PEMBANTU PENGUSAHA

Terdiri dari :1. MAKELAR2. KOMISIONER3. AGEN4. PEDAGANG5. BANK6. LEASING 7. ASURANSI

A. MAKELARMenurut Pasal 62 KUHD Adalah pedagang perantara yang diangkat oleh presiden atau penguasa yang dianggap

berwenang, untuk melakukan pekerjaan dengan mendapat upah/provisi tertentu, atas amanat dan atas nama orang-orang yang dengan mereka tidak terdapat hubungan kerja tetap.

Sebelum melakukan pekerjaan harus bersumpah di depan pengadilan (saat ini sudah tidak dilakukan, cukup dengan perjanjian tertulis).

Secara umum makelar merupakan perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli), baik orang maupun badan hukum untuk memperoleh komisi.

Dalam perdagangan saham disebut pialang.

PEKERJAAN MAKELAR (Pasal 64 KUHD)Mengadakan pembelian dan penjualan atas nama yang memberikan kuasa, antara lain :

1) Barang-barang dagangan2) Kapal-kapal3) Saham-saham, dana umum/efek dan obligasi4) Surat-surat wesel, order dan surat dagang lainnya5) Menyelenggarakan diskonto, asuransi, perkreditan dengan jaminan barang6) Perjanjian utang-piutang.

KEWAJIBAN MAKELAR (Pasal 66 & 67 KUHD) Mencatat semua kegiatan yang dilakukan dalam buku Memberikan semua catatan kegiatan kepada pihak-pihak yang bersangkutan setiap

waktu atau setiap diminta/diperlukan.

B. KOMISIONER.Pengertian

Adalah seorang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perjanjian atas nama sendiri/firmanya (perusahaan, perseroan dll), dengan menerima upah/provisi tertentu atas order dan beban pihak lain (Pasal 76 KUHD)

Tidak berkewajiban untuk memberitahukan, bahwa dengan siapa/pihak mana ia melakukan hubungan kegiatan yang dibebankannya (Pasal 77 KUHD)

Istilah lain : orang yang bertugas melaksanakan penjualan barang dagangan milik pemerintah atau orang lain dengan menerima imbalan dari keuntungan.

1

Akibat hukum Jika telah bertindak atas nama pemberi amanat, maka segala hak dan

kewajibannya, termasuk kepada pihak ketiga diatur dalam KUH Perdata dalam “Bab Pemberian Amanat/kuasa” (Pasal 79 KUHD).

Buku ketiga KUH Perdata Bab XVI Pasal 1800 s.d. 1819 tentang pemberian kuasa.

Kewajiban lain. Wajib melaporkan kepada instansi yang memberikan ijin usaha, tentang perubahan

kepemilikan modal, apabila prosentasi modal tersebut berkurang (paling lambat 3 bulan).

Wajib memenuhi ketentuan pendaftaran yang ditentukan pemerintah

C. AGEN.

Adalah seorang atau perusahaan/badan hukum perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha.

Adalah seorang atau perusahaan/badan hukum yang menyelenggarakan perdagangan dengan melakukan perjanjian atas nama sendiri/ perusahaan/perseroan lain, dengan menerima upah/provisi tertentu dari order yang diberikan (atau untuk mencari keuntungan dari barang yang dijual).

Dalam praktek bisnis sehari-hari agen juga dapat disebut sebagai distributor. Agen dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum di mana seseorang/pihak agen

diberi kuasa bertindak untuk dan atas nama orang/pihak prinsipal (pemilik barang/jasa) untuk melaksanakan transaksi bisnis dengan pihak lain.

Kriteria utama keagenan Adanya wewenang yang dimiliki oleh agen yang bertindak untuk dan atas nama

prinsipal (perusahaan pemberi order), Supplier, seorang distributor yang bertindak untuk atas nama sendiri. Apabila Pihak asing ingin menunjuk seorang agen/distributor di Indonesia,

perjanjiannya harus dilakukan selama 3 tahun (Kepmen Perdagangan No. 77 tahun 1978).

Hal-hal yang sering menimbulkan perselisihan (Events of defaults), antara lain :1. Agen/distributor lalai melaksanakan kewajibannya.2. Agen/distributor melaksanakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan3. Para pihak jatuh pailit4. Keadaan lain yang menyebabkan para pihak tidak dapat melakukan kewajibannya

(force major dll)

D. PEDAGANG Adalah seseorang atau perusahaan/badan hukum yang mengusahakan penjualan suatu

barang untuk mencari keuntungan bagi dirinya/perusahaannya.

E. BANK (UU No. 7/1992 jo No. 10/1998). Adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2

F. LEASINGG. ASURANSI

KEPAILITAN

A. PENGERTIANUU No. 4 Tahun 1998 tentang kepailitan tidak menjelaskan pengertian, hanya kondisi pailit, yaitu apabila, Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu)

utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan Dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri

maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Suatu kondisi/keadaan debitur berhenti membayar, baik karena keadaan tidak mampu

membayar atau karena keadaan tidak mau membayar.

Dasar Hukum : UU tentang Kepailitan No. 217 Stlb. 1905 jo Stbl. 1906 No. 348 PERPU No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU Kepailitan UU No. 4 Tahun 1998 diundangkan 9 September 1998

AKIBAT DEBITUR PAILIT : Debitur kehilangan hak penguasaan atas harta bendanya dan; penguasaannya diserahkan kepada kurator; dengan pengawasan hakim yang ditunjuk.

PIHAK-PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN KEPAILITAN1) Atas permohonan debitur sendiri2) Atas permintaan seorang atau lebih kreditur3) Oleh kejaksaan untuk kepentingan umum (PP No. 17/2000)4) Bank Indonesia dalam hal debitur merupakan bank5) Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dalam hal debitur merupakan perusahaan

efek.

PROSEDUR PENGAJUAN KEPAILITAN.1. Diajukan ke Pengadilan (Niaga) yang daerah hukumnya merupakan kedudukan hukum

debitur Apabila debitur telah ke luar negeri, ke pengadilan yang derah hukumnya meliputi

tempat kedudukan terakhir debitur, Dalam hal debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah RI, tetapi menjalankan

profesi atau usahanya dalam wilayah RI, diajukan ke pengadilan yang derah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum, kantor debitur menjalankan profesi/usaha.

2. Harus diajukan oleh seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktek (Pasal 279 UU No. 4/1998)

3. Setelah diputuskan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari sejak putusan pernyataan pailit, kurator mengumumkan dalam Berita Negara RI, serta sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas.

3

Mengenai : ikhtisar putusan pernyataan pailit identitas, alamat dan pekerjaan debitur identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia Tempat dan waktu rapat pertama kreditur, dan Identitas hakim pengawas.

Hal-hal yang dapat diajukan kreditur (selama proses kepailitan) ke pengadilan :1. Meletakan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitur; atau2. Menunjuk kurator sementara untuk :

Mengawasi pengelolaan usaha debitur, dan Mengawasi pembayaran kepada kreditur, pengadilan atau penggunaan kekayaan

debitur yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan kurator.

AKIBAT HUKUM PERNYATAAN PAILIT. Debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya

yang dimasukan dalam kepailitan, sejak tanggal kepailitan. Perikatan debitur pailit yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar

dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut mendatangkan keuntungan bagi harta kekayaan itu (Pasal 23)

Segala gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitur harus diajukan terhadap/oleh kurator.

Untuk keperluan harta pailit dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, sebelum pernyataan pailit ditetapkan (Pasal 41).

Termasuk hibah yang dilakukan debitur, apabila kurator dapat membuktikan bahwa pada saat hibah dilakukan, debitur mengetahui atau patut mengetahui bahwa tindakan tersebut akan merugikan kreditur (Pasal 43).

Adanya hak retensi, yaitu hak kreditur untuk menahan barang-barang milik debitur hingga dibayarnya suatu utang, tidak kehilangan hak untuk menahan barang dengan diucapkannya pernyataan pailit (Pasal 59).

BARANG-BARANG YANG DIKECUALIKAN DARI KEPAILITAN (Pasal 20), yaitu :

Uang/gaji tahunan (Pasal 749 huruf c HIR). Barang-barang (Pasal 451 No. 2-5 HIR), yaitu : Hak pengarang Apa yang diperoleh debitur pailit dengan pekerjaannya sendiri, sebagai penggajian

untuk suatu jabatan atas jasa atau upah, pensiun, uang tunggu, uang tunjangan selama kepailitan, apabila ditentukan oleh hakim pengawas.

uang yang diberikan kepada debitur pailit untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut UU.

Sesuatu yang ditentukan oleh hakim pengawas dari pendapatan hak nikmat hasil harta kekayaan anak belum dewasa (Pasal 311 BW) dan untuk membiayai beban sesuai ketentuan Pasal 312 BW, seperti biaya penguburan, mendidik & memelihara anak.

Tunjangan yang oleh debitur pailit yang diterima dari pendapatan anaknya (Pasal 318 BW).

4

B. KURATOR adalah pihak yang diberi tugas untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit.

Dalam tugasnya : tidak diharuskan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari debitur atau salah satu organ debiturAtau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur (meskipun diluar kepailitan hal ini diharuskan)Dapat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit.

Ada dua macam kurator :1. Balai Harta Peninggalan (BHP)2. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki

keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit, dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman.

Persyaratan sebagai kurator/pengurus :Perorangan yang berdomisili di Indonesia Memiliki tanda lulus ujian yang diselenggarakan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI)Apabila pengurus berbentuk persekutuan perdata, maka salah satu partner harus kurator/pengurus yang memenuhi syarat di atas.

Berakhirnya kepailitan (insolvency) adalah dengan akoor/ perdamaian dan Kepailitan Lintas Batas (Crossborder insolvency)

Terkait dengan masalah transaksi bisnis internasional (hk perdata internasional) terjadi suatu keadaan dimana sebuah perusahaan telah dinyatakan pailit di suatu negara lain, dan didirikan berdasarkan hukum setempat.

Contoh : Perusahaan retail Jepang (Sogo) di Indonesia

C. PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

adalah debitur yang tidak dapat/memperkirakan bahwa ia tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih.Dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk perdamaian,

Meliputi :Tawaran pembayaran seluruh/sebagian utang kepada kreditur konkuren.

Prosedurnya :Diajukan oleh debitur kepada pengadilanDitandatangani oleh debitur dan penasihat hukumnya

Perbedaannya dengan Pailit, adalah :

5

PKPU, si debitur masih sanggup dan mampu untuk membayar utang-utangnya secara penuh, hanya saja dibutuhkan waktu tambahan untuk memperbaiki keadaan ekonominya.PAILIT, debitur sudah tidak m ampu lagi untuk membayar utang-utangnya.

Akibat adanya PKPU, adalah :Debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan/ memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya. Jika dilanggar, pengurus berhak melakukan segala sesuatu untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur sendiri (Pasal 22)Debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan (Pasal 228 ayat 1).Debitur berhak membayar utangnya kepada semua kreditur bersama-sama, menurut imbangan piutang masing-masing (Pasal 231)Semua sitaan yang telah dipasang berakhir (Pasal 228 ayat 1).

Alasan dikabulkannya PKPU;Ada alasan yang tepatKeyakinan bahwa dalam waktu yang singkat debitur dapat membayar utangnyaJaminan debitur beritikad baikDisetujui oleh kreditur

D. AKOOR (PERDAMAIAN)

PENGERTIANadalah upaya para pihak (debitur dan kreditur) dalam penyelesaian sisa/seluruh utang debitur secara damai/kekeluargaan, pada saat debitur tidak mampu membayar utangnya yang telah jatuh tempo.

Syarat Syahnya Akoor : Disetujui dalam rapat kreditur Minimal 2/3 dari jumlah para kreditur hadir ½ dari yang hadir setuju Rencana pembayaran seluruh/sebagian utang kepada kreditur konkuren. Di homologasi (disahkan pengadilan)

Persamaannya dengan penundaan pembayaran : Penundaan waktu Jika dilanggar dapat dipailitkan Merupakan urusan antara kreditur dengan debitur Merupakan lembaga penolong debitur Merupakan permohonan debitur yang disetujui kreditur.

E. PENGADILAN NIAGAMerupakan satu-satunya pengadilan yang berhak memutus pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.Berada di lingkungan Peradilan UmumBerkedudukan di Jakarta Pusat Putusannya hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

6

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan upaya peninjauan kembali ke MA.

Dengan syarat :Terdapat bukti tertulis baruPengadilan Niaga telah melakukan kesalahan berat dalam penetapan hukumnya.

Syarat-syarat Hakim Pengadilan Niaga.Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umumMempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang/masalah lingkup pengadilan niagaBerwibawa, jujur dan berkelakuan tidak tercelaTelah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus, sebagai hakim pada pengadilan niaga

Diputuskan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.

F. ARBITRASE (UU NO. 30/1999)

PENGERTIANcara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum berdasarkan perjanjian arbitrasi yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

ARBITER• Orang yang menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan di luar peradilan• dipilih oleh para pihak/ditunjuk oleh PN/Lembaga arbitrase (BANI)

Kelebihan/keuntungannya : Sengketa para pihak dijamin kerahasiaannya Para pihak dapat memilih arbiter yang mempunyai pengalaman, pengetahuan, latar

belakang, jujur dan adil. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum, proses serta tempat penyelenggaraan Putusan arbiter mengikat, prosedurnya sederhana dan langsung dapat dilaksanakan. Tidak terbuka upaya banding, kasasi atau peninjauan kembali

Keputusan Arbiter dapat dibatalkan, karena : Surat/dokumen yang diajukan diakui palsu/dinyatakan palsu Setelah keputusan, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disengaja

disembunyikan lawan. Putusan diambil karena tipu muslihat oleh salah satu pihak. Pembatalan diajukan ke Pengadilan Negeri, MA (banding).

Syarat sebagai Arbiter. Cakap hukum Umur minimal 35 tahun Tidak mempunyai hubungan darah dengan para pihak Tidak mempunyai kepentingan finansial/lainnya Pengalaman minimal 15 tahun

7

Yang tidak dapat menjadi arbiter : hakim jaksa panitera Pejabat pengadilan.

Syarat adanya pilihan Arbitrase. pada saat dibuat perjanjian (Pactum de compromitendo) Setelah timbul sengketa (akta kompromi)

Arbiter dapat dipilih oleh : para pihak, ditunjuk oleh PN atau Lembaga arbitrase

Berakhirnya Tugas Arbiter, karena : • putusan sengketa telah diambil• jangka waktu yang di tentukan dalam perjanjian arbitrase berakhir• para pihak sepakat untuk menarik kembali penunjukkan arbiter

Biaya Arbitrase• Honor arbiter• Biaya perjalanan & lainnya yang dikeluarkan arbiter• biaya saksi/saksi ahli• biaya administrasi

Badan Aribtrase yang dimiliki oleh pemerintah adalah BANI : Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Selain juga ada asosiasi/perkumpuluan arbiter Indonesia.

Arbitrase Dalam perkara perdagangan internasional dikenal “Dispute Satlement”

Penyelesaian di luar pengadilan (selain arbitrasi) secara musyawarah, antara lain :

Konsultasi, diselesaikan melalui bantuan konsultan hukum oleh para pihak negoisasi. diselesaikan melalui bantuan pihak ketiga sebagai negoisator. Mediasi, diselesaikan melalui bantuan pihak ketiga sebagai mediator (penengah

masalah). Konsiliasi, diselesaikan dengan cara mempertemukan pihak kreditur & kreditur (pihak

yang berselisih) untuk mencapai persetujuan (menyelesaikan masalah). Penilaian para ahli (ahli di bidang masing-masing sesuai kasus yang terjadi)

CONTOH KASUS :Permasalahan “Caraca Bodas” antara pertamina dengan USADiselesaikan melalui arbitrase

8