makalah selayang pandang fungsi bpk
TRANSCRIPT
SELAYANG PANDANG,FUNGSI DAN KEWENANGAN BPK RI
DISAMPAIKAN PADABIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BAGI
BENDAHARAWAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TAHUN ANGGARAN 2010
TANGGAL 28 JULI 2010HOTEL ARYADUTA, MAKASSAR
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
2010
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
BAB I
SEJARAH BPK RI
A. LATAR BELAKANG
Sejarah telah menempuh jalan yang berliku-liku. Cita-cita untuk mendirikan Badan
Pemeriksa Keuangan (BEPEKA)1 sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 23 Ayat (5) sangat dipengaruhi oleh sejarah kehidupan bangsa dan
negara Republik Indonesia yang tidak selalu berjalan mulus. Beberapa bulan setelah
berpindahnya kedudukan Ibu Kota Republik Indonesia ke Yogyakarta yang
dilakukan pada tanggal 4 Januari 1946, Kementerian Keuangan yang berkedudukan
di Magelang mulai melakukan persiapan ke arah pembentukan BPK. Hal ini
ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Keuangan tertanggal, 10 Desember 1946 No.
003-21-49. Dalam surat edaran tersebut “diberitahukan bahwa tidak lama lagi,
mungkin sekali tanggal 1 Januari yang akan datang, Pemerintah akan mendirikan
BPK sebagaimana diharuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat
(5).”
Pada UUD 1945 dalam Aturan Peralihan antara lain mengatur:
Pasal II : Segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama
belum diadakan yang baru menurut UUD ini.
Pasal IV : Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Pertimbangan
Agung dibentuk menurut UUD ini, segala kekuasaannya dijalankan
oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.
Surat edaran tersebut segera disusul dengan Penetapan Pemerintah No. 11/UM
tertanggal Yogyakarta, 28 Desember 1946, tentang Pembentukan BPK. Penetapan
Pemerintah tersebut memutuskan dua hal, yaitu:
1 Dahulu singkatan Badan Pemeriksa Keuangan adalah BEPEKA, sekarang BPK.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 2 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
Pertama : Mendirikan BPK mulai tanggal 1 Januari 1947 serta menetapkan
tempat kedudukan Badan itu untuk sementara waktu di Magelang;
Kedua : Menetapkan bahwa sebelum ada peraturan baru tentang kewajiban,
susunan dan cara kerja BPK, maka peraturan-peraturan yang
mengenai “Algemene Rekenkamer” untuk sementara waktu berlaku
terhadap BPK tersebut.
Kondisi masa revolusi fisik pada awal-awal masa kemerdekaan, memaksa
kedudukan kantor BPK berpindah-pindah dan terakhir bertempat di Jl. Tugu No. 2
Yogyakarta. Pada waktu terbentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), BPK
diberi nama Dewan Pengawas Keuangan. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang
Dasar Sementara (UUDS) Tahun 1950, Dewan Pengawas Keuangan berkedudukan
di Bogor hingga akhirnya pada tahun 1979 BPK dapat membangun sebuah gedung
yang megah di Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat.
Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1973, BPK mulai dapat berkiprah lebih
baik dan lebih terarah. Kemajuan demi kemajuan telah dicapai, namun tuntutan
masyarakat atas fungsi dan peranan BPK dalam masa pembangunan juga semakin
meningkat. Rakyat melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat selama itu telah
memberikan perhatian penuh akan hal itu. Dalam setiap GBHN yang ditetapkan oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat selalu mengamanatkan bahwa BPK wajib
meningkatkan kegiatannya sesuai dengan wewenang dan fungsi yang ditetapkan
dalam UUD 1945.
Atas dasar tuntutan demikian, BPK dalam kiprahnya selalu berusaha agar
pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara dapat mendorong agar:
1. Penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab keuangan negara dikendalikan
secara efektif, diadministrasikan secara tertib, dilaporkan secara layak serta
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dihindarkan
penyalahgunaan dan penyelewengan;
2. Penggunaan keuangan negara memenuhi prinsip efisiensi dan kehematan
(ekonomis), sehingga dapat dihindari pemborosan dan ekonomi biaya tinggi;
3. Hasil atau manfaat yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 3 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
Segala upaya BPK seperti di atas diawali dengan menetapkan Rencana Kerja Jangka
Panjang, yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Lima Tahunan (RKLT), dan
dijabarkan secara operasional dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).
Kepemimpinan BPK periode 1993-1998 telah mengawali tugasnya dengan
melakukan identifikasi masalah serta menentukan prioritas secara selektif, dan
berketetapan untuk membangun sistem dan institusi. Langkah-langkah yang telah
ditempuh secara bertahap antara lain sebagai berikut.
1. Melakukan penataan kembali struktur organisasi dan pembenahan tata kerja
secara terus-menerus;
2. Menetapkan Rencana Kerja Jangka Panjang 25 Tahun Kedua (1994-2019) dan
Rencana Kerja Lima Tahun, serta setiap tahun menyusun Rencana Kerja
Tahunan dan Kebijaksanaan Pemeriksaan (Audit Policy);
3. Menerbitkan Standar Audit Pemerintahan (SK No. 01a/SK/K/1995 tanggal 30
Maret 1995) yang diberlakukan secara nasional untuk pedoman bagi semua
pemeriksa yang melakukan audit pemerintahan. Hal itu tertuang dalam Surat
Edaran Ketua BPK No. 04/HP/SE/III/1995 tanggal 30 Maret 1995 yang didukung
oleh Surat Menteri Sekretaris Negara (No. B.209/M.Sesneg/9/1995 tanggal 15
September 1995) kepada para Menteri Kabinet Pembangunan VI, Pimpinan
Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan para Sekretaris Jenderal Lembaga
Tertinggi/Tinggi Negara dan saat ini telah disempurnakan kembali menjadi
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang diundangkan untuk umum
dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tanggal 17 Maret 2007 dan masuk ke
dalam Lembaran Negara.
Seiring dengan perjalanan waktu, BPK RI juga mengalami liku-liku perubahan
sebagai berikut.
1. Masa Revolusi Fisik (1947-1950). Pada masa revolusi fisik, pelaksanaan tugas,
kewajiban, susunan dan tata kerja BPK RI didasarkan pada peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku bagi Algemene Rekenkamer (BPK Hindia
Belanda) yaitu Indische Comptabiliteitswet (ICW) dan Indische Bedrijvenwet
(IBW). Penerapan peraturan perundangan-undangan tersebut berdasarkan Aturan
Peralihan Pasal II UUD 1945.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 4 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
2. Masa Demokrasi Liberal (1950-1959). Pada masa demokrasi liberal, peraturan
perundangan-undangan yang mengatur tentang BPK RI adalah Pasal 115
Konstitusi RIS. Konstitusi ini mengamanatkan pembentukan Dewan Pengawas
Keuangan (DPK). DPK berkedudukan di Bogor, yang keanggotaannya terdiri
atas unsur-unsur BPK RI di Yogyakarta dan Algemene Rekenkamer di Bogor.
Pada tanggal 15 Agustus 1950, Konstitusi RIS diganti dengan UUDS 1950.
Berdasarkan hasil perundingan antara DPK di Bogor dan BPK RI di Yogyakarta
disepakati bahwa kedua institusi tersebut digabung dengan nama DPK RI yang
berkedudukan di Bogor, dan BPK RI di Yogyakarta menjadi perwakilan DPK RI.
3. Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Dekrit Presiden 5 Juli 1959
menyatakan bahwa UUD 1945 berlaku kembali. Dengan demikian, BPK RI yang
dibentuk berdasarkan UUDS 1950 dikembalikan menjadi BPK RI. Pada masa ini
pengaturan tugas, kewajiban, wewenang, susunan dan tata kerja BPK RI
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
Nomor 7 Tahun 1963. Pada tanggal 2 Mei 1964 dikeluarkan PERPU Nomor 6
Tahun 1964, kemudian tanggal 23 Agustus 1965 ditetapkan menjadi UU No. 17
Tahun 1965. Berdasarkan UU tersebut sebutan BPK RI menjadi BPK RI Gaya
Baru.
4. Masa Orde Baru (1966-1998). Dengan ditetapkannya Tap MPRS Nomor
X/MPRS/1966 tentang kedudukan semua lembaga negara tingkat pusat dan
daerah pada posisi dan fungsi yang diatur dalam UUD 1945 dan Tap MPRS
Nomor XIX/MPRS/1996 tentang peninjauan kembali produk negara di luar
produk MPRS yang tidak sesuai lagi dengan UUD 1945, maka UUD Nomor 17
Tahun 1965 tentang BPK Gaya Baru ditinjau kembali.
a. Berdasarkan Tap MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan
Hubungan Tata Kerja Lembaga Tinggi Negara dengan atau antar Lembaga-
lembaga Tinggi Negara, maka ditetapkan UU No. 5 Tahun 1973 tentang BPK
RI yang meliputi:
1) Pasal 1:
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 5 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
Badan Pemeriksa Keuangan adalah Lembaga Tinggi Negara yang dalam
pelaksanaan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah,
akan tetapi tidak berdiri di atas Pemerintah.
2) Pasal 2:
a) Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa tanggung
jawab Pemerintah tentang Keuangan Negara.
b) Badan Pemeriksa Keuangan bertugas untuk memeriksa semua
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
c) Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan
(2) pasal ini dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-
undang.
d) Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan diberitahukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
b. Susunan Keanggotaan BPK RI menurut UU No. 5 Tahun 1973
1) Pasal 6:
BPK RI berbentuk Dewan yang terdiri atas seorang Ketua merangkap
Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota dan 5 (lima) orang
Anggota.
2) Pasal 7:
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BPK RI diangkat oleh Presiden atas
usul DPR RI.
3) Pasal 9(1):
Anggota BPK RI diangkat untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan
dapat diangkat kembali untuk masa jabatan 5 (lima) tahun.
4) Pasal 9 (2):
Apabila karena berakhirnya masa jabatan anggota-anggotanya akan
terjadi kekosongan dalam keanggotaan BPK RI maka masa jabatan
keanggotaan BPK RI diperpanjang atas sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang Anggota sampai terselenggaranya pengangkatan.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 6 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
5 ) Pasal 12 (1):
Sebelum memangku jabatannya Anggota BPK RI diambil sumpah atau
janjinya yang sungguh-sungguh menurut agama atau kepercayaan kepada
Tuhan Yang Maha Esa oleh Ketua Mahkamah Agung di hadapan
Presiden.
5. Masa Reformasi (1998-sekarang). Pada masa reformasi, BPK mengambil
langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu hasil pemeriksaan. Secara
internal, BPK telah menetapkan visi dan misi BPK (yang dimuat dalam Rencana
Strategis (Renstra) dan telah ditetapkan oleh BPK dengan Surat Keputusan No.
10/SK/I-VII.3/8/2005 tanggal 15 Agustus 2005), Panduan Manajemen
Pemeriksaan, Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Petunjuk Teknis
Pemeriksaan (yang sesuai dengan praktik-praktik internasional terbaik
(international best practice) di bidang pemeriksaan keuangan negara), Standar
Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dan meredefinisi kantor perwakilan
BPK RI. Secara eksternal telah dilakukan perubahan atas UUD 1945 yang
dituangkan dalam perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Bab VIII A, Pasal 23 E, Pasal 23 F, dan Pasal 23 G, telah
diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Sejak ditetapkannya peraturan perundang-undangan tentang BPK RI,
penyempurnaan organisasi dan tata kerja pelaksanaan BPK RI telah dilakukan
terakhir dengan Surat Keputusan Ketua BPK RI No. 23/SK/I-VIII.3/6/2006 yang
terdiri atas Sekretariat Jenderal; Inspektorat Utama Perencanaan Analisa,
Evaluasi dan Pelaporan; Inspektorat Utama Pengawasan Intern dan Khusus,
Auditama Keuangan Negara I s.d V, dan 21 Perwakilan di daerah.
Ringkasan perbandingan antara BPK di masa lalu dengan BPK di masa sekarang
dijabarkan dalam Tabel 1.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 7 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
Tabel 1Perbandingan BPK pada Masa Orde Baru
dengan Orde Reformasi
UraianMenurut UU No. 5 Tahun
1973 dan Dalam Masa Pemerintahan Orde Baru
Sejak Tahun 2005 dan Menurut UU No. 15 Tahun 2004 dan UU
No. 15 Tahun 2006
1. Kantor Perwakilan di daerah Tidak diatur Ada di setiap Ibukota Provinsi
2. Jumlah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota
7 Orang 9 orang
3. Pemilihan PimpinanDiangkat oleh Presiden atas usul DPR
Dipilih dari dan oleh Anggota BPK sendiri
4. Independensi
4.1. Organisasi Diatur oleh Menpan Ada Fleksibilitas
4.2. Keuangan Bersumber dari APBN Anggaran tersendiri dalam APBN
4.3. Kepegawaian PNS PNS tapi lebih fleksibel
4.4. Laporan PemeriksaanDikonsultasikan dengan Pe-merintah agar tidak meng-ganggu stabilitas nasional.
Diumumkan dalam website BPK segera setelah diserahkan kepada DPR/DPRD.
5. Akuntabilitas
5.1 Kode Etik Tidak jelas Mengikat dan pelaksanaannya diawasi oleh Majelis Kode Etik yang anggotanya termasuk unsur profesi dan akademik dari luar BPK.
5.2 Pemeriksaan Anggaran BPK
Diperiksa sendiri oleh peme-riksa BPK yang membidangi Lembaga Tinggi Negara (Lettina) dan hasilnya tidak diumum-kan secara luas.
Dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan diumumkan secara luas.
5.3 Penilaian mutu kerja BPK
Tidak ada Dilakukan oleh BPK negara lain anggota INTOSAI.
5.4 Laporan Pemeriksaan Tidak terbuka untuk umum Terbuka untuk umum sehingga dapat dinilai oleh masyarakat luas.
6. Objek Pemeriksaan
6.1. Penerimaan Negara Hampir tidak ada Mulai memeriksa kontrak per-tambangan, termasuk migas, dan
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 8 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
UraianMenurut UU No. 5 Tahun
1973 dan Dalam Masa Pemerintahan Orde Baru
Sejak Tahun 2005 dan Menurut UU No. 15 Tahun 2004 dan UU
No. 15 Tahun 2006
PNBP. Namun, UU Pajak tetap menutup akses BPK pada pemeriksaan penerimaan pajak
6.2. Penyimpanan Uang Negara
Hampir tidak ada Mulai melakukan pemeriksaan dan pada Tahun 2005 BPK melaporkan sebanyak 957 rekening pribadi pejabat negara yang menyimpan uang negara dan tahun 2006 sebanyak 1.303 rekening
6.3 Pengeluaran Negara Terbatas pada Peme-rintah Pusat saja dan dari sumber APBN dan beberapa provinsi yang dapat dijangkau oleh kantor perwakilan BPK
Meliputi seluruh tingkat Peme-rintahan Pusat, Provinsi dan Kabu-paten/Kota dan termasuk dari ang-garan non-bujeter
6.4 Bank Indonesia, Pertamina dan BUMN lainnya
BI, Pertamina dan sebagian BUMN lainnya adalah bukan merupakan objek pemeriksa-an BPK
Merupakan objek pemeriksaan BPK
7. Jadwal waktu penyusunan dan pemeriksaan serta per-tanggungjawaban anggaran belanja negara
Tidak diatur Diatur dengan jelas dalam Bab IV UU No. 15 Tahun 2004
8. Laporan Pemeriksaan a. Disampaikan kepada DPR;
b. Dugaan kriminal dilaporkan kepada Pemerintah;
c. Tidak dipublikasikan untuk kepentingan umum.
a. Disampaikan kepada DPR, DPD dan DPRD;
b. Seluruh laporan yang disam-paikan kepada DPR/DPRD/ DPD dimuat dalam website BPK agar diketahui oleh masyarakat luas;
c. Dugaan kriminal dilaporkan kepada Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.
9. Tindak Lanjut Temuan Tidak diatur Dilakukan oleh pejabat Negara dan pelaksanaannya dipantau dan dilaporkan kepada BPK serta adanya sanksi pidana bagi yang tidak melaksanakan tindak lanjut.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 9 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
UraianMenurut UU No. 5 Tahun
1973 dan Dalam Masa Pemerintahan Orde Baru
Sejak Tahun 2005 dan Menurut UU No. 15 Tahun 2004 dan UU
No. 15 Tahun 2006
10. Pengenaan Ganti Kerugian Negara
Tidak diatur Ditetapkan oleh BPK dengan tatacara yang ditentukan sendiri.
11. Standar pemeriksaan keu-angan negara
Ditetapkan oleh BPK secara sepihak tanpa konsultasi de-ngan Pemerintah, akademisi dan praktisi.
Ditetapkan oleh BPK setelah kon-sultasi dengan Pemerintah, akade-misi dan praktisi.
12. Penggunaan Kantor Akun-tan Publik untuk meme-riksa sektor publik: Peme-rintah, BUMN dan BUMD
Dilakukan dengan menerbit-kan “Cover letter”
Diatur menurut ketentuan BPK. Akuntan publik dilatih tentang standar pemeriksaan maupun peraturan mengenai keuangan Negara dan memberikan sertifikat dan surat ijin bagi yang telah lulus ujian.
13. Peraturan yang menyang-kut pemeriksaan keuangan negara
Tidak ada kewenangan Sebagai otorita, BPK dapat me-nerbitkan peraturan yang me-nyangkut pemeriksaan keuangan negara
14. Kekebalan, perlindungan dan bantuan hukum serta jaminan keamanan
Tidak diatur a. Anggota BPK tidak dapat dituntut dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya;
b. Anggota BPK, Pemeriksa dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi berwenang;
c. BPK berhak atas bantuan hukum dengan biaya Negara apabila terjadi gugatan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
Dengan adanya perubahan-perubahan di atas antara lain peraturan tentang keuangan
negara, perbendaharaan negara, dan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara maka peraturan lama yang merupakan warisan masa penjajahan
tidak berlaku lagi. Dengan terbitnya berbagai peraturan tersebut maka peraturan yang
melandasi operasional pemeriksaan BPK menggunakan peraturan yang dibuat oleh
pemerintah Indonesia sendiri.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 10 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
B. LAMBANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
“TRI DHARMA ARTHASANTOSHA”
Mengandung pengertian bahwa dengan menjujung tinggi Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip penuntun, berupaya mencapai 3 (tiga)
keberhasilan pemeriksaan (keuangan, manajemen dan pengelolaan), menuju
terwujudnya kesempurnaan tanggung jawab Keuangan Negara.
C. BENTUK, MAKNA, DAN WARNA LAMBANG BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN
1. Bentuk
Lambang Badan Pemeriksa Keuangan berbentuk bulat dan terdiri dari:
a. Garuda Pancasila terletak di tengah-tengah lingkaran Cakra;
b. Cakra dengan tiga buah mata tombak dan empat puluh tujuh buah
lengkungan-lengkungan kecil pada garis lingkaran bagian luar Cakra;
c. Bunga teratai berkelopak tujuh lembar menopang Cakra.
Dalam gelang sebelah bawah (antara garis lingkaran bagian luar dan dalam
Cakra) terdapat tulisan “Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia”
2. Makna dari Bagian Lambang
a. Garuda Pancasila berarti bahwa Badan Pemeriksa Keuangan sebagai
lembaga tinggi negara menjunjung tinggi Pancasila sebagai satu-satunya azas
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 11 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
Negara Republik Indonesia serta berkewajiban melestarikan Pancasila dan
UUD 1945;
b. Motif Cakra melambangkan senjata yang dimiliki Batara Wisnu yang
berfungsi sebagai senjata untuk menjaga ketenteraman dunia dari angkara
murka;
Cakra merupakan bentuk utama Lambang Badan Pemeriksa Keuangan,
karena hakekatnya Badan Pemeriksa Keuangan adalah alat dari bangsa
Indonesia untuk menjaga agar pengelolaan keuangan negara yang dilakukan
oleh Pemerintah selalu tertib, berdaya guna, dan berhasil guna.
c. Tiga buah mata tombak melambangkan bahwa ruang lingkup pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan meliputi:
1. Pemeriksaan atas penguasaan dan pengurusan keuangan serta ketaatan
terhadap peraturan perundangan-undangan;
2. Pemeriksaan atas dayaguna (efisiensi) dan kehematan (ekonomi);
3. Pemeriksaan atas hasil program (efektfitas).
d. Empat puluh tujuh buah lengkung-lengkung pada sisi bagian luar Cakra
melambangkan tahun kelahiran Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu tahun
1947;
1. Bunga teratai berkelopak tujuh lembar yang menompang Cakra
merupakan “padmasana” yang berarti tahta bunga teratai melambangkan
kesucian dan kebersihan serta melambangkan kesuburan lahir-batin;
2. Makna Cakra ditopang oleh bunga teratai berarti bahwa Badan
Pemeriksa keuangan sebagai Lembaga Tinggi Negara dalam pelaksanaan
tugas konstitusionalnya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan
lembaga-lembaga tinggi lainnya, sehingga memberikan jaminan terhadap
independensi dalam setiap kegiatan pemeriksaannya;
3. Tujuh lembar kelopak bunga teratai juga melambangkan bahwa Badan
Pemeriksa Keuangan dalam melakukan tugasnya senantiasa berlandaskan
pada kode etik Sapta Prasetya Jati dan Ikrar Pemeriksa yang masing-
masing berjumlah tujuh lembar.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 12 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
3. Warna Lambang
Garuda Pancasila dan Cakra berwarna kuning emas, mempunyai makna
keluhuran dan keagungan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga tinggi
negara, sedangkan warna putih pada kelompok bunga teratai mempunyai makna
kesucian, kebersihan, dan kejujuran.
D. KEPEMIMPINAN BPK RI
Sejak BPK RI berdiri pada tanggal 1 Januari 1947 sampai sekarang ini telah terjadi
11 (sebelas) kali pergantian pimpinan BPK RI. Sekilas mengenai Pimpinan BPK RI
dari masa ke masa adalah sebagai berikut.
1. R. Soerasno (Periode 1947 – 1957);
2. Oey Tien Tion (Periode 1957 – 1957);
3. A. Karim Pringgodigdo (Periode 1957 – 1961);
4. I Gusti Ketut Pudja (Periode 1961 – 1964);
5. Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Periode 1964 – 1966);
6. Dadang Suprayogi (Periode 1966 – 1973);
7. Umar Wirahadikusumah (Periode 1973 – 1983);
8. M. Yusuf (Periode 1983 – 1993);
9. J.B. Sumarlin (Periode 1993 – 1998);
10. Satrio Boedihardjo Joedono (Periode 1998 – 2004);
11. Anwar Nasution (Periode 2004 – 2009).
12. Hadi Purnomo (Periode 2009 – sekarang)
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 13 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
BAB II
KEDUDUKAN BPK DALAM ORGANISASI
KETATANEGARAAN
A. KEDUDUKAN BPK DALAM ORGANISASI KETATANEGARAAN
SEBELUM AMANDEMEN UUD 1945
Sebelum amandemen UUD 1945, BPK sebagai salah satu lembaga tinggi negara,
dapat dikatakan kurang mendapat perhatian umum dalam penataan sistem
ketatanegaraan kita, yaitu berhubung kinerjanya selama ini cenderung kurang
terdengar secara luas. Dalam rumusan UUD 1945 sendiri, juga tidak ditemukan pasal
tersendiri yang mengatur mengenai BPK ini. Tidak seperti ketentuan mengenai DPR,
MA, dan DPA yang tercantum dalam bab tersendiri atau sekurang-kurangnya dalam
pasal tersendiri. Pengaturan mengenai BPK hanya disinggung dalam Pasal 23 Ayat
(5) UUD 1945 yang menyatakan ”Untuk memeriksa tentang tanggung jawab
keuangan negara, diadakan Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya
ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.”
Sebelum proses amandemen atas UUD 1945, struktur lembaga negara dalam
ketatanegaraan adalah sebagai berikut.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 14 dari 37
UUD 1945
DPR DPA PRESIDEN MA BPK
MPR
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
B. KEDUDUKAN BPK DALAM ORGANISASI KETATANEGARAAN
SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
Secara keseluruhan, UUD 1945 pasca amandemen mengenal delapan lembaga tinggi
negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Pertimbangan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, Mahkamah Agung, Badan
Pemeriksa Keuangan, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.
Dari kedelapan lembaga tinggi negara tersebut, empat lembaga yang dirumuskan
dalam UUD 1945 berasal dari lembaga-lembaga tinggi yang memang sudah ada
sejak zaman Hindia Belanda. Presiden dapat disepadankan dengan Governor
General, DPR dengan Volksraad, Mahkamah Agung berasal dari Hogeraad atau
Hogerechtschof, dan BPK berasal dari Algemene Rekenkamer.
Menyadari akan betapa pentingnya pertanggungjawaban keuangan negara maka
dalam amandemen ketiga UUD 1945, peraturan mengenai BPK semakin diperkuat
dengan ditempatkan dalam bab tersendiri, yaitu Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa
Keuangan. Isinya juga dilengkapi sehingga menjadi tiga pasal dan tujuh ayat, yaitu
Pasal 23 E (tiga ayat), Pasal 23 F (dua ayat), dan Pasal 23 G (dua ayat).
Selengkapnya adalah sebagai berikut.
Pasal 23 E:
1. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara
diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri;
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 15 dari 37
UUD 1945
MPR DPR DPD PRESIDEN MK MA KY BPK
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
2. Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sesuai dengan kewenangannya;
3. Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau
badan sesuai dengan undang-undang;
Pasal 23 F:
1. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan
diresmikan oleh Presiden;
2. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
Pasal 23 G:
1. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibukota negara, dan mewakili
perwakilan di setiap provinsi;
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan
undang-undang.
Sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen maka disusunlah
peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara yang terdiri dari 3 (tiga)
buah peraturan, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara.
Ketiga peraturan di atas disebut juga sebagai Paket Undang-Undang Bidang
Keuangan Negara dan menjadi pegangan atau dasar hukum bagi BPK dalam
melakukan pemeriksaan.
Seiring dengan amandemen terhadap UUD 1945, dan terbitnya Paket Undang-
Undang Bidang Keuangan Negara, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973
tentang Badan Pemeriksa Keuangan pun mengalami penyempurnaan. Pada tahun
2006 telah disahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 16 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
Pemeriksa Keuangan, yang semakin mempertegas eksistensi BPK sebagai satu
lembaga negara yang bebas dan mandiri.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 17 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
BAB IV
TUGAS, FUNGSI, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPK
A. TUGAS BPK
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
dijelaskan mengenai tugas BPK dalam beberapa pasal, yaitu:
Pasal 6 Ayat (1):
BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya,
Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha
Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
Pasal 7 Ayat (1):
BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 8 Ayat (1):
Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 Ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada
Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 8 ayat (3):
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut
kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan paling lama 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut.
Pasal 8 Ayat (5):
BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh
pejabat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dan hasilnya diberitahukan secara
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 18 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.
Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terbagi dalam 3 (tiga) jenis pemeriksaan,
yaitu:
1. Pemeriksaan Keuangan. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas
laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan
keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini
tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan
pemerintah;
2. Pemeriksaan Kinerja. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas
pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan
efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas;
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu
adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan
pemeriksaan kinerja, yaitu pemeriksaan dengan tujuan khusus. Termasuk dalam
pemeriksaan tujuan tertentu ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang
berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.
B. FUNGSI BPK
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, BPK melakukan empat fungsi utama, yaitu
fungsi operasi, fungsi rekomendasi, fungsi quasi yudisial, dan fungsi legislasi. Dari
segi fungsi operasi, BPK melakukan pemeriksaan untuk menilai berbagai aspek dari
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Aspek utama yang dinilai adalah
kewajaran laporan keuangan entitas yang diperiksa (auditee). BPK juga harus
menilai kinerja entitas atau program/kegiatan yang diperiksa. Keandalan sistem
pengendalian intern serta ketertiban administrasi dan ketaatan entitas pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku juga mesti dinilai BPK. BPK juga harus menilai
apakah penggunaan uang negara dilakukan dengan cara-cara yang dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Fungsi rekomendasi dilaksanakan BPK dengan memberikan masukan dan saran
kepada pemerintah mengenai hal-hal yang bersifat penyempurnaan mendasar,
strategis dan berskala nasional di bidang kinerja dan tanggung jawab keuangan
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 19 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
negara, termasuk di dalamnya perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara dan
Sistem Pengendalian Internal (SPI).
Dalam fungsi quasi yudisial, sesuai dengan kewenangannya BPK melaksanakan
proses Tuntutan Perbendaharaan (TP) terhadap Bendaharawan yang merugikan
negara karena lalai atau alpa atau bersalah dalam melaksanakan tugasnya, dan
memberikan pertimbangan kepada pemerintah atas proses Tuntutan Ganti Rugi
(TGR) terhadap pegawai negeri bukan Bendaharawan yang merugikan negara. Selain
itu BPK dapat memberikan putusan ganti rugi atas kasus kekurangan/kerugian
keuangan negara terhadap pegawai negeri yang berkedudukan sebagai bendahara. Di
samping itu, BPK juga memiliki fungsi legislasi di mana BPK dapat menetapkan
peraturan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara yang berkekuatan hukum mengikat.
C. KEWAJIBAN BPK
Untuk melaksanakan tugas pokoknya, BPK wajib menyerahkan hasil pemeriksaan
keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, BPK
juga menyampaikan hasil pemeriksaan, baik hasil pemeriksaan atas laporan
keuangan, hasil pemeriksaan atas kinerja, maupun hasil pemeriksaan dengan tujuan
tertentu kepada pemerintah, d.h.i. Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan
kewenangannya. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka BPK
wajib segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Tahun 2006 s.d. 2010 yang termuat dalam Surat Keputusan Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia No.10/SK/I-VIII.3/8/2005 ditetapkan Visi dan Misi
BPK RI, yaitu sebagai berikut.
Visi
Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas, mandiri, dan profesional
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 20 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
serta berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel
dan transparan.
Misi
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka
mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan negara, serta
berperan aktif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan transparan.
D. WEWENANG BPK
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, yaitu:
Pasal 9 Ayat (1)
Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:
1. Menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan,
menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan
laporan pemeriksaan;
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang,
unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya,
Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan
Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan
negara;
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara,
di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara,
serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti,
rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan
pengelolaan keuangan negara;
4. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 21 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
6. Menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara;
7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja
untuk dan atas nama BPK;
8. Membina jabatan fungsional Pemeriksa;
9. Memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
10. Memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah
Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah
Daerah.
Pasal 10 Ayat (1)
BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh
bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang
menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.
Pasal 10 Ayat (3)
Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian, BPK berwenang
memantau:
1. Penyelesaian ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah
terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain;
2. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah kepada bendahara,
pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola
keuangan negara yang telah ditetapkan oleh BPK; dan
3. Pelaksanaan pengenaan ganti kerugian negara/daerah yang ditetapkan
berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 22 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
Pasal 11
BPK dapat memberikan:
1. Pendapat kepada DPR, DPD, DPRD Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah,
Lembaga Negara Lain, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan
Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, dan lembaga atau badan
lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
2. Pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah; dan atau
3. Keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 23 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
BAB III
HUBUNGAN DAN KERJA SAMA BPK DENGAN
LEMBAGA INSTANSI PEMERINTAH LAIN
A. HUBUNGAN ANTARA BPK DENGAN DPR, DPD, DAN DPRD
Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya BPK senantiasa berhubungan dengan
pemerintah dan DPR. Hubungan BPK dengan pemerintah dilakukan dalam hal
pemeriksaan tanggung jawab keuangan negara dengan memberikan saran dan atau
rekomendasi guna meningkatkan kesempurnaan tanggung jawab keuangan negara.
Hubungan dengan pemerintah ini mencakup pula (Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah) APIP, perencana dan pelaksana pengelola keuangan negara, kejaksaan
dan atau kepolisian.
Hubungan BPK dengan DPR dilakukan dalam hal pemberitahuan hasil pemeriksaan
BPK untuk dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan umum DPR terhadap
pemerintah. Hubungan antara BPK dan DPR terjadi karena kewajiban BPK
memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada DPR sebagai bahan dalam
pelaksanaan tugasnya mengawasi penyelenggaraan pemerintahan termasuk
pengelolaan keuangan negara.
Sebelum tahun 1993, BPK menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah
dilakukannya kepada DPR sekali dalam setahun melalui buku Hasil Pemeriksaan
Tahunan (HAPTAH). Kemudian mulai 1993, BPK meningkatkan frekuensi
penyampaian hasil pemeriksaan yaitu sebanyak dua kali dalam setahun dalam bentuk
buku Hasil Pemeriksaan Semesteran (HAPSEM). Perubahan ini dimaksudkan
sebagai upaya BPK untuk dapat menyajikan informasi yang lebih mutakhir untuk
kepentingan DPR yang memiliki fungsi kontrol terhadap pemerintah.
DPR menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan,
mengadakan rapat konsultasi dengan BPK, meminta BPK melakukan pemeriksaan
lanjutan yang dapat berupa pemeriksaan hal-hal yang berkaitan dengan keuangan,
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 24 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Mekanisme koordinasi
dan konsultasi dengan BPK diatur dengan Kesepakatan Bersama dan Tata Tertib
DPR. Selain dalam hal penyampaian dan pembahasan hasil pemeriksaan, dalam
perencanaan pemeriksaan, BPK juga dapat memperhatikan permintaan, saran, dan
pendapat lembaga perwakilan melalui pertemuan konsultasi antara DPR dengan
BPK.
Hal yang sama juga terjadi dalam hubungan antara BPK dengan DPRD. DPRD
sebagai representasi rakyat di tingkat daerah juga menerima hasil pemeriksaan BPK.
DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan,
mengadakan rapat konsultasi dengan BPK, menjadikannya sebagai bahan
pertimbangan dalam menilai pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membuat rumusan usulan
tertentu kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Mekanisme koordinasi dan konsultasi dengan BPK diatur dengan Kesepakatan
Bersama dan Tata Tertib DPRD.
Demikian pula halnya dalam hubungan antara BPK dengan DPD. DPD menerima
hasil pemeriksaan BPK dan membahasnya. Hasilnya menjadi masukan bagi DPR
untuk dijadikan bahan pertimbangan DPR dalam membuat RUU yang berkaitan
dengan APBN. Mekanisme koordinasi dan konsultasi dengan BPK diatur dengan
Kesepakatan Bersama dan Tata Tertib DPD.
Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, laporan hasil
pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan
terbuka untuk umum. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan
untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs web
BPK.
B. HUBUNGAN ANTARA BPK DENGAN PEMERINTAH
Hubungan antara BPK dengan Pemerintah dapat dilihat dalam perspektif
pemeriksaan, di mana BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah. Dalam hal ini BPK dapat
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 25 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
meminta dokumen-dokumen yang terkait dengan pemeriksaan. Selain itu, hasil
pemeriksaan BPK juga disampaikan kepada Pemerintah d.h.i
Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota, yaitu untuk dapat menindaklanjuti temuan hasil
pemeriksaan sesuai dengan saran atau rekomendasi BPK. Apabila ditemukan adanya
kerugian negara maka pimpinan lembaga tersebut melaporkan penyelesaian kerugian
negara kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah diketahui
terjadinya kerugian negara dimaksud.
C. HUBUNGAN ANTARA BPK DENGAN APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH (APIP)
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dalam hal ini adalah Badan Pengawas
Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal di lingkungan instansi
Pemerintah tingkat pusat, serta Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) di tingkat
daerah, baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu terdapat pula
Satuan Pengawas Intern (SPI) pada BUMN dan BUMD yang juga melaksanakan
tugas dan fungsi mengawasi tanggung jawab keuangan negara di bidang atau wilayah
tugasnya masing-masing.
Dalam melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pengawasan aparat pengawasan intern
pemerintah. Untuk keperluan tersebut, maka laporan hasil pemeriksaan APIP wajib
disampaikan kepada BPK.
D. HUBUNGAN ANTARA BPK DENGAN INSTANSI YANG BERWENANG
Hubungan antara BPK dengan instansi yang berwenang dilakukan dalam hal hasil
pemeriksaan BPK mengungkapkan hal-hal yang menimbulkan dugaan tindak pidana.
Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, hasil pemeriksaan
tersebut diberitahukan kepada instansi yang berwenang. Pada awalnya instansi yang
berwenang hanyalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung,
namun saat ini dapat ditambahkan dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (KPK) sebagai lembaga baru pemberantasan tindak pidana korupsi.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 26 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
Sampai saat ini BPK telah memiliki kesepakatan bersama yang memuat mengenai
koordinasi antar lembaga, tata cara penyampaian laporan hasil pemeriksaan, dan
kerja sama lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan masing-masing
lembaga. Kesepakatan bersama yang telah dilakukan BPK antara lain dengan pihak
Kejaksaan Agung pada tahun 2000, KPK dan PPATK pada tahun 2006. Adapun
kesepakatan bersama antara BPK dengan Kepolisian saat ini masih dalam tahap
pembahasan. Selain itu, BPK sering pula diminta oleh instansi berwenang untuk
melakukan penghitungan kerugian negara sesuai dengan kewenangannya, dan untuk
memberikan keterangan sebagai Ahli dalam proses peradilan.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 27 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
BAB V
HUBUNGAN DAN KERJA SAMA BPK DENGAN
LEMBAGA INTERNASIONAL
Dalam penyelenggaraan negara, pemeriksaan keuangan negara memegang peran
yang sangat penting. Program-program dan aktivitas pemerintah yang semakin
berkembang menuntut terselenggaranya akuntabilitas atau tanggung jawab
pemerintah mengenai keuangan negara yang semakin besar. Oleh karena itu,
tersedianya lembaga pemeriksa independen yang dapat membantu menjamin
pertanggungjawaban Pemerintah mengenai keuangan negara atau sering disebut
dengan akuntabilitas publik melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara menjadi suatu kebutuhan.
Untuk menghadapi kebutuhan dan tuntutan pemeriksaan yang semakin meningkat
dan kompleks, BPK harus bisa mengembangkan konsep dan praktik pemeriksaannya
sesuai dengan praktik-praktik pemeriksaan yang baik (best practice). Hal ini telah
ditempuh BPK dengan cara menjalin hubungan dengan lembaga internasional
maupun dengan hubungan bilateral.
A. INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTION
(INTOSAI)
INTOSAI adalah induk organisasi profesi di bidang pemeriksaan yang
mempersatukan semua lembaga pemeriksa tertinggi (Supreme Audit Institution –
SAI) di seluruh dunia, didirikan tahun 1953 atas prakarsa Ketua SAI Kuba, Dr.
Emilio Fernandez Camus, dengan tujuan untuk mengembangkan dan mempererat
hubungan kerja antara semua SAI di dunia di bidang government auditing.
Sementara itu, BPK RI baru menjadi anggota INTOSAI pada tahun 1956 dengan
mengikuti konggresnya di Brussel, Belgia dan sempat berhenti sebagai anggota
INTOSAI karena NKRI keluar dari anggota PBB. Sejak Orde Baru, Indonesia tidak
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 28 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
pernah absen dalam kegiatan INTOSAI, terutama dalam pertemuan sekali tiga tahun
dalam bentuk Kongres INTOSAI yang disebut “INCOSAI” (International Congress
Supreme Audit Institution).
B. ASIAN ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS (ASOSAI)
ASOSAI merupakan salah satu dari 7 asosiasi regional perhimpunan INTOSAI, yang
berdiri pada bulan November 1979, yaitu pada sidang pertama di New Delhi, India.
Salah satu tujuannya adalah untuk saling tukar menukar pengetahuan dan
pengalaman di bidang pemeriksaan keuangan Negara, yang ditempuh melalui
seminar, kunjungan kerja, workshop, dan pelatihan. Mulai tahun 1982
penyelenggaraan sidang ASOSAI dilakukan setiap tiga tahun dan dikaitkan dengan
penyelenggaraan seminar internasional dengan pilihan tema yang sedang aktual.
Indonesia telah menduduki jabatan sebagai Ketua ASOSAI sebanyak dua kali, yaitu
pada periode 1988 s.d. 1991 dan 1997 s.d. 2000.
Salah satu kegiatan utama ASOSAI adalah menyusun dan melakukan program
training regional. BPK senantiasa terlibat aktif dalam program training tersebut,
antara lain dengan menjadi tuan rumah pertemuan instruktur ASOSAI dan
mengirimkan training specialist-nya untuk menyusun dan melaksanakan program
training bagi peserta dari negara-negara ASOSAI. Pada triwulan IV tahun 2006,
BPK mendapat kepercayaan dari ASOSAI untuk menyelenggarakan workshop bagi
peserta dari negara-negara anggota ASOSAI dengan menggunakan fasilitas training
di Pusdiklat BPK RI, Kalibata, Jakarta.
C. KERJA SAMA BILATERAL BPK DENGAN BPK NEGARA LAIN
Selain berperan aktif dalam INTOSAI dan ASOSAI, BPK juga berupaya menjalin
kerja sama yang lebih erat dengan BPK negara lain, antara lain:
1. Kerja sama dengan ANAO (Australia National Audit Office – BPK Australia).
BPK menjalin kerja sama dengan ANAO, didukung oleh AIPRD-GPF
(Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and Development –
Government Partnership Fund). Khususnya kerja sama pada pertukaran
informasi dan pengetahuan yang terkait dengan performance audit, financial
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 29 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
audit, dan contract management. Sebagai implementasi dari kerja sama ini,
pada September 2006 dilaksanakan workshop tentang performance audit
dengan instruktur dari ANAO. Selain itu, pada tanggal 25 s.d. 29 September
2006, delegasi BPK melaksanakan Contracting Pilot Study di ANAO,
Australia.
2. Kerja sama dengan BPK Perancis. Sebagai salah satu kelanjutan dari
International Conference on Promoting Financial Accountability in Managing
Funds Related To Tsunami, Conflict and Other Dissasters pada bulan April
2005, BPK RI telah menjalin kerja sama dengan BPK Perancis, selaku salah
satu United Nation External Auditor, untuk meningkatkan kapabilitas
pemeriksa BPK dalam melakukan pemeriksaan atas dana bencana alam dan
daerah konflik. Selain mengirimkan pemeriksanya untuk mengikuti program
training multinasional di Filipina dan Perancis, BPK juga mengirimkan
pemeriksanya untuk bergabung dengan tim pemeriksa BPK Perancis (UN
Auditor) untuk melakukan pemeriksaan di Kongo, Kosovo dan Eritrea. Pada
tahun 2006, para pemeriksa tersebut bergabung dengan tim pemeriksa BPK
Perancis untuk melakukan pemeriksaan atas dana bantuan tsunami dari
pemerintah Perancis yang disalurkan bagi negara-negara terkena tsunami.
MOU BPK dan BPK Perancis berakhir pada 31 Desember 2006.
3. Kerja sama dengan US GAO (Government Accountability Office – BPK
Amerika Serikat). Kerja sama dengan GAO secara khusus dilakukan dengan
diberikannya bantuan kepada pegawai BPK untuk mengikuti GAO Fellowship
Program. Sejak tahun 1983, US GAO memberikan kesempatan kepada
pegawai BPK untuk mengikuti GAO Fellowship Program, yaitu program
pelatihan yang diselenggarakan oleh GAO dan beberapa negara INTOSAI.
Program pelatihan ini diberikan di Kantor Pusat GAO di Washington,
dilanjutkan dengan program magang di beberapa kantor GAO negara bagian di
Amerika Serikat.
BPK juga mendapatkan bantuan teknis berupa penyediaan tenaga ahli yang
membantu BPK dalam menelaah konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
(SPKN)
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 30 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
4. Kerja sama dengan BPK New Zealand. Salah satu program pelatihan audit
dengan Office of The Controller and Auditor General, New Zealand adalah
memberikan kesempatan kepada para pegawai BPK di lingkungan ASOSAI
untuk melakukan Job Attachement, yang terdiri dari program 4 bulanan dan
program satu tahunan. Setiap tahun BPK mengirimkan pemeriksanya untuk
melakukan secondment di BPK New Zealand. Mereka bergabung dengan tim
pemeriksa BPK New Zealand untuk melakukan pemeriksaan atas laporan
keuangan para klien BPK New Zealand.
5. Kerja sama dengan BPK Rusia. BPK juga menjajaki kerja sama bilateral
dengan BPK Rusia untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemeriksaan
sektor publik. Draft persetujuan kerja sama antara BPK dengan BPK Rusia
telah disetujui kedua belah pihak, dan penandatanganan dilakukan pada
INCOSAI Meeting, 2007.
6. Kerja sama dengan OAG (Office of the Auditor General, Canada – BPK
Kanada). Pada Juni 2006, pejabat BPK melaksanakan studi banding ke OAG
Canada. Dalam kesempatan tersebut, BPK mengajukan permohonan partisipasi
dalam program CCAF (Climate Change Action Fund) dengan CIDA/Canada
Government International Assistance Program for Improved Governance and
accountability.
7. Kerja sama dengan Jabatan Audit Negara Malaysia – BPK Malaysia. Dalam
kesempatan mendatang, akan dilakukan kerja sama joint audit dalam bidang
lingkungan, keamanan, dan lain-lain. Selain itu akan disusun proposal untuk
inisiatif pembentukan SAI ASEAN.
8. Kerja sama dengan Algemene Rekenkamer (ARK) - BPK Belanda. Hubungan
BPK dengan ARK telah terselenggara cukup erat di masa kepemimpinan
Bapak Suprayogi (1966-1973) dengan saling berkunjung antara para pejabat
ARK dengan BPK. Hubungan tersebut dilanjutkan pada periode 1998-2004,
diawali dengan pengiriman delegasi BPK atas undangan resmi Ketua ARK
pada April 1999. Sebagai hasil kunjungannya, delegasi BPK mengajukan usul
perbaikan kepada Sidang Badan, baik bersifat ekstern maupun intern, yaitu
antara lain bahwa mengingat belum terjaminnya pelaksanaan tugas terutama
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 31 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
yang disebabkan karena dibatasinya kewenangan pemeriksaan di bidang pajak,
bank atau BUMN lainnya serta memperoleh semua informasi yang diperlukan,
agar pembatasan itu ditampung dan dihilangkan atau diakomodasi dalam
wadah RUU Pemeriksaan BPK. Sebagai wujud hasil peningkatan kerja sama
BPK dan ARK Belanda, pada 5 Juli 2000, Ny. Drs. Saskia J. Stuiveling,
Presiden ARK Belanda, menyampaikan contoh Laporan Tahunan ARK
Belanda Tahun 1999 dan Rencana Kerja Tahunan Tahun 2000, kepada Ketua
BPK, yang untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai salah satu bahan acuan.
Kerja sama BPK dan ARK Belanda, secara khusus dilakukan dalam penyusunan
Panduan Manajemen Pemeriksaan (PMP). Kerja sama tersebut dilanjutkan
dengan pelatihan yang diberikan pihak ARK kepada para pegawai BPK dalam
Performance Audit Training. Pada saat penyusunan SPKN, BPK RI juga
mendapatkan bantuan teknis dari ARK Belanda untuk menelaah konsep SPKN
yang telah disusun oleh BPK.
D. KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA DONOR
Selain meningkatkan hubungan dan kerja sama dengan BPK negara lain, BPK juga
memandang penting hubungan dan kerja sama yang baik dengan lembaga donor
internasional dalam menyediakan sumber daya (dana, infrastruktur, dan bantuan
teknis) untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemeriksaan. Berkaitan dengan
hal ini, BPK RI menjalin kerja sama antara lain dengan:
1. Asian Development Bank (ADB). Kerja sama dengan ADB secara khusus diawali
dengan proyek nasional untuk mereformasi bidang audit, yaitu State Audit
Reform (STAR) Project. Proyek tersebut merupakan pemberian technical
assistance dari konsultan ADB untuk mengetahui sektor-sektor mana saja dalam
bidang pemeriksaan secara nasional yang memerlukan pembenahan. Proyek ini
selain melibatkan BPK, juga akan melibatkan Kejaksaan Agung, Kepolisian,
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal
Departemen, dan Bawasda.
Sejak 2006 sampai 2009, ADB memberikan bantuan kepada BPK melalui STAR-
SDP (State Audit Reform-Sectors Development Program). ADB juga membantu
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 32 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
melalui Earthquake, Tsunami and Emergency Support Project mulai 2006
sampai 2008.
2. World Bank. Dalam rangka meningkatkan kualitas BPK RI, Bank Dunia
memberikan pinjaman kepada Pemerintah Indonesia yang secara khusus
ditujukan untuk BPK RI. Loan Agreement No. Loan-4194 IND (BPK Audit
Modernization Project/PMA) ditandatangani pada tanggal 4 Agustus 1997
dengan nilai pinjaman sebesar US$16,400,000.00. Sebagaimana ditetapkan di
dalam Loan Agreement, komponen proyek terdiri dari dua bagian besar, yaitu: (1)
perencanaan strategis BPK berupa penyediaan jasa konsultan dalam rangka
meningkatkan kapabilitas BPK untuk membangun dan menerapkan strategi
jangka panjang, dan (2) pembangunan kelembagaan BPK, yang terdiri dari
peningkatan kapasitas audit melalui pelatihan di dalam dan di luar negeri bagi
para pegawai BPK dan para staf yang bertangggung jawab atas implementasi
temuan-temuan BPK, dan melalui program magang bagi staf teknis, termasuk
formulasi kurikulum dan materi pelatihan; meningkatkan sistem pemeriksaan
BPK dengan cara meningkatkan sistem informasi manajemen pemeriksaan,
memutakhirkan dan mengembangkan manual dan petunjuk teknis pemeriksaan
untuk performance dan financial audit, dan memformulasikan dan menerapkan
beberapa performance dan financial audit untuk menguji meningkatnya kualitas
pemeriksaan pemerintah. Selain itu, World Bank juga memberi hibah kepada
BPK untuk melakukan Strengthening Investigative Audit Capacity (SIAC) yang
didukung oleh Technical Assistance dari USAID. World Bank juga telah
menyetujui proposal BPK dalam rangka INTOSAI Task Force on the
Accountability and Audit of Desaster-Related Aid.
3. The Australian Agency for International Development (AUSAID). Pemerintah
Australia melalui AUSAID telah banyak sekali memberikan dukungan kepada
BPK RI khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia berupa
pemberian beasiswa program S2 kepada para pemeriksa BPK. Secara khusus
AUSAID sejak tahun 2001 melalui TAMF (Technical Assistance Management
Facility) memberikan dukungan pelatihan jangka pendek, khususnya dalam
bidang pemeriksaan investigasi kepada para pemeriksa BPK. Beberapa orang di
antaranya mendapat kesempatan mengikuti pelatihan di Australia.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 33 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
AUSAID, dalam hal ini Australia Indonesia Partnership for Reconstruction and
Development – Government Partnership Fund (AIPRD-GPF) juga telah
menyetujui proposal kerja sama antara BPK dengan Australian National Audit
Office (ANAO) terkait dengan pertukaran informasi dan pengetahuan yang terkait
dengan performance audit, financial audit, dan contract management. Selain hal
tersebut, khusus dalam hal pemeriksaan investigative, BPK pernah mendapatkan
bantuan dari Financial Crime Prevention Project (FCPP).
4. The Swedish National Audit Office/Swedish International Development
Cooperation Agency (SNAO/SIDA). Pada Oktober 2006, SNAO mengirimkan
proposal untuk memberikan Technical Assistant untuk Central Bank Audit di
mana SNAO berencana untuk melakukan 1st Mission Visit pada awal 2007.
E. MANFAAT PENINGKATAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
Aktivitas hubungan kerja sama internasional telah memberikan hasil dan manfaat
pengetahuan dan pengalaman bagi BPK mengenai pemeriksaan keuangan negara dari
lembaga pemeriksa tinggi negara-negara lain. Keikutsertaan BPK dalam aktivitas
hubungan internasional bahkan dirasakan sebagai suatu kebutuhan untuk mencapai
kemajuan dan kemampuan yang dimiliki oleh lembaga pemeriksa tinggi negara-
negara lain terutama dari negara-negara maju. Teknik-teknik dan metode-metode
auditing yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa tinggi negara-negara lain dapat
dipertimbangkan untuk dikuasai oleh para pemeriksa BPK. Sebagai contoh,
pemeriksaan sistem informasi atau pemeriksaan EDP, dan masih banyak lagi contoh
yang lain.
BPK terus-menerus mengirimkan para pemeriksanya untuk mengikuti seminar,
lokakarya (workshop) dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Lembaga
Pemeriksa Tinggi Internasional maupun regional di berbagai negara anggota asosiasi.
Pengiriman para pemeriksa untuk melakukan studi banding di beberapa negara juga
banyak dilakukan, bahkan sebagian pemeriksa BPK telah menyelesaikan studi strata
satu dan pasca sarjana di negara lain.
Suatu hal yang paling membanggakan dalam kiprah BPK di dunia internasional,
adalah keterlibatannya dalam mengaudit Sekretariat Jenderal PBB di New York,
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 34 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
Amerika Serikat. Peristiwa itu pertama kali terjadi pada tahun 1992 oleh empat orang
pemeriksa BPK bersama-sama dengan pemeriksa Philipina dan Malaysia. Audit di
tempat yang sama dilakukan pada tahun 1993 oleh dua orang pemeriksa BPK dengan
obyek Sekretariat Jenderal dan Proyek Pembangunan Sistem Informasi. BPK juga
memiliki beberapa pemeriksa sistim informasi bersertifikat (Certified Information
System Auditor - CISA) yang dikeluarkan oleh Information System Auditor dan
Control Association (ISACA), Amerika Serikat. Hal-hal yang perlu mendapat
perhatian antara lain adalah BPK masih jarang menyelenggarakan even-even
internasional tentang pemeriksaan keuangan negara di Indonesia. Hal itu tergantung
kepada kesiapan dan kesanggupan BPK, terutama para pemeriksanya untuk
memanfaatkan dan memenuhi kesempatan dan peluang tersebut.
BPK di masa depan harus secara terus-menerus aktif dan intensif meningkatkan
hubungan internasional, dengan INTOSAI, ASOSAI, dan lembaga atau asosiasi
lainnya. Kesempatan dan peluang internasional di bidang pemeriksaan keuangan
negara harus dimanfaatkan secara maksimal. Selain untuk meningkatkan kualitas dan
profesionalisme para pemeriksa, hal tersebut juga akan mensejajarkan posisi BPK
dengan lembaga pemeriksa tinggi negara-negara maju. Hubungan yang harmonis dan
saling menguntungkan dengan lembaga pemeriksa tinggi negara-negara lainnya
dipelihara, dibina, ditingkatkan, dan diarahkan untuk meningkatkan kegiatan BPK
sebagaimana diamanatkan oleh GBHN dan memenuhi tugas konstitusional menurut
UUD 1945.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 35 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
BAB VI
SIMPULAN
1. Sejak berdirinya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 1
Januari 1947 di Magelang, yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11/UM/1946 tentang pembentukan BPK, banyak sekali liku-liku dan perubahan-
perubahan yang terjadi seperti berubahnya nama dan kedudukan Badan Pemeriksa
Keuangan menjadi Dewan Pengawas Keuangan (UUDS Tahun 1950) yang
berkedudukan di Bogor, dan berubah lagi menjadi Badan Pemeriksa Keuangan
Gaya Baru (UU No.17 Tahun 1965) yang bertempat di Bogor dengan Perwakilan di
Yogyakarta dan terakhir kembali menjadi Badan Pemeriksa Keuangan (UU No. 5
Tahun 1973), yang akhirnya mempunyai gedung yang megah di Jakarta (tahun
1979). Apapun perubahan nama dan tempat BPK, tugas pokoknya adalah
memeriksa tanggung jawab Pemerintah tentang pengelolaan keuangan Negara dan
memberitahukan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
BPK berbentuk dewan yang terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang
Wakil Ketua merangkap Anggota dan lima orang Anggota. Sejak BPK berdiri
sampai sekarang ini telah terjadi 11 (sebelas) kali pergantian pimpinan BPK.
Berdasarkan Keputusan Presiden No. 185/m/2004 maka untuk periode
kepemimpinan BPK RI dari tahun 2004 sampai dengan sekarang, jumlah anggota
dewan bertambah dua orang.
2. Sebelum amandemen UUD 1945, struktur lembaga negara dalam ketatanegaraan
terdiri dari 1 lembaga tertinggi negara (MPR) dan 5 lembaga tinggi negara (DPR,
DPA, Presiden, MA, dan BPK). Namun sesudah amandemen UUD 1945, struktur
lembaga negara dalam ketatanegaraan terdiri dari 8 lembaga tinggi negara (MPR,
DPR, DPD, Presiden, MK, MA, KY dan BPK). Amandemen tersebut membuat
kedudukan BPK dalam organisasi ketatanegaraan menjadi sejajar dengan
lembaga Negara lainnya.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 36 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
3. Tugas, fungsi, kewajiban, dan wewenang BPK di dalam mata ajar ini hanya garis
besar saja. Penjelasan lebih lengkap akan dibahas pada mata ajar yang lain.
4. Hubungan dan kerja sama BPK dengan lembaga lain baik nasional maupun
internasional di masa depan harus terus-menerus ditingkatkan. Kesempatan dan
peluang di bidang pemeriksaan keuangan negara harus dimanfaatkan secara
maksimal, selain untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme para
pemeriksa juga akan membuat posisi BPK sejajar dengan lembaga pemeriksa
tinggi negara-negara maju.
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 37 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
DAFTAR PUSTAKA
Asshiddiqie, Jimly, 2005. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan
Dalam UUD 1945. Cetakan II, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
Press, Yogyakarta;
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 1996. BPK Selayang Pandang (The
Supreme Audit Board) at a Glance;
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 1997. Setengah Abad BPK
Mengabdi Bangsa;
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal., 2000.
Keuangan Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan, Cetakan III, Setjen BPK,
Jakarta;
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2004. Naskah Memorandum BPK
RI Periode 1998 – 2004;
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2006. Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia Menegakkan Tata Kelola yang Baik dengan Kemandirian,
Integritas dan Profesionalisme untuk Menyejahterakan Kehidupan Bangsa, BPK
RI, Jakarta;
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2006. Buku BPK dan INTOSAI;
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2007. Pidato Ketua BPK RI pada
Hari Ulang Tahun BPK ke 60;
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Tutik, Titik Triwulan.,2006. Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Cetakan I,
Pustaka Pertama, Jakarta;
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991. Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Edisi Kedua;
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Hal. 38 dari 37
Selayang Pandang, Fungsi dan Kewenangan BPK RI
BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan