peran kkp dalam rencana kerja pemerintah...

REPUBLIK INDONESIA

PERAN KKP DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH 2017

Plt. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam

Disampaikan dalam Rapat Kerja Teknis Terpadu

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jakarta, 30 Mei 2016

REPUBLIK

INDONESIA

2

OUTLINE

1. Pendahuluan

• Arahan Presiden Terkait Penyusunan RKP 2017

• Pendekatan Penyusunan Rancangan Awal RKP 2017

• Proses Penyusunan RKP 2017

2. Strategi dan Prioritas Nasional RKP 2017

3. Peran KKP dalam Prioritas Nasional

4. Penutup

REPUBLIK

INDONESIA

1. PENDAHULUAN

3

REPUBLIK

INDONESIA

TEMA RKP 2017:

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”

Setiap Menteri dan Kepala Lembaga wajib mengendalikan anggaran di setiap K/L yang dipimpinnya. Tidak boleh masalah anggaran hanya diserahkan kepada Biro Perencanaan

Anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional

Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function, tetapi money follow program. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata

Memangkas program yang nomenklatur yang tidak jelas dan manfaatnya kurang langsung tertuju pada rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih, dan seterusnya

ARAHAN PRESIDEN TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017

4

Peraturan Presiden RI No. 45/2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017

REPUBLIK

INDONESIA

PENDEKATAN PENYUSUNAN RKP 2017 Pendekatan Money Follow “Program Prioritas” Pendekatan Holistik-Tematik, Terintegrasi & Spasial

5

VISI

DOMAIN POLITIK (GIVEN) MISI

NAWACITA

3 Dimensi Pembangunan + Kondisi Perlu

23 Prioritas Nasional

88 Program Prioritas

1171 Kegiatan Prioritas

DOMAIN PERENCANAAN Pendekatan Holistik-Tematik,

Terintegrasi & Spasial

Program dan Kegiatan KL Dan Urusan

Pemerintah SKPD

Multilateral Meeting

Multilateral Meeting

Musrenbang Nasional

Trilateral Meeting

PENYEDERHANAAN NOMENKLATUR

DOMAIN PELAKSANAAN

Money Follow Programme

PROSES PENYUSUNAN RKP 2017

Draft AWAL RKP + Multilateral I dan II

MUSRENBANGNAS PERTEMUAN TRILATERAL

MULTILATERAL I: a. Subtansi Prioritas Nasional, kegiatan

prioritas dan K/L penanggungjawab b. Target nasional tahun 2017.

MULTILATERAL II: a. Subtansi Prioritas Nasional, kegiatan

prioritas dan K/L penanggungjawab (termasuk masukan KSP)

b. Target nasional tahun 2017 c. Penyusunan urutan/ranking kegiatan

Prioritas Nasional.

a. Penyelarasan target nasional ke target pelaksanaan di Provinsi dan Kab/Kota.

b. Perincian lokasi dan memastikan lokus kegiatan prioritas di Provinsi dan Kab/Kota.

c. Keterpaduan kegiatan prioritas nasional di Provinsi dan Kab/Kota dengan kegiatan daerah

a. Kegiatan prioritas dan indikator yang mendukung PN

b. Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan Prioritas Nasional (setelah ditentukan money follow program).

c. Konfirmasi target sesuai pagu K/L yang ditetapkan setelah money follow program.

d. Kerangka kelembagaan dan regulasi

PERPRES RKP

6

REPUBLIK

INDONESIA

2. Strategi dan Prioritas Nasional

7

REPUBLIK

INDONESIA

8

2. STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL DAN TEMA RKP 2017

Norma Pokok Pembangunan Kabinet Kerja : a. Pembangunan bersifat holistik komprehensif memperhatikan dimensi terkait b. Pembangunan untuk manusia dan masyarakat harus memberdayakan masyarakat untuk menjadi mandiri dan tidak menyebabkan justru menjadi masyarakat yang

lemah (entitled society) c. Pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang semakin lebar d. Pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan ekosistem e. Pembangunan harus mendorong tumbuh berkembangnya swasta dan tidak justru mematikan usaha yang sudah berjalan

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

Revolusi Mental

Pelayanan Pendidikan

Pelayanan Kesehatan

Perumahan dan Permukiman

Kedaulatan Pangan Kedaulatan Energi

Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)

DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN DIMENSI PEMERATAAN WILAYAH DAN KEWILAYAHAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

Kepastian dan Penegakan Hukum Keamanan dan Ketertiban Konsolidasi Demokrasi Reformasi Birokrasi Reformasi Regulasi

RKP 2015*)

MELANJUTKAN REFORMASI BAGI PERCEPATAN

PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERKEADILAN

RKP 2016

MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR UNTUK MEMPERKUAT FONDASI

PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS

RKP 2017

MEMACU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK

MENINGKATKAN KESEMPATAN KERJA SERTA MENGURANGI KEMISKINAN DAN

KESENJANGAN ANTARWILAYAH

RKP 2018

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2018

RKP 2019

Ditentukan dalam proses penyusunan RKP 2019

Kemaritiman dan Kelautan

Pembangunan Pariwisata

Antar Kelompok Pendapatan

Desa dan Kawasan Perdesaan

Daerah Tertinggal dan Daerah Perbatasan

Perkotaan

Reforma Agraria Peningkatan

Konektivitas Nasional

FAKTOR PENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI

REFORMASI FISKAL PENINGKATAN EXPORT NON MIGAS PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

Kondisi Perlu

REPUBLIK

INDONESIA

9

PRIORITAS NASIONAL RKP 2017

Prioritas Nasional

1. Revolusi Mental 2. Kesehatan 3. Pendidikan 4. Perumahan dan Permukiman 5. Kedaulatan Pangan 6. Maritim dan Kelautan 7. Kedaulatan Energi 8. Pembangunan Pariwisata 9. Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK) 10. Antar Kelompok Pendapatan 11. Reforma Agraria 12. Daerah Perbatasan 13. Daerah Tertinggal 14. Desa dan Kawasan Pedesaan 15. Perkotaan 16. Konektivitas 17. Reformasi Regulasi, Kepastian Dan Penegakan Hukum 18. Stabilitas Keamanan Dan Ketertiban 19. Konsolidasi Demokrasi Dan Efektivitas Diplomasi 20. Reformasi Birokrasi 21. Perbaikan Iklim Investasi Dan Iklim Usaha 22. Peningkatan Ekspor Nonmigas 23. Reformasi Fiskal

REPUBLIK

INDONESIA

3. Peran KKP dalam Prioritas Nasional

10

REPUBLIK

INDONESIA

11

KKP DALAM PRIORITAS NASIONAL

Kedaulatan Pangan

• produksi ikan dan konsumsi ikan masyarakat

Kedaulatan Energi

• konversi BBM ke BBG Kemaritiman dan Kelautan

Daerah Perbatasan

• penamaan pulau-pulau kecil

Daerah Tertinggal

• pengelolaan pulau-pulau kecil

Pelayanan Kesehatan

• konsumsi ikan masyarakat

Pelayanan Pendidikan

• pendidikan vokasi

Antarkelompok Pendapatan

• pelatihan masyarakat, pengelolaan kenelayanan

Desa dan Kawasan Pedesaan

• minapolitan budidaya, pengembangan sentra/kampung nelayan

Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

• penanganan IUU Fishing (kapal pengawas)

Konsolidasi Demokrasi dan Efektivitas Diplomasi

• hari operasional kapal pengawas

Percepatan Pertumbuhan Industri dan Kawasan Ekonomi (KEK)

• masterplan

Pembangunan Pariwisata

• wisata bahari

Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha

• unit usaha KP yang melakukan investasi

Peningkatan Ekspor Non Migas

• ekspor kelautan dan perikanan non pangan

1 2 3

4

7

5 6

9

10

8

14 13

12 11

15

REPUBLIK

INDONESIA

12

Arah kebijakan

1. Konektivitas (tol) laut dan industri maritim,

2. Peningkatan industri perikanan dan hasil laut,

3. Penataan Ruang Laut, konservasi dan rehabilitasi

pesisir dan laut, serta wisata bahari,

4. Peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya

ikan dan petambak garam,

5. Penanggulangan dan penyelesaian Illegal,

Unreported, Unregulated (IUU) Fishing dan

keamanan laut,

6. Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan

pengelolaan pulau-pulau kecil.

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN Sasaran dan Arah Kebijakan – RKP 2017

Sasaran 2014

(Baseline)

2015 2016 2017 2019

Memperkuat Jatidiri sebagai Negara Maritim

- Penyelesaian

pencatatan/deposit pulau-pulau

kecil ke PBB

13.466 750 500 Deposit

Pulau

selesai

Selesai th

2017

- Penyelesaian batas maritim

antarnegara

1 negara

(PNG)

6

perundingan

12

perundingan

12

perundingan

Perundinga

n 10 zona

maritim

Pemberantasan IUU Fishing

- Meningkatnya ketaatan pelaku

perikanan

52% 66% 73% 76% 87%

Membangun Konektivitas Nasional

- Pengembangan pelabuhan

untuk menunjang tol laut

24 24 24 24 24


penyeberangan

210 15 23 15 270

(kumulatif)

- Pembangunan

(penyelenggaraan) kapal

perintis

50 unit 30 30 0* 104

(kumulatif)

Pengembangan Ekonomi Maritim dan Kelautan

- Produksi hasil kelautan - juta

ton

- Ikan (Tangkap dan

Budidaya)

- Rumput Laut

- Garam

28,3

10,6

10,1

2,5

33,1

13,6

10,6

3,3

35,4

14,8

11,1

3,6

39,4

16,0

13,4

3,8

40-50

18,8

19,5

4,5


perikanan

21 unit 22 unit 22 unit 22 unit 24 unit

- Luas kawasan konservasi laut 15,7 juta ha 17,3 juta ha 17,8 juta ha 18,6 juta ha 20 juta ha

REPUBLIK

INDONESIA

13

PEMBANGUNAN KEMARITIMAN DAN KELAUTAN 2017

Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan

Konektivitas (tol) laut dan

industri maritim

Industri perikanan dan

hasil laut

Tata Ruang Laut, konservasi dan

rehabilitasi pesisir dan laut,

serta wisata bahari

Penanggulangan dan penyelesaian IUU Fishing dan keamanan laut

LEVEL 1

Penetapan batas laut, penamaan

pulau, dan pengelolaan pulau-

pulau kecil

Kesejahteraan nelayan,

pembudidaya ikan, dan

petambak garam

PRIORITAS NASIONAL PROGRAM

PRIORITAS

• Koordinasi Perencanaan : Kemen PPN/Bappenas

• Koordinasi Pelaksanaan : Kemenko Bidang Kemaritiman

Kemenlu, Kemen KP, BIG, LAPAN,

Kemendagri, Kemen PU PR, Kemen ESDM,

Kemensos, BNPP, Kemen Desa PDTT,

BNPB, Pemda

Kemen KP, POLRI, Kejaksaan,

MA, LAPAN, Kemenhub, Bakamla,

Bapeten, Pemda

Kemenhub, Kemenperin, Kemen BUMN, BMKG, BNPB, Kemenkeu, BPPT, BIG, Kemen PU PR, Pemda, Kemendag

Kemen KP, Kemen ESDM, Kemendag, Kemenperin, BATAN, LIPI, BPOM, Pemda

Kemen KP, Kemen PU PR, BIG, BNPB, Kemendagri, LAPAN, BPPT, Kemenhub, Kemen LHK, LIPI, Kemenpar, Pemda

Kemen KP, Kemen KUKM, Kemensos, Kemenhub, BMKG, Kemenristekdikti, Kemendag, LAPAN, Pemda

REPUBLIK

INDONESIA

14

Program Proritas Industri Perikanan dan Hasil Laut

No. Kegiatan Prioritas

1 Peningkatan Produksi Ikan, Garam dan Rumput Laut

2 Pengadaan Sarpras Pendukung Produksi KP

3 Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan

4 Pengolahan Perikanan dan Sistem Logistik Ikan

5 Penelitian, Pengembangan Teknologi, dan Inovasi Iptek

6 Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, serta Karantina Ikan

REPUBLIK

INDONESIA

15

Program Prioritas Tata Ruang, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, serta Wisata Bahari


1 Penataan Ruang Laut Pesisir, Darat Terpadu dan Zonasi Pesisir

2 Konservasi Pesisir dan Laut

3 Rehabilitasi Kawasan Pesisir dan Laut

4 Pengendalian Pencemaran Pesisir dan Laut

5 Pengelolaan Wisata Bahari

REPUBLIK

INDONESIA

16

Program Proritas Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam


1 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Sentra Nalayan dan Pelaku KP Lainnya

2 Peningkatan Keterampilan dan Perlindungan Nelayan

3 Peningkatan Akses terhadap Bantuan/Stimulan, Akses Modal dan Bantuan

4 Sistem Informasi Kelautan dan Perikanan

REPUBLIK

INDONESIA

17

Program Proritas Penanggulangan IUU Fishing dan Keamanan Laut


1 Peningkatan Pengawasan Kelautan dan Perikanan serta Keamanan Laut

2 Penguatan Lembaga, Aparatur Pengawas dan Penegak Hukum, serta Masyarakat

3 Penataan Wilayah Pengelolaan Perikanan (Wpp), Perijinan Kapal Perikanan, Peningkatan Ketaatan serta Penanganan Pelanggaran

REPUBLIK

INDONESIA

18

Program Proritas Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil


1 Pemetaan dan Perundingan Batas Laut

2 Penamaan dan Pendaftaran Pulau

3 Pengelolaan Pulau-pulau Kecil

REPUBLIK

INDONESIA

19 19

Contoh Beberapa Highlight Hasil Pembahasan Musrenbangnas 2016 KEMARITIMAN DAN KELAUTAN

Indikator Target Nasional

RKP 2017

Jumlah kapal perikanan yang terbangun (unit) 2.500 unit kapal

Jumlah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) 20 lokasi

Terbangunnya Fasilitas Pelabuhan Laut 24 pelabuhan

Jumlah kawasan pesisir yang direstorasi (kawasan) 10 kawasan pesisir

Jumlah keluarga miskin di wilayah pesisir yang memperoleh bantuan usaha ekonomi produktif (KK)

26.100 KK

Provinsi Kalimantan Utara • Pengembangan Sentra Kelautan dan

Perikanan Terpadu (SKPT) di Kab.Nunukan

• Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai di Tanjung Aru, Pulau Sebatik, Kab. Nunukan; dan Pantai Amal Baru, Kota Tarakan

• Pengadaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan ukuran 3-30 GT

Provinsi Papua Barat • Pembangunan Fasilitas

Pelabuhan Laut Arar, Kab. Sorong, Kaimana, dan Laut Kokas, serta subsidi perintis 4 trayek di Manokwari dan 6 trayek di Sorong

• Pemberian bantuan usaha ekonomi produktif di Raja Ampat


Provinsi Sulawesi Utara • Pengembangan Sentra

Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Kec. Tahuna, Kab. Kepulauan Sangihe

• Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai (Pantai Miangas, Pantai Marore, dan Pantai Inobonto)


Provinsi Aceh • Pengadaan kapal perikanan dan

alat penangkapan ikan ukuran 3-30 GT

Provinsi Jawa Timur • Pembangunan ice

flake machine skala besar di Trenggalek


Provinsi Maluku • Pengembangan Kawasan Konservasi Aru

Tenggara • Lanjutan pembangunan pelabuhan Saumlaki,

Kroing, Amahai, dan Marlasi, serta subsidi perintis 18 trayek

• Rehabilitasi hutan mangrove di 11 lokasi, rehabiitasi pesisir di Pulau Buru,


Provinsi Maluku Utara • Pembangunan Kelembagaan Riset

Kelautan di Morotai • Pembangunan Prasarana Pengaman

Pantai di Morotai Selatan Tahap I, Totodoku dan Momojiu, Pantai Moti Kota Ternate, dan Pantai Takofi


Provinsi Kepulauan Riau • Lanjutan Pekerjaan

Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Subi dan Midai

• Pengembangan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di Natuna

• Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai di Pantai Nongsa, Pelampong, dan Karang Banteng


REPUBLIK

INDONESIA

PENUTUP

20

- Perlunya menjaga konsistensi perencanaan antara RKP, Renja, dan RKAKL; - Perlunya menjaga target capaian sasaran secara optimal, melalui peran

yang sinergis dan integratif antar unit di lingkup KKP dalam mendukung prioritas kemaritiman dan kelautan;

- Sinergi pemanfaatan alokasi anggaran secara efektif dan efisien, mengingat keterbatasan sumber pembiayaan, dan diarahkan pada kegiatan yang mempunyai multiflier effect yang tinggi;

- Perlu secara akurat mengkaji kesiapan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas seperti pengadaan kapal perikanan, kapal pengawas, kapal pengolah ikan

REPUBLIK

INDONESIA

Terima Kasih

21

REPUBLIK

INDONESIA

KERANGKA EKONOMI MAKRO 2015-2019

*) Dengan perkembangan keadaan saat ini, target RPJMN 2015-2019 perlu dipertimbangkan kembali **) Target APBN 2016 ***) Indeks baru dengan parameter: gotong royong, toleransi, dan rasa aman. Konsep masih dalam proses penyempurnaan dan pematangan, termasuk pembahasan variabel, sehingga target masih belum dapat ditetapkan secara kuantitatif.

Sumber: RPJMN 2015-2019

Realisasi 2014 dan perkiraan realisasi 2015

INDIKATOR MAKRO 2014

(BASELINE) 2015 2016 2017 2018* 2019*

Pertumbuhan Ekonomi (%)

(Target Awal RPJMN 2015-2019)

5,0

(5,1)

4,8

(5,8)

5,3**

(6,6)

5,5-5,9

(7,1)

5,8-6,6

(7,5)

6,4-7,4

(8,0)

Pengangguran (%)


5,94

(5,6-5,9)

6,18

(5,5-5,8)

5,2-5,5

5,3-5,6

(5,0-5,3)

5,0-5,3

(4,6-5,1)

4,0-5,0

(4,0-5,0)

Angka Kemiskinan (%)


10,96

(9,0-10,0)

11,13

(9,5-10,5)

9,0-10,0

(9,0-10,0)

9,5-10,5

(8,5-9,5)

8,0-9,5

(7,5-8,5)

7,0-8,0

(7,0-8,0)

Gini ratio (indeks)


0,41

n.a

0,41

(0,40)

0,39

(0,39)

0,38

(0,38)

0,37

(0,37)

0,36

(0,36)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,8 74,8 75,3 75,7 n.a 76,3

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS)*** 0,59 n.a n.a n.a n.a Meningkat

22

REPUBLIK

INDONESIA

PERTUMBUHAN EKONOMI 2014-2017

Target Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran (Persen) Target Pertumbuhan Ekonomi Sisi Produksi (Persen)

* Realisasi (BPS,2016); **Bappenas, data diolah * Realisasi (BPS,2016); **Bappenas, data diolah

• Pertumbuhan ekonomi 2017 diperkirakan mencapai 5,5 - 5,9 persen

• Sisi permintaan: o Pemulihan ekonomi global (AS dan Uni Eropa) mendorong pertumbuhan ekspor

hingga 4,5 – 5,0 persen, terutama produk non-migas o Perbaikan iklim investasi dan pasar domestik mendorong pertumbuhan

investasi 6,0 - 6,6 persen o Inflasi yang stabil di kisaran 4,0 persen akan meningkatkan daya beli masyarakat

sehingga mendorong konsumsi masyarakat tumbuh 5,4 - 5,5 persen o Konsumsi pemerintah tumbuh 6,7 persen, didorong oleh penyerapan anggaran

yang merata dan berkualitas dengan program pembangunan yang semakin efisien

• Sisi penawaran: industri pengolahan diperkirakan tumbuh 6,2 - 6,5 persen

• Kebutuhan investasi 2017 diperkirakan sebesar Rp 4.498-4.617 triliun, disumbang oleh investasi pemerintah dan masyarakat sebesar 11,3 persen dan 88,7 persen

Kerangka Regulasi:

1. Periode 2006-2015, jumlah regulasi di Indonesia ± 42.000, terutama: Peraturan Menteri 12.792; Perda Kabupaten/ Kota 25.575; Perda Provinsi 3.177 ; Peraturan Pemerintah 861; Peraturan Presiden 1.041

2. Pemangkasan 50 persen dari 42.000 regulasi yang dilaksanakan bertahap setiap tahun, melalui simplifikasi regulasi (pemangkasan, penyederhanaan, deregulasi)

3. Paket-paket Kebijakan Ekonomi

23

INDIKATOR 2014* 2015* 2016** 2017**

Konsumsi Rumah Tangga 5,1 5,0 5,1 5,4 - 5,5

Investasi 4,1 5,1 5,2 6,0 - 6,6

Konsumsi Pemerintah 2,0 5,4 5,4 5,6 - 6,7

Ekspor Barang dan Jasa 1,0 -2,0 1,0 4,5 - 5,0

Impor Barang dan Jasa 2,2 -5,8 1,6 4,3 - 4,8

INDIKATOR 2014* 2015* 2016** 2017**

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

4,2 4,0 4,2 4,2 - 4,3

Industri Pengolahan 4,6 4,3 5,4 6,2 - 6,5

Konstruksi 7,0 6,7 8,0 7,7 - 8,4

Jasa-jasa 6,6 7,9 8,5 8,5 – 8,8

Lainnya 4,6 2,5 4,3 4,9 – 5,3

PDB 5,0 4,8 5,3 5,5 – 5,9

Kerangka Pendanaan:

Investasi pemerintah lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan program prioritas

REPUBLIK

INDONESIA

24

Program Proritas Industri Perikanan dan Hasil Laut

REPUBLIK

INDONESIA

25

Program Prioritas Tata Ruang, Konservasi dan Rehabilitasi Pesisir dan Laut, serta Wisata Bahari

REPUBLIK

INDONESIA

26

Program Proritas Kesejahteraan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam

Program Proritas Penanggulangan IUU Fishing dan Keamanan Laut

REPUBLIK

INDONESIA

27

Program Proritas Penetapan Batas Laut, Penamaan Pulau dan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

peran kkp dalam rencana kerja pemerintah...

Documents