peranan lembaga pemberdayaan masyarakat (lpm) …digilib.unila.ac.id/25945/20/skripsi tanpa bab...
TRANSCRIPT
PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
PEKON GADINGREJO TIMUR KECAMATAN GADING REJO
KABUPATEN PRINGSEWU DALAM PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PEKON
TAHUN 2013-2019
(Skripsi)
Oleh
Okta Purnama
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017
ABSTRACT
ROLE OF INSTITUTE FOR COMMUNITY EMPOWERMENT (LPM)
EAST GADINGREJO VILLAGE OF GADING REJO DISTRICT
PRINGSEWU REGENCY IN PREPARATION
MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN VILLAGE
YEAR 2013-2019
by:
OKTA PURNAMA
Institute for Community Empowerment (LPM) is an institution or a container that
is formed on the initiative of the community as partners in accommodating the
village government and realize the aspirations and needs of the community in the
field of development. Medium Term Development Plan Village is the only one
planning document for the period of 6 (six) annual contains the policy direction
related priorities, programs, activities and needs the village. The problem in this
research is how the role of LPM East Gadingrejo Village in the preparation of its
medium term development plan village years 2013-2019, with three (3) indicators
of the duties and functions of the LPM itself, among other things: empowering
rural communities in participatory development plan, implement and control
development, as well as storage and distribution of community aspirations for
development.
Okta Purnama
The method used is qualitative descriptive approach, meaning research by
managing the data and facts for subsequent analysis researcher with regard to the
role of LPM East Gadingrejo Village in the preparation of its medium term
development plan village years 2013-2019. Source of data derived from
interviews and documentation. Data analysis was performed with data reduction,
data presentation and conclusion.
The results of this study indicate that the LPM East Gadingrejo Village active role
in RPJM of Village years 2013-2019 despite the lack of maxi mal due to several
factors, namely: the lack of an active management of resources, a lack of internal
coordination LPM, LPM lacking in the agenda of socialization of society related
to absorption development aspirations, and no operational allowances budgeted by
the Government Village for LPM.
Keywords: role, LPM, RPJM
ABSTRAK
PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
PEKON GADINGREJO TIMUR KECAMATAN GADING REJO
KABUPATEN PRINGSEWU DALAM PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PEKON
TAHUN 2013-2019
Oleh :
OKTA PURNAMA
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan suatu Lembaga atau
wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa
dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di
bidang pembangunan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon adalah
satu-satunya dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahunan yang memuat
arah kebijakan terkait prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pekon.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan LPM Pekon
Gadingrejo Timur dalam penyusunan RPJM-Pekon tahun 2013-2019, dengan 3
(tiga) indikator tugas dan fungsi dari LPM sendiri, antara lain : memberdayakan
masyarakat desa dalam menyusun rencana pembangunan yang partisipatif,
melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, serta penampungan dan
penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
Okta Purnama
Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif,
artinya penelitian dengan mengelola data dan fakta yang ada untuk selanjutnya
peneliti analisis yang berkaitan dengan peran LPM Pekon Gadingrejo Timur
dalam penyusunan RPJM-Pekon tahun 2013-2019. Sumber data berasal dari hasil
wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data,
penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa LPM Pekon Gadingrejo Timur
berperan aktif dalam penyusunan RPJM Pekon tahun 2013-2019 meski kurang
maksimal dikarenakan beberapa faktor, yaitu : minimnya sumberdaya pengurus
yang aktif, kurangnya koordinasi internal LPM, kurang teragendakan sosialisasi
dari LPM ke masyarakat terkait penyerapan aspirasi pembangunan, dan tidak ada
tunjangan operasional yang dianggarkan oleh Pemerintah Pekon untuk LPM.
Kata kunci : peranan, LPM, RPJM
PERANAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
PEKON GADINGREJO TIMUR KECAMATAN GADING REJO
KABUPATEN PRINGSEWU DALAM PENYUSUNAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PEKON
TAHUN 2013-2019
Oleh
Okta Purnama
(Skripsi)
Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN
Pada
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017
RIWAYAT HIDUP
Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 12
Oktober 1992, merupakan anak keempat dari empat bersaudara
pasangan dari Bapak H. Mustafa Saleh, SH dan Ibu Hj. Siti
Ikhwati, S.Pd.
Jenjang akademik penulis dimulai dengan menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar
(SD) Negeri 3 Gedong Air Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2004,
dilanjutkan menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 14
Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2007, dan dilanjutkan menempuh
pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Bandar Lampung yang
diselesaikan pada tahun 2010.
Tahun 2010, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung (Unila) melalui
jalur SNMPTN.
Selama melaksanakan studi di Jurusan Ilmu Pemerintahan, penulis aktif dalam
organisasi baik internal maupun eksternal kampus, antara lain : Anggota Biasa LSSP
Cendekia FISIP UNILA, Ketua Biro II HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP UNILA,
Kepala Dinas PPSDMO BEM FISIP UNILA, dan Ketua Bidang PPPA HmI Cabang
Bandar Lampung Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung, serta Ketua Bidang
PU HmI Cabang Bandar Lampung.
Penulis pernah mengikuti berbagai pelatihan selama menjadi Mahasiswa Jurusan
Ilmu Pemerintahan, yaitu : Masa Perkenalan Cendekia (MPC) oleh LSSP Cendekia
FISIP UNILA, Pelatihan Insan Cendekia (PIC) oleh LSSP Cendekia FISIP UNILA,
Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa Tingkat Jurusan (LKMMTJ)
oleh HMJ Ilmu Pemerintahan, Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa
Pemerintahan Tingkat Madya (LKMPTM-NAS) dalam kegiatan Forum Komunikasi
dan Kerjasama Mahasiswa Ilmu Pemerintahan se-Indonesia (FOKKERMAPI) di
Universitas Muhammadiyah Malang, Masa Perkenalan Calon Anggota (MAPERCA)
di HmI Komsospol Unila, Latihan Kader I (Basic Training) di HmI Cabang Bandar
Lampung Komisariat Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung, serta Latihan Kader II
(Intermediate Training) Tingkat Nasional di HmI Cabang Lombok Tengah.
MOTTO
“Ikhlas Bhakti Bina Bangsa Berbudi Bawa Laksana,
Yakin Usaha Sampai”
( OKTA PURNAMA )
Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan;
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan
menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-
Ku sangat pedih”
( QS. IBRAHIM 14:7 )
“Great Man Aren’t Born Great, They Grow Great“
( VITO ANDOLINI CORLEONE )
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-
putusnya dipukul ombak.
Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menentramkan
amarah ombak dan gelombang”
( JALINUS AT THABIB )
PERSEMBAHAN
Alhamdulillahirobbil’alamin
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan
hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Kupersembahkan karya sederhana ini teruntuk …
Kedua orangtuaku,
Ayahanda H. Mustafa Saleh, SH dan Ibunda Hj. Siti Ikhwati, S.Pd.
Terimakasih telah menjadi tutor terbaik sepanjang masa, memberikan kasih
sayang, kesabaran dan do’a tanpa batas, serta memberikan arahan dan motivasi
tanpa balas. Semoga Ayah dan Mamah terus diberikan kesehatan oleh Allah
SWT. Aamiin.
Saudara-saudaraku tercinta,
Abang Mesrawan, S.STP, M.Si, Kakak Diela Natarini, S.IP, dan Abang Ari
Mulando, S.STP, MH.
Terimakasih atas kasih sayang, kesabaran dan dukungannya hingga detik ini.
Para sahabat yang selalu memberikan warna tersendiri dalam hidupku.
Para pendidik, baik dari jenjang Sekolah Dasar hingga menginjakkan kaki di
bangku Kuliah. Terimakasih atas ilmu yang bermanfaat.
Dan untuk nama besar Universitas Lampung, almamater yang akan selalu
penulis banggakan .
SANWACANA
Puji dan syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan
hidayah-Nya lah skripsi yang berjudul “Peranan Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM) Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten
Pringsewu Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon
Tahun 2013-2019” dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat sebagai persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Lampung.
Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya
bantuan, bimbingan, dorongan dan saran dari berbagai pihak, terutama dari dosen
pembimbing serta dosen pembahas, sehingga penyusunan skripsi dapat
diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1. Bapak Dr. Syarief Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik yang telah memberikan banyak pembelajaran dalam waktu yang
singkat baik dalam bentuk arahan, kritik atau teguran yang bentuknya kecil
namun berdampak besar.
2. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si selaku Wakil Dekan Bidang Umum
dan Keuangan (sebelumnya menjabat Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan)
yang tiada henti memberikan nasihat yang terkadang diselingi bercanda
kepada penulis.
3. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Sekretaris Jurusan, merangkap
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik yang selalu mendampingi, membimbing dan membantu
pelayanan kebutuhan mahasisiswa khususnya mahasiswa tingkat akhir di
jurusan.
4. Ibu Dwi Wahyu Handayani, S.IP, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Hubungan
Internasional sekaligus Dosen Pembimbing yang luar biasa sabar dalam
memberikan nasihat, bantuan, bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, MH selaku Ketua Jurusan Hubungan
Internasional sekaligus Dosen Pembahas yang sangat banyak membantu
dalam memberikan saran, kritik serta membuka cakrawala berpikir penulis
dalam proses menyusun hingga menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ilmu Pemerintahan Fisip Unila, yang telah membimbing,
mendidik dan memotivasi selama ini. Terimakasih atas ilmu yang telah kalian
berikan kepada penulis selama menuntut ilmu di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Staf Jurusan Ibu Riyanti dan Mas Bambang, Staf Subbag Akademik, Staf
Subbag Kemahasiswaan yang selalu membantu proses administrasi, dan Mas
Jum dan Mas Dede lt 1, Kiyay Herman lt 2, dan Kiyay Satpam FISIP yang
banyak memberikan obrolan santai selama penulis kuliah.
8. Teristimewa untuk Bapak H. Mustafa Saleh, SH, seorang Ayah yang hebat.
Terimakasih atas nasihat, ilmu, dukungan, amarah, dan kesabaran yang luar
biasa dan Ibu Hj. Siti Ikhwati, S.Pd, seorang Mamah yang tidak pernah
berhenti mendoakan, memberikan motivasi, dan kasih sayang yang tiada
batas. Maaf terlambat dalam proses penyusunan skripsi ini Mah, Yah. Semoga
Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk
Mamah dan Ayah. Aamiin.
9. Untuk saudara/i ku Abang Mesrawan, S.STP, M.Si, Kakak Diela Natarini,
S.IP, Abang Ari Mulando, S.STP, MH, terimakasih atas cinta dan kesabaran
dalam memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi. Maaf terlambat ya,
Bang, Kak.
10. Terima kasih kepada para informan, Bapak Mirad Sepdianto, ST selaku
Kepala Pekon Gadingrejo Timur, Bapak Rahmat Nursholeh selaku Sekretaris
Pekon, Bapak Orizal selaku Ketua LPM, Bapak Ferry Windarko selaku
Sekretaris LPM, serta Sedulur Agus Priyadi, S.IP, Pak Burhanudin, dan Pak
H. Soekamto, serta rekan Para Pencari Tuhan Dimas Tangguh Santoso dan
Putra Ramadhan yang telah setia menemani peneliti dalam proses wawancara
dan juga banyak membantu selama proses riset berlangsung.
11. Untuk sahabat rasa saudara Mediyansyah terimakasih atas segala curhat di
masa lalu, masa kini dan masa-masa yang akan datang, Bro., serta semua
Purna Pasukan Gatot Subroto – R.A. Kartini dan Purna Ambalan Teuku Cik
Ditiro – Cut Nyak Dien yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
12. Tak lupa untuk sahabat yang merangkap jabatan jadi pacar Ketua Angkatan
2010, Reddyah Renata Suharno, S.IP terimakasih untuk semua bantuan
khususnya dalam proses penyusunan skripsi dan menyelesaikan studi ini.
Kasih contoh yang bagus untuk Dimas, jangan lupa 1 kunci hidup ini yaitu
bersyukur …
13. Untuk rekan seperjuangan, senasib sepenanggungan yang antara lain TOISEY
„Ndut‟ Tano Gupala, S.IP (cepet sukses, ndut. Jangan gak ngabarin kalo ke
karang) „Puay‟ Iin Tajudin, S.IP (inget janji mau tobat pasca wisuda, puay
hahaha), Siska Fitria, S.IP, M.IP (sukses ya, kaa. Doain gua cepet S2 juga
wkwkwk), „Oneng‟ Yoan Yunita, S.IP (jadi anak yang berbakti buat mama
papa, neng. Jangan lupa doa buat yudha disana yaa), PURPALA „Mr. tampan‟
Putra Ramadhan, S.IP (ayok geh garap lagi skripsinya, bor hehehe), „Mob-
mob‟ Raditiya FC, S.IP (makasih banyak untuk semua bantuan skripsweet ini,
mob), „Hitachi‟ Kevin Aditya Pratama, S.IP (masih lu janis-janis itu, pin ?
wkwkwk), „Gawir‟ Dimas Tangguh Santoso, S.IP (makasih bener udah
nemenin gua turlap dan nyiapin segala syarat kompre dan wisuda, wir
wkwkwk), „Dulur‟ Anugerah Robbian Tori, S.IP (ayok semangat, lur. Jangan
maen proyek terus hahaha), „Ico Bebo‟ M. Novrico Dikki Pradinan, S.IP (sikat
miring aja adek 2013 itu, co hahaha), „Adin‟ Violanda YAZ (ah gak konkret
sama lu mah, ingkar terus hahaha), „Robo‟ Robby Ruyudha, SIP (dikebut
skripsweet nya pak Gubernur + Korda UICL), „Ekay‟ Ekky Julian DS, S.IP
(cepet lagi wawancara ketua fraksi itu, kay. Awas keburu expired wkwkwk),
„Nabu‟ Aditya Darmawan, S.IP (selingin waktu geh curhat lagi kita hahaha),
„Uda‟ Novandra Yudha Satria (maen ke lampung, da. Parah bener hahaha),
duo BAS BNI ‟46 „Kapab‟ Maulana Rendra Yudha, S.IP dan „Jaseng‟ Pebri
Dwi Firnando, S.IP (ilmu marketing tingkat dewa, tapi hati-hati bisnis
yang‟itu‟, pak hahaha), duo bujang RBI „Tapir‟ Aditya Arief, S.IP (jangan
sering ngajak korban nonton film di kosan, dit wkwkwk) dan Agus Andria,
S.IP, „Puakhi‟ Azmi Nurhakiki, S.IP, Tim KKN Sri Rahayu „Mijo‟ Mirzan
Triandana, S.IP (sukses di negeri orang, pak hehehe) dan „Pak‟ Riendi
Ferdian, S.IP (sekabaran pak, jangan langsung ngilang. Selip ketingkip
wkwk), „Ido‟ Ridho Jupanter, S.IP, „Dulur‟ Angga Jevi Surya, SH (yang
amanah jadi anggota DPRD Prov. Lampung, lur hehehe), KRUI
BROTHERHOOD Ricky Ardian, S.IP, M.IP, Ardi Yuzka, S,IP, Ikhwan
Efrizal, S.IP, M.IP, Alam Patria, S.IP, Ilham Kurniawan, S.IP, Dita Purnama,
S.IP, M.IP, Yurike Pratiwi, S.IP, Indra Jaya Negara, S.IP, Herowandi, S,IP,
M.IP, Geng MBIWS ciwik-ciwik cetarrr, Synthia Dwi Utami, S.IP, Indra Jaya
Negara, S.IP, dan saudara-saudara seperjuangan yang lain di lintas jurusan,
fakultas maupun universitas, yang mungkin penulis lupa nyantuminnya karena
begadang.
14. Segenap adek tingkat/junior/adinda 2011 Ketum „PM‟ Anbeja Kirsy, S.IP,
Sekum Wilanda Rizki, S.IP, Sekbir Merari Defri Prhamathana, S.IP, Adrian
Soedrajad, S.I.Kom, „Dam‟ Rahmat Affandi (next time kita ke pulau dewata
lagi hahaha) dll, 2012 Ketum Rizki Hendarji Putra, S.IP (angkat kering, jay
wkwkwk), Ketum Vico Lukito, S.IP (Best Partner nyeberang ke lombok
hahaha), Ketum Nico Purwanto, S.IP (udah lagi maenin adek-adek itu, mis
hahaha), Nissa Nurul Fathia, S.IP, Arum Rahma Sari, S.IP, Dita Adistia, S.IP,
Intan Kumala, S.IP, M. Hezby Fauzan, S.IP (ngumpul dulu, can. Jangan
kebanyakan pacaran), Kordum + Pak Gub Juwanda, S.IP (semangat skripsi
nya, dinda) Pimum Rosim Nyerupa, S.IP (Kham sebalakan, setawitan,
sehangguman dang secadangan yu, dinda hehehe), „Wagub‟ Nick Kurniawan
R, S.AB (gagah dulu jadi abang itu, nick hahaha), Fatihunnajah, S.I.Kom dll,
2013 Ketum Taufiq Suni Pratama, S.IP (makasih udah bikinin ppt seminar
hasil, dinda hahaha), Sekum Danang Marhaens, S.IP, Kordum Tiyas Apriza,
S.IP (kabid PA nya amanah ya, dinda), Ketum Anam Alamsyah, S.IP
(semangat, dinda. Dinamika itu biasa), Andi Sanjaya, S.IP, Agus Burman,
S.IP, Rahma Adi Putra, S.IP (cepet lagi KKN lu, put), Rifky Febrihanuddin,
S.IP, duo batak „Mami‟ Siti Martina Napitupulu, S.Sos dan „Butet‟ Asnia
Nasution, S.Sos (makasih banyak ya sering nemenin ngobrol di romli, dek.
Semangat skripsiannya hehehe), 2014 Ketum Sinta Oktavia Pratiwi, S.IP
(semangat, tum. Banyakin kader dari Pem ya), Sekum Alvilia Zen Alkhalifi,
S.IP (semangat ya, kum. Bantu ketum nya hehehe), Panji Laksono Bayu Aji,
S.IP (Juragan beras mah harus rajin ke kom ya), Aditya Pangestu, S.IP, Ketum
Joddie Prakasa Diputra, A.Md (kasih contoh yang baik, tum), „John‟ Alfian
Oksila, A.Md (semangat berproses, dinda), Pimum Kumaranur Inten
blablabla, S.I.Kom (lupa abang nama lengkap kmu, dek hahaha), „Kang‟ Idris
Setiawan, S.A.N dll, 2015 Geovani Lazuardi, S.IP (Paminal Komsospol Unila,
ramein lagi kom nya dinda) dll, 2016 Tri Ayu Sartika Zanti (Semangat
menyongsong tes nya, diks), Rizki „Ded‟ (ayo baca buku, dinda), Bari Arla
(kembangkan potensimu, dinda), Alif Ketua Angkatan (ayo ajak kawan-kawan
yg lain berproses di komsospol, dinda), Azis (kamu petinju atau mahasiswa,
dek ? hahaha) dll, mohon maaf untuk nama-nama yang belum sempat
tercantum di karya sederhana ini, adinda semua. Terimakasih telah banyak
membantu.
15. Terima kasih kepada Keluarga Besar HmI Komsospol Unila „Tondano 35‟,
salam hormat untuk para senior/alumni, kawan seangkatan/seperjuangan,
junior yang masih konsisten dan tetap istiqomah untuk terus belajar dan
mengembangkan potensi diri. Banyak hal yang penulis dapatkan ketika
berproses di „sumur, dapur, ruang tengah, teras serta kamar-kamar komisariat‟.
Yakinlah tidak ada hasil yang mengkhianati proses. Dengan niat tulus dan
ikhlas, yakinkan dengan iman-usahakan dengan ilmu-sampaikan dengan amal.
Bahagia HmI…
16. Terimakasih untuk jajaran „CV. TO-BER‟ „Pak Kasek‟ Hafiz, „Pak Dir‟
Mijwad, Irpan „Jemi‟ atas motivasi, dukungan, nasehat, teguran serta
pengalamannya wabilkhusus di „janji tanah petarung‟.
17. Pengurus HmI Cabang Bandar Lampung „Soedirman 47‟ Wabilkhusus Ketua
Umum Yefri Febriansah, SH, Sekum Khoirul Anam, Bendum M.A. Silmi,
Kabid PAO Nurul Yuliana, Kabid PPPA Sandi Putra Berlian, S.Pi, Kabid
PTKP Putra Ramadhan, S.IP, Kabid PPD Husni Mubarok, Kabid HAM LH
Rio Andesta, ST, Kabid KPP, Wasekum PU Ritno Ananto, Ketum Kohati
Rominta Yani Siregar, Sekum Kohati Purnama Aulia K Sihombing, dll.
Semoga Allah SWT mencurahkan kebaikan bagi kita semua, serta semoga skripsi
ini dapat bermanfaat untuk umat dan bangsa.
Bandar Lampung, Februari 2017
Penulis
Okta Purnama
i
DAFTAR ISI
Halaman
DAFTAR ISI ....................................................................................................... i
DAFTAR TABEL ............................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... v
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ............................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ...................................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian ........................................................................................ 5
D. Kegunaan Penelitian................................................................................... 6
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan tentang Peranan ........................................................................... 7
1. Pengertian Peranan ................................................................................ 7
B. Tinjauan tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ................. 8
1. Pengertian LPM ...................................................................................... 8
2. Perkembangan LPM ............................................................................... 10
3. Tugas dan Fungsi LPM .......................................................................... 13
4. Kepengurusan LPM ................................................................................ 14
C. Tinjauan tentang Rencana Pembangunan Desa ......................................... 15
1. Pengertian Pembangunan ....................................................................... 15
2. Pengertian Desa ...................................................................................... 20
3. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .................. 22
D. Teori Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat ...................................... 22
E. Kerangka Pikir.. .......................................................................................... 25
III. METODE PENELITAN
A. Tipe Penelitian ........................................................................................... 30
B. Fokus Penelitian ......................................................................................... 31
ii
C. Lokasi Penelitian ........................................................................................ 32
D. Jenis Data ................................................................................................... 33
E. Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 33
F. Teknik Pengolahan Data ............................................................................. 35
G. Informan ..................................................................................................... 35
H. Teknik Analisis Data .................................................................................. 36
IV. GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Berdirinya Pekon Gadingrejo Timur ............................................. 39
B. Kondisi Umum Pekon Gadingrejo Timur .................................................. 42
C. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon dan LPM Gadingrejo Timur......... 45
V. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ............... 48
1. Tugas dan Fungsi LPM menurut Permendagri RI nomor 5 tahun
2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ............ 48
2. Tugas dan Fungsi LPM dalam Proses Penyusunan RPJMDes
menurut Permendagri RI nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa ............................................................................. 51
B. Alur Penyusunan dan Pembentukan Tim Penyusun RPJM Pekon ............ 53
1. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Pekon ............................................ 53
2. Penyelarasan Arah Kebijakan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten/Kota ...................................................................................... 54
3. Pengkajian Keadaan Pekon .................................................................... 54
4. Penyusunan Rencana Pembangunan melalui Musyawarah Pekon ......... 55
5. Penyusunan Rancangan RPJM Pekon .................................................... 55
6. Penyusunan Rencana Pembangunan Pekon melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Pekon .......................................................... 55
7. Penetapan RPJM Pekon .......................................................................... 56
C. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekon Gadingrejo Timur
dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi ...................................................... 56
1. Peran LPM Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam
Menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif....................................... 57
2. Peran LPM dalam Melaksanakan dan Mengendalikan Pembangunan... 63
3. Fungsi LPM sebagai Penampung dan Penyalur Aspirasi
Pembangunan .......................................................................................... 68
D. LPM dan penyusunan RPJM Pekon Gadingrejo Timur tahun
2013-2019 ................................................................................................. 73
E. Hasil Pembahasan.. ..................................................................................... 79
iii
VI. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan .................................................................................................... 87
B. Saran ........................................................................................................... 89
DAFTAR PUSTAKA
iv
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Daftar Nama Kepala Pekon Gadingrejo Timur ................................................ 41
2. Jumlah Penduduk Pekon Gadingrejo Timur Berdasarkan Jenis Kelamin ....... 43
3. Tingkat Pendidikan Penduduk Pekon Gadingrejo Timur ................................. 43
4. Pekerjaan Penduduk Pekon Gadingrejo Timur ................................................. 44
5. Rincian Wawancara Informan berdasarkan Indikator Pemberdayaan
Masyarakat dalam Menyusun Rencana Pembangunan Partisipatif .................. 59
6. Rincian Wawancara Informan berdasarkan Indikator Melaksanakan dan
Mengendalikan Pembangunan ......................................................................... 64
7. Rincian Wawancara Informan berdasarkan Indikator Penampung dan
Penyalur Aspirasi Pembangunan ...................................................................... 70
8. Rincian Wawancara Peranan LPM dalam Penyusunan RPJM Pekon
Gadingrejo Timur tahun 2013-2019 ................................................................. 77
v
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Kerangka Pikir ................................................................................................. 29
2. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Gadingrejo Timur .............................. 45
3. Struktur Organisasi LPM Pekon Gadingrejo Timur ......................................... 47
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan desa merupakan upaya pembangunan yang dilaksanakan di desa
dengan ciri utama adanya partisipasi aktif masyarakat dan kegiatannya meliputi
seluruh aspek kehidupan masyarakat baik fisik material maupun mental spiritual.
Otonomi masyarakat desa dicirikan dengan adanya kemampuan masyarakat untuk
memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan
fungsi-fungsi pemerintahan sebagai perwujudan atas pelayanan terhadap
masyarakat dari segi administrasi pemerintahan dan pelayanan umum.
Kuatnya fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta
meningkatnya kemampuan keuangan desa untuk membiayai kegiatan-kegiatan di
desa baik yang bersumber dari swadaya masyarakat maupun sumber lainnya.
Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau
dengan sebutan lain Pekon, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2
Selain itu, desa atau pekon adalah kesatuan organisasi pemerintahan yang
terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung di bawah kecamatan, dan
merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah
tangganya (Taliziduhu Ndraha 1991:3). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa dinamika masyarakat pada
tingkat desa dapat terwadahi dalam tiga institusi utama, yaitu Pemerintah Desa
atau Pekon, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) merupakan suatu Lembaga atau
wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam
menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang
pembangunan, yang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa bahwa keberadaan dari LPM sebagai mitra dari Pemerintah Pekon,
sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan di daerah khususnya daerah
perdesaan.
Hal ini tentunya sebagai bentuk proses pemberdayaan masyarakat dalam
pembangunan yang lebih terlembaga. LPMD mempunyai tugas menyusun rencana
pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat,
melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Desa (LPMD) tidak mungkin dapat berjalan sendiri dalam melaksanakan
tugasnya di bidang pembangunan, tetapi diperlukan kerjasama dengan Pemerintah
Pekon, yang dipimpin oleh Kepala Pekon. Terjalinnya kerjasama yang baik
diharapkan akan melahirkan program-program pembangunan yang baik dan sesuai
pada kemampuan dan kebutuhan masyarakat pekon.
3
Program-program pembangunan yang ada di desa atau pekon dijabarkan dengan lebih
terperinci lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa. Permendagri tersebut merupakan pedoman
bagi pemerintah desa atau pekon dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa
pelaksanaan pembangunan mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan
sumber daya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong
royong masyarakat.
Anggota masyarakat bukan hanya merupakan objek pembangunan semata, tetapi
juga sebagai subjek pembangunan. Pembangunan pedesaan telah dilakukan secara
luas oleh pihak Pemerintah, tetapi hasilnya masih saja belum optimal. Hal ini
dapat dilihat dari keterlibatan peran serta masyarakat dan lembaga yang menaungi
suatu desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan
Pembangunan Desa atau Pekon disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
Perencanaan pembangunan 6 (enam) tahun tersebut merupakan RPJM Desa atau
Pekon yang memuat arah kebijakan keuangan pekon.
Strategi pembangunan pekon, dan program kerja pekon, dan ditetapkan dengan
peraturan pekon (Permendagri No 114 Tahun 2014 pasal 4 ayat 1). Oleh karena itu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon) merupakan bagian
dari peraturan pekon. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM
Pekon) ditetapkan dengan keputusan kepala pekon dan disusun untuk menjamin
4
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan.
Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011:75) Kepala Desa
bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM
Desa dan RKP Desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dalam forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbang desa). Peserta
musrenbang desa tersebut terdiri atas :
a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM-Desa membantu
pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa.
b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber.
c. Rukun Warga atau Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan
lain-lain sebagai anggota.
d. Warga masyarakat sebagai anggota.
Dalam penyusunan rencana pembangunan desa diperlukannya sinergisitas atau
kerjasama yang baik antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dengan
Pemerintah Pekon, dengan demikian diharapkan rancangan pembangunan yang
dihasilkan dapat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang dimiliki oleh pekon
tersebut yang pada akhirnya bermuara pada meningkatnya tingkat kesejahteraan
masyarakat pekon itu sendiri.
Hasil Pra Riset yang telah dilakukan dapat penulis simpulkan bahwa
permasalahan yang muncul dalam proses penyusunan RPJM Pekon Gadingrejo
Timur tersebut yaitu masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan
fungsi dari kelembagaan khususnya LPM yang ada di Pekon Gadingrejo Timur,
tingkat intensitas pertemuan atau rapat koordinasi yang masih kurang, dan
kurangnya koordinasi antar sesama anggota LPM maupun dengan Aparat Pekon.
Perencanaan pembangunan pekon yang baik dapat berjalan sesuai dengan harapan
masyarakat jika Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dapat menjalankan perannya
sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyusunan rencana pembangunan dan
pengawalan pembangunan.
5
Berdasarkan uraian di atas, maka sorotan utama penelitian ini adalah bagaimana
Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam proses penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pekon. Apakah peran yang
dijalankan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gadingrejo Timur sudah sesuai
dengan tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah pada
penelitian ini adalah :
Bagaimana peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekon
Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Tahun 2013-2019?
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian
ini adalah :
1. Untuk menjelaskan peranan pengurus Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Pekon dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon
Tahun 2014-2019 di Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo
Kabupaten Pringsewu;
6
2. Untuk menganalisa peranan pengurus Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten
Pringsewu berdasarkan tugas dan fungsinya.
D. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan penelitian ini adalah :
1. Secara teoritis hasil penelitian ini sebagai salah satu kajian Ilmu
Pemerintahan, yaitu untuk mengembangkan pengetahuan mengenai lembaga
kemasyarakatan desa.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan memberikan masukan ide dan
pemikiran khususnya bagi masyarakat, pengurus LPM Pekon Gadingrejo
Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dan LPM di pekon lain
untuk meningkatkan peran dalam penyusunan rencana pembangunan jangka
menengah pekon.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan tentang Peranan
1. Pengertian Peranan
Peranan berarti sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang
terutama (W.J.S. Poerwadarminta 2002:735). Menurut Levinson, menjelaskan
bahwa peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu
yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma
yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam
masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-
peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
(Soerjono Soekamto 2006:238).
Selanjutnya, Levinson mengemukakan bahwa peranan dapat mencakup tiga hal
yaitu:
a. Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang
dalam masyarakat. Peranan arti ini merupakan rangkaian peraturan-
peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
b. Suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam
masyarakat sebagai organisasi.
c. Sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
8
Menurut Soerjono Soekanto (2006:212) bahwa:
Peranan adalah aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang
melakukan atau melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Dalam hal ini peranan
mencakup 3 hal yaitu :
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan
rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan
masyarakat.
b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat sebagai organisasi.
c. Peranan dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur
sosial masyarakat.
Pendapat lain Alvin L.Bertran yang diterjemahkan oleh Soeleman B. Taneko
bahwa Peranan adalah pola tingkah laku yang diharapkan dari orang yang
memangku status atau kedudukan tertentu. (Soeleman B. Taneko, 1986: 220)
Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peranan
merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang dalam
menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.
B. Tinjauan Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
1. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
Mengembangkan peranan masyarakat pada tingkat terdepan Desa/Kelurahan
harus terlembaga dalam institusi yang berbasis masyarakat atau “Community
9
Based Organization” agar tercipta demokrasi dan partisipasi dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan secara legal
formal. Keberadaan institusi lokal ataupun lembaga masyarakat tersebut diatur
dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara
eksplisit menyatakan bahwa Desa atau Pekon mendayagunakan lembaga
kemasyarakatan pekon yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan pekon, pelaksanaan pembangunan pekon,
pembinaan kemasyarakatan pekon, dan pemberdayaan masyarakat pekon serta
merupakan wadah partisipasi masyarakat pekon sebagai mitra pemerintah
pekon.
Masyarakat merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam rangka
pembangunan nasional. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dibentuk di
setiap desa atau pekon dengan Peraturan Pekon, sedangkan susunan pengurus
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat
pekon yang disahkan atau dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Pekon yang
bersangkutan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat bertujuan memberdayakan
seluruh potensi masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM).
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 1 ayat 1 Lembaga
Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
10
Kemudian pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga
atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah
Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan
masyarakat di bidang pembangunan.
Konsep diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) adalah lembaga masyarakat di pekon yang tumbuh dari, oleh, dan
untuk masyarakat serta merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam
pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah
dan prakarsa swadaya gotong royong masyarakat dalam berbagai aspek
kehidupan dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri, dinamis
dan maju.
2. Perkembangan LPM
Menurut Emil Salim (1984:56) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada
hakekatnya memiliki 2 (dua) makna pokok yaitu :
a. Meningkatkan kemampuan masyarakat desa melalui pelaksanaan
berbagai program pembangunan agar masyarakat dapat mencapai
tingkat kemapanan yang diharapkan.
b. Memberikan wewenang secara professional kepada masyarakat
dalam pengambilan keputusan dalam rangka pembangunan diri.
11
Kemandirian masyarakat tidak berarti pemerintah akan membiarkan
masyarakat berkembang tanpa ketetapan arah, tetapi pemerintah senantiasa
responsif dalam mencermati permasalahan yang dihadapi masyarakat serta
memberikan bantuan dan fasilitas agar masyarakat secara bertahap mampu
membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Dalam rangka hal
tersebut pemerintah antara lain memfasilitasi temu LKMD tingkat
Nasional pada tahun 2000 di Bandung dalam usaha penguatan keberadaan
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.
Sebagai salah satu bentuk fasilitas pemerintah dalam rangka memfasilitasi
penguatan peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan
Kelurahan perlu dibentuk asosiasi pembangunan masyarakat. Adapun
yang dimaksud dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yaitu :
1. Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa
sesuai dengan kebutuhan desa, serta ditetapkan dengan keputusan desa
bersangkutan.
2. Pada kesehariannya LPM tersebut adalah masih sama hakekatnya
dengan apa yang dikenal dengan LKMD.
3. Pengembangan LKMD menjadi LPM
Perihal temu LKMD tingkat Nasional, maka pada tanggal 18 s.d 21 Juli
2000 di Bandung telah berlangsung temu LKMD tingkat Nasional
dengan kesepakatan sebagai berikut :
a. Mengubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM;
12
b. Terbentuknya Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat secara
nasional.
Asosiasi LPM yaitu wadah/wahana berhimpun dan berkomunikasi
antara LPM yang di Desa/Kelurahan dengan tujuan kepengurusan
asosiasi LPM dibentuk setiap jenjang pemerintahan :
1) Di tingkat Pusat yaitu Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi LPM.
2) Di tingkat Provinsi yaitu Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi LPM
Provinsi
3) Di tingkat Kabupaten/Kota yaitu Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi
LPM Kabupaten/Kota
4) Di tingkat Kecamatan yaitu Forum Komunikasi Asosiasi LPM
Kecamatan.
Berdasarkan pemaparan konsep dapat disimpulkan bahwa keberadaan
Asosiasi LPM sebagai Lembaga Kemasyarakatan, harus dikelola secara
mandiri dan diarahkan untuk memfasilitasi penguatan peran dan fungsi
lembaga kemasyarakatan yang juga sebagai mitra pemerintah desa dalam
rangka memberdayakan masyarakat, agar masyarakat memiliki posisi
tawar menawar yang seimbang dalam penetapan kebijakan dan program-
program pembangunan.
13
3. Tugas dan Fungsi LPM
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) berkedudukan di
Desa/Kelurahan merupakan lembaga yang bersifat lokal dan secara
organisasi berdiri sendiri serta merupakan wadah partisipasi masyarkat
dalam pembangunan. Menurut pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga
Kemasyarakatan, Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai tugas
membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan
masyarakat desa.
Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa adalah :
1. Memberdayakan masyarakat desa dalam menyusun rencana
pembangunan yang partisipatif.
2. Menggerakkan swadaya gotong royong
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
Sedangkan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa
adalah :
a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam
pembangunan;
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat
dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada
masyarakat;
14
d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan
hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta
swadaya gotongroyong masyarakat; dan
f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya
alam serta keserasian lingkungan hidup.
4. Kepengurusan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
Menurut pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM) harus memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Republik Indonesia
b. Penduduk setempat
c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian
d. Dipilih secara musyawarah mufakat
Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menurut pasal 20
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penataan Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas :
1) Susunan pengurus terdiri dari :
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara
d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan
15
2) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud diatas tidak boleh merangkap
jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan
anggota salah satu partai politik.
3) Pengurus LPM tidak boleh dirangkap Kepala Desa, dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).
4) Memasukkan unsur perempuan dalam pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
5) Pemilihan Pengurus dilakukan secara musyawarah mufakat dan
dipimpin oleh Kepala Desa.
6) Masa bakti pengurus LPM di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
C. Tinjauan tentang Rencana Pembangunan Desa
1. Pengertian Pembangunan
Agus Hadiawan (2006:5) menyebutkan pembangunan terkandung arti adanya
suatu usaha untuk mengembangkan, memperbaharui, mengganti yang tidak
atau kurang baik dengan yang baik, membuat yang lebih baik, yang sudah
baik diusahakan agar semakin baik. Dalam pengertian pembangunan tersebut
terkandung pula arti adanya suatu usaha agar benar-benar lebih maju, lebih
modern, usaha untuk maju terus dengan modernisasi dan pembaharuan.
Badrul Munir (2002:24) memberikan pengertian pembangunan sebagai suatu
perubahan dan merupakan sesuatu yang semestinya terjadi dalam suatu
16
masyarakat, baik masyarakat maju maupun masyarakat yang sedang
berkembang.
Zulkarnain Nasution (1996:27) memberikan gambaran umum tentang
pembangunan menurut para ahli sebagai berikut :
1. Inayatullah (1967)
Perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi
yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu
masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya
dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya
memperoleh kontrol yang lebih terhadap diri mereka sendiri.
2. Kleijans (1975)
Pada akhirnya bukanlah soal teknologi atau GNP, tetapi pencapaian
pengetahuan dan keterampilan baru, tumbuhnya suatu kesadaran baru,
perluasan wawasan manusia, meningkatnya wawasan manusia, dan
meningkatkan semangatnya kemanusiaan, serta suntikan kepercayaan diri.
3. Rogers (1983)
Suatu proses perubahan sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu
masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material
termasuk bertambah besarnya keadilan kebebasan dan kualitas lainnya
yang dihargai untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang besar yang
mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.
17
Menurut Zulkarnain Nasution (1996:28) terdapat tujuan-tujuan dan proyek
dalam pembangunan yaitu sebagai berikut :
1. Tujuan Umum (goals) adalah proyeksi terjauh dari harapan-harapan
dan ide-ide manusia, komponen dari yang terbaik yang mungkin, atau
masyarakat ideal terbaik yang dapat dibayangkan.
2. Tujuan khusus (objectives) adalah tujuan jangka pendek, biasanya
yang dipilih sebagai tingkat pencapaian sasaran dari suatu proyek
tertentu.
Sondang Siagian (1994:2) memberikan enam pokok yang terdapat dalam
batasan pembangunan yang dikemukakannya :
1. Bahwa pembangunan merupakan usaha atau suatu proses, berarti suatu
kegiatan yang terus menerus dilakukan.
2. Bahwa pembangunan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar,
jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan
akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul
hanya secara insidentil dimasyarakat, tidaklah dapat digolongkan
kepada kategori pembangunan.
3. Bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu
berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.
4. Bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini
diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baikdari pada
sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan
dalam rangka usaha peningkatan kemampuan swasembada dan
mengurangi ketergantungan kepada pihak lain.
5. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat
multidimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh
aspek kehidupan bangsa dan negara terutama aspek kehidupan bangsa
dan poleksosbudhankamnas dan administrasi.
6. Bahwa kesemua hal telah disebutkan dimuka ditujukan kepada
membina bangsa (national building) yang terus menerus harus
dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang
telah ditentukan sebelumnya.
Menurut Albert Weterston sebagaimana yang dikutip oleh Bintoro
Tjokroamidjojo (1988:12) menyebutkan secara umum, unsur-unsur pokok
dalam perencanaan pembangunan terdiri dari enam unsur, yaitu sebagai
berikut:
18
1. Adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan
yang sering pula disebut tujuan, arah, dan prioritas pembangunan. Pada
unsur ini perlu ditetapkan tujuan-tujuan rencana.
2. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel
dalam pembangunan dan implikasinya
3. Adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan
4. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi, seperti kebijaksanaan
fiskal, moneter, anggaran, sektoral, dan pembangunan daerah
5. Adanya program investasi yang dilakukan secara sektoral, seperti
pertanian, industri, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain
6. Adanya administrasi pembangunan yang mendukung perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan
Berdasarkan pengertian-pengertian dan definisi tentang pembangunan seperti
yang telah disampaikan diatas, maka untuk menentukan keberhasilan
pelaksanaan paradigma pembangunan ini digunakan indikator-indikator
keberhasilan menurut Ginanjar Kartasasmita (1996:161) meninjau dari segi
administrasi yang meliputi kegiatan pokoknya yaitu :
1. Perencanaan (Planning), keberhasilan pembangunan optimal berbasis
pemberdayaan masyarakat jika :
a. Dikehendaki masyarakat dan keadaan nyata yang ada di lapangan.
b. Perencanaan dari bawah yang mencerminkan apa yang direncanakan
dari atas, dengan memperhitungkan kepentingan dan kebijaksanaan
makro.
19
2. Pelaksanaaan (Actuating), dalam pelaksanaan pembangunan dikatakan
optimal jika :
a. Kegiatan yang dilaksanakan harus terarah bagi atau menguntungkan
masyarakat.
b. Pelaksanaan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri, dimulai dari
pengenalan apa yang ingin dilakukan.
c. Upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut pengembangan kegiatan
bersama, dalam kelompok dibentuk.
d. Timbul partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta dalam
kegiatan.
3. Pengawasan (Controlling), terdapat umpan balik dan pola kontrol saling
mengawasi antara pemerintah dan masyarakat.
Perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh warga masyarakat dalam
pembangunan, merupakan metode atau cara perencanaan yang memfungsikan
kelembagaan masyarakat secara nyata di dalam menyusun perencanaan
pembangunan. Melalui cara ini diharapkan masyarakat mau dan mampu
melaksanakan, memelihara, dan menindak-lanjuti hasil-hasil pembangunan.
Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari pelaksanaan
musrenbang.
Keterlibatan masyarakat sangat diharapkan dan sangat berpengaruh terhadap
rencana pembangunan jangka menengah pekon, masyarakat dan kader
masyarakat juga sangat dibutuhkan partisipasinya dalam membangun pekon
bersama. Keterlibatan Pemerintah Pekon, BPD, LPMD, dan para Perangkat
20
Pekon dari awal diadakan musrenbang hingga rencana pembangunan yang
telah disetujui akan sangat mempengaruhi pembangunan yang terjadi di suatu
pekon tersebut.
Berdasarkan wacana dan pemaparan penulis menyimpulkan bahwa
pembangunan adalah suatu bentuk proses atau kegiatan yang secara terus
menerus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik melalui suatu
perencanaan dan pelaksanaan yang baik pula sehingga hasilnya dapat
dinikmati masyarakat banyak.
2. Pengertian Desa
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut pekon,
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat,
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI.
Desa atau Pekon adalah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu
masyarakat yang berkuasa untuk melaksanakan pemerintahan sendiri.
Menurut Widjaja (2004:46) persyaratan terbentuknya desa terdiri dari lima
syarat, yaitu :
1. Jumlah Penduduk minimal 1500 atau 33 Kepala Keluarga
2. Luas Wilayah
21
3. Sosial Budaya
4. Potensi Desa/Marga
5. Sarana dan Prasarana
Desa atau Pekon dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan
asal usul pekon dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan
Pekon dapat berupa penggabungan beberapa pekon, atau bagian pekon yang
bersandingan, atau pemekaran dari satu pekon menjadi dua pekon atau lebih,
atau pembentukan pekon di luar pekon yang telah ada. Pekon mempunyai ciri
budaya khas atau adat istiadat lokal. Pekon dapat diubah atau disesuaikan
statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Pekon bersama
BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat.
Pekon yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari
Pegawai Negeri Sipil. Pekon yang berubah statusnya menjadi kelurahan,
kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang
bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan uraian di
atas dapat disimpulkan bahwa istilah desa atau pekon dapat diartikan sebagai
tanah tumpah darah atau tanah kelahiran, pekon dapat didefinisikan sebagai
suatu organisasi wilayah hukum yang memiliki wilayah, masyarakat dan
kekuasaan atau wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri dengan
ciri khas atau adat istiadat yang dimiliki tiap-tiap wilayah.
22
3. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM
Pekon)
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon yang selanjutnya disingkat
RPJM-Pekon adalah satu-satunya dokumen perencanaan untuk periode 6
(enam) tahunan yang memuat arah kebijakan terkait prioritas, program,
kegiatan, dan kebutuhan Pekon. Pembangunan Pekon yang didanai oleh
anggaran pendapatan belanja pekon, swadaya masyarakat pekon,anggaran
dana desa atau pekon yang bersumber dari APBN dan APBD kabupaten/kota.
Dalam menyusun rancangan RPJM-Pekon, Pemerintahan Pekon harus
memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di
masyarakat yang diwadahi oleh LPMD/LKMD.
Proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon)
merupakan proses untuk memperbaiki pembangunan di Pekon Gadingrejo
Timur dan juga diharapkan dalamjangka waktu 6 tahun, Pekon Gadingrejo
Timur mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.
D. Teori Partisipasi dan Teori Pemberdayaan Masyarakat
Pembangunan yang dilaksanakan dapat mencerminkan paradigma pembangunan
berbasis pemberdayaan masyarakat menurut Chambers dalam Ginanjar
Kartasasmita (1996:122) yaitu :
23
1. People Centered, masyarakat penerima pembangunan yang berpusat pada
manusia dan sebagai sasaran inti atau pembangunan manusia, sehingga
bukan hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi juga sebagai subyek
pembangunan.
2. Participatori, mengangkat peran dan partisipasi aktif dari masyrakat
dalam pembangunan.
3. Empowering, mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.
4. Suistinable, pembangunan yang dihasilkan melalui pemberdayaan dapat
berkelanjutan.
Menurut Tjokroamidjojo (1996:207) mengemukakan bahwa ada 3 tahap
partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu tahap perencanaan, tahap
pelaksanaan dan tahap pemeliharaan hasil pembangunan. Menurut Uphoff dalam
Endang (2003:37) mengatakan bahwa partisipasi pembangunan dapat dilakukan
melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang
pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang material, ataupun
informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.. Sedangkan salah satu
bentuk partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan desa dapat terlihat
dari kehadiran masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan desa
(musrenbang desa).
Secara umum ada 2 (dua) jenis definisi partisipasi yang ada di dalam masyarakat
menurut Soetrisno (1995:221), yaitu:
1. Partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan masyarakat
terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan
tujuan oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat
dalam defenisi ini pun diukur dengan kemauan masyarakat ikut
menanggung biaya pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga dalam
melaksanakan pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerja sama erat
antara perencana dan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan,
melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.
Ukuran tinggi dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
tidak hanya diukur dengan kemauan masyarakat untuk menanggung biaya
pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak masyarakat untuk ikut
menentukan arah dan tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka.
24
Dalam penelitian ini, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi menjadi
3 tahap yaitu dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Hal ini
didukung oleh pendapat Cohen dan uphoff bahwa partisipasi masyarakat
dibedakan dalam :
1. Perencanaan pembangunan diwujudkan dengan :
a. Keikutsertaan dalam rapat
b. Keaktifan masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran dalam
bentuk saran
2. Pelaksanaan pembangunan diwujudkan dengan bentuk partisipasi. Wujud
nyata partisipasi dapat berupa tenaga, uang, dan harta benda.
3. Evaluasi pembangunan diwujudkan dalam bentukkeikutsertaan
masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunanserta
hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya
denganikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung,
misalnyamemberikan saran-saran, kritikan atau protes.
25
E. Kerangka Pikir
Menurut Sedarmayanti (2004: 33) peranan merupakan sebuah landasan persepsi
yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau
organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya.
Dalam kenyataannya, mungkin jelas dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat
kejelasan ini akan menentukan pula tingkat kejelasan peranan. Pergaulan dalam
kehidupan dan interaksi setiap individu membentuk peranan yang berbeda-beda.
Berbedanya peranan tersebut membentuk hak dan kewajiban dalam proses
keberlangsungan interaksi dan pergaulan dalam masyarakat.
Hal ini yang di ungkapkan Soekanto (2006:212) peranan adalah aspek dinamis
kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya
sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.Setiap orang
memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup.
Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi
masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat
dalam menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup tiga hal yaitu:
1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat
seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian
peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu
dalam masyarakat dalam organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial
masyarakat
26
Musyawarah Rencana Pembangunan Pekon adalah forum perencanaan (program)
yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, LPM Pekon,
bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Setelah
proses musrenbang selesai, proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Pekon (RPJM Pekon) 2013-2019 satu per satu mulai dilaksanakan, dengan
bantuan masyarakat, BPD, LPM, dan para anggota perangkat Pekon. Rencana
pembangunan yang dimaksud pada penelitian ini dalam bentuk peranan apa yang
telah diberikan anggota LPM dalam program yang telah dibuat pada musrenbang.
Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang
kepentingan dan kemajuan pekon. Rencana pembangunan di tingkat pekon secara
lebih partisipatif untuk menghasilkan daftar usulan permasalahan atau kegiatan
pembangunan daerah di tingkat pekon, dan menghasilkan Rencana Kerja
Pembangunan (RKP)Pekon. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah
salah satu lembaga kemasyarakatan yang ada di pekon. Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Pekon dibentuk untuk merencanakan
dan melaksanakan pembangunan dengan semangat swadaya dan gotong royong
masyarakat, serta sebagai wadah dalam menampung aspirasi dan kebutuhan
masyarakat di bidang pembangunan pekon.
Dengan demikian, Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon merupakan salah satu aspek
yang fundamental. Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam
27
proses pembangunan desa yaitu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
Prof. Bintoro Tjokromikdjojo (1971) mengemukakan tahap-tahap dalam suatu
proses perencanaan sebagai berikut:
a. Penyusunan rencana
Penyusunan rencana yang meliputi tinjauan keadaan, baik sebelum
memulai suatu rencana (review before take off) maupun tinjauan terhadap
pelaksanaan rencana sebelumnya (review of performance), perkiraan
keadaan masa yang akan datang (forecasting), penetapan tujuan rencana
(plan objectives) akan dilalui rencana (dan pemilihan cara-cara pencapaian
tujuan rencana, identifikasi kebijakan atau kegiatan usaha yang perlu
dilakukan dalam rencana serta pengambilan keputusan sebagai persetujuan
atas suatu rencana.
b. Penyusunan program rencana
Penyusunan program rencana yang dilakukan melalui perumusan yang
lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu,
suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta
penentuan lembaga atau kerja sama antar lembaga mana yang akan
melakukan program- program pembangunan. Tahap ini seringkali perlu
dibantu dengan penyusunan suatu tahap flow-chart, operation-plan atau
network-plan.
c. Pelaksanaan rencana
Pelaksanaan rencana (implementasi) yang terdiri atas eksplorasi,
konstruksi dan operasi. Dalam tahap ini, kebijakan-kebijakan perlu diikuti
implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus menerus memerlukan
penyesuaian- penyesuaian.
d. Pengawasan atas pelaksanaan rencana
Tahap selanjutnya adalah pengawasan atas pelaksanaan rencana yang
bertujuan untuk mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan
sesuai dengan rencana, apabila terdapat penyimpangan maka perlu
diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya serta
dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan. Untuk
maksud tersebut, maka diperlukan suatu sistem monitoring dengan
mengusahakan pelaporan dan feedback yang baik daripada pelaksana
rencana.
28
e. Pengevaluasian
Evaluasi untuk membantu kegiatan pengawasan, yang dilakukan melalui
suatu tinjauan yang berjalan secara terus menerus. Disamping itu, evaluasi
juga dapat dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yakni
evaluasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan
rencana sebelumnya. Dari hasil evaluasi ini dapat dilakukan perbaikan
terhadap perencanaan selanjutnya.
Perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh warga masyarakat dalam
pembangunan, merupakan metode atau cara perencanaan yang memfungsikan
kelembagaan masyarakat secara nyata di dalam menyusun perencanaan
pembangunan. Melalui cara ini diharapkan masyarakat mau dan mampu
melaksanakan, memelihara, dan menindak-lanjuti hasil-hasil pembangunan. Salah
satu bentuk keterlibatan masyarakat dapat dilihat dari pelaksanaan musrenbang.
Tingkat peranan LPM yang memadai dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Pekon (RPJM Pekon) akan menghasilkan suatu bentuk pembangunan
yang bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri, ataupun sebaliknya tingkat
peranananggota LPM yang rendah akan menimbulkan hambatan dan tidak
bermanfaat dari hasil pembangunan tersebut. Oleh karena itu, peranan anggota
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan salah satu faktor dan menjadi
tolak ukur dari terselenggaranya keberhasilan sebuah rencana pembangunan
jangka menengah pekon yang baik.
29
Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir
Peran LPM
Tugas LPM Desa adalah :
1. Memberdayakan
masyarakat desa dalam
menyusun rencana
pembangunan yang
partisipatif.
2. Melaksanakan dan
mengendalikan
pembangunan.
Fungsi LPM Desa adalah :
a. Penampungan dan penyaluran
aspirasi masyarakat dalam
pembangunan;
Berperan / tidak berperan
III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengelola
dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak
untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Metode ini tidak terbatas sampai pada
pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis. Penyampaian data dan informasi
digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna dan mudah
dipahami. Moh Nazir (2003:54) mengemukakan bahwa tipe penelitian deskriptif
adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau
lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta
hubungan antara fenomena yang akan diselidiki.
Sedangkan menurut Nawawi (1991:63) penelitian deskriptif adalah prosedur
pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan
masalah keadaan subjek/objek penelitian (seseorang,lembaga,masyarakat,dll)
kendala saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana
mestinya.
31
Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa
tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian untuk menggambarkan tentang
suatu keadaan secara obyektif terhadap situasi dalam hal ini yaitu karakteristik
dalam suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis.
B. Fokus Penelitian
Dalam penelitian kualitatif hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus
penelitian. Fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam
memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat
membantu peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang
masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus
memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga
pembatasan peneliti akan fokus memahami masalah yang menjadi tujuan
penelitian.
Adapun indikator Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekon
Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Tahun 2013 – 2019,
yang sesuai dengan tugas dan fungsi LPM sendiri, yaitu :
1. Memberdayakan masyarakat desa dalam menyusun rencana
pembangunan yang partisipatif.
a. Keikutsertaan dalam rapat;
b. Keaktifan masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikiran
dalam bentuk saran.
32
2. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
a. Bentuk partisipasi masyarakat, antara lain : tenaga, pikiran, dan
harta benda.
3. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam
pembangunan.
a. Rutinitas kegiatan LPM dalam penyerapan aspirasi masyarakat di
bidang pembangunan;
b. Hubungan antara pengurus LPM dan aparat pekon
C. Lokasi Penelitian
Pemilihan dan penetapan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan dan
orientasi yang diharapkan tidak mengurangi upaya memperoleh gambaran
umum yang mungkin terjadi di dalam cakupan populasi atau wilayah yang
lebih luas. Penelitian ini dilakukan di Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan
Gading Rejo Kabupaten Pringsewu . Lokasi ini dipilih menjadi lokasi
penelitian dikarenakan hasil pra riset yang dapat peneliti simpulkan ialah
masih rendah pemahaman tugas, fungsi serta koordinasi antar pengurus LPM
Pekon Gadingrejo Timur. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian di desa tersebut.
33
D. Jenis Data
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik
sumbernya, terbagi ke dalam :
a. Data Primer
Data yang telah diperoleh langsung dari informan, dengan menggunakan
teknik pengumpulan data berupa interview (wawancara) langsung. Dalam
penelitian ini teknik wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah
pertanyaan-pertanyaan terkait isu/pokok masalah dalam penelitian kepada
informan. Data diperoleh peneliti dengan mengajukan beberapa
pertanyaan secara lisan, bertatap muka, mendengarkan secara langsung
informasi yang diberikan oleh informan.
b. Data sekunder
Data yang telah diperoleh berdasarkan dokumen-dokumen, catatan-
catatan, profil, arsip-arsip resmi, serta literatur lainnya yang relevan dalam
melengkapi data primer penelitian. Data diperoleh peneliti dengan
mengumpulkan berbagai buku-buku/literatur penunjang, mempelajari dan
melakukan olah data profil dari Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan
Gading Rejo Kabupaten Pringsewu.
E. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a) Wawancara Mendalam
Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpulan data
dengan menggunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber
informasi.
34
Seperti yang diungkapkan Hadari Nawawi (2001 : 111) yaitu :
“Wawancara adalah usaha mengumpulakan informasi dengan mengajukan
sejumlah pertanyaan lisan, untuk menjawab secara lisan pula. Ciri utama
dari wawancara adalah langsung dengan bertatap muka (face to face
relationship) antara si pencari informasi (interviewer/information hunter)
dengan sumber informasi (interviewer)”.
Wawancara jenis ini tidak dilaksanakan dengan struktur yang tepat tetapi
dengan melakukan pertanyaan yang memfokuskan pada permasalahan
sehingga informasi yang didapatkan cukup akurat, sehingga mampu
mengorek kejujuran informan untuk memberikan informasi yang
sebenarnya.
Dalam penelitian ini dilakukan wawancara secara langsung kepada Kepala
Pekon, Sekretaris Pekon dan Ketua, Sekretaris LPM Pekon Gadingrejo
Timur serta Tokoh Masyarakat diluar struktur pekon, dengan pertanyaan
yang disusun peneliti dalam panduan wawancara.
b) Dokumentasi
Dokumentasi dapat diasumsikan sebagai sumber data tertulis yang terbagi
dalam dua ketegori yaitu sumber resmi dan sumber tidak resmi. Sumber
resmi merupakan dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh
lembaga/perorangan atas nama lembaga. Sumber tidak resmi adalah
dokumen yang dibuat/dikeluarkan oleh individu tidak atas nama lembaga.
Dokumen yang akan dijadikan sebagai sumber referensi dapat berupa hasil
rapat, laporan pertanggungjawaban, surat, dan catatan harian.
35
F. Teknik Pengolahan Data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai proses mengartikan data-data yang
diperoleh agar sesuai dengan tujuan dan sifat penelitian, atau dengan kata lain
yang berarti agar data yang telah diperoleh dapat dimaknai, sehingga dapat
ditarik suatu kesimpulan penelitian.
Setelah data diperoleh melalui teknik pengumpulan data, selanjutnya data
diolah. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
sebagai berikut :
1. Tahap Editing, dalam tahap ini meneliti kembali data-data yang telah
terhimpun untuk mengetahui kelengkapan data, kejelasan data, kesesuaian
data jawaban dan keseragaman satuan data.
2. Tahap Interpretasi data adalah proses penafsiran atau penjabaran atas hasil
penelitian yang telah dilakukan untuk dicari makna yang lebih luas dengan
menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data lain. Pada tahap ini,
penelitian yang berupa data diinterpretasikan agar lebih mudah dipahami
yang kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.
G. Informan
Informan adalah orang yang dapat memberikan keterangan atau informasi
tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Untuk menentukan informan yang
ada, digunakan teknik purposive sampling yaitu dipilih berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan atau maksud tertentu. Berdasarkan informan yang
mengalami langsung situasi atau kejadian-kejadian kemungkinan besar
36
diperoleh informasi berhubungan dengan gambaran Peranan Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo
Kabupaten Pringsewu dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon
Tahun 2013-2019.
Adapun informannya adalah sebagai berikut:
1. Kepala Pekon Gadingrejo Timur
2. Sekretaris Pekon Gadingrejo Timur
3. Ketua LPM Pekon Gadingrejo Timur
4. Sekretaris LPM Pekon Gadingrejo Timur
5. Tokoh Masyarakat Pekon Gadingrejo Timur non struktural
H. Teknik Analisis Data
Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu
suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau
lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat
serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara
deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang di anggap
mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.
Peneliti menggunakan analisis data yang bersifat analisa deskriptif, menurut
Purwanto dan Sulistyastuti (2007 : 93) analisis data merupakan proses
manipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab
pertanyaan penelitian/proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang
37
lebih mudah diinterpretasikan. Menurut Matew Milles dan Huberman (1992 :
16) terdapat tiga komponen analisis data yaitu :
1. Reduksi Data
Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan,
pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan
yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam
penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan,
membuang yang tidak perlu untuk mengorganisasi data mengenai Peranan
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Pekon Gadingrejo Timur dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon (RPJM Pekon)
dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan
diverifikasi.
Reduksi data terasa sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir
lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi
selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini. Reduksi data
sebagai proses transformasi yang berlanjut terus sesudah penelitian lapangan.
2. Penyajian Data
Kedua pakar ini membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi
yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penariakan kesimpulan dan
pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu
cara yang utama bagi analisa kualitatif yang valid. Penyajian yang paling
sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis
matrik, grafik dan bagan.
38
Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam
bentuk padu dan mudah diraih. Dalam penelitian ini penyajian data yang
digunakan adalah bentuk teks naratif yang disertai bagan dan table yang isinya
berkaitan dengan peneliti ini tentunya.
3. Penarikan Kesimpulan
Berdasarkan permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai
mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan,
kenfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi.
Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu
dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan,
mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh.
Kesimpulan akhir yang muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung
pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanan,
metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti.
IV. GAMBARAN UMUM
A. Sejarah Berdirinya Pekon Gadingrejo Timur
Kabupaten Pringsewu merupakan wilayah heterogen yang terdiri dari berbagai
suku bangsa dengan masyarakat Jawa yang cukup dominan, disamping
masyarakat asli Lampung yaitu adat Pepadun (Pubian) serta masyarakat beradat
Saibatin (Peminggir). Kabupaten Pringsewu mempunyai luas wilayah 625 km2
dengan jumlah penduduk 377.857 jiwa terdiri dari 195.400 laki-laki dan 182.457
perempuan.
Kabupaten Pringsewu terdiri dari 96 pekon dan 5 kelurahan yang tersebar di 9
kecamatan yaitu Kecamatan Pringsewu, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan
Pagelaran Utara, Kecamatan Pardasuka, Kecamatan Ambarawa, Kecamatan
Adiliwih, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Banyumas dan Kecamatan Gading
Rejo.
Secara geografis Kabupaten Pringsewu terletak antara 104045’25’’-10508’42’’
BT dan 508’10-5034’27’’LS. Dengan batas wilayah sebelah Utara berbatasan
dengan Kecamatan Sendang Agung dan Kecamatan Kalirejo (Kabupaten
Lampung Tengah), sebelah Selatan Kecamatan Bulok dan Kecamatan Cukuh
Balak (Kabupaten Tanggamus), sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan
40
Pugung dan Kecamatan Air Naningan (Kabupaten Tanggamus), sebelah Timur
berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, Kecamatan Gedong Tataan,
Kecamatan Waylima dan Kecamatan Kedondong (Kabupaten Pesawaran).
Kecamatan Gading Rejo adalah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten
Pringsewu yang terdiri dari 23 pekon yaitu Pekon Gading Rejo, Pekon Gadingrejo
Timur, Pekon Gading Rejo Utara, Pekon Bulurejo, Pekon Blitarejo, Pekon
Bulukarto, Pekon Yogyakarta, Pekon Wates, Pekon Kediri, Pekon Klaten, Pekon
Mataram, Pekon Panjerejo, Pekon Parerejo, Pekon Tambahrejo Barat, Pekon
Tambak Rejo, Pekon Tegal Sari, Pekon Tulung Agung, Pekon Wates, Pekon
Wates Selatan, Pekon Wates Timur, Pekon Wonodadi, Pekon Wonodadi Utara,
Pekon Wonosari, Pekon Yogyakarta Selatan.
Jumlah Penduduk Kecamatan Gading Rejo adalah 61.698 Jiwa. Dengan batas
Wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukoharjo, sebelah Selatan
berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, sebelah Barat berbatasan dengan
Kecamatan Pringsewu, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran.
Pekon Gadingrejo Timur pada awalnya bernama Dusun Krandegan. Nama
Krandegan sendiri diambil dari Bahasa Jawa yaitu dari kata mandeg atau ndeg-
ndegan, yang artinya adalah berhenti, dimana tempat ini dahulunya menjadi
tempat pemberhentian rombongan transmigrasi dari Pulau Jawa yang terhenti di
tempat ini karena terhalang oleh sebuah sungai.
Dusun Krandegan berdiri sejak jaman penjajahan Belanda, tepatnya tahun 1907.
Pada awalnya penduduk dusun ini adalah para transmigran yang berasal dari
Pulau Jawa, tepatnya daerah Purworejo, Jawa Tengah yang mengikuti proyek
41
transmigrasi Pemerintahan Kolonial Belanda. Pada awal kedatangannya,
rombongan trasmigrasi ini dipimpin oleh Haji Thoyib yang terdiri dari 20 kepala
keluarga.
Pada tahun 1908 s.d 1960, secara administrasi Dusun Krandegan merupakan
wilayah bagian dari Kewedanaan Gedongtataan, kemudian dari tahun 1960s.d
2012 wilayah ini masuk ke dalam wilayah administrasi Pekon Gadingrejo yang
terletak di Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu. Pada bulan Februari
2012, warga Dusun Krandegan membentuk Panitia Persiapan Pemekaran Pekon
karena warga menginginkan Dusun Krandegan untuk menjadi pekon tersendiri.
Setelah terbitnya Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pembentukan 13 Pekon di
Wilayah Kecamatan Gadingrejo,Kecamatan Pagelaran dan Kecamatan Pringsewu,
tepatnya tanggal 27Oktober 2012 maka Dusun Krandegan resmi mekar menjadi
pekon sendiridengan nama Pekon Gadingrejo Timur.
Dalam kurun waktu 4 tahun sejak definitif, Pekon Gadingrejo Timur sudah 2
(dua) kali melaksanakan pemilihan kepalapekon. Berikut nama-nama Kepala
Pekon Gadingrejo Timur.
Tabel 1. Daftar nama Kepala Pekon Gadingrejo Timur No. Nama Jabatan Periode
1. Andoyo (Alm) Kepala Pekon 2013 s.d 2015
2. Prihantoro WD PJ. Kepala Pekon 2015
3. Mirad Sepdianto, ST Kepala Pekon 2015 s.d 2019
Sumber : Monografi Pekon Gadingrejo Timur
42
B. Kondisi Umum Pekon Gadingrejo Timur
1. Letak, Batas Wilayah dan Luas Wilayah
Pekon Gadingrejo Timur merupakan pintu gerbang pertama menuju Kabupaten
Pringsewu jika ditempuh dari arah Bandar Lampung. Pekon Gadingrejo Timur
terletak di perbatasan Kabupaten Pringsewu dengan Kabupaten Pesawaran. Luas
wilayah Pekon Gadingrejo Timur adalah 115Ha, dengan rincian sebagai berikut:
Luas Pemukiman : 35 Ha
Luas Perawahan : 60 Ha
Luas Perkebunan : 20 Ha
Luas Sarana Umum Lainnya : 5 Ha
Adapun batas wilayah Pekon Gadingrejo Timur adalah sebagai berikut:
a) Sebelah Barat berbatasan dengan Pekon Gadingrejo Utara dan Pekon
Gadingrejo.
b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Pekon Gadingrejo.
c) Sebelah Timur berbatasan Desa Kutoarjo Kecamatan Gedongtataan
Kabupaten Pesawaran.
d) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Purworejo Kecamatan Negeri
Katon Kabupaten Pesawaran.
2. Kondisi dan Jumlah Penduduk
a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Penduduk adalah orang yang mendiami suatu wilayah yang tunduk pada
aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi.
43
Penduduk juga merupakan sumber daya manusia yang menjadi tonggak
pembangunan di pekon. Penduduk Pekon Gadingrejo Timur terdiri 516 KK.
Adapun jumlah penduduk Pekon Gadingrejo Timur berdasarkan jenis
kelamin adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Jumlah penduduk Pekon Gadingrejo Timur berdasarkan jenis kelamin No. Jenis Kelamin Jumlah (Orang)
1. Laki-laki 1014
2. Perempuan 870
1884
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon GadingrejoTimur
2013-2019.
b. Keadaan Penduduk Berdasarkan Pendidikan
Tingkat pendidikan penduduk Pekon Gadingrejo Timur cukup bervariatif,
mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Adapun rincian keadaan
penduduk Pekon Gadingrejo Timur berdasarkan tingkat pendidikannya
adalah sebagai berikut:
Tabel 3. Tingkat pendidikan penduduk Pekon Gadingrejo Timur No. Tingkat Pendidikan Jumlah
1. Belum Sekolah 216 Orang
2. SD/MI 596 Orang
3. SMP/MTs 479 Orang
4. SMA/MA/SMK 512 Orang
5. Perguruan Tinggi/Sarjana 80 Orang
6. Pasca Sarjana 1 Orang
1884 Orang
Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gadingrejo Timur
2013-2019
c. Keadaan Penduduk Pekon Gadingrejo Timur Berdasarkan Mata Pencaharian
Mata pencaharian penduduk Pekon Gadingrejo Timur cukup beragam,
namun mayoritas mata pencaharian penduduk adalah buruh dan petani.
44
Berikut adalah rincian keadaan penduduk Pekon Gadingrejo Timur
berdasarkan mata pencaharian atau pekerjaan yaitu:
Tabel 4. Pekerjaan penduduk Pekon Gadingrejo Timur No. Jenis Pekerjaan Jumlah
1. Petani 184 Orang
2. Buruh 462 Orang
3. Pedagang 21 Orang
4. Wiraswasta 175 Orang
5. PNS/TNI 43 Orang
6. Pelajar/ Mahasiswa 235 Orang
7. Ibu Rumah Tangga 381 Orang
8. Belum Bekerja 382
1884 Orang
Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gadingrejo Timur
2013-2019
C. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon dan LPM Gadingrejo Timur
1. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon
Pemerintah Pekon Gadingrejo Timur dipimpin oleh seorang Kepala
Pekon,Sekretaris Pekon, Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan
Pembangunan, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Kesejahteraan
Masyarakat dan Kepala Urusan Umum, 2 Dusun atau Ketua Rukun Warga (RW)
dan 9 Ketua Rukun Tetangga (RT). Adapun struktur organisasi Pemerintah Pekon
Gadingrejo Timur adalah sebagai berikut:
45
Sumber: Monografi Pekon Gadingrejo Timur
Gambar 2. Struktur Organisasi Pemerintah Pekon Gadingrejo Timur
2. Struktur Organisasi LPM Pekon Gadingrejo Timur
Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pasal 1 ayat 1 Lembaga
Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra
Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat. Kemudian
pasal 1 ayat 13 menyebutkan bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa,
untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat,
untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk
Kepala Pekon
Mirad Sepdianto, ST
Sekretaris Pekon
Rahmat Nursholeh
Kaur Kesra
Alip Riyanto
Kaur Pembangunan
Eko Riswanto, A.Md
Kaur Keuangan
Evi Dwi Jayanti, A.Md
Kaur Umum
Lindarsih
Kaur Pemerintahan
Aben Sugiarto
Kepala Dusun I
Sarwo Edi
Kepala Dusun II
Sugiri
RT 01 RT 02 RT 03 RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 RT 05 RT 06
46
atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam
menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang
pembangunan.
Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menurut pasal 20
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penataan Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas :
Susunan pengurus terdiri dari :
a. Ketua
b. Sekretaris
c. Bendahara
d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan
1) Pengurus LPM sebagaimana dimaksud diatas tidak boleh merangkap
jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan
anggota salah satu partai politik.
2) Pengurus LPM tidak boleh dirangkap Kepala Desa, dan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD).
3) Memasukkan unsur perempuan dalam pengurus Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat (LPM).
4) Pemilihan Pengurus dilakukan secara musyawarah mufakat dan
dipimpin oleh Kepala Desa.
5) Masa bakti pengurus LPM di Desa selama 5 (lima) tahun terhitung
sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
47
Struktur organisasi LPM Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo
Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut :
Sumber: Monografi
Sumber : Monografi Pekon Gadingrejo Timur
Gambar 3. Struktur Organisasi LPM Pekon Gadingrejo Timur
Kepala Pekon
Mirad Sepdianto, ST
Ketua LPM
Orizal
SEKRETARIS
Ferry Windarko
BENDAHARA
Layla Yunita
Kesehatan
Doni Ramandhoko
Olahraga dan Pemuda
Saswito
Keagamaan
M. Firdaus
Pemberdayaan Perempuan
Handayani
Pembangunan
Supri
Keterampilan
Lia
VI. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa LPM Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan Gading Rejo Kabupaten
Pringsewu berperan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Pekon tahun 2013-2019. Hal ini dapat dilihat dari proses pencapaian
3 (tiga) indikator dalam penelitian ini yang sesuai dengan tugas dan fungsi
LPM menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, sebagai
berikut :
1. Memberdayakan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan
partisipatif, LPM telah melaksanakan perannya dalam hal mengajak,
menyadarkan bahkan berpartisipasi aktif dalam proses tersebut. Meskipun
ada beberapa hambatan yang dihadapi antara lain ketidakaktifan pengurus
dan belum adanya tunjangan/gaji untuk operasional pengurus LPM sendiri.
Sebagai mitra Pemerintah Pekon, LPM semaksimal mungkin
merealisasikan konsep pemberdayaan masyarakat guna mewujudkan
pembangunan yang dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat Pekon
Gadingrejo Timur.
88
2. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan, LPM bersama-sama
dengan Karang Taruna Pekon telah menunaikan tugas sebagai pelaksana
dan pengendali pembangunan yang ada di Pekon Gadingrejo Timur.
Sebagai contoh, tingginya antusiasme dan partisipasi masyarakat yang
menyumbangkan ide, tenaga maupun materi dalam pembangunan balai
pekon permanen yang hari ini sedang menjadi agenda bersama, baik dari
Aparat Pekon maupun masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kolaborasi 2 (dua) lembaga kemasyarakatan di atas
mengindikasikan kerukunan dan kerjasama yang baik dalam hal
pelaksanaan pembangunan di Pekon Gadingrejo Timur .
3. Penampung dan penyalur aspirasi pembangunan, LPM dalam
melaksanakan fungsi tersebut terhambat oleh minimnya sumberdaya
pengurus yang aktif sehingga mempengaruhi tidak teragendakan dengan
baik sosialisasi terkait penyerapan aspirasi masyarakat. Dalam
merealisasikan fungsi di atas, pengurus LPM yang aktif coba
menyiasatinya dengan menyerap lewat agenda-agenda nonformal yang ada
di pekon, seperti pengajian bapak-bapak dan kemudian disampaikan dalam
forum perencanaan pembangunan kepada Pemerintah Pekon Gadingrejo
Timur.
Berdasarkan data wawancara dan dokumentasi yang antara lain Surat
Keputusan Kepala Pekon Nomor 01/001/III.02.2019/IV/2013 tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Pekon (RPJM) Tahun 2013, Berita Acara Rapat Pembentukan Tim
89
Sebelas Tim Penyusun Rancangan RPJM Pekon, dan absensi kehadiran rapat
menunjukkan bahwa LPM terlibat aktif dalam penyusunan RPJM Pekon.
Penyusunan rancangan RPJM Pekon yang dalam hal ini diwakilkan oleh 2
(dua) orang perwakilan dari LPM, hingga pada proses musrenbang dan
ditetapkan oleh Kepala Pekon beserta Badan Hippun Pemekonan (BHP)
melalui peraturan pekon menjadi RPJM Pekon Gadingrejo Timur Kecamatan
Gading Rejo Kabupaten Pringsewu Tahun 2013-2019.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang dapat peneliti
berikan adalah, sebagai berikut :
1. Pemerintah Pekon Gadingrejo Timur harus mulai memperhatikan tingkat
kesejahteraan pengurus LPM antara lain gaji atau anggaran operasional
lembaga, karena hal tersebut mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja di
tubuh lembaga penampung dan penyalur aspirasi pembangunan tersebut.
2. Pemerintah Pekon Gadingrejo Timur diharapkan dapat memfasilitasi
pelatihan terkait pemahaman dan pendalaman tugas fungsi LPM kepada
pengurus LPM Pekon Gadingrejo Timur, yang mungkin dapat bekerjasama
dengan akademisi atau lembaga yang mempunyai konsentrasi dalam bidang
lembaga kemasyarakatan.
90
3. Ketua LPM Pekon Gadingrejo Timur sebagai pemegang komando tertinggi
di LPM sudah harus mulai melakukan perombakan pada bidang-bidang
yang mati suri, sehingga dapat menunjang keaktifan dan tertibnya
organisasi dalam proses mewujudkan tugas dan fungsi.
4. Pola koordinasi ditingkatkan lagi ke depannya antara Ketua LPM dan
Kepala Pekon Gadingrejo Timur, agar dapat terkontrol dengan baik apa
yang menjadi agenda LPM oleh Pemerintah Pekon.