partai politik dan komunikasi politik

PARTAI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK:

Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing)

Partai Solidaritas Indonesia

dalam Memperoleh Suara di DPRD Provinsi DKI Jakarta

pada Pemilu 2019

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Andy Sanjaya

NIM: 11151120000039

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1441 H/2020 M

iv

ABSTRAK

Skripsi ini menganalisis tentang strategi pemasaran politik DPW PSI

Jakarta yang mendapatkan delapan kursi di DPRD DKI Jakarta pada pemilu 2019.

Tujuan penelitian ini ialah untuk melihat strategi yang digunakan oleh PSI Jakarta

dalam menghadapi pemilu 2019, sehingga bisa mendapatkan delapan kursi untuk

DPRD DKI Jakarta. Selain itu, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa

saja kendala yang dihadapi oleh PSI Jakarta pada saat kampanye pada pemilu

2019.

Pencapaian PSI sebagai partai baru sudah cukup berhasil bahkan bisa

melebihi ekspektasi dari para pengurusnya. Partai yang penuh kontroversi dengan

mengusung narasi anti korupsi dan anti intoleransi yang dicap sebagai partai anti

Islam, namun mampu untuk mendapatkan delapan kursi di DPRD DKI Jakarta.

PSI sebagai partai baru, apalagi dengan mengusung isu-isu yang sensitif

menjadikan pencapaian PSI Jakarta ini luar biasa. Dengan cukup tegas untuk

menentang korupsi dan intoleransi, PSI melenggang ke parlemen DKI Jakarta.

Strategi pemasaran PSI Jakarta pada pemilu 2019 cukup efektif yang bertumpu

pada push, pull dan pass political marketing. Ketiga strategi pemasaran politik ini

cukup dijalankan dengan baik.

Penelitian ini menggunakan teori mengenai partai politik dan komunikasi

politik. Fokus pembahasannya ialah untuk melihat strategi pemasaran politik yang

digunakan oleh PSI Jakarta dalam sudut pandang political marketing. Metode

yang digunakan penelitian ini ialah kualitatif, dengan pengambilan informasi

dengan cara wawancara dan data-data dokumentasi. Analisis data penelitian ini

terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan

kesimpulan.

Penelitian dengan metode kualitatif ini menyimpulkan bahwa strategi

pemasaran politik DPW PSI Jakarta cukup efektif bertumpu pada dua strategi

pemasaran politik yaitu push political marketing dan pull political marketing.

Selain itu PSI dalam melakukan pemasaran politiknya menemukan faktor-faktor

kendala yang dihadapi yaitu isu partai anti Islam, tidak lolos parlementary

threshold, dan narasi yang dibawa terlalu elitis (tidak mencapai masyarakat

menengah ke bawah).

Kata Kunci: PSI, Strategi, Komunikasi Politik, Pemasaran Politik, DPRD DKI

Jakarta.

v

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang memberikan rahmat dan

karunianya serta memberikan kemudahan, kesabaran, ketekunan serta kelancaran

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Strategi Pemasaran

Politik (Political Marketing) Partai Solidaritas Indonesia dalam Memperoleh

Suara di DPRD Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2019” dapat terselesaikan tepat

waktu. Shalawat serta salam tak lupa dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih terdapat benyak kekurangan dari segala sisi,

baik struktur penulisan maupun isi dari skripsi.

Penulis menyadari bahwa begitu banyak hambatan dan kendala dalam

proses penulisan skripsi ini. Namun syukur alhamdulillah berkat doa dan

dukungan seluruh pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam kata pengantar ini

penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Amany Lubis, M.A. rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Prof. Dr. Ali Munhanif, M.A. dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

(FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Dr. Iding Rosyidin, M.Si., selaku ketua Program Studi Ilmu Politik dan

juga selaku dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan arahan

dan masukan serta dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi penulis.

4. Suryani, M.Si., selaku sekretaris Program Studi Ilmu Politik dan juga

selaku dosen Penasihat Akademik yang selama perkuliahan dengan sangat

terbuka untuk memberi solusi yang penulis keluhkan semasa perkuliahan.

vi

5. Dr. A. Bakir Ihsan, M.Si., dan Dr. Idris Thaha, M.Si., sebagai penguji

sidang skripsi. Terimakasih telah meluangkan waktu untuk menguji skripsi

penulis dan memberi kritik.

6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Politik yang telah memberikan sangat

banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat.

7. Orang tua penulis M.Shaleh, S.Sos, M.A. dan Siti Khadijah yang selalu

memberikan dukungan moril dan materil serta doa yang tidak pernah putus

untuk penulis. Kak Amel dan Kak Hafiz serta keponakan penulis Lail,

Hilyah dan Zella yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

8. Sekretaris Jenderal DPW PSI Jakarta Elva Farhi Qolbi, Anggara Wicitra

selaku anggota legislatif DPRD Provinsi DKI Jakarta dari fraksi PSI

Jakarta, Ketua DPW PSI Jakarta Michael Sianipar dan Dr. Gun Gun

Heriyanto, M.Si., selaku pengamat komunikasi politik. Terima kasih

banyak sudah bersedia menjadi narasumber penulis dan memberikan

banyak informasi yang penulis butuhkan.

9. Sopian Hadi, Riyan Hidayat, Lutfi H.B., Toni, Hendri Satrio, Dendi

Budiman, Alfrad Rusyid, Gerry, Travel, Juansyah, Fajar Fachrian, dan

Indra. Terima kasih telah menjadi mentor terbaik bagi penulis semasa

perkuliahan.

10. Sultan Rivandi, Redidzia Hernandi, Syauqi Alsunni, Chivalry Moraza,

Firman Ihsan, Fadly Imam, Oka Pangestu, Nurul Fazriah, dan Hasan

Albana. Terima kasih telah menjadi teman diskusi dan berdinamika.

vii

11. Segenap keluarga Omdofams Arindi Amiranti, Linda Prilian, Shika Putri,

Resi, Umar, Ugi, Juvan, dan Iska. Terima kasih telah menjadi support

system dan keluarga bagi penulis dalam segala apapun.

12. Agung Legiawan dan Fauzi Nugeraha, terima kasih telah menjadi sahabat,

keluarga dan juga mentor bagi penulis yang siap menerima keluh kesah

penulis dan cerita tentang pengalaman hidup baik suka mau pun duka.

13. Keluarga Redbull Daffa Daud, Adelia, M.Cahya, Faiz, Dimas, Inas, Lila,

Helma, Reza Hafiz, Dayat, Nabillah, dan Siti Arpiah. Terima kasih telah

menjadi sahabat yang baik bagi penulis semasa perkuliahan.

14. Teman-teman Ilmu Politik 2015, terima kasih sudah menjadi kawan

berproses selama masa perkuliahan penulis.

15. Keluarga Ruang Publik Politik (Rublik) Rexsy, Fahri, Mikail, Musto, dan

Aggi Wildan terima kasih telah menjadi tempat penulis berproses dan

berdialektika.

16. Terimakasih keluarga Leppami Cabang Ciputat yang telah menjadi tempat

berproses penulis sehingga penulis memahami tentang cinta pada alam.

17. Dewi, Yumi, Dessy, Dahimin, Asry Kaloko, Dhika, Rika, Imam, dan

Fawwaz. Terimakasih telah menjadi teman berproses dalam Perkumpulan

Gerakan Kebangsaan.

18. Segenap keluarga HMI Komfisip Cabang Ciputat, terima kasih telah

menjadi rumah kedua bagi penulis dalam berproses menjadi insan

akademis, pencipta dan pengabdi yang bernafaskan Islam serta

pengalaman semasa perkuliahan di UIN Syarif Hidayatullah.

viii

19. Teman-teman KKN Octagon, terima kasih telah menjadi teman berproses

selama masa KKN dan pasca KKN di Gunung Malang.

20. Terakhir, terima kasih pada diri ini yang telah mampu berjuang sampai

pada titik ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan atas doa

dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Terima kasih untuk segala pihak

yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf penulis tidak

sebutkan satu per satu. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi

seluruh kalangan.

Jakarta, 15 Januari 2020

Andy Sanjaya

ix

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .......................................................... i

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI ...................................................... ii

ABSTRAK ............................................................................................................ iii

KATA PENGANTAR ........................................................................................... v

DAFTAR ISI ......................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ................................................................................................ xi

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xii

DAFTAR SINGKATAN .................................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1

B. Pertanyaan Penelitian ................................................................................. 11

C. Tujuan dan Manfaat ................................................................................... 11

D. Tinjauan Pustaka ........................................................................................ 12

E. Metode Penelitian....................................................................................... 15

F. Sistematika Penulisan ................................................................................ 18

BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEP ................................................ 20

A. Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing) ............................................ 20

1.Push Political Marketing ............................................................................ 22

2.Pull Political Marketing ............................................................................. 22

3.Pass Political Marketing ............................................................................ 23

B. Pemasaran Politik (Political Marketing) .......................................................... 23

1.Definisi ........................................................................................................ 23

2.Elemen-elemen yang Harus Diperhatikan .................................................. 25

3. Model Pendekatan Pemasaran Politik ........................................................ 26

C. Partai Politik ..................................................................................................... 30

x

1. Prinsip Dasar Partai Politik ........................................................................ 32

2. Fungsi Partai Politik ................................................................................... 33

D. Kerangka Berpikir ............................................................................................ 36

BAB III GAMBARAN UMUM DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI

SOLIDARITAS INDONESIA JAKARTA ....................................................... 37

A. Sejarah Partai Solidaritas Indonesia ................................................................. 37

B. Sejarah DPW PSI Jakarta .................................................................................40

C. Visi dan Misi .................................................................................................... 42

D. Tujuan PSI ........................................................................................................ 42

E. Fungsi PSI ......................................................................................................... 43

F. Prinsip Politik PSI ............................................................................................. 43

G. Makna Filosofis Lambang PSI ......................................................................... 47

BAB IV ANALISIS STRATEGI PEMASARAN POLITIK (POLITICAL

MARKETING) PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DALAM

MEMPEROLEH SUARA DI DPRD PROVINSI DKI JAKARTA PADA

PEMILU 2019 ...................................................................................................... 49

A. Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing) PSI Jakarta ......................... 49

1. Push Political Marketing ........................................................................... 50

2. Pull Political Marketing ............................................................................. 58

3. Pass Political Marketing ............................................................................ 70

B. Kendala yang Dihadapi PSI Jakarta Saat Kampanye ....................................... 77

C. Hasil Pemilu ..................................................................................................... 81

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 83

A. Kesimpulan ...................................................................................................... 83

B. Saran ................................................................................................................ 84

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 86

xi

DAFTAR TABEL

Tabel I.A.1 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Nasional Pemilu

Legislatif Tahun 2019 ............................................................................................. 6

Tabel I.A.2 Hasil Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Pemilihan

Anggota DPRD DKI Jakarta Tahun 2019 ............................................................... 8

Tabel I.E.1 Daftar Narasumber ............................................................................ 17

Tabel II.C.1 Tahapan Product Oriented Party (POP) ........................................... 27

Tabel II.C.2. Tahapan Sales Oriented Party ......................................................... 28

Tabel II.C.3. Tahapan Market Oriented Party ...................................................... 39

Tabel III.B.1. Daftar Pengurus DPW PSI Jakarta .................................................41

Tabel IV.A.1 Hasil Penetapan Perolehan Kursi PSI di DPRD DKI Jakarta Periode

2019-2024 ............................................................................................................. 83

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing)

PSI dalam Memperoleh Suara di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2019 ............ 36

Gambar III.1. Logo Partai Solidaritas Indonesia ................................................... 47

Gambar IV.1. Senam Bersama Ibu-ibu di Daerah Pemilihan ................................ 52

Gambar IV.2. Anggara Wicitra Saat Sedang Menyerap Aspirasi Warga di Daerah

Pemilihan .............................................................................................................. 57

Gambar IV.3. Rian Ernest Wakil Ketua DPW PSI Jakarta dalam Acara Talkshow

Debat Capres ......................................................................................................... 59

Gambar IV.4. Twit Tsamara Amany tentang Pemberantasan Korupsi yang

Dilakukan Oleh KPK ............................................................................................ 62

Gambar IV.5. Twit PSI tentang Pesan Perlawanan terhadap Intoleransi .............. 64

Gambar IV.6. Papan Reklame Anthony Winza bersama dengan Grace Natalie ... 69

Gambar IV.7. Flyer Acara Patungan Rakyat yang Dilakukan PSI DKI Jakarta ... 70

Gambar IV.8. Foto Rekaman Dukungan Hanung Bramantyo Untuk Memilih PSI

pada Pemilu 2019 .................................................................................................. 72

Gambar IV.9. Panitia Seleksi Caleg DPRD PSI DKI Jakarta ............................... 75

xii

DAFTAR SINGKATAN

AD/ART : Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

BPP : Bilangan Pembagi Pemilih

BPS : Badan Pusat Statistik

DKI : Daerah Khusus Ibukota

DPD RI : Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

DPD : Dewan Pimpinan Daerah

DPP : Dewan Pimpinan Pusat

DPR RI : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DPT : Daftar Pemilih Tetap

DPW : Dewan Pimpinan Wilayah

Golkar : Golongan Karya

Kemenkumham: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Korpri : Korps Pegawai Republik Indonesia

Kosgoro : Koperasi Serbaguna Gotong Royong

KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi

LSI : Lembaga Survey Indonesia

MKGR : Musyawarah Kerja Gotong Royong

MOP : The Market Oriented Party

Nasdem : Nasional Demokrat

NU : Nahdatul Ulama

PAN : Partai Amanat Nasional

Parmusi : Partai Muslim Indonesia

xiii

Pemilu : Pemilihan Umum

Perti : Partai Islam

POP : The Product Oriented Party

PP : Pengurus Pusat

PPP : Partai Persatuan Pembangunan

PSI : Partai Solidaritas Indonesia

PSII : Partai Sarikat Islam Indonesia

RI : Republik Indonesia

SOP : The Sales Oriented Party

TIDAR : Tunas Indonesia Raya

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu tahun 1999 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Maka

sepenuhnya untuk anggota legislatif yang mengisi di Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) dilimpahkan kepada kebijakan partai masing-masing. Pemilu tahun 2004,

2009, dan 2014 menggunakan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) kuota hare.

Perbedaannya ialah pada pemilu 2004 penghitungan suara kursi parlemen, jika

calon legislatif melewati BPP maka ia lolos ke parlemen. Namun jika tidak, maka

penentuan calon terpilih ialah dengan nomor urut calon legislatif di partainya

masing-masing.1 Contohnya jika calon nomor urut satu mendapat 4.000 suara dan

calon nomor urut dua mendapat 8.000 suara, maka yang berhak mendapat kursi

tetap calon nomor urut satu.

Sedangkan pada pemilu 2009 dan 2014 jika seorang calon legislatif

suaranya melewati BPP maka calon tersebut otomatis lolos ke parlemen. Namun

jika tidak melewati BPP, maka calon yang terpilih ditentukan dengan suara

terbanyak pada partai tersebut.2 Pada pemilu tahun 2019 sistem yang digunakan

sama dengan pemilu 2009 dan 2014, namun metode perhitungan suaranya bukan

lagi menggunakan metode kuota hare melainkan menggunakan metode saint

lague murni.

1 Bismar Arianto, “Perbandingan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Era

Reformasi Indonesia,” Jurnal FISIP Universitas Maritim Raja Ali Haji, Vol.2, No.2 (2011): h.138. 2 Ibid.,

2

Partai-partai baru seperti Gerindra dan Hanura pada pemilu 2009 serta

Nasdem pada pemilu 2014 masing-masing partai tersebut mendapatkan kursi yang

cukup signifikan di DPRD Provinsi DKI Jakarta. Gerindra 6 kursi pada tahun

2009, Hanura 4 kursi pada tahun 2009, dan Nasdem mendapat 5 kursi pada tahun

2014. Dengan demikian peluang partai-partai baru untuk mendapatkan kursi

parlemen DPRD DKI Jakarta terbuka cukup lebar. Oleh karena itu strategi

political marketing yang dijalankan oleh setiap partai dan caleg ini sangat penting.

Sebagai objek kajian pada penelitian ini, Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

sebagai partai baru tentu memiliki political marketing sendiri. Salah satunya yaitu

anggotanya sebagian besar adalah anak muda dan belum pernah menjadi pengurus

dari salah satu partai yang sudah ada. Hal ini tentu menjadi nilai jual tersendiri

bagi PSI sebagai partai baru karena anak muda masih kental dengan idealismenya

dan belum terpapar korupsi. Salah satu cara lainnya yang dilakukan oleh PSI

dengan menggunakan isu-isu sensitif seperti anti poligami, dan anti perda

syariah.3

PSI adalah partai yang baru didirikan pada 16 November 2014 oleh ketua

umumnya yaitu Grace Natalie dan beberapa orang lainnya seperti Raja Juli

Antoni.4 Partai ini memiliki empat nilai-nilai dasar sebagai wujud dari cita-cita

partai yaitu, kebajikan dalam berpolitik, keragaman sebagai suatu ikatan nasional,

keterbukaan dalam tata pemerintahan dan meritokrasi.5 PSI baru dideklarasikan ke

depan publik oleh ketua umumnya, Grace Natalie pada acara Silaturahmi Tokoh

3 “Isu Kontroversial Parpol Baru dan Strategi „Caper‟ di Pemilu,” artikel ini diterbitkan

pada 18 Desember 2018 dari https://m.cnnindonesia.com. 4 “Triologi Perjuangan PSI,” artikel diterbitkan pada 16 November 2015 dari https://psi.id.

5 “Transformasi Indonesia: Platform Kebijakan Publik Partai Solidaritas Indonesia (PSI),”

artikel diterbitkan pada 20 Juni 2015 dari https://psi.id.

https://m.cnnindonesia.com/

https://psi.id/

https://psi.id/

3

Bangsa yang ke-7 diadakan di kantor PP (Pengurus Pusat) Muhammadiyah, ia

memperkenalkan diri sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia.6 Namun,

partai ini baru resmi berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham

(Kementerian Hukum dan HAM) pada 7 Oktober 2016.7

Partai Solidaritas Indonesia ini sering kali mengeluarkan isu-isu yang

kontroversial, seperti dalam pidato ketua umumnya yaitu Grace Natalie saat ulang

tahun PSI yang ke empat yang dikutip oleh detik.com yaitu “Partai ini tidak akan

pernah mendukung Perda Injil atau Perda Syariah, tidak boleh lagi ada penutupan

rumah ibadah secara paksa.”8 Serta kebijakan yang menginstruksikan kader-

kadernya di seluruh Indonesia untuk mengucapkan selamat natal baik orang

nasrani maupun orang muslim.9

Data kependudukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hasil sensus

penduduk DKI Jakarta tahun 2010 dari 9.607.787 (sembilan juta enam ratus tujuh

ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh) jiwa penduduk DKI Jakarta, 8.200.796

(delapan juta dua ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh enam) jiwa ialah penduduk

beragama Islam.10 Sementara itu jika dilihat data dari katadata.co.id bahwa

6 Hasanudin Aco, “Grace Natalie Perkenalkan Diri sebagai Ketua Umum PSI,” artikel

diterbitkan pada 26 Maret 2015 dari http://www.tribunnews.com. 7 Abba Gabrillin, “Partai Solidaritas Indonesia Lolos Seleksi Badan Hukum di

Kemenkumham,” artikel ini diterbitkan pada 07 Oktober 2016 dari https://nasional.kompas.com. 8 Marlinda Oktavia Erwanti, “Kontroversi Grace Natalie Tak Dukung Perda Syariah,”

diterbitkan pada 19 November 2018 dari https://news.detik.com. 9 Ibnu Hariyanto, “Sikapi PSI yang Kontroversi, Tolak Perda Agama, Instruksi Ucapan

Natal,” artikel diterbitkan pada 26 Desember 2018 dari https://news.detik.com. 10

Badan Pusat Statistik. “Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari

Penduduk Indonesia: Hasil Sensus Penduduk 2010” diterbitkan pada 23 Mei 2012 dari

https://www.bps.go.id.

http://www.tribunnews.com/

https://nasional.kompas.com/

https://news.detik.com/


4

penduduk Jakarta tahun 2014 ialah sekitar 10 juta jiwa dan 8,34 juta jiwanya ialah

penduduk yang beragama Islam.11

Sementara itu jika dilihat dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) di DKI Jakarta

yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 7.761.598

(tujuh juta tujuh ratus enam puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan)

pemilih yang dari total jumlah pemilih tersebut didominasi oleh penduduk yang

beragama Islam.12

Setelah mengetahui data-data demografi penduduk DKI Jakarta

tersebut yang sebagian besar penduduknya ialah beragama Islam, lalu apakah

kebijakan partai yang menginstruksikan kadernya untuk mengucapkan selamat

natal dan menolak perda syariah berkorelasi terhadap naik atau turunnya suara

partai PSI di Jakarta? Atau isu-isu yang dibangun oleh PSI ini justru malah

menjadi strategi untuk mempopulerkan partai PSI di kalangan masyarakat Jakarta

secara lebih lanjut?

Dilihat dari survei yang dilakukan LSI (Lembaga Survei Indonesia) Denny

JA dan Median, PSI sebagai partai baru tentu masih jauh dari harapan

elektabilitasnya lebih dari 10%. Namun jika dibandingkan dengan partai baru

lainnya, yaitu Perindo yang melakukan publikasi secara masif yang sama dengan

hal ini tampak terlihat, bahwa dari hasil survei LSI Denny JA yang dipublikasikan

pada 2 November 2018 menjelaskan elektabilitas PSI di Jakarta hanya 0,5%

sedangkan elektabilitas Perindo yaitu sebesar 1,0%.13

Survey Median mungkin

11

“83 Persen Penduduk DKI Jakarta Beragama Islam,” artikel diterbitkan pada 06

September 2018 dari https://databoks.katadata.co.id. 12

Andi Nur Aminah, “KPU DKI Jakarta Sahkan 7.761.598 Pemilih Pemilu 2019,” artikel

diterbitkan pada 13 April 2019 dari https://nasional.republika.co.id. 13

Jessi Carrina, “Elektabilitas 16 Parpol Peserta Pemilu di 10 Provinsi Terbesar Menurut

LSI Denny JA,” artikel diterbitkan pada 02 November 2018 dari https://nasional.kompas.com.

https://databoks.katadata.co.id/

https://nasional.republika.co.id/


5

lebih baik yaitu elektabilitas PSI sebesar 1,3% namun tetap di bawah partai

Perindo yang elektabilitasnya 2,1%.14

Hal ini menarik untuk dicari jawabannya, karena di Jakarta sendiri sebagian

besar penduduknya adalah beragama Islam yang jika penulis hadapkan dengan

teori perilaku politik dalam pandangan sosiologis15

isu-isu yang dibangun partai

PSI seperti anti Perda Syariah dan mengharuskan untuk mengucapkan selamat

natal bagi pengurus PSI justru bertentangan dengan kepentingan umat Islam itu

sendiri sebagai mayoritas penduduk di Jakarta.

Sejalan dengan hasil survei LSI Denny JA, hasil survei nasional Litbang

Kompas yang dikutip oleh jpnn.com menyebutkan bahwa elektabilitas PSI hanya

0,9% dan memiliki resistensi 5,9%.16

Dibandingkan dengan partai-partai baru

lainnya seperti Berkarya yang memiliki elektabilitas 0,5% dan resistensinya 1,3%,

Perindo elektabilitasnya 1,5% dan resistensinya 1,9%, lalu Garuda

elektabilitasnya 0,2% dan resistensinya 0,9%.17

Besarnya resistensi terhadap PSI

dibandingkan partai-partai yang baru lainnya ialah karena isu-isu yang dibangun

partai PSI yang sering kali memunculkan kontroversi seperti anti Perda Syariah

dan juga mengaharuskan kadernya untuk mengucapkan selamat natal. Seperti

14

Tsarina Maharani, “Unggul di DKI Jakarta Versi Survei Median, PDIP: Politik Itu Seni,”

artikel diterbitkan pada 14 Maret 2019 dari https://news.detik.com. 15

Pendekatan sosiologis adalah pendekatan perilaku politik yang pertama kali muncul.

Pendekatan ini menitikberatkan pada asumsi perilaku pemilih ditentukan oleh karakteristik

sosiologis yang berkaitan tentang kelas sosial, agama, kelompok etnik, kedaerahan dan bahasa,

lebih lanjut lihat Saiful Mujani, dkk, Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam

Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru, (Jakarta: Mizan, 2011), h.6. 16

“Hasil Survei: PSI Partai Baru Paling Ditolak Masyarakat,” diterbitkan pada 21 Maret

2019 dari https://www.jpnn.com. 17

Ibid.,


https://www.jpnn.com/

6

halnya yang dikatakan oleh Ari Junaedi, pengamat komunikasi politik Universitas

Indonesia dalam artikel tersebut.18

Pada 21 Mei 2019 telah diumumkan hasil rekapitulasi suara nasional untuk

pemilu presiden dan wakil presiden serta pemilu legislatif. Adapun hasil pemilu

legislatif adalah sebagai berikut:

Tabel I.A.1 Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik Nasional

Pemilu Legislatif Tahun 201919

No Partai Jumlah Suara Persentase (%)

1 PDI Perjuangan 27.053.961 19,33

2 Gerindra 17.594.839 12,57

3 Golkar 17.229.789 12,31

4 PKB 13.570.097 9,69

5 Nasdem 12.661.792 9,05

6 PKS 11.493.663 8,21

7 Demokrat 10.876.507 7,77

8 PAN 9.572.623 6,84

9 PPP 6.323.147 4,52

10 Perindo 3.738.320 2,67

11 Berkarya 2.929.495 2,09

12 PSI 2.650.361 1,89

13 Hanura 2.161.507 1,54

14 PBB 1.099.848 0,79

15 Garuda 702.536 0,5

16 PKPI 312.765 0,22

Jumlah 139.971.250 100

Data tersebut menunjukkan bahwa dari 16 partai nasional, hanya ada 9

partai yang berhasil melewati ambang batas parlemen. Sedangkan sisanya tidak

mampu melewati ambang batas parlemen sebesar 4% (empat persen). PSI sebagai

partai baru dan yang menjadi kajian penelitian pun secara nasional tidak mampu

18

“Ibid., 19

Hasil olah data. Fitria Chusna Farisa, “Ini Hasil Lengkap Pemilu Legislatif 2019 yang

Ditetapkan KPU” diterbitkan pada 21 Mei 2019 dari http://www.kompas.com

http://www.kompas.com/

7

untuk melewati ambang batas parlemen sebesar 4% tersebut. Lalu bagaimana

dengan hasil pemilu legislatif untuk DPRD DKI Jakarta? Apakah selaras dengan

hasil suara nasional PSI itu sendiri yang hanya bisa meraup 1,89% (satu koma

delapan sembilan persen). Ataukah PSI dapat meraup suara yang cukup signifikan

di pemilihan anggota DPRD DKI Jakarta?

Hasil pemilu anggota DPRD DKI Jakarta yang telah diumumkan pada hasil

rekapitulasi KPU Provinsi DKI Jakarta menempatkan partai PSI sebagai partai

dengan suara ke empat terbesar di DPRD DKI Jakarta yaitu dengan raihan suara

sebesar 404.508 atau dengan persentase sebesar 6,85% suara dari 5.899.197 suara

sah.20

Lebih lanjut rincian hasil suara partai politik yang bertarung untuk anggota

DPRD DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

20

Hasil Rekapitulasi KPU Provinsi DKI Jakarta tentang Suara Partai Politik untuk DPRD

DKI Jakarta Tahun 2019, lebih lanjut lihat Dian Anditya Mutiara, “Perolehan Suara di DPRD DKI

Jakarta Dikuasai PDIP dengan Mendapat 1,3 Juta dengan Jatah 25 Kursi” diterbitkan pada 23 Mei

2019 dari http://wartakota.tribunnews.com.

http://wartakota.tribunnews.com/

8

Tabel I.A.2 Hasil Perolehan Suara dan Kursi Partai Politik pada Pemilihan

Anggota DPRD DKI Jakarta Tahun 201921

No Partai Jumlah Suara Persentase (%) Perolehan Kursi

1 PDI Perjuangan 1.336.324 22,65 25

2 Gerindra 935.793 15,86 19

3 PKS 917.005 15,54 16

4 PSI 404.508 6,85 8

5 Demokrat 386.434 6,55 10

6 PAN 375.882 6,37 9

7 Nasdem 309.790 5,25 7

8 PKB 308.212 5,22 5

9 Golkar 300.246 5,08 6

10 PPP 176.835 2,99 1

11 Perindo 168.296 2,85 0

12 Hanura 103.073 1,74 0

13 Berkarya 98.877 1,67 0

14 PBB 42.952 0,72 0

15 Garuda 19.205 0,32 0

16 PKPI 15.765 0,26 0

Jumlah 5.899.197 100 106

Data tersebut menjelaskan bahwa pada tingkat DPRD DKI Jakarta ternyata

partai PSI mendapatakan suara yang cukup signifikan. Meskipun secara nasional

PSI tidak dapat memenuhi ambang batas suara parlemen. Jika dibandingkan

dengan partai-partai baru seperti Perindo, Berkarya dan Garuda, partai PSI

mendapatkan suara yang jauh lebih besar dibandingkan partai-partai baru tersebut.

Hal yang menarik lainnya, partai-partai lama seperti Demokrat, PAN, PKB,

Golkar, PPP dan Nasdem yang lebih dahulu mempunyai basis di Jakarta justru

mendapatkan suara yang lebih kecil dibandingkan partai PSI. Terlebih Hanura,

21

Hasil olah data. “Berita Acara Penetapan Kursi dan Calon Terpilih KPU Provinsi DKI

Jakarta” pada 12 Agustus 2019.

9

PKPI, dan PBB partai-partai lama yang justru tidak mendapatkan suara yang

cukup signifikan. Lalu mengapa PSI yang dalam hal ini sebuah partai baru justru

mendapatkan suara yang cukup signifikan di pemilu anggota DPRD DKI Jakarta?

Padahal jika kita lihat kembali pada isu-isu yang dibangun oleh PSI seperti anti

Perda Syariah dan menginstruksikan anggota partainya untuk mengucapkan

selamat natal yang jika ditelusuri lebih lanjut justru bertentangan dengan

mayoritas penduduk DKI Jakarta yang beragama Islam.

Jika dari isu-isu yang dibangun partai tersebut justru kecil kemungkinan

PSI dipilih oleh umat Islam sebagai penduduk mayoritas di DKI Jakarta. Selain

itu, dari hasil survei pun seperti yang sudah penulis jelaskan di atas, partai PSI ini

ialah partai baru yang memiliki resistensi di masyarakat sangat tinggi. Karena

meskipun hanya mendapat 6,85% suara, namun sebagai partai baru PSI ini sudah

sangat luar biasa di DKI Jakarta karena pertarungan di DKI Jakarta tidaklah

mudah. Apalagi bisa mendapatkan 6,85% suara merupakan suatu hasil yang luar

biasa bagi sebuah partai baru.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai cara untuk

mendapatkan informasi. Pemilihan metode ini penulis pikir adalah yang tepat,

karena informasi yang penulis cari ialah tentang strategi internal dari Dewan

Pimpinan Wilayah (DPW) DKI Jakarta PSI untuk meraih suara masyarakat DKI

Jakarta untuk pemilihan anggota DPRD DKI Jakarta. Selain itu, secara praktik

metode ini membuat penulis bisa berhadapan langsung dengan aktor di belakang

strategi kampanye yang dilakukan oleh DPW DKI Jakarta PSI untuk

memenangkan calon legislatifnya untuk DPRD DKI Jakarta.

10

Pemilihan objek kajian DPW PSI DKI Jakarta bukan tanpa sebab, pemilihan

DPW PSI DKI Jakarta dikarenakan DPW PSI DKI Jakarta ini menjadi penentu

dan juga penanggungjawab administrasi serta strategi partai PSI di Jakarta. Selain

itu, DPW PSI DKI Jakarta sebagai yang menaungi calon legislatif untuk DPRD

Provinsi DKI Jakarta ini mendapatkan perolehan suara yang signifikan

mengalahkan suara partai-partai lama seperti Nasdem, PAN, Demokrat, Golkar

dan PPP untuk pemilu anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian

pemilihan objek penelitian ini secara akademis menarik untuk diteliti dikarenakan

suara partai PSI yang dapat melebihi perolehan suara partai-partai lama tersebut

dan hasil pemilu yang jauh melebihi prediksi survei-survei yang ada sebelum

pemilihan umum diadakan pada 17 April 2019 lalu.

Setidaknya ada empat hal yang membuat penelitian ini penting. Pertama,

pada pemilu anggota DPRD DKI Jakarta, PSI mendapatkan suara yang cukup

signifikan bagi sebuah partai baru yang dapat mengalahkan suara Nasdem,

Demokrat, PAN, PPP, dan Golkar serta dibandingan dengan partai baru lainnya

PSI mendapatkan suara terbesar di antara partai-partai baru tersebut di pemilu

DPRD DKI Jakarta. Meskipun secara nasional tidak mampu untuk mencapai

ambang batas parlemen yaitu sebesar 4%. Kedua, strategi komunikasi PSI yang

sering kali menciptakan kontroversi dalam isu-isu partai membuat PSI di berbagai

survei mendapatkan resistensi yang cukup besar bagi sebuah partai baru. Namun

dengan hasil yang demikian di DPRD DKI Jakarta menjadi sangat menarik untuk

diteliti bagaimana strategi PSI dalam menjaring suara masyarakat tersebut.

Ketiga, sebagai partai baru dengan masuk ke dalam lima besar perolehan suara di

11

DPRD DKI Jakarta pada pemilu 2019 adalah hal yang luar biasa dan di luar

prediksi para pengamat dan lembaga survei politik yang ada. Oleh karena itu hal

ini menarik untuk diteliti lebih dalam bagaimana strategi PSI DKI Jakarta untuk

meraih suara yang cukup signifikan tersebut. Keempat, penelitian mengenai partai

PSI sudah pernah ada yang meneliti di UIN Jakarta. Namun, penelitian itu

mengenai rekrutmen politik anak muda di partai PSI, namun untuk penelitian

strategi pemasaran politik PSI di Jakarta belum pernah diteliti sebelumnya.

B. Pertanyaan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada ruang lingkup strategi internal partai untuk

meraih suara masyarakat pada pemilu DPRD DKI Jakarta tahun 2019, yaitu

sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi political marketing PSI dalam menjaring suara

masyarakat DKI Jakarta untuk pemilu anggota DPRD DKI Jakarta tahun

2019?

2. Apakah kendala yang dihadapi PSI pada masa kampanye pemilu anggota

DPRD DKI Jakarta tahun 2019?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

a. Mengetahui strategi pemasaran politik yang dilakukan oleh PSI untuk

pemilihan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2019.

b. Mengetahui kendala yang dihadapi PSI pada pemilu anggota DPRD

Provinsi DKI Jakarta tahun 2019.

12

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini bersifat akademis dan

praktis, adapun manfaat-manfaat yang dapat diambil dari penlitian ini

adalah sebagai berikut:

a. Manfaat akademis

Menambah khazanah studi tentang ilmu sosial dan politik, terkhusus

mengenai kajian partai politik dan komunikasi politik.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan strategi pemasaran partai

politik yang digunakan oleh PSI untuk menjaring suara masyarakat pada

pemilu anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta pada pemilu 2019.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam menulis penelitian ini, ada beberapa literatur yang dapat menjadi

rujukan dan pembanding dalam melakukan penelitian ini. Tinjauan pustaka ini

juga memberikan keragaman pandangan untuk memperjelas dalam penelitian ini,

yang di antaranya yaitu;

Pertama, karya Fahmi Nurdiansyah22

memaparkan bahwa strategi

pemasaran politik yang dilakukan partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun

2014 yang lalu cukup berhasil dengan mendapatkan 11% suara nasional. Faktor-

faktor yang mendukung hal tersebut ialah dengan cara menampilkan Prabowo

Subianto sebagai figur yang juga mancalonkan diri sebagai presiden pada waktu

22

Fahmi Nurdiansyah, “Marketing Politik DPP Partai Gerindra pada Pemilu Legislatif

2014,” Jurnal Ilmu Politik POLITIKA, Vol.9, No.1 (April 2018).

13

itu, iklan kampanye politik, dan positioning partai yang menjadi partai rakyat

kecil yaitu petani, buruh, guru dan pedagang kecil.23

Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini yaitu menggunakan

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan subjek penelitian

ini dengan menggunakan purposive sampling atau bisa dikatakan sesuai dengan

apa yang ingin dibahas.24

Kedua, karya Melisa Handayani25

menjelaskan tentang peran Eva Dwiana

dalam strategi pemasaran politik pencalonan Herman Hasan Nusi sebagai

walikota Bandar Lampung periode 2015-2020. Hasil penelitian ini menghasilkan

peran Eva dalam menjaring suara masyarakat dengan modal sosial, ekonomi dan

jaringan yang dimilikinya memudahkan dalam strategi memasarkan calon Herman

Hasan Nusi. Penggunaan strategi push marketing, pull marketing dan pass

marketing dilakukan dengan baik oleh Eva Handayani. Penelitian ini adalah

penelitian kualitatif dengan analisis data yang terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Ketiga, karya Maulida Ulfa26

menjelaskan strategi pemenangan pemilu

legislatif partai Nasdem di Kabupaten Lampung Tengah tidak bisa dilepaskan dari

masifnya kampanye yang dilakukan di media oleh partai Nasdem itu sendiri.

Selanjutnya perekrutan kader partai Nasdem yang menekankan pada orang-orang

23

Ibid.,, h. 65. 24

Ibid., h.64. 25

Melisa Handayani, “Peran Eva Dwiana dalam Pemasaran Politik pada Pencalonan

Herman Hasan Nusi sebagai Walikota Bandar Lampung Periode 2015-2020,” (Tesis S2 Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas

Lampung, 2016). 26

Maulida Ulfa, “Strategi Partai Nasdem pada Pemilu Legislatif Tahun 2014: Studi atas

DPD Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Lampung Tengah,” (Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Program Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, 2017).

14

asli daerah tersebut agar mampu mengenali medan dan karakteristik masyarakat

setempat. Tesis ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif

yang menjelaskan perilaku yang sedang terjadi dan pada penelitian ini

menggunakan hanya satu variabel saja.

Keempat, karya Agustinus Sitorus27

menjelaskan strategi pemasaran politik

partai Perindo menuju pemilu legislatif 2019 yang dimudahkan dengan jaringan

media yang dimiliki oleh ketua umumnya yaitu Harry Tanoe Soedibjo yang

menguasai beberapa media televisi nasional, surat kabar dan media online. Selain

itu program-program partai untuk menaikan elektabilitasnya yaitu dengan

merekrut tokoh-tokoh di daerahnya untuk dijadikan pengurus dari partai Perindo.

Serta turun langsung ke masyarakat d an juga memberikan modal usaha seperti

gerobak, stand dan lain-lainnya kepada masyarakat kecil. Agustinus Sitorus dalam

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan

deskriptif.

Kelima, karya Rudi Saputra28

memaparkan dalam perekrutan anggota partai

PSI menggunakan mekanisme terbuka untuk umum dan dijelaskan dalam website

partai PSI. Sedangkan untuk perekrutan pengurus partai PSI, dilakukan dengan

mekanisme tertutup dan cenderung hanya menggunakan mekanisme kekerabatan

perorangan. Namun, Rudi dalam penelitiannya ini menjelaskan bahwa perekrutan

anak muda ini dalam rekrutmen politik partai PSI menunjukkan pola tersendiri

27

Agustinus Sitorus, “Strategi Political Marketing Partai Politik Baru Studi Kasus:

Pemenangan Partai Perindo Menuju Pemilu 2019,” (Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Departemen Manajemen Komunikasi Politik Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2016). 28

Rudi Saputra, “Rekrutmen Partai Politik: Studi Pola Rekrutmen Partai Solidaritas

Indoesia terhadap Anak Muda”, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi

Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018).

15

yang membedakannya dengan partai lain dikarenakan kebanyakan anggotanya

bukanlah yang sudah pernah menjadi anggota partai. Kemudian, batasan usia

maksimal bagi yang ingin menjadi anggota partai PSI ialah 35 tahun. Sedangkan

untuk pengurus maksimal berusia 40 tahun. Pada penelitian ini Rudi

menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Dari literatur mengenai partai politik dan komunikasi politik yang penulis

temukan, penulis tidak menemukan objek kajian yang sama dengan judul yang

penulis ingin teliti yaitu tentang “Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing)

Partai Solidaritas Indonesia dalam Memperoleh Suara di DPRD Provinsi DKI

Jakarta pada Pemilu 2019.”

Penulis menemukan karya tulis Rudi Saputra yang membahas partai PSI

seperti apa yang penulis kaji, namun Rudi membahas mengenai rekrutmen politik

anak muda dalam partai PSI. Ini tentu berbeda dengan objek kajian yang penulis

kaji. Maka dengan demikian, objek kajian pada penelitian ini akan menambah

khazanah pengetahuan mengenai studi partai politik dan komunikasi politik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penggunaan

metode ini memungkinkan untuk melihat strategi PSI DKI Jakarta dalam

memperoleh suara masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Devine mengenai

kekuatan metode kualitatif yang dikutip oleh Lisa Harison yaitu riset kualitatif

adalah riset untuk menganalisis perilaku dan sikap politik yang tidak dapat dan

16

tidak dianjurkan untuk dikuantifikasikan.29

Lebih lanjut Lisa mengutip Blaxter

(1996) yaitu bahwa riset kualitatif cenderung fokus untuk mengeksplorasi

serinci mungkin informasi berkaitan dengan penelitian yang dilakukannya

dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang “mendalam” bukan

“luas.”30

Tujuan penggunaan metode kualitatif tidak lepas dari kajian yang ingin

diteliti yaitu mengenai strategi yang digunakan oleh PSI DKI Jakarta dalam

memperoleh suara masyarakat. Hal ini tentu tidak dapat menggunakan metode

kuantitatif karena yang akan dikaji ialah pengurus internal PSI DKI Jakarta.

Oleh karena itu penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada

penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder sebagai

penguat dari penelitian ini. Adapun mengenai data primer dan sekunder adalah

sebagai berikut:

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Definisi tentang wawancara ialah pertemuan antara periset dengan

informan, jawaban dari informan tersebut menjadi data mentah yang akan

diolah oleh penulis.31

Wawancara ini penulis gunakan sebagai data primer.

29

Lisa Harison, Metodologi Penelitian Politik, Penerjemah Tri Wibowo, h.86. 30

Ibid., 31

Ibid., h.104.

17

Tabel. I.E.1. Daftar Narasumber

No Nama Jabatan

1 Dr. Gun Gun Heriyanto, M.Si. Pengamat Komunikasi Politik

2 Michael Sianipar Ketua DPW PSI DKI Jakarta

3 Elva Farhi Qobi Sekjend DPW PSI DKI Jakarta

4 Anggara Wicitra Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI

b. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan menggunakan

sumber-sumber bacaan seperti, buku, majalah, jurnal, artikel dan lain-lain.

Data-data dokumentasi ini digunakan sebagai data sekunder (14 buku, 3

jurnal, 2 tesis, 1 skripsi, 2 berkas dokumen, 17 artikel website, 9

dokumentasi foto media sosial PSI Jakarta dan caleg PSI Jakarta).

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses dalam pengumpulan data secara

sistematis untuk dapat mudah dipahami dan agar dapat ditarik kesimpulannya.

Analisis data itu sendiri menurut Bogdan yaitu adalah proses mencari dan

menyusun data yang telah diambil melalui hasil wawancara, dokumentasi,

catatan lapangan dan lain sebagainya sehingga hasilnya mudah untuk dipahami

dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.32

Pada penelitian ini, untuk menganalisisnya menggunakan teknik analisis

data menurut Miles dan Huberman yaitu analisis data terdiri dari tiga alur

32

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), h.334.

18

tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan seperti

sebagai berikut:33

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dijelaskan dalam sebuah laporan

untuk direduksi, dirangkum, diringkas, difokuskan untuk hal-hal yang

penting dan dicari pola untuk disusun secara sistematis. Data yang sudah

direduksi memudahkan pengkajian dan juga mempertajam hasil

pengamatan.

b. Penyajian Data

Dalam proses penyajian data diusahakan untuk membuat macam-macam

grafik, matriks, jaringan dan atau bisa saja dalam berbentuk naratif. Hal ini

tentunya untuk memudahkan untuk melihat gambaran hasil pengamatan dan

atau bagian-bagian tertentu dari pengamatan.

c. Mengambil Kesimpulan

Penulis mengupayakan untuk mencari arti, pola, dan tema yang

menjelaskan tentang hubungan sebab-akibat dan lain-lainnya. Penarikan

kesimpulan selalu diuji dalam proses penelitian oleh penambahan-

penambahan data-data baru.

F. Sistematika Penulisan

Pada penyusunan penelitian ini, disusun dengan sistematika penulisan yang

tersusun dalam lima bab, yaitu sebagai berikut:

33

Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: Universitas Indonesia Press,

1992), h.16.

19

Bab I menjelaskan latar belakang dari penelitian ini, topik pembahasan, dan

juga menjelaskan mengenai pertanyaan masalah yang terdiri dari dua poin

pertanyaan masalah. Dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan

pustaka, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab II memaparkan mengenai teori dan konsep yang digunakan yaitu partai

politik dan komunikasi politik yang memfokuskan mengenai strategi 3P

pemasaran politik (Adman Nursal) yaitu push, pull, dan pass political marketing.

Selain itu, bab ini juga memaparkan penjelasan singkat mengenai pendekatan

pemasaran politik.

Bab III membahas tentang gambaran umum mengenai Partai Solidaritas

Indonesia dari sejarah, visi-misi, tujuan dan juga arti filosofis tentang logo PSI.

Bab IV memaparkan hasil wawancara yang dielaborasikan dengan data-data

lainnya untuk selanjutnya dianalisis dengan teori partai politik dan komunikasi

politik yang memfokuskan pada konsep 3P strategi pemasaran politik. Strategi 3P

pemasaran politik ini cukup baik dijalankan oleh PSI Jakarta yang bertumpu

banyak pada pemasaran politik push dan pull political marketing.

Bab V berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dipaparkan dalam

bab-bab sebelumnya. Di samping itu, bab ini juga menyampaikan saran-saran

terkait dengan strategi pemasaran politik yang dilakukan PSI dalam memperoleh

dukungan suara dari masyarakat. Pemasaran politik ini cukup dijalankan dengan

baik oleh PSI Jakarta yang bertumpu banyak pada strategi pemasaran politik push

dan pull political marketing.

20

BAB II

KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Bab ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian, yaitu teori

strategi marketing politik dan pemasaran politik. Adapun bentuk strategi

marketing politik dibagi menjadi 3 yaitu push political marketing, pull political

marketing, dan pass political marketing yang dianalisis dengan data yang telah

didapatkan seperti kampanye langsung yang dilakukan oleh Idris Ahmad,

melakukan senam bersama dengan ibu-ibu di daerah pemilihannya pada

pembahasan penelitian. Selanjutnya bab ini memaparkan secara singkat terkait

partai politik.

Dalam melakukan penelitian ini, sangat penting bagi penulis untuk

memaparkan teori dan konsep apa yang disebagai analisa. Maka yang dipaparkan

dalam bab ini adalah teori-teori dan konsep tentang partai politik, komunikasi

politik, dan pemasaran politik.

A. Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing)

Penetepan strategi dalam political marketing sangat penting. Maka dari itu

jika penentuan strategi yang digunakan tidak hati-hati, yang terjadi ialah

kesalahan. Kesalahan dalam pemasaran politik ialah produk yang dihasilkan tidak

laku dipasarkan. Dengan kata lain kandidat dan atau partai mengalami kekalahan.

Oleh karena itu penggunaan strategi haruslah hati-hati dan cermat.

21

Secara etimologi, kata strategi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu

“stratos” yang berarti tentara dan “agein” yang berarti memimpin. Oleh karena

itu strategi dimaksudkan ialah memimpin tentara.1 Lalu muncul kata ”strategos”

yang berarti pemimpin tentara. Jadi dalam konsep ini, strategi adalah peragaan

seni perang para jendral.2 Karl Von Clausewitz yang dikutip oleh Hafied Cangara

merumuskan bahwa strategi ialah suatu seni menggunakan sarana pertempuran

untuk memenangi pertempuran.3 Selain itu Marthin Anderson merumuskan bahwa

strategi ialah seni yang melibatkan kemampuan intelegensia atau berpikir yang

menggunakan seluruh sumber daya yang ada dalam mencapai tujuan yang dapat

menghasilkan keuntungan secara maksimal dan efisien.4

Walaupun secara etimologi strategi berasal dari bahasa Yunani, namun hal

ini bukan berarti sebelum zaman tersebut tidak ada strategi atau perencanaan

strategis. Konsep-konsep perang dan strategi perang yang dituliskan oleh salah

satu filsuf negeri Tiongkok yaitu Sun Tzu dalam buku The Art of War yang

sampai saat ini masih cukup berpengaruh di kalangan para politisi di Asia.5

Seiring berjalannya waktu, konsep-konsep ini digunakan oleh para politisi,

pimpinan perusahaan dan juga para pejabat publik untuk mencapai tujuan yang

diinginkannya.

1 Hafied Cangara, Komuniksasi Politik, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.236.

2 Ibid.,

3 Ibid.,

4 Ibid.,

5 Peter Schroder, Strategi Politik, Terj. Aviantie Agoesman, (Jakarta: Friedrich Nauman

Stiftung, 2013), h.2.

22

Menurut Adman Nursal bahwa strategi dalam political marketing ada tiga

cara, yaitu sebagai berikut:6

1. Push Political Marketing

Push Poltical Marketing ini adalah cara pemasaran politik yang merujuk

pada kandidat dan partai langsung menemui pemilih. Strategi ini bisa dengan

membagikan brosur, sticker, flyer, dan atau beriteraksi langsung dengan calon

pemilih. Selain partai dan kandidat, relawan inilah yang bertugas untuk

melaksanakan teknis lapangan dalam pelaksanaan pemasaran partai dan atau calon

kepada masyarakat. Selain itu, tugas relawan juga untuk mengukur seberapa kuat

pesan-pesan tersampaikan kepada pemilih oleh partai atau calon kandidat.

2. Pull Political Marketing

Pull political Marketing adalah strategi pemasaran politik yang merujuk

pada kandidat dan partai melakukan pemasaran melalui media massa. Strategi ini

dilakukan melalui media massa baik itu cetak, elektronik, media sosial, dan

melalui internet. Cara ini dapat dengan efektif untuk menyampaikan pesan kepada

pemilih. Namun, kekurangan dari strategi ini adalah membutuhkan biaya yang

besar jika kontennya dikampanyekan melalui media mainstream seperti media

televisi, koran dan juga surat kabar online. Oleh karena itu, hanya partai dan atau

calon kandidat yang mempunyai sumber dana yang cukup besar yang melakukan

kampanye dengan strategi ini. Namun jika menggunakan platform media sosial

(Facebook, Instagram, dan Twitter) dan juga Youtube hal ini justru mengurangi

cost kampanye yang dikeluarkan.

6 Adman Nursal, Political Marketing (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.242.

23

3. Pass Political Marketing

Pass political marketing adalah strategi pemasaran politik yang

menggunakan organisasi atau tokoh masyarakat di daerah tersebut yang

berpengaruh besar di masyarakat setempat. Hal ini sangat diperlukan kehati-hatian

dalam praktiknya karena jika tidak berhati-hati dalam pelaksanaannya, bisa jadi

calon kandidat dan atau partai tidak mendapat respon yang baik dari masyarakat

setempat. Bahkan bisa jadi ditolak keras oleh masyarakat setempat.

Partai ataupun calon kandidat tidak mungkin hanya menggunakan satu

strategi dalam praktik pemasaran politiknya. Melainkan menggabungkan ketiga

strategi politik tersebut untuk memanfaatkan wadah pemasaran politik yang

tersedia. Serta, tentunya pada tiap-tiap strategi politik tersebut memiliki

kelompok-kelompok pemilih yang relatif berbeda. Oleh karena itu untuk

memaksimalkan hasil para kandidat dan partai menggunakan ketiga strategi

tersebut dalam pemasaran politiknya.

B. Pemasaran Politik (Political Marketing)

1. Definisi

Political marketing atau disebut juga pemasaran politik merupakan hal baru

dalam politik, konsep ini merupakan salinan dari konsep pemasaran komersial.

Namun, tentunya political marketing lebih berorientasi pada penyadaran sosial,

sikap dan perubahan perilaku untuk menerima hal-hal baru.7 Hal ini tidak jauh-

jauh secara substantif tentang pemasaran sosial yang berorientasi kepada

penyuluhan, sosialisasi, dan kampanye.8 Dalam tulisan Bruce I. Newman dan

7 Hafied Cangara, Komuniksasi Politik, h.276.

8 Ibid.,

24

Richard M. Perloff yang dikutip dalam buku Handbook of Politcal

Communication Research mendefinisikan mengenai political marketing adalah

pengaplikasian prinsip-prinsip pemasaran dalam kampanye politik yang beraneka

ragam oleh individu dan organisasi yang mencakup tentang prosedur-prosedur

analisis, pengembangan, eksekusi dan manajemen strategi dalam kampanye.9

Selain itu menurut Jennifer Lees-Marshment bahwa political marketing adalah

terkait dengan organisasi-organisasi politik yang mencoba mengadopsi konsep-

konsep dan teknik-teknik pemasaran dalam bisnis komersial untuk membantu

mereka mendapatkan target yang ingin dicapai.10

Aaron O‟Cass memandang bahwa pada prinsipnya ketika partai dan

kandidat bertarung dalam sebuah pemilu, mereka tidak akan lepas dari konsep dan

teknik pemasaran. Hal ini dikarenakan untuk disukai dan dipilih sebagai “barang

dagangan” dalam pemilu maka partai dan kandidat haruslah bisa menggunakan

teknik dan konsep pemasaran komersial.11

Namun tentu marketing atau

pemasaran berbeda dengan advertising atau pengiklanan. Konsep marketing lebih

dari itu, oleh karenanya kandidat dan atau partai haruslah dapat mengidentifikasi

yang diinginkan oleh pemilih. Ini juga didukung oleh Lees-Marshment yang

menyatakan bahwa advertising bisa digunakan oleh organisasi apapun tanpa harus

menggunakan konsep-konsep pemasaran. Namun, marketing lebih dari

9 Lynda Lee Kaid, ed., Handbook of Political Communication Research, (New Jersey:

Lawrence Erlbaum Associates, 2004), h.18. 10

Jennifer Lees-Marshment, Political Marketing and British Political Parties, (Manchester:

Manchester Univ. Press, 2001), h.22. 11

Aaron O‟Cass, “Political Marketing and the Marketing Concept,” European Journal of

Marketing, Vol. 30, No. 10/11, (1996): h.37-38.

25

advertising. Tujuan dari marketing ialah untuk mengetahui dan memahami pasar.

Oleh karenanya identifikasi sangat dibutuhkan dalam political marketing.12

2. Elemen-elemen yang Harus Diperhatikan

Dalam pemasaran ini ada empat elemen yang harus diperhatikan, yaitu

sebagai berikut:

a. Product (produk): Dalam pemasaran produk ini berkaitan dengan barang

apa yang akan dijual untuk komersial. Dalam politik, produk ini berkaitan

dengan partai politik itu sendiri dan calon-calon yang disusung untuk pilpres

dan pilkada.13

Selain itu juga, logo partai, cita-cita, dan program-program

yang diusung juga merupakan produk yang harus dikemas dengan baik

untuk ditawarkan kepada masyarakat.

b. Place (tempat): Pada pemasaran komersil tempat yang strategis menjadi

penting. Hal ini untuk menarik pembeli untuk membeli produk yang dijual.

Dalam pemasaran politik tempat bisa diasosiasikan ruang publik masyarakat

dalam hal ini bisa dimaksud dengan media massa elektronik maupun cetak

dan juga letak kantor partai atau posko pemenangan yang mudah untuk

diakses oleh anggota partai dan masyarakat untuk mencari info tentang

partai atau calon tersebut.14

Bisa juga diasosiasikan dengan tempat yang

strategis untuk memasang gambar baliho partai atau calon untuk dapat

dikenali dengan masyarakat.15

12

Jennifer Lees-Marshment, Political Marketing and British Political Parties, h.23. 13

Hafied Cangara, Komuniksasi Politik, h.278. 14

Ibid., 15

Ibid.,

26

c. Price (harga): Harga untuk sebuah produk sangat menentukan, hal ini

menentukan segmen masyarakat mana yang ingin dimasuki. Dalam

pemasaran politik harga ini bisa diasosiasikan dengan partai politik. Partai

politik besar cenderung sangat sulit untuk dimasuki oleh orang yang ingin

menjadi calon anggota dewan, presiden atau wakil presiden, dan atau pada

pemilihan kepala daerah. Partai-partai besar cenderung menyaring calon

dengan selektif. Sebaliknya dengan partai-partai kecil cenderung lebih

mudah untuk dimasuki bahkan partai kecil cenderung yang mencari calon

yang ingin diusungnya.16

d. Promotion (promosi): Promosi dalam pemasaran komersial ialah usaha-

usaha yang dilakukan untuk menarik perhatian para pembeli melalui teknik

komunikasi, baik melalui media massa, elektronik ataupun media sosial.17

Promosi dalam pemasaran politik bisa diasosiasikan dengan kampanye.

Kampanye memegang peranan penting dalam sebuah kontestasi pemilu. Hal

ini berfungsi untuk memasarkan partai politik itu sendiri juga calon-calon

yang diusung dalam pemilu tersebut.

3. Model Pendekatan Pemasaran Politik

Menurut model pendekatan political marketing Jennifer Lees-Marshment

ada tipe pendekatan dalam political marketing, yaitu The Product Oriented Party

(POP), The Sales Oriented Party (SOP), dan The Market Oriented Party (MOP)

yang memiliki tata urutan pelaksanaannya sendiri-sendiri, sebagai berikut:18

16

Ibid., 17

Ibid., 18

Jennifer Lees-Marshment, Political Marketing and British Political Parties, h.28-31.

27

a. The Product Oriented Party

The Product Oriented Party (POP) ini adalah model partai “tradisional”.

Partai ini membawa ide dan gagasan kepada masyarakat dan mempercayai bahwa

ide dan gagasan itu akan membawa perubahan untuk masyarakat.19

Model partai

seperti ini akan menolak untuk mengubah gagasan meskipun dengan gagasan itu

partainya tidak mendapatkan suara yang cukup untuk ke parlemen. Tahapan

model ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.B.1 Tahapan Product Oriented Party (POP)20

No Tahapan Penjelasan

1 Desain Produk Pada tahap ini, partai menentukan

produk/gagasan apa yang ingin dibawa

berdasarkan keputusan pimpinan dan

anggotanya.

2

Komunikasi Pada tahap ini partai

menyampaikan/mengkomunikasikan pada

saat publikasi politik ataupun pada masa

kampanye mengenai gagasan apa yang

dibawanya kepada masyarakat luas.

3 Kampanye Pada tahap ini partai melakukan kampanye

terbuka secara sah dalam sebuah pemilu.

4 Pemilihan Pelaksanaan pemilu.

5

Penyerahan Pada fase ini, partai mendapatkan kursi di

parlemen dan mewujudkan gagasan-

gagasannya secara real ke dalam kebijakan

publik.

b. The Sales Oriented Party (SOP)

Partai dengan model Sales Oriented Party akan mempertahankan gagasan

atau kandidat yang dibawanya.21

Namun, partai dengan model ini sadar bahwa

19

Ibid., h.28. 20

Ibid., 21

Ibid., h.29.

28

masyarakat tidak begitu saja menerima apa yang diusung oleh partai tersebut.

Maka dari itu, partai akan menyesuaikan dengan melakukan identifikasi terhadap

masyarakat gagasan seperti apa yang diinginkan. Setelah itu melakukan

penyesuaian terhadap gagasan dan atau kandidat yang dibawanya tanpa mengubah

esensi dari gagasan utama. Tahapan model partai ini adalah sebagai berikut:

Tabel II.B.2. Tahapan Sales Oriented Party22


1 Desain Produk Pada tahap ini, partai menentukan

produk/gagasan apa yang ingin dibawa

berdasarkan keputusan pimpinan dan

anggotanya.

2 Riset Pasar Tahap ini partai mencari tahu apa yang

diinginkan oleh masyarakat. Partai

mengidentifikasikan masyarakat yang tidak

mendukung partai tetapi bisa persuasi untuk

mendukung partai.

3 Komunikasi Pada tahap ini partai mulai

mengkomunikasikan secara intensif

gagasan-gagasan partai hasil dari riset pasar.

4 Kampanye Kampanye resmi dilaksanakan.

5 Pemilihan Pemilihan umum dilkasanakan.

6 Penyerahan Pada fase ini, partai mendapatkan kursi di


gagasannya secara konkret ke dalam

kebijakan publik.

c. The Market Oriented Party

Model partai ini adalah partai yang mendesain partai sesuai dengan

keinginan dan kebutuhan dari masyarakat. Partai ini menggunakan riset pasar

sebagai dasar untuk mendesain produk atau gagasan apa yang akan diusungnya.23

22

Ibid., h.30-31. 23

Ibid.,

29

Partai ini ingin basis elektoralnya di masyarakat puas dengan kebijakan yang

diambil oleh partai. Hal ini agar partai tidak kehilangan suara untuk pemilihan-

pemilihan selanjutnya. Berikut ini ialah tahapan pada model Market Oriented

Party:

Tabel II.B.3. Tahapan Market Oriented Party24


1 Riset Pasar Tahap awal partai model ini ialah melakukan

riset pasar terlebih dahulu untuk mengetahui

keinginan dan kebutuhan dari pemilih. Hal ini

dilakukan dengan menggunakan survei, Forum

Discussion Group (FGD) dan atau

menggunakan wawancara.

2 Desain Produk Setelah melakukan riset pasar, partai membuat

produk yang dalam hal ini berupa gagasan atau

kandidat yang akan dicalonkan.

3 Penyesuaian Produk Partai model ini sangat dinamis, jika produk

(gagasan dan atau kandidat) yang diusung

tidak mendapatkan respon yang positif dari

masyarakat maka akan ada penyesuaian

produk kembali oleh partai. Hal ini agar

produk tersebut diterima oleh masyarakat.

4 Implementasi Perubahan-perubahan partai sesuai keinginan

pemilih haruslah diimplementasikan dengan

baik di partai tersebut. Hal ini jika dilakukan

dengan efektif akan meraup suara pemilih yang

cukup agar partai tetap ada dan bahkan

bertambah besar. Namun, sering kali hal ini

sulit untuk dilakukan karena melawan kultur

yang sudah mapan.

5 Komunikasi Setelah partai tersebut sudah melakukan

perubahan-perubahan di partai baik dalam segi

produk maupun internalnya, selanjutnya ialah

tahap untuk mengkomunikasikan gagasan-

gagasan partai secara luas dan menyeluruh.

6 Kampanye Pelaksanaan kampanye pemilu

7 Pemilihan Pemilihan umum

24

Jennifer Lees-Marshment, Political Marketing and British Political Parties, h.31.

30

8 Penyerahan Pada fase ini, partai mendapatkan kursi di


gagasannya secara konkret ke dalam kebijakan

publik. Namun, sering kali kebijakan yang

dibuat bukan berdasarkan keinginan pemilih.

Melainkan kepentingan partai semata.

C. Partai Politik

Partai politik menjadi sebuah bagian penting dalam sistem politik

demokrasi. Hal ini mengingat partai politik sebagai peserta pemilu sangat

berperan dalam merekrut siapa saja yang maju sebagai calon legislatif. Selain itu,

partai politik yang berhasil menempatkan kader-kadernya di kursi legislatif

memiliki kekuatan untuk menghimpun aspirasi masyarakat untuk diselesaikan di

dewan perwakilan rakyat.

Sebelum pembahasan partai politik, terlebih dahulu penulis akan membahas

tentang politik itu sendiri. Pengertian politik itu sendiri sudah ada sejak masa

Yunani kuno. Filsuf Plato dan Aristoteles membahas banyak tentang politik pada

zaman Yunani kuno. Politik ialah jalan untuk mencapai kehidupan yang baik.25

Orang Yunani kuno menyebutnya sebagai en dam onia atau good life.

Beberapa ahli seperti Rod Hague dan Andrew Heywood juga menjelaskan

mengenai politik. Rod Hague menjelaskan bahwa politik ialah usaha yang

menyangkut bagaimana cara kelompok-kelompok untuk mencapai keputusan-

keputusan yang bersifat kolektif dan mengikat sebagai suatu jalan tengah di antara

masyarakat.26

Andrey Heywood menjelaskan bahwa politik ialah kegiatan suatu

bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan

mengamandemenkan aturan-aturan umum yang mengatur kehidupannya, yang

25

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), h.13. 26

Ibid., h.16.

31

berarti tidak terlepas dari gejolak konflik dan kerjasama di antara

masyarakatnya.27

Atau secara umum bahwa politik ialah usaha untuk menentukan

aturan-aturan yang dapat diterima sebagian besar masyarakat untuk membawa

kehidupan bersama ke arah yang harmonis. Hal ini tentu diimplementasikan pada

penentuan kekuasaan, kewenangan, pembuatan kebijakan publik, pendistribusian,

alokasi sumber daya alam dan penyelesaian konflik di masyarakat.

Mengenai pengertian partai politik itu sendiri telah banyak ahli yang

menjelaskannya seperti Miriam Budiardjo, Carl J.Friedrich, dan Edmund Burke,

yaitu sebagai berikut:

a. Miriam Budiardjo, Partai politik adalah suatu kelompok yang teroorganisir

yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang

sama.28

b. Carl J.Friedrich, Partai politik ialah sekelompok manusia yang

terorganisir secara stabil dengan tujuan untuk merebut dan mempertahankan

penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partainya yang memberikan

keuntungan bagi partainya secara ideal dan materil.29

c. Edmund Burke, Partai politik ialah lembaga yang terdiri atas orang-orang

yang bersatu yang mempromosikan kepentingan nasional secara bersama-

sama berdasarkan nilai-nilai partai yang mereka sepakati.30

Menurut Undang-Undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik

menyatakan bahwa “Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh

27

Ibid., 28

Ibid., h.160. 29

Yoyoh Rohaniah dan Efriza, Pengantar Ilmu Politik, (Malang: Intrans Publishing, 2015),

h.354. 30

Ibid.,

32

sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar

persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota,

masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.”

1. Prinsip Dasar Partai Politik

Setelah mengetahui pengertian dari partai politik tersebut, maka ada tiga

prinsip dasar mengenai partai politik menurut Hafied Cangara, yaitu:31

a. Partai sebagai koalisi, yaitu membuat koalisi dari berbagai kekuatan untuk

membangun kekuatan mayoritas. Partai yang dibangun dari asas koalisi di

dalamnya terdapat faksi-faksi, seperti Golkar di dalamnya ada Koperasi

Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro), Musyawarah Kerja Gotong Royong

(MKGR) dan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebelum tahun

1999. Selain Golkar juga ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai

partai yang mewakilkan suara kelompok-kelompok Islam pada masa orde

baru. PPP terbentuk dari partai-partai Islam yang disatukan ke dalamnya

seperti Nahdatul Ulama (NU), Partai Muslim Indonesia (Parmusi), Partai

Sarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam (Perti). Hal ini juga

berkaitan dengan partai sebagai koalisi untuk mencalonkan presiden dan

wakil presiden maupun pada pemilihan kepala daerah.

b. Partai sebagai organisasi, untuk menjadi suatu institusi yang eksis,

dinamis, diketahui banyak orang dan dipilih pada saat pemilu. Maka partai

harus dibina, diorganisasikan dan dibesarkan sehingga mampu menarik dan

sebagai wadah perjuagan dan representasi dari beberapa kelompok.

31

Hafied Cangara, Komuniksasi Politik, h. 166-167.

33

Tugasnya yaitu mencalonkan kandidat pada pemilu dengan nama partai.

Mengambil bagian dalam pemilu, mengajukan calon kandidat yang

disepakati, mengumpulkan dana, proses negosiasi politik dan membuat isu

propaganda pada saat kampanye. Dengan demikian, partai haruslah

melakukan mobilisasi terhadap kader-kadernya untuk loyal kepada partai.

c. Partai sebagai pembuat kebijakan, partai politik yang mendukung secara

konkret calon kandidat yang mereka dukung secara penuh untuk jabatan-

jabatan publik. Maka dengan posisi jabatan publik yang dimenangkan

seperti kepala daerah, presiden, menteri dan anggota dewan perwakilan

rakyat membuat mereka dapat akses langsung terhadap kekuasaan yang

dipegang oleh petugas partai yang dicalonkan oleh partai tersebut.

Penjelasan prinsip dasar sebuah partai yang dikemukakan oleh Hafied

Cangara tersebut menjelaskan bahwa prinsip-prinsip tersebut haruslah dimiliki

oleh partai sebagai bagian dari proses partai politik itu sendiri.

2. Fungsi Partai Politik

Selain prinsip dasar, peran dan fungsi partai politik di negara dengan sistem

politik demokrasi sangatlah penting. Setidaknya ada empat fungsi dari partai

politik dalam dinamika politik di sebuah negara demokrasi, yaitu:32

a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Partai politik dalam negara demokrasi pada hal ini berfungsi sebagai

perantara (broker) antara pemerintah dan masyarakat. Partai dengan

perangkat yang ada berfungsi untuk menyerap aspirasi melalui kader-

32

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, h.405- 409

34

kadernya yang berada dalam dewan perwakilan rakyat ataupun terjun

langsung secara organisasi ke masyarakat untuk menyerap aspirasi

masyarakat tersebut. Selanjutnya, aspirasi tersebut dimasukkan ke program

atau platform partai untuk diperjuangkan melalui parlemen yang

disampaikan kepada pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Demikian pula,

partai politik sebagai perantara antara pemerintah dengan masyarakat. Hal

ini dibutuhkan pemerintah untuk menjelaskan kebijakan yang dibuat oleh

pemerintah kepada masyarakat.

b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Fungsi partai politik sebagai sarana sosialisasi politik atau bisa diperjelas

lagi sebagai pendidikan politik bagi masyarakat. Tentu dalam negara

demokrasi, masyarakat diharuskan untuk mengerti dan memahami politik.

Ini tentunya untuk memberikan pengawasan terhadap pemerintah dan

institusi-institusi negara agar tidak terjadi abuse of power. Sosialisasi politik

ini juga untuk membentuk budaya politik yang demokratis bagi pemerintah

dan masyarakat. Fungsi dari partai itu sendiri adalah melaksanakan

sosialisasi atau pendidikan politik kepada masyarakat. Agar terjadi

pengawasan terhadap pemerintah agar tetap pada jalur yang benar.

c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi partai sebagai rekrutmen politik tidak lain adalah untuk regenerasi

kepemimpinan baik itu untuk internalnya sendiri maupun untuk dicalonkan

pada pemilihan kepala daerah maupun kepemimpinan nasional. Selain itu,

rekrutmen politik ini juga untuk mempertahankan partai itu sendiri agar

35

tetap eksis. Maka dibutuhkan regenerasi keanggotaan oleh partai itu sendiri.

Maka dari itu untuk memperbanyak anggotanya sering kali partai politik

membuat organisasi sayap seperti Barisan Muda Partai Amanat Nasional

(BM PAN), Kosgoro Golkar, Tunas Indonesia Raya (TIDAR) partai

Gerindra, dan masih banyak lagi. Hal ini dilakukan dengan cara mengontak

secara pribadi, persuasi, mengadakan pelatihan kepemimpinan, ataupun

dengan cara-cara lain yang mungkin dilakukan oleh sebuah partai politik.

d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Potensi konflik di setiap masyarakat sudah pasti ada, apalagi masyarakat

dengan tingkat heterogenitasnya tinggi seperti di Indonesia. Perbedaan ini

entah dari segi budaya, agama, maupun sosio-ekonomi akan menimbulkan

koflik di masyarakat. Perbedaan-perbedaan kepentingan ini tentu wajar

dalam negara demokrasi. Namun, tentu hal ini akan membahayakan

stabilitas negara jika polaritas di masyarakat. Maka dari itu, partai politik

tentu mempunyai basis masanya tersendiri dari berbagai kalangan. Dalam

hal ini elit partai sangat berperan untuk memberikan pengertian dan

meyakinkan konstituennya untuk mengedepankan persatuan bangsa dan

negara. Selain itu, elit partai juga dapat melakukan pertemuan-pertemuan

dengan para pemangku kebijakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Selain itu pula, elit partai politik ini dapat melakukan pertemuan juga

dengan elit politik partai lain agar dapat meredam pendukungnya dan

mengedepankan persatuan.

36

D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini memfokuskan pada kajian strategi pemasaran politik (Political

Marketing) PSI. Maka dari itu penulis akan menggunakan strategi pemasaran

push political marketing, pull political marketing, dan pas political marketing

sebagai pisau analisa penelitian. Dengan demikian, sebagai penunjang bagi

penulis untuk melakukan penelitian ini, maka penulis membuat kerangka berpikir,

seperti sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Berpikir Strategi Pemasaran Politik (Political

Marketing) PSI dalam Memperoleh Suara di DPRD DKI Jakarta

pada Pemilu 2019

Kerangka berpikir tersebut memudahkan untuk melakukan penelitian di

mana penulis memadukan antara kajian tentang partai politik dan komunikasi

politik yang akan berfokus pada pembahasan strategi pemasaran politik PSI

Jakarta dalam memperoleh suara masyarakat di Jakarta pada pemilihan anggota

DPRD DKI Jakarta tahun 2019.

Pull Political

Marketing

Pass Political

Marketing

Push Political

Marketing

Perolehan Suara PSI di DPRD

Provinsi DKI Jakarta

37

BAB III

GAMBARAN UMUM

DEWAN PIMPINAN WILAYAH

PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA

JAKARTA

Bab ini secara umum membahas tentang gambaran umum mengenai Partai

Solidaritas Indonesia dari sejarah PSI dan DPW PSI Jakarta, visi-misi, tujuan dan

juga arti filosofis tentang logo PSI.

A. Sejarah Partai Solidaritas Indonesia

Reformasi adalah awal dari era baru bagi kehidupan berbangsa dan

bernegara bagi bangsa Indonesia. Seluruh aspek kehidupan berbangsa dan

bernegara mulai dari ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan dan pertahanan

dirancang kembali untuk menemukan bentuk yang lebih terbuka, transparan dan

demokratis. Rakyat mengkehendaki adanya kepemimpinan oleh rakyat itu sendiri.

Hal ini berdampak pada tuntutan untuk pembentukan partai-partai baru yang lebih

luas. Tuntutan ini mengakar hingga ke lapisan masyarakat terbawah sekalipun

yang terdampak langsung pada setiap kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Oleh

karenanya desakan terhadap birokrat dan aparat untuk tidak lagi mencampuri

38

urusan partai politik. Hal ini karena aparat dan birokrat tidak semestinya

mencampuri urusan partai politik.1

Latar belakang berdirinya PSI dikarenakan reformasi sudah tidak muda lagi.

Sudah 20 tahun sejak reformasi negara Indonesia menjalankan sistem politik

demokrasi. Memang dalam beberapa aspek tidak dapat dipungkiri setelah

reformasi negara ini mencapai kemajuan. Seperti kebebasan dalam hal berbicara

dan berekspresi bangsa ini tidak lagi dibayangi oleh penghilangan orang secara

paksa oleh rezim yang berkuasa.2 Terpilihnya pemimpin dari kalangan rakyat

biasa menandakan bahwa reformasi berjalan dengan seharusnya. Pemimpin yang

lahir dari rahim reformasi dengan sistem demokrasi yang tak terkait dengan orde

baru ataupun orde lama.

Sejarah mencatat bahwa pada tahun 2014 telah terpilih presiden Republik

Indonesia yang baru berasal dari rakyat biasa, bukan berdarah biru ataupun

berasal dari tentara.3 Namun dinamika politik terus berjalan secara dinamis. Lalu

apakah presiden yang berasal dari kalangan orang biasa ini bisa berjalan efektif?

Salah satu masalah yang selalu menjadi sorotan adalah kesenjangan ekonomi

antara si kaya dan si miskin menciptakan jurang pemisah yang dalam dan masalah

korupsi yang belum juga teratasi dengan baik dan bahkan menjadi semakin luas

praktiknya.4

1 Ali Maschan Moesa, Memahami Nahdlatul Ulama, (Surabaya: Pesantren Luhur AlHusna,

2010), h. 171. 2 Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia, (Jakarta: DPP PSI, 2015),

h.3. 3 Ibid.,

4 Ibid., h.4.

39

Salah satu akar permasalahan di atas ialah partai politik. Demokrasi

meletakkan peran sentral pada wadah partai politik untuk menyerap aspirasi

tuntutan dan harapan rakyat. Melalui kader-kadernya yang berada di pejabat

publik dan parlemen dapat memutuskan untuk kepentingan orang banyak. Hal ini

sudah seharusnya partai politik mendahulukan kepentingan umum. Namun sering

kali kader-kader dari partai politik ini mendahulukan kepentingan pribadi dan

kelompok. Karena inilah partai politik terjebak dalam kepentingan ekonomi-

politik yang tidak berkesudahan.

PSI adalah partai politik baru yang didirikan pada tanggal 16 November

2014 berdasarkan Akta Notaris Widyatmoko, SH No. 14 Tahun 2014. Pada

tanggal 16 Desember 2014, Dewan Pimpinan Pusat PSI (DPP PSI) mengajukan

secara resmi surat pendaftaran sebagai partai politik. Selanjutnya Kementerian

Hukum dan HAM (Kemenkumham) secara resmi meminta DPP PSI untuk

melengkapi syarat-syarat pembentukan partai politik sesuai dengan Undang-

undang No. 2 tahun 2011 tentang Partai Politik. Melengkapi syarat-syarat

pembentukan parpol inilah yang menjadi tugas pengurus PSI di semua level

kepemimpinan guna memastikan PSI lolos verifikasi Kemenkumham.5 Partai ini

resmi berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham pada 7 Oktober 2016.6

PSI berkeyakinan bahwa partai baru adalah kebutuhan, karena PSI percaya

bahwa sirkulasi kekuasaan tanpa dibarengi dengan sirkulasi generasi hanya akan

menciptakan reproduksi masa lalu yang tidak membawa perubahan apa-apa.7

5 Ibid., h.3.

6Abba Gabrillin, “Partai Solidaritas Indonesia Lolos Seleksi Badan Hukum di

Kemenkumham,” artikel ini diterbitkan pada 07 Oktober 2016 dari https://nasional.kompas.com. 7 Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia, h.5.


40

Lebih lanjut, PSI didirikan dengan sebuah gagasan bahwa politik haruslah dengan

nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini tentunya haruslah ditopang oleh solidaritas anak

bangsa khususnya pemudanya. Partai politik bukanlah kebutuhan pokok, partai

politik menjadi kebutuhan ketika partai politik tersebut bisa menawarkan hal-hal

baru untuk masa depan yang lebih baik.8 Bahkan untuk menegaskan posisi PSI

sebagai partai baru yang menawarkan perubahan, ketua umum PSI Grace Natalie

menyatakan, sebagai berikut:9

“Partai Solidaritas Indonesia hadir, menyemai kembali hubungan tak

terpisahkan antara partai politik dengan rakyat, juga membangun sebuah

partai politik modern yang sejalan dengan kebutuhan jaman, serta tentu saja

bukan hanya hadir sebagai partai politik baru, tapi juga menghadirkan

karakter dan cara berpolitik yang baru. Karena Partai Solidaritas Indonesia

berkeyakinan, tidak mungkin mendapatkan hasil yang lebih baik di masa

depan jika dijalankan dengan cara yang sama di masa lalu. Dibutuhkan

sebuah partai politik baru yang dijalankan oleh orang-orang baru, yang tidak

punya keterikatan dengan kekuatan politik lama.”

Dengan demikian hadirnya PSI datang dari sebuah gagasan tentang partai

baru yang modern dan dengan anak-anak muda sebagai fondasi dari partai ini.

B. Sejarah DPW PSI Jakarta

Pendirian DPW PSI Jakarta beriringan dengan pendirian PSI pada awalnya.

Namun, memang Surat Kepengurusan baru ada pada saat PSI dinyatakan sah

sebagai sebuah partai politik oleh Kementerian Hukum dan Ham (Kemnkumham).

Memang tidak bisa dinafikan bahwa pendirian DPW PSI Jakarta berjalan tidak

lepas dari adanya relawan Ahok atau Teman Ahok yang pada 2017 sebagai

pedukung Basuki Tjahja Purnama sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada

8 Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia, h.1.

9 Ibid.,

41

Pilkada 2017. Perkembangan DPW PSI Jakarta sebagai partai baru, juga tidak

lepas dari penggunaan platform media sosial sebagai basis perjuangannya. Seperti

yang dijelaskan oleh Ketua DPW PSI Jakarta sebagai berikut:10

“Media sosial dan media mainstream juga tentu ada juga. Tentu ada juga

jaringan di masyarakat. Jaringan di masyarakat ini terutama bisa dibilang

sebenernya dari kelompok Teman Ahok karena ya dua ribu tujuh belas

kemarin banyak gerakan mendukung sosok Ahok pada saat itu. Itu yang

berhasil kami konversikan juga. Tentu kami bukan bilang PSI ini partainya

Ahok, enggak tapi pada saat orang melihat PSI mereka melihat nilai-nilai

yang kita perjuangkan sama. Ya jadi banyak juga menampung di kelompok

tersebut, Teman Ahok itu yang akhirnya bergabung ke PSI. Jadi kita enggak

mulai bener-bener dari nol. Narasinya sudah ada, dari sosok Jokowi-Ahok

kemudian jaring relawan jaringan pendukung yang juga sebenarnya sudah

ada tinggal kita kemudian alihkan. Bahwa kita jangan lagi memperjuangkan

sosok demi sosok saja. Kita semua perjuangan institusi politik yang

sustainable ke partai politik. Nah kenyataannya banyak sekali dari

kelompok itu yang bergabung.”

Oleh karena itu, DPW PSI Jakarta memiliki jaringan relawan yang cukup

kuat pada pemilih Basuki Tjahja Purnama. Selain itu, sesuai surat keputusan

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI pada tanggal 10 September 2018 menetapkan

secara sah kepengurusan DPW PSI Jakarta yang terdiri atas:

Tabel III.B.1. Daftar Pengurus DPW PSI Jakarta Periode 2015-202011

No Jabatan Nama

1 Ketua Michael Victor Sianipar

2 Wakil Ketua I Rian Ernest Tanudjaja

3 Wakil Ketua II Rachael Abigail P.

4 Sekretaris Elva Farhi Qolbina

5 Wakil Sekretaris Eneng Maliyanasari

6 Bendahara Nadia Kemala Astuti

7 Wakil Bendahara Andrew Dermawan

10

Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,

pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 11

Surat Keputusan DPP PSI No. 1381/SK/DPP/2018 untuk Mengangkat Pengurus DPW

PSI Jakarta Periode Kepengurusan 2015-2020.

42

C. Visi dan Misi

Visi PSI adalah Indonesia yang berkarakter kerakyatan, berkemanusiaan,

berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan bermartabat.12

Misi PSI adalah sebagai berikut:

1. Menggalang kekuatan nasional melalui sebuah kepemimpinan politik

yang ideologis, terorganisir dan terstruktur.

2. Menggalang perjuangan politik dengan nilai solidaritas nasional

melanjutkan agenda reformasi dan demokratisasi.

3. Membangun kembali semangat republikanisme, merajut kembali rasa

kebangsaan yang terserak, menanam kembali benih-benih idealisme,

mendirikan kembali benteng-benteng kebhinekaan dan membangun

kembali pondasi gotong royong.

4. Mendorong martabat Indonesia dalam pergaulan internasional, sesuai

prinsip politik bebas aktif dengan melihat kondisi geopolitik

internasional yang sedang berkembang.

D. Tujuan PSI

Partai Solidaritas Indonesia bertujuan mewujudkan Indonesia berkarakter

kerakyatan, berkemanusiaan, berkeragaman, berkeadilan, berkemajuan dan

bermartabat.13

12

Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia h.7. 13

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia.

43

E. Fungsi PSI

Pada pasal 8 AD/ART PSI terdapat fungsi PSI Yaitu:14

1. Menggalang solidaritas nasional semesta yang terdiri dari seluruh

komponen bangsa;

2. Memperkuat kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

3. Mewujudkan negara kesejahteraan sesuai mandat konstitusi;

4. Mengembangkan kehidupan politik kebangsaan yang demokratis,

partisipatif dan beradab;

5. Menciptakan tatanan perekonomian dengan prinsip demokrasi ekonomi;

6. Menegakkan keadilan sosial dan kedaulatan hukum;

7. Memenuhi hak asasi manusia dan hak warga negara Indonesia;

8. Mengembangkan kepribadian bangsa yang luhur dan kehidupan sosial

budaya yang egaliter berdasarkan prinsip bhineka tunggal ika;

9. Memberikan makna baru pada demokrasi substantif yang sesuai dengan

kepribadian bangsa Indonesia;

10. Memberikan pendidikan politik, kewarganegaraan dan kebangsaan

kepada seluruh rakyat Indonesia.

F. Prinsip Politik PSI

Partai Solidaritas Indonesia meyakini bahwa prinsip dalam mengarungi

dinamika politik Indonesia butuh prinsip. Hal ini dikarenakan kuatnya arus patron

klien, permasalahan korupsi, dan tentunya praktek negatif proses traksasksional

14

Ibid.,

44

jabatan masih menyelimuti perpolitikan di Indonesia. Oleh karenanya butuh

prinsip dalam berpolitik bagi PSI. Hal ini dijelaskan dalam poin-poin sebagai

berikut:15

1. Partai moderen, dengan keterbukaan bagi siapa saja masyarakat yang

ingin menjadi anggota partai dan juga sebagai pengurus partai. Prinsip ini

juga tidak lepas dari pembentukan budaya demokratis yang menghargai

pendapat orang lain yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam

pengambilan keputusan. Sebagai sebuah organisasi partai politik tidak

lepas dari kepemimpinan secara politis dan kepemimpinan secara

administratif. Selain itu juga PSI mengedepankan budaya partisipasi bagi

siapa saja yang ingin mengikuti acara, menjadi pengurus atau anggota

dan menyerap aspirasi masyarakat. Tak lupa partai yang moderen adalah

partai yang dapat menjawab kemajuan zaman.

2. Pluralisme, PSI sangat menjunjung tinggi pluralisme. Mengingat secara

demografis, masyarakat Indonesia terdiri dari irisan-irisan yang saling

terkait. Tingginya heterogonitas bangsa Indonesia mulai dari aspek

budaya, agama, suku dan ras menuntut bangsa Indonesia untuk dapat

menerima satu sama lain sebagai saudara satu bangsa.

3. Demokrasi Substantif, PSI menekankan bahwa demokrasi haruslah

berjalan atas dasar hak asasi manusia yang terwujud dalam hak politik,

hak sipil, hak sosial, dan hak kebudayaan. Jika sebatas pemilihan

15

Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia, h.11-22.

45

periodik selama lima tahun sekali tidak akan menimbulkan kemajuan dan

pembangunan dalam aspek-aspek untuk memanusiakan manusia tersebut.

4. Demokrasi Ekonomi, secara konstitusi kekuasaan tertinggi ialah

ditangan rakyat. Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang

kewenangan untuk mengatur dan membuat kebijak sudah seharusnya

dapat mensejahterakan masyarakat. PSI berpegang teguh pada

kesehjateraan masyarakat luas dan berpegang teguh pada Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 33 sebagai bentuk tersurat bahwa setiap

jengkal tanah dan setiap jengkal sumber daya alam bumi Indonesia

haruslah dapat mensejahterakan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

5. Kesetaraan dan Keadilan Gender, bagi PSI kesetaraan dan keadilan

gender berarti setiap laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang

sama dalam segala aspek kehidupan. Tidak boleh lagi ada diskriminasi

terhadap gender baik perempuan ataupun laki-laki. Dengan keadilan

gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi,

marjinalisasi dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki.

6. Welfare State, negara kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan

kebijakan sosial yang di banyak negara mencakup strategi pemerintah

dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini mencakup

perlindungan sosial yang dalam hal ini ada pemberian jaminan sosial

dalam bentuk bantuan sosial dan asuransi sosial. Hal ini pula mencakup

tentang jaringan pengamanan sosial. Sebagai welfare state, PSI

46

menginginkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan yang menjamin

setiap rakyatnya memperoleh hak pelayanan sosial dari negara.

7. Hak Asasi Manusia, PSI menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang diberikan oleh Tuhan yang

Maha Esa. Sebagai manusia kita sudah seharusnya menjunjung tinggi

dan negara harus menjaga hak asasi manusia dalam setiap dinamika

kehidupan berbangsa dan bernegara.

8. Penghormatan Ekologis, PSI berpendirian bahwa manusia dan alam

adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Setiap tindakan

manusia akan berdampak pada lingkungan sekitarnya. Demikian pula

proses alamiah akan berdampak langsung terhadap kehidupan manusia

itu sendiri. Oleh karenanya sebagai manusia yang secara aktif melakukan

aktifitas di muka bumi sudah seharusnya dapat menjaga alam dengan

seksama.

9. Keadilan Sosial, PSI memprioritaskan nilai-nilai keadilan sosial dan

menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa

dan bernegara. Tentu konsep keadilan sosial ini tidak terlepas dari sejarah

kelam bangsa Indonesia di mana bangsa Indonesia dijajah dan

direndahkan oleh bangsa Belanda dan Jepang pada masa penjajahan.

Soekarno sebagai bapak bangsa yang menjadi ujung tombak revolusi

Indonesia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi penindasan manusia

terhadap manusia lainnya. Hal tersebut menegaskan bahwa Soekarno

mencanangkan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal

47

ini menginspirasi PSI untuk menjaga nilai-nilai keadilan sosial itu tetap

ada.

G. Makna Filosofis Lambang PSI

Partai Solidaritas Indonesia berlambangkan segi empat merah dengan

gambar kepalan tangan mengenggam bunga mawar berwarna putih, bertuliskan

PSI dengan huruf P yang terbuka.

Gambar III.1. Logo Partai Solidaritas Indonesia16

Arti lambang Partai Solidaritas Indonesia adalah sebagai berikut:17

1. Warna dasar merah melambangkan keberanian, warna putih

melambangkan kesucian dan kejujuran, warna hitam melambangkan

kesetiaan, solidaritas dan kekuatan.

2. Tulisan PSI merupakan singkatan dari partai solidaritas

Indonesia. Dengan huruf P yang terbuka, menunjukkan PSI

adalah partai terbuka.

16

Partai Solidaritas Indonesia, ABC Partai Solidaritas Indonesia, h.1. 17

Ibid., h.10-11.

48

3. Bunga mawar putih adalah lambang solidaritas internasional

dengan gagasan demokrasi substantif yang juga termaktub

dalam UUD 1945.

4. Lima kelopak luar melambangkan Pancasila dan Tiga kelopak dalam

menunjukkan Trisakti.

5. Kepalan tangan putih melambangkan tekad yang suci, optimis, pantang

menyerah dan selalu kuat memegang teguh prinsip dan cita-cita bangsa.

6. Warna merah sebagai latar belakang menunjukkan bahwa

PSI selalu berani dalam setiap gerakan politiknya, tanpa

pernah gentar pada siapapun yang coba menghalangi cita-cita bangsa

Indonesia.

Ide simbol bunga mawar ini terinspirasi dari kutipan pidato Soekarno pada

tanggal 29 Juli 1956 di Semarang yaitu “Bunga mawar tidak mempropagandakan

harum semerbaknya, dengan sendirinya harum semerbaknya itu tersebar di

sekelilingnya.18

18

Ibid., h.11.

49

BAB IV

ANALISIS STRATEGI PEMASARAN POLITIK (POLITICAL

MARKETING) PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA DALAM

MEMPEROLEH SUARA DI DPRD PROVINSI DKI JAKARTA PADA

PEMILU 2019

Bab ini berisi elaborasi teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau

analisis penelitian, dengan temuan data lapangan hasil wawancara dari para

narasumber dan data-data dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan konsep

political marketing yang dalam hal ini push political marketing, pull political

marketing, dan pass political marketing. Selain konsep marketing tersebut, bab ini

menguraikan faktor-faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh PSI pada

pemilu anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2019.

A. Strategi Pemasaran Politik (Political Marketing) PSI Jakarta

Sebagai sebuah partai baru tentunya DPW PSI Jakarta harus memiliki

strategi yang sangat banyak untuk setidaknya dapat survive menghadapi pemilu

pertamanya. Pemilihan-pemilihan strategi yang dijalankan oleh DPW PSI Jakarta

ternyata cukup efektif dalam menghadapi pemilu 2019 lalu. Dibandingkan dengan

partai baru lainnya seperti Perindo, Garuda, dan Berkarya yang tidak memiliki

kursi sama sekali, ini adalah prestasi yang luar biasa bagi PSI bahkan bisa

mengalahkan partai-partai yang sudah mapan sebelumnya seperti PPP, Golkar,

Nasdem, dan PKB. Lebih lanjut penelitian ini memulai pembahasan pada strategi

yang digunakan oleh DPW PSI Jakarta.

50

1. Push Political Marketing Push Poltical Marketing ini adalah cara pemasaran politik yang merujuk

pada kandidat dan partai langsung menemui pemilih.1 Sudah suatu hal yang wajib

dan mendasar bagi seorang calon yang sedang berkompetisi di pemilu melakukan

yang namanya “blusukan” atau menemui langsung pemilih. Hal ini untuk

memberi stimulasi kepada pemilih agar mengenal calon lebih dalam dan juga agar

calon mendapatkan simpati dari pemilih untuk memilihnya. Blusukan atau push

political marketing ini merupakan cara kampanye yang cukup signifikan untuk

meraup suara masyarakat.

Secara narasi, hasil wawancara yang dilakukan dengan berbagai narasumber

menemukan bahwa ada beberapa isu-isu yang dinarasikan oleh PSI yaitu: Anti

Korupsi, Anti Intoleransi, Anti Radikalis, Kritik Kinerja Gubernur Anies, Kritik

Kinerja DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019. Narasi dan isu-isu ini selalu

ditekankan pada caleg-caleg PSI baik melakukan push political marketing

ataupun pull political marketing. Hal ini berdampak cukup besar untuk menaikan

popularitas PSI di masyarakat.

DPW PSI DKI Jakarta sendiri menginstruksikan langsung kepada caleg-

calegnya agar mereka turun langsung atau blusukan setiap hari ke masyarakat

selama masa kampanye. Hal ini disampaikan oleh anggota legislatif terpilih yaitu

Anggara Wicitra Sastroamidjojo saat ditanyai mengenai adakah instruksi partai

secara langsung kepada caleg-caleg PSI, yaitu sebagai berikut:

“Kalau dari partai kita memang didorong untuk eee. Selalu blusukan selalu

ee... jadi lagi itu tuh saya lupa bahasanya secara umum kita diwajibkan

untuk terus turun, ketok sebanyak-banyaknya pintu, salaman sebanyak-

1 Adman Nursal, Political Marketing, ( Jakarta: Gramedia, 2004), h.242.

51

banyaknya orang, memperkenalkan PSI karena saat itu kan kita partai baru

banyak masyarakat yang belum tau PSI itu apa dan disaat bersamaan ee..

kita kan menghadapi pileg dan pilpres berbarengan kebetulan kita kan di

kubu 01 untuk pilpresnya jadi ada tanggung jawab juga untuk

mensosialisasikan pak Jokowi dan pak Maruf Amin pada waktu itu.”2

Pada saat kampanye berlangsung, DPW PSI DKI Jakarta sebagai yang

menaungi caleg DPRD DKI Jakarta tidak terlalu ikut campur dalam teknis

pelaksanaan kampanye. DPW PSI Jakarta hanya memberi grand design dan

batasan-batasan kampanye yang harus dilakukan oleh caleg-calegnya. Selain itu,

DPW PSI Jakarta juga menyediakan data analitis dari pemilu ke pemilu. Seperti

yang disampaikan oleh ketua umum DPW PSI DKI Jakarta:

“Tentu kita ajarin cara kampanye juga lewat whatsapp, sosial media cepet

kemudian lewat blusukan ke harus turun ke lapangan kemudian ya pakai

data juga gitu. Jadi kita ada tim datanya juga kita cek dua ribu empat belas,

dua ribu tujuh belas, dua ribu dua belas tuh trend suara gimana di kelurahan

ini bahkan sampe langsung ke level RW kita punya datanya.”3

Secara teknis, kampanye blusukan diserahkan kepada masing-masing

caleg, karena setiap daerah pemilihan memiliki permasalahan dan tantangannya

tersendiri. Oleh karena itu untuk teknis di lapangan caleg-caleg dari PSI dituntut

untuk dapat melakukan kampanye dengan efektif, inovatif dan persuasif kepada

warga.

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh caleg-caleg juga beragam dan

karena PSI adalah partai yang mengusung anak muda yang tidak ingin terlalu

kaku atau formal. Maka pendekatan yang dilakukan lebih kepada pendekatan yang

2 Wawancara dengan Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Anggota Legislatif DPRD DKI

Jakarta Fraksi PSI, pada 29 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 3 Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,

pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

52

luwes seperti senam bersama ibu-ibu, membuat kotak aspirasi, nonton film bareng

relawan, dan sebagainya.

Gambar IV.1. Senam Bersama Ibu-ibu di Daerah Pemilihan4

Selain dari kegiatan kampanye di atas, beberapa kegiatan kampanye yang

tidak melulu mengenai pemilihan ialah bermain futsal bersama pemuda di daerah

pemilihan seperti yang dilakukan oleh Anggara Wicitra, sebagai berikut:

“Pernah beberapa kali....anak-anak SMA, anak-anak sekolah yang udah bisa

milih gitu. Kan mereka suka nongkrong-nongkrong. Paling kita ajak untuk

main futsal bareng gitu. Jadi kita main bareng anak-anak PSI dengan

mereka. Sebenernya ya buat ini aja sih karena ketika mereka main pun saya

ga pernah minta untuk mereka itu pilih saya. Maksudnya untuk perkenalan

dan ga ada ngomongin politik pada saat itu.” 5

4 Akun Instagram Idris Ahmad


Jakarta Fraksi PSI, pada 29 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

53

Pendekatan-pendekatan seperti ini justru lebih mengena, tanpa harus

menyatakan “pilih saya ya nanti saat pemilu” dengan pendekatan-pendekatan ini

dengan sendirinya meningkatkan emotional bonding antara warga dengan calon

anggota legislatif itu sendiri.

Kampanye PSI pun tidak hanya berkaitan dengan cara pendekatan PSI

kepada warga. Tetapi PSI tidak lupa untuk menegaskan standing position PSI

sebagai partai yang anti terhadap korupsi dan anti intoleransi seperti yang

dinyatakan oleh Elva yang selain sebagai Sekjend DPW PSI Jakarta, ia juga

sebagai caleg untuk DPRD DKI Jakarta yaitu sebagai berikut:

“Saya kalau turun ke bawah ya begitu, ibu/bapak anggota legislatifnya

pernah turun ga ke sini. Itu sih pintu masuk paling gampang sih. Masuknya

nanti ke anti korupsi ya kita kasih tahu, ibu/bapak saya dari PSI partai anti

korupsi partai anti intoleransi. Anti korupsinya gimana? Kita jelasin kalau

bapak/ibu dikasih sembako sama uang seratus ribu kemudian lima tahun

baru balik lagi ikhlas ga? Isu besarnya itu, kinerjanya Anies, kinerjanya

DPRD. Udah paling ampuh tuh, itu jadi saya tuh kalo ke kalangan

menengah ke bawah tuh ngomongnya kaya gitu. Ngomongnya lebih ke situ

misalnya saya ngasih ibu seratus ribu, saya bukan hanya ngasih ke ibu tapi

saya ngasih ke dua kampung tiga kampung dan sebagainya keluar duit

banyak digituin. Jadi kita ajak mikir dulu, iya kalau saya duduk nih saya jadi

nih ibu milih saya menurut ibu/bapak saya mikirin balik modal ga? Mikirin,

ya kan saya udah abis ngasih sembako ibu ngasih si ibu satunya. Sekarang

misalnya ibu yang seharusnya dapet KJP (Kartu Jakarta Pintar) tiga ratus

ribu jadi cuma enam puluh ribu, mau ga ibu? Iya yang gitu-gitu yang

bersentuhan langsung dengan mereka dampaknya.”6

Strategi push marketing ini sangat efektif untuk meningkatkan elektabilitas

dari PSI itu sendiri. Karena secara produk yang ditawarkan kepada masyarakat

tentang narasi anti korupsi dan anti intoleransi. Sebenarnya dua isu ini secara

tidak langsung menargetkan lapisan masyarakat menengah ke atas. Hal ini juga

ditegaskan oleh Ketua DPW PSI Jakarta yang mengatakan “Ya kalau kita lebih

fokus memang di kalangan urban perkotaan. Urbannya juga mengerucut lagi ke

kalangan yang lebih berpendidikan sebenarnya. Karena isu-isu yang kita angkat

6 Wawancara dengan Elva Farhi Qolbi, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Wilayah PSI

DKI Jakarta, pada 9 Agustus 2019 di Kantor Sekretariat DPW PSI DKI Jakarta.

54

ini bukan isu soal isi perut gitu. Gak kondisi perut kasarnya kaya sembako.”7 Oleh

karenanya pendekatan caleg kepada lapisan masyarakat yang secara ekonomi dan

pendidikan masih belum cukup untuk menyerap garis besar narasi anti korupsi

dan anti intoleransi. Cara pendekatannya dengan cara disentuh kehidupan sehari-

harinya seperti yang dikatakan oleh Elva di atas yang salah satunya tentang

anggaran KJP.

Ketua umum DPW PSI Jakarta juga sedari awal menekankan pada bakal

calon anggota legislatifnya “Kita jelaskan sistem kita, kita tegas bilang kalau anda

mau korupsi mohon maaf anda salah partai. Prinsipnya jelas ya jadi jangan heran

kalau sampe anda kepilih di sini pun. Orang yang akan pertama potong kalian

adalah kita sendiri pengurus partai.”8 Pernyataan tegas ini menunjukkan

keseriusan PSI dalam mencegah terjadinya tindak pidana korupsi sedari awal.

Serta penekanan terhadap isu yang dibangun oleh PSI mengenai anti intoleransi

juga membentuk pemahaman bakal calon anggota legislatif dari PSI untuk tidak

bertindak diskriminatif karena suku, agama, ras, dan gender. Tahapan seleksi ini

membentuk calon anggota legislatif yang memiliki kesesuaian visi dan misi yang

dibawa oleh PSI itu sendiri.

Selain itu, strategi push marketing pada kampanye yang dilakukan oleh PSI

sangat penting. Karena narasi besar yang dibawa oleh PSI yaitu anti intoleransi

membuat turunan isu-isu yang dibawa oleh PSI seperti anti perda syariah serta

anti poligami. Dua isu ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa PSI adalah

partai kafir dan partai anti Islam. Sedangkan di satu sisi secara demografi

7 Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI Jakarta,

pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 8 Ibid.,

55

penduduk Jakarta sebagian besar ialah beragama Islam. Hal ini sebuah tantangan

tersendiri bagi caleg PSI seperti salah satu kasus yaitu seperti yang dijelaskan oleh

Anggara Wicitra “Salah satu temen di dapil (daerah pemilihan) saya, beliau

berkerudung ketika blusukan itu ya dilecek gitu. Jadi dia kan ngasih flyer kan, jadi

itu tuh dilecek dan dibuang di depan mukanya. Karena dia bilang saya ga mau

pilih PSI partai anti Islam gitu. Padahal dia kerudungan yang ngasih.”9 Namun

strategi push marketing ini menjadi cara untuk menjelaskan kepada warga

mengapa isu-isu tersebut dibawa oleh PSI sebagai visi PSI itu sendiri.

Menurut Anggara Wicitra ketika ditanyakan ada atau tidak resistensi yang

dilakukan oleh masyarakat saat kampanye mengenai isu anti Perda Syariah dan

Injil serta anti poligami:

“Kalau yang resistensi ga ada sih, resistensi sampe melarang itu ga ada sih

tapi kalo mempertanyakan kasus-kasus yang terakhir-terakhir itu. Karena

kan orang-orang mencap kita itu kan partai kafir. Karena yang dipotong

cuman penggalan perda syariah, padahal kan Perda Syariah dan Injil. Nah

itu yang dipertanyakan orang-orang, ya tapi itu menjadi ruang diskusi yang

baik buat saya supaya bisa mengedukasi mereka.”10

Penjelasan ini cukup efektif untuk mengubah mindset warga yang masih

belum menentukan sikap politiknya. Namun, untuk masyarakat yang sudah

menentukan sikap politiknya anti terhadap PSI penjelasan-penjelasan mengenai

isu-isu yang dibawa oleh PSI menjadi sia-sia. Memang benar, sikap Anggara

Wicitra sebagai caleg PSI pada saat itu juga menyatakan:

“Saya sadar kalo saya ga bisa, saya ga akan bisa mendapatkan suara di

wilayah 02. Kemudian di wilayah masyarakat Islam konservatif, karena kan

kita terakhir-terakhir menolak poligami kan. Yaudah ketika saya kenalan, oh


Jakarta Fraksi PSI, pada 29 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. 10

Ibid.,

56

mereka kaya gitu saya ga akan lama-lama, terus kalo misalkan mereka

mempertanyakan ya saya jawab terus yaudah saya beralih ke yang lain.”11

Teknis-teknis lapangan seperti ini menjadikan caleg-caleg itu sendiri harus

memiliki skala prioritas yang harus dilaksanakan. Melihat yang dilakukan oleh

Anggara Wicitra sendiri sudah tepat. Karena memang polarisasi pada pemilu 2019

sangat kentara sekali. Oleh karenanya strategi-strategi push marketing seperti ini

memang dibutuhkan. Mengingat waktu kampanye sendiri memang cukup

panjang, tetapi daerah-daerah yang potensial suara juga cukup banyak untuk

digarap.

Pemetaan terhadap daerah pemilihan juga sangat penting. Mapping area

penting untuk melihat wilayah potensial mana yang suaranya bisa didapatkan. Hal

ini dilakukan oleh PSI Jakarta “Jadi pada saat kita menyarankan calon-calon

anggota dewan ini caleg untuk turun ke lapangan kita kasih tahu kalau mau

blusukan titiknya ini prioritaskan yang ini dulu gitu jadi berbasis data. Jadi ada

strategi-strategi seperti itu dan soal konsistensi cara berkampanye...”12

Anggara

Wicitra sebagai caleg dari PSI melakukan instruksi DPW PSI itu sendiri untuk

pemetaan wilayah yang potensi suaranya besar untuk didapatkan, terutama

wilayah-wilayah yang memang basis masyarakatnya masyarakat nasionalis dan

Islam moderat, seperti pernyataan di bawah ini:

“Saya sebenernya, ini sih strategi saya ya saya petain di dapil saya wilayah-

wilayah mana yang basisnya nasionalis. Dari dua pileg sebelumnya.

kemudian dari situ kita buat peta nih, wilayah-wilayah mana yang bisa kita

masuk. Jadi sebenernya kemarin kita udah kaya perang strategi. Belah

suaranya salah satu partai nasionalis lah, memang target kita itu yaitu tadi

bahwa saya akan ngebuang waktu sejam eh sehari apalagi seminggu sia-sia

11

Ibid., 12



57

kalo untuk masuk ke wilayah-wilayah yang kita memang ga akan dapat

suara di sana ya ngapain gitu.”13

Strategi ini efektif di mana PSI di daerah pemilihan Jakarta 7 dan 8

mendapatkan masing-masing 1 kursi. PDIP mendapatkan 4 kursi di daerah

pemilihan tersebut pada pemilu sebelumnya, sekarang hanya mendapatkan 2 kursi

dari 25 kursi di DPRD DKI Jakarta.14

Gambar IV.2. Anggara Wicitra Saat Sedang Menyerap Aspirasi Warga di

Daerah Pemilihan15

Menurut analisis peneliti, strategi push marketing yang dilakukan oleh PSI

sudah sangat luar biasa baik. Sebagai partai baru PSI di Jakarta bisa survive dan

bahkan melebihi ekspektasi yang diharapkan oleh para pengurusnya sendiri.

Terlebih narasi besar yang dibawa oleh PSI pada pemilu 2019 sangat elitis yang

belum tentu dapat dipahami oleh masyarakat menengah ke bawah. Namun, caleg-

13

Wawancara dengan Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Anggota Legislatif DPRD DKI


Ibid., 15

Instagram Profile Anggara Wicitra

58

caleg dari PSI itu sendiri cukup memahami bahwa narasi yang dibawa oleh PSI

bukanlah untuk masyarakat lapisan menengah ke bawah yang dapat mereka temui

pada jam-jam kerja. Namun mereka dapat membuat inovasi dan strategi tersendiri

untuk dapat meraup suara masyarakat dengan mencoba pendekatan seperti senam

bersama, mengadakan pertandingan futsal dan juga masuk pada dampak langsung

pada kehidupan sehari-hari masyarakat jika masyarakat salah memilih wakil

rakyat. Sehingga meskipun secara grand design narasi kampanye yang diterapkan

oleh DPP PSI yang mungkin isu-isu yang dikeluarkan oleh DPP PSI bisa

mempengaruhi pilihan masyarakat. Namun dengan pendekatan-pendekatan push

marketing yang dilakukan oleh caleg-caleg PSI Jakarta, suara masyarakat untuk

memilih PSI bisa tetap utuh dan bahkan bisa merangkul masyarakat menengah ke

bawah.

2. Pull Political Marketing

Bisa dikatakan kemunculan PSI sebagai partai politik tidak dapat kita

pisahkan dari kontroversinya, kader-kader mudanya yang selalu tampil di

talkshow televisi, dan juga cuitan-cuitan kadernya di media sosial yang sering kali

menjadi sorotan. Sebut saja Tsamara Amany, Guntur Romli, dan Raja Juli Antoni

sering kali mencuit tentang isu-isu yang sedang mencuat di media. Serta sering

kali PSI diundang dalam cara talkshow di media televisi nasional yang cukup

konsisten untuk menampilkan kader-kadernya yang masih berusia muda.

59

Gambar IV.3. Rian Ernest Wakil Ketua DPW PSI Jakarta dalam Acara

Talkshow Debat Capres16

Partai ini didirikan memang atas dasar kesadaran politik dari anak-anak

muda yang ingin membuat perubahan dengan prinsip anti korupsi dan anti

intoleransi. Perkembangan zaman membuat basis pemasaran politik PSI mau tidak

mau platform media elektronik terkhusus pada media sosial. Seperti yang

dikatakan oleh Ketua DPW PSI Jakarta yaitu:

“Ya kalau kita sih partai baru partai yang secara logistik dan kemampuan

yang sangat-sangat terbatas kita sangat mengandalkan sosial media karena

gratis. Ya jadi walaupun budget marketing segala macam yang nggak terlalu

besar. Kalau kita mau turun ke lapangan jaringan relawannya sudah ada

belum, basis masanya udah ada belum. Nah partai baru kita belum punya

semua itu, jadi kita mulai tentu dari media, sosial media juga. Makanya kita

harus berani angkat-angkat isu yang selama ini enggak ada yang pernah

dibahas. “17

Untuk target pemasaran menggunakan platform media sosial agaknya

memang cukup baik dilakukan oleh PSI untuk menaikan popularitas di kalangan

16

Akun Youtube Redaksi Trans7 Official 17



60

kaum muda dan masyarakat urban. Hal ini dibuktikan dengan kebanyakan kursi

dewan yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang PSI dapatkan

terkonsentrasi pada masyarakat kota seperti Jakarta (8 kursi), Tangerang Selatan

(4 kursi), Bandung (3 kursi), dan Surabaya (4 kursi), DIY (1 kursi), Medan (2

kursi).18

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa memang narasi besar yang dibawa

oleh PSI yaitu anti korupsi dan anti intoleransi masuk pada tataran masyarakat

yang cukup memahami hubungan sebab-akibat dari kebijakan-kebijakan yang

dibuat. Kebanyakan memang masyarakat kota yang memahami konteks narasi

yang dihadirkan oleh PSI. Seperti yang dikatakan oleh pengamat komunikasi

politik Gun Gun Heriyanto:

“Diskursus itu dibangun kan isunya agak elitis. Jadi kalau masyarakat

menengah ke atas dalam artian pendidikan atau strata ekonomi mungkin

masih bisa diajak untuk berdialektika. Tapi masyarakat awam itu saya lihat

masih belum tergerak sih. Buktinya kan secara nasional PSI baru hanya dua

persen. Artinya memang belum mendapat amanah dari masyarakat yang

lebih dari itu gitu. Problemnya adalah saya masih melihat PSI itu dianggap

elit anak muda millenial gitu, belum menyasar ke desa-desa. Lebih banyak

terkonsentrasi di kota dukungannya, Urban millenial.”19

Oleh karena itu narasi besar yang dibawa oleh PSI masuk dengan baik pada

masyarakat kota yang memang sudah memahami penggunaan media sosial dan

teknologi terlebih dahulu daripada masyarakat di desa. Dengan penggunaan media

yang cukup baik, PSI bertransformasi menjadi partai yang cukup kontroversi

dengan narasi besar yang dibawanya yaitu anti korupsi dan anti intoleransi.

Menurut She Burton yang dikutip oleh Adam Nursal bahwa setidaknya ada dua

18

Diolah dari Berbagai Sumber. 19

Wawancara dengan Gun Gun Heriyanto, Pengamat Komunikasi Politik UIN Jakarta,

pansel caleg PSI DKI Jakarta, pada 13 September 2019 di Depok.

61

hal yang harus diperhatikan dalam penyampaian produk politik yaitu penerapan

konsistensi pesan dan penggunaan media secara massif serta efektif.20

a. Konsistensi Pesan

PSI sejak awal dengan tegas menyatakan bahwa PSI anti terhadap korupsi

dan anti intoleransi. Dua narasi besar ini benar-benar dikawal oleh PSI sebagai

prinsip dasar dari PSI itu sendiri. Hal ini tidak hanya di sampaikan PSI secara

kepartaian. Namun hal ini ditegaskan oleh para kadernya di media sosial dan

sering kali kita jumpai kader-kader PSI dengan tegas menyatakan bahwa PSI anti

korupsi dan anti intoleransi di acara-acara talkshow televisi. Seperti pada gambar

di bawah ini ketika ketua umum PPP ditangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan

Korupsi) pada bulan Maret 2019.

20

Adman Nursal, Political Marketing , h.244.

62

Gambar IV.4. Twit Tsamara Amany tentang Pemberantasan Korupsi yang

Dilakukan Oleh KPK21

Konsistensi pesan yang disampaikan baik itu oleh PSI sebagai partai dan

kader-kadernya adalah cara bagaimana PSI membedakan partainya dengan partai-

partai yang lain. Sikap tegas yang ditunjukkan oleh PSI dan kadernya dalam dua

narasi besar yang dibawanya mengenai anti korupsi dan anti intoleransi. Bahkan

PSI sangat percaya diri bahwa hanya partainya yang sangat memperjuangkan

toleransi di masyarakat. Secara strategi untuk masuk pada masyarakat kota yang

plural, hal ini sangat logis dilakukan oleh PSI. Jika dikatakan bahwa isu korupsi

adalah isu yang populis semua partai pada setiap pemilu. Hal tersebut memang

21

Akun Twitter Tsamara Amany

63

benar adanya, namun pada isu-isu sensitif seperti anti intoleransi agaknya tidak

ada yang menjadikan hal tersebut sebagai isu utama sebuah partai.

Maka dari itu, isu intoleransi memang cukup logis digunakan oleh PSI di

Jakarta. Karena melihat demografi masyarakat kota Jakarta adalah masyarakat

yang heterogen yang terdiri dari banyak irisan kelompok masyarakat. PSI cukup

baik melihat peluang tersebut, PSI mencoba untuk mewakili dari irisan kecil

kelompok masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Ketua DPW PSI Jakarta, Michael

Sianipar ketika dikonfirmasi mengenai hasil survei dari Litbang Kompas yang

menyatakan bahwa PSI adalah partai baru yang paling besar tingkat resistensinya

di masyarakat Jakarta, sebagai berikut:

“Jadi kalau bisa aja ada polarisasi ya jadi bisa ada yang benci PSI banyak

tapi yang suka banget sama PSI juga banyak. Nah kita engga ngejar lima

puluh persen plus satu, kita bukan maju gubernur bukan maju presiden. Ya

udah kalau dengan kita mengambil sikap ini ada porsi-porsi masyarakat

yang suka dengan sikap kita yang satu pikiran kita fokus di sana aja.”22

Jadi pada prinsipnya, PSI sebagai partai baru mencoba untuk memfokuskan

dua narasi besar yang dibawanya untuk menciptakan pasarnya sendiri. PSI

mencoba keluar dari zona abu-abu yang pada setiap pemilu narasi yang dibawa

masih pada tataran populis seperti kesejahteraan rakyat, partainya wong cilik,

pemberantasan korupsi, subsidi bagi rakyat, dan isu-isu populis lainnya yang tidak

setiap saat dinyatakan sebagai narasi besar yang dibawa oleh partai-partai lainnya.

Sedangkan PSI dari DPP hingga DPD selalu selaras isu yang dibawanya

yaitu tentang anti korupsi dan anti intoleransi. Namun, memang dua narasi besar

ini sebagian besar berfokus pada masyarakat kota yang memang irisan kecil

22



64

masyarakat yang tidak terwakili memang butuh keterwakilan di parlemen. Hal ini

selalu diulang-ulang oleh setiap kader PSI di media sosialnya maupun ketika

diberi kesempatan menghadiri talkshow di televisi.

Gambar IV.5. Twit PSI tentang Pesan Perlawanan terhadap Intoleransi23

Dua narasi besar yang dibawa PSI inilah yang terus-menerus diulang

oleh PSI sebagai partai, maupun oleh kader-kadernya. Memang pada dua narasi

besar yang dibawa PSI ini dengan penyampaian yang tegas. Agaknya membuat

PSI sendiri mendapatkan resistensi di masyarakat yang cukup besar. Hal ini

memang disadari oleh pengurus PSI Jakarta. Namun tentu jika memang pasar

23

Akun Twitter DPP PSI

65

yang difokuskan oleh PSI ialah irisan kecil dari masyarakat Jakarta yang memang

tidak terwakili oleh partai-partai yang sudah ada sebelumnya. Secara prinsip hal

tersebut tidak menjadi masalah bagi PSI itu sendiri. Secara strategi pasarnya, PSI

menciptakan pasarnya sendiri.

b. Penggunaan Media Secara Massif

Media dalam hal ini media sosial dan media massa (cetak dan ektronik)

dalam proses kehidupan bermasyarakat sudah tidak dapat dipisahkan lagi. Apalagi

dengan berkembangnya teknologi internet secara cepat menciptakan ruang baru di

masyarakat yaitu media sosial. Di Singapura dan Malaysia, lebih dari 25 persen

responden dari penelitian yang dibuat menyatakan menjadikan media sosial

sebagai sumber utama dalam mengakses berita.24

Angka ini lebih besar dari pada

di Inggris yang hanya 8 persen dan Amerika Serikat 15 persen.25

Bahkan sering

kali platform media berita menjadikan media sosial sebagai sumber dari berita

tersebut. Seperti korban kecelakaan, cuitan para politisi, cuitan selebritis sebagai

narasumber utamanya.26

Hal ini juga terjadi di Indonesia, kita tentu masih ingat cuitan Andi Arif

politisi partai Demokrat tentang kasus 7 kontainer yang memuat surat suara yang

berasal dari Tiongkok pada pemilu 2019 yang membuat gaduh media pemberitaan

nasional. Dari cuitan seorang politisi partai Demokrat hal ini menjadi ramai dan

tentunya lagi-lagi media sosial politisi menjadi sumber berita media pemberitaan.

Lalu korelasinya dengan PSI apa?

24

Aditya Widya Putri,”Media Sosial: Sumber Berita, Sumber Kebohongan,” artikel ini

diterbitkan pada 20 September 2017 dari https://tirto.id. 25

Ibid., 26

Ibid.,

https://tirto.id/

66

PSI sangat mengandalkan media sosial dalam mengomentari situasi politik

dan pada proses kampanye pemilu 2019 yang lalu. Dengan demikian,

berkomentar secara tegas terhadap isu-isu yang berkembang oleh PSI cukup

efektif untuk membuat PSI tersorot. Hal ini dikatakan sendiri oleh ketua DPW PSI

Jakarta dengan PSI berkomentar mengenai isu-isu yang ada baik itu di media

sosial masing-masing kader PSI atau pun PSI sendiri, hal ini menjadikan PSI

dilihat oleh masyarakat.27

Seperti yang dikatakan oleh Elva ketika ditanyakan mengenai isu-isu yang

dibangun PSI Jakarta yaitu khususnya di media sosial dan berlanjut pada media

massa “Hmmm isu strategis itu ya isu-isu yang kita bangun ya turunan dari DPP.

Misalnya anti korupsi anti intoleransi pasti. Kalo kita turunannya hantem tuh

semua, hantem tuh Anies sama kinerja DPRD DKI Jakarta yang sebelumnya. Itu

dua isu yang udah besar banget sih.” Michael Sianipar menjelaskan sebagai ketua

DPW PSI Jakarta yang pada akhirnya tokoh-tokoh seperti Tsamara Amany,

Guntur Romli, Rian Ernest, dan Raja Juli Antoni sering kali diundang di acara

talkshow menjadi juru bicara dari PSI untuk berbicara mengenai isu-isu tersebut.28

Seringnya kader-kader PSI tersorot talkshow dan pemberitaan justru

menaikan juga popularitas PSI di masyarakat. Memang naiknya popularitas bukan

berarti menaikan pula tingkat elektabilitas PSI secara nasional. Namun, tokoh-

tokoh PSI seperti Tsamara Amany, Grace Natalie, dan Rian Ernest yang juga

maju sebagai caleg DPR RI dari PSI di Dapil Jakarta memberikan pengaruh yang

sangat besar bagi berhasilnya PSI Jakarta meraih 8 kursi di DPRD DKI Jakarta.

27



Ibid.,

67

Hal ini juga dikatakan oleh pengamat komunikasi politik Gun Gun

Heriyanto ketika ditanyakan faktor-faktor pendorong PSI dapat meraih kursi yang

signifikan di DKI Jakarta, yaitu “Saya lihat itu Tsamara kesana kemari ya, apalagi

caleg-caleg di DPRD DKI. Itu basis-basis komunitasnya tergarap cukup baik.

Kemudian terbantu oleh popularity beberapa figur yang tampil di beberapa media

ya ini namanya social publicity-nya berjalan.”29

Publisitas yang dilakukan oleh

PSI cukup berjalan dengan baik melalui media elektronik maupun media sosial.

Dengan publisitas yang baik, PSI di Jakarta dapat memaksimalkan kampanyenya

di masyarakat.

Selain publisitas yang baik dilakukan oleh PSI, kampanye-kampanye kreatif

dan inovatif dilakukan oleh PSI Jakarta seperti fundraising, dan kotak aspirasi

oleh para caleg saat turun ke daerah pemilihan. Selain dua hal tersebut yang

dilakukan oleh PSI Jakarta, kita tentu melihat sebulan menjelang pemilihan. DPP

PSI melakukan iklan di televisi yang sangat berbeda dengan iklan partai lainnya.

Hal ini dijelaskan oleh Gun Gun Heriyanto sebagai berikut:

“Memang, mmmm ini strategi AIDCA (Attention, Interest, Desire,

Conviction, Action). Jadi attention menarik khalayak yang terlalu jenuh

dengan politik yang serius sehingga anak muda itu selain attention yaitu

interest. Tertarik untuk tahu gitu sehingga ada hasrat, kemudia menimbang

conviction, action baru memilih. Jadi pesan-pesan normatif iklan capres,

iklan caleg, iklan partai kan membuncah tuh pada masa kampanye kemarin.

Karena kan kita pemilu banyak kotak, di DKI sendiri kan ada empat kotak.

Nah itu membikin orang jenuh, di saat orang jenuh kemudian PSI bikin

iklan jadul. Dia bikin iklan lucu gitu ya, bikin iklan seperti naif gitu ya. Ini

menurut saya strategi sih, karena ini cukup sukses sih misalnya iklan Grace

yang mencoba untuk sedikit keluar dari pakem ya formal ya seperti agak

genit-genit gitu.”30

29


pansel caleg PSI DKI Jakarta, pada 13 September 2019 di Depok. 30

Ibid.,

68

Kontribusi iklan PSI untuk pemilih di Jakarta cukup besar, hal ini terbukti

dengan suara Grace Natalie sebagai ketua umum PSI berhasil meraup 179.949

suara di daerah pemilihan 3 DKI Jakarta.31

Sedangkan Tsamara Amany

mendapatkan 103.599 suara, menjadi urutan kedua tertinggi di Dapil 2 DKI

Jakarta setelah Hidayat Nur Wahid.32

Lalu apakah ada kaitannya dengan para caleg untuk DPRD DKI Jakarta?

Jelas ada, hal ini menciptakan efek ekor jas33

bagi caleg PSI untuk DPRD DKI

Jakarta yang melibatkan Grace Natalie. Sebagai Ketua Umum PSI, Grace Natalie

selalu mendapatkan sorotan publik. caleg PSI DKI Jakarta yaitu Anthony Winza

mendapatkan efek ekor jas tersebut. Ia terpilih sebagai anggota legislatif DPRD

DKI Jakarta. Salah satu faktornya ialah ia berkampanye bersama dengan Grace

Natalie yang notabene ialah ketua umum PSI dan juga caleg PSI untuk DPR RI.

Bisa dikatakan yang dilakukan oleh Anthony Winza Probowo ini sekaligus masuk

pada strategi pass political marketing internal yang ia lakukan dengan

memanfaatkan ketokohan dan kepopuleran Grace Natalie untuk menggaet pemilih

Grace Natalie untuk memilih ia juga untuk DPRD DKI Jakarta.

31

Tulus Wijanarko, “Grace Natalie Meraih Suara Tertinggi di Dapil 3 DKI Jakarta”, artikel

diterbitkan pada 18 Mei 2019 dari https://pemilu.tempo.co. 32

Ibid., 33

“Kajian ilmiah mengenai efek ekor jas (EEJ) umumnya didasarkan pada penelitian

pemilu serentak dalam sistem presidensial dua partai seperti, utamanya, di Amerika Serikat (AS).

Kesimpulan umumnya adalah terdapat hubungan yang positif antara kekuatan elektoral seorang

calon presiden dan partai yang mengusungnya. Artinya, seorang calon presiden atau presiden yang

populer dengan tingkat elektabilitas yang tinggi akan memberikan keuntungan positif secara

elektoral kepada partai yang mengusungnya sebagai calon.” Lebih lanjut lihat Djayadi Hanan,

“Efek Ekor Jas”, artikel diterbitkan pada 19 Februari 2018 dari https://saifulmujani.com.

https://pemilu.tempo.co/

https://saifulmujani.com/

69

Gambar IV.6. Papan Reklame Anthony Winza Bersama dengan

Grace Natalie34

Strategi ini biasa dilakukan oleh caleg untuk mendapatkan efek dari

popularitas sang ketua umum atau orang yang paling populer di masyarakat dari

partainya. Namun, apakah ini selalu berhasil? Tidak juga, efek ekor jas ini hanya

salah satu faktor yang bisa menaikan popularitas dan elektabilitas caleg tersebut.

Selebihnya tergantung bagaimana strategi caleg tersebut.

Kampaye kreatif yang dilakukan oleh PSI Jakarta dengan mencoba

melakukan apa yang sebelumnya tidak dilakukan oleh partai-partai lain yaitu

menghimpun dana masyarakat atau fundraising. Tentu ini cukup membuat

perbedaan di masyarakat dan contoh kampanye positif yang bisa dilakukan ke

34

Akun instagram Anthony Winza

70

depannya oleh partai lain. Dengan acara fundraising yang disorot dan diunggah di

berbagai media sosial oleh PSI dan media cetak. Hal ini cukup memberikan pesan

pada masyarakat bahwa PSI ialah partai yang ingin bergerak dari rakyat dan

sesuai keinginan rakyat. Kampanye-kampanye seperti inilah yang membuat PSI

terlihat jauh berbeda dengan partai lain.

Gambar IV.7. Flyer Acara Patungan Rakyat yang Dilakukan

PSI DKI Jakarta35

3. Pass Political Marketing

Pass political marketing adalah strategi pemasaran politik yang

menggunakan organisasi atau tokoh masyarakat di daerah tersebut yang

berpengaruh besar di masyarakat setempat.36

Strategi pass political marketing ini

menggunakan individu atau kelompok organisasi untuk mempengaruhi opini

masyarakat untuk memilih PSI.

35 Profil Akun Instagram PSI DKI Jakarta 36

Adman Nursal, Political Marketing (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.242.

71

Sepanjang perjalanan kampanye PSI, sering kali mendapatkan pertanyaan

mengenai narasi yang dibawa oleh PSI itu sendiri. Yaitu mengenai anti korupsi

dan anti intoleransi. Sebagai partai baru di perhelatan kompetisi pemilu 2019, bisa

dibilang pemilu 2019 ini ialah ajang pembuktian PSI sebagai partai yang keras

untuk melawan korupsi dan intoleransi. Sering kali narasi-narasi yang dibawa PSI

ini terhambat karena stigma negatif yang tertuju pada PSI. Sebagai partai yang

menolak Perda Syariah dan Injil. Dikatakan bahwa PSI ialah partai anti agama

terkhusus partai anti Islam. Stigma negatif ini bisa memperburuk elektabilitas dari

PSI itu sendiri. Oleh karenanya PSI menggandeng tokoh-tokoh tertentu seperti

selebritis, sutradara, pakar ekonomi dan tokoh-tokoh serta kelompok-kelompok

lainnya yang mempunyai dampak positif pada citra PSI. Hal ini tentu untuk

menaikan elektabilitas PSI itu sendiri.

Pada kampanye pemilu 2019 narasi anti korupsi dan anti intoleransi

dikapitalisasi oleh PSI. Karena pesan anti korupsi dan anti intoleransi terus

dikembangkan publisitasnya. Publisitas yang baik ini menghasilkan beberapa

tokoh yang tertarik dengan gagasan yang dibawa oleh PSI. Sebut saja seperti

sutradara Hanung Bramantyo, Ernest Prakarsa, komedia Tretan Muslim dan

Choky Pardede, mantan menteri era Presiden SBY yaitu Marie Elka Pangestu,

serta ekonom yaitu Faisal Basri mendukung gagasan yang dibawa oleh PSI serta

ingin memilih PSI pada hari pencoblosan.

72

Gambar IV.8. Foto Rekaman Dukungan Hanung Bramantyo Untuk Memilih

PSI pada Pemilu 201937

Secara eksplisit memang dari sekian banyak testimoni para tokoh yang

disebutkan. Memang tidak merujuk langsung untuk memilih caleg-caleg dari

partai PSI untuk DPRD DKI Jakarta. Testimoni dari para tokoh tersebut

digunakan untuk kebutuhan isi pesan-pesan dan kampanye pada tataran media

untuk menggiring opini masyarakat agar memilih PSI secara nasional. Testimoni-

testimoni yang ada juga dibuat oleh DPP PSI. Sedangkan DPW PSI Jakarta hanya

menggunakannya saja. Oleh karena itu, tidak ada pernyataan khusus untuk

memilih caleg-caleg PSI untuk DPRD Jakarta.

Namun secara ketokohan dan popularitas, DPW PSI Jakarta lebih

menggunakan strategi pass political marketing tokoh internal partai. Dalam hal ini

dengan memanfaatkan kampanye yang dilakukan oleh calon anggota DPR RI di

Jakarta yang tentunya memiliki popularitas yang cukup tinggi seperti Grace

Natalie yang berkampanye bersama Anthony Winza Probowo, Tsamara Amany

37

Profil Akun DPW PSI DKI Jakarta

73

yang sering kali tampil di media televisi nasional, dan Ryan Ernest yang juga

sebagai juru bicara PSI dan juru bicara pasangan Calon Presiden dan Wakil

Presiden Jokowi-Ma‟ruf Amin yang sering kali tampil di media televisi nasional.

Secara eksplisit di lapangan untuk penggunaan pass political marketing

DPW PSI Jakarta tidak menjelaskan secara rinci pada individu dan kelompok apa

saja mereka bekerjasama untuk menggiring opini masyarakat setempat agar

memilih PSI. Pada teknisnya di lapangan, DPW menyerahkan sepenuhnya kepada

caleg untuk bekerja sama dengan siapa saja dan kelompok apa saja. Asalkan tidak

melanggar aturan pemilu dan kebijakan partai. Seperti yang dijelaskan oleh Elva,

sebagai berikut:

“Ya kalo kita kan keperluan dia untuk dapet suara banyak kan. Ya elu

terserah mau dapat suara dari mana tapi jangan dari kelompok-kelompok

kaya HTI gitu yang memang ga sepakat dengan pancasila. Ya intinya selesai

di situ, pengembangan-pengembangan lainnya kaya ormas-ormas yang

dideketin ya sebenernya itu lebih ke strategi calegnya personalnya gitu.

Kalo kita membangunnya lebih ke stake holder kaya Wahid Foundation, ke

ICW, ke ya intinya kita ngasih iktikad baik lah ke ICW gitu. Caranya

gimana? Ngajak mereka jadi pansel gitu untuk jadi panitia seleksi caleg gitu

kalau ga untuk atau untuk ini kaderisasi caleg-caleg kita. Jadi kita buat kelas

kaderisasi caleg-caleg kita. Jadi ketika mereka masuk mereka ga kosong,

karena udah terbiasa baca-baca naskah-naskah.”38

Secara kepartaian intinya partai hanya menyediakan platform bagi caleg

untuk berkampanye dan batasan seperti tidak boleh untuk bekerja sama dengan

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Untuk strategi pass political marketing dari PSI

Jakarta sendiri pada kelompok-kelompok tertentu hanya mendekatkan diri pada

organisasi-organisasi independen yang memang memiliki kesamaan visi seperti

Wahid Foundation yang memang memfokuskan pada isu-isu pluralisme dan ICW

38

Wawancara dengan Elva Farhi Qolbi, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Wilayah PSI


74

yang memang memfokuskan isu-isu korupsi. Seperti pada seleksi pencalonan

bakal calon anggota legislatif.

Hal tersebut terkait dengan kerjasama PSI dengan beberapa organisasi

independen tersebut pada tahap penyeleksian bakal calon anggota legislatif. Tidak

seperti sebuah partai baru pada umumnya yang jika ada yang ingin menjadi caleg

di partainya bisa dengan mudah diterima. Belum menjadi calon anggota legislatif

saja sudah ditentukan oleh PSI Jakarta, bahwa bakal calon harus mengadakan

kampanye mini untuk mendapatkan dukungan dari warga daerah pemilihannya.39

Selain itu, proses seleksi PSI Jakarta harus menempuhnya dengan mendaftarkan

diri dengan menggunakan curriculum vitae (CV), membuat essay akademik

mengapa ingin menjadi caleg dari PSI, wawancara dengan panitia seleksi, dan ada

debat publik antara para bakal calon anggota legislatif PSI.40

Panitia seleksinya

juga tidak hanya berasal dari internal partai, pansel yang dibentuk oleh PSI terdiri

dari Indonesian Coruption watch (ICW), WAHID Foundation, dan juga pengamat

politik/komunikasi politik.41

39



Ibid., 41



75

Gambar IV.9. Panitia Seleksi Caleg DPRD PSI DKI Jakarta42

Secara kepartaian, PSI tetap menargetkan para caleg-calegnya untuk

mendekati kelompok-kelompok tertentu yang memang sebagai target tujuan basis

suara PSI seperti yang dijelaskan oleh Elva “Mmm ada sih yang pertama itu

targetnya muslim moderat, ini evaluasi yang kemarin ya. Muslim moderat,

pendukung Jokowi, relawan Ahok, dan menengah atas. Sama ya golongan-

golongan ini swing voters.”43

Pada awal wawancara, penulis menanyakan kepada

Ketua DPW PSI Jakarta tentang jaringan PSI pada awal berdiri. Secara

keanggotaan PSI DKI Jakarta, sebagian besar dari pengurus DPW PSI DKI

Jakarta ialah mantan staf Basuki Tjahja Purnama atau Ahok. Sebagian dari

42

Instagram Profile PSI DKI Jakarta 43



76

mereka juga ikut dalam menggerakkan Teman Ahok pada pilkada Jakarta 2017

silam. Hal ini dijelaskan oleh Ketua DPW PSI sebagai berikut:

“Tentu ada juga jaringan di masyarakat, jaringan di masyarakat ni terutama

bisa dibilang sebenernya dari kelompok Teman Ahok karena ya dua ribu

tujuh belas kemarin banyak gerakan mendukung sosok Ahok pada saat itu.

Itu yang berhasil kami konversikan juga. Tentu kami bukan bilang PSI ini

partainya Ahok, enggak tapi pada saat orang melihat PSI mereka melihat

nilai-nilai yang kita perjuangkan sama. Ya jadi banyak juga menampung di

kelompok tersebut, Teman Ahok itu yang akhirnya bergabung ke PSI.”44

Hal ini memungkinkan PSI bergerak menggunakan jaringan-jaringan Teman

Ahok yang memang sudah terbentuk pada saat pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Ini juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh Sekjend PSI Jakarta yang

memang menargetkan dan mencoba menggerakan relawan-relawan Ahok pada

tahun 2017 lalu. Walaupun memang hal ini ditolak oleh Ketua DPW PSI Jakarta

sendiri yang tidak ingin dianggap menggunakan jaringan-jaringan Teman Ahok

dalam pemilu anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2019 lalu sebagai berikut:45

“Masalahnya kelompok-kelompok ini kan sering kali nggak bisa dibilang

wujudnya dimana. Kaya temen Ahok kan ya pendukungnya Teman Ahok

banyak yang isi KTP itu satu koma tiga juta orang. Tapi apakah kemudian

artinya satu koma tiga juta orang satu kesatuan? Kan enggak, mereka cuma

berkumpul ngumpulin KTP karena waktu itu mendukung tertentu. Tapi

apakah kemudian ada temen Ahok ini punya kemampuan untuk

menggerakkan satu koma tiga juta orang? Ya enggak juga.”

Selain itu, pada kenyataannya di lapangan sebagai caleg dari PSI Anggara

Wicitra tetap melakukan pendekatan secara persuasif pada kelompok atau tokoh

masyarakat di daerah pemilihannya untuk meminta izin melakukan kampanye.46

Namun tidak untuk melakukan penggiringan opini memilih dirinya menggunakan

44



Ibid., 46



77

tokoh masyarakat ataupun kelompok yang memang mempunyai pengaruh di

wilayah tersebut.

Ketika penulis tanyakan lebih lanjut mengenai adakah timbal balik dari

kegiatan tersebut pada tokoh masyarakat setempat, Anggara Wicitra menjelaskan

“Mmmm, ga ada sih ya paling misalnya yang pernah saya temuin tuh kan saya

kan minta izin ke RT kan mereka kan punya kas. Maksudnya seikhlasnya itu tuh

eee mereka tuh lagi itu lagi bangun apa ya. Ohh perbaikan jalan, mereka tuh kalo

misalkan mau nyumbang boleh tapi ga yang memaksa atau apa gitu.”47

B. Kendala yang Dihadapi PSI Jakarta Saat Kampanye

Secara keseluruhan kendala yang dihadapi oleh PSI mulai dari isu partai anti

Islam, partai kafir, partai cari sensasi, tidak diterima oleh masyarakat setempat,

narasi yang dibawa terlalu elitis, sampai isu tidak lolos ambang batas parlemen

menjadi tantangan tersendiri bagi PSI. Terkhusus di Jakarta isu partai anti Islam

dan partai kafir sangat keras menerpa PSI DKI Jakarta. Apalagi dengan adanya

narasi PSI untuk menolak poligami dan perda-perda Syariah serta Injil menambah

resistensi di masyarakat.

Secara garis besar penulis mengkerucutkan pada tiga kendala yang memang

sering kali menerpa PSI dan caleg-caleg dari PSI itu sendiri, yaitu isu partai anti

Islam, PSI tidak akan lolos parlemen, dan narasi yang dibawa terlalu elitis.

47

Ibid.,

78

a. Isu Partai Anti Islam

Isu partai anti Islam ini menerpa PSI yang memang karena narasi besar yang

dibawanya mengenai anti intoleransi di break down pada sikap partai mengenai

anti terhadap poligami dan anti terhadap Perda Syariah yang sebenarnya juga anti

perda Injil. Menyebabkan persepsi masyarakat luas bahwa PSI ialah partai yang

anti terhadap Islam. Hal ini bahkan menyebabkan salah satu caleg PSI DKI

Jakarta ditolak mentah-mentah dengan dibuang di hadapannya flyer yang baru

saja dibagikan olehnya dan yang membuang mengatakan “saya ga mau pilih PSI

partai anti Islam”48

padahal ia beragama Islam dan perempuan memakai hijab.

Selain itu kebanyakan dari warga yang ditemui oleh para caleg menanyakan

standing position atau alasan dari PSI, mengapa PSI anti terhadap poligami dan

Perda Syariah. Mengenai isu ini menurut Gun Gun Heriyanto adalah wajar ketika

ditanyakan mengenai mengapa PSI mendapatkan resistensi yang besar di

masyarakat dan mencap PSI sebagai partai anti Islam, sebagai berikut:

“Wajar, karena PSI kan banyak memunculkan isu-isu yang tadi saya bilang

eeee berani contoh misalnya seperti anti caleg narapidana. Itu kan eksplisit

disebut. Partai-partai establish yang mungkin punya caleg-caleg mantan

atau eks napi koruptor yang tidak suka tuh. Kemudian dia juga rajin

membawa isu-isu sensitif ya kan. Anti poligami, anti perda syariah,

kemudian juga dia masuk mengkritisi misalnya gubernur DKI gitu ya. Kalau

bicara soal diskursus yang sifatnya resiprokal yang sifatnya timbal balik dan

kecenderungan itu bisa resisten. Kenapa? saya melihat the newest thing dari

apa yang ditampilkan PSI itu soal keberanian bersikap. Dan itu belum tentu

bisa diterima oleh masyarakat awam gitu ya.”49

48

Ibid., 49



79

Namun, kebanyakan dari kritik dan kata-kata negatif merujuk pada PSI

mengenai isu ini lebih banyak berada pada tataran media sosial. Seperti yang

dijelaskan oleh Anggara Wicitra:

“Eeee, kalo di masya, pernah ga ya saya di media sosial berdebat gitu ya

kayanya ga pernah deh. Karena saya kalo orang nge-bully saya di media

sosial terkait isu-isu tersebut ya saya diemin sih. Saya dieminm tapi kalo di

masyarakat sih saya ga pernah ketemu orang yang bilang. Maksudnya saya

mempertanyakan statement itu tapi ga pernah ada yang menyatakan oh

partai PSI ini partai kafir, PSI partai Kristen, PSI partai komunis. Ga ga

pernah, kalo bertemu di masyarakat ya. Tapi kalo di media sosial pernah

tapi ga pernah saya ladenin. Jadi, ga pernah ada perdebatan.”50

Isu mengenai PSI adalah partai anti Islam sangat kuat sekali pada saat

kampanye kemarin. Namun, seperti yang penulis jelaskan di pembahasan

sebelumnya yaitu PSI membuat pasarnya sendiri. Ada irisan dari masyarakat yang

memang sejalan dengan PSI mengenai anti terhadap Perda Syariah dan Injil serta

anti terhadap poligami. Serta masyarakat DKI Jakarta cukup plural, oleh

karenanya isu ini di Jakarta agak teredam.

b. Isu Tidak Dapat Mencapai Parlementary Threshold

Isu tidak dapat mencapai ambang batas parlemen juga menjadi isu yang

sangat menjadi kendala bagi PSI pada kampanye 2019 ini. Seperti yang dijelaskan

Ketua DPW PSI Jakarta

“Pilih PSI buang-buang suara itu juga kencang dihembuskan. Mungkin kalo

ga ada isu itu, nembus empat persen sebenernya tapi karena di situ jadi

banyak sih orang-orang yang kemudian pikirnya adalah saya dukung sih

tapi daripada suara nanti malah angus malah jadi partai yang jadi pakai

radikal yang terpilih yang paling besar yaudah partai lain deh yang penting

minimal itu partainya ga akan gugur ya itu sih dua itu yang paling besar.”51

50





80

Isu ini disangkal ataupun tidak, berdampak pada pencapaian PSI di DPRD

DKI Jakarta. Secara political marketing, memang di DPRD tidak ada yang

namanya ambang batas parlemen. Namun, tidak semua lapisan masyarakat

memahami sistem pemilihan DPRD apakah ada atau tidak ambang batas

parlemennya. Yang mereka pahami ialah DPR dan DPRD sistem perhitungannya

itu sama. The brand has broken menimbulkan pemilih yang sebelumnya ingin

memilih PSI untuk DPRD DKI Jakarta pada akhirnya tidak memilih PSI karena

takut suaranya menjadi sia-sia.

c. Narasi yang Dibawa Terlalu Elitis

Selain dua kendala yang dihadapi PSI di atas, kendala yang ketiga ialah

narasi yang dibawa terlalu elitis. Hal ini disadari oleh Anggara Wicitra sebagai

caleg PSI untuk DPRD DKI Jakarta. Hal ini juga dikatakan oleh pengamat

komunikasi politik Gun Gun Heriyanto yang mengatakan bahwa “Diskursus itu

dibangunkan isunya agak elitis, jadi kalau masyarakat menengah ke atas dalam

artian pendidikan atau strata ekonomi mungkin masih bisa diajak untuk

berdialektika.”52

Hal ini berdampak pada strategi kampanye dari para caleg PSI

DKI Jakarta. Dengan narasi yang terlalu elitis, tentu elitis ini menyangkut tentang

lapisan masyarakat menengah ke atas seperti pekerja kantoran, mahasiswa,

pelajar, dan pengusaha yang jika pada waktu-waktu jam kerja itu tidak bisa

ditemui. Alhasil para caleg ini memutar otak bagaimana bisa menemui baseline

masyarakat lapisan menengah ke atas ini.

52



81

Selain itu, karena narasi yang digunakan ini tidak bisa menyentuh

masyarakat lapisan menengah ke bawah. Alhasil yang memang bisa dilakukan

oleh para caleg ini ialah dengan pendekatan secara emosional dengan pemilih di

Dapil mereka masing-masing. Strategi ini dijalankan oleh Anggara Wicitra dan

cukup berhasil serta efektif dilaksanakan seperti yang dijelaskan oleh Anggara

Wicitra sendiri:

“Tapi jujur ya saya merasa masyarakat di jakarta menengah ke bawah itu

mereka mungkin udah apa ya mungkin udah antipati terhadap partai politik

kalo misalkan ngomongin tentang nilai-nilai, mereka lebih ngeliat eee

ketokohan sih kehadiran seorang calegnya langsung. Untuk mendengar

keluh kesah mereka. Karena banyak yang saya temuin, sembilan puluh

persen derah yang saya turun sampe mendekati pemilihan itu belom ada

caleg yang turun dari partai lain.”53

Secara narasi yang dibawa memang terlalu elitis untuk dielaborasikan pada

kampanye kepada masyarakat menengah ke bawah yang bisa juga dibilang the

brand cannot come through atau dengan kata lain produk yang dijual tidak bisa

sampai pada masyarakat. Gap antara narasi (produk) dan masyarakat menengah

ke bawah ini begitu besar. Alhasil, para caleg ini membuat strateginya masing-

masing untuk mendapatkan suara masyarakat yang tidak terakomodir narasi yang

dibawa oleh PSI.

C. Hasil Pemilu

Hasil pemilu anggota DPRD DKI Jakarta tahun 2019 cukup mengejutkan,

sebagai partai pendatang baru PSI mendapat kepercayaan publik Jakarta dengan

menempatkan delapan orang untuk fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta sebagai

berikut:

53



82

Tabel IV.C.1 Hasil Penetapan Perolehan Kursi PSI di DPRD DKI Jakarta

Periode 2019-202454

No Nama Daerah Pemilihan Jakarta

(Kota) Suara

1 Idris Ahmad, S.Km 1 (Jakarta Pusat) 5.363

2 Anthony Winza P. 2 (Jakarta Utara A &

Kep.Seribu) 6.808

3 Viani Limardi, S.H. 3 (Jakarta Utara B) 8.700

4 Justin Andrian 5 (Jakarta Timur B) 5.325

5 Anggara Wicitra S. 7 ( Jakarta Selatan A) 9.027

6 August Hamonangan 8 (Jakarta Selatan B) 4.988

7 William Aditya S. 9 (Jakarta Barat A) 12.295

8 Eneng Malianasari 10 (Jakarta Barat B) 4.645

Inilah anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 dari Fraksi PSI.

Orang-orang inilah yang dapat membuktikan bahwa PSI di Jakarta dapat survive

menghadapi pemilu pertamanya. Bahkan PSI dapat melampaui ekspektasi dari

para pengurusnya sendiri. Hal ini dilakukan dengan daya dan upaya serta strategi

PSI Jakarta yang luar biasa effort yang dilakukannya. Serta tetap konsisten dalam

menggiring narasi yang dijualnya saat kampanye.

54

Hasil Rekapitulasi KPU Provinsi DKI Jakarta

83

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa hal yang dapat penulis

simpulkan. Keberhasilan PSI mendapatkan delapan kursi di DPRD DKI Jakarta

adalah sinergitas antara narasi yang memang cocok dengan pluralitas masyarakat

Jakarta, DPW PSI Jakarta yang mampu megkapitalisasi adanya para tokoh di PSI

yang selalu tampil di depan publik untuk turun bersama para caleg DPRD DKI

Jakarta, dan DPW PSI mampu untuk menjadi pusat komunikasi para caleg dengan

menyediakan data dari pemilu ke pemilu serta daerah mana yang harus

didahulukan.

Strategi political marketing dari mulai push political marketing, pull

political marketing, dan pass political marketing yang dijalankan oleh PSI sangat

efektif. Memang, dalam konteks ini PSI Jakarta bertumpu pada dua strategi yaitu

push dan pull political marketing. PSI mampu mengkapitalisasi pemilih yang

memang menjadi target pasar dari PSI. Yaitu Irisan kecil dari masyarakat Jakarta

yang memang merasa tidak terwakilkan dengan kebijakan-kebijakan yang diambil

oleh pemerintah daerah bersama DPRD DKI Jakarta yang dalam konteks ini

sebagian dari orang-orang yang mendukung Ahok pada Pilkada 2017 silam yang

merasa sejalan dengan PSI. Ditambah dengan banyaknya mantan staf Basuki

84

Tjahja Purnama atau Ahok yang juga mantan Teman Ahok menjadi pengurus dan

calon legislatif DPRD DKI Jakarta dari PSI.

PSI Jakarta menekankan pada kadernya untuk selalu turun ke masyarakat.

Hal ini menjadi strategi pemasaran politik yang sangat efektif untuk para caleg

dan pemilih mengenal satu sama lain. Serta hal ini pula yang menurut penulis

menjadi bagian terpenting dari strategi pemasaran politik yang dijalankan oleh

PSI Jakarta selain narasi-narasi yang dipublikasikan di media sosial dan media

elektronik yang cukup menyorot perhatian publik. PSI Jakarta juga terbantu

dengan adanya tokoh-tokoh PSI yang selalu tampil di televisi seperti Grace

Natalie, Raja Juli Antoni, Rian Ernest, dan juga Tsamara Amany. Serta iklan PSI

di televisi yang menjadikan Grace Natalie sebagai ikon dari partai yang tampil

pada iklan itu di minggu-minggu terakhir kampanye.

Terdapat tiga kendala yang dihadapi PSI pada saat kampanye yaitu isu

partai anti Islam, tidak lolos parlementary threshold, dan narasi yang dibawa oleh

PSI terlalu elitis. Ketiga kendala ini cukup mendegradasi elektabilitas dari PSI

secara nasional maupun secara lokal di Jakarta.

B. Saran

Secara keseluruhan, PSI sebagai partai baru, terbukti dapat survive dan

bahkan melebihi ekspektasi dari pengurusnya sendiri. Namun jika dilihat lebih

dalam ada beberapa hal yang cukup menjadi catatan. Hal ini perlu pembenahan

agar ke depannya secara strategi PSI Jakarta bisa meningkatkan elektabilitasnya di

masyarakat Jakarta. Serta secara ideologis PSI Jakarta mampu bertahan mengawal

85

dan menjaga ritme narasi besar yang dibawanya. Oleh karena itu ada beberapa

saran yang penulis kemukakan secara akademis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. PSI Jakarta dalam merancang strategi dalam pemasaran politiknya pada pemilu

yang akan datang seharusnya bisa lebih dalam menggunakan strategi pass

political marketing. Hal ini untuk menyentuh masyarakat yang memang

memiliki militansi terhadap organisasinya ataupun memiliki loyalitas yang

tinggi pada seorang tokoh masyarakat yang ada. Melihat hasil dari penelitian

ini, penulis menemukan bahwa PSI Jakarta kurang menggarap jaringan-

jaringan dari organisasi-organisasi yang ada di Jakarta.

2. Secara akademis, apa yang dilakukan oleh PSI Jakarta sudah cukup untuk

melihat sebuah partai politik yang cukup melakukan tugas dan fungsinya.

Namun, dalam konteks pendidikan politik yang dilakukan oleh PSI Jakarta

seharusnya bisa lebih ditingkatkan lagi. Apalagi sekarang PSI Jakarta sudah

menempatkan kader-kadernya di DPRD DKI Jakarta yang tentunya sudah

memiliki andil dalam proses politik di DPRD DKI Jakarta. Oleh karena itu

sudah seharusnya PSI Jakarta mampu untuk memberikan pendidikan politik

yang lebih baik lagi saat sudah diberikan kepercayaan oleh publik Jakarta.

86

Daftar Pustaka

Buku

Budiardjo, Miriam. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 2008.

Cangara, Hafied. Komuniksasi Politik. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Harison, Lisa. Metodologi Penelitian Politik, penerjemah Tri Wibowo.B.S.

Jakarta: Kencana, Cet. Ketiga, 2016.

Indonesia, Partai Solidaritas. ABC Partai Solidaritas Indonesia. Jakarta: DPP

PSI, 2015.

Kaid, Lynda Lee. Handbook of Political Communication Research. New Jersey:

Lawrence Erlbaum Associates, 2004.

Labolo, Muhadam, dan Teguh Ilham. Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum

di Indonesia. Depok: Rajagrafindo, 2015.

Maksudi, Beddy Iriawan. Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoritik

dan Empirik. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Marshment, Jennifer Lees. Political Marketing and British Political Parties.

Manchester: Manchester Univ. Press, 2001.

Moesa, Ali Maschan. Memahami Nahdlatul Ulama. Surabaya: Pesantren Luhur

AlHusna, 2010.

Mujani, Saiful, dkk. Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam

Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru. Jakarta:

Mizan, 2011.

Nursal, Adman. Political Marketing. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

Rohaniah, Yoyoh, dan Efriza. Pengantar Ilmu Politik. Malang: Intrans Publishing,

2015.

Salam, Syamsir dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Sosial. Jakarta: UIN Jakarta

Press, 2006.

Schroder, Peter. Strategi Politik. Terj. Aviantie Agoesman. Jakarta: Friedrich

Nauman Stiftung, 2013.

Internet

______. “83 Persen Penduduk DKI Jakarta Beragama Islam.” Artikel diterbitkan

pada 06 September 2018 dari https://databoks.katadata.co.id.

______. “Hasil Survei: PSI Partai Baru Paling Ditolak Masyarakat.” Diterbitkan

pada 21 Maret 2019 dari https://www.jpnn.com.

______. “Transformasi Indonesia:Platform Kebijakan Publik Partai Solidaritas

Indonesia (PSI).” Artikel diterbitkan pada 20 Juni 2015 dari https://psi.id.

______. “Triologi Perjuangan PSI.” Artikel diterbitkan pada 16 November 2015

dari https://psi.id.

https://databoks.katadata.co.id/

https://www.jpnn.com/

https://psi.id/

https://psi.id/

87

Aco, Hasanudin. “Grace Natalie Perkenalkan Diri Sebagai Ketua Umum PSI.”

Artikel diterbitkan pada 26 Maret 2015 dari http://www.tribunnews.com.

Aminah, Andi Nur. “KPU DKI Jakarta Sahkan 7.761.598 Pemilih Pemilu 2019.”

Artikel diterbitkan pada 13 April 2019 dari https://nasional.republika.co.id.

Carrina, Jessi. “Elektabilitas 16 Parpol Peserta Pemilu di 10 Provinsi Terbesar

Menurut LSI Denny JA.” Artikel diterbitkan pada 02 November 2018 dari

https://nasional.kompas.com.

Erwanti, Marlinda Oktavia. “Kontroversi Grace Natalie Tak Dukung Perda

Syariah.” Artikel diterbitkan pada 19 November 2018 dari

https://news.detik.com.

Farisa, Fitria Chusna, “Ini Hasil Lengkap Pemilu Legislatif 2019 yang Ditetapkan

KPU.” Diterbitkan pada 21 Mei 2019 dari http://www.kompas.com

Gabrillin, Abba. “Partai Solidaritas Indonesia Lolos Seleksi Badan Hukum di

Kemenkumham.” Artikel ini diterbitkan pada 07 Oktober 2016 dari

https://nasional.kompas.com.

Hanan, Djayadi. “Efek Ekor Jas.” artikel diterbitkan pada 19 Februari 2018 dari

https://saifulmujani.com.

Hariyanto, Ibnu. “Sikapi PSI yang Kontroversi, Tolak Perda Agama, Instruksi

Ucapan Natal.” Artikel diterbitkan pada 26 Desember 2018 dari


Maharani, Tsarina. “Unggul di DKI Jakarta Versi Survei Median, PDIP: Politik

Itu Seni.” Artikel diterbitkan pada 14 Maret 2019 dari


Mutiara, Dian Anditya. “Perolehan Suara di DPRD DKI Jakarta Dikuasai PDIP

dengan Mendapat 1,3 juta dengan jatah 25 kursi.” Diterbitkan pada 23 Mei

2019 dari http://wartakota.tribunnews.com.

Putri, Aditya Widya.”Media Sosial: Sumber Berita, Sumber Kebohongan.” artikel

ini diterbitkan pada 20 September 2017 dari https://tirto.id.

Wijanarko, Tulus. “Grace Natalie Meraih Suara Tertinggi di Dapil 3 DKI

Jakarta.” artikel diterbitkan pada 18 Mei 2019 dari https://pemilu.tempo.co.

Jurnal

Nasution, Ardiansyah Hidayat, dan Indra Fauzan. “Strategi Pemenangan Partai

Golkar pada Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Mandailing Natal.”

POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik. 9 (Juli 2017): 60-74.

Nurdiansyah, Fahmi, “Marketing Politik DPP Partai Gerindra pada Pemilu

Legislatif 2014.” Jurnal Ilmu Politik POLITIKA. 9 (April 2018): 60-70.

http://www.tribunnews.com/

https://nasional.republika.co.id/



http://www.kompas.com/


https://saifulmujani.com/



http://wartakota.tribunnews.com/

https://tirto.id/

https://pemilu.tempo.co/

88

O‟Cass, Aaron. “Political Marketing and The Marketing Concept.” European

Journal of Marketing, Vol. 30, No. 10/11, (1996): h.37-38.

Skripsi

Saputra, Rudi. “Rekrutmen Partai Politik (Studi Pola Rekrutmen Partai Solidaritas

Indoesia terhadap Anak Muda).” Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta, 2018.

Tesis

Sitorus, Agustinus. “Strategi Political Marketing Partai Politik Baru Studi Kasus:

Pemenangan Partai Perindo Menuju Pemilu 2019.” Tesis S2 Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Departemen Manajemen Komunikasi Politik

Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2016.

Ulfa, Maulida. “Strategi Partai Nasdem pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi

atas DPD Partai Nasional Demokrat di Kabupaten Lampung Tengah).”

Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister Ilmu

Pemerintahan, Universitas Lampung, 2017.

Wawancara

Wawancara dengan Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Anggota Legislatif DPRD

DKI Jakarta Fraksi PSI, pada 29 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD

DKI Jakarta.

Wawancara dengan Elva Farhi Qolbi, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus

Wilayah PSI DKI Jakarta, pada 9 Agustus 2019 di Kantor Sekretariat DPW

PSI DKI Jakarta.

Wawancara dengan Gun Gun Heriyanto, Pengamat Komunikasi Politik UIN

Jakarta, Pansel Caleg PSI DKI Jakarta, pada 13 September 2019 di Depok.

Wawancara dengan Michael Sianipar, Ketua Dewan Pengurus Wilayah PSI DKI

Jakarta, pada 28 Agustus 2019 di Kantor Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.

Dokumen

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Solidaritas Indonesia.

Laporan Hasil Rekapitulasi KPU Provinsi DKI Jakarta tentang Suara Partai

Politik untuk DPRD DKI Jakarta tahun 2019.

partai politik dan komunikasi politik

Documents