makalah eptik 2014
DESCRIPTION
Tugas Etika PTIKTRANSCRIPT
-
1
ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI dan KOMUNIKASI
CYBERCRIME dan CYBERLAW
PEMBAJAKAN SOFTWARE
Disusun Oleh :
1. Titin Purwati (18120797)
2. Ida Rahmawati (18122010)
3. Enda Setiawan (12129179)
4. Yuliyanti Rinda (12127284)
5. Feni Agustiyastuti (12128453)
AKADEMI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
BINA SARANA INFORMATIKA Jl.DR.Bunyamin No.106, Pabuaran, Telp.(0281) 642848, Purwokerto
-
2
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat beserta
karuniaNYA kami selaku penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Makalah ini kami buat
guna menyelesaikan kewajiban kami dalam menjalankan tugas Etika Profesi Teknologi
Informasi dan Komunikasi sebagaimana diamanatkan oleh dosen, disamping itu makalah ini
merupakan salah satu syarat agar dapat mengikuti ujian akhir mata kuliah Etika Profesi
Teknologi Informasi dan Komunikasi semester 4 Tahun ajaran 2014 / 2015.
Dalam penyusunan Tugas makalah ini penyusun tak luput dari bantuan beberapa pihak
yang telah membimbing dalam pembuatan makalah ini, oleh karena itu kami mengucapkan
terimakasih kepada mereka yang telah membantu penyusun sehingga dapat menyelesaikan
makalah ini. Penyusun menyadari masih ada kekurangan dalam penyajian makalah ini,
sehingga penyusun mohon kritik dan saran yang membangun agar dapat menjadi koreksi diri
bagi penyusun.
Purwokerto, 14 April 2014
Tim Penyusun
-
3
-
4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Dalam era informasi seperti sekarang ini, masalah terbesar yang dihadapi oleh
industri komputer adalah mengenai pembajakan software, bagaimana software tersebut
dicopy dan didistribusikan merupakan masalah yang harus diatasi oleh industri komputer.
Pembajakan tidak hanya terjadi di negara berkembang, seperti Indonesia, tetapi juga terjadi
di negara maju, sepertiAmerika Serikat di mana terdapat banyak industri komputer.
Pembajakan tidak hanya terjadi di dalam satu negara, melainkan bisa melewati batas negara
karena pembajakan tidak mengenal batas. Eksistensi industri komputer sangat bergantung
pada apa yang mereka jual kepada masyarakat. Apabila apa yang mereka ciptakan dibajak
maka penerimaan atas penjualan mereka pun berkurang sehingga dapat mengakibatkan
kerugian bahkan kebangkrutan.
Pembajakan merupakan hal yang rumit. Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita
melihat banyaknya software bajakan yang dijual. Hal itu berlangsung sampai saat ini.
Pihak-pihak yang mengcopy dan mendistribusikan software demi meraih keuntungan dan
akhirnya masyarakat berpikir itu hal yang biasa karena berlangsung di banyak tempat dan
dikonsumsi oleh banyak orang. Sering kali masyarakat berpikir sesuatu yang dilakukan
oleh banyak orang dan berlangsung terus-menerus merupakan hal yang biasa walaupun
sebenarnya itu menyalahi aturan. Akan tetapi, masyarakat yang membeli software bajakan
tidak terlepas dari mahalnya harga original software. Selain karena mahalnya harga
original software, budaya yang tercipta di masyarakat akan pentingnya menghargai hasil
karya orang lain belum tertanam dengan baik.
Di negara berkembang, seperti Indonesia, pengawasan pemerintah terhadap
beredarnya software bajakan seakan dibiarkan saja, tidak ada tindak tegas terhadap mereka
yang melakukan pembajakan atau pihak-pihak yang ikut menjual produk bajakan. Hal ini
tentu berbeda dengan negara tetangga kita, Singapura. Pengawasan dari pemerintah di sana
sangat ketat terhadap beredarnya software bajakan. Di sini terlihat peran pemerintah sangat
besar dalam meningkatkan perilaku antipembajakan. Keseriusan pemerintah dalam
menangani masalah pembajakan software sangat penting demi terciptanya perlindungan
terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
-
5
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari penulisan makalah ini adalah:
a. Memenuhi salah satu tugas mata kuliah Etika Profesi.
b. Menambah wawasan tentang Kasus Cyber Crime dan Hukum yang mengaturnya
(Cyber Law) yang ada di Indonesia.
c. Sebagai masukan kepada mahasiswa agar menggunakan ilmu yang didapatnya untuk
kepentingan yang positif.
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
a. Untuk dapat di presentasikan sehingga mendapatkan nilai UAS, dikarenakan mata
kuliah Etika Profesi adalah KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi).
b. Memberikan informasi tentang cyber crime kepada kami sendiri pada khususnya dan
masyarakat yang membaca pada umumnya.
1.3 Rumusan Masalah
1. Ada Berapa banyak Jenis jenis pembajakan software?
2. Apakah dampak dari pembajakan software bagi Indonesia?
3. Bagaimana upaya Pemerintah dalam meminimalisir pembajakan software di Indonesia?
BAB II
-
6
LANDASAN TEORI
2.1 CYBERCRIME
2.1.1 Pengertian Cybercrime
Cybercrime adalah sebuah bentuk kriminal yang mana menggunakan internet dan
komputer sebagai alat atau cara untuk melakukan tindakan kriminal. Masalah yang berkaitan
dengan kejahatan jenis ini misalnya hacking, pelanggaran hak cipta, pornografi anak,
eksploitasi anak, carding dan masih banyak kejahatan melalui media internet. Juga termasuk
pelanggaran terhadap privasi ketika informasi rahasia hilang atau dicuri.
Dalam definisi lain, kejahatan dunia maya adalah istilah yang mengacu kepada
aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat
terjadinya kejahatan. Termasuk ke dalam kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan
lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, confidence fraud, penipuan
identitas, pornografi anak, dan lain-lain.
Kategori Cybercrime adalah :
1. Cyberpiracy
Penggunaan teknologi komputer untuk :
mencetak ulang software atau informasi
mendistribusikan informasi atau software tersebut melalui jaringan computer
2. Cybertrespass
Penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada:
Sistem komputer sebuah organisasi atau individu.
Web site yang di-protect dengan password.
3. Cybervandalism
Penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang :
Mengganggu proses transmisi informasi elektronik.
Menghancurkan data di komputer.
2.1.2 Jenis-Jenis Cybercrime
-
7
2.1.2.1 Berdasarkan Motif Pelakunya
a. Cybercrime sebagai tindak kejahatan murni :
Dimana orang yang melakukan kejahatan yang dilakukan secara di sengaja,sebagai
contoh pencurian, tindakan anarkis, terhadap suatu system informasi atau system
computer.
b. Cybercrime sebagai tindakan kejahatan abu-abu :
Dimana kejahatan ini tidak jelas antara kejahatan criminal atau bukan karena dia
melakukan pembobolan tetapi tidak merusak, mencuri atau melakukan perbuatan
anarkis terhadap system informasi atau system computer tersebut.
c. Cybercrime yang menyerang individu :
Kejahatan yang dilakukan terhadap orang lain dengan motif dendam atau iseng
yang bertujuan untuk merusak nama baik, Contoh : Pornografi, cyberstalking, dll
d. Cybercrime yang menyerang hak cipta (Hak milik) :
Kejahatan yang dilakukan terhadap hasil karya seseorang dengan motif
menggandakan, memasarkan, mengubah yang bertujuan untuk kepentingan
pribadi/umum ataupun demi materi/nonmateri.
e. Cybercrime yang menyerang pemerintah :
Kejahatan yang dilakukan dengan pemerintah sebagai objek dengan motif
melakukan terror, membajak ataupun merusak keamanan.
2.1.2.2 Berdasarkan Sasaran Kejahatan
a. Cybercrime yang menyerang individu (Againts Person)
Jenis kegiatan ini, sasaran serangannya ditujukan kepada perorangan atau individu
yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut.
Contoh : pornografi, Cyberstalking, Cyber-Tresspass.
b. Cybercrime menyerang hak milik (Againts Property)
Cyber yang dilakukan untuk mengganggu atau menyerang hak milik orang lain.
Beberapa contoh kejahatan ini misalnya pengaksesan computer secara tidak sah melalui
dunia cyber, pemilikan informasi elektronik secara tidak sah/pencurian informasi,
carding, cybersquatting, hijacking, data forgery dll.
c. Cybercrime menyerang pemerintah (Againts Government)
-
8
Cybercrime Againts Government dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan
terhadap pemerintah. Kegiatan ini misalnya Cyber terrorism sebagai tindakan yang
mengancam pemerintah termasuk juga cracking ke situs resmi, pemerintah atau situs
militer.
2.1.3 Faktor Penyebab Munculnya Cybercrime
Jika dipandang dari sudut pandang yang lebih luas, latar belakang terjadinya
kejahatan di dunia maya ini terbagi menjadi dua faktorpenting, yaitu:
1. Faktor Teknis Dengan adanya teknologi internet akan menghilangkan batas wilayah
negara yang menjadikan dunia ini menjadi begitu dekat dan sempit. Saling
terhubungnya antara jaringan yang satu dengan yang lain memudahkan pelaku
kejahatan untuk melakukan aksinya. Kemudian,tidak meratanya penyebaran teknologi
menjadikan pihak yang satu lebih kuat dari pada yang lain.
2. Faktor ekonomi Cybercrime dapat dipandang sebagai produk ekonomi. Isu global yang
kemudian dihubungkan dengan kejahatan tersebut adalah keamanan jaringan.
Keamanan jaringan merupakan isu globa lyang muncul bersamaan dengan internet.
Sebagai komoditi ekonomi, banyak negara yang tentunya sangat membutuhkan
perangkat keamanan jaringan. Melihat kenyataan seperti itu,Cybercrime berada dalam
skenario besar dari kegiatan ekonomi dunia.
2.1.4 Cybercrime di Indonesia
Ada beberapa fakta kasus cybercrime yang sering terjadi di Indonesia, diantaranya
adalah :
1. Pencurian Account User Internet
Merupakan salah satu dari kategori Identity Theft and fraud (pencurian identitas
dan penipuan), hal ini dapat terjadi karena pemilik user kurang aware terhadap
keamanan di dunia maya, dengan membuat user dan password yang identik atau
gampang ditebak memudahkan para pelaku kejahatan dunia maya ini melakukan
aksinya.
2. Deface (Membajak situs web)
Metode kejahatan deface adalah mengubah tampilan website menjadi sesuai
-
9
keinginan pelaku kejahatan. Bisa menampilkan tulisan-tulisan provokative atau
gambar-gambar lucu. Merupakan salah satu jenis kejahatan dunia maya yang
paling favorit karena hasil kejahatan dapat dilihat secara langsung oleh
masyarakat.
3. Virus dan Trojan
Virus komputer merupakan program komputer yang dapat menggandakan atau
menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya
ke dalam program atau dokumen lain. Trojan adalah sebuah bentuk perangkat
lunak yang mencurigakan (malicious software) yang dapat merusak sebuah sistem
atau jaringan. Tujuan dari Trojan adalah memperoleh informasi dari target
(password, kebiasaan user yang tercatat dalam system log, data, dan lain-lain), dan
mengendalikan target (memperoleh hak akses pada target).
2.1.5 Undang-Undang IT di Indonesia
Di negara kita terkenal dengan Undang-Undang yang berlaku untuk semua
masyarakat Indonesia yang melakukan pelanggaran baik itu pemerintahan ataupun masyarakat
umum. Untuk dunia informasi teknologi dan elektronik dikenal dengan UU ITE. Undang-
Undang ITE ini sendiri dibuat berdasarkan keputusan anggota dewan yang menghasilkan
undang-undang nomor 11 tahun 2008. Keputusan ini dibuat berdasarkan musyawarah mufakat
untuk melakukan hukuman bagi para pelanggar terutama di bidang informasi teknologi
elektronik.
Berikut sebagian inti dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi &
Transaksi Elektronik (ITE) mengenai hukuman dan denda untuk setiap pelanggarannya:
Pasal 27
Denda Rp 1 miliar dan enam tahun penjara bagi orang yang membuat, mendistribusikan,
mentransmisikan, materi yang melanggar kesusilaan, judi, menghina dan mencemari nama
baik, memeras dan mengancam.
Pasal 28
Denda Rp 1 miliar dan enam tahun penjara bagi orang yang menyebarkan berita bohong dan
menyesatkan, sehingga merugikan konsumen transaksi elektronik dan menimbulkan
kebencian dan permusuhan antarkelompok.
Pasal 30
Denda Rp 600-800 juta dan penjara 6-8 tahun bagi orang yang memasuki komputer atau
-
10
sistem elektronik orang lain, menerobos, sampai menjebol sistem pengamanan.
Pasal 31
Denda Rp 800 juta dan penjara 10 tahun bagi orang yang menyadap informasi elektronik atau
dokumen elektronik di komputer atau sistem elektronik mengubah maupun tidak dokumen
itu.
Pasal 32
Denda Rp 2-5 miliar dan penjara 8-10 tahun bagi orang yang mengubah, merusak,
memindahkan, dan menyembunyikan informasi atau dokumen elektronik.
Pasal 34
Denda Rp 10 miliar dan penjara 10 tahun bagi orang yang memproduksi, menjual,
mengimpor, mendistribusikan, atau memiliki perangkat keras dan lunak sebagaimana di Pasal
27-34.
2.1.6 Penanganan Cybercrime
Cybercrime adalah masalah dalam dunia internet yang harus ditangani secara serius.
Sebagai kejahatan, penanganan terhadap cybercrime dapat dianalogikan sama dengan
dunia nyata, harus dengan hukum legal yang mengatur. Berikut ini ada beberapa Cara
Penanganan Cybercrime :
1. Dengan Upaya non Hukum
Adalah segala upaya yang lebih bersifat preventif dan persuasif terhadap para pelaku,
korban dan semua pihak yang berpotensi terkait dengan kejahatan dunia maya.
2. Dengan Upaya Hukum (Cyberlaw)
Adalah segala upaya yang bersifat mengikat, lebih banyak memberikan informasi
mengenai hukuman dan jenis pelanggaran/ kejahatan dunia maya secara spesifik.
Beberapa contoh yang dapat dilakukan terkait dengan cara pencegahan cyber crime
adalah sebagai berikut:
Untuk menanggulangi masalah Denial of Services (DoS), pada sistem dapat
dilakukan dengan memasang firewall dengan Instrussion Detection System (IDS)
dan Instrussion Prevention System (IPS) pada Router.
Untuk menanggulangi masalah virus pada sistem dapat dilakukan dengan
memasang anti virus dan anti spy ware dengan upgrading dan updating secara
periodik.
-
11
Untuk menanggulangi pencurian password dilakukan proteksi security system
terhadap password dan/ atau perubahan password secara berkala.
2.1.7 Perangkat Anti Cybercrime
Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menangani Cybercrime adalah memperkuat
aspek hukum dan aspek non hukum, sehingga meskipun tidak dapat direduksi sampai
titik nol paling tidak terjadinya cybercrime dapat ditekan lebih rendah.
1. Modernisasi Hukum Pidana Nasional
Sejalan dengan perkembangan teknologi, cybercrime juga mengalami perubahan
yang significant. Contoh: saat ini kita mengenal ratusan jenis virus dengan
dampak tingkat kerusakan yang semakin rumit.
2. Meningkatkan Sistem Pengamanan Jaringan Komputer
Jaringan komputer merupakan gerbang penghubung antara satu sistem komputer
ke sistem yang lain. Gerbang ini sangat rentan terhadap serangan, baik berupa
denial of service attack atau virus.
3. Meningkatkan pemahaman & keahlian Aparatur Penegak Hukum.
Aparatur penegak hukum adalah sisi brainware yang memegang peran penting
dalam penegakan cyberlaw. dengan kualitas tingkat pemahaman aparat yang
baik terhadap cybercrime, diharapkan kejahatan dapat ditekan.
4. Meningkatkan kesadaran warga mengenai masalah cybercrime.
Warga negara merupakan konsumen terbesar dalam dunia maya. Warga negara
memiliki potensi yang sama besar untuk menjadi pelaku cybercrime atau corban
cybercrime. Maka dari itu, kesadaran dari warga negara sangat penting.
5. Meningkatkan kerjasama antar negara dalam upaya penanganan
cybercrime.
Berbagai pertemuan atau konvensi antar beberapa negara yang membahas tentang
cybercrime akan lebih mengenalkan kepada dunia tentang fenomena cybercrime
terutama beberapa jenis baru.
2.2 CYBERLAW
-
12
2.2.1 Pengertian Cyberlaw
Cyber Law adalah aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang
berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan
memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online dan memasuki dunia
cyber atau maya. Cyber Law sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law.
Perkembangan Cyber Law di Indonesia sendiri belum bisa dikatakan maju. Hal ini
diakibatkan oleh belum meratanya pengguna internet di seluruh Indonesia. Berbeda dengan
Amerika Serikat yang menggunakan telah internet untuk memfasilitasi seluruh aspek
kehidupanmereka. Oleh karena itu, perkembangan hukum dunia maya di Amerika Serikat pun
sudah sangat maju.
2.2.2 Aspek Hukum Terhadap Kejahatan Cyberlaw
Dalam kaitannya dengan penentuan hokum yang berlaku dikenal beberapa asas yang
biasa digunakan, yaitu :
1. Azas Subjective Territoriality Azas yang menekankan bahwa keberlakuan hokum
ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya
dilakukan dinegara lain
2. Azas Objective Territoriality Azas yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah
hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat
merugikan bagi Negara yang bersangkutan
3. Azas Nasionality Azas yang menentukan bahwa Negara mempunyai jurisdiksi untuk
menentukan hokum berdasarkan kewarganegaraan pelaku
4. Azas Protective Principle Azas yang menekankan jurisdiksi berdasarkan
kewarganegaraan korban
5. Azas Universality Azas ini menentukan bahwa setiap Negara berhak untuk menangkap
dan menghukum para pelaku pembajakan
6. Azas Protective Principle Azas yang menyatakan berlakunya hokum didasarkan atas
keinginan Negara untuk melindungi kepentingan Negara dari kejahatan yang dilakukan diluar
wilayahnya yang umumnya digunakan apabila korban adalah Negara atau pemerintah.
BAB III
-
13
PEMBAHASAN
3.1 Definisi Pembajakan Software
Menurut BSA (Business Software Alliance), pembajakan piranti lunak adalah
penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas piranti lunak yang dilindungi undang-undang.
Hal ini dapat dilakukan dengan penyalinan, pengunduhan, sharing, penjualan, atau
penginstallan beberapa salinan ke komputer personal atau kerja.
Secara sederhana, membuat atau mendownload salinan tidak resmi dari piranti lunak
adalah tindakan melanggar hukum, tidak peduli berapa banyak salinan atau berapa orang yang
terlibat.
Membuat beberapa salinan untuk teman, menyewakan disk, mendistribusikan atau
mendownload piranti lunak bajakan dari internet, maupun membeli satu program piranti lunak
dan kemudian menginstalnya pada beberapa komputer, ini termasuk pembajakan.Tidak peduli
apakah Anda melakukannya untuk menghasilkan uang atau tidak, jika perusahaan Anda
tertangkap menyalin piranti lunak, Anda dapat dituntut secara perdata dan pidana. Denda
perdata dapat mencapai Rp 500 juta per program piranti lunak yang dibajak.
3.2 Jenis Jenis Pembajakan Software (PIRACY)
Jenis-jenis Pembajakan Software yang Sering Dilakukan sebagai berikut :
1. Hardisk Loading
Jenis pembajakan software yang tergolong pada Hardisk Loading adalah
pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh para penjual komputer yang tidak memiliki
lisensi untuk komputer yang dijualnya, tetapi software-software tersebut dipasang (install)
pada komputer yang dibeli oleh pelangganya sebagai bonus. Hal ini banyak terjadi pada
perangkat komputer yang dijual secara terpisah dengan software (terutama untuk system
operasinya). Pada umumnya ini dilakukan oleh para penjual komputer rakitan atau komputer
jangkrik (Clone Computer).
2. Under Licensing
-
14
Jenis pembajakan software yang tergolong pada Under Licensing adalah
pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh perusahaan yang mendaftarkan lisensi
untuk sejumlah tertentu, tetapi pada kenyataanya software tersebut dipasang (install) untuk
jumlah yang berbeda dengan lisensi yang dimilikinya (bisanya dipasang lebih banyak dari
jumlah lisensi yang dimiliki perusahaan tersebut. Misalnya, suatu perusahaan perminyakan
dengan nama PT. Perusahaan Perminyakan membeli lisensi produk AutoCAD dari
perusahaan Autodesk. Perusahan tersebut membeli lisensi produk AutoCAD untuk 25 unit
komputer diperusahaannya yang mempergunakan software AutoCAD sebagai aplikasi yang
digunakan untuk menangani kebutuhan pekerjaan pada bidang perminyakan.
Pada kenyataanya, PT. Perusahaan Perminyakan tersebut memiliki lebih dari 25
unit komputer yang menggunakan software AutoCAD, misalnya ada 40 unit komputer. PT.
Perusahaan Perminyakan tersebut telahymelakukan pelanggaran Hak Cipta (Pembajakan
software) dengan kategori Under Licensing untuk 15 unit computer yang dugunakan, yaitu
dengan menggunakan software AutoCAD tanpa lisensi yang asli dari AutoDesk.
3. Conterfeiting
Jenis pembajakan software yang tergolong pada Conterfeiting adalah pembajakan
software yang biasanya dilakukan oleh perusahaan pembuat software-software bajakan dengan
cara memalsukan kemasan produk (Packaging) yang dibuat sedemikian rupa mirip sekali
dengan produk aslinya. Seperti CD Installer, Manual Book, Dus (Packaging), dll.
4. Mischanneling
Jenis pembajakan software yang tergolong pada Mischanneling adalah pembajakan
software yang biasanya dilakukan oleh suatu institusi yan menjualnya produknya ke institusi
lain dengan harga yang relatif lebih murah, dengan harapan institusi tersebut mendapatkan
keuntungan lebih (revenue) dari hasil penjuala software tersebut. Sebagai contoh misalnya
Kampus BSI, bekerjasama dengan pihak Microsoft Indonesia untuk membeli lisensi produk
Microsoft (Misalnya : Microsoft Windows Server 2003 = 10 Lisensi, Microsoft Windows XP
Profesional = 100 Lisensi dan Minrosoft Office 2003 Enterprise Editions = 100 Lisensi).
Karena Kampus Bina Sarana Informatika merupakan salah satu instrukusi pendidikan
(kampus), maka pihak Kampus Bina Sarana Informatika mendapatkan harga khusus dari
Microsoft Indonesia untuk pembelian lisensi (Academic License) atau bisa disebut Microsoft
Volume License (MVL). Katakanlah untuk pembelian lisensi produk Microsoft Windows XP
Profesional, Kampus Bina Sarana Informatika hanya membayar sebesar $ 2 / Lisensi.
Kemudian untuk mendapatkan untung, melalui koperasi mahaiswa atau koperasi
karyawannya pihak Kampus BSI menjual ke suatu perusahan software Windows XP
-
15
Profesional berikut dengan lisensinya ke perusahan lain. Sebut saja perusahaan itu adalah PT.
Perusahan Lain. Pihak Kampus BSI menjual software tersebut dengan harga $ 5 / Lisensi.
Padahal secara resmi kalau pihak PT. Perusahan Lain untuk membeli satu lisensi produk
software Microsoft Windows XP Profesional harus membayar $ 8 / Lisensi.
5. End user copying
Jenis pembajakan software yang tergolong pada End user copying adalah
pembajakan software yang biasanya dilakukan oleh sesorang atau institusi yang memiliki 1
(satu) buah lisensi suatu produk software, tetapi software tersebiut dipasang (install) pada
sejumlah komputer.
6. Internet
Jenis pembajakan software banyak dilakukan dengan menggunakan media internet
untuk menjual atau menyebarluaskan produk yang tidak resmi (bajakan), seperti : software,
lagu (musik), film (video), buku, dll dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (bisnis).
3.3 Perbedaan Antara Software Asli dan Bajakan
Pada dasarnya semua sama karena terdapat master atau Installer yang digunakan,
yang membedakan software Asli dan bajakan adalah lisensi yang digunakan. Biasanya pada
setiap program atau Windows bisa dilihat di Menu About, disitu akan ada lisensi/serial number
ataupun informasi mengenai lisensi pengguna aplikasi Windows atau Software yang
digunakan.
Disinilah peran hacker dan cracker berperan untuk menciptakan sebuah program
(crack atau patch) agar software, windows, dan aplikasi lainnya bisa menjadi asli atau Original
dan semua fungsi dari software atau sistem operasi bisa menjadi sama seperti versi asli
(originalnya). Biasanya setiap antivirus akan mendeteksi program crack atau patch dan lain-
lain sebagai virus karena mungkin udah janjian sama yang buat softwarenya.pinter-pinter
kalian aja milih patch atau crack yang bukan virus.
Tanpa Hacker dan Cracker mungkin kalian tidak akan bisa mencicipi maupun
mempelajari aplikasi-aplikasi seperti Microsoft Office, Windows, Adobe, Corel, dan berbagai
software atau aplikasi lainnya. Jangan pernah percaya kalau ada artikel yg nulis bahwa software
bajakan mengandung virus.Karena hampir seluruh antivirus sepertinya sudah direncakan untuk
mendeteksi sebuah patch, keygen sebagai sebuah virus.
-
16
Menurut saya pribadi, teknologi dan ilmu pengetahuan itu seharusnya Open source
agar bisa digunakan dan bermanfaat oleh orang banyak, dan bagi yang ingin mempelajari
aplikasi tersebut.Kalaupun ingin menghargai aplikasi buatannya, mungkin pemerintah ataupun
orang-orang kaya bisa mendonasikan hasil karya dari program yang mereka buat.
Bagi kalian yang orang-orang kaya yang berpenghasilan diangka 3 juta keatas ada
baiknya kalian membeli aplikasi atau software yang asli (original) yang harganya berkisar
anatara $20 sampai $500 di situs resmi dari aplikasi atau toko resminya, namun bagi kalian
yang berpenghasilan kurang atau pas-pasan itu terserah kalian.
3.4 Sebab terjadinya pembajakan software di Indonesia
Tidak bisa kita pungkiri, hidup di era globalisasi dengan kehidupan yang serba
modern serba digital kita tidak bisa lepas dari alat-alat teknologi yang serba modern, sebut saja
komputer.Komputer di era yang serba modern ini memiliki peranan-peranan yang penting
untuk membantu kegiatan kita sehari-hari dalam menyelasaikan tugas-tugas yang dibuat
dengan menggunakan teknologi digital.Di negara kita Indonesia, banyak sekali pengguna
komputer, seperti pelajar, pekerja kantoran, bahkan ibu-ibu rumah tangga pun tidak lepas dari
komputer.
Komputer dalam menjalankan perananya, membutuhkan perangkat
software(perangkat lunak) agar dapat dijalankan oleh penggunanya, apa itu software?
Pengertian Software komputer adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur
oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau
instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui sofware atau perangkat lunak inilah
suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah.
Peranan software sangatlah penting bagi para pengguna komputer. Software di
negara kita bervariasi, dari yang asli sampai yang palsu, dari yang bayar sampai yang gratis.
Beraneka macam pilihan diberikan kepada pengguna komputer untuk bebas memilih mana
yang ingin mereka butuhkan. Tetapi tidak bisa kita pungkiri pula bahwa apa yang asli itu
biasanya identik dengan harga yang mahal, sedangkan yang palsu tentu kebalikan dari yang
asli dari sisi harganya yang lebih murah. Tentunya kita bisa mengetahui bahwa yang palsu
tentu ada unsur penjiplakan dari yang asli atau sering disebut pembajakan, apa itu pembajakan?
Pembajakan menjadi hal yang sudah tidak tabu lagi bagi pengguna komputer di
negeri kita ini, karena banyaknya permintaan software maka semakin banyak pula pembajakan
untuk memenuhi kebutuhan para pengguna komputer, walaupun ada juga pengguna komputer
-
17
yang menggunakan software yang asli. Banyaknya pengguna komputer yang didominasi oleh
semua kalangan masyarakat di negara kita, menyebabkan komputer menjadi barang yang sudah
tidak asing lagi di masyarakat kita.
Oleh karena itu, dalam memenuhi kebutuhan untuk menggunakan komputer banyak
masyarakat kita membeli software bajakan, kenapa? karena harga software yang asli yang
begitu mahal Untuk perbandingan, harga lisensi Windows 98 adalah 200 dolar AS, sedangkan
software bajakan dapat kita beli hanya dengan harga Rp. 10.000 saja. Andaikata di sebuah
kantor mempunyai 20 buah komputer yang menggunakan windows 98, maka biaya yang harus
dikeluarkan sebesar 4000 dolar AS atau senilai hampir 40 juta rupiah. Itu hanya untuk sistem
operasinya saja, belum termasuk program-program aplikasi lainnya.
Itulah penyebab mengapa banyak masyarakat kita menggunakan software bajakan,
disamping harganya yang jauh relatif murah, hasil dari produk bajakan pun akan berfungsi
sebagaimana mestinya yang asli.Untuk memenuhi kebutuhan hidup saja susah, jika diharuskan
membeli software yang sebegitu mahalnya, mungkin masyarakat di negara kita ini tidak akan
maju dalam bidang teknologi khususnya komputer, yang memerlukan biaya yang sangat mahal
untuk dapat membelinya.
Mungkin jika negara kita ini sudah mapan, tingkat ekonomi di masyarakat sudah
tinggi, tidak ada kemiskinan, penggunaan software yang asli bisa diharuskan untuk memenuhi
kebutuhan penggunaan komputer tersebut, sehingga tidak ada lagi pembajakan-pembajakan di
negara kita tercinta, dengan begitu kehidupan masyarakat kita ini menjadi semakin menghargai
ciptaan-ciptaan orang dengan tidak membajaknya.
3.5 Dampak dari Pembajakan Software bagi Indonesia
Dampak Negatif :
Nilai ekonomi kecil. Di Indonesia, angka pembajakan termasuk tinggi. Hal ini jelas
merugikan para pengembang software dalam negeri maupun luar negeri. Sehingga, industri
perangkat lunak komputer kurang bergairah yang mengakibatkan turunnya pendapatan
produsen.
Kreativitas terhambat. Karena tingginya angka pembajakan, mengakibatkan anak bangsa
Indonesia enggan untuk terjun ke dalam bisnis pembuatan software. Sehingga, bangsa
Indonesia tidak memiliki kompetensi dalam persaingan teknologi software dalam negeri
apalagi kancah internasional.
-
18
Mudah menyebarnya berbagai kode-kode jahat seperti virus, spyware, rook-kit, dll.
Karena, paket program bajakan tidak terjamin keamanannya.
Sistem operasi crash. Karena program bajakan tidak menjamin sistem keamanan yang
memadai sehingga bila komputer terinfeksi kode-kode perusak dari program bajakan akan
memungkinkan rusaknya sistem operasi.
Dampak Positif :
Minimnya gap teknologi. Karena jarang rumah tangga di Indonesia yang dapat membeli
lisensi sebuah software, maka dengan adanya software bajakan akan membantu pengguna
rumahan dalam menggunakan komputer tanpa biaya yang mahal.
Membantu pekerjaan. Misalnya tugas sekolah, tugas kantor, buku acara yang memerlukan
lisensi software pengolah kata. Software bajakan cukup membantu karena lisensi dari
software-software ini sangatlah mahal bagi sebagian besar pengguna.
Membantu dunia pendidikan. Dalam proses pendidikan, terdapat berbagai macam file di
internet yang dapat diunduh secara Cuma-Cuma yang berkaitan dengan pengetahuan.
Software bajakan membantu karena untuk mendapatkan reader dari software-software
tersebut, tidak memerlukan biiaya yang mahal sehingga seorang pelajar dapat mempelajari
artikel-artikel tersebut dengan mudah.
Hiburan yang murah. Game-game bajakan sangat memberikan hiburan yang murah karena
selain sangat atraktif, untuk mendapatkannya kita tidak memerlukan biaya yang mahal.
3.6 Upaya Pemerintah dalam Meminimalisir Pembajakan Software di Indonesia
Upaya yang dilakukan pemerintah meliputi :
a) Mengedukasi pengguna perangkat lunak atas keuntungan yang dapat diraih dengan
menggunakan perangkat lunak asli.
b) Memersuasi ritel agar menjual perangkat lunak asli
c) Mengadakan sosialisasi pentingnya penggunaan software asli, BSA dan AutoDesk,
mengadakan seminar ke sekolah dan kampus mengenai software-softwara yang
ada. juga memaparkan kerugian jika menggunakan
software palsu.
d) Melalui edukasi kepada konsumen maupun penjual software seperti dengan
menggelar kampanye Global Fair Play yang serentak digelar di 46 negara
termasuk Indonesia. Konsumen perlu mendapat pemahaman yang cukup untuk
-
19
mengetahui ciri-ciri software asli dan hanya membelinya dari reseller resmi.
Sementara perlu kesadaran para penjual software untuk melindungi hak konsumen
dengan hanya menjual software legal
e) Pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk menyadarkan masyarakat dan dunia
usaha agar menghargai hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual (HaKI).
3.7 Contoh Kasus Mengenai Pembajakan Software
Jakarta Penyidik PPNS Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bersama
BSA (Business Software Association) dan Kepolisian melaksanakan Penindakan Pelanggaran
Hak Cipta atas Software di 2 tempat di Jakarta yaitu Mall Ambasador dan Ratu Plasa pada hari
Kamis (5/4). Penindakan di Mall Ambasador dan Ratu Plaza dipimpin langsung oleh IR. Johno
Supriyanto, M.Hum dan Salmon Pardede, SH., M.Si dan 11 orang PPNS HKI. Penindakan ini
dilakukan dikarenakan adanya laporan dari BSA (Business Software Association) pada tanggal
10 Februari 2012 ke kantor Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang mengetahui
adanya CD Software Bajakan yang dijual bebas di Mall Ambasador dan Ratu Plaza di Jakarta.
Dalam kegiatan ini berhasil di sita CD Software sebanyak 10.000 keping dari 2 tempat yang
berbeda.
CD software ini biasa di jual oleh para penjual yang ada di Mall Ambasador dan
Ratu Plasa seharga Rp.50.000-Rp.60.000 sedangkan harga asli software ini bisa mencapai
Rp.1.000.000 per softwarenya. Selain itu, Penggrebekan ini akan terus dilaksanakan secara
rutin tetapi pelaksanaan untuk penindakan dibuat secara acak/random untuk wilayah di seluruh
Indonesia. Salmon pardede, SH.,M.Si selaku Kepala Sub Direktorat Pengaduan, Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, mengatakan bahwa Dalam penindakan ini para pelaku
pembajakan CD Software ini dikenakan pasal 72 ayat 2 yang berbunyi barang siapa dengan
sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu
ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tidak
menutup kemungkinan dikenakan pasal 72 ayat 9 apabila dalam pemeriksaan tersangka
diketahui bahwa tersangka juga sebagai pabrikan.
Dengan adanya penindakan ini diharapkan kepada para pemilik mall untuk
memberikan arahan kepada penyewa counter untuk tidak menjual produk-produk software
-
20
bajakan karena produk bajakan ini tidak memberikan kontribusi kepada negara dibidang pajak
disamping itu untuk menghindari kecaman dari United States Trade Representative (USTR)
agar Indonesia tidak dicap sebagai negara pembajak.
BAB IV
-
21
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Dari beberapa uraian yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:
1) Beberapa penyebab terjadinya pembajakan software di Indonesia yaitu mahalnya
software legal, kurangnya kesadaran masyarakat sebagai pengguna software, dan
kurangnya sikap teladan dari pemerintah dan aparat hukum untuk menggunakan
software yang legal pula.
2) Dampak dari pembajakan software bagi Indonesia yaitu tidak hanya merugikan
perusahaan software lokal, tapi juga merugikan Negara. Perusahaan software rugi
karena produk orisinilnya yang harganya jutaan rupiah harus bersaing dengan produk
bajakan yang harganya hanya puluhan ribu rupiah. Negara juga dirugikan, karena
software bajakan itu sudah pasti tidak bayar pajak.
3) Upaya Pemerintah dalam meminimalisasi pembajakan software di Indonesia yaitu
pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani pelanggaran terkait HaKI ini
lewat kelompok kerja yang diberi nama Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran
Hak atas Kekayaan Intelektual (Timnas HaKI), Pemerintah juga mengedukasi
pengguna perangkat lunak atas keuntungan yang dapat diraih dengan menggunakan
perangkat lunak asli dengan mengadakan sosialisasi pentingnya penggunaan software
asli dan memaparkan kerugian jika menggunakan sotware palsu.
4.2 Saran
1) Saran kepada Pemerintah harus memberi contoh terlebih dahulu tentang penggunaan
software legal sebelum menuntut masyarakat melakukan hal yang sama. Hal ini dapat
menjadi dorongan tersendiri buat masyarakat dan meneladani pemimpinnya karena
sudah melakukan hal yang benar.
2) Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar
internasional.1. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum
-
22
mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang
berhubungan dengan cybercrime.
3) Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya
mencegah kejahatan tersebut terjadi.
DAFTAR PUSTAKA
-
23
/5.Modus.Operandi.Pembajakan.Software..Beserta.Hukumannya.
http://agunkzscreamo.blogspot.com/2012/10/apa-perbedaan-antara-software-asli-dan.html.
http://teknologi.kompasiana.com/internet/2009/10/29/pembajakan-software-dan-solusi-
mengatasinya-19627.html.
http://monokotil.wordpress.com/2009/11/17/dampak-pembajakan-software/.