1+


17/24

atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua

belah pihak.10

#. Perjanjian Bagi Hasil Tun'uk Pa'a Hukum A'at

ak Usaha /agi hasil (Per&an&ian /agi asil) pada mulanya

tunduk pada ketentuan#ketentuan ukum dat. ak dan

kea&iban masing#masing pihak, yaitu pemilik tanah dan

penggarap ditetapkan atas dasar kesepakatan berdua, dan tidak

pernah diatur secara tertulis. /esarnya yang men&adi bagian hak

masing#masing pihak pun tidak ada keseragaman antara daerah

yang satu dengan daerah yang lain. ubungan antara pemilik

tanah dan penggarap semata#mata atas dasar saling percaya.

Dalam per&an&ian bagi hasil itu tidak diperlukan saksi ataupun

ketentuan#ketentuan yang mengatur bagaimana bila yang ter&adi

anprestasi $elh masing#masing pihak.

I. Hak !enum)ang

Dalam pasal 1+ ayat (1) UUP yaitu !ak#hak atas atanah

sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah ak 8ilik,

ak ;una Usaha, ak ;una /angunan, ak Pakai, ak :ea, ak

8embuka Tanah, ak 8emunggut asil utan, dan ak lain yang

tidak termasuk dalam hak#hak tersebut diatas yang akan

ditetapkan dengan undang#undang serta hak#hak yang sifatnya

sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 70%.

10 Departemen Penerangan dan Direkt$rat =endral graria

Departemen Dalam -egri, Pertanahan dalam #ra Pembangunan

Indonesia, Direkt$rat Publikasi Dit&en, PP; Departemen Penerangan

dan Dit&en graria Departemen Dalam -egri, =akarta, 12", hal. 42

16


18/24

:elan&utnya Pasal 70 (1) menyebutkan baha %ak#hak

yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam pasal 1+

ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak

menumpang, dan hak hak sea tanah pertanian diatur untuk

membatasi sifat#sifatnya yang bertentangan dengan Undang#

undang ini dan hak hak tersebut diusahakan hapusnya didalam

aktu yang singkat%.

ak menumpang yaitu hak yang memberikan eenang

kepada sese$rang untuk mendirikan dan menempati rumah di

atas pekarangan milik $rang lain. Diatas tanah itu mungkinsudah ada rumah lain kepunyaan pemilik tanah, tetapi mungkin

&uga tanah itu merupakan tanah pekarangan yang semula

k$s$ng.

dapun sifat dari hak menumpang adalah

1. Tidak mempunyai &angka aktu yang pasti karena

seaktu#aktu dapat diberhentikan,

". ubungan hukumnya lemah, yaitu seaktu#aktu dapat

diputuskan $leh pemilik tanah &ika ia memerlukan tanah

tersebut,

0. Pemegang hak menumpang tidak a&ib membayar sesuatu

(uang sea) kepada pemilik tanah,

4. anya ter&adi pada tanah pekarangan (tanah untuk

bangunan),

7. Tidak a&ib untuk didaftarkan kekant$r pertanahan,

+. /ersifat turun temurun, artinya dapat dialihkan kepada

pihak lain yang bukan ahli arisnya.

=adi dapat disimpulkan baha

1. ak menumpang pada dasarnya9prinsipnya merupakan

penge&eantahan dari fungsi s$sial hak atas tanah dan

1


19/24

asas pemisahan h$riC$ntal yang dianut $leh hukum adat

kita.

". ak menumpang bukan merupakan hak atas tanah karena

hak menumpang tidak dapat memberikan eenang,

kea&iban dan9 atau larangan bagi pemegang haknya

untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang haki karena dia

bukanlah merupakan pemilik secara langsung atas tanah

yang dimaksud. Pemegang hak menumpang hanyalah

berhak sebatas mendiami9 menumpang dengan cara

membangun rumah diatas tanah milik $rang lain.

Pemegang hak menumpang tidak dapat berbuat bebas

atas tanah yang didiami9 ditempatinya sebagaimana

layaknya pemegang hak atas tanah dengan hak milik, hak

guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak membuka

tanah, hak memungut hasil hutan.

0. ak menumpang tidak dapat

a) 8eariskan hak atas tanah yang didiaminya termasuk

kepada ahli aris seperti halnya pearisan yang ter&adi

pada hak milik, hak guna bangunan, dan hak lainnya.

b) 8emindahkan hak atas tanah. Pemegang hak

menumpang tidak berhak memindahkan atau

mengalihkan hak atas tanah yang di diaminya baik

dalam bentuk &ual beli, hibah, tukar#menukar,

pemasukan dalam m$dal perusahaan (inbreng) lelang

kepada pihak lain.

c) 8embebani hak atas tanah dengan hak tanggungan

atau hak &aminan lainnya seperti gadai.

d) 8elepaskan atau menyerahkan hak atas tanah.

4. Untuk menghindari ter&adinya pemerasan dan unsur fe$dal

sebagaimana alasan undang#undang, maka pemilik tanah

selaku pemegang hak atas tanah pada pasal 1+ atyat 1

p$in a sampai dengan g haruslah terlebih dahulu mengikat

12


20/24

pemegang hak menumpang secara tertulis yang

didalamnya mengatur dan menetapkan hak dan kea&iban

pemilik dan megang hak menumpang sebelum

menyerahkan tanahnya untuk ditempati atau di diami $leh

$rang lain.

7. :ifat fe$dal pada dasarnya tidak ada dalam hak

menumpang karena hak menumpang itu pada prinsipnya

merupakan penge&eantahan dari fungsi s$sial hak atas

tanah dan sifat hukum adat yang menganut pemisahan

h$riC$ntal.

2. Hak e/a Tanah Pertanian

ak sea tanah pertanian sebagai salah satu hak yang

bersifat sementara dalam kenyataannya di masyarakat masih

sering ter&adi. Dimana dalam masyarat ada yang dikenal dengan

sea untuk tanah saah dan sea untuk kebun. 3ang

membedakan keduanya biasa dari segi pembayaran uang sea

tanahnya yaitu sea untuk saah dibayar didepan sedangkakn

sea untuk kebun dibayar dibelakang atau pembayaran

dilakukan setelah panen, mirip dengan per&an&ian bagi hasil dan

dalam hukum adat dikenal dengan sea tanah hasil pertanian.

Dasar hukum berlakunya hak sea tanah pertanian adalah

pasal 14 UUP yang mengatur tentang penggunaan tanah secra

e?sien dan khusunya untuk melaksanakan pr$gram pemerintah

guna mencukupi !sandang pangan% rakyat, maka perlu diadakan

perencanaan (planing) dalam pemakaian tanah#tanah pertanian.

ak sea tanah pertanian dinyatakan bersifat sementara

sehubungan dengan pasal 1* ayat (1) UUP yang menghendaki

baha setiap $rang atau badan hukum yang mempunyai sesuatu

hak atas tanah pertanian pada dasarnya dia&ibkan untuk

"*


21/24

menger&akan atau mengusahakan sendiri secara aktif dengan

mencegah cara#cara pemerasan.

5. Hak !emungut Hasil Hutan

8enurut /$edi ars$n$ hak membuka tanah dan hak

memungut hasil hutan merupakan bentuk penge&aantahan hak

ulayat. Tu&uan dari dimasukkannya kedua hak ini kedalam UUP

adalah semata#mata untuk menselaraskan UUP dengan hukum

adat.

Pasal 4+ ayat (") UUP menentukan baha penggunaan

hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya

memberikan hak milik kepada pengguna tersebut.

3ang berhak mengambil hasil hutan yakni

1. Arang atau per$rangan arga negara nd$nesia

a. ak membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya

dapat dipunyai $leh arga negara nd$nesia dan diatur

dengan peraturan Perundang#undangan (pasal 4+ UUP)

b. 8asyarakat berhak memanfaatkan hutan dan hasil

hutan sesuai dengan perundang#undangan yang

berlaku.

". 8asyarakat adat. 8asyarakat hukum adat berhak untuk

melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan

kebutuhan sehari#hari masyarakat bersangkutan dengan pasal

+6 dalam huruf (a) !melakukan pemungutan hasil hutan untuk

pemenuhan kebutuhan sehari#hari masyarakat adat yang

bersangkutan% UU -$.41 tahun 1222 tentang kehutanan).

ak memungut hasil hutan, diberikan $leh pemerintah

kepada arga -egaara yang merupakan k$ntribusi pemerintah

"1


22/24

dalam memberikan kese&ahteraan kepada masyarakat arga

-egara. Pemungutan hasil hutan ada yang bersal dari kayu

maupun n$n kayu.

""


23/24

BAB III

PENUTUP

A. Kesim)ulan• ak milik menurut pasal "* ayat 1 UUP adalah hak turun#

temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipenuhi $rang

atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal +.• ak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah

yang dikuasai langsung $leh -egara, dalam &angka aktu

sebagaimana tersebut dalam Pasal "2.

• ak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan

mempunyai bagunan atas tanah yang bukan miliknya

sendiri.• ak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan9atau

memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung $leh

-egara atau tanah milik $rang lain.

• ak sea adalah hak sese$rang atau suatu badan hukum

untuk mempergunakan tanah milik $rang lain untuk

keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya

se&umlah uang sebagai sea.

• ak membuka tanah adalah hak yang dimiliki $leh arga

negara ind$nesia untuk membuka lahan tanah yang diatur

berdasarkan peraturan pemerintah.• ak gadai tanah adalah hubungan hukum antara

sese$rang dengan tanah kepunyaan $rang lain, yang telah

menerima uang gadai daripadanya.• ak Usaha /agi hasil adalah hak sese$rang atau badan

hukum untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas

tanah kepunyaan pihak lain dengan per&an&ian baha

hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut

imbangan yang telah disetu&ui sebelumnya.• ak menumpang yaitu hak yang memberikan eenang

kepada sese$rang untuk mendirikan dan menempati

rumah di atas pekarangan milik $rang lain.

"0


24/24

• ak sea tanah pertanian adalah hak untuk menyea

tanah milik $rang lain untuk lahan pertanian.• hak membuka tanah dan hak memungut hasil hutan

merupakan bentuk penge&aantahan hak ulayat untuk

memungut hasil hutan dan membuka tanah yang belum

dimiliki $elh $rang lain.B. aran

Dengan kedangkalan ilmu yang kami miliki dan &uga

pemahaman yang kurang mendalam dalam mengka&i ilmu

hukum ini, mungkin makalah yang telah kami buat ini &auh dari

kesempurnaan, dalam artian kemungkinan banyak terdapat

kekurangan#kekurangan atau kesalahan dalam penulisan. Untuk

itu, bila ada kesalahan dalam penulisan makalah ini, m$h$n

kiranya diberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun,

sehingga untuk masa#masa yang akan datang bisa lebih baik dan

lebih sempurna dalam pembuatan makalahnya.

"4

makalah bab i ii iii agraria.docx

Documents