RANGKUMAN PKPI

UNTUK UAS

ASURANSI & RE-ASURANSI SYARIAH

Asuransi

Berasal dari kata Belanda→assurantie (pertanggungan). Dalam bhs

Inggris→insurance (menanggung sesuatu yang mungkin atau tidak mungkin yang

terjadi) dan assurance (menanggung sesuatu yang pasti terjadi). Dalam bhs

Italia→insurensie (jaminan). Dalam bahasa Arab → at-ta'min ( أتال نيم ) diambil

dari kata ( أمن ) memiliki arti memberi perlindungan, rasa aman, dan bebas dari

rasa takut. Asuransi (at-ta‟min)→transaksi perjanjian antara 2 pihak; pihak

pertama wajib bayar iuran & pihak lain wajib memberi jaminan sepenuhnya

kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai

dengan perjanjian yang dibuat (Ensiklopedia Hukum Islam).

Asuransi Syariah

Mengapa asuransi diperlukan? Karena adanya Resiko & Ketidakpastian.

“Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan

diusahakannya esok, dantiada seorangpun yang mengetahui di bumi mana ia akan

mati. Sesungguhnya Alloh Maha mengetahui lagi Maha mengenal.” (QS. Lukman:

34)

Kenapa Resiko Harus Dikelola?

Berbagai Resiko serta dampaknya:

• Kebakaran: kerugian harta, benda dan bahkan jiwa.

• Sakit: kadang-kadang perlu biaya rawat yang tidak sedikit.

• Kecelakaan: rusaknya harta benda juga perlu biaya perawatan yang tidak sedikit.

• Banjir: mendatangkan malapetaka bagi manusia. Meski peristiwa tsb terjadi

secara individual, namun secara agregat dapat mempunyai dampak ekonomi yang

tidak kecil

Principles of Insurance

• Asuransi selalu berkaitan dgn resiko (insurance is to do with risk) ➔ D. S. Hansell dalam buku

Elements of Insurance

Kenapa asuransi konvensional haram?

• Gharar (ketidakjelasan/ketidakpastian) Peserta membayar premi untuk mendapatkan

perlindungan dari bahaya yang belum jelas kemungkinan terjadinya.

• Maysir (spekulasi) ▫ Kemukinan ada pihak yg diuntungkan diatas kerugian orang lain (zero

sum game) ▫ Karena premi dimanfaatkan utk mendapatkan profit secara spekulatif (tergantung

kepada klaim yang harus dibayar, kalo ga klaim berarti diakui sbg profit perusahaan)

• Riba (bunga): di penetapan premi, di pengelolaan dana, di Garansi hsl investasi

Asuransi konvensional

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 pihak/lebih, dengan mana pihak

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk

memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan,

keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ke-3 yg mungkin akan

diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu

pembayaran yg didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan (UU

No 2 /1992 tentang Asuransi)

Pengertian Asuransi

• Suatu pengalihan resiko (transfer of risk) ➔ Robert I Mehr & Emeron Cammack dlm buku

2 Prinsip utama asuransi syariah

• Takaful (saling melindungi)

• Taawun (tolong menolong) Jadi sistem asuransi syariah: sistem taawun (tolong menolong)

yang bertujuan untuk menutupi kerugian peristiwa-peristiwa atau musibah-musibah oleh

sekelompok tertanggung kepada orang yang tertimpa musibah tersebut.

Asuransi Syariah

• at-ta‟min yang artinya memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut

(QS Quraish(106):4).

• Takaful: saling menanggung →sebagai aktivitas saling memikul resiko diantara sesama orang,

sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang dihadapi

saudaranya.

Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah

orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau dana kebajikan (tabarru) yang

memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang

sesuai dengan syariah (Fatwa DSN No.21/DSNMUI/X/2001)

Dasar Hukum Asuransi Syariah/Takaful

• Landasan dalam Al-Qur'an :

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri

memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada

Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. AlHasyr : 18)

Dasar Hukum

• "….. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran….." (QS. Al- Maidah : 2)

• “Dan hendaklah takut kpd Alloh org2 yg seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-

anak yg lemah, yg mereka khawatir thd (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah

mereka bertaqwakpd Alloh & hendaklah mereka mengucapkan perkataan yg baik” (QS An-

Nisa:9)

• Landasan dalam Al Hadits :

“Dari Nu'man bin Basyir ra, Rasulullah SAW bersabda, 'Perumpamaan persaudaraan kaum

muslimin dalam cinta dan kasih sayang diantara mereka adalah seumpama satu tubuh. Bilamana

salah satu bagian tubuh merasakan sakit, maka akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lainnya,

seperti ketika tidak bisa tidur atau ketika demam." (HR. Muslim).

• “seorang mu‟min dgn mu‟min yg lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian mengutakan bagian

yg lainnya (HR. Muslim dari Abu Musa al-Asy‟ari)

Pendapat ulama tentang hukum Asuransi

1. Mengharamkan asuransi dlm sgl macam & bentuknya spt sekarang ini; termasuk asuransi

jiwa→Sayyid Sabiq, M.Yusuf al-Qardhawi, & M. Bakhit al-Muth‟i alasan: ▫ Asuransi

hakikatnya sama dengan judi. ▫ Mengandung unsur tidak jelas & tidak pasti. ▫ Mengandung

eksploitasi, bila pemegang polis tidak bisa melanjutkan pembayaran premi, bisa hilang atau

dikurangi uang premi yang telah dibayarkan. Ibnu Abidin (Hanafi)→asuransi haram krn premi

termasuk iltizam ma lam yalzam (mewajibkan sesuatu yg tdk lazim/wajib)

2. Membolehkan semua asuransi dalam prakteknya dewasa ini→Abdul Wahab Khalaf, Mustafa

Ahmad Zarqa, Prof. Dr. Muh. Al-bahi, dan Muhammad Yusuf Musa, Syaikh Abdurrahman Isa

(Guru besar Univ Al-Azhar Kairo) alasan: ▫ Tidak ada nash al-Qur‟an maupun al-Hadits yang

melarang asuransi. ▫ Asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan

asuransi menguntungkan kedua belah pihak. ▫ Asuransi menjaga banyak manusia dari

kecelakaan harta benda, kekayaan, dan kepribadian.

3. Membolehkan asuransi yang bersifat sosial dan mengharamkan asuransi yang bersifat

komersial semata. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah.

4. Menganggap bahwa asuransi bersifat syubhat, karena tidak ada dalil-dalil syar‟i yang secara

jelas mengharamkan ataupun secara jelas menghalalkan.

Regulasi Asuransi & Re-as Syariah

• UU No2/1992 tentang Asuransi (umum)

• SK Dirjen Lembaga Keuangan No. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, dan Pembatasan

Investasi Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah

• Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi syariah

3 kelompok asuransi syariah di Indonesia

• asuransi jiwa (life insurance): Asuransi jiwa (kematian), asuransi kesehatan

• PP No 39/2008 ttg Perubahan kedua atas PP 73/1992 ttg penyelenggaraan Usaha Perasuransian:

perizinan asuransi syar, peningkatan modal kerja untuk mendirikan asuransi syariah dan

keharusan DPS

• PSAK) No 108 mengenai aturan-aturan pencatatan dan pelaporan keuangan takaful.

• POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi,

Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah

• asuransi kerugian atau asuransi umum (general insurance): ▫ asuransi dana pendidikan, asuransi

kendaraan bermotor, dan asuransi-unit link

• re-asuransi

Faktor penentu pertumbuhan takaful

• Faktor Fundamental Demografi ▫ Meningkatnya populasi kaum muda sasaran utama pasar ▫

Besarnya populasi Muslim (sekitar 86% dari 220 juta jiwa)

• Faktor Fundamental Sosio-Ekonomi ▫ Peningkatan pendapatan perkapita masyarakat Indonesia

▫ Peningkatan kesadaran untuk memiliki asuransi ▫ Peningkatan kesadaran umat Islam untuk

berasuransi yang sesuai dengan ajaran Islam

• Faktor Pasar ▫ Semakin banyak jaringan syariah, terutama setelah perusahaan asuransi

konvensional membuka UUS ▫ Marketing mkn baik, al dengan sistem keagenan (agency) ▫ Pasar

modal yang relatif baik dan aktif

• Faktor Regulasi: Peran aktif DSN-MUI

Overview potensi asuransi syariah di dunia & Indonesia

• Dilihat dari 27 negara dimana tdp takaful

• Premi takaful global diperkirakan mcapai 7.4 jt USD, dgn growth 20%pa

• Growth Malaysia 60% pa, Indonesia 55% & Timteng 10%

• Secara nasional, penetrasi asuransi baru 1%→masih sangat sedikit masyarakat Indonesia yang

„sadar‟ asuransi, sekitar 2 juta jiwa dari 220 juta penduduk Indonesia (2008) & utk syariahnya

baru 0.024% (2.33% dari premi nasional)

• Dana Pensiun Syariah

Sejarah

Mengapa?

- Meningkatkan populasi penuaan.

- Meningkatkan Biaya Hidup.

- Meningkatkan Kebutuhan Dana Pensiun.

Definisi

Defined Benefit Plans Vs Contibution Plan

Sistem Pembayaran Pensiun:

Dana Pensiun Dalam Perspektif Islam:

Dasar Hukum

Empat Cara Penyelenggaraan Dana Pensiun Syariah:

1. Pendirian dana pensiun syariah.

2. Mengkonversi dana pensiun menjadi dana pensiun syariah.

3. Pembentukan unit syariah di Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

4. Penjualan paket investasi syariah di Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Skema Dana Pensiun

Dana Pensiun Islam Di Indonesia (Tahap Pengembangan)

Pasar Modal Islam 1

Jenis-jenis Pasar Keuangan dalam Sistem Keuangan Global

Pasar uang adalah untuk pinjaman jangka pendek (satu tahun atau kurang), sementara pasar

modal membiayai investasi jangka panjang oleh bisnis, pemerintah, dan rumah tangga. Secara

khusus, pemerintah meminjam dari bank komersial di pasar uang, sementara di pasar modal,

perusahaan asuransi, reksadana, agen keamanan, dan dana pensiun memasok dana untuk bisnis.

Modal finansial dinaikkan ketika sekuritas baru dijual di pasar primer. Perdagangan sekuritas di

pasar sekunder kemudian menyediakan likuiditas bagi para investor. Kami selanjutnya dapat

mengklasifikasikan pasar sekunder sebagai berikut:

5. Pertukaran, Perdagangan dilakukan di lokasi pusat (mis., Bursa Efek New York, Bursa

Malaysia, Bursa Efek Indonesia)

6. Pasar Over-the-Counter, Dealer di berbagai lokasi membeli dan menjual, Contoh terbaik

adalah pasar untuk sekuritas Treasury

Sistem Keuangan Islam

Suatu sistem dalam perekonomian suatu negara yang terdiri dari pasar keuangan, lembaga

keuangan, instrumen keuangan dan peserta pasar yang beroperasi di sepanjang prinsip-prinsip

Islam dengan tujuan memenuhi Maqasid (tujuan) Syariah.

Islamic Capital Market Instrument in Indonesia

Berdasarkan DSN-MUI No. 40 / DSN-MUI / X / 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum

Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, terutama pada Bab IV, Pasal 4. Beberapa

Instrumen Pasar Modal Syariah di Indonesia adalah:

1. Keadilan Islam

2. Obligasi Syariah (Sukuk)

3. Reksa Dana Syariah / Reksa Dana / Unit Trust :.

4. Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah

Tonggak Sejarah Pasar Modal Syariah di Indonesia

Tahun Tahapan Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia

Juli 1997

Penerbitan reksadana syariah pertama oleh PT. Danareksa

Investment Management

Juni

2003

BEI bekerjasama dengan PT.Danareksa meluncurkan Jakarta

Islamic Index

Sep-02

Penerbitan Obligasi Syariah Mudharabah pertama oleh PT.

Indosat Tbk

2004 Penerbitan Obligasi Syariah Ijarah pertama oleh PT.Matahari

Putra Prima Tbk

2005

Penyusunan Materi Plan Pasar Modal Indonesia oleh Bapepam-

LK

2005

Penerbitan Peraturan Bapepam-LK No. II. K.1 ttg Kriteria dan

Penerbitan Daftar Efek Syariah

Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.13. ttg Penerbitan Efek Syariah

Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.14 ttg akad-akad yang

digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah

2007 Penerbitan Dafter Efek Syariah oleh Bapepam-LK

2008 Pengesahan RUU SBSN menjadi UU SBSN oleh DPR-RI

2009 Penerbitan SBSN, sukuk Indosat, Sukuk Pupuk Kaltim, etc

Pasar Saham

Pasar Saham, atau (pasar ekuitas), adalah pasar swasta atau publik untuk perdagangan

saham perusahaan dan turunannya dari saham perusahaan dengan harga yang disepakati;

ini adalah sekuritas yang terdaftar di bursa efek serta yang hanya diperdagangkan secara

pribadi.

Are we Allowed to invest in the stock market?

Persyaratan terkait dengan sifat kegiatan perusahaan, sebagai berikut:

1. Sepenuhnya kompatibel dengan Syariah dalam pendirian dan semua aktivitas, mis. Bank

2. Perusahaan yang bisnis utamanya dan utama dilarang, yaitu bank konvensional atau

3. Perusahaan yang bisnis utamanya / utama diizinkan tetapi pasal pendirian memungkinkan

mereka untuk melakukan kegiatan yang dilarang dalam Syariah dan manajemen mereka

benar-benar melakukan kegiatan seperti itu (pinjaman dan / atau pinjaman berbasis riba),

Sekuritas Saham Biasa / Biasa mewakili kepemilikan ekuitas dalam suatu perusahaan,

memberikan hak suara, dan memberikan hak kepada pemegang saham atas sebagian

keberhasilan perusahaan melalui dividen dan / atau apresiasi modal. Dalam hal likuidasi,

pemegang saham biasa memiliki hak atas aset perusahaan hanya setelah pemegang

obligasi, pemegang utang lainnya, dan pemegang saham preferen telah puas.

Islamic Equity / Share: Bukti kepemilikan atas perusahaan yang dikeluarkan oleh emiten

yang usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan tidak termasuk saham yang

memiliki hak-hak istimewa (DSN-MUI No. 40 / DS)

Kenapa kita butuh Pasar Saham?

Fuction and purpose

• Salah satu sumber terpenting bagi perusahaan untuk mengumpulkan uangà memberikan unsur

likuiditas kepada aset yang tidak likuid

• Memberikan penetapan harga dan penilaian aset secara berkesinambungan à menghilangkan

arbitrage dan inefisiensi

Investment in Stock Market: Shariah Issues

Preferensi Stok instrumen yang menggabungkan fitur utang murni dan saham biasa. Pemegang

saham preferensi diberikan preferensi dalam distribusi dividen dan distribusi aset jika terjadi

likuidasi. Selain itu, fitur tambahan juga disertakan, seperti ketentuan dana cadangan, ketentuan

panggilan, penukaran dan hak suara Jika preferensi dalam saham preferen adalah finansial

seperti jaminan pengembalian minimum, prioritas pembayaran pada saat likuidasi dan sejenisnya

Pengembalian tetap / dijamin tidak diizinkan

Pemilik yang sama dari prinsipal perusahaan harus diperlakukan sama.

Produk dan Instrumen

Instrumen apa pun yang mewakili posisi dalam aset riil dan memiliki karakteristik bantalan

risiko yang tingkat pengembaliannya beragam dan terikat dengan kinerja aset dianggap dapat

diterima.

Islamic Stock Markets

Pasar Modal Islam (ICM) mengacu pada pasar di mana kegiatan dilakukan dengan cara yang

tidak bertentangan dengan hati nurani umat Islam dan agama Islam.

gama dalam transaksi pasar modal di mana pasar harus

bebas dari keterlibatan kegiatan yang dilarang oleh Islam, serta bebas dari unsur-unsur seperti

riba (riba), perjudian (maisir) dan ambiguitas (gharar) ).

Shariah Screening

Metodologi Skrining untuk Saham yang Sesuai dengan Syariah

Saat ini tidak ada standar Syariah Internasional untuk penyaringan stok. Dana yang berbeda atau

manajer dana menggunakan standar yang berbeda berdasarkan dewan Syariah masing-masing.

Di Indonesia, ada Jakarta Islamic Index (JII). Di tingkat global, ada beberapa indeks, seperti

Dow Jones Islamic Market Indexes, FTSE Global Islamic Index Series, S&P Islamic Index

Series dan MSCI Islamic Index Series.

Aturan untuk memastikan bahwa saham biasa sesuai dengan Syariah

Proses penyaringan stok dibagi menjadi dua tahap:

- Evaluasi dalam hal kegiatan perusahaan, produk dan industri - Layar asli

- Perhitungan seperangkat rasio keuangan & membandingkannya dengan tolok ukur yang

ditentukan

Proses penyaringan dimulai dengan menyaring perusahaan dalam hal aktivitas, produk, dan

industrinya: alkohol, tembakau, produk terkait daging babi, layanan keuangan konvensional,

senjata dan pertahanan, hiburan (hotel, kasino / judi, bioskop, pornografi, musik, dll .)

dikecualikan Selanjutnya, serangkaian tindakan yang disebut filter keuangan juga digunakan

untuk memperbaiki seleksi.

Filter menggunakan sejumlah rasio keuangan dan membandingkannya dengan tolok ukur

masing-masing untuk menyingkirkan saham yang tidak mematuhi Syariah. Data untuk rasio

diperoleh dari Neraca dan Laporan Laba Rugi. Indeks Dow Jones dan S&P menggunakan data

pasar saham juga. Secara umum rasio ini dapat dikelompokkan menjadi 3; aset likuid,

pendapatan bunga dan leverage

Rasio benchmark berkisar dari:

1. Asset Aset cair: 17% hingga 70%

2. Income Penghasilan bunga dan / atau Penghasilan dari aktivitas Syariah yang Tidak

Sesuai: 5% hingga 15%

3. EverLeverage: 30% hingga 33%

Mungkin saja bisnis utama perusahaan sesuai dengan Syariah, tetapi pendapatan dari anak

perusahaan yang kegiatannya tidak sesuai dengan Syariah dapat menyebabkan perusahaan

tersebut dianggap tidak patuh pada Syariah.

Stage 1- Sharia Screening Based on Business Activities

D

JI

M

F

T

S

E

S

&

P

M

S

C

I

H

S

B

C

A

M

I

R

I

D

I

B

A

Z

Z

A

D

M

EE

ZA

N

SC

JII

AAOIFI

RJSI

Alcoholic

Beverages × o × o o o o × o × o × o

Biotechnology

(Genetic&Foetus)

o

o

Broadcasting and

Entertainment × o × o o o o × o ×

× o

Conventional

Financial Sercives × o × o o o o × o × o × o

Gambling × o × o o o o × o × o × o

Hotels × o × o o o × × o

Conventional

Insurance × o × o o o o × o × o × o

Meat Production × o

Media Agencies* × × o × o

Pork-related (Non-

halal) products × o × o o o o × o × o × o

Restaurants and

Bars × o × o o o o × o

o × o

Tobacco × o × o o o o × o o × o

Trading Gold and

Silver

×

o

Weapon and

Defence × o

o o o o ×

× o

Stockbroking or

share in Sharia

non-compliant

securities

×

o : core business

x : any involvement

* : except newspaper

Masalah Berkenaan Dengan Penyaringan

Jika perusahaan memenuhi syarat berdasarkan sifat bisnisnya, maka beberapa yurisdiksi

menggunakan rasio keuangan. Bagaimana mereka menentukan & membenarkan rasio ini?

Masalah ketika sub-perusahaan yang terlibat dalam kegiatan yang tidak diizinkan (seperti yang

dinyatakan sebelumnya) - Bagaimana mengisolasi dari bisnis inti yang sesuai dengan Syariah.

Masalah dalam piutang berdasarkan pinjaman berbunga. Masalah-piutang dagang sebagai hutang

perusahaan reports laporan keuangan, keputusan politik, informasi tentang keterampilan dan

bakat manajemen serta profil pribadi para pembuat keputusan. Artinya, spekulasi adalah kegiatan

yang membutuhkan banyak pengetahuan dan keterampilan. Karena itu, spekulasi di pasar saham

tidak bisa disamakan dengan perjudian

kepada perusahaan Masalah menggunakan kapitalisasi pasar sebagai penyebut untuk menghitung

tingkat hutang pada perusahaan yang terdaftar.

Spekulasi

El-Ashkar (1995) mendefinisikan spekulasi sebagai “praktik

a) Menggunakan informasi yang tersedia untuk

b) Mengantisipasi pergerakan harga sekuritas di masa depan sehingga

c) Tindakan membeli atau menjual sekuritas dapat dilakukan dengan maksud untuk

d) Membeli atau menjual surat berharga untuk

e) Mewujudkan keuntungan modal dan / atau memaksimalkan nilai kapital dari kepemilikan

keamanan.

Sekuritas

Pendanaan proyek biasanya memerlukan sindikat atau konsorsium bank atau lembaga keuangan

untuk menyediakan pendanaan karena besarnya jumlah yang terlibat. Metode alternatif untuk

membiayai proyek adalah melalui penerbitan sekuritas langsung kepada investor. Ini dapat

dilakukan melalui sekuritisasi utang, yaitu penerbitan surat utang kepada investor seperti dalam

obligasi konvensional (yang tidak dapat diterima dari sudut pandang Syariah).

Melalui sekuritisasi yang didukung aset

Pasar Modal Islam 2

Sekuritisasi (didukung Aset) adalah metode mendanai piutang dalam bentuk apa pun (utang

hipotek, sewa, pinjaman, saldo kartu kredit, dll ...). Ini melibatkan memproduksi sekuritas yang

didukung oleh aset yang dapat diperdagangkan secara bebas (dan yang biasanya diperingkat)

dijamin dengan portofolio piutang.

Pengertian Sukuk

Sebuah dokumen atau sertifikat, yang membuktikan kepemilikan prorata yang tidak

terbagi atas aset-aset dasar - Sak (tunggal Sukuk) dapat diperdagangkan secara bebas

dengan harga nominal, premium atau diskon (Securities Commission Malaysia, 2004)

Hak atas aset tertentu termasuk beberapa tingkat kepemilikan aset (Allen & Overy, 2003

dikutip oleh Thomas, 2004)

Pihak Besar dalam Sekuritisasi

Ini adalah klaim kepemilikan atas aset atau kumpulan aset & bukan klaim keuangan atas

arus kas atau piutang (Thomas, 2004)

Definisi AAOIFI tentang (Investasi) Sukuk (Standar Syariah No. 17).

Sertifikat dengan nilai yang sama mewakili bagian yang tidak terbagi dalam kepemilikan

aset berwujud, hasil pembuatan dan layanan atau aset proyek tertentu atau aktivitas

investasi khusus

Sukuk harus memiliki nilai intrinsik karena mewakili nilai aset berwujud atau hak pakai

atau layanan

Sukuk tidak mewakili hutang kepada penerbit sehingga mereka tidak dapat didasarkan

pada kumpulan piutang

AAOIFI membedakan Sukuk dari saham, wesel dan obligasi.

Originator - entitas yang menghasilkan Piutang dalam kegiatan bisnisnya, atau membeli

dan mengumpulkan portofolio Piutang (dalam hal itu, bukan "pencetus" yang

sebenarnya)

Penerbit - entitas tujuan khusus, biasanya kepercayaan pemilik (tetapi dapat berupa

bentuk lain dari kepercayaan atau korporasi, kemitraan atau dana), yang dibuat

berdasarkan Perjanjian Perwalian antara Originator

Wali Amanat - biasanya bank atau entitas lain yang berwenang bertindak dalam kapasitas

tersebut. Wali Amanat, yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Perwalian, memegang

Piutang, menerima pembayaran atas Piutang, dan melakukan pembayaran kepada

pemegang Keamanan. Dalam banyak struktur ada dua Pengawas

Investor - pembeli akhir Efek

Penjamin Emisi / Agen Penempatan - broker, bank investasi atau bank yang menjual atau

menempatkan Efek dalam penawaran umum atau penempatan pribadi

Penambah Kredit - pihak yang meningkatkan kelayakan kredit dari Efek

Lembaga Pemeringkat - pihak ketiga yang menilai Efek

Perbedaan antara sukuk, obligasi konvensional dan saham biasa

Sukuk Bonds Ordinary

Shares

Nature Not a debt of issuer but

undivided ownership share

in specific

assets/projects/services

Debt of issuer,

claimed on

cash flows of

issuer

Not

required

Underlying

Asset

A minimum of 51%

tangible assets (or their

contracts are required to

back issuance of sukuk

Ijarah)

Generally not

required

Not

required

Claims Ownership claims on the

specific underlying

assets/project/service and

so on

Creditors claim

on the

borrowing

entity, and in

some cases

liens on assets

Ownership

claims on

the

company

Sukuk Bonds Ordinary

Shares

Security Secured by ownership rights in

the underlying assets or

projects in addition to any

additional collateral

enhancements structured

Generally

unsecured

debentures except

in cases such as

first mortgage

bonds, equipment

trust certificates

and so on

Unsecured

Principal Not guaranteed by issuer Guaranteed by

issuer

Not

guaranteed by

company

Return Not guaranteed by issuer.

Return may be fixed or

variable

Guaranteed by

issuer. Return

may be fixed or

variable

Not

guaranteed by

issuer.

Return is

variable

Tenor Limited Limited Unlimited

Sukuk Bonds Ordinary

Shares

Purpose Must be issued only for

Islamically permissible (halal)

purposes

Can be issued for

any purpose

Can be

offered for

any purpose

Trading of

security

Sale of an ownership interest

in a specific

asset/project/service and so on

Sale of a debt

instrument

Sale of shares

in a company

Responsibility

of holders

Responsibility for defined

duties relating to the

underlying

assets/projects/transaction

limited to the extent of

participation in the issues

Bondholders have

no responsibility

for the

circumstances of

the issuer

Responsibility

for the affairs

of the

company

limited to the

extent of

holding in the

company

Jumlah sukuk global yang beredar, 2000 hingga Jan 2013

International Sukuk Domestic Sukuk

Countries

Nominal Number of

Sukuk

%

Nominal Number of

Sukuk

% (USD

Millions)

(USD

Millions)

ASIA & FAR EAST

Malaysia 9,677 19 12.40% 314,820 3,026 79.80%

Indonesia 3,131 4 4% 12,029 146 3.10%

Pakistan 600 1 0.77% 6,045 43 1.50%

Brunei

Darussalam

3,929 84 0.05%

Singapore 319 2 192 5

Hong Kong 196 2 0.25%

Japan 190 3 0.24%

Total 14,113 31 18% 337,015 3,304 85.5%

GCC AND MIDDLE EAST

Bahrain 6,780 93 8.70% 5,675 173 1.44%

Qatar 7,685 9 9.80% 9,548 3 2.42%

Saudi Arabia 9,990 15 12.80% 18,712 26 4.75%

UAE 34,536 50 44.10% 8,219 13 2.09%

Kuwait 2,127 13 2.70% 332 1 0.08%

Jordan 119 1 0.03%

Yemen 253 2 0.06%

Total 61,118 180 78% 42,485 216 11%

Grand Total 78,326 223 100% 393,987 3,649 `100%

AFRICA

Sudan 130 1 0.17% 13,214 22 3.40%

Gambia 78 104 0.02%

Total 130 1 0.17% 13,292 126 3.42%

OTHERS

Turkey 1,950 3 2.50% 905 1 0.23%

Germany 55 1 0.07% 123 1 0.03%

UK 282 0.36%

France 1 0.00%

USA 600 0.77% 167 1 0.04%

Kazakhstan 77 0.10%

Total 2,965 4.00% 1,195 3 0.03%

Ringkasan Fitur Penting dari kontrak Syariah untuk Struktur Sukuk

Sukuk

Structure

Description of contract Relation with

sukuk-holders

Sukuk-

holders Return

Bai

bithamin

Ajil (BBA)

A contract that refers to the

sale and purchase of assets on

a deferred and instalment

basis, with a pre-agreed

payment period. The sale

price will include a profit

margin.

Sukuk-holders

sell asset to

obligor on a

deferred basis

Owners of

debt

Profit from

sale of asset

Murabahah

A contract referring to the

sale and purchase of an asset

where the cost and profit

margin (mark up) are made

known and agreed by all the

parties involved. The sale can

be settled either on a deferred

lump-sum basis via

instalments, and is specified

Sukuk-holders

(via a trustee)

sell asset to

obligor on a

deferred basis

Owners of

debt (sales

receivable)

Profit from

sale of asset

in the agreement

Salam

A contract where payment is

made in cash at the point of

the contract, but delivery of

the purchased asset is

deferred to a pre-determined

date.

Sukuk-holders

buy a fungible

asset

(commodity)

on a forward

basis

Owners of

commodity

to be

delivered in

the future

(debt in

kind)

Profit earned

when

commodity

sold to a

third party

upon

delivery

Istisna'

A contract to purchase assets,

where the buyer placed an

order to purchase an asset that

will be delivered in the future.

The buyer requests the seller

or a contractor to construct

the asset and deliver it in the

future, according to the

specification given in the sale

and purchase contract. Both

parties decide on the sale and

purchase prices, and the

settlement can be delayed or

arranged based on a

scheduled of work completed.

Sukuk-holders

construct/

manufacture

asset and sell

it to the

obligor

Owners of

debt

(receivable

via sale of

asset under

construction)

Profit from

sale

Ijarah

A manfaah (usufruct) type of

contract, where the owner

leases out an asset or

equipment to a client, at an

agreed rental fee and

predetermined lease period,

as per the 'aqd' (contract). The

ownership of the leased

Sukuk-holders

lease asset to

the obligor

Owners of

leased asset

Rental of

asset

equipment remains in the

hands of the lessor.

A contract made between two Sukuk-holders

Owners of

the

underlying

asset or

venture

Income

generated

from the

asset /

venture

parties to finance a business are capital venture. The parties are the providers to rabb al-mal or investor that obligor in a solely provides the capital, business and the mudharib or venture

Mudharaba entrepreneur that solely

manages the project. If the

venture is profitable, the

profit will be distributed

based on a pre-agreed ratio. If

the business incurs a loss, it

will be borne solely by the

provider of the capital.

A partnership agreement

Sukuk-holders

and obligors

are both

capital

providers and

thus partners

in a business

venture

between two parties or more

to finance a business venture,

where all parties contribute Owners of Income

capital either in the form of the generated

Musharakah cash or in kind. Any profit underlying from the derived from the venture is asset or asset / distributed based on a pre- venture venture agreed profit-sharing ratios: a

loss is shared o the basis of

capital contribution.

International Issuance Structural Breakdown (2008-

2010)

Murabahah 5%

Ijarah 64%

Exchangeabl e

15%

Musharakah 9%

Hybrid 7%

Wakalah

A contract that gives power to

a person to nominate another

to act on their behalf as long

as they are alive, based on the

agreed terms and conditions.

Sukuk holders

are principals

and obligor is

investment

agent

Owner of

investment

undertaken

by the agent

Income

generated

from the

investment

SUKUK BERDASARKAN STRUKTUR

Struktur sukuk sebagian besar didasarkan pada Ijarah, Murabahah, Istisna,

Mudharabah dan Musharaka

Tradabilitas Sukuk di pasar sekunder

Tioe Sukuk Tradabilitas

Sukuk Murabaha Dapat diterima sebelum penjualan barang / komoditas kepada

pembeli akhir. Setelah barang dijual maka perdagangan hanya

diterima pada nilai nominal

Sukuk Salam Tidak dapat diterima kecuali pada nilai nominal

Sukuk Istisna Dapat diterima jika dana dikonversi menjadi aset dan sebelum

dijual kepada pihak yang memesan proyek

Al Salam

1%

Bai Bithaman

Ajil 1%

Domestic Issuance Structural Breakdown (2008-2010)

Al Wakalah 0%

Musharakah 16%

Hybrid 2%

Muraba hah 46%

Ijarah 25%

Al- Istithma

r

5%

Istisna 1%

Mudharaba 3%

Aset berwujud yang ada

- Tanah, bangunan

Aset berwujud masa depan

- Bai al salam / istisna / Ijarah Mausufah Fi Dhimma (sewa maju / muka)

Aset / instrumen keuangan / tidak berwujud

- Saham biasa

- Hak milik intelektual? (Lihat resolusi Akademi Fiqh Islam No.43 (5/5)

- Hutang - piutang dagang? Piutang sewa?

- Kontrak diberikan oleh pemerintah, yaitu, konsesi, konstruksi, pasokan

dan layanan

- Hak pakai / manfa`ah (keuntungan finansial)

Sukuk Mudarabah, Musharakah

and Wakalah

Dapat diterima setelah dimulainya aktivitas untuk

pengumpulan dana

Sukuk Ijarah Dapat diterima (dalam banyak kasus)

Jenis aset yang memenuhi syarat untuk Penerbitan Sukuk

Jenis aset yang memenuhi syarat untuk penerbitan Sukuk atau sekuritas harus

sesuai dengan Syariah. Ini adalah:

Perhatikan bahwa aset berwujud atau tidak berwujud atau aset berwujud masa

depan dapat dimiliki atau disewakan.

Struktur yang digunakan harus dapat diterima

- Kontrak Syariah yang dapat diterima secara Islam

Unsur kepemilikan yang memadai harus disampaikan untuk mematuhi

prinsip-prinsip Islam yang mengatur penjualan dan penugasan aset (judul

lengkap: hak legal vs hak manfaat); dan

Segala bentuk peningkatan kredit harus dalam bentuk yang diizinkan.

Penggunaan kendaraan tujuan khusus (SPV) dapat diterima

• Likuiditas tinggi sektor perbankan syariah

• Berkembangnya reksadana syariah dan lembaga Multifinance lainnya

• Pertumbuhan infrastruktur Indonesia Project large scale infrasturcture

• Prospek jangka panjang bagi pasar sukuk diperkirakan akan semakin kuat seiring dengan

semakin dikenalnya produk keuangan syariah.

Tantangan ke Depan

• Volume sukuk Memperbesar Pasar Keuangan Syariah Meningkatkan likuiditi

Peluang Sukuk Indonesia

• Jumlah penduduk muslim yang sangat besar

Investor saat ini : 355 ribu investor lokal (0.154% penduduk di Indonesia) tercatat

bertransaksi di Bursa.

• Undang-Undang , Kebijakan BI dan Master Plan Pasar Modal Indonesia

• Kehati-hatian Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, Bapepam-LK, dan

Kementrian Keuangan dalam menjaga ke-syariah-an sukuk dapat meningkatkan jumlah

investor domestik dan asing (Timur Tengah) pernyataan Taqi Usmani Feb 2008

• Benchmarking

• Rating Domestik Pertimbangan lain investor

• Pajak

• Sumber Daya Manusia

• Sukuk Microfinance India pioneer

• Dukungan Pemerintah sukuk negara di Malaysia mencapai 47% dibanding Indonesia

hanya 7,19% per Juli 2009)

• Kebutuhan pembiayaan dan investasi yang besar di kawasan Teluk dan Asia, serta

keinginan penerbit sukuk untuk menangkap minat investor terutama dari umat muslim di

Timur Tengah dan Asia

• Negara-negara non-muslim sudah menyatakan diri menjadi International Islamic Finance

Hub Inggris, Singapura

• Pasar Uang

Islam

Pasar Uang

Pasar Uang - pasar keuangan untuk transaksi dalam dana jangka pendek grosir. Di banyak

negara, transaksi di pasar uang primer dan sekunder terjadi di over-the-counter (OTC) melalui

telekomunikasi listrik, tetapi beberapa dilakukan dalam pertukaran seperti Bursa Efek Indonesia

di Indonesia. Tenor dalam transaksi pasar uang adalah dari semalam hingga 12 bulan, meskipun

tenor yang paling umum adalah 3 bulan atau kurang.

Fungsi Pasar Uang

1. MANAJEMEN LIKUIDITAS

Untuk Lembaga keuangan untuk mengakses pasar uang antar bank (pendanaan harian /

investasi jangka pendek) untuk menjaga tingkat likuiditas yang optimal. Untuk mengatasi

tekanan jangka pendek, dan memastikan fleksibilitas untuk menghadapi setiap situasi

likuiditas yang mungkin timbul karena perbedaan jatuh tempo aset-liabilitas dan

ketidakseimbangan arus kas masuk dan keluar.

2. TEMPAT UNTUK PERDAGANGAN SECONDARY DARI INSTRUMEN PASAR

UANG

Mampu membeli atau menjual instrumen pasar uang untuk menginvestasikan kelebihan

dana atau mendapatkan likuiditas dengan cepat. Instrumen yang tersedia di pasar uang

memberi investor berbagai tingkat risiko, pengembalian, dan jatuh tempo.. Contoh

instrumen - tagihan-T, sertifikat deposito (CD), surat berharga, penerimaan bankir (BA),

REPO.

3. SALURAN BAGI BANK TENGAH UNTUK MELAKUKAN KEBIJAKAN

MONETERNYA

Buka operasi pasar dengan membeli sekuritas penjualan dan dengan menyediakan

pembiayaan jangka pendek langsung ke bank. Dengan cara ini, bank sentral dapat

mengelola likuiditas dan memengaruhi suku bunga acuan di pasar uang. Perubahan dalam

tingkat likuiditas dan benchmark di pasar uang akan mempengaruhi likuiditas dan tingkat

pengembalian di pasar lain.

Komposisi pasar uang yang efisien (konvensional)

Money market components Examples of financial instruments

Market for Government and/or central

bank securities

Treasury bills (T-bills) and

Government securities

Interbank market Certificates of deposits (CDs), time

deposits

Market for short-term financial

instruments issued by financial

institutions and other corporate (non-

financial) entities

Commercial papers (CPs), bills of

exchange, bankers‟ acceptances

(BAs), medium-term notes (MTNs)

etc

Intrumen Pasar Uang

1. Tagihan Perbendaharaan

T-Bills adalah surat berharga pemerintah jangka pendek yang diperdagangkan

berdasarkan hasil. Mereka mewakili kewajiban hutang jangka pendek dari pemerintah

nasional. Diperdagangkan dengan harga diskon, jatuh tempo tiga, enam dan 12 bulan.

2. Perjanjian Pembelian Kembali (REPO)

REPO merupakan transaksi bilateral yang mencakup pembelian dan penjualan kembali

sekuritas melalui perjanjian; diatur dengan menjual sekuritas kepada investor dengan

perjanjian untuk membelinya kembali dari investor dengan harga tetap pada tanggal yang

ditentukan.

3. Sertifikat Setoran (CD) Nego

Dibuat dari setoran bank dan mewakili surat berharga yang diterbitkan bank yang

mendokumentasikan setoran dan menentukan tingkat bunga dan tanggal jatuh tempo.

Jatuh tempo 1-4 bulan

4. Makalah Komersial (CP)

Surat berharga komersial adalah instrumen utang jangka pendek, tanpa jaminan (surat

utang) yang diterbitkan oleh perusahaan yang jatuh tempo dalam waktu tidak lebih dari

270 hari. Instrumen ini biasanya diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat yang baik dan

memiliki imbal hasil lebih tinggi daripada surat berharga pemerintah yang memiliki

jangka waktu yang sama (spread premium).

5. Penerimaan Bankir (BA)

Penerimaan Bankir adalah jangka pendek, surat utang nol kupon yang dikeluarkan oleh

perusahaan. Mereka dijamin oleh bank (karena itu dikenal sebagai BA). BA

diperdagangkan berdasarkan diskon. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi perdagangan

dengan membiayai barang-barang yang belum ditransfer dari penjual ke pembeli.

Fakta dasar tentang pasar uang 1. Secara umum, pasar antar bank adalah komponen terbesar dari setiap pasar uang

khususnya sub-komponen semalam. Pasar antar bank aktif sangat penting dalam

memberikan sinyal kepada bank sentral untuk menentukan volume operasi pasar terbuka.

2. Pasar semalam adalah tempat lembaga keuangan memperdagangkan di antara mereka

sendiri saldo cadangan mereka untuk memenuhi kebutuhan likuiditas sehari-hari mereka.

Sebagai contoh, bank dengan likuiditas berlebih dapat menempatkan kelebihan dana

mereka di bank lain dalam semalam. Kurs semalam disesuaikan untuk menyeimbangkan

penawaran dan permintaan cadangan bank.

3. Kurs pasar jangka pendek, khususnya suku bunga PUAB antar bank dapat digunakan

sebagai pedoman operasional untuk operasi moneter bank sentral.

Kutipan / Harga yang digunakan di Pasar Uang

Dikatakan sebagai dua arah yaitu ada tawaran dan harga penawaran secara simultan. Harga

penawaran - harga di pasar di mana seseorang bersedia membayar untuk / meminjam uang atau

menjual keamanan. Ex. 2.5% harga penawaran hal. Penawaran harga - harga di pasar di mana

seseorang bersedia meminjamkan uangnya atau membeli keamanan. Mis: harga penawaran 2,6%

hal.a

Posisi

Situasi surplus panjang

Pendek - membutuhkan dana situasi

Kotak - posisi nol

Pelaku di Pasar Uang

Peserta Utama;

Bank;

Lembaga Keuangan Non-Perbankan; misalnya Perusahaan Takaful & Asuransi

Perusahaan,

Perbendaharaan pemerintah, dan

Bank pusat

Bank menggunakan pasar uang untuk mengelola likuiditas.

Untuk menghadapi ketidaksesuaian aset dan liabilitas dalam neraca mereka

Untuk menangani ketidakseimbangan kas - penarikan / penyetoran dan pemeriksaan

kliring

Untuk menempatkan dana surplus mereka selama periode terbatas.

Untuk membeli instrumen pasar uang (mis. Tagihan Treasury Islam) untuk

menginvestasikan dana surplus, atau menjual kepemilikan mereka atas instrumen ini

untuk mengumpulkan dana.

Untuk memenuhi Persyaratan Likuiditas Hukum (SLR)

Pelaku di Pasar Uang

Perusahaan bisnis besar berdasarkan peringkat kreditnya yang tinggi, juga sumber dana

jangka pendek di pasar uang dengan menerbitkan surat-surat berharga.

Pemerintah, juga menggunakan pasar uang sebagai sumber pendanaan jangka pendek

melalui penerbitan surat berharga

Bank sentral, yang berperan mempromosikan stabilitas pasar, menggunakan pasar uang

untuk mentransmisikan kebijakan moneternya.

E.g.-penggunaan 'Operasi Pasar Terbuka' sebagai sarana untuk mempengaruhi tingkat

likuiditas dan tingkat bunga / keuntungan jangka pendek dalam sistem keuangan

domestik.

Islamic Moneter Market

IMM memungkinkan pelaku pasar untuk melakukan fungsi yang sama dengan fungsi pasar

konvensional karena IFI menghadapi masalah likuiditas yang serupa. tetapi instrumen yang

digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi ini harus berdasarkan pada hukum dan prinsip

Syariah. Jadi, IMM;Memberikan jalan bagi para pelaku pasar uang untuk menginvestasikan dana

surplus atau untuk memperoleh pendanaan jangka pendek dengan cara yang sesuai dengan

Syariah; Mengizinkan para pemain untuk berdagang instrumen pasar uang yang sesuai dengan

Syariah.

Islamic Money Market VS Conventional Money Market

Islamic Money Market Conventional Money Market

Shariah Compliant Contract e.g.

Mudarabah, Murabahah, & Wakalah

Issuance must be approved by SAC

of BNM & SAC of SC in addition to

other regulatory approval

Structured based on asset, equity, or

debt

Investors – both Islamic and

conventional

Loan/Debt Contract

Regulatory authorities' approval only

Structured based on debt only

Investors – Conventional only.

Fatwa DSN no 37/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Uang Antarbank sesuai

Syariah.

(i) Pasar Uang berdasarkan suku bunga tidak dilarang menurut prinsip Syariah

(ii) Berbasis Pasar Uang Islam adalah transaksi keuangan jangka pendek di antara para peserta

pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

(iii) peserta pasar uang Islam adalah;

Bank syariah yang memungkinkan untuk bertindak sebagai pemasok dana atau penerima dana)

Padahal, bank konvensional hanya bertindak sebagai pemasok dana

Struktur yang digunakan adalah mudharabah, musharakah, qard, wadiah, dan sharf (Fatwa DSN

No 37 / DSN-MUI / X / 2002 tentang PUAS). Instrumen PUAS adalah bentuk sekuritisasi aset /

proyek sebagai bentuk pembiayaan saham: (i) Penyertaan musyarakah (saham manajemen); dan

(ii) Penyertaan mudharabah (bagian partisipasi). Instrumen PUAS adalah Sertifikat IMA

(Investasi Mudharabah Antarbank), SWBI (Sertifikat Wadiah BI), SBI (Sertifikat BI) Syariah

dan SBPU-M (Surat Berharga Pasar Uang - Mudharabah)

Interbank Mudharabah

1. Suatu sistem di mana sebuah Bank Islam memperoleh investasi dari Bank Islam lain

berdasarkan Al-Mudharabah untuk sumber, investasi, dan kuadratkan dana jangka

pendek mereka.)

2. Alternatif untuk pasar uang konvensional, kegiatannya didasarkan pada prinsip bagi

hasil (mis. menggunakan rasio 80: 20,75: 25) sebagai dibandingkan dengan bunga atas

kegiatan pinjaman / peminjaman di pasar uang konvensional.

3. Al-Mudharabah adalah perusahaan patungan antara dua pihak yaitu satu pesta dengan

dana dan pihak lain yang adalah pengusaha. Kedua belah pihak kemudian akan

bernegosiasi dan menyepakati jumlah, jangka waktu rasio investasi dan bagi hasil.

Kerugian harus ditanggung oleh investor.

4. Jangka waktu investasi berkisar dari malam hingga 12 bulan

Penerima Wadiah

1. Transaksi antara Bank Sentral (Bank Indonesia) dan lembaga perbankan syariah. Ini

mengacu pada mekanisme di mana lembaga perbankan Islam menempatkan dana surplus

mereka dengan BI berdasarkan konsep Al-Wadiah

2. Penerimaan Wadiah memfasilitasi operasi manajemen likuiditas BI karena memberikan

fleksibilitas bagi BI untuk mengumumkan dividen tanpa harus menginvestasikan dana

yang diterima

3. BI menggunakan Wadiah Acceptance untuk menyerap kelebihan likuiditas dari IIMM

(Pasar Uang Antar Bank Syariah) dengan menerima uang semalam atau wadiah tetap

4. SWBI diperkenalkan pada Februari 2004 berdasarkan PBI No. 6/7/PBI/2004 sebagai

fasilitas penitipan dana jangka pendek bagi BUS dan UUS berdasarkan prinsip wadiah.

Berdasarkan prinsip wadiah, maka SWBI tidak menjanjikan imbal hasil, namun BI akan

memberikan bonus sesuai kebijakan BI, yang umumnya berkisar 3-4%. Selain itu jenis

SWBI hanya ada untuk jangka waktu 1 bulan. Hal ini kontras dengan SBI yang memiliki

banyak pilihan jangka waktu, dari 1, 3, 6 dan 12 bulan, serta dengan imbal hasil yang

jauh lebih tinggi, umumnya berada di kisaran 7-8%. SWBI menjadi tidak menarik dan

dipandang sebagai bentuk unequal treatment.

5. Pada bulan April 2008, BI secara resmi mengganti SWBI dengan SBI Syariah

berdasarkan PBI No. 10/11/PBI/2008. Karakter SBI Syariah secara umum disamakan

dengan SBI seperti jangka waktu antara 1-12 bulan, penerbitan dengan sistem lelang dan

imbal hasil yang kompetitif. SBI Syariah menggunakan akad ju‟alah, yaitu janji atau

komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (reward/‟iwadh/ju‟l) tertentu atas

pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (Fatwa DSN No:

62/DSN-MUI/XII/2007). Dalam hal ini maka BI bertindak sebagai ja‟il (pemberi

pekerjaan) dan Bank Syariah sebagai maj‟ul lah (penerima pekerjaan) dengan

obyek/underlying Ju‟alah (mahall al-„aqd) adalah partisipasi bank syariah untuk

membantu tugas BI dalam pengendalian moneter melalui penyerapan likuiditas dari

masyarakat dan menempatkannya di BI dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.

Cross country comparisons

SHORT-TERM SHARI`AH COMPLIANT MECHANISMS FOR LIQUIDITY INJECTION

OR ABSORPTION

Comm

odity

Muraba

hah

Interbank

Mudarabah

Investment

Government

Musharakah

Certificates

(GMCs)

Government

Investment

Certificates

Short-term

Salam

Sukuk

Central

Bank

Participa

tion

Certificat

es/

Wadiah

certificat

es

Islamic

mode

Muraba

hah

Mudarabah Musharakah Ijarah or

Murabahah

Salam Wadiah

and

Jualah

Country of

use

Bahrain

, Saudi

Arabia

Bangladesh,

Indonesia,

Malaysia

Sudan, Iran Sudan and

Malaysia

Bahrain Indonesia

Underlying

assets to

which

returns are

linked

Commo

dity,

Metal

Central

Bank‟s

assets

Government

equity in

some

commercial

banks

Government

financing

contract to

finance

public

expenditure

Commodity A share in

governme

nt‟s

developm

ent

projects

Range of

maturities

Up to 12

months

2 years 3-month

paper rolling

program of

monthly

issuance

Tradability No Not easily Freely Potentially Not readily Tradable

only at

Filantropi - tindakan sukarela untuk kebaikan publik, pemberian dan pelayanan pribadi sukarela

untuk barang publik, tindakan sukarela untuk kebaikan umum.

KONSEP FILSAFAT ISLAM

Filantropi sebagai prinsip sentral Islam, dan banyak Muslim menganggap amal sebagai

bentuk ibadah (amal adalah salah satu dari lima rukun iman)

Sebagai kewajiban moral orang percaya untuk melakukan pekerjaan yang baik atas nama

Tuhan (Robert McChesney)

kewajiban moral ini telah dilembagakan ke dalam banyak bentuk yang dalam kanon

Islam baik direkomendasikan atau wajib

tradable tradable tradable tradable par

Suitability Not Not well Very Recently Not well Not

for flexible suited to expensive to introduced to suited to suitable

monetary for absorb conduct gradually absorb for

operations monetar liquidity monetary replace liquidity flexible

y policy or to GMCs and monetary operatio finance appear operation ns government promising s

expenditure

• Pengelolaan Dana Sosial Islam

KOMPONEN FILSAFAT ISLAM

Sadaqoh

Zakat

Waqf

Dana Hajj

SADAQAH

Sebagai tindakan kebaikan

Shadaqah wajib

Pemurnian dan pertumbuhan

Memiliki ketentuan khusus

Berfungsi sebagai jaring pengaman untuk kebutuhan dasar

WAQF

Wakaf secara harfiah berarti menghentikan atau membatasi aset tertentu dari pemilik manusia

mereka dan mendedikasikannya kepada Allah untuk akses publik atau tujuan amal.

Memiliki manfaat yang bertahan lama bagi donor

Sedekah adalah konsep yang fleksibel dalam wacana hukum Islam

Tidak ada lembaga khusus sedekah

Fleksibilitas ini memungkinkan sedekah untuk dipraktekkan secara luas di komunitas

Muslim, dari elit sosial dan ekonomi hingga sangat miskin, dan untuk diadaptasi sesuai

dengan keadaan pemberi.

ZAKAT

Zakat adalah kewajiban agama bagi Muslim kaya, termasuk memberikan persentase tetap dari

kekayaan kotor mereka kepada orang miskin dalam periode tertentu.

Telah menjadi ruang publik yang telah mendorong pertumbuhan masyarakat sipil Muslim

Biasanya berlaku untuk properti yang tidak mudah rusak yang manfaatnya dapat

diekstraksi tanpa mengkonsumsi properti itu sendiri

PILGRIMASI ATAU DANA HAJJ

Ide dasar - untuk memungkinkan umat Islam menabung untuk ziarah tanpa takut uang dinodai

oleh riba

TUJUAN

1. Untuk memungkinkan umat Islam menabung secara bertahap untuk menyediakan biaya

mereka dalam melakukan ziarah atau biaya lain yang bermanfaat bagi mereka.

2. Untuk memungkinkan umat Islam melalui tabungan mereka untuk berpartisipasi dalam

investasi di industri sesuai dengan prinsip-prinsip Islam

3. Untuk memberikan perlindungan, kontrol, dan kesejahteraan umat Islam saat berziarah

melalui berbagai fasilitas dan layanan TH.

Pilgrimage Fund bertujuan untuk membantu komunitas muslim dengan biaya keuangan

melakukan haji ke Arab Saudi.

Awalnya diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1963 yang dikenal sebagai Tabung Haji

Latar belakang: Muslim pedesaan di Malaysia menyimpan dana ziarah mereka dengan

cara tradisional untuk memastikan bahwa dana tersebut bebas dari riba

Profesor Kerajaan Ungku Aziz - mengusulkan untuk mengelola dana ziarah dan pada saat

yang sama memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi

Tabungan Haji mengumpulkan tabungan dan menginvestasikan dana dalam bisnis yang

sesuai syariah seperti perkebunan, Perbankan Syariah, konstruksi, dll.

Aspek Filantropi Islam

kewajiban agama - sifat wajib zakat (Quran 9: 103)

moralitas keagamaan - amal bukan hanya demi ritual wajib: itu adalah bukti iman (Quran

2: 177)

keadilan sosial - hak-hak orang miskin untuk menerima sumbangan (Qur'an 51:19 dan

17:26), distribusi kekayaan antara kaya dan miskin (Qur'an 59: 7), dan pemeliharaan

derajat kesetaraan ekonomi ( Qur'an 59: 7). filantropi mempromosikan kesetaraan yang

lebih besar dalam komunitas.

Objek filantropi Islam

Kegiatan Informal

Filantropi Islam di Indonesia

mulai dari akhir abad kesembilan belas

sebagian besar berfokus pada zakat

Pemerintahan pra-kolonial - zakat dikumpulkan dan didistribusikan langsung dari donor

ke penerima atau melalui organisasi seperti masjid, pesantren, dll

Aturan kolonial - peraturan netral dalam zakat tetapi peraturan ketat dalam wakaf karena

sebagian besar wakaf diduga bahwa wakaf dapat memperkuat dasar masyarakat

Era Orde Baru - Presiden Soeharto sebagai Amil Zakat Nasional, tetapi kurang mendapat

Filantropi dalam Islam memiliki peran penting dalam mempromosikan agama dan pendidikan,

pendirian lembaga pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.

Masjid

Sekolah

Rumah Sakit dan Klinik

Dukungan untuk orang miskin, wanita dan anak yatim

Bantuan untuk Masyarakat dalam Kesulitan

kepercayaan dari masyarakat

Era reformasi - organisasi filantropi mulai tumbuh. Seperti Forum Zakat (FOZ), UU

38/1999 tentang Pengelolaan Zakat dan UU 41/2004 tentang Wakaf

PERATURAN ZAKAT DI INDONESIA

Berdasarkan UU 38/1999 tentang Zakat, pemerintah memiliki peran substansial dalam

Pengelolaan Zakat

Section 1 (3) “Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan

pelayanan kepada muzaki, mustahiq, dan amil zakat”

Section 2 (5), the objectives of Zakat Management :

Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai

dengan ketentuan agama

Menigkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan

kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial

Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Section 3 (6) “Pengelolaan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk

pemerintah”

Law 23/2011 concerning on Zakat, Infaq, and Sadaqah

pemerintah sebagai kontrol regulasi, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai

badan pelaksana

mengeluarkan PP 28/1977 tentang Wakaf Tanah. Peraturan wakaf juga melekat pada

bagian III Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Peraturan terbaru tentang manajemen wakaf - UU 41/2004 dan PP 42/2006

Law 41/2004 and PP 42/2006

Definisi objek wakaf yang lebih luas (mengakomodasi wakaf uang dan wakaf mu'aqqat)

Aset wakaf diklasifikasikan sebagai (1) barang tidak bergerak dan (2) barang bergerak

BAZNAS - Institusi pemerintah non-struktural (terdiri dari publik dan pemerintah)

dengan tanggung jawab mengelola zakat di tingkat nasional

Untuk membantu BAZNAS dalam mengumpulkan, mendistribusikan dan mengelola

zakat, Lembaga Amil Zakat (LAZ) didirikan. Setiap LAZ harus memiliki izin resmi dari

pemerintah.

PERATURAN WAQF DI INDONESIA

Peraturan tentang Wakaf telah ditetapkan sejak pemerintahan colonial

Setelah Hari Kemerdekaan, peraturan tentang wakaf dituangkan dalam UU Agraria

5/1960 yang terutama berfokus pada wakaf tanah. Pemerintah selanjutnya juga

Barang-barang yang tidak dapat dipindahkan termasuk tanah, bangunan, tanaman dan

benda-benda lain yang terkait dengan tanah, dan benda-benda lain yang memenuhi

persyaratan syariah

Barang bergerak termasuk (i) uang, (ii) logam mulia, (iii) keamanan, (iv) kendaraan, (v)

hak kekayaan intelektual, (vi) hak sewa, dan (vii) benda bergerak lainnya yang memenuhi

persyaratan Syariah.

• Tata Kelola dan Regulasi dan Pengawasan Lembaga Keuangan Islam

General Concept of Shari’ah

Shari'ah:

Terminologi Lintasan lurus yang harus diikuti.

Definisi Mengikuti dengan tegas perintah Allah Swt atau jalan Islam (din).

Komponen Syariah.

1. sanksi al-ahkam al-istiqadiyyah yang berkaitan dengan kepercayaan.

2. sanksi al-ahkam al-akhlaiyyah yang berkaitan dengan moral dan etika.

3. al-ahkam al-amaliyyah sanksi yang berkaitan dengan perkataan dan perbuatan individu dan

hubungannya dengan orang lain.

Shari’ah and Islamic Finance

kata Syariah secara teratur digunakan untuk menunjukkan aspek yang sesuai dari produk dan layanan

keuangan Islam.

Produk yang sesuai syariah:

Produk-produk yang berasal dari pasar konvensional dan "diislamkan" dengan memodifikasi mereka agar

sesuai dengan persyaratan Syariah.

Contoh: al-ijarah muntahiyah bittamlik.

Produk berbasis syariah:

Produk yang tidak berasal dari praktik konvensional

Contoh: salam & istisna.

Fiqh as The Science of Jurisprudence

Kata Fiqh (Faqaha)

Terminologi pemahaman atau pemahaman sejati

Definisi pengetahuan tentang hak dan kewajiban seseorang yang berasal dari Al-Qur'an atau Sunnah

Nabi (hal.b.u.h.) atau konsensus pendapat di antara yang terpelajar (ijma ') atau penalaran analogi (qiyas).

FIQH Dapat diubah atau Tetap??

Diperbaiki Jika disimpulkan dari Al-Qur'an & Sunnah.

Fleksibel Jika disimpulkan oleh para ulama dari pemahaman mereka tentang Al-Qur'an & Sunnah.

Ushul al-fiqhIndikasi dan metode yang digunakan untuk menyimpulkan fiqh.

The Methodology of Usul al-Fiqh

Qiyas (Analogi).

Istislah (kepentingan umum).

Istihsan (Preferensi Juristik).

Saad al-dhora'i (Memblokir Cara untuk Kejahatan).

Istishab (Asumsi kesinambungan).

„Urf (Praktek Adat).

Amal ahl al-madinah (Praktek Orang Madinah).

The Primary Sources of Islamic Law

Qur‟an:

- Sumber utama Syariah

- Kode etik bagi umat Islam dalam semua aspek kehidupan

- Tidak memberikan putusan terperinci tentang banyak masalah

- Ada banyak prinsip umum yang disediakan oleh Al-Qur'an yang dapat digunakan sebagai pedoman

untuk menyelesaikan banyak masalah kontemporer.

Sunnah:

- Mengacu pada semua yang diriwayatkan dari Nabi (p.b.u.h.), termasuk tindakannya, ucapannya, dan apa

- - pun yang telah ia setujui secara diam-diam

- Fungsi Sunnah dalam kaitannya dengan Al-Qur'an: (1) menjelaskan dan lebih jauh menguraikan makna

Al-Qur'an, (2) mendukung putusan yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, dan (3) bertindak sebagai

sumber independen dari Hukum Islam.

The Secondary Sources of Islamic Law

1. IJMA

Definisi: Kesepakatan bulat dari mujtahidin komunitas Muslim dari periode apa pun setelah kematian

Nabi Muhammad (hal.b.u.h.) tentang masalah apa pun

Persyaratan:

- Sejumlah sarjana yang berkualitas tersedia.

- Mencapai konsensus tentang pendapat yudisial pada saat timbul masalah.

- Perjanjian para ulama harus ditunjukkan.

2. QIYAS

Definisi: perpanjangan nilai Syariah dari kasus asli, atau juga, ke kasus baru, karena yang terakhir

memiliki penyebab efektif yang sama („illah) dengan yang sebelumnya.

Pilar:

1. Kasus asli (dpl)

2. Kasus baru (jauh)

3. Penyebab efektif (illah)

4. Aturan (hukm) yang mengatur kasus asli akan diperluas ke kasus baru.

3. ISTIHSAN

Definisi:prinsip hukum yang mengesahkan keberangkatan dari preseden yang mapan demi putusan yang

berbeda karena alasan yang lebih kuat dari yang diperoleh dalam preseden Istihsan disetujui oleh

Hanafi, Maliki, Hambali, tetapi ulama Syafii tidak setuju karena menganggapnya terlalu independen.

4. ISTISHAB

Definisi: fakta-fakta, atau, aturan-aturan hukum dan alasan, yang keberadaan atau ketidakberadaannya

telah dibuktikan di masa lalu dianggap tetap demikian karena kurangnya bukti untuk membuat perubahan

apa pun.

5. SAAD AL-DHARA‟I

Definiton: Memblokir cara untuk sesuatu yang tidak baik.

6. MASLAHAH MURSALAH (KEPENTINGAN UMUM)

Definiiton: kepentingan publik yang tidak diatur, di mana tidak ada otoritas kontekstual dapat ditemukan

pada validitas dan ketidakabsahannya.

Kondisi untuk Validitas Maslahah:

1. Haqqiyah manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya

2. Kulliyahmengamankan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan

3. Maslahah tidak boleh bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an & Sunnah.

7. „URF (PRAKTEK CUSTOMARY)

Definisi: perilaku sekelompok orang dalam perkataan dan perbuatan mereka.

Kondisi untuk Valid „Urf:

1. Sering dilakukan oleh orang dalam kehidupan sehari-hari mereka

2. Dominan dalam semua atau sebagian besar kasus

3. Ada pada saat transaksi selesai

4. Kebiasaan itu tidak boleh melanggar ketentuan yang jelas dari suatu perjanjian

5. Kebiasaan tidak boleh bertentangan dengan Qur'an & Sunnah.

Maqasid Al-Shari’ah vis-a-vis Islamic Finance

Maqasid Al-Shari‟ah:

- Tujuan Agama / Spiritual.

- Tujuan Duniawi.

Kekayaan adalah bagian dari upaya Syariah untuk melindungi

Kekayaan sebagai sarana atau metode alih-alih tujuan akhir

Properti sebagai amanah untuk digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan akhir.

Legal Maxim Pertinent to Islamic Finance

Legal Maximaturan dan prinsip fiqh umum yang disajikan dalam format sederhana.

1. Hal-hal ditentukan berdasarkan niat.

2. Fasilitas kesulitan melahirkan.

3. Bahaya tidak boleh ditimbulkan atau dibalas.

4. Yang pasti tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.

5. Praktik adat sebagai dasar penilaian.

Differences (Ikhtilaf) of Opinion among Scholars

Alasan divergensi pendapat:

1. Variasi dalam Memahami Arti kata dalam Teks.

2. Perbedaan atas riwayat Sunnah.

3. Konflik dalam penerapan prinsip.

4. Perbedaan dalam metode Qiyas.

Role of Ijtihad and Mujtahid in Islamic Banking & Finance

Ijtihad:Upaya yang dilakukan oleh para sarjana yang berkualitas untuk mendapatkan keputusan, dengan

menggunakan prinsip-prinsip penafsiran hukum (usul al-fiqh).

- Untuk menemukan hukum langsung dari teks.

- Sejauh hukum ke kasus baru yang mungkin mirip dengan kasus yang disebutkan dalam teks.

- Untuk memperluas hukum ke kasus-kasus baru yang tidak tercakup oleh dua metode sebelumnya.

Governance & Transparency, Why??

Untuk menentukan "Islamitas" dari bagian mana pun.

Untuk memastikan kepercayaan industri keuangan Islam.

Untuk memastikan keabsahan produk yang ditawarkan.

Issues & Challenges

1. Pemanfaatan maksimum prinsip-prinsip Syariah dalam mengembangkan produk keuangan Islam.

2. Harmonisasi intepretasi Syariah di seluruh yurisdiksi.

3. Memastikan kualitas tinggi dan standar layanan Syariah.

4. Hubungan Maqasid Syariah dalam pengembangan produk atau kerangka kerja umum Keuangan Islam

Overview of the Regulations of Islamic Finance Institutions

Pendekatan untuk Mengatur IFI.

- Sistem keuangan ganda.

- Sistem Keuangan Islam tunggal penuh.

Kerangka regulasi dan kehati-hatian sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dan memastikan

stabilitas dalam industri jasa keuangan Islam.

Rationale for the Regulation of Islamic Finance

Chapra-Khan Theory

Empat alasan perlunya regulasi IFI:

Pertimbangan sistemik

Melindungi kepentingan deposan dan Pemegang Rekening Investasi (IAH) dari LKI

Memastikan kepatuhan dengan Syariah

Mendukung integrasi IFI dalam Sistem Keuangan Internasional

Drage’S Theory

Dowd (1996) sistem keuangan rentan terhadap periode ketidakstabilan.

Drage et al. (1998)97 Krisis perbankan Asia, sebagian, merupakan produk dari “sektor

keuangan yang tidak diatur dengan baik dan seringkali terdistorsi di negara-negara ini.

IFI masih di bawah regulasi.

Llewellyn’s Theory

1. Potensi masalah sistemik

2. Koreksi ketidaksempurnaan dan kegagalan pasar lainnya

3. Kebutuhan untuk memantau perusahaan keuangan

4. Kebutuhan akan kepercayaan konsumen

5. Potensi kemacetan

6. Bahaya moral

7. Permintaan konsumen untuk regulasi

Dowd, Benston & Kaufman (1996) and Kane (1997)

Skeptis tentang manfaat regulasi

tidak ada kegagalan atau ketidaksempurnaan pasar

Jika kegagalan pasar & ketidaksempurnaan memang ada, mereka tidak cukup serius untuk

menjamin regulasi

Biaya yang dikenakan oleh peraturan lebih tinggi daripada biaya aktual dari masalah aslinya

The Unique Characteristics of Regulation of Islamic Finance

- Islamic Banking: Standar Basel tidak memadai untuk memenuhi persyaratan Perbankan Syariah.

Risiko Unik: Risiko kepatuhan syariah, Risiko investasi ekuitas, dan Menggantikan risiko komersial.

- Islamic Capital Market: Proses penyaringan Syariah untuk portofolio investasi ICM.

Termasuk:parameter kuantitatif & kualitatif dalam proses penyaringan.

Rationale for Capital Regulation

Objektif: Untuk mempromosikan stabilitas sistem keuangan dan untuk melindungi bamm terhadap

kemungkinan guncangan, baik internal & eksternal ke sistem.

Kepailitan bankdeposan menderita kerugian pada tabungan mereka dan IAH menderita kerugian atas

investasi mereka.

Modal = Penyangga

Capital Adequacy Framework

BASEL III FRAMEWORK:

IFSBCAPITAL ADEQUACY STANDARD (IFSB-2:

- Penggunaan Cadangan Risiko Investasi (IRR) dan Rasio Laba-Persamaan (PER).

- IRR dan PER berfungsi sebagai penyatuan modal dan penyangga penyangga siklus, terutama untuk IAH

tidak terbatas (perhatian utama: DCR).

Regulations & Supervision of Islamic Financial Institutions (Malaysia’s Experience)

The Role of Central Bank (Bank Negara Malaysia)

Fokus khusus dalam Sistem Keuangan Islam:

1. Sistem Perbankan Syariah.

2. Pasar Uang Antar Bank Islam.

3. Pasar Modal Islam.

4. Pasar Hutang Islam.

5. Pasar Modal Islami.

6. Industri Takaful.

Infrastruktur Hukum, Regulasi dan Pengawasan:

1. Pengakuan dua sistem keuangan

2. Dewan Penasihat Syariah Nasional sebagai otoritas syariah tertinggi

3. Promosikan Malaysia sebagai pusat Keuangan Islam internasional.

- Memperkuat Sinergi antara Layanan Keuangan.

- Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- Pemerintahan Syariah.

- Lender of Last Resort.

International Standard-Setting Organizations

Basel Committee for Banking Supervision.

The International Organisation of Securities Commissions (IOSCO)

Internatioanl Association of Insurance Supervisors

Islamic Financial Services Board

Other Infrastructure Institutions

- AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions): Organisasi nirlaba

otonom i internasional Islam yang menyiapkan akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan standar syariah

untuk IFIS, peserta, dan industri secara keseluruhan.

- IIFM (International Islamic Financial Market): Tujuan IIFM adalah untuk ikut serta dalam pendirian,

pengembangan, pengaturan sendiri, dan promosi modal Islam dan pasar uang.

- IILM (International Islamic Liquidity Management): Tujuan utama IILM adalah untuk memfasilitasi

manajemen likuiditas lintas batas di antara IIFS dengan memanfaatkan berbagai struktur yang sesuai

dengan Syariah untuk memungkinkan sebanyak mungkin IFI dari yurisdiksi yang berbeda serta lembaga

konvensional untuk berpartisipasi.

Issues, Opportunities, & Challenges

Peluang:

1. Keuangan Islam kini telah menjadi fitur integral dalam ekonomi global arus utama

2. Banyak pusat keuangan (london, Hongkongm dan Singapura) mulai melakukan upaya agresif untuk

menjadi pusat keuangan Islam.

Tantangan:

1. Kurangnya Database Prudential

2. Biaya Keputusan Kebijakan Serampangan dan Kurangnya Tingkat Lapangan Bermain

3. Pengembangan Sumber Daya Manusia.