K E M E N T E R I A N K E U A N G A N R E P U B L I K I N D O N E S I A

RAPAT KOORDINASI KEBIJAKAN BELANJA

PEMERINTAH PUSAT RAPBN TAHUN 2018

JAKARTA, 8 JUNI 2017

STRICTLY CONFIDENTIAL/

TERBATAS

Pokok Bahasan

KEMENTERIAN KEUANGAN

JADWAL PEMBAHASAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN 2018 DAN RKP TAHUN 2018

2

KEBIJAKAN BELANJA

1

2

STRICTLY

CONFIDENTIAL/

TERBATAS

HAL-HAL YANG PERLU DIPERSIAPKAN 3

3

KEMENTERIAN KEUANGAN

3

JADWAL PEMBAHASAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN 2018 DAN RKP TAHUN 2018

1

STRICTLY

CONFIDENTIAL/

TERBATAS

KEMENTERIAN KEUANGAN

JADWAL PEMBAHASAN PEMBICARAAN PENDAHULUAN RAPBN 2018 DAN RKP TAHUN 2018

4

RAPAT PARIPURNA DPR RI

Tanggal 19Mei 2017 Pemerintah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro &Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2018 (KEM & PP KF 2018)

Tanggal 30 Mei 2017 Pandangan Fraksi atas materi KEM & PPKF RAPBN 2018

Tanggal 6Juni2017 Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas KEM & PPKF RAPBN 2018

1. Rincian unit organisasi, fungsi, program dan kegiatan TA 2015

KEMENTERIAN KEUANGAN 5

Rencana Proses Rapat

1. Secara Umum rapat akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

a. Belanja K/L akan mengundang beberapa K/L terkait

dengan Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan, dan

Perlindungan Sosial

b. Belanja Non K/L akan mengundang K/L yang menjadi

KPA dan beberapa BUMN

2. Sebagai pengantar, akan dilakukan paparan oleh Direktur

Jenderal Anggaran menyampaikan paparan umum

mengenai Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2018

3. Pendalaman kebijakan:

– K/L menyiapkan detail kebijakan

– Merespon pertanyaan DPR

4. Masing-masing K/L diminta untuk menyusun bahan

pendukung paparan Dirjen Anggaran tersebut

6

KEMENTERIAN KEUANGAN

6

KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT 2

STRICTLY

CONFIDENTIAL/

TERBATAS

KEMENTERIAN KEUANGAN

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2018

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat tahun 2018 diarahkan untuk:

1. Mendukung pemantapan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi antara lain dengan peningkatan kesejahteraan aparatur negara,

2. Mendukung pelaksanaan berbagai program dan sasaran pembangunan sesuai RKP tahun 2018,

3. Memperkuat kepastian dan penegakan hukum, stabilitas Pertahanan dan keamanan, politik dan demokrasi,

4. Melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi yang lebih tepat sasaran melalui perbaikan mekanisme penyaluran dan akurasi database penerima serta efisiensi,

5. meningkatkan efektifitas pelayanan dan keberlanjutan program SJSN di bidang kesehatan (perbaikan layanan dan manajemen kesertaan) dan ketenagakerjaan, serta

6. Mengantisipasi ketidakpastian perekonomian melalui dukungan cadangan risiko fiskal dan mitigasi bencana serta pelestarian terhadap lingkungan.

7

KEMENTERIAN KEUANGAN

Arah dan Kebijakan Belanja K/L Tahun 2018

1. Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan aparatur negara dengan tetap memperhitungkan pemberian gaji ke-13

2. Kebijakan belanja barang dievaluasi berdasarkan realisasi belanja barang TA 2016

3. Penghematan dari kebijakan belanja barang akan digunakan untuk belanja yang produktif termasuk menambah volume output kegiatan prioritas atau proyek prioritas.

4. Melakukan penguatan dan perbaikan kualitas belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi belanja K/L

6. Melakukan sinergi program perlindungan sosial dan mempertajam sasaran Bantuan Sosial dalam rangka mengakselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan

7. Sinergi pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

8. Refocusing anggaran prioritas terkait dengan K/L pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur

8

PERKEMBANGAN ANGGARAN KEBIJAKAN 2018

577,2

732,1 684,2

763,6 780,9

-

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

2014 2015 2016 APBN2017

Pagu Indikatif2018

Tril

iun

Ru

pia

h

9

Kebijakan Subsidi Non Energi 2018, antara lain:

Menyempurnakan proses perbaikan data yang diselaraskan dengan NIK dan mekanisme penyaluran subsidi pupuk melalui Kartu Tani

Menghapus subsidi benih dan menggabungkannya dengan program sejenis pada anggaran K/L Kementan

Melanjutkan kebijakan penyaluran Rastra dalam bentuk bantuan pangan (non tunai) secara bertahap dan memperluas sasaran target penerima dari rumah tangga menjadi keluarga penerima manfaat

Sinergi antara subsidi, bansos, anggaran K/L dan dana transfer ke daerah agar efektif dan terintegrasi

Memperbaiki pelayanan umum (transportasi) melalui subsidi angkutan KA & kapal laut ekonomi

Menyempurnakan mekanisme penyaluran KUR dengan prioritas sektor produktif, dan untuk mendukung pengembangan EBT

Meningkatkan daya saing usaha dan akses permodalan bagi UMKM dan petani melalui penyempurnaan bantuan subsidi kredit program, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap akses air minum.

Kebijakan Subsidi Non Energi, 2018

10

KEMENTERIAN KEUANGAN

10

HAL-HAL YANG PERLU DISIAPKAN 3

KEMENTERIAN KEUANGAN 11

1. Dalam pemaparan atau merespon pertanyaan/pandangan DPR, perlu disiapkan : a. Paparan singkat oleh masing-masing K/L yang memuat

kebijakan serta isu-isu lain yang bersifat strategis

b. Paparan tidak lebih dari 10 halaman dan diperbanyak ± 50 eksemplar berwarna

c. Jika diperlukan, paparan dibagikan kepada anggota Banggar apabila ada pertanyaan untuk K/L bersangkutan.

2. Agar dihadiri/diwakili oleh Pejabat Eselon I

3. Jadwal pembahasan bersifat tentatif. Diharapkan wakil K/L terkait dapat standby, agar jika sewaktu-waktu diperlukan dapat segera hadir.

HAL-HAL YANG PERLU DISIAPKAN

KEMENTERIAN KEUANGAN 12

Contact Person

1. I MADE SANJAYA 081316660989 (K/L)

2.TULUS BASUKI 08121313326 (SUBSIDI)

13

KEMENTERIAN KEUANGAN

13

TERIMA KASIH