pendidikan kewarganegaraan - ham
DESCRIPTION
HAK ASASI MANUSIATRANSCRIPT
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Disusun oleh :
Jesika amandailham akbar ciputra
umi latifahnorma
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi
Manusia
Pengertian dan Kelembagaan HAM
Kasus Pelanggaran dan Upaya Penegakan HAM
Upaya Perlindungan HAM
Menghargai Upaya Penegakan HAM
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Pengertian HAM
Sejarah Perkembangan Hukum yang Mengatur
HAM
Kelembagaan Nasional HAM di
Indonesia
Jack Donnel John Locke
HAM adalah hak dasar yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir sampai mati sebagai anugerah dari tuhan
YME. Hak asasi merupakan hak yang paling dasar dan pokok
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Sejarah perkembangan hak asasi manusia
Pengertian HAM
Sejarah Perkembangan Hukum yang Mengatur
HAM
Kelembagaan Nasional HAM di
Indonesia
NEXTfakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Revolusi Prancis (1789)
Revolusi Amerika (1776)
Magna Charta (1215)
SEJARAH HAM
Piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan
The four freedom
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Revolusi Amerika (1776)
SEJARAH HAM
Declaration of Independence (Deklarasi Kemerdekaan)
Revolusi Prancis (1789)
Magna Charta (1215)
The four freedom
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Revolusi Prancis (1789)
SEJARAH HAM
Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis XVI) yang telah
bertindak sewenang-wenang dan absolut
Revolusi Amerika (1776)
Magna Charta (1215)
The four freedom
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Franklin D. Roosevelt
“The four Freedom”
Freedom of speech
Freedom of religion
Freedom from fear
Freedom from want
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Kelembagaan nasional HAM
Pengertian HAM
Sejarah Perkembangan Hukum yang Mengatur
HAM
Kelembagaan Nasional HAM di
Indonesia
NEXTfakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Komnas HAM
Kelembagaan HAM di Indonesia
lembaga mandiri yang tidak berpihak, visioner, serta memiliki misi membantu menyelesaikan kasus-kasus
pelanggaran HAM di masyarakat Indonesia serta melakukan kegiatan pendidikan dan penyuluhan
tentang HAM KPAI
Komnas Antikekerasan terhadap Perempuan
LSM
Keppres No. 50 Tahun 1993, dan disempurnakan dengan UU No. 39 Tahun 1999
berjumlah 35 orang, jabatan lima tahun
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian disahkan oleh Presiden
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
KPAI
Kelembagaan HAM di Indonesia
Komnas HAM
Komnas Antikekerasan terhadap Perempuan
LSM
dibentuk berdasarkan UU No. 23 tentang Perlindungan Anak
KPAI pusat terdiri dari 9 orang
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Komnas Antikekerasan terhadap Perempuan
Kelembagaan HAM di Indonesia
Keppres No. 181 Tahun 1998 Komnas HAM
KPAI
LSM
menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan yang berlangsung
di Indonesia
mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan di Indonesia
meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan dan perlindungan HAM terhadap perempuan
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
LSM
Kelembagaan HAM di Indonesia
lembaga non-pemerintah yang dibentuk masyarakat
Komnas HAM
KPAI
Komnas Antikekerasan terhadap Perempuan
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Kasus Pelanggaran dan Upaya Penegakan HAM
Pelanggaran hal yang tergolong berat
Kasus pelanggaran ham di Indonesia
Penyebab terjadinya pelanggaran HAM di
Indonesia
Upaya penegakan HAM
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Pelanggaran hal yang tergolong berat
Pembunuhan masal (genosida)
Pembunuhan sewenang-wenang
Penyiksaan
Penghilangan orang secara paksa
Perbudakan atau diskriminasi
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Kasus pelanggaran ham di Indonesia
Peristiwa TANJUNG PRIOK
Kasus terbunuhnya Marsinah
Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)
terjadi tahun 1984 antara
aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Kasus pelanggaran ham di Indonesia
Peristiwa TANJUNG PRIOK
Kasus terbunuhnya Marsinah
Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)
Marsinah adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerja
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Kasus pelanggaran ham di Indonesia
Peristiwa TANJUNG PRIOK
Kasus terbunuhnya Marsinah
Peristiwa Trisakti dan Semanggi (1998)
Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia
Penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia
Masih belum adanya kepahaman pada tataran konsep mengenai HAM
Adanya pandangan bahwa HAM bersifat
individualistik yang akan mengancam kepentingan
umum
Kurang berfungsinya
lembaga penagak hukum
Pemahaman yang belum merata tentang HAM,
baik dikalangan sipil maupun
militer
Pelanggaran hal yang tergolong berat
Kasus pelanggaran ham di Indonesia
Upaya penegakan HAM
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Upaya penegakan HAM
Pelanggaran hal yang tergolong berat
Kasus pelanggaran ham di Indonesia
Penyebab terjadinya pelanggaran HAM di
Indonesia
Upaya penegakan HAM
Mempelajari peratran perundang-undangan mengenai HAM maupun peraturan hukum pada
umumnya
Kegiatan belajar bersama untuk memahami pengertian HAM
Memahami tentang peran lembaga-lembaga perlindungan HAM (baik Komnas HAM, LSM dll).
Menghormati hak orang lain baik dalam keluarga, kelas, sekolah maupun masyarakat
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Upaya Perlindungan HAM Upaya Perlindungan HAM dalam UUD 1945
Upaya Perlindungan HAM dalam Universal Declaration of Human
Right (UDHR)
Upaya Perlindungan HAM
dalam Konvensi Internasional
Upaya Perlindungan HAM dalam uu no. 39 tahun 1999
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Upaya Perlindungan HAM dalam UUD 1945
Upaya Perlindungan HAM dalam UUD 1945
Pasal 28 (hak untuk mengadakan perserikatan, berkumpul, dan menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan)
Pasal 27 (hak jaminan dalam bidang hukum dan ekonomi)
Pasal 28 (A-J)
Pasal 29 (mengakui kebebasan dalam menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing)
Pasal 31 (mengakui hak setiap warga negara akan pengajaran)
Pasal 32 (mengakui adanya jaminan dan perlindungan budaya)
Pasal 33 (mengakui hak memiliki dana menikmati kekayaan indonesia)
Pasal 34 (mengatur hak asasi dibidang kesejahteraan sosial)
Upaya Perlindungan HAM dalam Universal Declaration of Human
Right (UDHR)
Upaya Perlindungan HAM
dalam Konvensi Internasional
Upaya Perlindungan HAM dalam uu no. 39 tahun 1999
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Upaya Perlindungan HAM dalam Universal Declaration of Human
Right (UDHR)
Upaya Perlindungan HAM dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR)
Pertama, hal-hal yang berhubungan
dengan hak-hak sipil dan hak-hak politik trdapat pada pasal
3-21
Ketiga merupakan pasal-pasal
penutup, yaitu pasal 28-30
Kedua, hal-hal yang berhubungan
dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan
budaya terdapat pada pasal 22-27
Upaya Perlindungan HAM dalam UUD 1945
Upaya Perlindungan HAM
dalam Konvensi Internasional
Upaya Perlindungan HAM dalam uu no. 39 tahun 1999
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Upaya Perlindungan HAM dalam Konvensi Internasional
Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat (UDHR pasal 19 dan CCPR pasal 19)
Hak kedudukan yang sama dalam hukum (UDHR pasal 7 dan CCPR pasal 26)
Kebebasan untuk berkumpul (UDHR pasal 20 dan CCPR pasal 21)
Kebebasan beragama (UDHR pasal 18 dan CCPR pasal 18)
Hak atas pengajaran (UDHR pasal 2 dan CESCR pasal 13)
Kebebasan berserikat (UDHR pasal 23, CESCR pasal 8, CCPR pasal 22)
Hak atas penghidupan yang layak (UDHR pasal 25 dan CESCR pasal 11)
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Upaya Perlindungan HAM dalam uu no. 39 tahun 1999
Upaya Perlindungan HAM dalam uu no. 39 tahun 1999
Hak utuk hidup
Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
Hak mengembangkan diri
Hak memperoleh keadilan
Hak atas kebebasan pribadi
Hak ata rasa aman
Hak atas kesejahteraan
Hak turut serta dalam pemerintahan
Hak wanita
Hak anak
Upaya Perlindungan HAM dalam UUD 1945
Upaya Perlindungan HAM dalam Universal Declaration of Human
Right (UDHR)
Upaya Perlindungan HAM
dalam Konvensi Internasional
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Menghargai Upaya Penegakan HAM
Penegakan HAM melalui Peradilan HAM
Jaminan terhadap Para Korban dan Saksi
Pengakuan Pelanggaran HAM Era Orde Baru
HAM di Indonesia Setelah Reformasi
Proses Penegakan HAM
Hambatan Penegakan HAM di Indonesia
Pertisipasi dalam Penegakan HAM fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi
2014
Penegakan HAM melalui Peradilan HAM
UU No.26 Tahun 2000
Pengadilan HAM merupakan peradilan khusus di lingkungan peradilan umum
memiliki wewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak-
hak asasi manusia yang berat
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Jaminan terhadap Para Korban dan Saksi
para korban dan saksi dijamin perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Pengakuan Pelanggaran HAM Era Orde Baru
masih cukup populernya praktik represi politik oleh aparat negara
praktik pembatasan partisipasi politik
praktik eksploitasi ekonomi
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
HAM di Indonesia Setelah Reformasi
HAM di Indonesia Setelah Reformasi
Perlindungan HAM di bidang penegakan hukum masih diskriminatif
Perlindungan HAM di bidang sosial ekonomi
Praktik represi atau penyiksaan oleh aparat negara
Proses Penegakan HAM
Hambatan Penegakan HAM di Indonesia
Pertisipasi dalam Penegakan HAM
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Proses Penegakan HAM
Komnas HAM
Pengadilan HAM
Ad Hoc
Menerima pengaduan
Pemeriksaan
Menyelesaikan pengaduan
Penangkapan
Penyidikan
Pemeriksaan Penahanan
Penuntutan
Penyelidikan
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Hambatan Penegakan HAM di Indonesia
Hambatan Penegakan HAM di Indonesia
Pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah
Penyalahgunaan kekuasaan
Perlakuan diskriminatif
HAM di Indonesia Setelah Reformasi
Proses Penegakan HAM
Pertisipasi dalam Penegakan HAM
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014
Pertisipasi dalam Penegakan HAM
Pertisipasi dalam Penegakan HAM
Mendukung pemerintah dalam menegakkan HAM melalui pengadilan HAM
Melakukan kontrol pada pemerintah agar berbagai kebijakannya sejalan dengan HAM
Melaporkan setiap pelanggaran HAM kepada aparat yang berwenang
Memberdayakan masyarakat lemah, akan kesadaran tentang HAM
HAM di Indonesia Setelah Reformasi
Proses Penegakan HAM
Hambatan Penegakan HAM di Indonesia
fakultas ekonomi - pendidikan ekonomi 2014