mekanisme pelayanan informasi dan pengaduan di … · penetapan (tim pertim - bangan?) 1. ppid...
TRANSCRIPT
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI DI BADAN LITBANGKES
Muhammad Rijadi, SKM, MScPH. Kepala Bagian IPD
Sekretariat Badan Litbangkes
KERANGKA HUKUM KIP DI INDONESIA
Keterbukaan Informasi
Publik
UU Kerahasiaan Pribadi
UU HAM
UU Pers
UU Kerahasiaan Negara
UU Pelayanan Publik
UU Kearsipan UU KIP merupakan jalan tengah (the third way) dan moderat dalam memberikan
perlindungan terhadap negara, warga, dan civil society.
UU Praktik Kedokteran UU Kesehatan UU Kesehatan Jiwa
Kewajiban Badan Publik berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Pusat
Daftar Informasi di kecualikan
Daftar Informasi
Publik PPID SOP
Kewajiban Badan Publik
• Eksekutif, • Legislatif, • Yudikatif, dan • Badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
• Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
BADAN PUBLIK
KEWAJIBAN BADAN PUBLIK: a. Menunjuk dan mengangkat PPID. b. Menetapkan standar prosedur
operasional. c. Menyediakan dan memberikan
informasi: secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat, dan berdasarkan permintaan.
d. Menyediakan sarana dan prasarana.
e. Menetapkan standar biaya. f. Menyediakan anggaran. g. Menanggapi keberatan. h. Membuat dan mengumumkan
laporan pelayanan informasi.
Jenis Informasi menurut UU KIP berdasarkan status dan prosedur penyampaian
Informasi yang dikecualikan (Pasal 17), karena memiliki konsekuensi sbb: a.Dapat menghambat proses penegakan hukum, b.Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c.Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, d.Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; e.Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional: f.Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri : g.Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; h.Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik).
i. Memorandum atau suratsurat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.
... lanjutan
Apa dan siapa PPID?
• Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Unit Layanan
List inf. Yg dikecualika
n
List inf. Yg dikecualika
n
Pimpinan Badan Publik
Pimpinan Satuan Kerja
Pimpinan Unit Pelayanan
• Melakukan uji konsekuensi
• Menyusun kebijakan pe-ngelolaan informasi BP
• Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan infor-masi di lingkungan BP
PPID kepala
PPID pelaksana
PPID pelaksana
• Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Satker
Penetapan (Tim Pertim-
bangan?)
1. PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.
2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang: a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di
badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak;
c. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut.
d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;
Asas Pengecualian dalam UU KIP
Pasal 2 UU KIP: (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. (2) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. (3) Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. (4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya
DA
SAR
HU
KU
M
KERAHASIAAN NEGARA
KERAHASIAAN UNTUK
PERSAINGAN YG SEHAT
KERAHASIAAN ATAS HAK PRIBADI
Pasal 17 a,c,d,e,f, i Pasal 17 b Pasal 17 g, h a. Penegakan Hukum c. Pertahanan dan
Keamanan d. Kekayaan alam
Indonesia e. Ketahanan ekonomi
nasional f. Hubungan
internasional i. Surat-surat badan
publik yang sifatnya rahasia, kecuali atas putusan Komisi Informasi dan
b. Perlindungan Persaiangan usaha yang sehat dan Perlindungan atas Kekayaan intelektual
g. Akta Otentik dan Wasiat Seseorang
h. Informasi Pribadi (finansial, kapabilitas, riwayat hidup, kondisi fisik dan psikologis)
Pasal 18 ayat (2):
Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik
Kelompok Informasi Dikecualikan
• Uji konsekuensi dilakukan oleh PPID dengan melibatkan pejabat dari setiap satuan kerja yang ada. PPID dapat melakukan:
o Mengklarifikasi informasi yang dimohon. Dalam tahapan ini PPID meminta keterangan kepada pemohon informasi mengenai gambaran informasi, alasan pemohonan dan tujuan penggunaan.
o Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan pasal dan ayat dalam UU KIP.
o Mengidentifikasi tujuan pengecualian tersebut. • Mengidentifikasi relevansi tujuan tersebut dengan permohonan
informasi
Melakukan Uji Konsekuensi
① Mengklarifikasi dan mengidentifikasi Dasar Hukum Pengecualian informasi (substansial maupun prosedural).
② Mengidentifikasi kepentingan yang akan dilindungi melalui pengecualian atas informasi.
③ Memeriksa relevansi pengecualian terhadap permohonan informasi.
T a h a p a n Prosedural Substansial
Absolute Qualified
1
2
? • Kerahasiaan ganda? • Kerahasiaan
derivatif?
Tutup
?
3
Buka
Tutup
Y
T
Y
T
Tujuan Yuridis
Relevansi Tujuan
Pengujian Atas Konsekuensi
Standar Layanan Informasi Publik Melalui Permohonan
Pemberi-tahuan Tertulis
• Lampiran V Peraturan KI No. 1 thn 2010
Pengisian Buku
Registrasi
Menginginkan Salinan
Melihat Dokumen
Permohonan • Diisi pemohon • Diisi petugas
Tertulis Tidak Tertulis
Melalui Pengumuman
Melalui Permohonan
Layanan Informasi
Publik
• 10 hari kerja untuk pemberitahuan tertulis
• 7 hari kerja untuk perpanjangan
Nomor Registrasi
• Lampiran IV Peraturan KI No. 1 thn 2010
Form Permohonan
• Lampiran III Peraturan KI No. 1 thn 2010
Alur Penyelesaian Sengketa Informasi
Memberik
an
Menolak
Tidak
menanggapi
Permohonan Informasi
Badan Publik
Sesuai
Permintaan
Selesai
Tidak Puas
Tidak sesuai
permintaan
Mengajukan Permohonan
Penyelesaian Sengketa
Atasan PPID
Mengajukan
keberatan
Tidak menanggap
i
Menangga
pi
30 har
i
KOMISI INFORMASI
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATANREPUBLIK INDONESIA NOMOR: 1625/MENKES/K/VIII /2011 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEWAJIBAN SATKER TERKAIT PPID DI LINGKUNGAN BADAN LITBANGKES • SK PPID • Anggaran • Tenaga (Petugas Informasi) • Tempat Layanan Informasi dan Pengaduan • Saluran Informasi dan Pengaduan: Telepon, Faksimili, email,
website, media sosial, dll • Administrasi: Formulir Permintaan Informasi Publik, Formulir Tanda
Bukti Penerimaan, Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik, Formulir Pengaduan, SK Penolakan Tentang Permohonan Informasi (Untuk Info Dikecualikan), Surat Pernyataan Keberatan , Laporan Harian Pelaksanaan Layanan Informasi.
• Menyiapkan Daftar Informasi Publik (DIP) • Daftar Informasi yang Dikecualikan • Standard Operating Procedure (SOP) • Standar Pelayanan • Survei Kepuasan Pelanggan/Masyarakat • Pembuatan Laporan Harian, Bulanan, Tribulanan, Semester dan
Tahunan
PERATURAN TERBARU TERKAIT PELAYANAN INFORMASI SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK: • Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
MEKANISME PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KEMENKES RI
• Keputusan Menkes Nomor: 342/SK/MENKES/III/2007 tentang Pejabat yang Berwenang Memberikan Informasi Kepada Pers Dan Atau/ Masyarakat
• Peraturan Menkes Nomor: 2166/MENKES/PER/2011
tentang Standar Layanan Informasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan
MEKANISME PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN LITBANGKES
SATKER AMPUAN
•SETIAP TANGGAL 5 BULAN BERIKUTNYA?
SATKER PENGAMPUAN
•TANGGAL 5-10 BULAN BERIKUTNYA?
SEKRETARIAT BADAN LITBANGKES
•TANGGAL 15 BULAN BERIKUTNYA?
SEDANG DISUSUN DI TINGKAT KEMENKES
• Pedoman Komunikasi Publik oleh Pusat Komunikasi Publik SETJEN
TERIMA KASIH