proses penyusunan, pengesahan & dinamika awal uud 1945
DESCRIPTION
PROSES PENYUSUNAN, PENGESAHAN & DINAMIKA AWAL UUD 1945. LATAR BELAKANG SEJARAH PENYUSUNAN UUD 1945. ERA PENJAJAHAN JEPANG TAHUN 1943-1944 Jepang Mulai Mengalami Kekalahan Di semua Medan Pertempuran . SALAH SATU ANTISIPASI JEPANG - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
PROSES PENYUSUNAN, PENGESAHAN & DINAMIKA AWAL UUD 1945
LATAR BELAKANG SEJARAH PENYUSUNAN UUD 1945
ERA PENJAJAHAN JEPANG TAHUN 1943-1944 Jepang Mulai Mengalami Kekalahan Di
semua Medan Pertempuran.SALAH SATU ANTISIPASI JEPANG Berusaha Mengambil Hati Bangsa-bangsa
yang Dijajahnya (Seperti : Birma dan Filipina).
TUJUANNYA Agar Bangsa yang Dijajah Tetap
Membantunya, Khususnya Perang Melawan Sekutu.
2
JANJI KEMERDEKAAN JEPANG
PERTAMA : 7 SEPTEMBER 1944 Akan Memberi Kemerdekaan Kepada
Bangsa Indonesia Dengan Syarat : Jika Jepang Memenangkan Perang.
PERLAKUAN LAIN:1. Bendera Merah Putih Boleh Dikibarkan
Di Samping Bendera Jepang.2. Diperbolehkan Menyanyikan Lagu
Indonesia Raya.3. Diperbolehkan Membicarakan Persoalan
Politik. 3
JANJI KEMERDEKAAN JEPANG
KEDUA : 1 MARET 1945Janji Kemerdekaan Diulangi Lagi,
Kali Ini Tanpa Syarat.Dijanjikan Pula Akan Dibentuk
BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
4
BPUPKI DIBENTUK 29 April 1945 TUGAS Mempelajari Hal-hal yang
Diperlukan untuk Menyelenggarakan Negara Merdeka
PELANTIKAN 28 Mei 1945 Oleh Pembesar Tertinggi Bala Tentara Jepang
JUMLAH ANGGOTA 62 Orang, Kemuidian Ditambah 6 Menjadi 68 orang.
KETUA & WKL. KETUA Radjiman Wedyodiningrat dan RP. Soeroso.
5
SIDANG BPUPKI PRIODE ITanggal 29 Mei – 1 Juni 1945
AGENDA UTAMA Menanmpung Berbagai Gagasan Mengenai
Dasar Negara yang Akan Dipergunakan Bagi Negara Merdeka Kelak.
PENYAMPAI GAGASAN DASAR NEGARAMr. Moch. Yamin (29 Mei 1945).
Prof. DR. Soepomo (30 Mei 1945).Ir. Soekarno (1 Juni 1945).
6
KONSEP LISAN MELALUI PIDATO PADA 29 MEI 19451.Peri Kebangsaan2.Peri Kemanusiaan3.Peri Ketuhanan4.Peri Kerakyatan5.Kesejahteraan Rakyat
MR. MOCH. YAMIN
KONSEP DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS1.Ketuhanan yang Maha Esa2.Persatuan Indonesia.3.Kemanusiaan yang Adil dan Beradab4.Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan5.Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
7
PROF. DR. SOEPOMODISAMPAIKAN PADA 31 MEI 1945
PRINSIP DASAR NEGARA YANG DIKEMUKAKAN 1.Negara Tidak Akan Mempersatukan Diri dengan Golongan Terbesar, Mengatasi Semua Golongan, Baik Besar Maupun Kecil (Faham Integralistik).
2.Warganegara Takluk Kepada Tuhan
3.Pimpinan Negara, Khususnya Kepala Negara, Terus Menerus Bersatu Jiwa dengan Rakyat.
4.Ekonomi Negara Bersifat Kekeluargaan.
5.Hubungan Antar Bangsa: Indonesia sebagai Anggota Keluarga Asia Timur Raya.
8
IR. SOEKARNODISMPAIKAN TANPA TEKS PADA 1 JUNI 1945
USULAN BELIAU MENGENAI LIMA PRINSIP DASAR
1.Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia).
2.Internasionalisme (Pri Kemanusiaan)
3.Mufakat (Demokrasi)
4.Kesejahteraan Sosial.
5.Ketuhanan Yang Berkebudayaan (Juga Ketuhanan Yang Maha Esa)
BELIAU USULKAN DIBERI NAMA : PANCASILA9
IR. SOEKARNODISMPAIKAN TANPA TEKS PADA 1 JUNI 1945
PANCASILA
TRI SILA1.SOSIO-NASIONALISME2.SOSIO-DEMOKRASI3.KETUHANAN
EKA SILAGOTONG ROYONG
SOSIO - NASIONALISME NASIONALISME (Kebangsaan Indonesia) INTERNASIONALISME (Pri Kemanusiaan)
SOSIO - DEMOKRASI MUFAKAT (Demokrasi) KESEJAHTERAAN RAKYAT
10
AKHIR SIDANG BPUPKI PRIODE IMEMBENTUK PANITIA DELAPAN
TUGAS Mengkaji serta Merumuskan Berbagai
Usul yang Masuk Mengenai Dasar Negara Selama Masa Sidang BPUPKI Priode I
ANGGOTAIr. Soekarno (Ketua), Ki Bagus Hadikusumo,
KH. Wakhid Hasyim, Mr. Muh. Yamin, Sutardjo Kartohadikusumo, Mr. AA. Maramis,
Otto Iskandardinata, Drs. Muh. Hatta.
11
SIDANG PANITIA DELAPAN22 JUNI 1945
Anggota BPUPKI yang Hadir 38 Orang Anggota Hadir Bertempat Tinggal di Jakarta Hasil Sidang Membentuk Panitia Sembilan
ANGGOTA PANITIA SEMBILANIr. Soekarno, KH. Wakhid Hasyim, Mr. Muh. Yamin, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. AA. Maramis, Drs. Muh. Hatta,
H. Agus Salim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso.
12
HASIL PANITIA SEMBILANKompromi antara Pihak Islam dan Kebangsaan
1. Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Para Pemeluknya.
2. Dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
3. Persatuan Indonesia.4. Kerakyatan yang Dipimpin Oleh
Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan.
5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
DISEBUT PIAGAM JAKARTA
DITETAPKAN 22 JUNI 1945
13
SIDANG BPUPKI PRIODE II10-16 JULI 1945SIDANG 10 JULI 1945
PADA AWAL SIDANG DIUMUMKAN PENAMBAHAN 6 (ENAM) ANGGOTA BARU BPUPKI
SIDANG 11 JULI 1945
DIBENTUK TIGA PANITIA PANITIA PERANCANG UUD KETUA
IR. SOEKARNO PANITIA PEMBELA TANAH AIR KETUA
ABIKUSNO TJOKROSUJOSO PANITIA KEUANGAN DAN PEREKONOMIAN
KETUA DRS. MOH. HATTA14
SIDANG PANITIA PERANCANG UUD SIDANG 12-14 JUNI 1945
DIBENTUK PANITIA KECIL PERANCANG UUD KETUA : Prof. DR. SOEPOMO
SIDANG 14 JULI 1945
Ketua Panitia Perancang UUD (Ir. Soekarno) Melaporkan Hasil Kerjanya di Sidang :
1. Rancangan Teks Proklamasi Diambil dari Alinea 1, 2, dan 3 Piagam Jakarta.
2. Rancangan Pembukaan UUD akan Diambil dari Alinea 4 Piagam Jakarta.
3. Rancangan Batang Tubuh UUD Terdiri dari 15 Bab dan 42 Pasal, termasuk Aturan Peralihan dan
Tambahan 15
SIDANG BPUPKI PRIODE IISIDANG 15 JULI 1945
KETUA PANITIA PERANCANG UUD MEMBERIKAN PENJELASAN UMUM MENGENAI DASAR, FALSAFAH,
SERTA SISTEM YANG DIPAKAI MENYUSUN RANCANGAN UUD.
KETUA PANITIA KECIL PERANCANG UUD (Prof. DR. SOEPOMO) MENERANGKAN SECARA RINCI
MENGENAI PASAL-PASAL RANCANGAN UUD.
SIDANG 16 JULI 1945
SETELAH MELALUI PERDEBATAN SERU, RANCANGAN UUD DITERIMA SECARA
BULAT OLEH SIDANG BPUPKI16
TINDAK LANJUT SEUSAI SIDANG BPUPKI II
BPUPKI MELAPORKAN HASIL KERJANYA PADA PEMERINTAH BALA TENTARA JEPANG
MENGUSULKAN DIBENTUKNYA BADAN BARU DENGAN JANGKAUAN TUGAS LEBIH LUAS
CATATAN PENTINGTERNYATA BPUPKI TIDAK HANYA
MENYELIDIKI PERSIAPAN KEMERDEKAAN, TETAPI LEBIH JAUH DARI ITU, SAMPAI PADA BENTUK NEGARA, DASAR NEGARA, SERTA
RANCANGAN UUD.17
PPKIPANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA
DIBENTUK 7 AGUSTUS 1945 KETUA Ir. SOEKARNO WK. KETUA MOH. HATTA JUMLAH ANGGOTA 21 ORANG
1818
TANGGAL 9 AGUSTUS 1945 (DUA HARI SETELAH DIBENTUK)
KETUA DAN WAKIL KETUA PPKI SERTA MANTAN KETUA BPUPKI DIMINTA MENGHADAP JENDRAL TERAUCI DI
DALLAT.
PERKEMBANGAN SETELAH PPKI TERBENTUK
19
PERKEMBANGAN KEADAAN SETELAH PENYERAHAN JEPANG (14 AGUSTUS 1945)KETIGA PEMIMPIN (KETUA DAN WAKIL KETUA PPKI) TIBA
KEMBALI DI JAKARTA.PADA SAAT ITU PEJUANG BAWAH TANAH TELAH MENGETAHUI
BAHWA JEPANG TELAH MENYERAH PADA SEKUTU
PERTEMUAN DENGAN JENDRAL TERAUCI DI DALLAT (12 AGUSTUS 1945)
JEPANG MENYAMPAIKAN :Menyetujui Kemerdekaan Indonesia, dan
Kapan Kemerdekaan Akan Diumumkan, Sepenuhnya Diserahkan pada PPKI
20
SITUASI TANGGAL 15 AGUSTUS 1945Berita Penyerahan Jepang Kepada Sekutu Semakin
Jelas. Para Pemuda Menuntut Segera Memproklamirkan Kemerdekaan. Namun Ir.
Soekarno Menolak, dan Menyatakan Tanggal 16 Agustus 1945 akan Mengadakan Sidang PPKI.
SITUASI TANGGAL 16 AGUSTUS 1945 Soekarno & M. Hatta Dibawah Oleh Para Pemuda Ke Rengas Dengklok Karawang. Alasannya Rakyat akan Menyerbu Jakarta
untuk Melucuti Jepang. Di Jakarta Tidak Terjadi Apa-apa. Malam Harinya Soekarno & M. Hatta Dijempu Oleh Ahmad Soebardjo Kembali Ke Jakarta. Sidang PPKI akan Dimulai. Namun Jepang Melarang, Karena
Diperintahkan Oleh Sekutu untuk Mempertahankan Status Quo. Maknanya: Sejak Saat Itu Semua Janji Kemerdekaan dari
Jepang Telah Dicabut. 21
PROKLAMASI KEMERDEKAAN17 AGUSTUS 1945 JAM : 10.00 WIB
Di JL. Pegangsaan Timur No, 56 Jakarta
SIDANG PPKITANGGAL 18 AGUSTUS 1945.
AGENDA : PENETAPAN DAN PENGESAHAN UUD 1945
SEBELUM SIDANG : Atas Inisiatif dan Tanggungan Ketua, Anggota PPKI
Ditambah 6 (Enam) Orang. Jumlah Keseluruhan 27 Orang. MAKNANYA : PPKI MENJADI BADAN NASIONAL
22
MAKNA LARANGAN JEPANG SAAT PPKI AKAN SIDANG DAN PENAMBAHAN
ANGGOTA PPKI BAGI KEMERDEKAAN INDONESIA
Kemerdekaan Indonesinesia Bukan Merupakan Hadiah dari Jepang, Meski Semula Jepang Menjanjikan
Kemerdekaan Indonesia, serta Badan yang Memproses Kemerdekaan Merupakan Buatan Jepang. Karena
dengan Larangan tersebut, Berarti Janji Jepang Batal. Juga dengan Penambahan Anggota PPKI atas
Tanggungan Ketua, Maka Menjadikan PPKI Bukan Lagi Badan Buatan Jepang, Melainkan Badan yang Bersifat
Nasional.
23
SIDANG PPKI18 AGUSTUS 1945
AGENDA : PENETAPAN & PENGESAHAN UUD
SIDANG PENDAHULUAN1.Disepakati Pembahasan UUD dalam Dua Tahap
• Tahap I : Pembukaan UUD• Tahap II : Pasal-pasal UUD
2.Menggunakan Piagam Jakarta sebagai Acuan Membahas Pembukaan UUD.
3.Melakukan Rapat Pendahuluan Sebelum Masuk Pleno Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikusumo, K.H.Wachid Hasyim, Teuku Moch.Hasan, dan Moh.Hatta.Guna Membahas Klausul Krusial : ”Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Pemeluk-Pemeluknya”. Disepakati menjadi :”Ketuhanan Yang Maha Esa”
24
CATATAN PENTINGHASIL RAPAT PENDAHULUAN
1. Kesepakatan Penghapusan Kata “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Para Pemeluknya” Menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Maka Seluruh Isi Hukum Dasar Dapat Diterima Oleh Seluruh Bangsa Indonesia, Baik Pemeluk Agama Islam, Kresten, Maupun Pemeluk Agama Lainnya.
2. Bagi Umat Islam: Menunjukkan Bahwa Pemimpin Islam Saat Itu Benar-benar Mengutamakan Keutuhan dan Persatuan Negara yang Baru Saja Diproklamirkan. 25
SIDANG PARIPURNA PPKIPENGESAHAN PEMBUKAAN UUD
► SIDANG DIPIMPIN LANGSUNG OLEH KETUA DAN WAKIL KETUA PPKI
► INFORMASI KETUA Ada Perubahan dalam Rancangan Pembukaan dan Beberapa Pasal Hukum Dasar (UUD) yang Disusun Oleh BPUPKI.
► INFORMASI WK. KETUA (1). Menghapus Pernyataan Indonesia Merdeka dan Rancangan Hukum Dasar, Serta Rancangan UUD Susunan BPUPKI Diganti Piagam Jakarta. (2). Perubahan Rancangan UUD Pasal 6 Ayat 1 dan Pasal 29 Ayat 1.
26
SIDANG PARIPURNA PPKIPENGESAHAN UUD
☻ BAHAN PEMBAHASAN RANCANGAN UUD HASIL PANITIA PERANCANG UUD YANG DISETUJUI BPUPKI
☻ PEMBAHASAN DILAKUKAN DUA TAHAP 1. PANDANGAN UMUM,2. PEMBAHASAN PASAL-PASAL.
☻ DISEPAKATI PERUBAHAN BEBERAPA PASAL TERKAIT PERUBAHAN RANCANGAN PEMBUKAAN UUD.
☻ PEMBAHASAN ATURAN PERALIHAN DAN TAMBAHAN (1). Mendahulukan Pasal 3 Aturan Peralihan. (2). Selanjutnya Pembahasan Pasal Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan Lainnya.
☻ PENGESAHAN UUD. 27
PERUBAHAN PADA PEMBUKAAN UUD
1. Kata “Mukaddimah” Diganti dengan “Pembukaan”
2. Kalimat “Hukum Dasar Negara Indonesia” Diganti dengan “Undang-undang Dasar Negara Indonesia”.
3. Kalimat “Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam Bagi Para Pemeluknya” Diganti dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
4. Kalimat “Menurut Dasar Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” Diganti dengan “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”.
28
PERUBAHAN PADA PASAL-PASAL UUD
1. Istilah “Hukum Dasar” Menjadi “Undang-undang Dasar”.
2. “Dua Orang Wakil Presiden” Menjadi “Seorang Wakil Presiden”.
3. “Presiden Harus Orang Indonesia Asli yang Beragama Islam” Menjadi “ Presiden Harus Orang Indonesia Asli”
4. “Selama Perang, Pimpinan Perang Dipegang Oleh Jepang dengan Persetujuan Pemerintah Indonesia”. Dihapus.
29
PEMBERIAN NAMA ATAU ISTILAH UUD 1945 Ketika Ditetapkan pada 18 Agustus 1945, Namanya
Undang-Undang Dasar (UUD). Tidak Memakai Embel-embel 1945,
Ketika Diundangkan dalam Berita RI Tahun II No. 7, Tanggal 15 Pebruari 1946 Namanya Disebut: Undang-Undang Dasar (UUD). Tidak Memakai Tahun 1945.
Tambahan 1945 Muncul pada Tanggal 19 Pebruari 1959 Ketika Kabinet Saat itu Bersepakat Bulat Mengenai “Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam Rangka Kembali ke UUD 1945”.
Tambahan 1945 Dipertegas Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959 Sebagaimana Dituangkan dalam Lembaran Negara No. 75 Tahun 1959.
30
PRIODE BERLAKUNYA UUD 1945
1 18 AGUSTUS 1945 - 27 DES. 1949 UUD 19452 27 DES. 1949 - 17 AGUSTUS 1950 KONS. RIS
3 17 AGUSTUS1950 - 5 JULI 1959 UUDS 1950
4 JULI 1959 - SEKARANG UUD 1945
UUD 1945 Berlaku Secara Nasional pada Priode 1 dan 4. Sedang pada Priode 2 Hanya Berlaku untuk Negara Bagian RI Yogyakarta. Sedangkan pada Priode 3
Tidak Belaku, Meski Tidak Ada Ketentuan Formal yang Mencabut Berlakunya UUD
1945.31
KEABSAHAN UUD 1945ISMAIL SUNY
Keabsahan UUD 1945 Harus Dipertimbangkan dengan Merujuk pada Keberhasilan Revolusi Indonesia. Karena Revolusi Berhasil, Maka UUD
1945 sebagai Hasil Revolusi, Sah Keberadaannya.
HANS KELSENJika Suatu Revolusi Rakyat atau Suatu Republik Dirubah Bentuknya Menjadi Kerajaan
Melalului Kudeta, dan Kemudian Pemerintahan Baru Tersebut Berhasil Mempertahankan Konstitusinya, Maka Menurut Hukum Internasional, Pemerintah dan Konstitusi tersebut
Sah Keberadaannya.
IVOR JENNINGSRevolusi yang Berhasil Menciptakan Konstitusi Baru, Meskipun Munculnya Revolusi Menyalahi Hukum yang Berlaku Ketika itu, Namun Jika Revolusi Berhasil Mempertahankan Kekuasaannya,
Maka Kekuasaan dan Konstitusinya oleh Ilmu Hukum Dinyatakan Sah. 32
KONSTITUSI RISHasil Konfrensi Meja BundarTidak Berlangsung Lama, Karena Tidak Berakar dan Sesuai
Keinginan Rakyat Indonesia.Muncul Tuntutan Kembali Ke Negara Kesatuan. Daerah Sulit
Diperintah dan Kewibawaan Pemerintah Pusat Merosot.Tinggal 3 Negara Bagian : Negara RI, Negara Indonesia
Timur, dan Negara Sumatra Timur. Tidak Berlaku Lagi dengan Ditetapkanya UUDS 1950.UUDS 1950 Merupakan Perubahan/Modifikasi dari Konstitusi
RIS, dan Ditetapkan Melalui UU Federal No. 7 Tahun 1950. 33
TIDAK ADA KETENTUAN FORMAL PENCABUTAN BERLAKUNYA UUD 1945
☻Pada Saat Berlakunya UUDS 1950 :
1. UU. Federal No. 7 Tahun 1950 Tidak Memuat Secara Tegas Pencabutan UUD 1945.
2. Tidak Ada Satupun Ketentuan yang Mencabut Berlakunya UUD 1945, Baik Kesepakatan RIS-RI Yogyakarta, Maupun Selama Pemerintahan RIS.
☻Memang : UUD 1945 Saat Berlakunya UUDS 1950
Kehilangan Fungsinya Sebagai UUD Negara.☻Pada Saat Berlakunya Konstitusi RIS, UUD 1945 Tidak
Dicabut. Namun Hanya Berlaku di Negara Bagian RI Yogyakarta.
34
BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945
UUDS 1950 BERSIFAT SEMENTARA1. Namanya2. Pasal 134 UUDS 1950 : Secepatnya Menetapkan UUD
Republik Indonesia Sebagai Ganti UUDS 1950.DIADAKAN PEIMILIHAN UMUM 19551. September 1955 : Pemilu Anggota DPR
2. Desember 1955 : Pemilu Anggota Konstituante3. Dasar Pemilu : UU. No. 7 Tahun 1956.
TERBENTUKNYA KONSTITUANTE1. Dilantik : 10 Nopember 19562. Jumlah Anggota : 514 Orang.
35
BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945
SIDANG KONSTITUANTE1. Sidang Berlangsung + 2,5 Tahun, Namun Belum Memperoleh
Hasil yang Signifikan.2. Perbedaan Pendapat Cukup Jauh, Utamanya Perbedaan
Ideologi.SOLUSI KEBUNTUAN1. Datang Dari Pihak Pemerintah.2. Penyebab Kebuntuan Menurut Pemerintah : Prinsip Demokrasi
Libral dalam Sistem Ketatanegaraan yang Dianianut UUDS 1950, Berdampak Kebuntuan pada Sidang Konstituante. Karenanya Prinsip Tersebut Harus Diganti.
3. Solusi: Diusulkan Pemberlakuan Demokrasi Terpimpin. Konsep Ini Dipandang Sesuai dengan Kepribadian Bangsa Indonesia.
4. Tanggal 19 September 1958 : Dikeluarkan Keputusan Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam Rangka Kembali Ke UUD 1945. Isinya Meminta Konstituante Bersidang untuk Menetapkan Berlakunya UUD 1945.
36
BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945
SIDANG KONSTITUANTE1. Menanggapi sekaligus Menentukan Sikap Mengenai Keputusan
Pemerintah Tentang Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin.2. Bersepakat Menggunakan Mekanisme Pemungutan Suara
untuk Menentukan Apakah Menerima atau Menolak Kembali ke UUD 1945.
HASIL PEMUNGUTAN SUARA1. Sidang I : 30 Mei 1959 >> Suara Setuju : 269, dan Tidak
Setuju : 199 untuk Penetapan UUD 1945 Sebagai UUD-RI Tanpa Perubahan.
2. Sidang II : 1 Juni 1959 >> Suara Setuju : 264, dan Tidak Setuju : 204 untuk Penetapan UUD 1945 Sebagai UUD-RI Tanpa Perubahan.
3. Sidang III : 2 Juni 1959 >> Suara Setuju : 262, dan Tidak Setuju : 203 untuk Penetapan UUD 1945 Sebagai UUD-RI Tanpa Perubahan. 37
BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945
HASIL PEMUNGUTAN SUARA BUNTUTidak Memenuhi Ketentuan Pasal 137 Ayat 2 UUDS
1950 : UUD Dinyatakan Sah Jika Disetujui Minimal 2/3 Anggota yang Hadir. DAMPAK KEBUNTUAN1.Beberapa Anggota Konstituante Menyatakan
Tidak Akan Menghadiri Sidang. 2.Konstituante Dipandang Tidak Lagi Mungkin
Menyelesaikan Tugasnya. 3.Pemerintah Memandang : Situasi Kenegaraan
Membahayakan.38
BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945
DIKELUARKANNYA DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959
ISINYA :
1. Pembubaran Konstituante2. UUD 1945 Diberlakukan Kembali. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS.SEJAK SAAT ITU UUD 1945 BERLAKU KEMBALI SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
39
KEABSAHAN DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959DINYATAKAN SAH KARENA KEADAAN DARURAT
UNTUK MENYELAMATKAN NEGARA
Prof. DR. Moch. YaminDasar Dikeluarkannya Dekrit Adalah Hukum Darurat. Karena Konstituante Tidak Mampu Menyelesaikan
Pekerjaan, Maka Presiden Terpaksa Menempuh Satu-satunya Jalan untuk Menyelamatkan Negara
Proklamasi.
Juniarto, SH.Hukum Darurat tersebut Berdasarkan Ketentuan
UUDS 1950 Pasal 129 : Presiden Dapat Menyatakan Keadaan Bahaya Jika Diperlukan. 40
PERBEDAAN SISTEMATIKA PEMBUKAAN DENGAN PASAL-PASAL UUD 1945
SISTEMATIKA UUD 1945MENURUT BERITA RI No. 7 TAHUN
1946
OEDANG-OENDANG DASARPEMBOEKAAN
………………………………………………………………………………
…………………. dst.BAB I
………………………………………………………………………………
…… dst.
SISTEMATIKA UUD 1945 MENURUT LEMBARAN NEGARA RI No. 75
TAHUN 1959
UDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
PEMBUKAAN…………………………………………………
………………… dst.
UNDANG-UNDANG DASARBAB I
BENTUK DAN KEDAULATAN…………………………………………………
………………………………… dst41
KONSEKWENSI HUKUM PERBEDAAN SISTEMATIKA
PEMBUKAAN DENGAN PASAL-PASAL UUD 1945 Terkait dengan Pasal 37 UUD 1945 Mengenai
Perubahan UUD 1945.Jika Menggunakan Sistematika BERITA RI No. 7 TAHUN
1946, Maka Perubahan UUD 1945 Akan Termasuk Pembukaannya. Namun Jika Menggunakan Sitematika
LEMBARAN NEGARA RI No. 75 TAHUN 1959, Perubahan UUD 1945 Tidak Termasuk Pembukaan.
SISTEMATIKA MANA YANG DIPAKAI?MEMAKAI SISTEMATIKA
LEMBARAN NEGARA RI No. 75 TAHUN 195942
ALASAN MENGGUNAKAN SISTEMATIKA LEMBARAN NEGARA RI No. 75 TAHUN 1959 1. Segi Hukum : Menurut Teori Hukum, Jika Ada Dua
Produk Hukum yang Sama atau Mirip, Maka yang Berlaku Adalah Produk Hukum yang Terakhir.
2. Segi Kemanfaatan Nasional : Sistematika Lembaran Negara RI No. 75 Tahun 1959 Lebih Bermanfaat dalam Upaya Menjamin untuk Mempertahankan Ideologi dan Dasar Negara Pancasila yang Terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
3. Segi Kenyataan : MPR Ketika Mengamandemen UUD 1945 (Amandemen I-IV, Tahun 1999-2002), Tetap Mempertahankan Pembukaan UUD 1945. Bahkan MPR Bersepakat untuk Tidak Mengamandemen Pembukaan UUD 1945.
43