materi korpri

8/10/2019 MATERI KORPRI

1/44


2/44

Haa!an

BAB I SEJARAH KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA(KORPRI)

1-3

BAB II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR *% TAHUN*''' TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASARKORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

BAB III KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR $% TAHUN*'', TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASARKORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


3/44

SEJARAH KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA(KORPRI)

Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan suatu organisasi profesi beranggotakanseluruh Pegawai Negeri Sipil baik Departemen maupun Lembaga Pemerintah nonDepartemen Korpri berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor !" #ahun 1$%1& "$No'ember 1$%1 Korpri dibentuk dalam rangka upa(a meningkatkan kiner)a&pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri& sehingga dalam pelaksanaan tugasn(asehari-hari lebih dapat berda(aguna dan berhasil guna

Korpri merupakan organisasi ekstra struktural& se*ara fungsional tidak bisa terlepasdari kedinasan maupun di luar kedinasan Sehingga keberadaan Korpri sebagai wadahunsur +paratur Negara& +bdi Negara& dan +bdi ,as(arakat harus mampu menun)angpen*apaian tugas pokok institusi tempat mengabdi

Latar belakang se)arah Korpri sangatlah pan)ang& pada masa pen)a)ahan kolonialelanda& ban(ak pegawai pemerintah .india elanda& (ang berasal dari kaum bumiputera Kedudukan pegawai merupakan pegawai kasar atau kelas bawah& karenapengadaann(a didasarkan atas kebutuhan pen)a)ah semata

Pada saat beralihn(a kekuasaan elanda kepada /epang& se*ara otomatis seluruhpegawai pemerintah eks .india elanda dipeker)akan oleh pemerintah /epang sebagaipegawai pemerintahSetelah /epang men(erah kepada Sekutu angsa Indonesiamemproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 1% +gustus 1$0 Pada saat berdirin(aNegara Kesatuan Republik Indonesia ini seluruh pegawai pemerintah /epang se*araotomatis di)adikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pada tanggal "% Desember 1$0$ elanda mengakui kedaulatan RI& Pegawai NKRIterbagi men)adi tiga kelompok besar& pertama Pegawai Republik Indonesia (angberada di wila(ah kekuasaan RI& kedua& Pegawai RI (ang berada di daerah (angdiduduki elanda 2Non Kolaborator dan ketiga& pegawai pemerintah (ang bersediabeker)asama dengan elanda 2Kolaborator

Setelah pengakuan kedaulatan RI tanggal "% Desember 1$0$& seluruh pegawai RI&pegawai RI non Kolaborator& dan pegawai pemerintah elanda di)adikan Pegawai RISerikat 4ra RIS& atau (ang lebih dikenal dengan era pemerintahan parlementerdiwarnai oleh )atuh bangunn(a kabinet Sistem ketatanegaraan menganut sistemmulti partai Para politisi& tokoh partai mengganti dan memegang kendalipemerintahan& hingga memimpin berbagai departemen (ang sekaligus men(eleksi

pegawai negeri Sehingga warna departemen sangat ditentukan oleh partai (angberkuasa saat itu Dominasi partai dalam pemerintahan terbukti mengganggupela(anan publik PNS (ang seharusn(a berfungsi mela(ani mas(arakat 2publik dannegara men)adi alat politik partai PNS pun men)adi terkotak-kotak

Prinsip penilaian prestasi atau karir pegawai negeri (ang fair dan sehat hampirdiabaikan Kenaikan pangkat PNS misaln(a dimungkinkan karena adan(a lo(alitaskepada partai atau pimpinan Departemenn(a +filiasi pegawai pemerintah sangatkental diwarnai dari partai mana ia berasal Kondisi ini terus berlangsung hinggadikeluarkann(a Dekrit Presiden /uli 1$$


4/44

Dengan Dekrit Presiden ini sistem ketatanegaraan kembali ke sistem Presidensiilberdasar 55D 1$0 +kan tetapi dalam praktek kekuasaan Presiden sebagai kepalanegara dan kepala pemerintahan sangatlah besar 4ra ini lebih dikenal dengan masaDemokrasi #erpimpin& sistem politik dan sistem ketatanegaraan diwarnai olehkebi)akan Nasakom 2Nasionalisme& +gama dan Komunisme

Dalam kondisi seperti ini& mun*ul berbagai upa(a agar pegawai negeri netral darikekuasaan partai-partai (ang berkuasa ,elalui 5ndang-5ndang Nomor 6 1! #ahun1$71 ditetapkan bahwa Bagi suatu golongan pegawai dan/atau sesuatu jabatan,yang karena sifat dan tugasnya memerlukan, dapat diadakan larangan masuk suatuorganisasi politik2pasal 18 a(at 3 Ketentuan tersebut diharapkan akan diperkuatdengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah 2PP (ang mengaturn(a& tetapi disa(angkanbahwa& PP (ang diharapkan akan mun*ul tern(ata tidak kun)ung datang

Sistem pemerintahan demokrasi parlementer berakhir dengan meletusn(a upa(akudeta oleh PKI dengan 9-38S Pegawai pemerintah ban(ak (ang ter)ebak danmendukung Partai Komunis

Pada awal era :rde aru dilaksanakan penataan kembali pegawai negeri denganmun*uln(a Keppres RI Nomor 6 !" #ahun 1$%1 tentang Korpri erdasarkan Kepres(ang bertanggal "$ No'ember 1$%1 itu& Korpri ;merupakan satu-satunya wadah untukmenghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan< 2Pasal " a(at "#u)uan pembentukann(a Korps Pegawai ini adalah agar ;Pegawai Negeri RI ikutmemelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalamnegara RI


5/44

bertekad ber)uang untuk mensukseskan tugas negara& terutama dalam melaksanakanpengabdian bagi mas(arakat dan negara

5ISI/ MISI/ DAN TUJUAN

5ISI

Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demiKorpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demi

meningkatkan per)uangan& pengabdian serta kesetiaan kepada *ita-*ita per)uanganmeningkatkan per)uangan& pengabdian serta kesetiaan kepada *ita-*ita per)uanganangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2NKRI berdasarkan Pan*asila danangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia 2NKRI berdasarkan Pan*asila dan

5ndang-5ndang Dasar 1$0 bersifat Demokratis& ,andiri& ebas& Netral& dan5ndang-5ndang Dasar 1$0 bersifat Demokratis& ,andiri& ebas& Netral& dan

ertanggung )awabertanggung )awab

MISIMISI

11 ,eningkatkan kese)ahteraan dan profesionalisme para anggotan(a,eningkatkan kese)ahteraan dan profesionalisme para anggotan(a

"" Sebagai penga(om para anggotan(aSebagai penga(om para anggotan(a

33 Pen(alur kepentingan para anggotan(aPen(alur kepentingan para anggotan(a

00 Sebagai mitra ker)a (ang aktif dalam proses pengambilan keputusan danSebagai mitra ker)a (ang aktif dalam proses pengambilan keputusan dankebi)aksanaan Instansi (ang bersangkutan& sesuai dengan ketentuan Peraturankebi)aksanaan Instansi (ang bersangkutan& sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan (ang berlakuPerundang-undangan (ang berlaku

TUJUANTUJUAN

11 #er)aminn(a perlindungan hak-hak Pegawai RI guna ter*apain(a ketenangan#er)aminn(a perlindungan hak-hak Pegawai RI guna ter*apain(a ketenangan

dan kelangsungan ker)a dan usaha untuk meningkatkan taraf hidup& ke*erdasandan kelangsungan ker)a dan usaha untuk meningkatkan taraf hidup& ke*erdasan

dan kese)ahteraan Pegawai RI beserta keluargan(adan kese)ahteraan Pegawai RI beserta keluargan(a

"" #erhimpun dan bersatun(a Pegawai RI untuk mewu)udkan rasa setia kawan dan#erhimpun dan bersatun(a Pegawai RI untuk mewu)udkan rasa setia kawan dan

persaudaraan sesama Pegawai RIpersaudaraan sesama Pegawai RI


6/44


7/44

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR *% TAHUN *'''

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/

Men!4an 6 a bahwa dalam rangka meningkatkan kiner)a& pengabdiandan netralitas Pegawai Negeri sehingga dalampelaksanaan tugasn(a sehari-hari dapat lebih berda(aguna dan berhasil guna& Korps Pegawai RepublikIndonesia 2K:RPRI sebagai wadah organisasi profesi bagiPegawai Negeri (ang dibentuk dengan KeputusanPresiden Nomor !" #ahun 1$%1 perlu untuk disesuaikandengan tuntutan perkembangan keadaan=

b bahwa pada tanggal 1 sampai dengan 1% Pebruari 1$$$telah diselenggarakan ,us(awarah Nasional Kelima Korps

Pegawai Republik Indonesia 2K:RPRI di /akarta=* bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b

diatas& dipandang perlu mengesahkan +nggaran DasarKorps Pegawai Republik Indonesia 2K:RPRI (angdihasilkan dalam ,us(awarah Nasional Kelima KorpsPegawai Republik Indonesia 2K:RPRI pada tanggal 1sampai dengan 1% Pebruari 1$$$ dengan KeputusanPresiden=

Menna& 6 1 Pasal 0 a(at 21 5ndang-5ndang Dasar 1$0=

" Keputusan Presiden Nomor !" #ahun 1$%1 tentang Korps

Pegawai Republik Indonesia=

MEMUTUSKAN:

Mene&akan 6 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERUBAHANANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONSIA.


8/44

Pa1a $

,engesahkan perubahan +nggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesiasebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini& sebagai pen(empurnaanterhadap +nggaran Dasar (ang telah disahkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor73 #ahun 1$$0 tentang Pengesahan +nggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia2K:RPRI

Pa1a *

Dengan ditetapkann(a pengesahan perubahan +nggaran Dasar Korps Pegawai RepublikIndonesia dengan Keputusan Presiden ini& maka Keputusan Presiden Nomor 73 #ahun1$$0 tentang Pengesahan +nggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia 2K:RPRI&din(atakan tidak berlaku lagi

Pa1a +

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di /akarta

pada tanggal "0 Pebruari "888


&&d

ABDURRAHMAN WAHID

LAMPIRAN



9/44

N#!#r : *% Ta6"n *'''

Tana : *2 Pe4r"ar *'''

ANGGARAN DASAR


PEMBUKAAN

ahwa pembangunan (ang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi *ita-*ita Proklamasi Kemerdekaan 1% +gustus 1$0& adalah untuk mewu)udkan mas(arakatadil dan makmur berdasarkan Pan*asila dan 5ndang-5ndang Dasar 1$0 Dalam rangkamen*apai *ita*ita kemerdekaan tersebut& Pegawai Republik Indonesia telahmembuktikan peran sertan(a dalam per)uangan kemerdekaan serta pembangunanbangsa dari masa ke masa

5ntuk meningkatkan peran Pegawai Republik Indonesia agar lebih berda(a guna danberhasil guna bagi kepentingan mas(arakat& bangsa dan negara& khususn(ameningkatkan kese)ahteraan Pegawai Republik Indonesia dan keluargan(a& makaPegawai Republik Indonesia menghimpun diri dalam Korps Pegawai Republik Indonesia(ang mandiri

Dalam rangka melaksanakan kebi)akan Korps Pegawai Republik Indonesia dalamnegara kesatuan Republik Indonesia (ang ber-hinneka #unggal Ika& maka +nggaranDasar dan +nggaran Rumah #angga Pegawai Republik Indonesia berpegang padawawasan kebersamaan di kalangan Korpri (ang selan)utn(a terhimpun dalam KorpsPegawai Republik Indonesia dengan men)un)ung tinggi prinsip persatuan dankesatuan

5ntuk itu pengembangan dan pembinaan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesiadiarahkan pada bentuk struktur organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (ang

demokratis& mandiri& bebas& netral& dan bertanggung )awab serta memiliki )iwakepemimpinan (ang aspiratif& profesional menga*u pada efisiensi dan efekti'itas da(a)uang organisasi dengan lebih mengutamakan pada perlindungan dan kese)ahteraananggota serta mewakili anggota di forum nasional ataupun internasional

ahwa dengan rahmat #uhan >ang ,aha 4sa& organisasi Korps Pegawai RepublikIndonesia (ang didirikan pada tanggal "$ Nopember 1$%1 men(usun perubahan+nggaran Dasar sebagai berikut 6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pa1a $

Pener&an

>ang dimaksud dengan Pegawai Republik Indonesia dalam anggaran dasar ini adalah 6

a pegawai negeri sipil=

b pegawai 5,N dan 5,D dan anak perusahaann(a=

* petugas (ang men(elenggarakan urusan pemerintahan desa

BAB II


10/44

NAMA/ SI0AT/ WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pa1a *

Na!a

:rganisasi ini bernama Korps Pegawai Republik Indonesia disingkat Korpri

Pa1a +

S7a&

Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demimeningkatkan per)uangan& pengabdian serta kesetiaan kepada *ita-*ita per)uanganbangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pan*asila dan 5ndang-5ndang Dasar 1$0 bersifat demokratis& mandiri& bebas& netral dan bertanggung)awab

Pa1a 2

Wak&" dan Ked"d"kan

21 Korpri didirikan pada tanggal "$ Nopember 1$%1 dengan batas waktu (ang tidakditentukan

2" Pimpinan Pusat Korpri berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

BAB III

ASAS/ 0UNGSI DAN KEDAULATAN

Pa1a ,

A1a1

Korpri berasaskan Pan*asila dengan ber*irikan demokratis& profesionalisme&

pengabdian& kemitraan& kebersamaan& kekeluargaan& dan gotong ro(ong

Pa1a %

0"n1

Korpri berfungsi sebagai 6

1 pelopor dalam meningkatkan kese)ahteraan dan profesionalisme anggota=

" pelindung dan penga(om para anggota=

3 pen(alur kepentingan para anggotan(a=

0 pendorong dalam meningkatkan taraf hidup sosial ekonomi mas(arakat danlingkungann(a=

pelopor pela(anan dalam men(ukseskan program pembangunan nasional=7 mitra ker)a (ang aktif sebagai organisasi peker)a dalam proses pengambilan

keputusan dan kebi)akan instansi (ang bersangkutan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan (ang berlaku

Pa1a 8

Keda"a&an Oran1a1


11/44

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhn(a melaluimus(awarah menurut )en)ang organisasi

BAB I5

TUJUAN DAN USAHA

Pa1a -

T"9"an

#u)uan Korpri adalah 6

1 mewu)udkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pegawai RepublikIndonesia serta men)amin perlindungan hak-hak pegawai Republik Indonesiaguna men*apai ketenangan dan kelangsungan ker)a dan usaha untukmeningkatkan taraf hidup& ke*erdasan& dan kese)ahteraan Pegawai RepublikIndonesia beserta keluargan(a=

" menghimpun dan men(atukan Pegawai Republik Indonesia untuk mewu)udkanrasa setia kawan dan tali persaudaraan antara sesama Pegawai RepublikIndonesia

Pa1a

U1a6a

Dalam men*apai tu)uan sebagaimana tersebut dalam Pasal !& Korpri melakukanusaha- usaha sebagai berikut 6

a meningkatkan peran serta anggota Korpri dalam pembangunan nasional untukmewu)udkan *ita-*ita Proklamasi 1% +gustus 1$0=

b memper)uangkan ter*iptan(a dan terlaksanan(a peraturan perundangan untukterwu)udn(a kese)ahteraan dan perlindungan hak-hak Pegawai RepublikIndonesia pada umumn(a dan anggota Korpri pada khususn(a=

* mengadakan upa(a-upa(a untuk mempertinggi mutu pengetahuan& keterampilan

bidang peker)aan dan?atau profesi serta kemampuan berorganisasi=d beker)a sama dengan badan pemerintah dan swasta serta organisasi-organisasi

lain di dalam dan di luar negeri untuk melaksanakan usaha-usaha (ang tidakbertentangan dengan asas dan tu)uan organisasi=

e mendirikan usaha-usaha sosial ekonomi dan usaha-usaha lain (ang sah danbermanfaat untuk mela(ani kebutuhan anggota& dengan tidak bertentangandengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga=

f memper)uangkan anggota untuk memperoleh kesempatan (ang sama dalampengembangan karir sesuai dengan kemampuan masing-masing=

g membina korps dalam mewu)udkan kesatuan pola pikir& u*apan& dan tindakanserta pengembangan mental dan rohani (ang baik

BAB 5


12/44

PANJI/ LAMBANG/ LAGU/ DOKTRIN DAN KODE ETIK

Pa1a $'

Dalam rangka membina )iwa korpri mempun(ai pan)i& lambang& lagu& doktrin dankode etik (ang ditetapkan oleh munas

BAB 5I

KEANGGOTAAN

Pa1a $$

Korpri beranggotakan semua Pegawai Republik Indonesia sesuai dengan bidang tugasmasingmasing

BAB 5II

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pa1a $*

Hak An#&a

+nggota organisasi mempun(ai hak 6

a memilih dan dipilih dalam kepengurusan=

b bi*ara& menga)ukan pendapat dan saran untuk kema)uan organisasi=

* aktif dalam melaksanakan keputusan organisasi=

d mendapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan (ang tidak adil atau atasberkurangn(a hak-hak anggota sebagai pegawai serta dalam menghadapi perkara

di pengadilan=

e mendapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas kedinasan

Pa1a $+

Ke;a94an An#&a

+nggota organisasi mempun(ai kewa)iban untuk 6

a menaati anggaran dasar?anggaran rumah tangga dan keputusan?peraturanorganisasi=

b membela dan men)un)ung tinggi nama Korpri=

* memba(ar iuran=

d aktif dalam melaksanakan keputusan?peraturan organisasi=

e menghadiri dan mengikuti rapat& pertemuan serta kegiatan (ang diadakanorganisasi

BAB 5III


13/44

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pa1a $2

S"1"nan 5er&ka

Susunan organisasi Korpri se*ara 'ertikal adalah sebagai berikut 6

a tingkat nasional meliputi seluruh wila(ah Republik Indonesia dipimpin oleh

dewan pengurus pusat disingkat DPP Korpri=

b tingkat propinsi dipimpin oleh dewan pengurus daerah disingkat DPD Korpri=

* tingkat kabupaten dipimpin oleh dewan pengurus *abang disingkat DP@ Korpri=

d tingkat ke*amatan dipimpin oleh dewan pengurus anak *abang disingkat DP+@Korpri=

e tingkat desa?kelurahan dipimpin oleh Pengurus Ranting

Pa1a $,

S"1"nan Oran1a1 KORPRI Dear&e!en/ Le!4aa Ke1ekre&ara&an Ter&nAWARAH NASIONAL KELIMA


TAHUN $

Ke&"a


22/44

ttd

Dr. K"1;ar&n

Wak Ke&"a Sekre&ar1

ttd

Dr1. A!r"n Da"a?

ttd

Dr1. H. Pr## N"rd9a!an

An#&a An#&a

ttd

Dr1. S#enark#/ M.M.

ttd

Dr1. D9akara Ma@6!"d

An#&a An#&a

ttd

M#e?ad M. A@6?ar/ S.H.

ttd

Ir. 0a" B#;#

Salinan sesuai dengan aslin(a

SEKRETARIAT KABINET RI

P&.Keaa Br# Pera&"ran Per"ndan3"ndanan II

ttd

Ed? S"d4?#

KUTIPAN:

LEMBAR LEPAS SEKRETARIAT NEGARA TAHUN *'''


23/44


NOMOR $% TAHUN *'',

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR


DENGAN RAHMAT TUHAN >ANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/

Men!4an : a bahwa dalam rangka kebersamaan& persatuan dankesatuan pegawai Republik Indonesia& Korps PegawaiRepublik Indonesia 2K:RPRI sebagai organisasi (angkedudukan dan kegiatann(a tidak terlepas dari kedinasan&perlu diarahkan kepada terbangunn(a organisasi (angdemokratis& mandiri& bebas& aktif& profesional& netral&produktif& dan bertanggung )awab=

b bahwa dalam rangka pembinaan )iwa korps sertater*iptan(a organisasi (ang solid dan memiliki soliditas

dan solidaritas anggotan(a& maka anggota Pegawai NegeriSipil perlu menghimpun diri dalam organisasi KorpsPegawai Republik Indonesia 2K:RPRI=

* bahwa melalui ,us(awarah Nasional Keenam KorpsPegawai Republik Indonesia 2K:RPRI (ang diselenggarakanpada tanggal "! sampai dengan 38 No'ember "880 di/akarta& telah disepakati untuk melakukan perubahan+nggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia2K:RPRI=

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a& huruf b& dan huruf *& perlu menetapkanKeputusan Presiden tentang Pengesahan Perubahan

+nggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia=

Menna& : 1 Pasal 0 a(at 21 5ndang-5ndang Dasar Negara RepublikIndonesia #ahun 1$0=

" 5ndang-5ndang Nomor ! #ahun 1$%0 tentang Pokok-pokokKepegawaian 2Lembaran Negara Republik Indonesia #ahun1$%0 Nomor & #ambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3801 sebagaimana telah diubah dengan5ndang-5ndang Nomor 03 #ahun 1$$$ 2Lembaran Negara


24/44

Republik Indonesia #ahun 1$$$ Nomor 17$& #ambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3!$8=

3 Peraturan Pemerintah Nomor 0" #ahun "880 tentangPembinaan /iwa Korps dan Kode 4tik Pegawai Negeri Sipil2Lembaran Negara Republik Indonesia #ahun "880 Nomor10"& #ambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 008=

0 Keputusan Presiden Nomor !" #ahun 1$%1 tentang KorpsPegawai Republik Indonesia=

MEMUTUSKAN6

Mene&akan 6 KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERUBAHANANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

Pa1a $

,engesahkan perubahan +nggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesiasebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Presiden ini& sebagaipen(empurnaan terhadap +nggaran Dasar (ang telah disahkan berdasarkan KeputusanPresiden Nomor "7 #ahun "888 tentang Pengesahan Perubahan +nggaran Dasar KorpsPegawai Republik Indonesia

Pa1a *

Dengan ditetapkann(a Keputusan Presiden ini& maka Keputusan Presiden Nomor "7#ahun "888 tentang Pengesahan Perubahan +nggaran Dasar Korps Pegawai RepublikIndonesia& din(atakan tidak berlaku

Pa1a +

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di /akarta

pada tanggal ! /uni "88


&&d.

DR. H. SUSILO BAMBANG >UDHO>ONO

LAMPIRAN


25/44


N#!#r : $% Ta6"n *'',

Tana : - J"n *'',

ANGGARAN DASAR


PEMBUKAAN

ahwa pembangunan (ang dilaksanakan bangsa Indonesia dalam rangka mengisi *ita-*ita Kemerdekaan 1% +gustus 1$0 adalah untuk mewu)udkan mas(arakat adil danmakmur berdasarkan Pan*asila dan 5ndang-5ndang Dasar 1$0 5ntuk men*apai *ita-*ita kemerdekaan tersebut& pegawai Republik Indonesia bertekad mempertahankanNegara Kesatuan Republik Indonesia se*ara terus menerus serta berperan aktif dalamper)uangan men*apai tu)uan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan55D 1$0

5ntuk meningkatkan peran pegawai Republik Indonesia agar lebih berda(a guna danberhasil guna bagi kepentingan mas(arakat& bangsa dan negara& perlu diimbangi

dengan peningkatan kese)ahteraan pegawai Republik Indonesia dan keluargan(a&untuk itu pegawai Republik Indonesia menghimpun diri dalam wadah organisasi KorpsPegawai Republik Indonesia (ang kedudukan dan kegiatann(a tidak terlepas darikedinasan

Dalam rangka melaksanakan kebi)akan Korps Pegawai Republik Indonesia dalamNegara Kesatuan Republik Indonesia (ang ber-hinneka #unggal Ika& maka +nggaranDasar dan +nggaran Rumah #angga Korps Pegawai Republik Indonesia berpegang teguhpada wawasan kebersamaan di kalangan anggota (ang selan)utn(a berhimpun dalamKorps Pegawai Republik Indonesia dengan men)un)ung tinggi prinsip persatuan dankesatuan

5ntuk itu pemberda(aan organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia diarahkan pada

terbangunn(a organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (ang demokratis& mandiri&bebas& aktif& profesional& netral& produktif dan bertanggung )awab dengan lebihmengutamakan pada perlindungan dan kese)ahteraan anggota serta mewakili anggotadi forum nasional maupun internasional

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pa1a $

Pener&an

Dalam Keputusan ini (ang dimaksud dengan Pegawai Republik Indonesia dalam+nggaran Dasar ini adalah 6

1 Pegawai Negeri Sipil=

" Pegawai adan 5saha ,ilik Negara 25,N& adan .ukum ,ilik Negara 2.,N&adan La(anan 5mum 2L5& dan adan 5saha ,ilik Daerah 25,D serta anakperusahaann(a=

3 Perangkat Pemerintahan Desa atau nama lain dari desa


26/44

BAB II

NAMA/ SI0AT/ WAKTU/ DAN KEDUDUKAN

Pa1a *

Na!a

:rganisasi ini bernama Korps Pegawai Republik Indonesia& disingkat K:RPRI

Pa1a +

S7a&

K:RPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh Pegawai Republik Indonesia demimeningkatkan per)uangan& pengabdian& serta kesetiaan kepada *ita-*ita per)uanganangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pan*asila dan 5ndang5ndang Dasar 1$0 bersifat demokratis& mandiri& bebas& aktif& profesional& netral&produktif& dan bertanggung )awab

Pa1a 2

Wak&" dan Ked"d"kan21 K:RPRI didirikan pada tanggal "$ Nopember 1$%1 dengan batas waktu (ang tidak

ditentukan

2" Pimpinan Nasional K:RPRI berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia

BAB III

DASAR/ 0UNGSI/ DAN KEDAULATAN ORGANISASI

Pa1a ,

Da1ar

K:RPRI berdasarkan Pan*asila dan ber*irikan profesionalitas& pengabdian& kemitraan&kekeluargaan& dan gotong-ro(ong

Pa1a %

0"n1

K:RPRI berfungsi sebagai 6

1 Perekat persatuan dan kesatuan bangsa=

" Pelopor peningkatan kese)ahteraan dan profesionalitas anggota=

3 Pelindung dan penga(om anggota=

0 Pen(alur kepentingan anggota=

Pendorong peningkatan taraf hidup sosial ekonomi mas(arakat danlingkungann(a=

7 Pelopor pela(anan publik dalam mensukseskan program-program pembangunan=

% ,itra aktif dalam perumusan kebi)akan instansi (ang bersangkutan& sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan (ang berlaku=

! Pen*etus ide& serta pe)uang keadilan dan kemakmuran bangsa


27/44

Pa1a 8

Keda"a&an Oran1a1

Kedaulatan organisasi berada di tangan anggota dan dilaksanakan sepenuhn(a melaluimus(awarah menurut )en)ang organisasi

BAB I5

5ISI/ MISI DAN PROGRAM

Pa1a -

51

#erwu)udn(a K:RPRI sebagai organisasi (ang kuat& netral mandiri& profesional danterdepan dalam men)aga persatuan dan kesatuan bangsa& mense)ahterakan anggota&mas(arakat& dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional didalammembangun Pemerintahan (ang baik

Pa1a

M1,isi K:RPRI adalah 6

1 ,ewu)udkan organisasi K:RPRI sebagai alat pemersatu bangsa dan negara=

" ,emperkuat kedudukan& wibawa& dan martabat organisasi K:RPRI=

3 ,eningkatkan peran serta K:RPRI dalam mensukseskan pembangunan nasional=

0 ,eningkatkan perlindungan hukum dan penga(oman kepada anggota=

,eningkatkan ketawaan dan profesionalitas anggota=

7 ,eningkatkan kese)ahteraan anggota dan keluargan(a=

% ,enegakkan peraturan perundang-undangan Pegawai Republik Indonesia=

! ,ewu)udkan rasa kesetiakawanan dan solidaritas sesama anggota K:RPRI=

$ ,ewu)udkan prinsip-prinsip kepemerintahan (ang baik

Pa1a $'

Pr#ra!

21 5ntuk men*apai 'isi dan misi sebagaimana dimaksud pada Pasal ! dan Pasal $&K:RPRI melakukan Program 5mum (ang ditetapkan oleh ,us(awarah Nasional2,5N+S

2" Program masing-masing )en)ang kepengurusan menga*u kepada Program 5mumK:RPRI dan diputuskan oleh mus(awarah menurut )en)angn(a

BAB 5DOKTRIN/ KODE ETIK/ LAMBANG/ PANJI/

LAGU/ DAN ATRIBUT

Pa1a $$

21 Dalam rangka membina )iwa korsa& K:RPRI mempun(ai Doktrin& Kode 4tik&Lambang& Pan)i& Lagu& dan +tribut

2" Ketentuan mengenai Doktrin& Kode 4tik& Lambang& Pan)i& Lagu& dan +tribut&sebagaimana dimaksud dalam a(at 21 ditetapkan oleh ,5N+S


28/44

BAB 5I

KEANGGOTAAN/ HAK/ DAN KEWAJIBAN

Pa1a $*

Kean#&aan

Keanggotaan K:RPRI terdiri dari 6

1 +nggota iasa=

" +nggota Luar iasa=

3 +nggota Kehormatan

Pa1a $+

Hak An#&a

21 +nggota iasa mempun(ai hak 6

a ,emilih dan dipilih dalam kepengurusan=

b ,enga)ukan pendapat dan saran untuk kema)uan organisasi=

* ,endapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan (ang tidak adil=d ,endapat bantuan hukum dalam menghadapi perkara hukum=

e ,endapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas kedinasan=

f,emperoleh ga)i (ang la(ak=

g ,endapat perlakuan (ang adil dan )aminan tidak ada inter'ensi politikterhadap )abatan profesional karir pada )abatan struktural eselon I sampaidengan eselon A

2" +nggota Luar iasa mempun(ai hak 6

a ,enga)ukan pendapat dan saran untuk kema)uan organisasi=

b ,endapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan (ang tidak adil=

* ,endapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas organisasi

23 +nggota Kehormatan mempun(ai hak 6

a ,enga)ukan pendapat dan saran untuk kema)uan organisasi=

b ,endapat perlindungan dan pembelaan atas perlakuan (ang tidak adil=

* ,endapat perlindungan dan pembelaan dalam tugas organisasi

Pa1a $2

Ke;a94an An#&a

21 +nggota iasa mempun(ai kewa)iban untuk 6

a ,entaati +nggaran Dasar 2+D?+nggaran Rumah #angga 2+R# dan

Keputusan?Peraturan :rganisasi=b ,embela dan men)un)ung tinggi organisasi=

* ,emelihara moral dan etika organisasi=

d ,emba(ar iuran anggota=

e ,engikuti rapat& pertemuan-pertemuan& serta kegiatan-kegiatan (angdiadakan organisasi

2" +nggota Luar iasa mempun(ai kewa)iban untuk 6

a ,entaati +nggaran Dasar 2+D?+nggaran Rumah #angga 2+R# danKeputusan?Peraturan :rganisasi=


29/44

b ,embela dan men)un)ung tinggi organisasi=


d ,engikuti rapat& pertemuan-pertemuan& serta kegiatan-kegiatan (angdiadakan organisasi

23 +nggota Kehormatan mempun(ai kewa)iban untuk 6

a ,entaati +nggaran Dasar 2+D?+nggaran Rumah #angga 2+R# dan

Keputusan?Peraturan :rganisasi=b ,embela dan men)un)ung tinggi organisasi=


d ,engikuti rapat& pertemuan-pertemuan& serta kegiatan-kegiatan (angdiadakan organisasi

BAB 5II

KEPENGURUSAN

Pa1a $,

Susunan kepengurusan dan wila(ah ker)an(a terdiri dari 61 Dewan Pengurus Nasional disingkat DPN meliputi seluruh wila(ah Indonesia

" Dewan Pengurus Pro'insi disingkat DP-PR:A meliputi wila(ah Pro'insi (angbersangkutan

3 Dewan Pengurus Kabupaten disingkat DP-K+& Dewan Pengurus Kota disingkatDP-K:#+ dan Dewan Pengurus Kotamad(a disingkat DP-K:D>+ meliputi wila(ahKabupaten?Kota?Kotamad(a (ang bersangkutan

0 Pengurus Ke*amatan?Distrik meliputi wila(ah Ke*amatan?Distrik (angbersangkutan

Pengurus Desa?Kelurahan meliputi Cila(ah Desa?Kelurahan (ang bersangkutan

7 Pengurus 5nit Nasional meliputi Kementerian& Departemen& LPND& Lembaga#inggi Negara& 5,N& .,N& L5& dan komponen PNS pada instansi #NI sertaP:LRI

% Pengurus 5nit Pro'insi meliputi Perangkat Daerah& Lembaga Pusat (ang ada diDaerah& Komponen PNS pada instansi #NI dan P:LRI& 5,N& .,N& L5& dan5,D di Pro'insi (ang bersangkutan

! Pengurus Sub 5nit Nasional meliputi komponen Kementerian& Departemen&LPND& 5,N& .,N& L5 serta unsur PNS pada instansi #NI dan P:LRI

$ Pengurus 5nit Kabupaten?Kota?Kotamad(a meliputi Perangkat Daerah& LembagaPusat (ang ada di Daerah& Komponen PNS pada instansi #NI dan P:LRI& 5,N&.,N& L5& dan 5,D di Kabupaten?Kota?Kotamad(a (ang bersangkutan

18 Pengurus Kelompok 5nit Nasional meliputi komponen dalam sub unit Nasional

Pa1a $%

21 Susunan kepengurusan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 7 se*arahoriEontal berada dalam koordinasi langsung Dewan Pengurus Nasional

2" Susunan kepengurusan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka 7& angka %&angka !& dan angka $ se*ara 'ertikal dari tingkat nasional sampai ke tingkatDesa?Kelurahan mempun(ai hubungan teknis fungsional dan se*ara horiEontaldikoordinasikan oleh Dewan Pengurus sesuai dengan tingkat kedudukan wila(ahmasing-masing


30/44

BAB 5III

DEWAN PENGURUS/ DEWAN KEHORMATAN

DAN PENASEHAT NASIONAL

Pa1a $8

Dewan Pengurus Nasional

21 Susunan Dewan Pengurus Nasional terdiri dari 6

a Pengurus .arian=

b Pengurus Pleno

2" Kepemimpinan Dewan Pengurus Nasional bersifat Kolektif

Pa1a $-

Pen"r"1 Haran

21 Susunan Pengurus .arian terdiri dari 6

a Seorang Ketua 5mum=b eberapa orang Ketua=

* Seorang Sekretaris /enderal=

d Dua orang Cakil Sekretaris /enderal=

e Seorang endahara=

fSeorang Cakil endahara=

g eberapa orang Ketua Departemen

2" /umlah anggota Pengurus .arian sesuai kebutuhan

23 Pengurus .arian bertugas dan berwenang memimpin pelaksanaan tugasorganisasi sesuai dengan ketetapan ,5N+S

Pa1a $

Pen"r"1 Pen#

21 Pengurus Pleno terdiri dari Pengurus .arian dan Cakil-wakil dari setiap unsurPengurus 5nit Nasional (ang diwakili masing-masing 1 2satu orang

2" Cakil-wakil sebagaimana dimaksud pada a(at 21 dipilih dan ditetapkan olehmasing-masing Pengurus 5nit Nasional (ang bersangkutan dan disahkan olehDewan Pengurus Nasional

23 #ugas Pokok dan Cewenang Pengurus Pleno 6

a ,erumuskan& mengawasi dan menetapkan kebi)akan-kebi)akan organisasi(ang bersifat umum=

b ersidang sekurang-kurangn(a sekali dalam 7 2enam bulan

Pa1a *'

De;an Ke6#r!a&an

21 5ntuk kesinambungan 'isi dan misi organisasi dibentuk Dewan Kehormatan

2" Dewan Kehormatan bertugas dan berwenang memelihara keutuhan dan tegakn(akode etik organisasi


31/44

Pa1a *$

Pena1e6a& Na1#na

21 Penasehat Nasional adalah Presiden dan Cakil Presiden Republik Indonesia

2" Penasehat Nasional .arian adalah ,enteri (ang membidangi Penda(agunaan

+paratur Negara

23 Penasehat Nasional dan Penasehat Nasional .arian bertugas dan berwenangmemberikan nasehat& saran& dan pendapat untuk kema)uan organisasi& baikdiminta maupun tidak diminta

BAB I=

DEWAN PENGURUS DAN PENASEHAT PRO5INSI

Pa1a **

De;an Pen"r"1 Pr#n1

21 Susunan Dewan Pengurus Pro'insi terdiri dari 6a Seorang Ketua=

b eberapa orang Cakil Ketua=

* Seorang Sekretaris=

d Seorang Cakil Sekretaris=

e Seorang endahara=


g eberapa orang Ketua idang sesuai kebutuhan

2" Dewan Pengurus Pro'insi merupakan kepengurusan kolektif

23 Dewan Pengurus Pro'insi ditetapkan oleh ,us(awarah Pro'insi dan disahkan oleh

Dewan Pengurus Nasional

20 Dewan Pengurus Pro'insi bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuai denganketetapan ,us(awarah Pro'insi

Pa1a *+

Pena1e6a& Pr#n1

21 Penasehat Pro'insi adalah 9ubernur dan Cakil 9ubernur

2" Penasehat Pro'insi bertugas dan berwenang memberikan nasehat dan saran baikdiminta maupun tidak diminta

BAB =

DEWAN PENGURUS DAN

PENASEHAT KABUPATEN


32/44

b eberapa orang Cakil Ketua=



e Seorang endahara=


g eberapa orang Ketua bidang sesuai kebutuhan

2" Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam a(at 21 merupakan kepengurusankolektif

23 Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam a(at 21 ditetapkan oleh,us(awarah Kabupaten?,us(awarah Kota?,us(awarah Kotamad(a dan disahkanoleh Dewan Pengurus Pro'insi

20 Dewan Pengurus Kabupaten?Kota?Kotamad(a bertugas melaksanakan tugasorganisasi sesuai dengan ketetapan ,us(awarah Kabupaten?,us(awarahKota?,us(awarah Kotamad(a

Pa1a *,

Pena1e6a& Ka4"a&en


33/44

23 Penasehat Ke*amatan?Distrik bertugas dan berwenang memberikan nasehat&saran dan pendapat untuk kema)uan organisasi& baik diminta maupun tidakdiminta

BAB =II

PENGURUS DAN PENASEHAT DESA


34/44

20 Pengurus 5nit Nasional bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuai denganketetapan ,us(awarah 5nit Nasional

Pa1a +$

Pena1e6a& Un& Na1#na

21 Penasehat 5nit Nasional adalah ,enteri?Kepala Lembaga Pemerintahan NonDepartemen 2LPND atau Pimpinan dari instansi masing-masing

2" Penasehat 5nit Nasional bertugas dan berwenang memberikan nasehat dan saranbaik diminta maupun tidak diminta

Pa1a +*

Pen"r"1 S"4 Un& Na1#na

21 Susunan Pengurus Sub 5nit Nasional terdiri dari 6

a Seorang Ketua=

b Seorang Cakil Ketua=

* Seorang Sekretaris=d Seorang Cakil Sekretaris=

e Seorang endahara=


g eberapa Ketua Seksi sesuai dengan kebutuhan

2" Pengurus Sub 5nit Nasional merupakan kepengurusan kolektif

23 Pengurus Sub 5nit Nasional ditetapkan oleh ,us(awarah Sub 5nit Nasional dandisahkan oleh Pengurus 5nit Nasional

20 Pengurus Sub 5nit Nasional bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuaidengan ketetapan rapat Sub 5nit Nasional

Pa1a ++

Pena1e6a& S"4 Un& Na1#na

21 Penasehat Sub 5nit Nasional adalah pimpinan dari instansi masing-masing

2" Penasehat Sub 5nit Nasional bertugas dan berwenang memberikan nasehat dansaran baik diminta maupun tidak diminta

Pa1a +2

Pen"r"1 dan Pena1e6a& Ke#!#k Un& Na1#na

21 Susunan Pengurus Kelompok 5nit Nasional terdiri dari 6

a Seorang Ketua=

b Seorang Sekretaris=

* Seorang endahara

2" Pengurus Kelompok 5nit Nasional merupakan kepengurusan kolektif

23 Pengurus Kelompok 5nit Nasional ditetapkan oleh Rapat Kelompok 5nit Nasionaldan disahkan oleh Pengurus Sub 5nit Nasional

20 Pengurus Kelompok 5nit Nasional bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuaidengan ketetapan rapat Kelompok 5nit Nasional

2 Penasehat Kelompok 5nit Nasional adalah Pimpinan instansi masing-masing


35/44

27 Penasehat Kelompok 5nit Nasional bertugas dan berwenang memberikan nasehatdan saran& baik diminta maupun tidak diminta

BAB =I5

PENGURUS DAN PENASEHAT

UNIT PRO5INSI

Pa1a +,

Pen"r"1 Un& Pr#n1

21 Susunan Pengurus 5nit Pro'insi terdiri dari 6

a Seorang Ketua=

b Seorang Cakil Ketua=



e Seorang endahara=


g eberapa Ketua idang sesuai kebutuhan

2" Pengurus 5nit Pro'insi merupakan kepengurusan kolektif

23 Pengurus 5nit Pro'insi ditetapkan oleh ,us(awarah 5nit Pro'insi dan disahkanDewan Pengurus Pro'insi

20 Pengurus 5nit Pro'insi bertugas melaksanakan tugas organisasi sesuai denganketetapan ,us(awarah 5nit Pro'insi

2 Di Pro'insi dapat dibentuk 5nit 9abungan (ang terdiri dari beberapa Kantor?5nitPelaksana #eknis 25P# Departemen dan atau LPND

Pa1a +%

Pena1e6a& Un& Pr#n1

21 Penasehat 5nit Pro'insi adalah pimpinan dari instansi masing-masing

2" Penasehat 5nit Pro'insi bertugas dan berwenang memberikan nasehat dan saranbaik diminta maupun tidak diminta

BAB =5

PENGURUS DAN PENASEHAT

UNIT KABUPATEN


36/44


g eberapa Ketua Seksi sesuai dengan kebutuhan

2" Pengurus 5nit Kabupaten?Kota?Kotamad(a merupakan kepengurusan kolektif

23 Pengurus 5nit Kabupaten?Kota?Kotamad(a ditetapkan oleh ,us(awarah 5nit?Kabupaten?Kota?Kotamad(a dan disahkan oleh Dewan Pengurus Kabupaten?Kota?Kotamad(a (ang bersangkutan

20 Pengurus 5nit Kabupaten?Kota?Kotamad(a bertugas melaksanakan tugasorganisasi sesuai dengan ketetapan ,us(awarah 5nit Kabupaten?Kota?Kotamad(a

2 Di Kabupaten?Kota?Kotamad(a dapat dibentuk 5nit 9abungan (ang terdiri daribeberapa kantor?5P# Departemen dan atau LPND

Pa1a +-

Pena1e6a& Un& Ka4"a&en


37/44

20 Ketentuan mengenai mus(awarah dan rapat ker)a sebagaimana dimaksud dalama(at 21& a(at 2"& dan a(at 23& diatur lebih lan)ut dalam +nggaran Rumah#angga

Pa1a 2'

M"1?a;ara6 Na1#na

21 ,us(awarah Nasional atau ,5N+S merupakan pemegang kedaulatan danpelaksana kekuasaan tertinggi organisasi

2" ,5N+S diadakan setiap 2lima tahun sekali dan dihadiri oleh 6

a Dewan Pengurus Nasional=

b 5tusan Pengurus 5nit Nasional=

* 5tusan Dewan Pengurus Pro'insi=

d 5tusan Dewan Pengurus Kabupaten?Kota?Kotamad(a

23 ,5N+S berwenang 6

a ,enetapkan atau mengubah +nggaran Dasar dan +nggaran Rumah #anggaK:RPRI=

b ,enilai laporan pertanggung)awaban Dewan Pengurus Nasional=* ,enetapkan Program 5mum :rganisasi=

d ,emilih Pengurus Nasional=

e ,embentuk Komisi Aerifikasi apabila diperlukan=

f,enetapkan Doktrin& Kode 4tik& Pan)i& Lambang& Lagu dan +tribut K:RPRI

20 Dalam keadaan luar biasa ,5N+S dapat diper*epat atas permintaan sekurang-kurangn(a "?3 dari )umlah 5nit Nasional dan "?3 dari )umlah Dewan PengurusPro'insi

2 ,5N+S Luar iasa dapat dilaksanakan apabila 6

a :rganisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan (ang

membaha(akan persatuan dan kesatuan dan?atau keadaan lainn(a (angmembaha(akan kelangsungan hidup organisasi=

b +dan(a suatu keadaan (ang dihadapi oleh organisasi (ang mengharuskanperlun(a perubahan +nggaran Dasar?+nggaran Rumah #angga

27 Kewenangan ,5N+S Luar iasa sama dengan ,5N+S

2% Penundaan ,5N+S 6

a ,5N+S dapat ditunda paling lama 1 2satu tahun atas permintaan,us(awarah Pimpinan=

b +pabila setelah ditunda selama 1 2satu tahun tern(ata tidak dapatdilaksanakan ,5N+S maka atas kesepakatan sekurang-kurangn(a "?3 dariseluruh Dewan Pengurus Nasional dibentuk *aretaker dengan tugas

melaksanakan ,5N+S

Pa1a 2$

M"1?a;ara6 P!nan

21 ,us(awarah Pimpinan adalah kekuasaan tertinggi (ang dilaksanakan antara "2dua ,us(awarah Nasional

2" ,us(awarah Pimpinan dihadiri oleh 6

a Dewan Pengurus Nasional=

b 5tusan Pengurus 5nit Nasional=


38/44

* 5tusan Dewan Pengurus Pro'insi

23 ,us(awarah Pimpinan dipimpin oleh Ketua 5mum

20 ,us(awarah Pimpinan dilaksanakan selambat-lambatn(a 3 2tiga tahun setelah,5N+S

2 ,us(awarah Pimpinan berwenang untuk 6

a ,enilai& memus(awarahkan& dan mengesahkan laporan Dewan Pengurus

Nasional antara " 2dua ,us(awarah Nasional=b ,enilai& mengembangkan& dan men(empurnakan pelaksanaan Program

5mum :rganisasi

Pa1a 2*

M"1?a;ara6 Un& Na1#na

21 ,us(awarah 5nit Nasional dilaksanakan 2lima tahun sekali dan dihadiri oleh 6

a 5tusan Dewan Pengurus Nasional=

b Pengurus 5nit Nasional (ang bersangkutan=

* 5tusan Pengurus Sub 5nit Nasional (ang bersangkutan=

d 5tusan Pengurus Kelompok 5nit Nasional2" Dalam keadaan luar biasa ,us(awarah 5nit dapat diper*epat atas permintaan

sekurang-kurangn(a "?3 dari )umlah Sub 5nit Nasional dan "?3 dari )umlahKelompok 5nit Nasional (ang bersangkutan

23 ,us(awarah 5nit Nasional berwenang untuk 6

a ,enilai laporan pertanggung)awaban Dewan Pengurus 5nit Nasional (angbersangkutan=

b ,enetapkan Program Ker)a 5nit Nasional (ang bersangkutan=

* ,emilih dan menetapkan Pengurus 5nit Nasional (ang bersangkutan=

d ,embentuk #im Aerifikasi apabila diperlukan

20 ,us(awarah 5nit Nasional Luar iasa dapat dilaksanakan apabila 6a :rganisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan (ang

membaha(akan persatuan dan kesatuan dan?atau keadaan lainn(a (angmembaha(akan kelangsungan hidup organisasi

b Ketua 5nit Nasional berhenti?diberhentikan didasarkan aturan di dalam+nggaran Rumah #angga

2 Kewenangan ,us(awarah 5nit Luar iasa sama dengan ,us(awarah 5nit

Pa1a 2+

M"1?a;ara6 Pr#n1

21 ,us(awarah Pro'insi dilaksanakan 2lima tahun sekali dan dihadiri oleh 6


b Dewan Pengurus Pro'insi (ang bersangkutan=

* 5tusan Pengurus 5nit Pro'insi (ang bersangkutan=

d 5tusan Dewan Pengurus Kabupaten?Kota?Kotamad(a (ang bersangkutan

2" Dalam keadaan luar biasa ,us(awarah Pro'insi dapat diper*epat ataspermintaan sekurang-kurangn(a "?3 dari )umlah Dewan PengurusKabupaten?Kota? Kotamad(a dan "?3 dari )umlah 5nit Pro'insi (angbersangkutan


39/44

23 ,us(awarah Pro'insi berwenang untuk 6

a ,enilai laporan pertanggung)awaban Dewan Pengurus Pro'insi (angbersangkutan=

b ,enetapkan Program Ker)a sebagai pen)abaran dari Program 5mumorganisasi (ang bersangkutan=

* ,emilih dan menetapkan Dewan Pengurus Pro'insi (ang bersangkutan=

d ,embentuk Komisi Aerifikasi apabila diperlukan20 ,us(awarah Pro'insi Luar iasa dapat dilaksanakan apabila 6

a :rganisasi berada dalam keadaan darurat atau keadaan (angmembaha(akan persatuan dan kesatuan dan?atau keadaan lainn(a (angmembaha(akan kelangsungan hidup organisasi=

b Ketua Dewan Pengurus Pro'insi berhenti?diberhentikan berdasarkan aturandi dalam +nggaran Rumah #angga

2 Kewenangan ,us(awarah Pro'insi Luar iasa sama dengan ,us(awarah Pro'insi

Pa1a 22

M"1?a;ara6 Ka4"a&en


40/44

Pa1a 2,

M"1?a;ara6 Ke@a!a&an


41/44

2" Rapat Ker)a 5nit Nasional dihadiri oleh 6


b Pengurus 5nit Nasional (ang bersangkutan=

* 5tusan Pengurus Sub 5nit Nasional (ang bersangkutan=

d 5tusan Pengurus Kelompok 5nit Nasional (ang bersangkutan

23 Rapat Ker)a 5nit Nasional diadakan sekali dalam " 2dua tahun

20 Rapat Ker)a 5nit Nasional dipimpin oleh Ketua 5nit Nasional (ang bersangkutan

2 Rapat Ker)a 5nit Nasional berwenang memberikan rekomendasi kepadaPimpinan 5nit Nasional untuk melakukan langkah-langkah (ang bermanfaat bagiorganisasi

Pa1a 2-

Raa& Ker9a Pr#n1

21 Rapat Ker)a Pro'insi adalah forum e'aluasi& konsultasi dan informasi dalamrangka mengembangkan keterpaduan dan koordinasi pelaksanaan programoperasional di Pro'insi

2" Rapat Ker)a Pro'insi dihadiri oleh 6a 5tusan Dewan Pengurus Nasional=

b Dewan Pengurus Pro'insi (ang bersangkutan=

* 5tusan Pengurus 5nit Pro'insi (ang bersangkutan=

d 5tusan Dewan Pengurus Kabupaten?Kota?Kotamad(a (ang bersangkutan

3 Rapat Ker)a Pro'insi dilaksanakan sekurang-kurangn(a sekali dalam " 2duatahun

0 Rapat Ker)a Pro'insi dipimpin oleh Ketua Dewan Pengurus Pro'insi

Rapat Ker)a Pro'insi berwenang memberikan rekomendasi kepada 9ubernurselaku penasehat untuk melakukan langkah-langkah (ang bermanfaat bagi

organisasi

Pa1a 2

Raa& Ker9a Ka4"a&en


42/44

Pa1a ,'

Raa& Ker9a Ke@a!a&an


43/44

BAB =I=

KETENTUAN LAIN3LAIN

Pa1a ,2

21 agi 5nit 5,N?.,N?L5?5,D dan anak perusahaann(a serta Komponen PNS

pada instansi #NI?P:LRI (ang memerlukan pengaturan organisasi tersendirisebagai kelengkapan untuk memenuhi peraturan perundangan dapat men(usunperaturan organisasi sepan)ang tidak bertentangan dengan +nggaran DasarK:RPRI dan Peraturan Perundang-undangan

2" agi Pro'insi (ang mempun(ai 5ndang-5ndang khusus dapat menggunakannomenklatur khusus sesuai peraturan perundangan

BAB ==

PENUTUP

Pa1a ,,.al-hal (ang belum diatur dalam +nggaran Dasar ini akan diatur lebih lan)ut dalam+nggaran Rumah #angga

PIMPINAN MUS>AWARAH NASIONAL KEENAM


TAHUN *''2

Ke&"a

ttd

Pr#7. Dr. ERMA>A SURADINATA/ Dr1./ SH/ MS.

(DPP KORPRI)

Wak Ke&"a Sekre&ar1

ttd

DR. IR. INDRA DJATI SIDI

(UNIT KORPRI DEP. DIKNAS)

ttd

ACHMAD SUGIONO P.

(DPD KORPRI PROP. JABAR)

An#&a An#&a

ttd

SEMAN WIDJOJO(UNIT KORPRI DEP. DAGRI)

ttd

Dr1. H.P. KAISIEPO/ MM(DPC KORPRI KAB. MERAUKE)

An#&a An#&a

ttd

H. S>AI0UL TETENG

(DPD KORPRI PROP. KALTIM)

ttd

H. BADRUAMAN ISMAIL/ SH/ M. H"!

(DPC KORPRI KOTA BANDA ACEH)


44/44

materi korpri

Documents