pelaksanaan evaluasi sakip-rb-zi tahun 2021
TRANSCRIPT
PELAKSANAAN EVALUASI SAKIP-RB-ZI TAHUN 2021
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Evaluasi SAKIP
Permenpanrb 12/2015
Desk Evaluation
In - Depth interview by ZOOM
Evaluasi dilakukan dengan menganalisis seluruh dokumen atas penerapan SAKIP yang telah disampaikan oleh instansipemerintah kepada Kementerian PANRB melalui ESR.menpan.go.id
Evaluasi mendalam bertujuan untuk memastikan penerapansakip telah dilakukan dengan baik pada unit kerja/Organisasiperangkat Daerah. Pendalaman dilakukan secara sampling berdasarkan hasil desk evaluation, dengan memperhatikancore bisnis instansi dan program prioritas (missal: KSPN)
• menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome)terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government)
• memberikan saran perbaikan yang diperlukan
TUJUAN EVALUASI
METODE EVALUASI
• Pelaksanaan evaluasi Tahun 2021 seluruhnya dilakukan oleh Deputi RB Akuntabilitas Aparatur dan PengawasanKementerian PANRB
PELAKSANA EVALUASI
Evaluasi SAKIP
• Seluruh instansi pemerintah yang meliputi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah yang telahmenyampaikan dokumen SAKIP melaluiaplikasi ESR, minimal berupa laporankinerja/LKJIP
InstansiPemerintah
JumlahInstansi
Pemerintah
telahmenyampaikan
LKjIP Tahun2020
Belum menyampaikan
LKjIP 2020%
KEMENTERIAN/LEMBAGA 89 86 3 96,63%
PROVINSI 34 34 0 100,00%
KAB/KOTA 508 471 37 92,72%
TOTAL 631 591 40 93,66%
*data per 16 Agustus 2021
PERKEMBANGAN PENYAMPAIAN DOKUMEN SAKIPOBJEK EVALUASI
Apa yang perlu dipersiapkan?
IP perlu melakukan update atau
memastikan bahwa seluruh dokumen
penerapan SAKIP terutama dokumen
perencanaan telah disubmit pada
apliksi esr.menpan.go.id
Data-data yang perlu ditambahkan
seperti data pohon kinerja, data
refocusing program-kegiatan, dan data
capaian kinerja/outcome IP (mis: angka
kemiskinan, angka pengangguran
terbuka, harapan hidup, dsb dan berbagai
prestasi/reward yang diterima oleh IP,
dapat disampaikan melalui, google drive,
cloud, atau dropbox kepada evaluator
Apabila IP memiliki aplikasi terkait
implementasi SAKIP, baik
perencanaan dan monev dapat
menyampaikan link atau memberikan
akses kepada evaluator untuk
meninjau.
Fokus Evaluasi SAKIP
Efektifitaspenggunaan
APBN/APBD di sektor prioritas khususnya
Pemulihan kesehatan dan ekonomi akibat
dampak covid-19
Refocusing program-kegiatan yang tidak
berdampak bagi pencapaian sasaran
Sampel Unit kerja
FOKUS EVALUASI SAKIP dan SAMPLE UNIT KERJA
PEMDA
Urusan penanaman modal
Urusan kesehatan
Urusan ketenagakerjaan
Urusan sosial
Urusan Pekerjaan umum
Urusan Industri, Perdagangan, KUKM
Urusan Kominfo
3 PD terkait isu strategis Pemda
K/L
Setiap K/LSample 4 unit kerja
Pemilihan sampledisesuaikan dengan isu strategis terkait core business dan
PEN
Unit kerja fungsi dukungan tidak diprioritaskan
IP yang mengalami penggabungan, obyek
evaluasi adalah instansi setelah penggabungan
Implementasi Reformasi Birokrasi
Evaluasi RB
Permenpanrb 26/2020
Desk Evaluation
In - Depth interview by ZOOM
Evaluasi dilakukan dengan menganalisis seluruh dokumen ataspelaksanaan reformasi birokrasi yang telah disampaikan oleh instansipemerintah kepada Kementerian PANRB melalui aplikasiPMPRB.menpan.go.id
Evaluasi mendalam bertujuan untuk memastikan pelaksanaanreformasi birokrasi telah dilakukan dengan baik pada tingkat instansidan unit kerja/Organisasi perangkat Daerah. Pendalaman dilakukansecara sampling berdasarkan hasil desk evaluation, denganmemperhatikan core bisnis instansi dan program prioritas nasional
• Menilai kemajuan pelaksanaan RB dalam rangka mewujudkan birokrasiyang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, dan mampu memberikanpelayanan publik yang baik.
• Memberikan saran perbaikan dalamrangka meningkatkan kualitas reformasibirokrasi
TUJUAN EVALUASI
METODE EVALUASI
PELAKSANA EVALUASI
• Pelaksanaan evaluasi RB Tahun 2021 dilakukan secara bersama oleh seluruhunit kerja Eselon I di lingkunganKementerian PANRB yang terkait dengan8 area perubahan reformasi birokrasi.
Evaluasi RB
OBJEK EVALUASI
Seluruh instansi pemerintah yang meliputiKementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah yang telah melakukan penilaianmandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasimelalui aplikasi PMPRB-online dan dievaluasi
InstansiPemerintah
JumlahInstansi
Pemerintah
IP telah melakukanPMPRB
IP Tidak/ Belum
melakukanPMPRBJumlah %
KEMENTERIAN/LEMBAGA 89 84 94% 5
PROVINSI 34 34 100% -
KAB/KOTA 508 420 83% 88
TOTAL 631 538 85% 93
PERKEMBANGAN IP YANG TELAH MELAKUKAN PMPRB
Data per Tanggal 02 Agustus 2021 Jam 22:30)
5 K/L yang belum mengisi PMPRB
1. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila2. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam3. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang4. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura -> dibubarkan (Perpres 112/20205)5. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
No Provinsi Kab/Kota
1 Aceh 6
2 Sumatera Utara 7
3 Sumatera Selatan 1
4 Lampung 2
5 NTT 12
6 Kalimantan Tengah 1
7 Sulawesi Utara 5
8 Sulawesi Tengah 2
9 Sulawesi Tenggara 2
10 Sulawesi Barat 1
11 Maluku 8
12 Maluku utara 8
13 Papua 25
14 Papua Barat 8
88 Pemda yang belum mengisi PMPRB
Update bukti dukung evaluasi dapat disampaikan melalui link
google drive,cloud, atau dropboxkepada evaluator
Apa yang perlu dipersiapkan?
• Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dalam tahun 2021 sepenuhnya akanmenggunakan data hasil Survei PenilaianIntegritas (SPI) yang dilakukan oleh KPK;
• Pengukuran Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan(IPKP) akan dilakukan dengan menggunakanaplikasi SHRBZSI dengan penyesuaian yang mengaju pada Permenpan 14/2017 tentangPedoman Penyusunan Survei KepuasanMasyarakat Unit Penyelenggara PelayananPublik
• Secara substansial survei internal RB tentangintegritas jabatan sudah masuk dalam SPI yang dilakukan oleh KPK, sehingga tidak dilakukanlagi
• Bobot hasil SPI akan disesuiakan
Koordinasi dengan instansi yang melakukan pengukuran hasil
antara
• Penyederhanaan Birokrasi
• Inovasi dalam pelayanan publik,
manajemen sdm, dan
Pengawasan
• Tindak lanjut perbaikan
peraturan/kebijakan yang
dianggap menghambat investasi
PEMDA
Urusan penanaman modal
Urusan kesehatan
Urusan ketenagakerjaan
Urusan sosial
Urusan Pekerjaan umum
Urusan Industri, Perdagangan, KUKM
Urusan Kominfo
3 PD terkait isu strategis Pemda
K/L
Setiap K/LSample 4 unit kerja
Pemilihan sampledisesuaikan dengan isu strategis terkait core business dan
PEN
Unit kerja fungsi dukungan tidak diprioritaskan
IP yang mengalami penggabungan, obyek
evaluasi adalah instansi setelah penggabungan
FOKUS EVALUASI
SAKIP dan SAMPLE
UNIT KERJA
Pengambilan data hasil antara dikoordinasikan oleh Deputi RBKUWAS kepada Kementerian/Lembaga yang menjadi leading sector program meso reformasi birokrasi.
Komponen Hasil dan Sub komponen Hasil antara RB
Survei PenilaianIntegritas (KPK)
Predikat SAKIP(KemenPANRB)
Indeks PelayananPublik
(KemenPANB)
Opini LaporanKeuangan
(BPK)
Kapabilitas APIP(BPKP)
Indeks Pengawasan Kearsipan (ANRI)
Indeks SPBE(KemenPANRB)
Indeks Profesionalitas ASN (BKN)
Maturitas SPIP(BPKP)
Kepatuhan Pelayanan Publik (ORI)
Indeks Pengelolaan Keuangan
(Kemenkeu)
Indeks Kualitas PBJ(LKPP)
Indeks Tata kelola manajemen SDM
(BKKBN)
Indeks Pemerintahan Daerah
(Kemendagri)
Indeks kepemimpinan
perubahan
Indeks Sistem Merit(KASN)
Entry meeting
Evaluation
Exit meeting
Reporting
18 Agustus 2021 18 Agustus – 19 Oktober 2021
Minggu ke-4 Oktober 2021
Minggu ke-3 Desember 2021
TIMELINE EVALUASI SAKIP DAN RB
Menuju Predikat WBK/WBBM
Evaluasi ZI
• Tahap ISeleksi administrasi berdasarkan kecukupan syarat pengajuan sesuaiPermenPANRB No. 10 Tahun 2019, termasuk kecukupan data dan buktidukung
• Tahap II• Clearance dari instansi terkait: KPK, ORI, Kompolnas, Komisi Kejaksaaan,
saber pungli, bareskrim (lapas narkoba), BNN, Komisi Yudisial,SPANLAPOR!, BPK (tinjut temuan)
• Seleksi kecukupan hasil survei eksternal
• Tahap IIIPendalaman evaluasi melalui presentasi virtual (via Zoom), video profil,Informasi lainnya dari berita, medsos, dll.
• Tahap IVHasil validasi survey (telesurvei)
• Tahap VPanel
Permenpanrb 10/2019
• menilai dan memberikan saran perbaikan dalam pelaksanaanpembangunan zona integritas, agar dapat mewujudkan unit kerja yang bersih dan bebas dari praktek KKN, sertamampu memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dan pemgangku kepentingan lainnya
TUJUAN EVALUASI
• Pelaksanaan evaluasi Tahun 2021, dilakukan oleh Kementerian PANRB dengan melibatkan Tim Penilai Internal (TPI), terutama bagi instansi pemerintahyang mengajukan lebih dari 50 unit kerjayang diusulkan.
PELAKSANA EVALUASI
Evaluasi ZI
METODE EVALUASI
OBJEK EVALUASI
Seluruh unit kerja yang diusulkanoleh instansi pemerintah
(Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah) yang telah
diajukan melalui aplikasi aplikasiPMPZI-online
InstansiPemerintah
Jumlah IPIP yang
mengusulkan ZIJumlah Unit yang
diusulkan
KEMENTERIAN/LEMBAGA 89 71 3.407
PROVINSI 34 20 169
KAB/KOTA 508 152 755
TOTAL 631 243 4.331
UNIT KERJA YANG DIUSULKAN UNTUK
MENDAPAT PREDIKAT WBK/WBBM
Data per Tanggal 02 Agustus 2021 Jam 22:30)
14 instansi
mengajukan lebih dari50 Unit kerja, denganjumlah 2.451 atau56% dari total yang diajukan tahun 2021
Update bukti dukung evaluasi dapat disampaikan melalui link
google drive,cloud, atau dropboxkepada evaluator
Apa yang perlu dipersiapkan?
Link video pembangunan ZI 2021
Indeks Persepsi Anti Korupsi(IPAK) dalam tahun 2021 dilakukan menggunakanSHPRBZI;
Pengukuran Indeks PersepsiKualitas Pelayanan (IPKP) akandilakukan dengan menggunakanaplikasi SHRBZSI denganpenyesuaian yang mengaju pada Permenpan 14/2017 tentangPedoman Penyusunan SurveiKepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Timeline Evaluasi ZI
• Minggu kedua Oktober –Minggu keempat November
Evaluation
• Minggu keempat November-minggu pertama Desember
Panel• Minggu kedua
Desember
Reporting
Terima kasih