peraturan daerah provinsi bali - jdih.baliprov.go.id · 7. pajak kendaraan bermotor selanjutnya...
TRANSCRIPT
jdih.baliprov.go.id
GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 28 TAHUN 2005
TENTANG
PENYUSUNAN KEMBALI NASKAH PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI NOMOR 2 TAHUN 1998
GUBERNUR BALI,
Menimbang : bahwa untuk mempermudah pemahaman materi yang diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan
Bermotor sebagaimana telah diubah ebberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 serta efektifitas keberlakuannya,
maka perlu menyusun kembali naskah Peraturan Daerah tersebut dengan
mempertahankan segala perubahan yang telah diadakan ;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Kesatu : Naskah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Bali Nomor 2 Tahun 1998
tentang Pajak Kendaraan Bermotor yang telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak
Kendaraan Bermotor dan dengan mengadakan penyesuaian mengenai urutan
bab, bagian, pasal, ayat, angka dan butir serta penyebutan-penyebutannya dan
ejaan-ejaannya, berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Gubernur ini.
jdih.baliprov.go.id
Kedua : Peraturan Gubernur ini dengan Lampirannya ditempatkan dalam Berita
Daerah Provinsi Bali.
Ketiga : Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Bali.
Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 24 Oktober 2005
GUBERNUR BALI
DEWA BERATHA
Diundangkan di Denpasar
Pada 24 Oktober ber 2005
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI
I NYOMAN YASA]
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2005 NOMOR 28
Lampiran : PERATURAN GUBERNUR BALI TANGGAL 24 OKTOBER 2005
NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG PENYUSUNAN KEMBALI
NASKAH PERATUAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKA I BALI
NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG pajak kendaraan bermotor.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali
3. Gubernur adalah Gubernur Bali
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Bali
5. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya
yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralata teknis
berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber
daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar.
6. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk
digunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
jdih.baliprov.go.id
7. Pajak kendaraan Bermotor selanjutnya disebut pajak adalah pajak yang dipungut
atas kepemilikan kendaraan bermotor dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Jenis Kendaraan Bermotor adalah jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
didalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPDadalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran
pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
10. Surat setoran Pajak, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan
oleh Wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalh surat
Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB
adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang,
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi dan jumlah yang masih dibayarkan.
13. Surat Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB
adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelbihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya
terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa dan/atau denda.
17. Isi sylinder adalah isi ruang yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan
bermoto yang ikut menentukan besarnya kekuatan mesin.
18. Tahun Pembuatan Kendaraan bermotor adalah tahun perakitan kendaraan bermotor.
19. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah NIlai Jual Kendaraan Bermotor yang
diperoleh berdasarkan Harga pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor
sebagaimana tercantum dalam tabel NIlai Jual kendaraan bermotor yang berlaku.
20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputo perseroan terbatas, persroan
komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan
nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi atau
organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha dan bentuk badan
usaha lainnya.
21. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
22. Surat Keputusan Keberatan adalah surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Lebih Bayar, SUrat Ketetapan Pajak daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau
pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
jdih.baliprov.go.id
BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2
Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas pemilik dan atau
penguasaan kendaraan bermotor.
Pasal 3
Obyek Pajak adalah pemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
Pasal 4
Dikecualikan dari obyek pajak adalah :
a. Kendaraan Bermotor Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah Pemerintah
Kabupaten/Kota, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa atau Pemerintah
Kelurahan;
b. Kendaraan Bermotor Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan
Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbale balik sebagaimana berlaku
untuk pajak Negara;
c. Kendaraan Bermotor Pabrikan atau Importir yang semata-mata tersedia dipamerkan
dan atau untuk dijual;
d. Kendaraan Bermotor Wisatawan Mancenagara yang berada diwilayah Provinsi Bali
untuk jangka waktu 60 hari berturut-turut;
e. Kendaraan Bermotor yang dipergunakan sebagai pemadan kebakaran;
f. Kendaraan Bermotor yang disegel atau yang disita oleh Negara/tersangkut perkara
pidana.
Pasal 5
(1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai
kendaraan bermotor.
(2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau bada yang memiliki kendaraan Bermotor
(3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak adalah :
a. untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya atau ahli
warisnya;
b. untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.
BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 6
(1) Dasar pengenaan Pajak dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsure pokok yaitu :
a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ;
jdih.baliprov.go.id
b. Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan
pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
(2) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun
ditetapkan oleh Gubernur setelah dikonsultasikan dengan dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Bali dengan berpedoman pada dasar pengenaan Pajak yang
ditetapkan Menteri Dalam Negeri.
Pasal 7
(1) Dalam hal Dasar Pengenaan Pajak belum tercantum dalam Keputusan Menteri
Dalam Negeri, Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dengan Keputusan
Gubernur setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Bali.
(2) Dasar Pengenaan Pajak dimaksud ayat (1), dilaporkan kepada Menteri Dalam
Negeri.
Pasal 8
Tarif Pajak ditetapkan sebesar :
a. 1,5% (satu setengah persen) untuk kendaran bermotor bukan umum;
b. 1,0% (satu persen) untuk kendaran bermotor umum;
c. 0,5% (setengah persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
Pasal 9
Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasla 8 Peraturan daerah ini dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10
Pajak dipungut di Wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor didaftarkan.
BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN.
Pasal 11
(1) Masa Pajak adalah 12 dua belas) bulan beturut-turut terhitung mulai saat
pendaftaran kendaraan bermotor.
(2) Pajak yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas)
bulan, maka dapat dilakukan restitusi.
(3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh.
jdih.baliprov.go.id
(3a) Tata Cara pelaksanaan restitusi ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 12
(1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi
kuasa olehnya.
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disampaikan ke Dinas
Pendapatan paling lama :
a. 14 (empat belas) hari sejak saat pemilikan untuk kendaraan bermotor baru,
mutasi di daerah;
b. Untuk kendaraan bukan baru sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak;
c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Fiskal Antar Daerah bagi kendaraan bermoor
yang pindah dari luar Daerah.
(4) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik
perubahan bentuk, fungsi, maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor,
wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD.
Pasal 13
(1) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini
sekurang-kurangnya memuat :
a. nama dan alamat lengkap pemili;
b. Gandengan dan jumlah sumbu.
(2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
1, ditetapkan oleh Gubernur.
BAB VI
KETETAPAN PAJAK
Pasal 14
(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimanadimaksud pada pasal 12 ayat (1) Peraturan
Daerah ini pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.
(2) Bentuk, Isi kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ini ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 15
(1) Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Gubernur dapat
menerbitkan :
a. SKPDKB dalam hal :
1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar ;
jdih.baliprov.go.id
2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan.
b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) pasal ini dikenakan sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.
(3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paal ini tidak dikenakan apabila
wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(5) Jumlah pajak yang terutang SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 3) psal ini dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh luma persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak.
Pasal 16
(1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis dan atau salah hitung;
c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini ditambah dengan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan
sejak saat terutangnya pajak.
(3) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, ditagih mellaui
STPD.
(4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Gubernur.
jdih.baliprov.go.id
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
Pasal 17
(1) Pajak harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
(2) Pajak dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD,
SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus
dibayar bertambah.
(3) Gubernur atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan.
(4) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Gubernur
(5) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau Dinas Pendapatan.
Pasal 18
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang
tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan
SUrat Paksa.
(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Pasal 19
(1) Pemilik Kendaraan bermotor yang telah membayar lunas pajaknya diberi bukti
pelunasan pajak.
(2) Bentuk, isi kualits, ukuran tanda bukti pelunasan pajak ditetapkan leh Gubernur.
Pasal 19A
Apabila terjadi mutasi kendaran bermotor, wajib pajak yang bersangkutan harus dapat
menunjukkan bukti pelunasan Pajak Kendaraan Bermotor berupa Surat Keterangan
Fiskal ditempat yang baru.
BAB VIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 20
(1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan
SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitanya
jdih.baliprov.go.id
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
(2) Gubernur dapat :
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilapan wajib
pajak atau bukan karena kesalahannya;
b. mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur
dengan Keputusan presiden.
BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 21
(1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atau pejabat yang
ditunjuk atau suatu :
a. SKPD;
b. SKPDKB;
c. SKPDKBT;
d. SKPDLB;
e. SKPDN;
f. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah yang berlaku.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.
(3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan,
wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kecuali apabila wajib
wajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
diluar kekuasannya.
(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan.
(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan melaksanakan
penagihan pajak.
Pasal 22
(1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat
keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
jdih.baliprov.go.id
(2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimakud pada ayat (1) pasal ini telah lewat dan
Gubernyr tidak memberi suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.
Pasal 23
(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak
terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak keputusa diterima dan dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
(3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanan penagihan pajak.
Pasal 24
APabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imabalan bunga
sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.
BAB X
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN
Pasal 25
Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.
Pasal 26
Kendaraan bermotor yang digunakan sebagai ambulance dan mobil jenazah dapat
diberikan kernganan atau pembebasan pajak sepanjang tidak digunakan secara komersial.
Pasal 27
Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak ditetapkan oleh
Gubernur.
jdih.baliprov.go.id
BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 28
(1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
pajak kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan sekruang-kurangnya;
a. Nama Wajib Pajak;
b. Masa Pajak;
c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
d. Alasan yang jelas
(2) Gubernur dalam jangka wkatu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimna dimaksud
pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilampaui
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB
harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diperhitungkan untuk melunasi
terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
9dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 9dua)
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau pejabat yang ditunjuk
memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pajak.
Pasal 29
Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran
dilakukan dengan cara pemindahan bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran.
BAB XII
KADALUARSA
Pasal 30
(1) Hak untuk emlakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
(2) Kadaluarsa penagiha pajak sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) pasal ini
tertangguh apabila :
jdih.baliprov.go.id
a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
b.ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak
langsung
BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 31
(1) Wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak
yang terutang.
(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak
yang terutang.
Pasal 32
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 31 tidak dituntut setelah melampaui jangka
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau
berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.
BAB XIV
PENYIDIKAN
Pasal 33
(1) Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
a. menerima, emncari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenan dengan tindakan pidana dibidang Pajak Daerah agar keterangan atau
laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan indak
pidana dibidang perpajakan daerah;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen – dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;
jdih.baliprov.go.id
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah;
g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah;
i. menghentikan penyidikan;
j. melakukan tindkan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat
dipertanggungjawabkan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentan yang
diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
PASAL 34
HAL-HAL YANG BELUM DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH INI,
SEPANJANG MENGENAI PELAKSANANNYA DIATUR LEBIH LANJUT OLEH
GUBERNUR.
Pasal 35
Dengan berlaknya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi;
a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun 1991 tentang
Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah propinsi daerah Tingkat I Bali
Tahun 1992 Nomor 12 Seri A Nomor 1);
b. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1993 tentang
Perubahan Pertama Peraturan daerah Provinsi Daerah Tingkat Bali Nomor 13
Tahun 1991 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1993 Nomor 340 seri A Nomor 1);
c. Peraturan daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1994 tentang
perubahan kedua Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 13 Tahun
1991 tentang Pajak kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Tingkat I Bali Tahun 1994 Nomor 186 Seri A Nomor 1).
jdih.baliprov.go.id
Pasal 36
Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Bali.
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
I. UMUM
Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah salah satu
sumbernya adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa
Pajak Kendaraan Bermotor, merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang paling potensial
untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan daerah, dalam rangka
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
Dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan
perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dimana hal – hal berkaitan dengan Pajak Daerah dijabarkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 2 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu disempurnakan dan
disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.
II. Pasal Demi Pasal
Pasal 1 Angka 1 : Cukup jelas
Angka 2 : Cukup jelas
Angka 3 : Cukup jelas
Angka 4 : Cukup jelas
Angka 5 : Cukup jelas
Angka 6 : Termasuk dalam pengertian kendaaan umum adalah kendaraan
bermotor yang disewakan kepada orang lain baik dalam maupun
tanpa pengemudi, selama jangka waktu tertentu.
Kendaraan Bermotor roda dua tidak termasuk dalam pengertian
kendaraan umum.
Mobil belajar untuk sekolah mengemudi termasuk juga dalam
pengertian kendaraan umum, karena dalam biaya belajar telah
jdih.baliprov.go.id
termasuk sewa untuk memakai kendaraan tersebut pada waktu
dipergunakan untuk belajar.
Angka 7 : Cukup jelas
Angka 8 : Cukup jelas
Angka 9 : Cukup jelas
Angka 10 : Cukup jelas
Angka 11 : Cukup jelas
Angka 12 : Cukup jelas
Angka 13 : Cukup jelas
Angka 14 : Cukup jelas
Angka 15 : Cukup jelas
Angka 16 : Cukup jelas
Angka 17 : Cukup jelas
Angka 18 : Cukup jelas
Angka 19 : Cukup jelas
Angka 20 : Cukup jelas
Angka 21 : Cukup jelas
Angka 22 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang
dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak
tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat
Pemberitahuan data fiscal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.
Ayat (1) : Ketentuan Ayat ini memberi kewenangan kepada Gubernur untuk
dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar
jdih.baliprov.go.id
Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil hanya terhadap
kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan
lain hanya terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau
berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan
atau kewajiban material.
Contoh :
1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak
daerah pada tahun pajak 1998. Setelah ditegur dalam jangka waktu
tertentu juga belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah,
maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Gubernur
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atas pajak
yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah pada tahun pajak 1998. Dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) tahun ternyata dari hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang
yang kurang bayar tersebut, Gubernur dapat menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ditambah dengan sanksi
administrasi.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh diatas yang telah
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang
ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka
Gubernur dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan.
4. Wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksanaan Gubernur ternyata
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Gubernyr
dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Ninil.
Huruf a :
Angka 1) : Cukup jelas
Angka 2) : Cukup jelas
Angka 3) : Yang dimaksud dengan Penetapan Pajak secara jabatan adalah
penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Gubernur atau
pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain
yang dimiliki oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Ayat (2) : Ayat ini mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi
administasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari
pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak
atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga
jdih.baliprov.go.id
dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar.
Ayat (3) : Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan
ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum
terungkap yang bersal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak
yang terutang bertambah, maka terhadap wajib pajak dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan beruoa 100% (seratur
persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini
tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum
diadakan pemeriksaan.
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, yaitu
wajib pajak tidak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, aaka
Gubernur menetapkan pajak yang terutang secara jabatan
melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
Selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 19A : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
jdih.baliprov.go.id
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas
Pasal 35 : Cukup jelas
Pasal 36 : Cukup jelas
PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 2 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
I. UMUM
Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah salah satu
sumbernya adalah Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa
Pajak Kendaraan Bermotor, merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang paling potensial
untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan daerah, dalam rangka
meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.
Dengan telah diundangkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan
perubahan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dimana hal – hal berkaitan dengan Pajak Daerah dijabarkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor 2 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor perlu disempurnakan dan
disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini.
II. Pasal Demi Pasal
Pasal 1 Angka 1 : Cukup jelas
Angka 2 : Cukup jelas
Angka 3 : Cukup jelas
Angka 4 : Cukup jelas
Angka 5 : Cukup jelas
Angka 6 : Termasuk dalam pengertian kendaaan umum adalah kendaraan
bermotor yang disewakan kepada orang lain baik dalam maupun
tanpa pengemudi, selama jangka waktu tertentu.
Kendaraan Bermotor roda dua tidak termasuk dalam pengertian
kendaraan umum.
Mobil belajar untuk sekolah mengemudi termasuk juga dalam
pengertian kendaraan umum, karena dalam biaya belajar telah
termasuk sewa untuk memakai kendaraan tersebut pada waktu
dipergunakan untuk belajar.
jdih.baliprov.go.id
Angka 7 : Cukup jelas
Angka 8 : Cukup jelas
Angka 9 : Cukup jelas
Angka 10 : Cukup jelas
Angka 11 : Cukup jelas
Angka 12 : Cukup jelas
Angka 13 : Cukup jelas
Angka 14 : Cukup jelas
Angka 15 : Cukup jelas
Angka 16 : Cukup jelas
Angka 17 : Cukup jelas
Angka 18 : Cukup jelas
Angka 19 : Cukup jelas
Angka 20 : Cukup jelas
Angka 21 : Cukup jelas
Angka 22 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas
Pasal 5 : Cukup jelas
Pasal 6 : Cukup jelas
Pasal 7 : Cukup jelas
Pasal 8 : Cukup jelas
Pasal 9 : Cukup jelas
Pasal 10 : Cukup jelas
Pasal 11 : Cukup jelas
Pasal 12 : Cukup jelas
Pasal 13 : Cukup jelas
Pasal 14 : Cukup jelas
Pasal 15 : Pasal ini mengatur tentang penerbitan surat ketetapan pajak atas pajak yang
dibayar sendiri. Penerbitan surat ketetapan pajak ditujukan kepada wajib pajak
tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian Surat
Pemberitahuan data fiscal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak.
Ayat (1) : Ketentuan Ayat ini memberi kewenangan kepada Gubernur untuk
dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar
Tambahan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil hanya terhadap
kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam ayat ini, dengan perkataan
jdih.baliprov.go.id
lain hanya terhadap wajib pajak tertentu yang nyata-nyata atau
berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan
atau kewajiban material.
Contoh :
1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak daerah
pada tahun pajak 1998. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum
menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, maka dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) tahun Gubernur menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah pada tahun pajak 1998. Dalam jangka waktu paling lama 5
(lima) tahun ternyata dari hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuan
Pajak Daerah yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang
yang kurang bayar tersebut, Gubernur dapat menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar ditambah dengan sanksi
administrasi.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh diatas yang telah
diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, apabila dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang
ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka
Gubernur dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan.
4. Wajib pajak berdasarkan hasil pemeriksanaan Gubernur ternyata
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, maka Gubernyr
dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Ninil.
Huruf a :
Angka 1) : Cukup jelas
Angka 2) : Cukup jelas
Angka 3) : Yang dimaksud dengan Penetapan Pajak secara jabatan adalah
penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Gubernur atau
pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain
yang dimiliki oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
Huruf b : Cukup jelas
Huruf c : Cukup jelas
Ayat (2) : Ayat ini mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak
memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi
administasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari
pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak
atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga
dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan
diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar.
jdih.baliprov.go.id
Ayat (3) : Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan
ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum
terungkap yang bersal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak
yang terutang bertambah, maka terhadap wajib pajak dikenakan
sanksi administrasi berupa kenaikan beruoa 100% (seratur
persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi ini
tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkannya sebelum
diadakan pemeriksaan.
Ayat (4) : Cukup jelas
Ayat (5) : Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, yaitu
wajib pajak tidak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
yang seharusnya dilakukannya, maka dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak yang terutang. Dalam kasus ini, aaka
Gubernur menetapkan pajak yang terutang secara jabatan
melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar.
Selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua
puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
Pasal 16 : Cukup jelas
Pasal 17 : Cukup jelas
Pasal 18 : Cukup jelas
Pasal 19 : Cukup jelas
Pasal 19A : Cukup jelas
Pasal 20 : Cukup jelas
Pasal 21 : Cukup jelas
Pasal 22 : Cukup jelas
Pasal 23 : Cukup jelas
Pasal 24 : Cukup jelas
Pasal 25 : Cukup jelas
Pasal 26 : Cukup jelas
Pasal 27 : Cukup jelas
Pasal 28 : Cukup jelas
Pasal 29 : Cukup jelas
Pasal 30 : Cukup jelas
Pasal 31 : Cukup jelas
Pasal 32 : Cukup jelas
Pasal 33 : Cukup jelas
Pasal 34 : Cukup jelas