prioritas pembangunan daerah · rencana kerja pemerintah daerah kota tanjungbalai tahun 2020 iv- 1...

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020 IV- 1

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang fokus dan

berkesinambungan, visi dan misi dijabarkan dalam tujuan dan sasaran

pembangunan daerah. Selanjutnya tujuan dan sasaran pembangunan daerah,

dijabarkan dalam pelaksanaan tahunannya melalui indikator kinerja daerah

beserta targetnya. Tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam

dokumen RKPD merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD Kota

Tanjungbalai Tahun 2016-2021.

Tujuan dan sasaran yang disusun dalam setiap misi dapat dijabarkan sebagai

berikut :

Misi 1 : Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) untuk mencapai prestasi di berbagai bidang pembangunan

dengan mengedepankan pelayanan publik yang prima.

Tujuan : - Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat

Pencapaian misi pertama diharapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di

Kota Tanjungbalai harus mampu menciptakan keberpihakan kepada

masyarakat serta dapat mengayomi dengan memberikan rasa aman bagi warga

untuk bermukim, berusaha dan beribadah; bebas untuk mengeluarkan

pendapat; mendapat kemudahan dalam hal membutuhkan pelayanan dasar,

ijin berusaha dan ijin lainnya serta pelayanan lain yang dibutuhkan serta warga

mudah untuk mengakses berbagai informasi. Dengan kata lain bahwa

pelaksanaan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance)

setidaknya memiliki 4 (empat) karakteristik yakni tranparansi, akuntabilitas,

penegakan hukum dan partisipasi publik.

Untuk mewujudkan tujuan dari misi 1 tersebut, maka sasaran pembangunan

yang harus dicapai adalah:

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

Meningkatnya kualitas pelayanan publik.


Misi 2 : Mewujudkan kehidupan umat beragama menuju masyarakat yang

religius dan berakhlaq mulia.

Tujuan : - Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang religius dan

berakhlaq mulia

Pencapaian misi kedua diharapkan terwujudnya masyarakat Kota Tanjungbalai

yang religius dan berakhlaq mulia yakni masyarakat yang senantiasa memahami

serta mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya

dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat,

maupun berbangsa dan bernegara.

Secara konkrit hal ini akan diawali dengan pemantapan pendidikan karakter di

bangku sekolah sebagai muatan lokal wajib, selanjutnya tetap menggalakkan

kegiatan keagamaan ditengah-tengah masyarakat dan aparatur yang disertai

dengan kebijakan yang mendukung serta fasilitasi/bantuan bagi

pembangunan/rehab rumah-rumah ibadah melalui bantuan hibah.



Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan masyarakat

Misi 3 : Meningkatkan perekonomian daerah dengan memanfaatkan

potensi ekonomi unggulan serta meningkatkan daya saing dalam rangka

mendorong kemandirian menuju masyarakat maju dan sejahtera.

Tujuan : - Meningkatkan daya saing perekonomian berbasis produk

unggulan daerah.

Pencapaian misi ketiga ditujukan kepada pembangunan ekonomi Kota

Tanjungbalai yang berdaya saing. Daya saing dimaksud didefenisikan sebagai

kemampuan daerah meningkatkan pendapatan dan penghidupan masyarakat

secara berkelanjutan dengan mengedepankan potensi sumberdaya sebagai

potensi ekonomi unggulan yang meliputi potensi perikanan kelautan, pertanian

dan peternakan, koperasi dan UKM, perdagangan dan industri, sektor jasa serta

pengembangan ekonomi kreatif. Kunci keberhasilan peningkatan daya saing

adalah adanya inovasi yang kreatif yang diwujudkan dengan pengembangan

industri yang berbasis kreatifitas atau yang disebut sebagai industri kreatif.

Untuk pencapaian tujuan dimaksud membutuhkan dukungan lingkungan yang

produktif, perekonomian daerah, ketenagakerjaan dan sumberdaya manusia,


infrastruktur sumberdaya alam dan lingkungan serta fasilitas kelembagaan

keuangan/bantuan permodalan



Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian daerah.

Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenagakerjaan yang

mendukung daya saing daerah.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Misi 4 : Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia melalui pembangunan

pendidikan yang berkualitas berbasis IPTEK dan peningkatan derajat

kesehatan masyarakat.

Tujuan : - Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan berbasis IPTEK

- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan

Pencapaian misi keempat menjamin bahwa pelayanan pendidikan di Kota

Tanjungbalai akan murah dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Tidak ada

alasan penduduk yang tidak bersekolah karena alasan aksesibiltas maupun

alasan ekonomis. Pendanaan pendidikan akan diupayakan bagi peningkatan

fasilitas dan sarana pendidikan, peningkatan mutu pendidik dan tenaga

kependidikan serta peningkatan kualitas mutu lulusan yang tentunya akan

dapat terwujud apabila ada keterlibatan dari setiap stakeholders dan partisipasi

aktif masyarakat, orang tua dan pihak swasta untuk terlibat aktif di dunia

pendidikan. Pendidikan yang dimaksud di sini adalah pendidikan bagi

masyarakat dengan tujuan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah dengan

menuntaskan wajib belajar hingga 12 (dua belas) tahun selain memfasilitasi

untuk mengembangkan Perguruan Tinggi.

Selanjutnya pembangunan pendidikan akan dilakukan secara bersinergi dan

beriringan dengan pembangunan kesehatan. Generasi yang sehat akan lebih

mudah menerima dan melaksanakan proses pendidikan. Pembangunan

kesehatan akan diwujudkan melalui upaya peningkatan kesehatan masyarakat

melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pemenuhan akan tenaga

medis, obat-obatan dan alat-alat kesehatan, peningkatan SDM kesehatan,

peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencapaian pola hidup bersih dan

sehat dan melibatkan stakeholders serta pihak ketiga. Tujuan yang ingin dicapai


pada pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan

masyarakat yang secara umum ditandai dengan meningkatnya usia harapan

hidup, meningkatnya cakupan layanan kesehatan dasar dan rujukan bagi

seluruh lapisan masyarakat, menurunnya angka kesakitan serta meningkatnya

pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di tengah-tengah masyarakat



Meningkatnya sistem dan akses layanan pendidikan serta sumberdaya

pendidikan yang berkualitas.

Meningkatnya sistem dan akses layanan kesehatan serta sumberdaya

kesehatan yang berkualitas

Misi 5 : Mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi dengan

dukungan infastruktur yang baik dan berdasarkan pada prinsip-prinsip

pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan : - Mewujudkan kualitas penataan kawasan Kota secara terpadu dan

berkelanjutan dengan dukungan infrastruktur yang baik.

Pencapaian misi kelima adalah pembangunan infrastruktur Kota Tanjungbalai

yang memperhatikan pola dan penataan ruang. Oleh karena itu dokumen

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) harus sudah mengakomodir perencanaan,

pemanfaatan dan pengendalian ruang secara baik serta telah mengintegrasikan

ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik RTH public mapun RTH private

sehingga cita-cita untuk mewujudkan penataan kota yang bersih, indah dan rapi

serta nyaman untuk bermukim bagi warga akan dapat terwujud.

Dengan langkah-langkah yang terukur, diharapkan pembangunan dan

peningkatan infrastruktur sebagai jalan untuk peningkatan kesejahteraan

rakyat dan kemajuan Kota Tanjungbalai.



Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik

Meningkatnya ketersediaan penataan kawasan kota yang bersih, indah dan

rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan

pengendalian perubahan iklim.


Misi 6 : Membina kehidupan sosial politik masyarakat dalam rangka

mewujudkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis dalam

keanekaragaman suku dan agama yang berpegang teguh pada adat dan

budaya.

Tujuan : - Mewujudkan harmonisasi kehidupan sosial politik masyarakat

yang demokratis dan berbudaya.

Pencapaian misi keenam adalah terciptanya tatanan kehidupan di Kota

Tanjungbalai yang lebih demokratis pada masa yang akan datang. Pelaksanaan

pembangunan politik memerlukan langkah-langkah yang harus dilakukan

secara bertahap yakni dengan peningkatan kesadaran politik masyarakat dan

penanaman nilai di tengah-tengah aparatur dan masyarakat. Selanjutnya

pembangunan politik yang dimaksud disini adalah pembangunan politik sebagai

pembinaan demokrasi masyarakat di tengah-tengah perbedaan suku, agama,

adat dan budaya.



Terciptanya kerukunan dan harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara

serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat yang berbudaya

berlandaskan hukum.

Misi 7 : Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan tatanan kehidupan

sosial masyarakat melalui penguatan peran keluarga.

Tujuan : - Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan peningkatan

kualitas kehidupan sosial masyarakat berbasis keluarga menuju

kemandirian

Pencapaian misi ketujuh adalah terwujudnya pemahaman masyarakat Kota

Tanjungbalai tentang konsep pemberdayaan yang bertujuan untuk mengurangi

angka ketergantungan masyarakat kepada pemerintah daerah. Hal ini penting

mengingat mindset masyarakat tentang pemberdayaan selama ini masih kurang

tepat yakni masyarakat akan berdaya apabila difasilitasi pemerintah (tergantung

pada bantuan pemerintah). Diakui bahwa konsep membangun keberdayaan

adalah suatu proses yang panjang dan harus dijalankan secara

berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang diharapkan yakni masyarakat

yang berdaya dan mandiri atau masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir,

memutuskan serta dapat memecahkan masalah yang dihadapi dengan


mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki. Keberdayaan dan

kemandirian masyarakat dibentuk dari individu-individu yang berdaya dan

mandiri. Oleh karenanya pembangunan konsep pemberdayaan dibangun

dimulai dari penguatan elemen terkecil yakni keluarga dan tetap diperlukan

sinergitas dan kerjasama semua elemen. Harapan ke depan jika masyarakat

sudah berdaya secara ekonomi, maka diharapkan tatanan kehidupan sosial

masyarakat juga akan mulai membaik



Meningkatnya kualitas kehidupan sosial masyarakat

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai

berdasarkan RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-2021 lebih jelas dapat

dilihat dari tabel di bawah ini :

Tabel 4.1.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Tanjungbalai

Visi : Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan

Harmonis

Misi Tujuan Sasaran

1. Melaksanakan tata

kelola pemerintahan

yang baik untuk mencapai prestasi di

berbagai bidang

pembangunan dengan mengedepankan

pelayanan publik yang

prima

1.1. Mewujudkan

pelayanan prima

kepada masyarakat

1.1.1. Meningkatnya kualitas tata

kelola pemerintahan

1.1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2. Membina dan memajukan

kehidupan ummat

beragama menuju masyarakat yang

religius dan berakhlaq

mulia

2.1. Mewujudkan tatanan kehidupan

masyarakat yang

religius dan berakhlaq mulia

2.1.1. Meningkatnya keimanan dan ketaqwaan aparatur dan

masyarakat

3. Meningkatkan

perekonomian daerah yang berdaya saing

berbasis potensi

unggulan dalam rangka mendorong

kemandirian menuju

masyarakat maju dan

3.1. Meningkatkan daya

saing perekonomian berbasis produk

unggulan daerah

3.1.1. Meningkatnya produktivitas

sektor perekonomian daerah

3.1.2. Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan

ketenagakerjaan yang

mendukung daya saing daerah


Visi : Mewujudkan Kota Tanjungbalai yang Berprestasi, Religius, Sejahtera, Indah dan

Harmonis

Misi Tujuan Sasaran

sejahtera 3.1.3 Meningkatnya kesejahteraan

masyarakat

4. Mewujudkan kualitas

sumberdaya manusia melalui pembangunan

pendidikan yang

berkualitas berbasis IPTEK dan

peningkatan derajat

kesehatan masyarakat

4.1. Meningkatkan

kualitas pelayanan pendidikan

berbasis IPTEK

4.1.1. Meningkatnya sistem dan

akses layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan

yang berkualitas.

4.2. Meningkatkan

kualitas pelayanan kesehatan

4.2.1. Meningkatnya sistem dan

akses layanan kesehatan serta sumberdaya daya

kesehatan yang berkualitas

5. Mewujudkan penataan

kota yang bersih,

indah dan rapi dengan dukungan

infastruktur yang baik

dan berdasarkan prinsip-prinsip

pembangunan yang

berkelanjutan.

5.1. Mewujudkan

kualitas penataan

kawasan Kota secara terpadu dan

berkelanjutan

dengan dukungan infrastruktur yang

baik.

5.1.1 Meningkatnya ketersediaan

dan kualitas infrastruktur

publik

5.1.2.

Meningkatnya penataan kawasan kota yang bersih,

indah dan rapi yang disertai

dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan

pengendalian perubahan

iklim.

6. Membina kehidupan

sosial politik

masyarakat dalam

rangka mewujudkan kehidupan

masyarakat yang

demokratis dan harmonis dalam

keanekaragaman suku

dan agama yang berpegang teguh pada

adat dan budaya

6.1. Mewujudkan

harmonisasi

kehidupan sosial

politik masyarakat yang demokratis

dan berbudaya

6.1.1. Terciptanya kerukunan dan

harmonisasi kehidupan

berbangsa dan bernegara

serta mendorong dinamika kehidupan sosial masyarakat

yang berbudaya

berlandaskan hukum.

7. Mewujudkan

pemberdayaan

masyarakat dan tatanan kehidupan

sosial masyarakat

melalui penguatan peran keluarga

7.1. Meningkatkan

keberdayaan

masyarakat dan peningkatan

kualitas kehidupan

sosial masyarakat berbasis keluarga

menuju

kemandirian

7.1.1. Meningkatnya kualitas

kehidupan sosial

masyarakat.


4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KOTA TANJUNGBALAI

Prioritas pembangunan daerah merupakan agenda pembangunan daerah

yang terintegrasi untuk mewujudkan Kota Tanjungbalai BERSIH (Berprestasi,

Religius, Sejahtera, Indah dan Harmonis).

Prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai sesuai RPJMD Kota Tanjungbalai

Tahun 2016-2021, yaitu :

Prioritas 1 : Penguatan tata kelola pemerintah dan peningkatan kualitas

kehidupan beragama

Prioritas 2 : Peningkatan daya saing ekonomi untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat

Prioritas 3 : Peningkatan kualitas pendidikan

Prioritas 4 : Peningkatan aksessibilitas dan pelayanan kesehatan

Prioritas 5 : Peningkatan penataan kawasan melalui pembangunan

Infrastruktur yang berwawasan lingkungan

Prioritas 6 : Pemantapan kehidupan berdemokrasi dan penegakan hukum

Prioritas 7 : Penguatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan

ketahanan serta kemandirian sosial masyarakat

Prioritas 8 : Mendukung dan Mendorong Kebijakan Provinsi Sumatera Utara

dan Nasional di daerah

Dalam menetapkan prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2020 juga

diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional dan prioritas

pembangunan Provinsi Sumatera Utara. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun

2020 mempunyai tema pembangunan “Peningkatan Sumber Daya Manusia

Untuk Pertumbuhan Berkualitas” dengan prioritas pembangunan nasional

sebagai berikut:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan;

2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah;

3. Nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja;

4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup;

5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.


Sementara tema pembangunan Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 adalah

“Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Pemabngunan Sumatera Utara yang

Bermartabat” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan;

2. Penyedian layanan kesehatan yang berkualitas;

3. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha;

4. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;

5. Peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata.

Tema pembangunan pemerintah Kota Tanjungbalai tahun 2020 adalah

„Pembangunan Berkelanjutan diberbagai Bidang disertai Peningkatan SDM

Berkualitas Berbasis Teknologi‟ dengan fokus sasaran dan prioritas

pembangunan Kota Tanjungbalai tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2.

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai Tahun 2020

No Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah

(1) (2) (3)

1 Pendidikan

1.1

Meningkatnya kualitas Layanan Pendidikan dasar Berbasis Karakter

- Penyelenggaraan PAUD-HI (Holistik Integratif) dan pendidikan dasar berbasis karakter

- Peningkatan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, sarpras pendidikan serta kerjasama dengan orang tua, lembaga dan masyarakat

1.2 Meningkatnya SDM Masyarakat

- Pemberian beasiswa kepada siswa miskin untuk melanjutkan ke PT

2

Perpustakaan

2.1 Meningkatnya layanan perpustakaan dan arsip sesuai standar kelayakan

- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM perpustakaan, kearsipan, pustakawan dan arsiparis

2.2

Terciptanya masyarakat gemar membaca dan masyarakat belajar

- Pengadaan koleksi dan bahan-bahan bacaaan dari berbagai sumber

- Inovasi kegiatan terkait peningkatan minat baca masyarakat

2.3 Meningkatnya jumlah arsip yang dapat diselamatkan untuk digunakan sebagai sumber informasi

- Penyediaan informasi kearsipan yang akurat

3 Kesehatan

3.1

Meningkatnya mutu dan layanan kesehatan kepada masyarakat

-

Penyediaan sarana dan prasarana serta peralatan di RSUD Type C

- Fasilitasi Penyusunan dokumen dan penilaian



(1) (2) (3)

akreditasi RSUD

- Pelaksanaan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)

3.2. Meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akan kesehatan lingkungan

- Terlaksananya gerakan STOP-BABS

3.3

Tercapainya perbaikan gizi masyarakat

- Penyediaan suplement gizi

- Edukasi ke masyarakat tentang gizi

3.4 Menurunnya kematian ibu, bayi dan balita

- Konseling/pelaksanaan kelas ibu hamil dan menggalakkan posyandu

3.5 Meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi

- Penyuluhan sadar ASI

3.6 Meningkatnya Jaminan Kesehatan Masyarakat

- Perluasan cakupan PBI

- Penguatan pelaksanaan program JKN

4 Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

4.1 Meningkatnya Aksesibilitas Wilayah Kota serta

Peningkatan Infrastruktur Jalan dan Jembatan

-

Lanjutan Pembangunan Jembatan Sei Silau III pada Ruas Jalan Lingkar UtaraKota Tanjungbalai

-

Peningkatan Jalan Lingkar Utara Dengan Konstruksi Hotmix

- Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkar Selatan

4.2 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air Perkotaan

-

Lanjutan Pembuatan Sheet Pile di Bantaran Sei Silau Kel. Pasar Baru Kec. Sei Tualang Raso

4.3 Tersedianya Ruang Terbuka Publik yang Representatif

-

Lanjutan Penataan Kawasan Lapangan Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah Kota Tanjungbalai

- Penataan Kawasaan Water Front City Kota Tanjungbalai

5 Bidang Perumahan dan Permukiman

5.1 Tersedianya Lahan untuk Sarana dan Prasarana Pemerintah

- Pengadaan Ganti Rugi Lahan Tanah

5.2 Tersedianya Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perumahan Layak Huni

- Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni

- Pembangunan dan pemeliharaan drainase

- Pembangunan jalan setapak

5.3 Tercapainya Akses Air Bersih dan Terwujudnya Sanitasi yang Layak

- Pembangunan sarana dan prasarana air minum

Pembangunan tangki septic tank individual untuk masyarakat MBR

5.4 Tersedianya Pemakaman yang Tertata

- Pembangunan pagar makam dan pemeliharaan makam

5.5 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan

- Biaya Pendampingan KOTAKU

5.6 Tersedianya sarana dan - Peningkatan Prasarana dan Sarana Umum



(1) (2) (3)

prasarana perumahan - Rehabilitasi Rumah Ibadah

6 Kesatuan Bangsa

6.1 Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara

- Peningkatan peran FKUB dan FPK

- masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

6.2

Penurunan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan melakukan Deteksi Dini

- Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan(Puskomin)

- Peningkatan Kewaspadaan dini masyarakat dan lingkungan

- Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

6.3 Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pemilu dan pemilukada

- Pelaksanaan diskusi politik

7

Satpol PP

7.1 Meningkatnya Sumber daya manusia /aparatur dan sistem pelayanan

- Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM Satpol PP

7.2 Meningkatnya sistem pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran

- Peningkatan perawatan Armada Damkar/melakukan Pembelian Armada Damkar yang baru dan menambah Personil Satgas

7.3 Meningkatnya Pelayanan terhadap pemenuhan kebutuhan rasa aman dan nyaman masyarakat

- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder terkait pelaksanaan patroli dan operasi Pekat

7.4

Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mentaati

peraturan dan perundang undangan yang berlaku

- Penertiban pedagang kaki lima yang berada di pasar dan di bahu/badan jalan protokol

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mentaati Peraturan Daerah Walikota Tanjungbalai.

- Penertiban gelandangan dan pengemis yang berkeliaran di jalan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat

8

BPBD

8.1

Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana

- Penyediaan data dan informasi rawan bencana

- Penyediaan peta lokasi rawan bencana

- Sosialisasi/edifikasi masyarakat tentang mitigasi bencana

8.2

Meningkatnya sistem penanggulangan bencana

- Koordinasi pengendalian banjir

- Fasilitasi sarana dan prasarana rehab dan rekonstruksi pasca bencana

9 Sosial



(1) (2) (3)

9.1 Meningkatnya kualitas pelayanan SDM pelaku kesejahteraan sosial

- Bimbingan teknis SDM kesejahteraan sosial

9.2

Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS

- Peningkatan layanan jaminan sosial melalui bantuan pangan

- Pelaksanaan verivali/pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT)

- Optimalisasi SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu)

- Asistensi lanjut usia terlantar

- Peningkatan koordinasi serta sinergitas upaya upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan layanan kesejahteraan sosial

10 Tenaga Kerja

10.1 Meningkatnya daya saing tenaga kerja

-

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja ( Pelatihan Otomotif, Pelatihan Service AC, Pelatihan Tekstil, Pelatihan Tata Boga ) sasaran 80 Orang

10.2

Meningkatnya Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja

-

Peningkatan Kesempatan Kerja ( Pelatihan Pra Magang Ke Jepang, Magang Dalam Negeri) Sasaran 40 Orang

10.3

Terwujudnya Hubungan Industrial yang Harmonis dan Meningkatnya Peran Kelembagaan Hubungan Industrial Serta Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

-

Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan (DEPEDA, Peringatan Hari Buruh, Pemberdayaan LKS Tripartit, Bimtek Penyelesaian Perselisihan)

11

Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyaraat Kelurahan

11.1 Meningkatnya kualitas pelayanan SDM Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

- Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan masyarakat

11.2

Meningkatnya kualitas anak

- Pembinaan forum anak

- Pembinaan dan peningkatan KLA

11.3

Meningkatnya kualitas hidup perempuan

- Penyuluhan pola asuh anak dan remaja

- Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan

- Penyuluhan dan Advokasi Perlindungan Terhadap Pekerja Perempuan dan Anak

- Peningkatan keterampilan perempuan

11.4

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam

- Pengembangan UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga)



(1) (2) (3)

membangun kelurahan

- Pembinaan PKK

- Pembinaan LPM

- Kerjasama stakeholder dalam pembinaan pemberdayaan masyarakat

12 Bidang Lingkungan Hidup

12.1 Terwujudnya Kesadaran Masyarakat Akan Kebersihan Lingkungan

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

- Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong

- Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

12.2 Terciptanya Wilayah Kota Bebas Sampah

- Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan

- Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan

- Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan

12.3 Terciptanya Wilayah Kota Sehat dan Nyaman

- Pemantauan kualitas lingkungan

- Pengendalian Dampak perubahan iklim

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

- Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan

- Pengujian emisi udara akibat aktivitas industri

- Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair

13

Kependudukan dan Pencatatan Sipil

13.1

Meningkatnya kualitas database kependudukan

- Peningkatan sarana dan prasarana layanan kependudukan

- sosialisasi pencatatan sipil dan kependudukan

13.2 Meningkatnya pemanfaatan

database kependudukan

- Peningkatan kerjasama dengan stakeholder

tentang pemanfaatan database kependudukan

13.3 Terdukungnya GISA -

14

Pengendalian Penduduk dan KB

14.1 Terkendalinya jumlah penduduk

- Pelayanan kontrasepsi

14.2

Meningkatnya pelayanan KIE dan KB

- Pelayanan KIE

- Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui

kelompok kegiatan di masyarakat

14.3 Meningkatnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas

- Kampung KB

- Optimalisasi kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS

15 Bidang Perhubungan

15.1 Terwujudnya Angkutan Umum yang layak

-

Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di Jalan Raya

-

Penciptaan Disiplin Dan Pemeliharaan Kebersihan dilingkungan Terminal



(1) (2) (3)

-

Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan

-

Pengadaan Fasilitas Keselamatan Angkutan Pelayaran

- Penyuluhan Keselamatan Pelayaran

15.2 Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Berlalulintas

-

Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

- DED Pembangunan ATCS

- Sosialisasi Ketertiban Lalu Lintas

- Pengadaan Rambu Tiang Pendek

- Pengadaan Marka Jalan

-

Pengadaan Dan Pemasangan CCTV Untuk Pengawasan Lalu Lintas

- Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas

-

Pembangunan Halte Bus, Taxi , Gudang Terminal

-

DED Pembangunan Alat Pengujian Kenderaan Bermotor

16 Komunikasi dan Informatika

16.1 Optimalnya pemanfaatan sumberdaya layanan informasi dan komunikasi publik

- Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan IT

- Perluasn jangkauan layanan internet gratis kepada masyarakat

16.2 Optimalnya pengelolaan data serta statistik dan kerjasama kemitraan

- Peningkatan akurasi data

16.3 Meningkatnya penerapan E-Government di Kota Tanjungbalai

- Peningkatan persentase Perangkat Daerah yang menerapkan e-government

17 Koperasi, UKM

17.1

Meningkatnya peranan

Koperasi dan UKM dalam rangka mendukung perekonomian kota

-

penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif

-

Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UMKM

-

pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM

17.2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga Koperasi dan UKM

-

pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM

-

peningkatan kualitas kelembagaan koperasi

18 Kepemudaaan, Olahraga dan Pariwisata



(1) (2) (3)

18.1 Meningkatnya pemberdayaan pemuda, organisasi dan kewirausahaan

- Penyediaan sarana dan prasarana bagi pembinaan pemuda

18.2 Meningkatnya kompetensi atlet

- Penyediaan sarana dan prasarana bagi pembinaan atlet

18.3 Berkembangknya pariwisata di Kota Tanjungbalai

- Penguatan jejaring wisata

19 Perikanan

19.1 Meningkatnya pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan, dengan peningkatan nilai tambah ekonomi yang berdaya saing

- Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

19.2. Meningkatnya Pelestarian dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan

- Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

19.3 Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

- Pengembangan Budidaya Perikanan

19.4 Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

- Pengembangan Perikanan Tangkap

20 Pangan

20.1 Meningkatnya Ketahanan Pangan

-

Penanganan Daerah Rawan Pangan

-

Pemantauan Analisis Akses Pangan Masyarakat

-

Penanganan Pasca panen dan pengolahan Hasil Pertanian

- Pengembangan Diversifikasi Tanaman

- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

21 Pertanian

21.1 Meningkatnya kesejahteraan Petani

-

Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis

-

Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

21.2 Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

-

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ perkebunan Tepat Guna

21.3 Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan

- Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan

- Pengembangan Bibit Toga, Tabulakar

- Pengadaan Bibit Hortikultura

22 Peternakan

22.1

Meningkatnya produksi hasil peternakan serta pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

- Pembibitan dan Perawatan ternak

-

Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Manular Ternak

Pengawasan Perdagangan Ternak Antar



(1) (2) (3)

- Daerah

23

Perdagangan

23.1 Meningkatnya perlindungan terhadap konsumen dan pengamanan perdagangan

- Pengawasan cukai tembakau

- Pengendalian dan pengawasan barang/produk beralkohol

- Pasar tertib ukur

- Penyuluhan tentang kegiatan kemeterologian

- Penyusunan dokumen Standart Mutu

- Verifikasi Alat Ukur Standar UTTP

- Pelayanan sidang Tera/Tera Ulang UTTP

23.2 Meningkatnya jumlah produk dan nilai ekspor

- Penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor bagi pelaku usaha

- Penyusunan dan penyediaan data potensi komoditi ekspor daerah

23.3 Meningkatnya efisiensi perdagangan dalam negeri -

Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan usaha bagi pelaku usaha

- Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk

- Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

- Pembangunan rehabilitasi pasar

24 Perindustrian

24.1

Meningkatkan pengembangan industri kecil dan menengah

- Pembinaan industri rumah tangga dan industri kreatif berbasis sumber daya lokal

- Promosi dan pemasaran produk IKM melalui berbagai event pameran

- Penumbuhan wirausaha baru

24.2 Meningkatnya Kapasitas Iptek sistem produksi dan kemampuan teknologi industri

- Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi

- Perluasan penerapan SNI untuk mendorong daya saing industri manufaktur

25 Penanaman Modal

25.1 Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi - Penyelenggaraan Pameran Investasi

- Pengembangan system informasi penanaman modal

25.2 Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

- Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal

25.3 Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi - Pengembangan Aplikasi Database Sipadu

26 Penunjang Urusan Lainnya



(1) (2) (3)

26.1

Meningkatnya pelayanan publik

- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM layanan di kecamatan dan Perangkat Daerah yang melakukan layanan kepada masyarakat

- Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendukung layanan

- Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga

- Peningkatan koordinasi lintas sektor

27

Pengawasan - Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM pengawasan

27.1

- Peningkatan penerapan SPIP

- Pelaksanaan review dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan

- Peningkatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal

28

Perencanaan

28.1 Tersusunnya perencanaan yang berbasis data kondisi dan potensi daerah

- Peningkatan keterisian SIPD

28.2 Meningkatnya partisipasi masyarakat/stakeholder dalam perencanaan pembangunan

- Peningkatan keterserapan usulan masyarakat

28.3 Meningkatnya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan

- Peningkatan keselarasan antar dokumen rencana

28.4 Terwujudnya perencanaan yang aplikatif

- Peningkatan realisasi perencanaan

29

Keuangan

29.1 Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel

- Penyelesaian dokumen pelaporan keuangan secara tepat waktu

29.2 Mengoptimalkan pengelolaan pendapatan

- Peningkatan PAD

- Peningkatan pendataan subjek dan objek pajak

29.3 Terwujudnya pengelolaan aset daerah secara tertib, transparan dan akuntabel

- Peningkatan realisasi asset Simbakda

30

Kepegawaian

30.1

Meningkatnya kompetensi sumberdaya aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai

- Peningkatan kuatitas dan kualitas ASN

- Peningkatan pemerataan/distribusi ASN

- Penyediaan database administrasi ASN

Keterkaitan prioritas pembangunan Kota Tanjungbalai dengan prioritas

pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara dijabarkan pada tabel

dibawah ini :


Tabel 4.3.

Keterkaitan Prioritas Pembangunan Kota Tanjungbalai dengan

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan Pembangunan Nasional

Prioritas Nasional Prioritas Provinsi Sumatera Utara

Prioritas Kota Tanjungbalai

Prioritas 1 : Penguatan tata kelola pemerintah dan

peningkatan kualitas

kehidupan beragama

PN 3: Peningkatan Nilai

Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan

Kesempatan Kerja

Prioritas 2 : Peningkatan daya

saing ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat

PN 1: Pembangunan

Manusia dan Pengentasan Kemiskinan

Prioritas 2: Peningkatan

dan Pemenuhan Akses Pendidikan

Prioritas 3 : Peningkatan

kualitas pendidikan

Prioritas 4: Penyediaan Layanan Kesehatan

yang Berkualitas

Prioritas 4 : Peningkatan aksessibilitas dan pelayanan

kesehatan

PN 2: Peningkatan

Insfrastruktur dan

Pemerataan Wilayah

Prioritas 3:

Pembangunan

Infrastruktur yang Baik dan Berwawasan

Lingkungan

Prioritas 5 : Peningkatan

penataan kawasan melalui

pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan

PN 5: Peningkatan

Stabilitas Pertahanan

dan Keamanan

Prioritas 6 : Pemantapan

kehidupan berdemokrasi dan

penegakan hukum

PN 1: Pembangunan Manusia dan

Pengentasan Kemiskinan

Prioritas 1: Peningkatan Kesempatan Kerja dan

Berusaha

Prioritas 7 : Penguatan pemberdayaan masyarakat

dan peningkatan ketahanan

serta kemandirian sosial

masyarakat

Selanjutnya prioritas pembangunan dan sasaran daerah Kota Tanjungbalai

berikut target kinerja untuk tahun 2020 dijabarkan sebagaimana tabel berikut :


Tabel 4.4.

Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Target Kinerja Tahun 2020

No Prioritas

Pembangunan

Sasaran Indikator Kinerja Target

1. Penguatan tata kelola pemerintah dan

peningkatan kualitas

kehidupan beragama

Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan

- Opini BPK terhadap LKPD WTP

- Tingkat Akuntabilitas Kinerja B

- Persentase OPD yang menerapkan SPIP 95

- Nilai Peringkat Evaluasi LPPD 3

Meningkatnya kualitas pelayanan

publik

- Nilai SKM terhadap pelayanan Pemerintah

Kota (%)

70

Meningkatnya keimanan dan

ketaqwaan aparatur dan masyarakat

- Jumlah konflik Sara 0

2. Peningkatan daya saing

ekonomi untuk meningkatkan

kesejahteraan

masyarakat

Meningkatnya produktivitas sektor

perekonomian daerah

- PDRB ADHK (Rp.juta) 6.163.012,09

- PDRB ADHB (Rp. juta) 10.818.022,98

Meningkatnya daya saing pelaku usaha dan ketenaga kerjaan yang mendukung

daya saing daerah

- Tingkat pengangguran terbuka 7,22

- Nilai investasi (Rp.000) 20.839.265,00

Meningkatnya kesejahteraan

masyarakat

- Pertumbuhan ekonomi 6,05

- PDRB/Kapita ADHK (Rp.000) 34.406,57

- IPM 69,95

3. Peningkatan kualitas

pendidikan

Meningkatnya sistem dan akses

layanan pendidikan serta sumberdaya pendidikan yang berkualitas.

- Rata-rata lama sekolah 12,00

- Angka harapan lama sekolah 15,94

- APK PAUD 10,00


No Prioritas Pembangunan


- APK SD/MI 101

- APK SMP/MTs 95,00

- APK SMA/SMK/MA 90,00

- APM SD/MI 98,00

- APM SMP/MTs 87,32

- APM SMA/SMK/MA 90,00

- Angka kelulusan SD/MI 100

- Angka kelulusan SMP/MTs 100

- Angka kelulusan SMA/SMK/MA 100

- Angka putus sekolah SD/MI 0,10

- Angka putus sekolah SMP/MTs 9,00

- Angka putus sekolah SMA/SMK/MA 25,00

- Guru berkualifikasi S1/D4 tingkat SD/MI 100

- Guru berkualifikasi S1/D4 tingkat SMP/MTs 100

Guru berkualifikasi S1/D4 tingkat

SMA/SMK/MA

100

- Persentase gedung sekolah kondisi baik

(SD/MI, SMP/MTS,SMA/SMK)

100

4. Peningkatan

aksessibilitas dan pelayanan kesehatan

Meningkatnya sistem dan akses

layanan kesehatan serta sumberdaya daya kesehatan yang berkualitas

- Usia Harapan Hidup 64,65

- Jumlah kematian Ibu 0

- Jumah kematian bayi 13




- Jumlah kematian balita 28

- Prevalensi Penurunan kasus gizi buruk (%) <2

- Jumlah puskesmas terakreditasi 8

5. Peningkatan penataan kawasan melalui

pembangunan

Infrastruktur yang berwawasan

lingkungan

Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik

- Persentase jalan dalam kondisi baik 79%

- Persentase jembatan dalam kondisi baik 98%

- Persentase penataan kawasan kumuh 100

- Rumah tangga bersanitasi 80,00

- Persentase penduduk pengguna air bersih 85,82

- Jumlah Kecamatan yang memiliki RDTR 6

- Kota Tanjungbalai bebas banjir -

Meningkatnya penataan kawasan kota

yang bersih, indah dan rapi yang disertai dengan peningkatan kualitas

lingkungan hidup dan pengendalian

perubahan iklim.

- Jumlah daerah rawan kemacetan 0 titik

- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan

AMDAL

100

- Persentase Penanganan Sampah di Kota

Tanjungbalai

96%

- Persentase tersedianya luasan RTH publik

sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan

0,339

- Angka kecelakaan lalu lintas 40

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup daerah Kota Tanjungbalai

Kategori cukup (Indeks 63,0)

6. Pemantapan kehidupan Terciptanya kerukunan dan - Peningkatan kesadaran politik asyarakat 75




berdemokrasi dan penegakan hukum

harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta mendorong dinamika

kehidupan sosial masyarakat yang

berbudaya berlandaskan hukum.

- Jumlah demo yang berakhir ricuh 0

- Persentase penurunan Angka kriminalitas 296

7. Penguatan

pemberdayaan masyarakat dan

peningkatan ketahanan

serta kemandirian sosial masyarakat

Meningkatnya kualitas kehidupan

sosial masyarakat.

- Angka kemiskinan 10,48

- Jumlah LPM mandiri dan berprestasi. 15

- Rasio KDRT

Penyelesaian pengaduan perlindungan

perempuan dan anak dari tindak kekerasan

2 kasus

- Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi dan pemberdayaan sosial

95


Dalam rangka untuk melaksanakan tujuan dan sasaran dengan efektif dan

efisien perlu dirumuskan strategi yang dirumuskan merupakan langkah-langkah

untuk menyelesaikan permasalah utama dan mendesak di Kota Tanjungbalai.

Untuk mencapai target indikator kinerja visi dan misi pada sasaran

pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk

mendapatkan gambaran tentang program prioritas.. Program-program prioritas

di masing-masing strategi disebut program pembangunan daerah. Indikator

kinerja diperlukan untuk menggambarkan tingkat pencapaian secara langsung

dari sasaran pembangunan daerah tersebut. Program prioritas pembangunan

Kota Tanjungbalai Tahun 2020 terkait dengan prioritas pembangunan daerah

diharapkan dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Program prioritas yang tercantum pada RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2016-

2021 berdasarkan sasaran beserta indikator kinerja dijabarkan pada tabel

dibawah ini :


Tabel 4.5.

Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2020

No Sasaran Program Pembangunan Indikator Kinerja (Outcome) Target 2020 OPD Penanggngjawab

1 Meningkatnya kualitas tata

kelola

pemerintahan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

B Sekretariat Daerah (Bagian Organisasi dan

Tata Laksana)

Prosentase laporan kinerja OPD yang selaras dengan Renstra OPD

100%

Program Fasilitasi, Pembinaan Dan Koordinasi Bidang

Pemerintahan

Nilai Peringkat Evaluasi LPPD 3 Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan)

Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Tindak lanjut hasil pemeriksaan 14 kali Inspektorat

Program Penataan dan

Penyempurnaan Kebijakan

Sistem dan Prosedur Pengawasan

Persentase OPD menerapkan SPIP 95% Inspektorat

Program Peningkatan Profesionalisme tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Jumlah Auditor 30 Orang Inspektorat

Cakupan layanan peningkatan kapasitas

tenaga auditor

80,00%

Cakupan pengawasan kinerja 100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

Prosentase pertumbuhan pendapatan (PAD dan lain-lain)

28,60% Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah



Opini BPK thp Pengelolaan Keuangan

Daerah per OPD

WTP

Penyampaian LKPD Tepat waktu

Program Peningkatan Pengelolaan Aset dan kekayaan

daerah

Tertib Administrasi BMD 100% Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah

Program Pengelolaan Kekayaan

Daerah

Rasio Pemanfaatan Aset 100% Badan Pengelola

Keuangan dan Aset

Daerah

Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur

Cakupan fasilitasi layanan penjenjangan

struktural

615 orang Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM

Cakupan fasilitasi layanan kenaikan

pangkat PNS 100%

Program pendidikan kedinasan Kualifikasi pendidikan ASN (S1,S2,S3) 2863 orang Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM

Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur

Cakupan pelayanan purna tugas 121 orang Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM

Tingkat Pelanggaran Disiplin Pegawai 0.89%

Indeks kepuasan pelayanan ASN 100%

Persentase ASN yang memiliki sertifikat

pelatihan/pendidikan

24%

Cakupan pembinaan terhadap KORPRI dan

keluarga

100%



2 Meningkatnya

kualitas pelayanan

publik

Program Fasilitasi, Pembinaan

Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Persentase SOP OPD 100% Sekretariat Daerah

(Bagian Organisasi dan Tata Laksana)

Persentase analisis kebijakan organisasi 100%

Pengelolaan arsipasi kepegawaian

sekretariat daerah

100%

Cakupan analisis jabatan, beban kerja dan

evaluasi jabatan

100%

Nilai IKM terhadap pelayanan Pemerintah

Kota 80%

Program Optimalisasi

Pemanfaatan Teknologi

Informasi

Lama pengurusan perijinan 1 s/d 3 hari Dinas Penanaman Modal

dan P2TSP

Jumlah dokumen persyaratan perijinan

5 s/d 7 hari

Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi Dan

Media Massa

Jumlah informasi pembangunan yang

dipublikasikan

6 jenis Sekretariat Daerah

(Bagian Humas)

Frekuensi jumpa pers dalam 1 tahun 12 kali

Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama

Jumlah pembinaan bidang keagamaan, kebudayaan, pendidikan/bina mental,

olahraga dalam 1 tahun

100% Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan

Sosial)

Program Pengelolaan

Keragaman Budaya



Program pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga

Program Pembinaan Dan

Pengembangan Sistem LPSE

Prosentase PBJ berbasis e-proc 75,00% Sekretariat Daerah

(Bagian Pembangunan)

Program Fasilitasi, Pembinaan Dan Koordinasi Pemerintahan

Bidang Ekonomi, Pembangunan

Dan Sosial

Cakupan pengendalian kegiatan OPD 28 BA Sekretariat Daerah (Bagian Pembangunan)

Program Peningkatan pelayanan

kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Jumlah layanan protokoler kegiatan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

35 orang Sekretariat Daerah

(Bagian Protokol)

Jumlah fasilitasi kegiatan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

350 kali

Cakupan Fasilitasi Pelayanan Administrasi

Sekretariat Daerah

100%

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Cakupan Fasilitasi Perlengkapan Rumah KDH, Wakil KDH serta Sekda dan Biaya

Operasional

100% Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

Cakupan fasilitasi administrasi ULP dengan

baik

100%

Efisiensi hasil tender 5-10%

Program peningkatan kapasitas

kelembagaan pemerintah

daerah

cakupan fasilitasi peningkatan kapasitas

kelembagaan daerah

100% Sekretariat Daerah

(Bagian Pemerintahan)

Persentase kerjasama dengan daerah lain 100%




Dan Koordinasi Bidang Pemerintahan

Persentase standarisasi pelayanan

pemerintahan (PATEN)


(Bagian Pemerintahan)

Cakupan lingkungan kelurahan tertata 100%

Cakupan monitoring dan evaluasi bidang pemerintahan (Kec/ Kel)

100%

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Penyelesaian kasus pertanahan 100% Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Program Pengembangan Sistem

Informasi Pertanahan

Cakupan tertib administrasi penguasaan

tanah

100%

Program Penataan penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Cakupan wilayah yang memiliki tu/patok

batas wilayah

100%

Persentase penduduk yang memiliki lahan 100%

Persentase luas lahan bersertifikat 100%


Dan Koordinasi Pemerintahan Bidang Ekonomi, Pembangunan

Dan Sosial

Cakupan monev Raskin 100% Sekretariat Daerah

(Bagian Perekonomian)

Cakupan monev bidang energi 100%

Cakupan monev pupuk bersubsidi ke

kelompok tani

100%

Frekuensi pengendalian inflasi daerah 100%


Lembaga Perwakilan Rakyat

Rasio pembahasan prolegda 100% Sekretariat DPRD



Daerah

Ketepatan waktu pembahasan dan

pengesahan APBD

tepat waktu

Ketepatan waktu pembahasan dan

pengesahan APBD-P

tepat waktu

Jumlah dengar pendapat dan tatap muka dengan masyarakat dan OPD

80 kali

Jumlah dengar pendapat dan tatap muka audiensi unjuk rasa)

70 kali

Jumlah Perda atas inisiatif DPRD 6

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

100% Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rasio bayi berakte kelahiran 100%

Rasio pasangan berakte nikah 90%

Kepemilikan akta kelahiran 90%

Penerapan e-KTP 90%

Masyarakat yang memiliki Kartu Keluarga 100%

Jumlah Kelurahan mandiri Tertib Adm.

Kependudukan

100%


Dan Koordinasi Bidang

Pemerintahan

Jumlah kelompok masyarakat yang dibina

tingkat kecamatan

28 kelompok Kecamatan



Cakupan monitoring trantibum tingkat

kecamatan

100%

Peningkatan pemberdayaan

masyarakat di kecamatan

Partisipasi Musrenbang tingkat kecamatan 90% Kecamatan

Cakupan PKK aktif tingkat kecamatan 100%

Cakupan pembinaan siswa gemar

membaca tingkat kecamatan

100%

Rumah tangga ber-PHBS di kecamatan 55.00%

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah

daerah

Tingkat tertib administrasi kelurahan 100% Kecamatan

Cakupan data kepemilikan tanah di

Kecamatan

90%

Program Penyelamatan dan

Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah

Jumlah pengelolaan arsip secara baku 3.381 Arsip Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana dan Prasarana

Kearsipan

Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi

Jumlah kegiatan peningkatan SDM

pengelola kearsipan

7 kegiatan Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

Program Perbaikan Sistem

Administrasi Kearsipan

Informasi Kearsipan yang Akurat 30% Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

Program peningkatan sarana

dan prasarana kearsipan

Ketersediaan gedung arsip yang

representatif

1 unit Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan



Program Keluarga Berencana Rata-rata jumlah anak per keluarga 2.85 Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

Program pelayanan kontrasepsi Rasio akseptor KB 83

Cakupan peserta KB aktif 75.35%

Program pembinaan peran serta

masyarakat dalam pelayanan

KB/KR yang mandiri

Cakupan Pasangan Usia Subur yang

isterinya dibawah usia 20 tahun

0.70% Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif

75.30%

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)

16.60%

Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan

masyarakat 30% setiap tahun

33.229%

Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga

Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB

86.50% Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

Rasio Petugas Lapangan Keluarga

Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana

(PLKB/PKB) per desa

1

Rasio Pembantu Pembina Keluarga

Berencana (PPKBD) per desa

100%

Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100%

setiap tahun

100%



Program Penguatan

Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas

Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha

Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB

91.30% Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

40%

Program Kesehatan Reproduksi

Remaja

Jumlah kegiatan penyuluhan Kesehatan

Reproduksi Remaja dan PUP di Sekolah

150 Dinas Pengendalian

Penduduk dan KB

Program Kesiagaan dan

Pencegahan Bahaya Kebakaran

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di

kota

100% Satpol PP dan Pemadam

Kebakaran

Prosentase tingkat waktu tanggap bencana kebakaran (response time rate)

100%

Jumlah mobil pemadam kebakaran > 3000-5000 lt pada WMK

100%

Persentase aparatur PMK yg memenuhi standar kualifikasi

12%

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen

olahraga

Jumlah organisasi olahraga 45 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Program pembinaan dan

pemasyarakatan olahraga

Jumlah kegiatan olahraga 29 Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga

Atlit Pelajar yang berprestasi 35

Program Peningkatan Peran

serta Kepemudaan

Jumlah organisasi pemuda 42 Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga



Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Jumlah kegiatan kepemudaan 12 Dinas Kepemudaan dan

Olah Raga

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

Jumlah prestasi di bidang olahraga 25 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

Jumlah prestasi di bidang pemuda 20

Program perencanaan

pembangunan daerah

Nilai Evaluasi AKIP B Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Indeks kepuasan masyarakat (IKM)

terhadap layanan Bappeda

80%

Cakupan monitoring evaluasi pelaksanaan

rencana pembangunan

100%

Partisipasi masyarakat dalam musrenbang 90%

Persentase usulan/aspirasi masyarakat yang terakomodir ke dalam dokumen

perencanaan dan penganggaran

>30%

Tingkat keselarasan RKPD terhadap

RPJMD

95%

Tingkat keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD

95%

Tingkat keselarasan Renja OPD terhadap RKPD

95%



Program perencanaan

pembangunan daerah

Tingkat Koordinasi Perencanaan

Pembangunan

100% Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah

Program Perencanaan

Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Program perencanaan pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Pengembangan Data/ Informasi

Ketersediaan bahan kebijakan perencanaan pembangunan daerah

10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


pemanfaatan teknologi

informasi

Program kerjasama

pembangunan


Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Jumlah pengunjung Web Site Milik Pemerintah Daerah

Dinas Komunikasi dan

Informatika

Program Kerja Sama Informasi

Dengan Mass Media

Cakupan jangakauan akses informasi

kepada masyarakat

50% Dinas Komunikasi dan

Informatika

Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi

Sistem informasi terpadu terbangun Dinas Komunikasi dan



informasi Informatika

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan

Media Massa

Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Melalui

Pertunjukan Rakyat

1 kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan Diseminasi dan

Pendistribusian Informasi Melalui Radio

50 kegiatan


Mekanisme Komunikasi Dua Arah Antara Pemerintah

Dengan Masyarakat

Jumlah kerjasama serta kajian penelitian

dan pengembangan

1 kegiatan Dinas Komunikasi dan

Informatika

jumlah forum/lembaga masyarakat peduli

informasi/penyiaran

2 lembaga

Program Fasilitasi Peningkatan

SDM Bidang Komunikasi dan Informasi

Pengawasan Menara Telekomunikasi 1 kegiatan Dinas Komunikasi dan

Informatika

Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika

3 Meningkatnya

keimanan dan

ketaqwaan aparatur dan

masyarakat

Program peningkatan pelayanan

kehidupan beragama

Jumlah kegiatan pembinaan keagamaan

yang diselenggarakan Pemerintah Kota

100%

Sekretariat Daerah

(Bagian Kesejahteraan

Sosial)

Jumlah konflik Sara 0



Jumlah Aktivitas yang menyimpang dari

ajaran agama

0

Perda/Perwa tentang aktivitas keagamaan 1

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Cakupan pembinaan terhadap KORPRI dan keluarga

100 % Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan

Sosial)

Program Pendidikan Anak Usia

Dini

Kurikulum muatan lokal berbasis agama 1 Dinas Pendidikan

Peningkatan pelayanan

kehidupan beragama

Cakupan pembinaan terhadap guru/tokoh

agama dan kelompok pengajian


(Bagian Kesejahteraan

Sosial)

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan

Perempuan

Cakupan keterlibatan tokoh masyarakat/agama dalam kegiatan

pengarusutamaan perempuan dan

perlindungan anak

OPD terkait urusan pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

4 Meningkatnya

produktivitas sektor

perekonomian

daerah


Perikanan Tangkap

Produksi perikanan tangkap 54.741,69 Dinas Perikanan

Perairan Umum Ton/Th

34,57

Perairan Laut Ton/Th 54.396,27

Budidaya Ton/Th: 310,85

Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) -



Jumlah tempat pendaratan ikan 67


Budidaya Perikanan

Produksi Perikanan Budidaya Kolam 310,85 Dinas Perikanan

Produksi Perikanan Budidaya Keramba 27,12

Produksi Benih 3.010.748,21

Konsumsi Ikan 53,22

Produksi perikanan kelompok nelayan (ton) 135 ton


Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan

Ekspor Produk Perikanan 10.594,90 Dinas Perikanan

Program Pemberdayaan

ekonomi masyarakat pesisir


masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya

kelautan

Program Peningkatan

Kesadaran dan Penegakan

Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Program Peningkatan Produksi

Pertanian/ Perkebunan

Produktivitas padi atau bahan pangan

utama lokal lainnya per hektar :

Dinas Pangan dan

Pertanian

Program Peningkatan Padi Sawah 55,00 kw



Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian/ Perkebunan

Padi Ladang 32,76 kw

Jagung 61,50 kw

Kedelai 11,76 kw

Ubi Kayu 240,00 kw

Ubi Jalar 110,00 kw

Kacang Tanah 11.50 kw

Kacang Hijau 10 kw

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

Produksi Tanaman Pangan dan Palawija 2.941 Dinas Pangan dan

Pertanian

Produksi Hortikultura 1.792,77

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Produksi Perkebunan : Dinas Pangan dan

Pertanian * Kelapa Sawit (Ton) 15.500

* Kelapa Dalam (Butir) 1.300.000

* Kakao (Ton) 5

Program Peningkatan Produksi

Hasil Peternakan

Produksi daging dan telur Dinas Pangan dan

Pertanian

* Produksi Daging (Kg) 448.839

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi Peternakan

* Produksi Telur (Kg) 471.900 Dinas Pangan dan

Pertanian

Program pengembangan produk

unggulan

Jumlah penetapan PUD 9 Dinas Perdagangan




Penyuluh Pertanian/ Perkebunan Lapangan

Cakupan Bina Kelompok Tani 100% Dinas Pangan dan

Pertanian

Jumlah Kelompok Tani Utama 15

Rasio Penyuluhan Pertanian Satu Desa Satu Penyuluh

29,03

Program Peningkatan

Penerapan Teknologi

Pertanian/Perkebunan

Tingkat pembinaan aparatur penyuluh per

tahun

24 kali Dinas Pangan dan

Pertanian

Program Peningkatan

Ketahanan Pangan

Jumlah teknologi terapan yang

dihasilkan/diaplikasikan

1 Dinas Pangan dan

Pertanian Regulasi Ketahanan Pangan 1

Ketersediaan pangan utama 24.800 kg

Jumlah kelurahan mandiri pangan 5

Jumlah daerah rawan pangan (jumlah desa

rawan pangan)

5

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Ternak

Populasi ternak : Dinas Pangan dan

Pertanian

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

Populasi Sapi Potong 705 ekor

Populasi Kerbau 10 ekor



Populasi Kambing 1.542 ekor

Populasi Babi 3.000 ekor

Populasi Ayam Buras 58.997 ekor

Populasi Itik 12.699 ekor

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Jumlah pasar yang representatif 0 Dinas Perdagangan

Rasio Pengembangan Pasar di Kota Tanjungbalai 8,57%

Rasio pasar yang berfungsi 90,48%

Program pembinaan efisiensi

perdagangan dalam negeri

Cakupan Layanan distribusi/pemasaran

produk UMKM

9 Dinas Perdagangan

Program Perlindungan

Konsumen dan Pengamanan

Perdagangan

Informasi harga, komoditas dan jenis

produk

39 Dinas Perdagangan

Cakupan penyelesaian masalah pengaduan

konsumen

0

Jumlah alat UTTP yang ditera 900

Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi

Nilai investasi Dinas Penanaman Modal

dan PTSP


Iptek Sistem Produksi

Jumlah industri 1.353 Dinas Perdagangan

Program Pengembangan Jumlah unit usaha Industri Kecil dan 340 Dinas Perdagangan



Industri Kecil dan Menengah Menengah (IKM)

Jumlah jenis usaha industri kecil dan

menengah (IKM)

48

Jumlah IKM yang berkembang 180

Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pada

IKM 1,825

Program Penataan Struktur Industri

Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) Kota Tanjungbalai

Tahun 2015-2035

0 Dinas Perdagangan

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Kunjungan wisata 15,000 Dinas Kepemudaan dan Olahraga


Destinasi Pariwisata

Jumlah prasarana (zona kreatif/ruang

kreatif) sebagai ruang berekspresi,

berpromosi dan berinteraksi bagi insan

kreatif di Daerah Kota

6 Dinas Kepemudaan dan

Olahraga

Jumlah destinasi wisata 7


Kelembagaan Koperasi

Jumlah koperasi aktif 113 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah


Kelembagaan Koperasi

Jumlah Koperasi yang memiliki NIK 30 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah

Persentase SDM Pengelola Koperasi yang profesional

94%

Persentase Koperasi Aktif 46,12

Program sistem Pendukung

usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Jumlah BPR/LKM 2.00 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah



Menengah

Program Pengembangan Kewirausahaan dan

Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

Jumlah Koperasi Penerima Bantuan 6 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah Usaha UMKM Penerima Bantuan 2 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Program sistem Pendukung

usaha Bagi Usaha Mikro Kecil

Menengah

Jumlah Usaha KUMKM Penerima Pinjaman

Bergulir

3.654 Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah


Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

Persentase SDM Pengelola UMKM yang

profesional

0.66% Dinas Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah

Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah

Jumlah koperasi mandiri berprestasi 4 Dinas Perdagangan

5 Meningkatnya

daya saing pelaku usaha

dan

ketenagakerjaan yang

mendukung

daya saing daerah

Program pembinaan pedagang

kaki lima dan asongan

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha

informal

37 Dinas Perdagangan


Industri Kecil dan Menengah

6 Meningkatnya kesejahteraan

masyarakat

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Cakupan pembinaan kepada kelompok nelayan

15 Dinas Perikanan




Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Lapangan

Cakupan Bina Kelompok Tani 100 Dinas Pangan dan

Pertanian

Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani


Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha

Kecil Menengah

Jumlah pembinaan koperasi 1 Dinas Koperas, Usaha

Kecil Menengah

Jumlah pembinaan UMKM 1


Kewirausaha an dan

Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 5.826 Dinas Koperas, Usaha

Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah


dan Produktivias Tenaga Kerja

Cakupan Pelayanan Pelatihan Kerja 90% Dinas Ketenagakerjaan

Program Peningkatan

Kesempatan Kerja

Angka Pengangguran Terbuka 6 % Dinas Ketenagakerjaan

Cakupan Pelayanan Penempatan Tenaga

Kerja

60%

Program Perlindungan dan

Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Cakupan Pelayanan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial

100% Dinas Ketenagakerjaan

Cakupan Pelayanan Kepesertaan

Jamsostek

90%



Cakupan Pelayanan Pengawasan

Ketenagakerjaan

85%


dan Produktivitas Tenaga Kerja

Terbangunnya BLK 1 Dinas Ketenagakerjaan

Meningkatnya sistem dan

akses layanan

pendidikan serta

sumberdaya

pendidikan

yang berkualitas

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Ketersediaan data pokok pendidik dan kependidikan

100% Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Non

Formal

Rata-rata lama Sekolah (Tahun) 12 Dinas Pendidikan

Harapan lama Sekolah (Tahun) 15,94

Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang melek huruf (%)

99.95

Program Pendidikan Anak Usia

Dini

APK PAUD 10,00% Dinas Pendidikan

Program Wajib Belajar

Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

APK SD/MI 101% Dinas Pendidikan

APK SMP/MTs 95%

APM SD/MI 98%

APM SMP/MTs 87,32%

Angka Putus Sekolah SD/MI 0.10%

Angka Putus Sekolah SMP/MTs 9,00%

Angka Melanjutkan SD/MI 95%

Angka Melanjutkan SMP/MTs 95%

Angka Lulusan SD/MI 100%



Angka Lulusan SMP/MTs 100%

Rata-rata Nilai UN SD/MI 80,00%

Rata-rata Nilai UN SMP/MTs 70,50%

Rata-rata Nilai Integritas UN SMP/MTs 75,00%

Akreditasi SD/MI dengan Nilai A 17%

Akreditasi SMP/MTs dengan nilai A 50%

Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Jumlah muatan lokal 3 Dinas Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Jumlah kegiatan pengawasan pendidikan 6 Dinas Pendidikan

Persentase SD/MI menerapkan e pembelajaran

99%

Persentase SMP/MTs menerapkan e

pembelajaran

99%

Persentase SMA/MA/SMK menerapkan e

pembelajaran

100%

Program Manajemen Pelayanan

Pendidikan

Cakupan komite sekolah aktif 50% Dinas Pendidikan


Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Cakupan beasiswa bagi siswa SD dan SMP 100% Dinas Pendidikan

Program Pendidikan Anak Usia Jumlah PAUD 113 Dinas Pendidikan



Dini

Persentase PAUD yang menerapkan nilai

keagamaan

98%

Program pengembangan budaya

baca dan pembinaan perpustakaan

Jumlah perpustakaan 188 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

Jumlah pengunjung perpustakaan per

tahun

200.900 orang Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

10.575 judul

Persentase pustaka sekolah yang aktif 95%

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

cakupan ketersediaan alat-alat praktik dan media pembelajaran SD/SDLB dan SMP



Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi

bangunan baik


Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik


Sekolah pendidikan SMA kondisi bangunan baik

100%

Sekolah pendidikan SMK kondisi bangunan baik

100%


Pendidikan Dasar Sembilan

Tahun

Jumlah sekolah adiwiyata 90 Dinas Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Cakupan pembinaan terhadap sekolah 100% Dinas Pendidikan



Pendidikan swasta

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Persentase guru pembelajar yang terlatih 80% Dinas Pendidikan

Persentase guru SD/MI yang sudah dilatih Pakem/MBS setiap tahun


Persentase guru SMP/MTs yang sudah

dilatih CTL/MBS setiap tahun

100%

Program Peningkatan Mutu

Pendidik dan Tenaga

Kependidikan

Persentase guru SD/MI berkualifikasi

S1/D4


Persentase guru SMP/MTs berkualifikasi S1/D4

100%

Persentase guru SD/MI bersertifikat 100%

Persentase guru SMP/MTs bersertifikat 80%

Persentase guru SMA/MA/SMK

berkualifikasi S1/D4

100%

Persentase guru SMA/MA/SMK

bersertifikat

82%

Angka kelulusan Uji Kompetensi Guru (UKG)

80%

Persentase penilaian angka kredit guru 62,7%

8 Meningkatnya Program Standarisasi Tingkat Kepatuhan terhadap SOP 95% Dinas Kesehatan



sistem dan

akses layanan kesehatan

serta

sumberdaya kesehatan

yang

berkualitas

Pelayanan Kesehatan Tingkat kepuasan Pasien 95%

Cakupan Penanganan Pengaduan Rumah

Sakit

95%

Kejadian Mal Praktek 0

Pencapaian Keselamatan Pasien (Patient

Safety)

0

Rumah Sakit Umum Daerah yang

terakreditasi oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)

90%

Rumah Sakit Umum Daerah yang

melaksanakan Sistem Manajemen Mutu

(IS0 : 9000 : 2008)

90%

Cakupan pelayanan gawat darurat level 1

yg harus diberikan sarana kesehatan (RS)

95%

Jumlah puskesmas terakreditasi 8

Program upaya kesehatan

masyarakat

Jumlah kematian Ibu 0 Dinas Kesehatan

Jumah kematian bayi 13

Jumlah kematian balita 28

Cakupan layanan kesehatan dasar 100%

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin

100% Dinas Kesehatan

Program Bina Gizi dan Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 100% Dinas Kesehatan



Kesehatan Ibu dan Anak

Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi

yang ditangani

100%

Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan

atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

100%

Cakupan pelayanan Ibu Nifas 100%

Cakupan kunjungan bayi 100%

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)

100%

Program Peningkatan Pelayanan

Kesehatan Anak Balita

Cakupan pelayanan anak balita 100% Dinas Kesehatan

Program peningkatan pelayanan

kesehatan lansia

Cakupan pelayanan kesehatan lansia 100%

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan 38,500 Dinas Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

20%

Jumlah lama hari rawat / Lengt Of Stay (LOS)

3 hari Dinas Kesehatan

Jumlah pemanfaatan Tempat Tidur (BOR) 85%

Program Pengawasan Obat dan

Makanan

Ketersediaan obat di puskesmas 100% Dinas Kesehatan



Program Obat dan Perbekalan

Kesehatan

Ketersediaan obat di Rumah Sakit 100% Dinas Kesehatan

Program Perbaikan Gizi

Masyarakat

Prevalensi penurunan kasus gizi buruk <2% Dinas Kesehatan

Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan

100%

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat

100%

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan

makanan

Persentase higiene dan sanitasi industri pengelolaan makanan

45%

Program Promosi Kesehatan

dan Pemberdayaan Masyarakat

cakupan RT ber-PHBS 37 Dinas Kesehatan


Lingkungan Sehat

Persentase Rumah Sehat 80 Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular

Cakupan Pelayanan (Penemuan dan

penangan) HIV AIDS dan TB Paru

100% Dinas Kesehatan

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk < 15 tahun

Penemuan Penderita Pneumonia Balita

Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif

Penderita DBD yang Ditangani 100%

Penemuan Penderita Diare 100%



Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB

yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam

100%

Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani

100%

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Rasio dokter spesialis per puskesmas 0 Dinas Kesehatan

Rasio dokter per puskesmas 24

Rasio dokter gigi per puskesmas 8

Rasio apoteker per puskesmas 8

Program Pengadaan,

Peningkatan dan Perbaikan

Sarana & Prasarana

Puskesmas/ Puskesmas Pembantu & Jaringannya

Rasio bidan per puskesmas

67 Dinas Kesehatan

Rasio perawat per puskesmas 140

Jumlah Rumah Sakit Type C 1

Rasio tenaga ahli gizi per satuan

puskesmas

8

Rasio tenaga ahli sanitasi per puskesmas 8

Rasio tenaga ahli Kesehatan Masyarakat per puskesmas

8

Rasio posyandu per satuan balita 118

Rasio Puskesmas per satuan penduduk 9



Rasio Pustu per satuan penduduk 13

Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk 2


Sumber Daya Aparatur

Cakupan SDM kesehatan yang bersertifikat 60% Dinas Kesehatan

9 Meningkatnya

ketersediaan dan kualitas

infrastruktur

publik

Program Pembangunan Jalan

dan Jembatan

Cakupan jalan dalam kondisi baik 79% Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Program Peningkatan Jalan dan

Jembatan

Jalan dapat dilalui kendaraan roda empat

>40 km/jam

50.8% Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Cakupan panjang jembatan dalam kondisi

baik

98% Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Panjang drainase terbangun di wilayah

perkotaan

577.280 Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Program Rehabilitasi saluran

drainase/ gorong-gorong

Cakupan drainase/gorong-gorong dalam

kondisi baik

436.127 m Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Persentase penduduk yang terlayani sistem

jaringan drainase skala kota sehingga tidak

terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun

100%

Program Pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air

limbah

Ketersediaan air bersih 565 ltr/detil Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Persentase penduduk pengguna air

bersih/air minum yang aman

85,82%

Panjang jaringan pipa air minum 86.663



Persentase jumlah penduduk yang

terlayani dengan tangki septik/MCK komunal/sistem Pengolahan Air Limbah

(SPAL) Terpusat

60%

Program pembangunan sarana

dan prasarana sanitasi.

Cakupan ketersediaan penambahan sarana

dan prasaranan sanitasi

9 unit Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang


data/informasi

Ketersediaan database jalan/jembatan,

SDA dan keciptakaryaan

3 bidang dok Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Program Peningkatan Pelayanan

Angkutan

Jumlah daerah rawan kemacetan 0 titik Dinas Perhubungan

Rasio Ijin Trayek 100%

Program Peningkatan Kelaikan

Operasional Kendaraan

Bermotor

Rasio jumlah kenderaan bermotor yang

diuji terhadap wajib uji

100% Dinas Perhubungan

Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perhubungan

Jumlah Pelabuhan Laut 2 buah Dinas Perhubungan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Ketersediaan Halte 33 buah Dinas Perhubungan

Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas

Jumlah Terminal Bus/Angkutan

Penumpang yang terpelihara

1 unit Dinas Perhubungan

Cakupan pemasangan rambu-rambu lalu

lintas

1.710 unit

Cakupan marka Jalan 11.900 m

Angka Kecelakaan 40



Program Pembangunan Sarana

dan Prasarana Perhubungan

Pembangunan APILL - unit Dinas Perhubungan

Pemasangan warning light 22 unit


Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Manusia Perhubungan 26 orang Badan Kepegawaian dan

Pengembangan SDM

Program Peningkatan Kelaikan Operasional Kendaraan

Bermotor

Cakupan kelaikan pengoperasioan kenderaan bermotor pengangkut bahan

galian mineral bukan logam dan batuan

100% Dinas Perhubungan

Program Pembangunan

turap/talud/ bronjong

Cakupan turap/talud/ bronjong dalam

kondisi baik

4,450m Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Program Rehabilitasi Jaringan

Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya

Luas irigasi rawa dalam kondisi baik 300ha Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Program Pengembangan dan

Pengelolaan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Irigasi Lainnya

Program Penyediaan dan

Pengelolaan Air Baku

Persentase tersedianya air baku untuk

memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

100% Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Program Perencanaan dan Perawatan Jaringan Irigasi

Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi primer

dan sekunder pada daerah irigasi yang

luasnya kurang dari 1000 ha dalam daerah

100% Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Cakupan ketersediaan penambahan air

baku permukiman (sumur bor)

5 unit



Progam Pencegahan Dini dan

Penanggulangan Korban Bencana Alam

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di

kota

100% Satpol PP dan Pemadam

Kebakaran, Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

Prosentase tingkat waktu tanggap bencana kebakaran (response time rate)

100%

Jumlah mobil pemadam kebakaran > 3000-5000 lt pada WMK

100%

Persentase aparatur PMK yg memenuhi

standar kualifikasi

12%

Jumlah sarana dan prasarana

penanggulangan bencana

17

Prosentase tingkat kesiapsiagaan

kelurahan menghadapi bencana (kelurahan

tangguh bencana)

32%

Pos Siaga Penanggulangan Bencana 3

Jumlah dokumen penanggulangan bencana 4

Prosentase SDM aparatur yang memiliki keahlian penanggulangan bencana

20%

Frekwensi pelatihan teknis antisipasi bencana

20

Frekwensi sosialisasi dan penyuluhan mitigasi bencana

25

Cakupan kejadian tangap darurat yang

tertangani

43%

Program Rehabilitasi dan Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 17 Badan Penanggulangan



Rekonstruksi Bencana Daerah

Program Perencanaan Tata

Ruang

Jumlah Kecamatan yang memiliki RDTR OPD terkait urusan

penunjang urusan

pemerintahan

(Perencanaan)

Program Pemanfaatan Ruang Jumlah kebijakan tata ruang yang telah disusun

Badan Perencanaan, Penelitian,

Pengembangan dan

Pembangunan Daerah Persentase tersedianya informasi mengenai

rencana tata ruang (RTR) wilayah Kota

berserta rencana rincinya melalui peta

analog dan peta digital

100%

10 Meningkatnya

penataan kawasan kota

yang bersih,

indah dan rapi yang

disertai

dengan peningkatan

kualitas

lingkungan hidup dan

pengendalian

perubahan

iklim.

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Rasio Permintaan Layanan IPLT terhadap

Jumlah Penduduk di Kota Tanjungbalai

OPD terkait urusan PU

dan Penataan Ruang

Program Pengembangan kinerja

pengelolaan air minum dan air

limbah


wilayah strategis cepat tumbuh

Program Pembangunan jalan setapak

Persentase penataan kawasan kumuh 100 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman


Perumahan

Rumah layak huni 574 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman



Program Pemanfaatan Ruang Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan

Luas Wilayah ber HPL/HGB

205.321 m2 Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor

bertambahnya bank lahan/luasan lahan untuk fasilitas umum, RTH, fasilitas

permukinan dsb

52,73 ha Sekretariat Daerah (Bagian Umum)

Program Pengelolaan Areal

Pemakaman

Rasio Tempat Pemakaman Umum Per

Satuan Penduduk di Kota Tanjungbalai

190.217 m2 Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman


Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh

Rasio Layanan Lampu Jalan di Kota

Tanjungbalai

4.881 unit LPJU Dinas Perumahan

Rakyat dan Kawasan

Permukiman

Rasio bangunan ber IMB 1.146 unit

Program Pengelolaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH)

Persentase tersedianya luasan RTH public

sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan

0,339% Dinas Lingkungan Hidup

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Revitalisasi fungsi DAS sesuai RTRW Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program Pengendalian Pencemaran dan perusakan

Lingkungan Hidup

Capaian indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) daerah Kota Tanjungbalai

Kategori kurang (indeks 63,0)

Dinas Lingkungan Hidup

Persentase jumlah usaha dan/atau

kegiatan yang memenuhi persyaratan

administrasi dan teknis pengendalian pencemaran air

10%




kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan

teknis pengendalian pencemaran udara

85 %


kegiatan penghasil limbah berbahaya dan

beracun yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian

limbah berbahaya dan beracun

75 %

Cakupan pengawasan Amdal 100 %

Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

Persentase jumlah pengaduan masyarakat

akibat adanya dugaan pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

100 % Dinas Lingkungan Hidup

Cakupan penegakan hukum lingkungan 100 %

Lingkup akreditasi parameter kualitas

lingkungan yang dimiliki oleh Laboratorium

Uji Parameter Kualitas Lingkungan Hidup

Kota Tanjungbalai

0 parameter

Program Perlindungan dan

Konservasi Sumber Daya Alam

Cakupan penghijauan Wilayah Rawan

Longsor dan Sumber Mata Air




Capaian indeks keanekaragaman hayati

taman hijau dan hutan kota yang berfungsi sebagai sumber keanekaragaman hayati

dan kekhasan sumber daya alam tropis

Kategori kurang

(indeks 1.0)

Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah padat dan limbah cair

dari tingkat emisi BAU (business as usual)

28,1 %

Jumlah lokasi yang memenuhi kriteria

program kampung iklim

9 lokasi

Cakupan lokasi pantau Program Adipura Kota Tanjungbalai yang memenuhi kriteria

kategori baik (indeks nilai ≥71)

100 %

Persentase sekolah binaan yang memperoleh predikat Sekolah Adiwiyata

82 %

Cakupan ketersediaan dokumen status lingkungan hidup daerah

100 %

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDALH

Persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah

ditetapkan dan diinformasikan status

kerusakannya


Capaian indeks kepuasan masyarakat

(IKM) terhadap pengelolaan informasi lingkungan hidup

Kategori baik

(indeks 2,51)

Persentase tersedianya luasan RTH publik

dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan

17 %



Program Peningkatan

Pengendalian Polusi

Jumlah kelompok masyarakat yang

berpartisipasi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup secara

berkelanjutan

7 pokmas Dinas Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan

Persentase pengurangan sampah di

perkotaan


Cakupan pengangkutan sampah 75 %

Capaian Pengoperasian TPA 100 %

Persentase Penanganan Sampah di Kota

Tanjungbalai

96 %

Rasio TPS Per Satuan Penduduk di Kota

Tanjungbalai

2,7 ltr

Rasio Ketersedian Petugas Kebersihan Kota Tanjungbalai

49,78 %

11 Terciptanya

kerukunan dan

harmonisasi

kehidupan berbangsa

dan bernegara

serta mendorong

dinamika

kehidupan


Wawasan Kebangsaan

Jumlah Kelurahan Mandiri Kebangsaan 1 kel Badan Kesbangpol dan

Linmas

Jumlah demo yang berakhir ricuh 0

Program Pendidikan Politik

Masyarakat

Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu 75 % Badan Kesbangpol dan

Linmas

Persentase parpol yang tertib administrasi 70 %

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Jumlah Kasus Penyakit Masyarakat 30 kasus Badan Kesbangpol dan Linmas



sosial

masayarakat yang

berbudaya

berlandaskan hukum

Program Peningkatan

Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Angka kriminalitas

296

Program Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dan

Pencegahan Tindak Kriminal

Cakupan Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat

55 kali

Cakupan penegakan peraturan daerah dan

peraturan kepala daerah di Kota

100 %

Cakupan penanganan kamtibmas 100 %

Rasio patroli siaga kertertiban umum dan

ketentraman masyarakat

640 kasus

Program Peningkatan

Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

Rasio jumlah polisi pamong praja per

10.000 penduduk

0,15 % Badan Kesbangpol dan

Linmas

Prosentase aparatur Polisi Pamong Praja

yang memiliki keahlian teknis 70 %

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah

Cakupan fasilitasi pertemuan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

(Forkompimda)

100 % Badan Kesbangpol dan Linmas

Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah Ranperda 6 Sekretariat Daerah

(bagian Hukum)

Cakupan Perda yang disosialisasikan 50 %

Cakupan ranperda yang disosialisasikan 75 %

Persentase fasilitasi bantuan hukum 90 %



Program Pengembangan Nilai

Budaya

Cakupan Kajian Seni 15 Dinas Pendidikan

Program Pengelolaan Kekayaan

Budaya

Cakupan Fasilitasi Seni 10 Dinas Pendidikan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Jumlah grup kesenian 47

Cakupan Gelar Seni 8

Jumlah benda dan situs cagar budaya yang

dilestarikan

5

2 Meningkatnya

kualitas kehidupan

sosial

masyarakat

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat)

Berprestasi

15 Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak

PKK aktif 37

Posyandu aktif 118

Karang Taruna Aktif 31

KPM Aktif 6

Lembaga Adat Aktif 4

Cakupan pemeliharaan pasca Program pemberdayaan masyarakat

75 %


Ekonomi Lokal

Jumlah kegiatan pengembangan ekonomi

lokal bagi kelompok masyarakat


Perempuan dan

Perlindungan Anak

Program Peningkatan

Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Jumlah Kelurahan mandiri (Aspek

Pemberdayaan Masyarakat)






Aparatur Pemerintah Desa

Pengelolaan data profil dan Aset Yang

Prima

2 kel Dinas Pemberdayaan


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Cakupan ketersediaan dokumen ARG dan PPRG

25 OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Cakupan Ketersediaan dokumen RAD-PUG

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan

Gender dan Anak

Caleg dan Legislatif Perempuan yang kompeten

16 % Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Program Peningkatan Peran

Serta dan Kesetaraan Gender

dalam pembangunan

Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina 3 organisasi Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Jumlah KUBP 6 kel

Jumlah Kelurahan Prima 1 kel

Jumlah Kelompok UPPKS 31 kel

Jumlah Pemberdayaan berbasis gender 6 kel


Hidup dan Perlindungan

Perempuan

Cakupan perempuan dan anak korban

kekerasan yang mendapatkan penanganan

pengaduan oleh petugas terlatih di dlm

UPTD

1 kasus Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Program Peningkatan Kesejahteraan dan

Perlindungan Anak

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan

kesehatan oleh tenaga kesehatan yang

terlatih di puskesmas mampu tatalaksana

KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit

8 kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak



Cakupan layanan rehabilitasi sosial oleh

petugas rehabilitasi terlatih, layanan bimbingan rohani oleh petugas bimbingan

rohani terlatih bagi perempuan dan anak

korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu

8 kasus

Cakupan layanan pemulangan dan layanan

reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak

korban kekerasan

2 kasus Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Rasio KDRT dan penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan anak dari

tindak kekerasan

2 kasus

Program keserasian kebijakan

peningkatan kualitas anak dan

perempuan

Cakupan penegakan hukum dari tingkat

penyidik sampai dengan putusan

Pengadilan atas Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang

mendapatkan layanan bantuan hukum

1 kasus

Kota Layak Anak ( KLA ) Akumulasi 2 kel

Jumlah kasus Pekerja Anak yang

tertangani

2 kasus

Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak

Yang ditangani

6 kasus

Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial

Cakupan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial

100 % Dinas Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan

Sosial



Program Pemberdayaan Fakir

Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) lainnya

Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui rehabilitasi dan pemberdayaan sosial

95 % Dinas Sosial

Program Pembinaan Anak

Terlantar

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial

(eks narapidana, PSK, narkoba

dan penyakit sosial lainnya)

Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma


Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pembinaan partisipasi Potensi Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

90 % Dinas Sosial

Program Keluarga Harapan Cakupan penanggulangan pengurangan beban masyarakat miskin

90 % Dinas Sosial

prioritas pembangunan daerah · rencana kerja pemerintah daerah kota tanjungbalai tahun 2020 iv- 1...

Documents