BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir

semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan

kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain

manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia

ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan

global, maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas

sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia

merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan

efisien dalam proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing dalam

menjalani era globalisasi tersebut. Maka Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan-

kebijakan pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam segi peserta didik, tenaga

pendidik dan organisasi pendidikan sebagai jawaban untuk bersaing didalam era globalisasi.

Kebijakan pendidikan yang diambil oleh pemerintah yaitu :

1. MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH

Sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai

keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam,

kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan

kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu

pendidikan. hal ini akan dapat dilaksanakan jika sekolah dengan berbagai keragamannya

itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri sesuai dengan

kondisi lingkungan dan kebutuhan anak didiknya. Walaupun demikian, agar mutu tetap

terjaga dan agar proses peningkatan mutu tetap terkontrol, maka harus ada standar yang

diatur dan disepakati secara secara nasional untuk dijadikan indikator evaluasi keberhasilan

peningkatan mutu tersebut (adanya benchmarking). Pemikiran ini telah mendorong

munculnya pendekatan baru, yakni pengelolaan peningkatan mutu pendidikan di masa

1

mendatang harus berbasis sekolah sebagai institusi paling depan dalam kegiatan

pendidikan. Pendekatan ini, kemudian dikenal dengan manajemen peningkatan mutu

pendidikan berbasis sekolah (School Based Quality Management) atau dalam nuansa

yang lebih bersifat pembangunan (developmental) disebut School Based Quality

Improvement.

2. PROGRAM SERTIFIKASI GURU

Dalam organisasi pendidikan, sumber daya manusia yang utama adalah guru. Guru

adalah komponen esensial dalam sistem pendidikan di sekolah/perguruan tinggi. Peranan,

tugas, dan tanggungjawab guru sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan

nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia

Indonesia, meliputi kualitas iman/takwa, akhlak mulia, dan penguasaan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang maju, adil, makmur, dan

beradab. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut,

diperlukan guru yang profesional.

3. PROGRAM RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah

Bertaraf Internasional)

Dalam upaya peningkatan mutu, efisiensi, relevansi, dan peningkatan daya saing

secara nasional dan sekaligus internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah,

maka telah ditetapkan pentingnya penyelenggaraan satuan pendidikan bertaraf

internasional, baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Untuk menuju kepada satuan

pendidikan yang bertaraf internasional (SBI) tersebut, maka pemerintah sejak tahun 2007

telah melaksanakan pembinaan kepada sekolah atau satuan pendidikan untuk

dikembangkan menjaadi satuan pendidikan bertaraf internasional atau RSBI, yang berasal

dari sekolah-sekolah yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai sekolah standar nasional.

Hal ini didasarkan atas kenyataan bahwa untuk menjadi SBI memerlukan biaya yang

sangat mahal, sehingga ditempuh dengan tidak mendirikan baru, akan tetapi diawali dari

SSN tersebut. Sedangkan secara yuridis, pembinaan RSBI ini dilakukan sesuai

Permendiknas No. 78 Tahun 2009 pasal 25 bahwa “Pemerintah dapat mendirikan satuan

pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional”.

2

B. PERMASALAHAN

Permasalahan yang terjadi dilapangan dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan pendidikan

yang disebutkan diatas adalah :

1. Apakah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah sesuai dengan tujuan

pendidikan untuk meningkatkan mutu dalam pelaksanaannya?

2. Apakah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah telah diterapkan oleh seluruh

sekolah di Indonesia sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia?

3. Apakah program sertifikasi guru dapat meningkatkan kompetensi guru dalam proses

belajar-mengajar?

4. Apakah program sertifikasi guru dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia?

5. Apakah program RSBI atau SBI dapat meningkatkan mutu pendidikan dari segi lulusan

dan tenaga pengajar?

6. Apakah pelaksanaan RSBI atau SBI sesuai dengan tujuan pendidikan yang terdapat

didalam kebijakan pemerintah Indonesia?

3

BAB 2

PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI TEORI

Kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dan telah diterapkan dalam

dunia pendidikan di Indonesia ini untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia adalah

sebagai berikut :

1. MANAJEMEN PENINGKATAN MUTU BERBASIS SEKOLAH

Konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini membawa isu

desentralisasi dalam manajemen (pengelolaan) pendidikan dimana birokrasi pusat bukan

lagi sebagai penentu semua kebijakan makro maupun mikro, tetapi hanya berperan sebagai

penentu kebijakan makro, prioritas pembangunan, dan standar secara keseluruhan melalui

sistem monitoring dan pengendalian mutu. Konsep ini sebenarnya lebih memfokuskan diri

kepada tanggung jawab individu sekolah dan masyarakat pendukungnya untuk merancang

mutu yang diinginkan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya, dan secara terus

menerus mnyempurnakan dirinya. Semua upaya dalam pengimplementasian manajemen

peningkatan mutu berbasis sekolah ini harus berakhir kepada peningkatan mutu siswa

(lulusan).

Konsep ini menawarkan kerjasama yang erat antara sekolah, masyarakat dan

pemerintah dengan tanggung jawabnya masing - masing ini, berkembang didasarkan

kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat secara

aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan melalui

pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Sekolah harus mampu menterjemahkan dan

menangkap esensi kebijakan makro pendidikan serta memahami kindisi lingkunganya

(kelebihan dan kekurangannya) untuk kemudian melaui proses perencanaan, sekolah harus

memformulasikannya ke dalam kebijakan mikro dalam bentuk program - program prioritas

yang harus dilaksanakan dan dievaluasi oleh sekolah yang bersangkutan sesuai dengan visi

dan misinya masing - masing. Sekolah harus menentukan target mutu untuk tahun

4

berikutnya. Dengan demikian sekolah secara mendiri tetapi masih dalam kerangka acuan

kebijakan nasional dan ditunjang dengan penyediaan input yang memadai, memiliki

tanggung jawab terhadap pengembangan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan

kebutuhan belajar siswa dan masyarakat.

Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah merupakan alternatif baru dalam

pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan kepada kemandirian dan kreatifitas

sekolah. Konsep ini diperkenalkan oleh teori effective school yang lebih memfokuskan diri

pada perbaikan proses pendidikan (Edmond, 1979).

Beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep manajemen ini antara lain

sebagai berikut;

(i) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib.

(ii) Sekolah memilki misi dan target mutu yang ingin dicapai.

(iii) Sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat.

(iv) Adanya harapan yang tinggi dari personel sekolah (kepala sekolah, guru, dan staf

lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi.

(v) Adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK.

(vi) Adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik

dan administratif, dan pemanfaatan hasilnya untuk penyempurnaan/perbaikan mutu.

(vii) adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat.

Pengembangan konsep manajemen ini didesain untuk meningkatkan kemampuan

sekolah dan masyarakat dalam mengelola perubahan pendidikan kaitannya dengan tujuan

keseluruhan, kebijakan, strategi perencanaan, inisiatif kurikulum yang telah ditentukan

oleh pemerintah dan otoritas pendidikan. Pendidikan ini menuntut adanya perubahan sikap

dan tingkah laku seluruh komponen sekolah; kepala sekolah, guru dan tenaga/staf

5

administrasi termasuk orang tua dan masyarakat dalam memandang, memahami,

membantu sekaligus sebagai pemantau yang melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam

pengelolaan sekolah yang bersangkutan dengan didukung oleh pengelolaan sistem

informasi yang presentatif dan valid. Akhir dari semua itu ditujukan kepada keberhasilan

sekolah untuk menyiapkan pendidikan yang berkualitas/bermutu bagi masyarakat.

Tujuan

Konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini bertujuan :

1. Mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah khususnya

kepada masyarakat.

2. Memperoleh masukan agar konsep manajemen ini dapat diimplentasikan dengan mudah

dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural, sosio-

ekonomi masyarakat dan kompleksitas geografisnya.

3. Menambah wawasan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat sekolah dan individu

yang peduli terhadap pendidikan, khususnya peningkatan mutu pendidikan.

4. Memotivasi masyarakat sekolah untuk terlibat dan berpikir mengenai peningkatan mutu

pendidikan/pada sekolah masing - masing.

5. Menggalang kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut serta secara aktif dan dinamis dalam

mensukseskan peningkatan mutu pendidikan.

6. Memotivasi timbulnya pemikiran - pemikiran baru dalam mensukseskan pembangunan

pendidikan dari individu dan masyarakat sekolah yang berada di garis paling depan dalam

proses pembangunan tersebut.

7. Menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab

semua komponen masyarakat, dengan fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan (terus

menerus) pada tataran sekolah.

8. Mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan pada tiap sekolah harus dirumuskan

dengan jelas dan dengan target mutu yang harus dicapai setiap tahun. 5 tahun,dst,sehingga

tercapai misi sekolah kedepan.

6

Kerangka kerja dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah 

Dalam manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini diharapkan sekolah dapat

bekerja dalam koridor - koridor tertentu antara lain sebagai berikut ;

Sumber daya

Sekolah harus mempunyai fleksibilitas dalam mengatur semua sumber daya sesuai

dengan kebutuhan setempat. Selain pembiayaan operasional/administrasi, pengelolaan

keuangan harus ditujukan untuk :

(i) memperkuat sekolah dalam menentukan dan mengalolasikan dana sesuai dengan skala

prioritas yang telah ditetapkan untuk proses peningkatan mutu.

(ii) pemisahan antara biaya yang bersifat akademis dari proses pengadaannya.

(iii) pengurangan kebutuhan birokrasi pusat.

Pertanggung-jawaban (accountability)

Sekolah dituntut untuk memilki akuntabilitas baik kepada masyarakat maupun

pemerintah. Hal ini merupakan perpaduan antara komitment terhadap standar keberhasilan

dan harapan/tuntutan orang tua/masyarakat. Pertanggung-jawaban (accountability) ini

bertujuan untuk meyakinkan bahwa dana masyarakat dipergunakan sesuai dengan

kebijakan yang telah ditentukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan jika

mungkin untuk menyajikan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan. Untuk itu

setiap sekolah harus memberikan laporan pertanggung-jawaban dan

mengkomunikasikannya kepada orang tua/masyarakat dan pemerintah, dan melaksanakan

kaji ulang secara komprehensif terhadap pelaksanaan program prioritas sekolah dalam

proses peningkatan mutu.

7

Kurikulum

Berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, sekolah

bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar materi (content)

dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada mafaat dan

relevansinya terhadap siswa, sekolah harus menciptakan suasana belajar yang

menyenangkan dan melibatkan semua indera dan lapisan otak serta menciptakan tantangan

agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu

pengetahuan, terampil, memilliki sikap arif dan bijaksana, karakter dan memiliki

kematangan emosional. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini yaitu;

Pengembangan kurikulum tersebut harus memenuhi kebutuhan siswa.

Bagaimana mengembangkan keterampilan pengelolaan untuk menyajikan kurikulum

tersebut kepada siswa sedapat mungkin secara efektif dan efisien dengan memperhatikan

sumber daya yang ada.

Pengembangan berbagai pendekatan yang mampu mengatur perubahan sebagai fenomena

alamiah di sekolah.

Strategi pelaksanaan di tingkat sekolah

Dalam rangka mengimplementasikan konsep manajemen peningkatan mutu yang

berbasis sekolah ini, maka melalui partisipasi aktif dan dinamis dari orang tua, siswa, guru

dan staf lainnya termasuk institusi yang memliki kepedulian terhadap pendidikan sekolah

harus melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :

Penyusunan basis data dan profil sekolah lebih presentatif, akurat, valid dan secara

sistimatis menyangkut berbagai aspek akademis, administratif (siswa, guru, staf), dan

keuangan.

Melakukan evaluasi diri (self assesment) utnuk menganalisa kekuatan dan kelemahan

mengenai sumber daya sekolah, personil sekolah, kinerja dalam mengembangkan dan

mencapai target kurikulum dan hasil-hasil yang dicapai siswa berkaitan dengan aspek-

aspek intelektual dan keterampilan, maupun aspek lainnya.

8

Berdasarkan analisis tersebut sekolah harus mengidentifikasikan kebutuhan sekolah dan

merumuskan visi, misi, dan tujuan dalam rangka menyajikan pendidikan yang berkualitas

bagi siswanya sesuai dengan konsep pembangunan pendidikan nasional yang akan dicapai.

Hal penting yang perlu diperhatikan sehubungan dengan identifikasi kebutuhan dan

perumusan visi, misi dan tujuan adalah bagaimana siswa belajar, penyediaan sumber daya

dan pengelolaan kurikulum termasuk indikator pencapaian peningkatan mutu tersebut.

Berangkat dari visi, misi dan tujuan peningkatan mutu tersebut sekolah bersama-sama

dengan masyarakatnya merencanakan dan menyusun program jangka panjang atau jangka

pendek (tahunan termasuk anggarannnya. Program tersebut memuat sejumlah program

aktivitas yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan nasional yang telah ditetapkan

dan harus memperhitungkan kunci pokok dari strategi perencanaan tahun itu dan tahun-

tahun yang akan datang. Perencanaan program sekolah ini harus mencakup indikator atau

target mutu apa yang akan dicapai dalam tahun tersebut sebagai proses peningkatan mutu

pendidikan (misalnya kenaikan NEM rata-rata dalam prosentase tertentu, perolehan

prestasi dalam bidang keterampilan, olah raga, dsb). Program sekolah yang disusun

bersama-sama antara sekolah, orang tua dan masyarakat ini sifatnya unik dan

dimungkinkan berbeda antara satu sekolah dan sekolah lainnya sesuai dengan pelayanan

mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Karena fokus kita dalam

mengimplementasian konsep manajemen ini adalah mutu siswa, maka program yang

disusun harus mendukung pengembangan kurikulum dengan memperhatikan kurikulum

nasional yang telah ditetapkan, langkah untuk menyampaikannya di dalam proses

pembelajaran dan siapa yang akan menyampaikannya.

Dua aspek penting yang harus diperhatikan dalam kegiatan ini adalah kondisi alamiah

total sumber daya yang tersedia dan prioritas untuk melaksankan program. Oleh karena itu,

sehubungan dengan keterbatasan sumber daya dimungkinkan bahwa program tertentu lebih

penting dari program lainnya dalam memenuhi kebutuhan siswa untuk belajar. Kondisi ini

mendorong sekolah untuk menentukan skala prioritas dalam melaksanakan program tersebut.

9

2. PROGRAM SERTIFIKASI GURU

Dalam pelaksanaan dunia pendidikan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh

pendidikan di Indonesia adalah rendahnya kualitas guru sehingga berdampak pada output

lulusan yang berkualitas rendah pula. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah

untuk mengatasi permasalahan rendahnya kualitas guru ini adalah dengan mengadakan

sertifikasi. Dengan adanya sertifikasi, pemerintah berharap kinerja guru akan meningkat

dan pada gilirannya mutu pendidikan nasional akan meningkat pula.

Mutu pendidikan dicerminkan oleh kompetensi lulusan yang dipengaruhi oleh kualitas

proses dan isi pendidikan. Pencapaian kompetensi lulusan yang memenuhi standar harus

didukung oleh isi dan proses pendidikan yang juga memenuhi standar. Perwujudan proses

pendidikan yang berkualitas dipengaruhi oleh kinerja pendidik dan tenaga kependidikan,

kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, kualitas pengelolaan, ketersediaan dana, dan

sistem penilaian yang valid, obyektif dan tegas. Oleh karena itu perwujudan pendidikan

nasional yang bermutu harus didukung oleh isi dan proses pendidikan yang memenuhi

standar, pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar kualifikasi akademik

dan kompetensi agar berkinerja optimal, serta sarana dan prasarana, pengelolaan, dan

pembiayaan yang memenuhi standar.

Kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, khususnya guru, selain ditentukan oleh

kualifikasi akademik dan kompetensi juga ditentukan oleh kesejahteraan, karena

kesejahteraan yang memadai akan memberi motivasi kepada guru agar melakukan tugas

profesionalnya secara sungguh-sungguh.

Kesungguhan seorang guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya akan sangat

menentukan perwujudan pendidikan nasional yang bermutu, karena selain berfungsi

sebagai pengelola kegiatan pembelajaran, guru juga berfungsi sebagai pembimbing

kegiatan belajar peserta didik dan sekaligus sebagai teladan bagi peserta didiknya, baik di

kelas maupun di lingkungan sekolah.

Selain ditentukan oleh kinerja guru, upaya peningkatan mutu pendidikan nasional juga

akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan penilaian yang valid, obyektf dan tegas, baik

10

penilaian oleh guru dan satuan pendidikan maupun penilaian oleh pemerintah. Khusus

penilaian oleh guru dan satuan pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam

peningkatan mutu pendidikan, karena selain bertujuan untuk memantau proses, kemajuan,

dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan, juga bertujuan untuk

meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam rangka memelihara kontinuitas proses

belajar peserta didik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia no 14 tahun 2005 tentang guru dan

dosen bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.

Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru

dan dosen sebagai tenaga professional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru

dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan behwa seseorang telah memiliki

kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu.

Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia no 20 tahun

2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 61 menyatakan sertifikat dapat berbentuk ijazah dan

sertifikat kompentensi yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan dan lembaga

pendidikan setelah lulus uji terakreditasi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan

yang terakreditasi atau lembaga pelatihan.

Hakikat dari sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan

profesional, yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah

khususnya serta tujuan pendidikan pada umumnya sesuai kebutuhan masyarakat dan

tuntutan zaman. Beberapa indicator yang menjadikan karakteristik guru dinilai kompeten

secara professional adalah :

1. Mampu mengembangkan tanggungjawab dengan baik.

2. Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat.

3. Mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah.

4. Mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran di kelas.

11

Dalam UU RI no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen dikemukakan bahwa profesi

guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai

berikut:

a) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme

b) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan

akhlak mulia.

c) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang

tugasnya.

d) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.

e) Memiliki tanggungjawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.

f) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja.

g) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan

dengan belajar sepanjang hayat.

h) Memiliki jaminan perlindungan hokum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

i) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang

berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Dalam buku Mulyasa, menurut Gary dan Margaret mengemukakan bahwa guru yang

efektif dan kompeten secara professional memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang kondusif.

2. Kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen pembelajaran.

3. Memiliki kemampuan memberikan umpan balik (feedback) dan penguatan

(reinforcement).

4. Memiliki kemampuan unutk peningkatan diri.

Wibowo (2004) dalam buku Mulyasa mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk

hal-hal sebagai berikut :

1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.

2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten sehingga merusak citra

pendidik dan tenaga pendidik.

12

3. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan dengan menyediakan

rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.

4. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga pendidikan.

5. Memberikan solusi dalam rangka meningakatkan mutu pendidikan dan tenaga

pendidikan.

Manfaat dari sertifikasi pendidik dan tenaga pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan mutu.

2. Penjamin mutu.

3. Menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan.

3. PROGRAM RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah Bertaraf

Internasional)

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah Sekolah Standar Nasional (SSN)

yang menyiapkan peserta didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia

dan bertaraf Internasional sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing

internasional.

LANDASAN HUKUM

UU no.20 TAHUN 2003 pasal 50 dan UU no. 32 tahun 2004 : Pemerintahan Pusat dan

Daerah.

UU no. 33 tahun 2004 : Kewenangan Pemerintah (Pusat) dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom.

UU no.25 tahun 2000 : Program Pembangunan Nasional

PP NoTahun 2005 : Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 61

Permendiknas No. 22,23,24 Tahun 2006 : Standar Isi, SKL dan Implementasinya.

13

TUJUAN PROGRAM RSBI

Umum

1. Meningkatkan kualitas pendidikan nasional sesuai dengan amanat Tujuan Nasional dalam

Pembukaan UUD 1945, pasal 31 UUD 1945, UU No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, PP

No.19 tahun 2005 tentang SNP( Standar Nasional Pendidikan), dan UU No.17 tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang menetapkan Tahapan Skala

Prioritas Utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-1 tahun 2005-2009 untuk

meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.

2. Memberi peluang pada sekolah yang berpotensi untuk mencapai kualitas bertaraf nasional dan

internasional.

3. Menyiapkan lulusan yang mampu berperan aktif dalam masyarakat global.

Khusus

Menyiapkan lulusan yang memiliki kompetensi yang tercantum di dalam Standar Kompetensi

Lulusan yang diperkaya dengan standar kompetensi lulusan berciri internasiona.

RSBI/SBI adalah sekolah yang berbudaya Indonesia, karena Kurikulumnya ditujukan untuk

Pencapaian indikator kinerja kunci minimal sebagai berikut:

1. menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

2. menerapkan sistem satuan kredit semester

3. Memenuhi standar isi

4. Memenuhi standar kompetensi lulusan

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci

tambahan sebagai berikut:

1. sistem administrasi akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di mana

setiap saat siswa bisa mengakses transkripnya masing-masing.

2. muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari muatan pelajaran yang sama pada sekolah

unggul dari salah satu negara anggota OECD (Organization for Economic Co-operation and

14

Development) dan/ atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam

bidang pendidikan.

3. menerapkan standar kelulusan sekolah/ madrasah yang lebih tinggi dari Standar Kompetensi

Lulusan.

Penyelenggaraan satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan

bertaraf internasional yang selanjutnya disebut dengan Rintisan Sekolah Bertaraf

Internasional (disingkat dengan RSBI) dilatarbelakangi oleh alasan-alasan sebagai berikut:

1. Era Globalisasi menuntut kemampuan daya saing yang kuat dalam teknologi, manajemen dan

sumber daya manusia. Keunggulan teknologi akan menurunkan biaya produksi, meningkatkan

kandungan nilai tambah, memperluas keragaman produk, dan meningkatkan mutu produk.

Keunggulan manajemen dapat mempengaruhi dan menentukan bagus tidaknya kinerja

sekolah, dan keunggulan sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi pada tingkat

internasional, akan menjadi daya tawar tersendiri dalam era globalisasi ini.

2. Dalam upaya peningkatan mutu, efisien, relevan, dan memiliki daya saing kuat, maka dalam

penyelenggaraan SBI pemerintah memberikan beberapa landasan yang kuat yaitu : (a)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN

20/2003) Pasal 50 ayat (3) dinyatakan bahwa “pemerintah dan/atau pemerintah daerah

menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang

pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional”; (b)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (disingkat

SNP) ; (c) UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 menetapkan tahapan skala prioritas utama dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah ke-1 tahun 2005-2009 untuk meningkatkan kualitas dan

akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan. Demikian pula dalam Renstra 2010-2014

bahwa pemerintnah mentargetkan pada tahun 2014 minimal 50% kabupaten/kota di Indonesia

telah ada SBI.

3. Penyelenggaraan RSBI didasari oleh filosofi eksistensialisme dan esensialisme

(fungsionalisme). Filosofi eksistensialisme berkeyakinan bahwa pendidikan harus

menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin melalui

fasilitasi yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bermartabat, pro-perubahan

15

(kreatif, inovatif dan eksperimentatif), menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan

kemampuan peserta didik. Jadi, peserta didik harus diberi perlakuan secara maksimal untuk

mengaktualkan potensi intelektual, emosional, dan spiritualnya. Para peserta didik tersebut

merupakan aset bangsa yan sangat berharga dan merupakan salah satu faktor daya saing yang

kuat, yang secara potensial mampu merespon tantangan globalisasi. Filosof esensialisme

menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik

kebutuhan individu, keluarga, maupun kebutuhan berbagai sektor dan sub-sub sektornya, baik

lokal, nasional, maupun internasional. Terkait dengan tuntutan globalisasi, pendidikan harus

menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu bersaing secara internasional.

4. Dalam mengaktualisasikan kedua filosofi tersebut, empat pilar pendidikan yaitu learning to

know, learning to do, learning to live together, and learning to be merupakan patokan

berharga bagi penyelarasan praktek-praktek penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, mulai

dari kurikulum, guru, proses belajar mengajar, sarana dan prasarana, hingga sampai

penilaiannya. Maksudnya adalah pembelajaran tidaklah sekedar memperkenalkan nilai-nilai

(learning to know), tetapi juga harus bisa membangkitkan penghayatan dan mendorong

menerapkan nilai-nilai tersebut (learning to do) yang dilakukan secara kolaboratif (learning to

live together) dan menjadikan peserta didik percaya diri dan menghargai dirinya (learning to

be).

PENTAHAPAN (FASE) PENGEMBANGAN PROGRAM RINTISAN SMA

BERTARAF INTERNASIONAL

Tahap pengembangan Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional ada 3 tahap, yaitu:

1) Tahap Pengembangan (3 tahun pertama)

Pada tahap pengembangan yaitu tahun ke-1 sampai dengan ke-3 sekolah didampingi oleh

tenaga dari lembaga professional independent dan/atau lembaga terkait dalam melakukan

persiapan, penyusunan dan pengembangan kurikulum, penyiapan SDM, modernaisasi

manajemen dan kelembagaan, pembiayaan, serta penyiapan sarana prasarana.

2) Tahap Pemberdayaan (2 tahun; tahun ke-4 an 5)

16

Pada tahap pemberdayaan yaitu tehun ke -4 dan ke-5 adalah sekolah melakasanakan dan

meningkatkan kualitas hasil yang sudah dikembangkan pada tahap pendampingan, oleh

karena itu dalam proses ini hal terpenting adalah dilakukannya refleksi terhadap pelaksanaan

kegiatan untuk keperluan penyempurnaan serta realisasi program kemitraan dengan sekolah

mitra dalam dan luar Negeri serta lembaga sertifikasi pendidikan internasional.

3) Tahap Mandiri (tahun ke-6).

Pada tahap mandiri pada tahun ke-6 adalah sudah sekolah sudah berubah predikatnya dari

rintisan bertaraf internasional (RSBI) menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dengan

catatan semua profil yang diharapkan telah tercapai. Sedangkan apabila profil yang

diharapkan mulai dari standar isi dan standar kompetensi lulusan, SDM (guru, kepala sekolah,

tenaga pendukung), sarana prasarana, penilaian, pengelolaan, pembiayaan, kesiswaan, dan

kultur sekolah belum tercapai, maka dimungkinkan suatu sekolah RSBI akan terkena passing-

out.

Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)

Sekolah bertaraf internasional adalah Sekolah yang telah menjadi rintisan (RSBI) yang

menyiapkan peserta didik berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia, bertaraf

Internasional dan sudah menjadi sekolah yang mandiri dalam hal semua kegiatan yang dapat

dikontrol oleh sekolah sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing

internasional.

SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) adalah sekolah yang sudah memenuhi dan

melaksanakan standar nasional pendidika yang meliputi :standar isi, standar proses, standar

kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,

standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Selanjutnya komponen-

komponen, aspek-aspek, dan indikator-indikator SNP tersebut diperkaya, diperkuat,

dikembangkan, diperdalam, diperluas melalui adaptasi atau adopsi standar pendidikan dari

salah satu atau lebih anggota OECD (Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic,

Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea,

17

Luxemourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic,

Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States dan negara maju lainnya

seperti Chile, Estonia, Israel, Russia, Slovenia, Singapore, dan Hongkong), dan/atau negara

maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan serta diyakini

telah memilki reputasi mutu yang diakui secara internasional, serta lulusannya memiliki

kemampuan daya saing internasional. Dengan demikian diharapkan SBI harus mampu

memberikan jaminan bahwa baik dalam penyelenggaraan maupun hasil-hasil pendidikannya

lebih tinggi standarnya daripada SNP. Penjaminan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat

nasional maupun internasional melalui berbagai strategi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan konsep di atas, maka dalam upaya mempermudah sekolah dalam

memahami dan menjabarkan secara operasional dalam penyelenggaraan pendidikan yang

mampu menjamin mutunya bertaraf internasional, maka dapat dirumuskan bahwa SBI pada

dasarnya merupakan pelaksanaan dan pemenuhan delapan (8) unsur SNP yang disebut

sebagai indikator kinerja kunci minimal (disingkat IKKM) dan

diperkaya/dikembangkan/diperluas/diperdalam dengan komponen, aspek, atau indikator

kompetensi yang isinya merupakan penambahan atau pengayaan / pemdalaman /

penguatan/perluasan dari delapan SNP tersebut sebagai indikator kinerja kunci tambahan

(disingkat IKKT) dan berstandar internasional dari salah satu anggota OECD dan/atau negara

maju lainnya.

Untuk dapat memenuhi karakteristik dari konsep SBI tersebut, maka sekolah dapat

melakukan antara lain dengan dua cara, yaitu:

1. Adaptasi, yaitu pengayaan /pemdalaman/penguatan/perluasan/ penyesuaian unsur-unsur

tertentu yang sudah ada dalam SNP dengan mengacu (setara/sama) dengan standar pendidikan

salah satu negara OECD dan/atau negara maju lainnya yang memiliki keunggulan tertentu

dalam bidang pendidikan, diyakini telah memilki reputasi mutu yang diakui secara

internasional, serta lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional

2. Adopsi, yaitu penambahan dari unsur-unsur tertentu yang belum ada diantara delapan unsur

SNP dengan tetap mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota OECD

dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan,

18

diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional, serta lulusannya

memiliki kemampuan daya saing internasional.

Dasar Hukum

Penyelenggaran SBI ini berlandaskan pada:

1. Undang-Undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 50

menyatakan bahwa :

Ayat (2): Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan Standar Nasional Pendidikan untuk

menjamin mutu pendidikan nasional.

Ayat (3): Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya

satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan

pendidikan bertaraf internasional.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005 – 2025 mengatur perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai

arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap

untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam pasal

61 Ayat (1) menyatakan bahwa : Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah

menyelengarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan

sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan

menjadi sekolah bertaraf internasional.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

6. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 menyatakan bahwa

untuk meningkatkan daya saing bangsa, perlu dikembangkan sekolah bertaraf internasional

pada tingkat kabupaten/kota melalui kerjasama yang konsisten antara pemerintah dengan

pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.

7. Kebijakan Depdiknas Tahun 2007 tentang Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah

Bertaraf Internasional pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, antara lain pada

19

halaman 10 disebutkan “ …..diharapkan seluruh pemangku kepentingan untuk menjabarkan

secara operasional sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Sekolah/Madrasah bertaraf

internasionanal…”

8. Permendiknas Nomor 22,23,24 Tahun 2005 dan Nomor 6 Tahun 2007; Nomor 12, 13, 16, 19,

20, 24, dan 41 Tahun 2007.

9. Permendiknas Nomor 78 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf

Internasional pada jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah pasal 25 menyebutkan: “

Pemerintah dapat mendirikan satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan

pendidikan bertaraf internasional”.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan

11. Permendiknas Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kepesertadidikan.

Program dalam Sekolah Bertaraf Internasional

Kurikulum

Sekolah dapat secara mandiri melaksanakan kurikulum program sekolah bertaraf internasional

yang dikembangkan pada tahap sebelumnya. Proses Pembelajaran Sekolah telah mandiri

menjadi Sekolah bertaraf internasional Sekolah mampu mengembangkan pembelajaran

bilingual menjadi pembelajaran berbahasa Inggris sepenuhnya (100%) dengan

memperhatikan kelima prinsip pembelajaran.

Penilaian

Penilaian Hasil Belajar Siswa

Penilaian Program

SDM

Sekolah bertaraf internasional telah memiliki SDM mandiri dan siap menjadi SMA bertaraf

internasional dengan kompetensi dasar sebagai berikut:

20

Guru Semua guru mempunyai kualifikasi akademik S-1 minimal 30% berkualifikasi S-2/S-3

dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A. Memiliki latar belakang

keilmuan sesuai dengan mata pelajaran yang dibina Memiliki sertifikasi profesi pendidik

sesuai dengan jenjang satuan pendidikan tempat tugasnya (nasional dan internasional)

Memiliki kesanggupan untuk mengembangkan potensi diri secara berkelanjutan Memiliki

kinerja tinggi baik secara individu maupun kelompok. Mampu menggunakan media/sumber

belajar berbasis TIK dalam pembelajaran Mampu melaksanakan pembelajaran dalam bahasa

Inggris secara efektif (TOEFL>500).

Kepala Sekolah Memiliki kualifikasi akademik minimal S-2 dari perguruan tinggi yang

program studinya berakreditasi A. Telah mengikuti pelatihan kepala sekolah dari lembaga

pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh pemerintah Memiliki kemampuan manajemen

berbasis sekolah Memiliki jiwa kepemimpinan visioner dan situasional Memiliki jiwa

entrepreneurship Mampu membangun jejaring internasional mampu berkomunikasi dalam

bahasa Inggris secara efektif (TOEFL>500) Mampu menggunakan TIK Memiliki pengalaman

kerja sebagai kepala sekolah minimal lima tahun.

Tenaga Pendukung

1) Pustakawan Memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 Bidang keilmuan: Pustakawan

Memiliki kompetensi utama sebagai pelaksana tugas dan fungsi pustakawan Memiliki

pengalaman kerja minimal 5 tahun Mampu mengembangkan profesi sebagai pustakawan

secara berkelanjutan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara efektif

(TOEFL>450).

2) Laboran IPA dan TIK Memiliki kualifikasi akademik minimal SMA/SMK Bidang

keilmuan: IPA/Teknik Memiliki kompetensi utama sebagai pelaksana tugas dan fungsi

laboran Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun Mampu mengembangkan profesi

sebagai laboran secara berkelanjutan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara

efektif (TOEFL>400).

21

3) Teknisi laboratorium IPA dan Bahasa Memiliki kualifikasi akademik minimal D-3 Bidang

keilmuan: Teknik Elektronika Memiliki kompetensi utama sebagai pelaksana tugas dan fungsi

teknisi laboratorium IPA dan Bahasa Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun Mampu

mengembangkan profesi sebagai teknisi labotratorium IPA dan Bahasa secara berkelanjutan

mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara efektif (TOEFL>450).

4) Teknisi TIK Memiliki kualifikasi akademik minimal D-3 Bidang keilmuan:

Komputer/Teknik Informatika Memiliki kompetensi utama sebagai pelaksana tugas dan

fungsi teknisi komputer Memiliki pengalaman kerja minimal 3 tahun Mampu

mengembangkan profesi sebagai teknisi computer secara berkelanjutan mampu

berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara efektif (TOEFL>450).

5) Kepala Tenaga Administrasi Sekolah Memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 Bidang

keilmuan: Administrasi Pendidikan Memiliki kompetensi utama sebagai pelaksana tugas dan

fungsi kepala tenaga administrasi sekolah Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun

Mampu mengembangkan profesi sebagai kepala tenaga administrasi sekolah secara

berkelanjutan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara efektif (TOEFL>450)

mampu menggunakan TIK dalam pelaksanaan tugasnya

6) Tenaga Administrasi Keuangan dan Akuntansi Memiliki kualifikasi akademik minimal D-3

Bidang keilmuan: Akuntasi Memiliki kompetensi utama sebagai pelaksana tugas dan fungsi

tenaga administrasi keuangan dan akuntansi Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun

Mampu mengembangkan profesi sebagai tenaga administrasi keuangan dan akuntansi

berbasis TIK secara berkelanjutan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara efektif

(TOEFL>400).

7) Tenaga Administrasi Kepegawaian Memiliki kualifikasi akademik minimal D-3 Bidang

keilmuan: Manajemen SDM Memiliki kompetensi utama sebagai pelaksana tugas dan fungsi

22

tenaga administrasi kepegawaian Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun Mampu

mengembangkan profesi sebagai tenaga administrasi kepegawaian berbasis TIK secara

berkelanjutan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara efektif

(TOEFL>400).

8) Tenaga Administrasi Akademik Memiliki kualifikasi akademik minimal SMA dilengkapi

dengan Sertifikat Penggunaan TIK Bidang keilmuan: Administrasi Memiliki kompetensi

utama sebagai pelaksana tugas dan fungsi tenaga administrasi akademik Memiliki

pengalaman kerja minimal 5 tahun Mampu mengembangkan profesi sebagai tenaga

administrasiakademik berbasis TIK secara berkelanjutan mampu berkomunikasi dalam bahasa

Inggris secara efektif (TOEFL>400).

9) Tenaga Administrasi Sarana dan Prasarana Memiliki kualifikasi akademik minimal SMA

dilengkapi dengan Sertifikat Pelatihan Sarana dan Prasarana Pendidikan Bidang keilmuan:

Administrasi/Manajemen Pendidikan Memiliki kompetensi utama sebagai pelaksana tugas

dan fungsi tenaga sarana dan prasarana Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun Mampu

mengembangkan profesi sebagai tenaga tenaga sarana dan prasarana berbasis TIK secara

berkelanjutan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara efektif (TOEFL>400).

10) Tenaga Administrasi Kesekretariatan Memiliki kualifikasi akademik minimal SMK

dilengkapi dengan Sertifikat Penggunaan TIK Bidang keilmuan: Administrasi Perkantoran

Memiliki kompetensi utama sebagai pelaksana tugas dan fungsi tenaga administrasi

kesekretariatan Memiliki pengalaman kerja minimal 5 tahun

Mampu mengembangkan profesi sebagai tenaga administrasi kesekretariatan berbasis TIK

secara berkelanjutan mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara efektif

(TOEFL>400)

23

Sarana Prasarana

1. Tanah dengan luas minimal 15.000m2.

2. Kapasitas ruang kelas: 32 orang siswa.

3. Perpustakaan Ruang baca mampu menampung 5% dari jumlah seluruh siswa Luas 0,2 m2

persiswa. Koleksi buku: buku teks (cetak dan digital)dengan rasio 1:1 dan buku referensi 1:3.

Sekolah berlangganan jurnal, majalah yang terpilih secara periodic minimal 2 buah. Tersedia

system katalog yang berbasis TIK dan bertaraf internasional. Memiliki komputer, multimedia

dan akses internet dengan jaringan (LAN). Tersedianya bahan ajar yang menggunakan Bahasa

Inggris sebagai bahasa pengantar.

4. Pengembangan laboratorium Fisika, Kimia, biologi, bahasa, dan IPS, memiliki 1 unit lab.

Fisika, 1 unit lab. Kimia, 1 unit lab. Biologi, 1 unit lab. Bahasa, dan 1 unit lab. IPS Setiap lab

harus dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan

pembelajaran praktik/praktikum.

5. Laboratorium computer, memiliki ruang dengan ukuran yang memadai dan ber-AC. Jumlah

Komputer sesuai dengan jumlah siswa yang akan praktik. Software selalu di-update. Memiliki

teknisi ckmputer dengan jumlah yang memadai. Memiliki penjaminan keselamatan kerja.

6. Kantin, memiliki 1 unit kantin yang dilengkapi denganm mebel yang disesuaikan dengan

kebutuhan. Dapat menampung siswa/pejajan secara memadai. Lingkungan sehat dan bersih.

Menu makanan yang bergizi, segar, dan dengan harga yang terjangkau.

7. Auditorium tersedia ruang pertemuan dengan ukuran yang memadai dan ber-AC. Ruang

pertemuan dilengkapi dengan mebeler dan perlatan yang memadai untuk kegiatan siswa

(misalnya pentas seni, pertemuan dengan orang tua siswa, wisuda, teater, pameran hasil karya

siswa, dan sebagainya). Memiliki sistem penjaminan keselamatan yang memadai bagi

pengguna. Ruang pertemuan memiliki tenaga teknisi dengan jumlah yang memadai untuk

membantu pelaksanaan kegiatan dan perawatan.

8. Fasilitas Olahraga, memiliki prasarana olahraga dengan ukuran yang memadai. Memiliki

sarana olahraga yang dapat digunakan berbagai jenis kegiatan olah raga. Memiliki tenaga

teknisi dengan jumlah yang memadai. Memiliki sistem penjaminan keselamatan bagi

pengguna.

24

9. Pusat Belajar dan Riset Guru (TRRC), memiliki ruang suber belajar dan riset guru dengan

ukuran yang memadai dan dilengkapi komputer, jaringan internet untuk guru dengan rasio

1:5, dan dilengkapi media pembelajaran. Memiliki buku referensi baik cetak maupun digital

bagi guru yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya .Memiliki mebel bagi guru

untuk menyimpan referensi, hasil kerja, dsb termasuk untuk kelompok diskusi. Memiliki

system penjaminan keselamatan kerja di dalam ruang administrasi.

10. Penunjang administrasi sekolah, memiliki ruangan administrasi dengan ukuran yang

memadai. Memiliki ruang administrasi yang dilengkapi mebel untuk berbagai jenis

administrasi. Memiliki Komputer dengan jumlah yang memadai. Memiliki system

penjaminan keselamatan kerja di dalam ruang administrasi.

11. Poliklinik sekolah Memiliki prasarana olahraga dengan ukuran yang memadai an ber-AC

Memiliki bahan dan perawatan untuk P3K Tersedianya tenaga medis yang professional

Tersedianya system penjaminan keselamatan kerja.

12. Toilet, Ukuran toilet sesuai standar. Jumlah toilet sesuai dengan rombongan belajar Toilet

terpisah antara laki-laki dan perempuan. Memiliki sanitasi yang baik untuk menjamin

kebersihan dan kesehatan. Volume air cukup dan mendukung sanitasi. Tersedia tenaga

kebersihan untuk perawatan toilet.

13. Tempat bermain, kreasi, dan rekreasi. Tersedia tempat bermain yang memadai. Tersedia

tempat kreasi yang bisa mendukung kreativitas siswa. Tersedia tempat rekreasi yang

memadai, misalnya taman dan pohon-pohon yang rindang, serta tempat duduk yang nyaman

14. Tempat ibadah, Memiliki tempat ibadah yang memadai sesuai dengan agama masing-masing

warga sekolah.

Pembiayaan

Pembiayaan SBI yang sudah mandiri , yaitu menerapkan model pembiayaan dengan:

mengembangkan diversifikasi sumber dana meningkatkan efektivitas alokasi dana

meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana secara transparan dan akuntabel

menerapkan sistem informasi manajemen berbasis jaringan (web).

25

Pengelolan sekolah

Pengelolaan Menerapkan standar pengelolaan sepenuhnya Meraih sertifikat ISO 9001 versi

200 atau sesudahnya dan ISO 14000 Merupakan sekolah multi-kultural Menjalin hubungan

(sister-school) dengan sekolah bertaraf internasional dalam dan luar Negeri Bebas narkoba,

bebas asap rokok, dan bebas kekarasan (bullying) Menerapkan kesetaraan gender dalam

segala aspek pengelolaan sekolah Meraih medali tingkat internasional dalam berbagai

kompetisi sain, matematika, teknologi, seni, dan olahraga Menghasilkan lulusan yang dapat

melanjutkan ke perguruan tinggi bertaraf internasional baik di dalam maupun di luar Negeri.

Kesiswaan

Peserta didik lulusan SBI memiliki: Kemampuan mengembangkan jati diri sebagai warga

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang jujur dan bertanggungjawab, serta memiliki

integritas moral dan akhlak mulia Kemampuan belajar sepanjang hayat secara mandiri yang

ditunjukkan dengan kemampuan mencari, mengorganisasi, dan memproses informasi untuk

kepentingan kini dan nanti serta kebiasaan membaca dan menulis dengan baik Pribadi yang

bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan yang ditunjukkan dengan kesediaan

menerima tugas, menentukan standard an strategi yang tepat, serta konsisten dalam

menyelesaiakan tugas tersebut, dan bertanggungjawab terhadap hasilnya Kemampuan berfikir

yang kuat dan luas secara deduktif, induktif, ilmiah, kritis, inovatif, dan eksperimentatif untuk

menemukan kemungkinakemungkinan baru atau ide-ide baru yang belum dipikirkan

sebelumnya Penguasaan tentang diri sendiri sebagai probadi (intrapersonal/kualitas prbadi)

Penguasaaan materi pelajaran yang ditunjukkan dengan kelulusan unian nasional dan

sertifikat internasional untuk mata pelajaran yang dikompetisikan, secara internasional

(Matamatika, Fisika, Biologi, Kimia, dan Astronomi) Penguasaan teknologi dasar yang

mutakhir dan canggih (konstruksi, manufaktur, transportasi, komunikasi, energi, bio, dan

bahan) Bekerjasama dengan pihak-pihak lain (interpersonal) secara individual,

kelompok/kolektif (local, nasional, regional, dan global) Kemampuan mengkomunikasikan

ide dan informasi kepada pihak lain dalam bahasa Indonesia dn bahasa Inggris dn bahasa

asing lainnya Kemampuan mengelola kegiatan (merencanakan, mengorganisasikan,

26

melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi) Kemampuan mengidentifikasi,

mengorganisasi, merencana, dan mengalokasikan sumber daya baik sumber daya manusia

maupun sumber daya selebihnya yaitu sumber daya alam, uang, peralatan, perbekalan, waktu,

dan bahan Terampil menggunakan TIK Memahami budaya/kultur bangsa-bangsa lain (lintas

budaya bangsa) Kepedulian terhadap lingkungan social, fisik, dan budaya Menghasilkan

karya yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bangsa Memahami, menghayati, dan menerapkan

jiwa kewirausahaan dalam kehidupan.

Kultur Sekolah

SBI menumbuhkan dan mengembangkan budaya/kultur yang kondusif bagi peningkatan

efektivitas sekolah pada umumnya dan efektivitas pembelajaran pada khususnya, yang

dibuktikan oleh: berpusat pada pengembangan peserta didik lingkungan belajar yang kondusif

penekanan pada pembelajaran profesionalisme harapan tinggi keunggulan respek terhadap

setiap individu dan komunitas social warga sekolah keadilan kepastian budaya korporasi atau

kebiasaan bekerja secara kolaburatif/kolektif kebiasaan menjadi masyarakat belajar wawasan

masa depan (visi) yang sama perencanaan bersama kolegialitas tenaga kependidikan sebagai

pembelajar budaya masyarakat belajar pemberdayaan bersama kepemimpinan transformative

dan partisipatif.

B. ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Dari kebijakan penerapan dan pelaksanaan konsep Manajemen Peningkatan Mutu

Berbasis Sekolah yang tidak jalan sebagaimana mestinya. Karena banyak kendala yang

dialami dalam pelaksanaannya seperti : kurangnya sosialisasi dan pengetahuan setiap

kepala sekolah tentang konsep MPMBS, masih banyak kepala sekolah yang tetap

menjalankan dengan gaya lama sehingga konsep ini hanya sebagai bentuk UU saja. Karena

karakteristik sekolah MPMBS tidak banyak ditemukan dalam mayoritas sekolah di

Indonesia terutama di daerah atau sekolah dengan kondisi yang terbelakang. Banyaknya

kendala yang terjadi maka konsep kebijakan ini tidak berjalan dengan baik dan tidak

menghasilkan mutu pendidikan yang meningkat

27

Dari kebijakan penerapan program sertifikasi guru untuk meningkatkan kompentensi guru.

Kompetensi guru dalam mengajar masih banyak dipertanyakan karena belum adanya

validitas uji kompetensi sertifikasi guru apakah ini membuktikan bahwa guru ini layak

disebut professional atau tidak?. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya seperti :

dalam proses ujian tidak transparan, keterlambatan pemerintah dalam mengelola sertifikasi

guru sehingga banyak guru yang menunggu sertifikat yang turun dan proses yang birokrat

sehingga terhambat dalam pelaksanaannnya. Jadi pemerintah hanya berfokus pada proses

pelaksanaan saja tidak mementingkan pemberdayaan guru untuk meningkatkan mutu

pendidikan. Konsep kebijakan pendidikan ini tidak berjalan dengan baik sehingga tidak

menghasilkan hasil yang diharapkan.

Dalam kebijakan penerapan program RSBI dan SBI untuk meningkatkan daya saing

pendidikan Indonesia di mata internasional. Namun dalam pelaksanannya hanya sebagai

ajang sekolah mengeruk keuntungan dari pihak orang tua karena membutuhkan dana yang

besar dan tidak disubsidi oleh pemerintah maka biaya pendidikan yang tinggi sebagai

alasan mereka dalam meningkatkan kualitas sekolah. Adanya kesenjangan yang terjadi

karena merasa sekolah RSBI dan SBI sebagai sekolah mahal dan elit sehingga banyak

potensi anak didik yang pintar yang terbatas oleh dana karena orang tuanya yang berasal

dari ekonomi lemah tidak mendapatkan layanan pendidikan RSBI dan SBI. Maka konsep

ini tianggap tidak sesuai dengan kondisi dan kultur sekolah yang ada di Indonesia karena

terjadi kesenjangan pendidikan yang dimunculkan karena biaya yang diminta pihak

sekolah hanya terjangkau oleh kelompok orang yang mempunyai ekonomi yang kaya saja.

28

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari semua pembahasan tentang kebijakan-kebijakan pendidikan yang telah diterapkan

oleh pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka dapat

disimpulkan bahwa semua teori yang ada dapat dikatakan tidak sejalan dengan pelaksanaan

di lapangan. Karena banyaknya kendala-kendala yang dihadapi saat penerapan kebijakan-

kebijakan tersebut di dalam lingkup sekolah pada setiap daerah di Indonesia.

Dari kebijakan penerapan konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah yang

terbentuk dari isu densentralisasi dan daerah otonomi daerah, menciptakan sekolah menjadi

organisasi pendidikan yang mencerminkan partisipasi dari seluruh pihak yang terlibat

dengan dunia pendidikan seperti : orang tua, masyarakat, dan pihak swasta. Dengan

menonjolkan peran meraka akan membantu pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Dengan

mengubah paradigma masyarakat yang berfikir jika urusan pendidikan hanya berdasarkan

dari pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan di mayoritas sekolah

di Indonesia karena kurangnya sosialisasi pemerintah tentang konsep MPMBS sehingga

kurangnya pengetahuan dan informasi kepada kepala sekolah sebagai pemimpin dalam

mengatur sekolah.

Dari kebijakan penerapan program sertifikasi guru untuk meningkatkan kompentensi guru.

Denagn meningkatkan kompetensi guru maka dapat meningaktkan mutu lulusan dari

sekolah-sekolah yang mempunyai daya saing yang tinggi. Pemberdayaan ini meningkatkan

tingkat hidup guru dengan mengangkat kualitas diri guru. Namun dalam pelaksanaanya

tidak berjalan dengan tujuan pemerintah karena banyaknya kendala yang ditemukan

seperti: susahnya proses sertifikasi, lambatnya peran pemerintah dalam mengatur proses

sertifikasi guru, dll. Karena banyak kendala ini mengakibatkan tidak adanya perubahan

mutu pendidikan yang diinginkan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

29

Dalam kebijakan penerapan program RSBI dan SBI untuk meningkatkan daya saing

pendidikan Indonesia di mata internasional. Dengan adanya UU no 20 tahun 2003 tentang

Sisdiknas yang memunculkan banyak alternatif bentuk lembaga penddidikan yang

menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada era globalisasi. Salah satunya adalah

pembentukan sekolah yang bertaraf internasional yang bertujuan untuk meningkatkan mutu

lulusan dari Indonesia yang mempunyai kemampuan yang setara dengan lulusan dari luar

negeri. Dengan kurikulum yang berbasis pada fokus pada pembangunan kemampun bahasa

inggris sebagai bahasa wajib sesuai dengan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional.

Namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan tujuan yang diinginkan karena

banyaknya kendala yang ditemui yaitu : kurangnya pengetahuan dan informasi tentang

konsep ini, mahalnya biaya yang diminta oleh sekolah bertaraf internasional ini,

kesenjangan pendidikan, dll. Sehingga konsep ini dianggap tidak sesuai dengan kultur

dalam dunia pendidikan Indonesia.

Banyak ketimpangan yang terjadi dalam penerapan kebijakan-kebijakan ini maka

damapaknya peserta didik yang dikorbankan sebgai ajang uji coba dan semakin jauh kita

tertinggal dari negara lain dalam proses peningkatan mutu pendidikan kita.

B. SARAN

Untuk pihak masyarakat :

Mendukung program pendidikan untuk memajukan anak bangsa.

Memberikan kepedulian terhadap pendidikan dengan memberikan ide atau kritik

membangun untuk saling membantu dalam proses peningkatkan mutu pendidikan

Indonesia.

Berpartisipasi dalam proses pelaksananannya dengan sama-sama mengontrol

pendidikan peserta didik.

Untuk pihak sekolah:

Lebih banyak mengali kemampuan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu

pendidikan.

30

Mengetahui semua informasi yang dibutuhkan dan melaksanakan kebijakan

pendidikan dengan baik sesuai dengan peraturan dan undang-undang.

Lebih memfokuskan kemandirian sekolah dalam hal pengelolaan sekolah baik SDM

dan SDA yang ada sehingga dapat dioptimalkan dalam pelaksanaanya.

Untuk pihak Pemerintah :

Lebih banyak melakukan analisis kebutuhan pelanggan dalam dunia pendidikan agar

dapat mengetahui kebutuhan yang sangat diperlukan pada dunia pendidikan di

Indonesia sehingga dapat memngambil keputusan yang tepat dalam hal kebijakan

pendidikan.

Lebih banyak melakukan sosialisasi kebijakan pendidikan yang sudah dibuat kepada

setiap sekolah di Indonesia agar mengetahui dan memahami kebijakan tersebut

sehingga dapat dijalankan sesuai dengan yang diharapkan.

Lebih banyak melihat kemampuan setiap daerah yang berbeda sehingga melakukan

penerapan yang sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

31

Mulyasa, E. 2008. “Standar Kompentensi dan Sertifikasi Guru “.Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Mulyasa, E.2009. Manajemen Sekolah Berbasis Sekolah. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.

Nurkolis, 2005. Managemen Berbasis Sekolah, Teori Model dan Aplikasi. Jakarta: Grasindo.

Rivai, Veitzhal dan Sylviana Murni.2009. Education Management Analisis Teori dan Praktik,

Jakarta, Raja Grafindo Persada.

www.mbs-sd.org didownload tanggal 9 April 2011.

www.rsbi-sma.com didownload tanggal 30 maret 2011.

www.google.co.id tentang konsep RSBI, SBI, MPMBS di download tanggal 10 April 2011.

www.wikipedia.org tentang kosep rsbi, sbi, MPMBS didownload tanggal 10 April 2011.

32