pedoman teknis pengembangan tanaman kapas

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kapas Tahun 2015 i

DRAFT

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kapas Tahun 2015 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya maka dapat disusun Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kapas Tahun 2015. Tujuan penyusunan pedoman teknis ini sebagai acuan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan.

Pedoman ini masih bersifat umum, sehingga masih perlu dijabarkan dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) oleh Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan guna menyesuaikan dengan kondisi setempat.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran sehingga dapat tersusunnya buku pedoman ini.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dalam menunjang keberhasilan pembangunan perkebunan khususnya dalam program pengembangan kapas nasional. Terima kasih.

Jakarta, 2015 Direktur Jenderal Perkebunan

Ir. Gamal Nasir, MS NIP. 19560728 198603 1 001

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kapas Tahun 2015 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

I. PENDAHULUAN ................................................. 1

A. Latar belakang .............................................. 1

B. Sasaran nasional .......................................... 3

C. Tujuan .......................................................... 3

II. PENDEKATAN PELAKSANAAN ....................... 3

A.Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan... 3

B. Spesifikasi Teknis Penanaman Kapas .......... 7

III. PELAKSANAAN KEGIATAN ............................ 10

A. Ruang Lingkup.............................................. 10

B. Pelaksana Kegiatan...................................... 11

C. Lokasi, Jenis dan Volume ............................ 11

D. Simpul Kritis ................................................. 12

IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN......................................................... 12

V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN,

PENGAWALAN DAN PENDAMPINGAN.......... 13

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kapas Tahun 2015 iii

VI. PEMBERDAYAAN PETANI KAPAS ................ 18

VII. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 20

VIII. PEMBIAYAAN ................................................ 21

IX. PENUTUP ........................................................ 21

LAMPIRAN

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kapas Tahun 2015 iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Standar Mutu Benih Kapas ......... 10

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kapas Tahun 2015 v

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kegiatan Penanaman Kapas Tahun 2015 ......................

26

Lampiran 2. Kegiatan Operasional TKP dan PLP-TKP Kapas Tahun 2015 ...

28

Lampiran 3. Kegiatan Pemberdayaan Petani Kapas ....................

29

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kapas Tahun 2015 1

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman kapas (Gossypium hirsutum L) tanaman penghasil serat yang merupakan bahan baku utama Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dari serat alam. Kebutuhan bahan baku kapas terus meningkat, seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang mendorong semakin berkembangnya industri TPT di dalam negeri, terlihat dengan meningkatnya industri pemintalan serat kapas dari sekitar 6,1 juta spdl (spindel) tahun 1997 menjadi sekitar 7,8 juta spdl pada saat ini, atau dalam 15 tahun terakhir mengalami pertumbuhan sekitar 2% per tahun.

Pada periode yang sama kebutuhan bahan baku TPT dari serat kapas terus meningkat, ketergantungan akan serat kapas impor sekitar 454-762 ribu ton kapas. Kebutuhan serat kapas tersebut setara dengan 1,5 juta ton kapas berbiji atau sekitar 1,2 juta ha pertanaman kapas pada tingkat produksi 1.250 kg/ha. Untuk mendukung pengembangan pertanaman kapas tersebut diperlukan ketersediaan benih unggul bermutu secara 6 (enam) tepat, yaitu : tepat jenis, jumlah, mutu, waktu, tempat dan lokasi. Salah satu wacana dalam pengembangan industri benih kapas adalah pengembangan kerjasama kemitraan antara produsen kebun induk kapas dengan penghasil teknologi/varietas yaitu Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas Malang).


Rendahnya kinerja perkapasan nasional disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: i) lahan yang tersedia kurang potensial untuk kapas, umumnya lahan tadah hujan yang ketersediaan airnya terbatas; ii) waktu tanam tidak optimal sehingga sering mengalami kekeringan dan gagal panen; iii) benih tidak tersedia secara 6 tepat (jumlah, jenis, mutu, waktu, tempat dan lokasi); iv) aplikasi pemupukan belum memenuhi standar 5 tepat (jumlah, jenis, waktu, tempat dan harga); v) pemeliharaan tanaman belum optimal; dan vi) kelembagaan petani belum tertata dengan baik.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri TPT akan serat kapas, Pemerintah cq. Ditjen Perkebunan sejak tahun 1978 telah melakukan berbagai upaya fasilitasi dan dukungan peningkatan produksi kapas, mulai dari Intensifikasi Kapas Rakyat (IKR) s.d Program Akselerasi Pengembangan Kapas.Terkait dengan hal tersebut, maka sejak tahun 2007 pemerintah telah memfasilitasi upaya percepatan peningkatan areal dan produksi tanaman kapas. Penggunaan dana APBN-TP tersebut diharapkan tepat sasaran meningkatkan kinerja perkapasan nasional, efektif dan efisien, maka perlu adanya acuan pelaksanaan berupa Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kapas Tahun 2015, yang nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan oleh Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan.

B. Sasaran Nasional


Sasaran nasional dari kegiatan Pengembangan Tanaman Kapas adalah meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman kapas agar kontribusi serat kapas terhadap industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri dapat meningkat.

C. Tujuan

Tujuan kegiatan Pengembangan Tanaman Kapas tahun 2015 adalah:

1. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu kapas berbiji melalui penanaman kapas sesuai baku teknis yang benar sehingga mampu meningkatkan kontribusi serat kapas pada industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri.

2. Memperluas kesempatan kerja dan peluang usaha di wilayah pengembangan sehingga meningkatkan kesejahteraan petani.


II. PENDEKATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Prinsip Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan penanaman kapas dilakukan melalui

pendekatan :

1. Manajemen kelompok dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi usaha, mempermudah akses pembinaan, akses perolehan informasi (perkembangan teknologi, pasar, dll.) bagi petani, serta saling memperkuat posisi tawar petani dengan mitra usahanya yaitu perusahaan pengelola/mitra.

2. Pengadaan benih dan pupuk untuk penanaman tanaman kapas dilakukan dengan mekanisme belanja barang dan jasa oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah.

3. Proses penyiapan, penyimpanan dan pendistribusian benih dilakukan oleh pengelola sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.

4. Kerjasama kemitraan antara petani dengan perusahaan pengelola setempat yang telah dikukuhkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan.


Metode pelaksanaan kegiatan penanaman tanaman kapas Tahun 2015 dilakukan dengan rangkaian kegiatan, sebagai berikut:

1. Sosialisasi program kepada instansi terkait di daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan kelompok tani sasaran.

2. Membangun jejaring kerja antar instansi terkait antara lain: Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) Malang, BBP2TP, UPT/UPTD benih, Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota, tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan TKP (PLP-TKP) yang ada di lokasi kegiatan, perusahaan pengelola/mitra dan kelompok tani, sehingga terjalin keterpaduan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan.

3. Pemilihan calon petani dan calon lahan (CP/CL) dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan bersama perusahaan pengelola dan petugas pendamping lapangan (TKP dan PLP-TKP) setempat. CP/CL terpilih tersebut diusulkan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan untuk ditetapkan sebagai petani peserta kegiatan penanaman kapas MT 2015.

4. Hal-hal pokok yang perlu dimuat dalam penetapan CP/CL adalah: lokasi penanaman, perusahaan pengelola/mitra, nama kelompok


tani, nama-nama anggota kelompok dan luas lahan terukur peserta.

5. Persyaratan, mekanisme pemilihan dan penetapan petani/kelompok tani peserta kegiatan penanaman kapas MT 2015 diatur lebih detail dalam: (i) Juklak yang dikeluarkan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan; dan (ii) Juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan.

Penataan kelembagaan petani/kelompok tani mengacu pada ketentuan yang berlaku, diantaranya:

1. Organisasi kelompok tani kapas seyogyanya dapat mengakomodir kepentingan dan perkembangan masing-masing anggotanya, sehingga kegiatan usaha tani dalam kelompok dapat dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah hidup berkelompok.

2. Dalam menjalankan kegiatan kelompok perlu dilengkapi dengan aturan-aturan organisasi yang disepakati bersama anggotanya, antara lain: tupoksi dalam struktur organisasi kelompok, tata cara penetapan pengurus kelompok, mekanisme dan tata hubungan kerja antara berbagai stakeholder kapas, tata cara pengambilan keputusan kelompok, pengawasan kinerja pengurus, rapat anggota kelompok, dll.


3. Penataan kelompok tani kapas secara detail diatur lebih lanjut di dalam Juklak yang disusun oleh Dinas yang membidangi Perkebunan di provinsi dan Juknis yang disusun oleh Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan.

4. Dalam rangka keberlanjutan usaha tani kapas, disarankan petani dapat menyisihkan sebagian hasilnya untuk ditabung pada kelompok sebagai penambahan modal kelompok atas dasar kesepakatan bersama agar dapat menghasilkan kegiatan serupa pada musim tanam berikutnya.

5. Pendampingan teknis secara intensif dilakukan oleh petugas teknis dan tenaga kontrak pendamping yang dibantu oleh petugas pembantu pendamping (TKP dan PLP-TKP).

Fasilitasi pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2015 ditampung dalam DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan TA 2015, dilaksanakan oleh Satuan Kerja Dinas yang membidangi perkebunan provinsi sebagai dana Tugas Pembantuan (TP) Provinsi. Penggunaan dana TP tersebut difokuskan pada kegiatan yang meliputi:

1. Penanaman Tanaman Kapas

Kegiatan Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2015dengan dukungan berupa: (i) benih kapas (100 %) sesuai standar kebutuhan teknis lapangan;(ii) pupuk majemuk (60%) serta (iii)


pengendalian hayati yang ramah lingkungan yang pelaksanaannya dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa dengan mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.

2. Operasional Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu (PLP) TKP yang ditetapkan sebagai TKP dan PLP TKP tahun 2015.

3. Pelatihan Petani Pengembangan kapas

4. Pengawalan Pengembangan Kapas

B. Spesifikasi Teknis Penanaman Kapas

a. Lokasi

Ketepatan pemilihan lokasi dengan memperhatikan iklim, ketinggian tempat, intensitas cahaya matahari, suhu, curah hujan dan kelembaban udara, jenis tanah, kesuburan, tekstur, kedalaman permukaan air tanah, pH serta sifat kimia tanah sangat diperlukan karena hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas hasil tanaman kapas.

b. Petani Sasaran

1) Petani sasaran adalah petani pemilik lahan yang dibuktikan dengan surat keterangan tanah (sertifikat/letter C/girik, dll), umur minimal 17 tahun atau sudah berkeluarga, berdomisili di lokasi pengembangan.


2) Petani peserta tergabung dalam kelompok tani dan mau mengikuti aturan yang ditetapkan dalam Pedtek/Juklak/Juknis, serta bersedia mengikuti petunjuk /bimbingan dan ketentuan teknis dari petugas teknis lapangan/pendamping.

3) Petani peserta penanaman tanaman kapas dipilih dari petani yang berkemampuan dan mau meningkatkan produktivitas kapas melalui usaha budidaya yang baik dan benar di atas sebidang lahan yang diusahakan sendiri dan melaksanakannya secara berkelompok serta mau memelihara tanamannya dengan bersedia melaksanakan budidaya kapas melalui penerapan teknis budidaya yang baik dan benar.

4) Penetapan petani/kelompok tani terpilih oleh KPA Satker Dinas Provinsi/Kabupaten/ Kota berdasarkan atas rekomendasi dari tim verifikator (calon petani dan calon lahan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh tim verifikator) demikian juga bila terjadi perubahan

c. Benih Kapas

1) Benih kapas yang digunakan untuk kegiatan penanaman kapas MT 2015 adalah benih kapas unggul dengan varietas Kanesia/Karisma.


2) Bantuan benih kapas yang diberikan kepada petani per hektar sebesar 6 kg untuk benih varietas Kanesia/Karisma. Pemakaian benih disesuaikan dengan kondisi lahan.

3) Kemurnian benih >98% dengan daya kecambah minimal 80%.

Penyiapan lahan, persyaratan tumbuh, penanaman, pola tanam, pemeliharaan, pengendalian OPT,dan pemanenan dilakukan sesuai dengan pedoman budidaya tanaman kapas yang ada.

Tabel 1. Standar Mutu Benih Kapas

No. Jenis Pemeriksaan

Satuan Persyaratan

Benih Sebar

1

Mutu Fisiologis : Daya Berkecambah

%

≥ 80

2 3 4

Mutu Fisik : Kemurnian benih Kotoran benih Kadar air

% % %

≥ 98 ≤ 2

8-10

Sumber : Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-7163-2006


III. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan penanaman kapas MT 2015 adalah:

1. Fasilitasi penanaman kapas MT 2015 seluas 7.630 ha tersebar pada 17 Kabupaten di Provinsi Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur.

2. Operasional dan pelatihan tenaga kontrak pendamping (TKP) dan pembantu lapangan TKP (PLP-TKP) di wilayah pengembangan kapas di 5 Provinsi.

3. Pelatihan petani kapas di 5 provinsi pada 17 kabupaten/Kota.

4. Pengawalan penanaman kapas di 5 Provinsi 17 Kabupaten/Kota.

B. Pelaksana Kegiatan

1. Pelaksana Pusat: Direktorat Tanaman Semusim, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI.

2. Pelaksana Provinsi: Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan wilayah pengembangan kapas.

3. Petani/kelompok tani yang berada di wilayah tersebut di atas setelah verifikasi CP/CL dan disahkan dengan SK Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan.


C. Lokasi, Jenis dan Volume

1. Lokasi penanaman kapas seluas 7.630 ha di 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, NTB, NTT, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur (rincian pada lampiran 1).

2. Lokasi, jenis dan volume operasional TKP/PLP-TKP dapat dilihat pada lampiran 2.

3. Lokasi, jenis dan volume pelaksanaan Pemberdayaan Petani Kapas dapat dilihat pada lampiran 3.

D. Simpul Kritis

Dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kapas Tahun 2015 ada beberapa simpul kritis yang perlu diperhatikan guna meminimalisir resiko. Adapun simpul kritis dalam kegiatan Pengembangan Tanaman Kapas Tahun 2015 diantaranya adalah :

1. Tahap sosialisasi dan asistensi oleh Pusat, Tim Teknis Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

2. Tahap persiapan operasional dan ketepatan seleksi calon kelompok sasaran penerima paket dan calon lokasi (CP/CL) oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota.

3. Tahap pengadaan dan penyaluran Benih yang bersertifikat dan berlabel oleh penyedia benih yang telah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.


4. Tahap pengadaan dan penyaluran pupuk kepada petani/kelompok tani oleh penyedia pupuk yang telah mengikuti proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.


IV. PROSES PENGADAAN DAN PENYALURAN BANTUAN

Bantuan untuk pengembangan kapas tahun 2015 berupa bantuan dana operasional kegiatan dan bantuan bahan dengan tahapan pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang mengacu pada pedoman teknis pelaksanaan kegiatan dari Pusat, dan mensosialisasikan kepada Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan;

2. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perkebunan menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) kegiatan;

3. Mekanisme pemanfaatan belanja barang adalah sebagai berikut:

Pengadaan benih, pupuk majemuk dan pestisida dilakukan melalui proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan Perpres No 70 tahun 2012 berikut perubahannya.

Untuk kegiatan penanaman kapas, penyedia wajib menyediakan benih dan pupuk paling lambat 1 minggu sebelum waktu tanam, dan menyalurkan benih dan pupuk sampai ke titik bagi. Waktu tanam peridoe I (Januari sampai Maret) sedangkan waktu tanam periode II (Agustus sampai Desember).


V. PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWALAN, DAN PENDAMPINGAN

Pembinaan, pengendalian, pengawalan dan pendampingan kegiatan Penanaman Tanaman Kapas Tahun 2015 dilakukan oleh: Tim Pembina Pusat, Tim Teknis Provinsi/Kabupaten/Kota dan Petugas TKP dan PLP-TKP, dengan tugas masing-masing sebagai berikut : A. Pusat

Pusat dikoordinasikan oleh Direktorat Tanaman Semusim, bertugas: 1. Menyusun Pedoman Teknis Pengembangan

Tanaman Kapas Tahun 2015. 2. Melakukan koordinasi perencanaan dan

pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat Pusat dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

3. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan Tim Teknis Provinsi dalam rangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian serta membantu mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di tingkat lapangan.

4. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program melalui kerjasama antar instansi non pemerintah seperti Perusahaan Pengelola/Mitra, Asosiasi Petani Kapas Indonesia (APEKINDO) dan unsur terkait lainnya.


5. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

B. Tim Teknis Provinsi

Tim Teknis Provinsi dikoordinasikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan, bertugas :

1. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pengembangan Tanaman Kapas Tahun 2015 dengan mengacu kepada Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kapas Tahun 2015 yang dibuat Ditjen Perkebunan. Juklak tersebut disampaikan ke Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan dan tembusan kepada Direktorat Jenderal Perkebunan cq. Direktorat Tanaman Semusim di Jakarta.

2. Melakukan koordinasi pelaksanaan yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

3. Melakukan sosialisasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan penanaman kapas tahun 2015 di kabupaten/kota setempat.

4. Melakukan pengawalan, pemantauan, monitoring, evaluasi serta membantu mengupayakan penyelesaian masalah yang dihadapi di lapangan.


5. Bersama Tim Teknis Kabupaten/Kota membangun kemitraan yang produktif antara petani dan perusahaan pengelola/mitra/ koperasi.

6. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kinerja per kabupaten kepada Direktur Jenderal Perkebunan cq. Direktur Tanaman Semusim, yang mencakup: i) lokasi penanaman (kecamatan); ii) luas areal terdaftar/terukur; iii) jumlah petani peserta/kelompok tani; iv) penyaluran benih dan sarana produksi; v) luas tertanam; vi) luas panen; vii) produksi/produktivitas; dan viii) laporan keuangan Satker pengelola dana TP yang dibuat sesuai sistem/peraturan yang berlaku.

C. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota dikoordasikan oleh Dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten/ kota, bertugas :

1. Melakukan koordinasi teknis yang bersifat lintas sektoral antar instansi terkait di tingkat kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan teknis lapangan.

2. Melakukan sosialisasi kepada petani/kelompok tani sasaran.


3. Melakukan pendaftaran, seleksi dan verifikasi CP/CL.

4. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) Pengembangan Tanaman Kapas Tahun 2015 dengan mengacu kepada Juklak yang dibuat oleh Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan Pedoman Teknis yang dibuat Direktorat Jenderal Perkebunan. Juknis tersebut disampaikan ke Dinas Provinsi yang membidangi perkebunan dan tembusan kepada Ditjen. Perkebunan cq. Direktorat Tanaman Semusim di Jakarta.

5. Bersama Tim Teknis Provinsi membangun kemitraan yang produktif antara petani dan perusahaan pengelola/mitra/koperasi.

6. Melakukan bimbingan teknis, pembinaan dan pengawalan ke lokasi kegiatan.

7. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kinerja per Kecamatan kepada Tim Teknis Provinsi tembusan kepada Dirjen Perkebunan cq. Direktorat Tanaman Semusim, yang mencakup: i) lokasi (desa); ii) jumlah petani peserta/kelompoktani; iii) luas areal terdaftar/terukur; iv) penyaluran benih dan sarana produksi (pupuk dan obat-obatan); v) luas tertanam; vi) luas panen; vii) produksi/produktivitas; dan viii) permasalahan serta rencana tindak lanjut.


D. TKP dan PLP-TKP

1. Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu TKP (PLP-TKP) merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kegiatan pengembangan kapas, mulai dari sosialisasi program, pendataan CP/CL, persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan tanaman, panen kapas berbiji sampai dengan penimbangan dan penjualan hasil. Mereka merupakan penghubung antara petani dengan perusahaan pengelola/Balittas.

2. TKP dan PLP-TKP berdomisili di lokasi pengembangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendamping petani.

3. TKP menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan kegiatan lapangan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Tim Pelaksana Provinsi, yang mencakup: i) lokasi (dusun/kelompok tani); ii) jumlah petani peserta/kelompoktani; iii) luas areal terdaftar/terukur; iv) penyaluran benih dan sarana produksi (pupuk dan obat-obatan); v) luas tertanam; vi) luas panen; vii) produksi/produktivitas; dan viii) permasalahan serta rencana tindak lanjut.


VI. PEMBERDAYAAN PETANI KAPAS

Pemberdayaan petani adalah rangkaian proses memfasilitasi petani melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dan asistensi. Kegiatan ini dilaksanakan secara sistematis, terarah dan berkesinambungan dalam upaya mengakumulasi potensi yang dimiliki. Diharapkan potensi tersebut menjadi suatu kekuatan dalam melakukan kerjasama menuju peningkatan kesejahteraan.

A. Tujuan

Tujuan pemberdayaan petani adalah untuk meningkatkan kemampuan petani dalam hal teknis dan administratif. Selain itu juga membina kebersamaan petani dan pengembangan kelembagaannya agar terbangun usahatani yang mandiri dan berkelanjutan.

B. Sasaran

Penumbuhan dan penguatan kelompok tani mandiri. Bagi kelompok tani mandiri dapat tergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) dan dapat membentuk koperasi yang berbadan hukum.

C. Pelaksanaan

1. Metode Pelaksanaan

Pemberdayaan petani kapas dilaksanakan secara swakelola melalui anggaran APBN Tugas Pembantuan (TP) Provinsi.


Pemberdayaan petani difasilitasi oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan bekerjasama dengan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perkebunan pada wilayah pengembangan kapas dengan melibatkan petugas pendamping lapangan (TKP dan PLP-TKP).

Materi pemberdayaan petani meliputi pembekalan teknis perbenihan, budidaya tanaman kapas sampai dengan panen dan pasca panen serta fasilitasi penumbuhan dan penguatan kelompok tani melalui aspek manajerial.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan pemberdayaan petani mencakup: a. Sosialisasi program kegiatan. b. Inventarisasi kelompok tani peserta

penanaman kapas. c. Penetapan calon peserta pelatihan

(pengurus kelompok atau anggota yang ditunjuk untuk mewakili).

d. Penyelenggaraan pelatihan petani kapas. e. Penyusunan laporan.

Waktu pelaksanaan pelatihan petani adalah sebelum petani melakukan penanaman kapas dan atau menjelang panen kapas.


Untuk wilayah pengembangan dengan musim tanam awal tahun pelatihan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Maret 2015, sedangkan untuk wilayah pengembangan dengan musim tanam akhir tahun pelatihan dilaksanakan sebelum bulan Agustus 2015.


VII. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Agar penggunaan anggaran APBN menjadi tertib sesuai dengan output kegiatan dan dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, keuangan maupun fisik, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan, yaitu (1) sebelum mulai kegiatan (ex-ante) untuk mengetahui persiapan pelaksanaan di lapangan dan mengantisipasi potensi masalah yang mungkin timbul, (2) saat dilakukan kegiatan (on going) untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi, dan (3) setelah dilakukan kegiatan (ex-post) untuk mengevaluasi kegiatan berdasarkan pencapaian target yang ditetapkan.

Laporan dibuat secara berjenjang, mulai dari petugas TKP dan PLP-TKP, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi sampai dengan tingkat pusat di Jakarta.


VIII. PEMBIAYAAN

Kegiatan pelaksanaan Pengembangan Tanaman Kapas yang dibiayai dari dana APBN-P Tahun 2015 melalui DIPA Direktorat Jenderal Perkebunan Tugas Pembantuan (TP) Provinsi.


IX. PENUTUP

Pedoman Teknis Pengembangan Tanaman Kapas Tahun 2015 ini dibuat sebagai acuan umum bagi setiap pihak terutama petugas yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan penanaman kapas. Hal-hal yang belum terakomodir dalam Pedoman Teknis ini, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat diakomodir dalam Juklak dan Juknis. Dalam penyusunan Juklak/Juknis tersebut harus memperhatikan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatannya (POK).


Lampiran 1.

Kegiatan Penanaman Kapas Tahun 2015

NO. PROVINSI KABUPATEN VOLUME

1 Bali Buleleng 50 Ha

Karang Asem 50 Ha

2 NTB Lombok Barat 50 Ha

Lombok Tengah

50 Ha

Lombok Timur

50 Ha

Sumbawa 50 Ha

Lombok Utara

50 Ha

3 NTT Manggarai Barat

200 Ha

Sumba Barat Daya

50 Ha


NO. PROVINSI KABUPATEN VOLUME

4 Sulawesi Selatan

Bantaeng 750 Ha

Bulukumba 3.000 Ha

Bone 750 Ha

Soppeng 750 Ha

Wajo 500 Ha

Jeneponto 750 Ha

Takalar 500 Ha

5 Jawa Timur Lamongan 30 Ha

Jumlah 7.630


Lampiran 2.

Kegiatan Operasional TKP dan PL-TKP Kapas Tahun 2015

NO PROVINSI VOLUME

1 BALI 16 Orang

2 NTB 21 Orang

3 NTT 20 Orang

4 SULSEL 33 Orang

5 JAWA TIMUR 4 Orang

TOTAL 94 Orang


Lampiran 3.

Kegiatan Pemberdayaan Petani Kapas

Tahun 2015

NO. PROVINSI VOLUME

1 BALI 2 Kelompok

2 NTB 5 Kelompok

3 NTT 6 Kelompok

4 SULSEL 19 Kelompok

5 JAWA TIMUR 1 Kelompok

TOTAL 33 Kelompok

pedoman teknis pengembangan tanaman kapas

Documents