PENDIDIKAN KEWARGAANPENDIDIKAN KEWARGAAN

Drs. Drs. Mokh. Nazili, M.Pd.Mokh. Nazili, M.Pd.

PENDAHULUANPENDAHULUAN

Metoda pembelajaran dengan paradigma humanistikMetoda pembelajaran dengan paradigma humanistik yang menekankan pada yang menekankan pada learning to know, learning to learning to know, learning to be, learning to do dan learning to live together.be, learning to do dan learning to live together.

learning to knowlearning to know : : pengetahuan yang telah diperolehnya pengetahuan yang telah diperolehnya menjadi pendorong untuk selalu belajarmenjadi pendorong untuk selalu belajar

learning to be learning to be : : peserta didik menemukan jati dirinya peserta didik menemukan jati dirinya sebagai manusia yang sadar dirinya akan tanggung sebagai manusia yang sadar dirinya akan tanggung jawab individu dan sosialjawab individu dan sosial

learning to dolearning to do : : hasil pembelajaran mendorong peserta hasil pembelajaran mendorong peserta didik melakukan sesuatu yang didasari atas didik melakukan sesuatu yang didasari atas pengetahuan yang dimilikinyapengetahuan yang dimilikinya

learning to live togetherlearning to live together : : hasil pembelajaran dijadikan hasil pembelajaran dijadikan bekal dalam rangka kehidupan bersama atas dasar bekal dalam rangka kehidupan bersama atas dasar kesadaran akan realitas keragaman dan saling kesadaran akan realitas keragaman dan saling memerlukan.memerlukan.

Pendidikan Kewargaan bertujuanPendidikan Kewargaan bertujuan

1.1. Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan Membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab, pada tingkat lokal, nasional, regional bertanggung jawab, pada tingkat lokal, nasional, regional dan internasionaldan internasional

2.2. Menjadikan warga yang baik dan demokratis dengan cara Menjadikan warga yang baik dan demokratis dengan cara menjaga persatuan dan integritas bangsa guna menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat serta sejahtera.mewujudkan Indonesia yang kuat serta sejahtera.

3.3. Menghasilkan mahasiswa yang berfikir komprehensif, Menghasilkan mahasiswa yang berfikir komprehensif, analitis dan kritis. Mahasiswa yang mudah dipimpin tetapi analitis dan kritis. Mahasiswa yang mudah dipimpin tetapi sulit dikendalikan, mudah diperintah tetapi sulit sulit dikendalikan, mudah diperintah tetapi sulit diperbudak.diperbudak.

4.4. Mengembangkan kultur demokratis (kebebasan, Mengembangkan kultur demokratis (kebebasan, persamaan, toleransi, menahan diri,dialog ).persamaan, toleransi, menahan diri,dialog ).

5.5. Membentuk mahasiswa menjadi Membentuk mahasiswa menjadi good and responsible good and responsible citizen.citizen. Mampu memecahkan persoalan aktual Mampu memecahkan persoalan aktual kewarganegaraan seperti perbedaan pendapat, bersikap kewarganegaraan seperti perbedaan pendapat, bersikap empati menghargai kearifan lokal dsb.empati menghargai kearifan lokal dsb.

BUKU REFERENSIBUKU REFERENSIZamroni, Pendidikan untuk Demokrasi Menuju Civil Society, Zamroni, Pendidikan untuk Demokrasi Menuju Civil Society,

Yogyakarta Publishing, 2001.Yogyakarta Publishing, 2001.Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan tt.Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan tt.Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Indonesia. Yogyakarta: Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Indonesia. Yogyakarta:

Liberty, 1993.Liberty, 1993.Ubaidillah, dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education), Ubaidillah, dkk, Pendidikan Kewargaan (Civic Education),

Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta: IAIN Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000, Edisi Pertama.Jakarta Press, 2000, Edisi Pertama.

Dahlan Thoib, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: PT Raja Dahlan Thoib, Teori dan Hukum Konstitusi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.Grafindo Persada, 2001.

Asshiddiqie Jimly, Gagasan Kedaulatan RAkyat dalam Asshiddiqie Jimly, Gagasan Kedaulatan RAkyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta : Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoove, 1994.Ichtiar Baru Van Hoove, 1994.

Abdullah Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas, Jakarta Rajawali, Abdullah Rozali, Pelaksanaan Otonomi Luas, Jakarta Rajawali, 2001.2001.

Jim Icce, UIN Jakarta, Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak Jim Icce, UIN Jakarta, Pendidikan Kewargaan, Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani, Jakarta.Asasi Manusia, Masyarakat Madani, Jakarta.

Pengertian : identitasSecara harfiah adalah ciri-ciri, jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakan dengan yang lain

Dalam istilah antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan, kelompok, komunitas atau negara sendiri

Nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama dan bahasa maupun non fisik seperti keinginan, cita-cita dan tujuan

Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara, bangsa.

Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bangsa merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial. Semangat nasionalisme dihadapkan secara efektif oleh para penganutnya dan dipakai sebagai metode perlawanan dan alat identifikasi untuk mengetahui siapa kawan dan siapa lawan.

2. identitas.

Problematika kebangsaan dewasa iniProblematika kebangsaan dewasa ini

• 1. Ancaman kesatuan bangsa1. Ancaman kesatuan bangsa• a. Sentralisme – desentralismea. Sentralisme – desentralisme• b. Primordialisme SARA ( suku, agama dan ras ) b. Primordialisme SARA ( suku, agama dan ras ) • c. Ketidak adilan sosialc. Ketidak adilan sosial• d. Konflikd. Konflik• 1) vertikal : kaya - miskin , kuat - lemah, mayoritas – 1) vertikal : kaya - miskin , kuat - lemah, mayoritas – • minoritasminoritas• 2) horisontal ; sesama atau antar warga masyarakat 2) horisontal ; sesama atau antar warga masyarakat

• e. Globalisme, neoliberalisme, kapitalisme dan faktor e. Globalisme, neoliberalisme, kapitalisme dan faktor

ekstrim ekstrim • yang lainyang lain

• 2.2. a. NKRI telah terancam sebagai “ negara a. NKRI telah terancam sebagai “ negara

gagal “ bila kondisi ini tidak segera diatasi gagal “ bila kondisi ini tidak segera diatasi

• akan semakin kritis dan kronis.akan semakin kritis dan kronis.• b. Ada kesadaran tentang pentingnya kembali b. Ada kesadaran tentang pentingnya kembali • kepada Pancasila dan pembangunan karakter kepada Pancasila dan pembangunan karakter • bangsa , baik dalam gerakan revitalisasi,bangsa , baik dalam gerakan revitalisasi,• sosialisasi, kampanye dan sebagainyasosialisasi, kampanye dan sebagainya

• •

Modal dasar merajut kembali Modal dasar merajut kembali nasionalisme Indonesianasionalisme Indonesia

• Keinginan merdeka dan kesamaan Keinginan merdeka dan kesamaan tujuan bersamatujuan bersama

• Semangat Bhineka Tunggal IkaSemangat Bhineka Tunggal Ika• Mayoritas rela tidak mendominasi : Mayoritas rela tidak mendominasi :

Suku Jawa, Islam dllSuku Jawa, Islam dll• Semangat masyarakat UIN menjaga Semangat masyarakat UIN menjaga

NKRINKRI

• 1. Bagaimana membangun Identitas mahasiswa UIN1. Bagaimana membangun Identitas mahasiswa UIN• 2. Identitas Islam yang rahmatan lilalamin2. Identitas Islam yang rahmatan lilalamin• 3. Identitas penegakkan hukum di Indonesia3. Identitas penegakkan hukum di Indonesia• 4. Identitas Beragama di Indonesia4. Identitas Beragama di Indonesia• 5. Identitas pergerakan muslimah dalam pergumulan 5. Identitas pergerakan muslimah dalam pergumulan

intelektualintelektual• 6. Identitas kemiskinan di Indonesia6. Identitas kemiskinan di Indonesia• 7. Identitas demokrasi di Indonesia7. Identitas demokrasi di Indonesia• 8. Dampak tayangan TV terhadap identitas remaja 8. Dampak tayangan TV terhadap identitas remaja

desadesa• 9. Dampak gadget terhadap identitas mahasiswa9. Dampak gadget terhadap identitas mahasiswa• 10. Identitas gerakan mahasiswa yang saya mau10. Identitas gerakan mahasiswa yang saya mau

Kata negara berasal dari kata staat, Kata negara berasal dari kata staat, state, etat (bhs latin) status atau statum state, etat (bhs latin) status atau statum yang berarti keadaan yang tegak dan yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.sifat yang tegak dan tetap.

Kata negara berasal dari kata staat, Kata negara berasal dari kata staat, state, etat (bhs latin) status atau statum state, etat (bhs latin) status atau statum yang berarti keadaan yang tegak dan yang berarti keadaan yang tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.sifat yang tegak dan tetap.

TERMINOLOGI NEGARATERMINOLOGI NEGARAOrganisasi tertinggi diantara satu Organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.pemerintah yang berdaulat.

TERMINOLOGI NEGARATERMINOLOGI NEGARAOrganisasi tertinggi diantara satu Organisasi tertinggi diantara satu kelompok masyarakat yang mempunyai kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai daerah tertentu dan mempunyai pemerintah yang berdaulat.pemerintah yang berdaulat.

Memperluas kekuasaanMemperluas kekuasaan Menyelenggarakan ketertiban hukumMenyelenggarakan ketertiban hukum Mencapai kesejahteraan umumMencapai kesejahteraan umum

TujuanTujuan negara negara ::

Tujuan negara RI

Meningkatkan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

2. Negara :2. Negara :

TEORI TERBENTUKNYA NEGARA

a. TEORI HOBES“Penyerahan kekuasaan dan hak memerintah diserahkan kepada seseorang atau kepada anggota dewan”

b. TEORI JOHN LOCKENegara dibentuk berdasarkan suara terbanyak.

c. TEO RI JEAN JACQUES ROUSSEAUNegara dibentuk untuk menyatakan kemauan umumnya (general will) dan ditujukan kepada kebahagiaan bersama dan negara tidak mencampuri urusan pribadi.

2. TEORI KETUHANANNegara dibentuk oleh Tuhan dan pemimpin ditunjuk oleh Tuhan

3. TEORI KEKUATANNegara dibentuk dari dominasi kelompok yang menang terhadap kelompok yang kalah

4. TEORI ORGANISNegara disamakan mahluk hidup Contoh : Raja sebagai kepala manusia.

UU sebagai urat saraf. individu sebagai daging.

1. TEORI KONTRAK SOSIAL (negara terbentuk berdasarkan perjanjian masyarakat)

Membangun wawasan KebangsaanMembangun wawasan Kebangsaan

► Mendalami potensi kekayaan IndonesiaMendalami potensi kekayaan Indonesia► 1. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di 1. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di ► dunia yang terdiri dari 17. 504 pulau ( termasuk pulau dunia yang terdiri dari 17. 504 pulau ( termasuk pulau ► yang belum diberi nama ada 9.614 dan 6.000 pulau yang belum diberi nama ada 9.614 dan 6.000 pulau ► yang tidak berpenghuniyang tidak berpenghuni

2. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia dengan 2. Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia dengan perairan seluas 93 ribu km2 dan panjang pantai perairan seluas 93 ribu km2 dan panjang pantai

► sekitar 81 ribu km2 atau 25% panjang pantai dunia. sekitar 81 ribu km2 atau 25% panjang pantai dunia.

3. Negara Indonesia mempunyai pertambangan terbesar di dunia 3. Negara Indonesia mempunyai pertambangan terbesar di dunia dengan kualitas terbaik di dunia. Hasil 7,3 juta ton tembaga, dan dengan kualitas terbaik di dunia. Hasil 7,3 juta ton tembaga, dan 724,7 juta ton emas. Misal harga emas rp 300.000 x 724,7 ton = Rp 724,7 juta ton emas. Misal harga emas rp 300.000 x 724,7 ton = Rp 217.410.000.000.000.000.000217.410.000.000.000.000.000

► Kita kontrak dengan freeport sampai tahun 2041Kita kontrak dengan freeport sampai tahun 2041

► 2. Negara Indonesia mempunyai cadangan gas alam terbesar di dunia2. Negara Indonesia mempunyai cadangan gas alam terbesar di dunia► di blok Natuna hingga 202 trilyun kubik dan masih ada yang lain.di blok Natuna hingga 202 trilyun kubik dan masih ada yang lain.► 3. Indonesia punya hutan tropis terbesar di dunia seluas 39.549.447 3. Indonesia punya hutan tropis terbesar di dunia seluas 39.549.447 ► hektar dengan keaneka ragaman hayati dan plasmanuftah terlenghektar dengan keaneka ragaman hayati dan plasmanuftah terleng► kap di duniakap di dunia► 4. Negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia terdapat lebih 4. Negara dengan suku bangsa yang terbanyak di dunia terdapat lebih ► 740 etnis dan Papua saja ada 270 suku740 etnis dan Papua saja ada 270 suku► 5. Tempat ditemukannya manusia purba tertua di dunia yaitu Pithe5. Tempat ditemukannya manusia purba tertua di dunia yaitu Pithe► ccanthopus Erectus diperkirakan berasal dari 1,8 juta yang lalu.ccanthopus Erectus diperkirakan berasal dari 1,8 juta yang lalu.► 6. Indonesia memiliki species ikan hiu terbanyak di dunia 150 species6. Indonesia memiliki species ikan hiu terbanyak di dunia 150 species► 7. Negara dengan bahasa daerah terbanyak 583 bahasa dan dialek7. Negara dengan bahasa daerah terbanyak 583 bahasa dan dialek► dari 67 bahasa induk. dari 67 bahasa induk.

Warga negara adalah Bangsa Indonesia asli dan Warga negara adalah Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan Undang-Undang bangsa lain yang disahkan Undang-Undang sebagai warga negara. Dalam UUD 45 pasal 26 sebagai warga negara. Dalam UUD 45 pasal 26 dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain seperti peranakan Arab dll yang bertempat seperti peranakan Arab dll yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara RI dapat menjadi warga negaranegara RI dapat menjadi warga negara

Warga negara adalah Bangsa Indonesia asli dan Warga negara adalah Bangsa Indonesia asli dan bangsa lain yang disahkan Undang-Undang bangsa lain yang disahkan Undang-Undang sebagai warga negara. Dalam UUD 45 pasal 26 sebagai warga negara. Dalam UUD 45 pasal 26 dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain dinyatakan bahwa orang-orang bangsa lain seperti peranakan Arab dll yang bertempat seperti peranakan Arab dll yang bertempat tinggal di Indonesia mengakui Indonesia tinggal di Indonesia mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada sebagai tanah airnya dan bersikap setia kepada negara RI dapat menjadi warga negaranegara RI dapat menjadi warga negara

Dalam hal perkawinan status kewarganegaraan Dalam hal perkawinan status kewarganegaraan memiliki kewarganegaraan sesuai status memiliki kewarganegaraan sesuai status kewarganegaraannya sendiri-sendiri seperti kewarganegaraannya sendiri-sendiri seperti sebelum terjadinya perkawinan.sebelum terjadinya perkawinan.

Dalam hal perkawinan status kewarganegaraan Dalam hal perkawinan status kewarganegaraan memiliki kewarganegaraan sesuai status memiliki kewarganegaraan sesuai status kewarganegaraannya sendiri-sendiri seperti kewarganegaraannya sendiri-sendiri seperti sebelum terjadinya perkawinan.sebelum terjadinya perkawinan.

1. Unsur darah keturunan (ius sanguinis)

Artinya :

Kewarganegaraan orang tua menentukan kewarganegaraan seseorang

2. Prinsip daerah tempat kelahiran (ius soli)

Daerah tempat seseorang dilahirkan menentukan kewarganegaraan

Jepang tidak menggunakan prinsip ini

hak repudiasi : hak menolak menjadi warga negara

STATUS KEWARGANEGARAAN

Karakteristik warga negara yang demokrat1. Rasa hormat dan tanggung jawab 2. Bersikap kritis3. Membuka diskusi dan dialog4. Bersikap terbuka5. Rasional6. Adil7. Jujur

Apatride : status orang yang tidak punya kewarganegaraanBipatride : status orang yang memiliki kewarganegaraan rangkapMultipatride : status orang yang memiliki kewarganegaraan lebih dari dua

1.Karena kelahiran2.Karena pengangkatan3.Karena dikabulkan permohonan4.Karena pewarganegaraan 5.Karena perkawinan 6.Karena turut ayah atau ibu7.Karena pernyataan

Hak dan kewajiban warga negara.

Warga negara merupakan anggota negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya. Ia mempunyai hubungan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik terhadap negaranya

Bagaimana kalau orang asing membeli tanah milik Bagaimana kalau orang asing membeli tanah milik saudara? Bagaimana kalau anda memperkerjakan orang saudara? Bagaimana kalau anda memperkerjakan orang asing?asing?

Bagaimana kalau suami isteri warga Amerika misalnya Bagaimana kalau suami isteri warga Amerika misalnya melahirkan anak mereka di Indonesia menurut pronsip ius melahirkan anak mereka di Indonesia menurut pronsip ius sanguinis, apakan mereka dianggap warga amerika atau sanguinis, apakan mereka dianggap warga amerika atau warga Indonesiawarga Indonesia

Bagaimana pasangan suami siteri warga Indonesia yang Bagaimana pasangan suami siteri warga Indonesia yang melahirkan anak mereka di Amerika, misalnya menurut melahirkan anak mereka di Amerika, misalnya menurut prinsip ius solie, apakah anak itu menjadi warganegara prinsip ius solie, apakah anak itu menjadi warganegara Amerika atau tetap warga Indonesia.Amerika atau tetap warga Indonesia.

Apakah saudara bangga menjadi warga Indonesia? Apakah Apakah saudara bangga menjadi warga Indonesia? Apakah anda ingin menggunakan hak opsi bla diminta wara negara anda ingin menggunakan hak opsi bla diminta wara negara lain? Mengapa ?lain? Mengapa ?

Konstitusi berasal dari kata “Constitur” Konstitusi berasal dari kata “Constitur” (Perancis) yang berarti membentuk, dari (Perancis) yang berarti membentuk, dari bahasa Belanda (Grondwet) dan Jerman bahasa Belanda (Grondwet) dan Jerman (Grundgesetz) yang berarti Undang-(Grundgesetz) yang berarti Undang-Undang Dasar.Undang Dasar.

Konstitusi berasal dari kata “Constitur” Konstitusi berasal dari kata “Constitur” (Perancis) yang berarti membentuk, dari (Perancis) yang berarti membentuk, dari bahasa Belanda (Grondwet) dan Jerman bahasa Belanda (Grondwet) dan Jerman (Grundgesetz) yang berarti Undang-(Grundgesetz) yang berarti Undang-Undang Dasar.Undang Dasar.

Terminologi Konstitusi :Terminologi Konstitusi :Sejumlah aturan-aturan dasar dan Sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat (rakyat) antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegaradan bernegara

Terminologi Konstitusi :Terminologi Konstitusi :Sejumlah aturan-aturan dasar dan Sejumlah aturan-aturan dasar dan ketentuan-ketentuan hukum yang ketentuan-ketentuan hukum yang dibentuk untuk mengatur fungsi dan dibentuk untuk mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan struktur lembaga pemerintahan termasuk dasar hubungan kerjasama termasuk dasar hubungan kerjasama antara negara dan masyarakat (rakyat) antara negara dan masyarakat (rakyat) dalam konteks kehidupan berbangsa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegaradan bernegara

1.1. Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politikterhadap kekuasaan politik

2.2. Melepaskan kontrol kekuasaan dan penguasa Melepaskan kontrol kekuasaan dan penguasa sendirisendiri

3.3. Memberikan batasan ketetapan bagi para Memberikan batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.

TujuanTujuan Konstitusi Konstitusi

Pentingnya konstitusi :

Undang-Undang Dasar (konstitusi) mempunyai fungsi khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.

2. 2. KonstitusiKonstitusi

1.1. Menempatkan warga negara sebagai sumber Menempatkan warga negara sebagai sumber kekuatankekuatan

2.2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritasminoritas

3.3. Pembatasan pemerintahanPembatasan pemerintahan Pembatasan dan pemisahan meliputi :Pembatasan dan pemisahan meliputi :

Prinsip-prinsip Konstitusi yang Prinsip-prinsip Konstitusi yang demokratisdemokratis

a. Pemisahan wewenang berdasar trias politika

b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembaga pemerintah

c. Proses hukum

d. Adanya pemilu sebagai mekanisme peralihan kekuasaan.

3. 3. KonstitusiKonstitusi

1.1. Sidang badan legislatif dengan ditambah Sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya ditetapkan beberapa syarat, misalnya ditetapkan quorum untuk sidang yang membicarakan quorum untuk sidang yang membicarakan usul perubahan undang-undang dasar dan usul perubahan undang-undang dasar dan jumlah minimum anggota badan legislatif jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerimanyauntuk menerimanya

2.2. Referendum atau plebisitReferendum atau plebisit

3.3. Negara-negara bagian dalam negara federal Negara-negara bagian dalam negara federal (misal Amerika Serikat; ¾ dari 50 negara-(misal Amerika Serikat; ¾ dari 50 negara-negara bagian harus menyetujui)negara bagian harus menyetujui)

4.4. Musyawarah khusus (special conventing)Musyawarah khusus (special conventing)

Empat Prosedur dalam perubahan Empat Prosedur dalam perubahan konstitusi (menurut Miriam Budiharjo)konstitusi (menurut Miriam Budiharjo)

4. 4. KonstitusiKonstitusi

1.1. UUD 45 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)UUD 45 (18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

2.2. Konstitusi RIS (27 Desember – 17 Agustus 1950)Konstitusi RIS (27 Desember – 17 Agustus 1950)

3.3. UUD Sementara RI (1950 – 5 Juli 1959)UUD Sementara RI (1950 – 5 Juli 1959)

4.4. UUD 45 (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)UUD 45 (5 Juli 1959 – 19 Oktober 1999)

5.5. UUD 45 dan Perubahan I (19 Oktober 1995 – 18 UUD 45 dan Perubahan I (19 Oktober 1995 – 18 Agustus 2000)Agustus 2000)

6.6. UUD 45 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000 UUD 45 dan Perubahan I dan II (18 Agustus 2000 – 9 Nopember 2001)– 9 Nopember 2001)

7.7. UUD 45 dan Perubahan I, II dan III 9 Nopember UUD 45 dan Perubahan I, II dan III 9 Nopember 2001 – 10 Agustus 20022001 – 10 Agustus 2002

8.8. UUD 45 dan Perubahan I, II, III dan IV 10 Agustus UUD 45 dan Perubahan I, II, III dan IV 10 Agustus sampai sekarangsampai sekarang

Perkembangan Konstitusi NKRIPerkembangan Konstitusi NKRI

5. 5. KonstitusiKonstitusi

Demokrasi dari bahasa Yunani “demos” rakyat dan “cratos” (kekuasaan)

Hakekat demokrasi :

1. Pemerintah dari rakyat (government of the people) legitimasi

2. Pemerintah oleh rakyat (government by people) kekuasaan dijalankan atas nama rakyat

3. Pemerintah untuk rakyat (government for people) menampung aspirasi rakyat

Norma : pandangan hidup demokratis

1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme

2. Musyawarah

3. Pertimbangan moral

4. Permufakatan yang jujur dan sehat

5. Pemenuhan segi-segi ekonomi

6. Kerjasama antar-warga masyarakat dan sikap mempunyai i’tikad baik

7. Pandangan hidup demokratis menjadi unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan

tugastugas 1. KONSTITUSI MK, 2. PENGADILAN AGAMA 3. DPR 4. 1. KONSTITUSI MK, 2. PENGADILAN AGAMA 3. DPR 4.

KEMENTERIAN ENERGI 5. PENDIDIKAN 6. OLAHRAGA 7. KEMENTERIAN ENERGI 5. PENDIDIKAN 6. OLAHRAGA 7. PARIWISATA 8. KESEHATAN 9. HUKUM DAN HAK ASASI PARIWISATA 8. KESEHATAN 9. HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 10 PERDAGANGAN 11 KEHUTANAN 12. PERTANIAN MANUSIA 10 PERDAGANGAN 11 KEHUTANAN 12. PERTANIAN 13. KELAUTAN 14 WANITA 15. PERTAHANAN 16. KEPALA 13. KELAUTAN 14 WANITA 15. PERTAHANAN 16. KEPALA PENGADILAN 17 KETUA DPR 18. KEPALA SEKOLAH PENGADILAN 17 KETUA DPR 18. KEPALA SEKOLAH MADRASAH ALIYAH 19 BUPATI 20 GUBERNUR 21 DIREKTU MADRASAH ALIYAH 19 BUPATI 20 GUBERNUR 21 DIREKTU CAREFURE AMBARUKMU 22 DIREKTUR BANK 23 KEPALA CAREFURE AMBARUKMU 22 DIREKTUR BANK 23 KEPALA STASIUN TVRI 24 KEPALA DESA 25. REKTOR UIN SUNAN STASIUN TVRI 24 KEPALA DESA 25. REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA 26. DEKAN FAKULTAS DAKWAH 27. PRESIDEN KALIJAGA 26. DEKAN FAKULTAS DAKWAH 27. PRESIDEN MAHASISWA 28 KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA MAHASISWA 28 KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKUTAS DAKWAH 29. KEPALA PERPUSTAKAAN UIN 30 FAKUTAS DAKWAH 29. KEPALA PERPUSTAKAAN UIN 30 KEPALA PUSAT BAHASA 31 KEPA LA PKSI 32 KEPALA PARKIR KEPALA PUSAT BAHASA 31 KEPA LA PKSI 32 KEPALA PARKIR UIN 33. KAPOLDA DIY 34 KETUA ASRAMA MAHASISWA 35 UIN 33. KAPOLDA DIY 34 KETUA ASRAMA MAHASISWA 35 KETUA KELAS 36 KETUA UNIT KEGIATAN MAHASISWA KORP KETUA KELAS 36 KETUA UNIT KEGIATAN MAHASISWA KORP DAKWAH SUNANA KALIJAGADAKWAH SUNANA KALIJAGA

Unsur-unsur penegak demokrasi :

1. Negara hukum

2. Masyarakat madani

3. Infrastruktur politik

4. Pers yang bebas dan bertanggung jawab

Model-model demokrasi

1. Demokrasi liberal

pemerintah yang dibatasi oleh UU dan pemilu bebas yang diselenggarakan waktu yang ajeg

2. Demokrasi terpimpin

para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka dipercaya rakyat tetapi menolak pemilu yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan

2. demo2. demo

3.3. Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian Demokrasi sosial adalah demokrasi yang menaruh kepedulian pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk pada keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan publik.memperoleh kepercayaan publik.

4.4. Demokrasi partisipasi, yang menekankan hubungan timbal balik Demokrasi partisipasi, yang menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.antara penguasa dan yang dikuasai.

5.5. Demokrasi consociational yang menekankan kerjasama yang Demokrasi consociational yang menekankan kerjasama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat erat diantara elit yang mewakili bagian budaya masyarakat utama.utama.

Parameter negara demokratis

1. Masalah pembentukan negara

2. Dasar kekuasaan negara (menyangkut legitimasi)

3. Masalah kontrol rakyat

Affan Gaffar parameter demokrasi :

1. Akuntabilitas 4. Pemilu

2. Rotasi kekuasaan 5. Pengakuan HAM

3. Rekruitment politik

3. demo3. demo

Perkembangan demokrasi di Indonesia

1. Demokrasi Parlementer (1945 – 1959)

2. Demokrasi Terpimpin (1959 – 1965)

3. Demokrasi Pancasila (1965 – 1998)

4. Demokrasi Reformasi (1998 – sekarang)

Paradigma Islam dan demokrasi

1. Islam dan demokrasi adalah dua sistem politik yang berbeda

2. Islam berbeda dengan demokrasi dalam definisi barat

3. Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi

Demokrasi Pancasila ditandai, dominasi ABRI, Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian partai politik, campur tangan pemerintah dalam urusan partai politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi, inkorporasi LSM.

4. demo4. demo

1.1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi secara Peningkatan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhankeseluruhan

2.2. Pemberdayaan dan pengembangan kelompok-Pemberdayaan dan pengembangan kelompok-kelompok masyarakat bagi pertumbuhannya kelompok masyarakat bagi pertumbuhannya kelas menengahkelas menengah

3.3. Hubungan internasional yang adil dan Hubungan internasional yang adil dan seimbangseimbang

4.4. Sosialisasi pendidikan kewargaanSosialisasi pendidikan kewargaan

Demokrasi reformasi akan berjalan Demokrasi reformasi akan berjalan dengan beberapa persyaratandengan beberapa persyaratan

Islam bermula dari kehadirannya untuk mengibarkan ajaran tauhid ajaran ini memberi kebebasan kepada manusia dari segala ikatan selain hanya kepada Allah SWT. Selain Allah bersifat nisbi dan tidak harus dipertuan

Kemudian perjalanan Islam diisi dengan syariat Allah yang isi utamanya yakni terakumulasi dalam 5 prinsip universal

menjamin kebebasan beragama Memelihara nyawa Menjaga keturunan dan profesi Menjamin kebebasan berexpresi dan berserikat Memelihara harta benda

Ajaran Islam ditutup pada Haji Wada oleh Nabi dengan pesan 1. Hak hidup yang jauh dari pertumpahan darah dan kekerasan2. Hak memiliki harta benda3. Hak terjaga kehormatan, martabat, harkat dan profesi

1. Reformasi konstitusional (Constitutional reforms) yang menyangkut perumusan kembali falsafah, kerangka dasar dan perangkat legal sistem politik.

2. Reformasi kelembagaan (institutional reform) yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga-lembaga politik dan lembaga kenegaraan seperti MPR, DPR, MA, DPA dan sebagainya.

3. Pengembangan kultur atau budaya politik (political cultural) yang lebih demokratis melalui pendidikan.

Otonomi daerah : kemandirian suatu daerah dalam pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Desentralisasi : Pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

Arti penting otda - desentralisasi

1. Untuk terciptanya efisiensi – efektifitas penyelenggaraan pemerintah

2. Sebagai sarana pendidikan politik

3. Pemda sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan

4. Stabilitas politik

5. Kesetaraan politik

6. Akuntabilitas publik

1. Politik

Membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif

2. Ekonomi

Kemudahan bagi pemda mengembangkan kebijakan regional dan lokal untuk pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya

3. Sosial

menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan disekitarnya

1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan domestik kepada daerah

2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam pemilihan dan penetapan kepala daerah

3. Pembangunan tradisi politik yang lebih sesuai dengan kultur berkualitas tinggi dengan tingkat akseptablitas yang tinggi pula

4. Peningkatan efektifitas fungsi pelayanan eksekutif

5. Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah

6. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat

1. Desentralisasi

Pembagian kewenangan dan tanggung jawab administratif antara departemen pusat dengan pejabat pusat di lapangan tanpa adanya penyerahan kewenangan untuk mengambil keputusan

2. Delegasi

Pengambilan keputusan dan epngambilan kewenangan manajemen untuk melakukan tugas-tugas khusus kepada suatu organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintah pusat

3. Devolusi

Transfer kewenangan untuk pengambilan keputusankeuangan dan manajemen kepada unit otonomi pemerintah daerah

4. Privatisasi

Tindakan pemberian kewenangan dari pemerintah kepada badan swasta dan swadaya masyarakat

1. Demokrasi, keadilan, pemerataan, potensi dan keanekaragaman daerah

2. Otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab

3. Otda yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota

4. Sesuai dengan konstitusi negara

5. Kemandirian daerah otonom

6. Meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah

7. Asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi sebagai wilayah administrasi

8. Asas tugas pembantuan

Hubungan internasional Pertahanan dan keamanan Peradilan Moneter Agama

1. Kewenangan bersifat lintas kabupaten dan kota2. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro3. Kewenangan kelautan4. Kewenangan yang tidak dapat ditangani daerah

1. Pertahanan 7. Pekerjaan umum2. Pertanian 8. Perhubungan3. Pendidikan dan Kebudayaan 9. Perdagangan dan industri4. Tenaga kerja 10. Penanaman modal5. Kesehatan 11. Koperasi6. Lingkungan hidup

Tindakan atau tingkah laku yang dilakukan didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan dan mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu dalam tindakan dan kehidupan keseharian

Suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah masyarakat madani dan sektor swasta. Kesepakatan bersama mencakup keseluruhan bentuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka.

Pengelolaan negara secara Pengelolaan negara secara transparantransparan

1.1. Penetapan posisi, jabatanPenetapan posisi, jabatan2.2. Kekayaan pejabat publikKekayaan pejabat publik3.3. Pemberian penghargaanPemberian penghargaan4.4. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan

kehidupankehidupan5.5. KesehatanKesehatan6.6. Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publikMoralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik7.7. Keamanan dan ketertibanKeamanan dan ketertiban8.8. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan

masyarakatmasyarakat

Langkah-langkah perwujudan Good Governance

1. Penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan

2. Kemandirian lembaga peradilan

3. Aparat yang profesional dan penuh integritas

4. Masyarakat madani yang kuat dan partisipatif

5. Penguatan upaya otonomi daerah

Jika produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat baik dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya, kesejahteraan dan spiritualitasnya terus menerus meningkat, aman, tenang, bahagia.

9 aspek perwujudan Good Governance

1. Partisipasi (Participation)

2. Penegakan hukum (Rule of law )

3. Transparansi (Transparency)

4. Responsif (Responsiveness)

5. Orientasi kesepakatan (Consensus Orientation)

6. Keadilan (Equity)

7. Efektivitas dan Efisiensi

8. Akuntabilitas (Accountability)

9. Visi strategis (Strategic Vision)

• SOP ON AIR STUDIOSOP ON AIR STUDIO• On Air PeralatanOn Air Peralatan• Pastikan Semua Power di Peralatan Studio Off.Pastikan Semua Power di Peralatan Studio Off.• Nyalakan UVS Power SuplayNyalakan UVS Power Suplay• Nyalakan StabilizerNyalakan Stabilizer• Nyalakan Mixer Audio ProsesorNyalakan Mixer Audio Prosesor• Nyalakan KomputerNyalakan Komputer• Nyalakan Sound Box Control Nyalakan Sound Box Control • On Air SoftwareOn Air Software• Open Zara adio dan List Opening TuneOpen Zara adio dan List Opening Tune• Open Rancangan Siar (RS)Open Rancangan Siar (RS)• Open Folder Adlps & IklanOpen Folder Adlps & Iklan• Open Folder masikOpen Folder masik• Open TaglineOpen Tagline

• SOP OFF AIR STUDIOSOP OFF AIR STUDIO• Tutup semua Program Dan Matikan Komputer Siaran Tutup semua Program Dan Matikan Komputer Siaran • Matikan Mixer Dan Pastikan Semua Fider TurunMatikan Mixer Dan Pastikan Semua Fider Turun• Matikan Audio Prosesor Dan Sound Box ControlMatikan Audio Prosesor Dan Sound Box Control• Matikan StabilitzerMatikan Stabilitzer• Matikan UVS Power suplay Dan Pastikan Kabel DicabutMatikan UVS Power suplay Dan Pastikan Kabel Dicabut• Terakhir RapikanStudio Dan Matikan PemancarTerakhir RapikanStudio Dan Matikan Pemancar• INGAT,,,,, MATIKAN PEMANCAR ...PEMANCAR... INGAT,,,,, MATIKAN PEMANCAR ...PEMANCAR...

PEMANCAR... PEMANCAR... PEMANCAR...PEMANCAR... PEMANCAR... PEMANCAR...

Hakekat HAM Upaya menjaga eksistensi manusia secara utuh melalui kesinambungan yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan perseorangan dengan keperluan umum. Begitu juga upaya menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi HAM, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu pemerintah (baik sipil maupun militer)

1. Hak persamaan dan kebebasan (Al Isra’: 70, an Nisa: 58, 105, 107, 135) (Al Muhtaharah: 8)

2. Hak hidup (Al Maidah 45, Al Isro : 33)3. Hak perlindungan diri (Al Balad 12-17 at Taubah 6)4. Hak kehormatan pribadi (AT Taubah: 6) 5. Hak kehormatan keluarga (Al Baqoroh 221, Al Rum

21, an Nisa: 1, Al Tahrim: 6) 6. Hak kesetaraan wanita dengan pria (Al Baqoroh:

228, al Hujurat: 13)7. Hak anak dari orang tua (Al Baqoroh: 233, al Isro’

23-24)8. Hak mendapatkan pendidikan (at Taubah: 122, Al

Alaq 1-5)9. Hak kebebasan beragama (Al Kafirun 1-6) 10.Hak kebebasan mencari suaka (An Nisa’: 9)11.Hak memperoleh pekerjaan (At Taubah: 105)12.Hak memperoleh perlakuan sama (Al Baqoroh 275-

278, an Nisa’: 161, Ali Imron: 130)13.Hak kepemilikan (Al Baqoroh: 29)

1. Hak untuk hidup 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan3. Hak mengembangkan diri4. Hak memperoleh keadilan5. Hak atas kebebasan pribadi6. Hak atas rasa aman7. Hak atas kesejahteraan8. Hak atas wanita9. Hak turut serta dalam pemerintahan10.Hak anak

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat2. Hak kedudukan yang sama didalam hukum3. Hak kebebasan berkumpul4. Hak kebebasan beragama5. Hak penghidupan yang layak6. Hak kebebasan berserikat7. Hak memperoleh pengajaran/pendidikan

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara maupun bukan aparatur negara (UU no 26 Th.2000) tentang pengadilan HAM. Karena itu penindasan terhadap pelanggaran HAM tidak boleh hanya ditujukan terhadap aparatur negara tetapi juga pelanggaran yang dilakukan bukan oleh aparatur negaraSetiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparatur negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin UU ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar.

Masyarakat MadaniMasyarakat MadaniSistem sosial yang subur yang diasaskan pada Sistem sosial yang subur yang diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan antara kebebasan perorangan dengan kesetabilan masyarakat. Masyarakat kesetabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan, mengikuti UU dan ketulusan pemerintahan, mengikuti UU dan ketulusan sebagai asas dalam berperilakusebagai asas dalam berperilaku

Masyarakat MadaniMasyarakat MadaniSistem sosial yang subur yang diasaskan pada Sistem sosial yang subur yang diasaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan antara kebebasan perorangan dengan kesetabilan masyarakat. Masyarakat kesetabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan, mengikuti UU dan ketulusan pemerintahan, mengikuti UU dan ketulusan sebagai asas dalam berperilakusebagai asas dalam berperilaku

Masyarakat sipilMasyarakat sipilPrasyarat masyarakat dan negara dalam Prasyarat masyarakat dan negara dalam rangka proses penciptaan dunia secara rangka proses penciptaan dunia secara mendasar baru dan lebih baikmendasar baru dan lebih baik

Masyarakat sipilMasyarakat sipilPrasyarat masyarakat dan negara dalam Prasyarat masyarakat dan negara dalam rangka proses penciptaan dunia secara rangka proses penciptaan dunia secara mendasar baru dan lebih baikmendasar baru dan lebih baik

Masyarakat KewargaanMasyarakat KewargaanKonsep yang merupakan respon dan keinginan Konsep yang merupakan respon dan keinginan untuk menciptakan warga negara sebagai untuk menciptakan warga negara sebagai bagian integratif negara yang mempunyai andil bagian integratif negara yang mempunyai andil dalam setiap perkembangandalam setiap perkembangan

Masyarakat KewargaanMasyarakat KewargaanKonsep yang merupakan respon dan keinginan Konsep yang merupakan respon dan keinginan untuk menciptakan warga negara sebagai untuk menciptakan warga negara sebagai bagian integratif negara yang mempunyai andil bagian integratif negara yang mempunyai andil dalam setiap perkembangandalam setiap perkembangan

Civil SocietyCivil SocietyWilayah-wilayah kehidupan sosial yang Wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan antara lain terorganisir dan bercirikan antara lain kesukarelaan (voluntary) keswasembadaan kesukarelaan (voluntary) keswasembadaan (self suporting) kemandirian tinggi berhadapan (self suporting) kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterkaitan dengan norma-dengan negara dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti wargawarga

Civil SocietyCivil SocietyWilayah-wilayah kehidupan sosial yang Wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan bercirikan antara lain terorganisir dan bercirikan antara lain kesukarelaan (voluntary) keswasembadaan kesukarelaan (voluntary) keswasembadaan (self suporting) kemandirian tinggi berhadapan (self suporting) kemandirian tinggi berhadapan dengan negara dan keterkaitan dengan norma-dengan negara dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti wargawarga

1.1. Free Public SphereFree Public Sphereadanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapatmengemukakan pendapat

2.2. DemokratisDemokratismasyarakat dapat berlaku santun dalam pola interaktif masyarakat dapat berlaku santun dalam pola interaktif dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku ras dan agama mempertimbangkan suku ras dan agama

3.3. ToleransiToleransiKesadaran masing-masing individu untuk menghargai Kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda berbeda

4. Pluralisme4. PluralismeIa tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui Ia tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat majemuk, tetapi dan menerima kenyataan masyarakat majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan bahwa keperbedaaan itu menerima kenyataan bahwa keperbedaaan itu merupakan rahmat Allah.merupakan rahmat Allah.

1.1. Free Public SphereFree Public Sphereadanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapatmengemukakan pendapat

2.2. DemokratisDemokratismasyarakat dapat berlaku santun dalam pola interaktif masyarakat dapat berlaku santun dalam pola interaktif dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak dengan masyarakat sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku ras dan agama mempertimbangkan suku ras dan agama

3.3. ToleransiToleransiKesadaran masing-masing individu untuk menghargai Kesadaran masing-masing individu untuk menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda berbeda

4. Pluralisme4. PluralismeIa tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui Ia tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat majemuk, tetapi dan menerima kenyataan masyarakat majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan bahwa keperbedaaan itu menerima kenyataan bahwa keperbedaaan itu merupakan rahmat Allah.merupakan rahmat Allah.

1.1. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)bertugas empowerment (pemberdayaan) pada bertugas empowerment (pemberdayaan) pada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikanmasyarakat mengenai hal-hal yang signifikan

2.2. PersPersdapat menyajikan berita secara objective dan dapat menyajikan berita secara objective dan transparantransparan

3.3. Supermasi hukum Supermasi hukum jaminan terhadap keadilan bagi semua warga jaminan terhadap keadilan bagi semua warga negaranegara

4. Perguruan tinggi 4. Perguruan tinggi mencari dan menciptakan ide-ide kreatif dan mencari dan menciptakan ide-ide kreatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi masyarakat yang dihadapi masyarakat

5.5. Partai Politik Partai Politik wahana menyalurkan aspirasi politik masyarakat wahana menyalurkan aspirasi politik masyarakat

1.1. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)bertugas empowerment (pemberdayaan) pada bertugas empowerment (pemberdayaan) pada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikanmasyarakat mengenai hal-hal yang signifikan

2.2. PersPersdapat menyajikan berita secara objective dan dapat menyajikan berita secara objective dan transparantransparan

3.3. Supermasi hukum Supermasi hukum jaminan terhadap keadilan bagi semua warga jaminan terhadap keadilan bagi semua warga negaranegara

4. Perguruan tinggi 4. Perguruan tinggi mencari dan menciptakan ide-ide kreatif dan mencari dan menciptakan ide-ide kreatif dan konstruktif untuk dapat menjawab problematika konstruktif untuk dapat menjawab problematika yang dihadapi masyarakat yang dihadapi masyarakat

5.5. Partai Politik Partai Politik wahana menyalurkan aspirasi politik masyarakat wahana menyalurkan aspirasi politik masyarakat

TERIMA KASIH

SAMPAI JUMPASAMPAI JUMPA

..

Tugas konstitusiTugas konstitusi : Konstitusi Kementerian BUMN, : Konstitusi Kementerian BUMN, Tenaga kerja dan Transmigrasi, Agama, Pendidikan Tenaga kerja dan Transmigrasi, Agama, Pendidikan Nasional, Kesehatan, Hukum dan HAM, Pertahanan, Nasional, Kesehatan, Hukum dan HAM, Pertahanan, Keuangan, Kelautan, Perhubungan, Perikanan, Keuangan, Kelautan, Perhubungan, Perikanan, Pertanian, Pertanahan, Perdagangan, Pertambangan, Pertanian, Pertanahan, Perdagangan, Pertambangan, Luar Negeri, Dalam Negeri, Kebudayaan dan Luar Negeri, Dalam Negeri, Kebudayaan dan Pariwisata, Perumahan, Perempuan, Pemuda dan Pariwisata, Perumahan, Perempuan, Pemuda dan Olah Raga, Percepatan Daerah Tertinggal,Depsos, Olah Raga, Percepatan Daerah Tertinggal,Depsos, Pertamina, PLN, Penjara, KPK, KPU, Direktus Bank, Pertamina, PLN, Penjara, KPK, KPU, Direktus Bank, Direktur Perusahaan, Kepala Stasiun TV, Kepala Direktur Perusahaan, Kepala Stasiun TV, Kepala Pusat Radio RRI, Kepala Sekolah SMA, Rektor UIN, Pusat Radio RRI, Kepala Sekolah SMA, Rektor UIN, Ketua RT, Kepala Rumah Tangga, Kepala Desa, Ketua RT, Kepala Rumah Tangga, Kepala Desa, Bupati, Gubernur Bupati, Gubernur