rencana kerja ( renja skpd tahun 2018 · 2018. 7. 5. · maksud dan tujuan disusunnya rencana kerja...
TRANSCRIPT
-
RENCANA KERJA
( RENJA )
SKPD TAHUN 2018
BADAN KESBANG - POL
KOTA MATARAM
-
i
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, yang telah
memberikan rahmat, karunia dan hidayahnya serta dengan ijin Jualah kita
dapat menyusun dan menyelesaikan satu tugas yaitu Rencana Kerja (Renja)
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2018.
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini disusun menindaklanjuti
amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 137, Rencana
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram merupakan
substansi dari penjabaran Rencana Kerja Kota Mataram, berdasarkan
Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Program Wajib Politik Dalam
Negeri, rincian tugas pokok dan fungsi yang bersinergi dengan Program
Pemerintah Kota Mataram dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram, Rencana Kerja (Renja) disusun dengan maksud memberikan arah
dan menyediakan data resmi atau pedoman dalam mewujudkan visi, misi
dalam jangka 1 (satu) tahun sebagai pedoman kerja yang disampaikan
melalui RKA dan DPA Tahun 2018.
Sebagaimana diketahui bahwa Penyusunan Rencana Kerja
dimaksudkan adalah dengan tujuan untuk mengakomodir aspirasi maupun
keinginan masyarakat dapat diwujudkan melalui program kegiatan tahunan
serta dapat terfasilitasi dengan lebih transparansi, efektif dan efisien menuju
tata pemerintahan yang baik (good govermance) dan bertanggung jawab.
Dan secara disadari penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini jauh dari
-
ii
sempurna, oleh karena itu sangat diharapkan kritik ataupun masukan demi
untuk kesempurnaannya, dan langkah kebijakan yang diambil kedepannya.
Mataram, Oktober 2017
Kepala Bakesbangpol Kota Mataram,
H. RUDI SURYAWAN, SH Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19711230 199703 1 003
-
iii
DAFTAR ISI
Hal
Kata Pengantar ............................................................................................ i
Daftar Isi ...................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................
1.1. Latar Belakang ..................................................................
1.2. Landasan Hukum ..............................................................
1.3. Maksud dan Tujuan ...........................................................
1.4. Sistematika .......................................................................
1
1
2
4
4
BAB I I EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU ..........................
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD .......................................................
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ........................................
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD ............... 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.4. Review terhadap Rancangan Awal SKPD ...........................
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan ........................
7
7
15
16
23
28
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN .........................
3.1. Telaahaan Terhadap Kebijakan Nasional ...........................
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ........................................
3.3. Program dan Kegiatan .......................................................
29
29
30
31
BAB IV PENUTUP .....................................................................................
4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja ............................
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan ...................................................
4.3. Rencana Tindak Lanjut ..........................................................
41
41
41
42
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja merupakan proses penyusunan dan penetapan
pelaksanaan kegiatan. Program yang telah atau hendak dicapai
sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan
kuantitas terukur, rancangan Rencana Kerja ini mengacu pada rancangan
awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap
kondisi SKPD tahun sebelumnya dan terhadap pencapaian kinerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram, baik internal dan eksternal
sehingga dapat ditetapkan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang
akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
Dan Rencana Kerja disusun menindaklanjuti amanat Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 137, Rencana Kerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram yang merupakan
substansi dari penjabaran Rencana Kerja Kota Mataram dan sesuai
dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Program Wajib
Politik Dalam Negeri, rincian tugas pokok dan fungsi yang sinergi dengan
Program Pemerintah Kota Mataram. Rencana Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Mataram, disusun dengan maksud memberikan
arah dan menyediakan data resmi atau pedoman berdasarkan visi, misi
dalam jangka 1 (satu) tahun. sebagai dasar pedoman pelaksanaan
Rencana Kerja program kegiatan yang disampaikan melalui RKA dan DPA
Tahun 2018.
-
2
Rencana Kerja merupakan proses pemikiran yang berdasarkan
pada penetapan program dan kegiatan dan tindak lanjut dari kebijakan
yang terukur ingin dicapai dan kinerja program dan kegiatan yang telah
direncanakan disusun secara sistematis dan berkelanjutan untuk
mengkoordinasi aspirasi maupun keinginan masyarakat kurun waktu 1
(satu) tahun dapat terlaksana dan terfasilitasi lebih tarnsparansi, efektif
dan efisien menuju tata pemerintahan yang baik (good govermance) dan
bertanggung jawab.
1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diatur dalam pasal 260 ayat (1);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah;
-
3
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Perhitungan Penggunaan Anggaran dalam
APBD, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organissai Masyarakat
Asing di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang
Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2018.
-
4
17. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam
Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah
Ibadah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Mataram Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja satu Tahun
sesuai tugas pokok dan fungsi;
2. Sebagai acuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam
menentukan lokasi, indikator kinerja maupun kelompok sasaran
periode satu tahun;
3. Sebagai bahan tolak ukur dalam penyusunan pertanggungjawaban
Walikota Tahun 2017-2018 terutama dalam tugas urusan
pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kota Mataram;
4. Diimplementasikan dari rumusan untuk meningkatkan pencapaian
sasaran dalam pertanggungjawaban berbasis kinerja.
1.4. Sistematika
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2018, disusun
dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan
rancangan Renja Bakesbangpol,agar substansi pada bab-bab
berikutnya dapat dipahami dengan baik.
-
5
1.1. Latar Belalang
Memuat tentang Renja SKPD, Proses Penyusunan Renja
SKPD, Keterkaitan antara Renja SKPD dengan Dokumen
RKPD, Renstra SKPD, degan Renja
1.2. Landasan Hukum
Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di
dalam Penyusunan Renja Bakesbangpol Tahun 2017
1.3. Maksud dan Tunjuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari
Penyusunan Renja SKPD.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja
SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja
SKPD Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1).
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan
Capaian Renstra SKPD.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan
prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi SKPD.
-
6
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan
atas rukusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan
fungsi SKPD
3.3. Program dan Kegiatan
Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap perumusan program dan
kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi
program dan kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat
perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah
pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
-
7
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana
Strategis SKPD
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik pada dasarnya menghasilkan kebijakan yang diberikan dalam
muatan substansi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu dan pemberian
capaian tahun berjalan dan target berdasarkan realisasi program
kegiatan tahun-tahun sebelumnya dan berkewajiban memberikan
pertanggungjawaban selaku akuntabilitas pemerintah oleh karena itu
dalam keterkaitan evaluasi merupakan proses pengeluaran dan
perbandingan dari hasil-hasil kegiatan operasioanal nyata dicapai dengan
hasil-hasil yang seharusnya dicapai menurut target tahun sebelumnya
menerangkan kinerja dan tindakan pimpinan kolektif suatu organisasi
yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada pihak
memiliki hak untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban
dengan membandingkan :
a) Rencana Kinerja yang ditetapkan dengan hasil capaian kinerja ;
b) Perbandingan kinerja antara tahun sebelumnya dengan tahun
berjalan.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Realisasi Renstra yang
mengacu pada hasil laporan tahun yang bersangkutan, adanya suatu
Kegiatan pengukuran yang dilakukan untuk membandingkan hasil yang
telah dicapai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya.
-
8
Evaluasi ini digunakan oleh berbagai pihak untuk melihat keberhasilan
dan kegagalan pencapaian tujuan dan untuk mengevaluasi kerja program
kegiatan haruslah dimulai pada tujuan itu sendiri.
Dari evaluasi pelaksanaan program kegiatan sesuai Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutanbilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Akutansi Negara Nomor
2329/IX/6/8/2003 Pedoman Penyusunan Pelaporan Akutanbilitas Kinerja
Instansi Pemerintah langkah pengambilan kebijakan dapat dievaluasi
kinerja tahun lalu dengan tahun berjalan dalam pengambilan keputusan
dapat diimplementasikan semua kegiatan memenuhi target dan tidak
ada pelaksanaan kegiatan yang melebihi target dalam
menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik di dalam fungsi dan perannya di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik.
Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil Rencana Kerja
Tahun Berjalan 2017, pelaksanaan kinerja Bakesbangpol Kota Mataram
ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang
terdiri dari Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), dengan ruang
lingkup kegiatannya (tabel I) sebagai berikut:
-
9
TABEL I
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA SKPD KABUPATEN/KOTA
RENJA PADA BAKESBANGPOL KOTA MATARAM
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III
No
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)
Target Renstra SKPD
pada Tahun 2018 (Akhir Periode SKPD)
Realisasi Capaian
Kinerja SKPD s/d Renja SKPD Tahun
Lalu (2016)
Target Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan yang di
Evaluasi (2017)
Realisasi Kinerja pada Semester
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang
Dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi
Realisasi Kinerja dan Anggaran
Renstra SKPD
s/d Tahun 2015 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD
Tahun 2017)
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi
Anggaran Renstra SKPD
s/d Tahun 2017 (%)
Ket.
I II
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%
13
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp.
Urusan Wajib
Bidang Urusan Wajib ########## ########### ##########
9,852,589,632
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Output :
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum
dan Kegiatan Operasional Badan
641,045,50
0
552,365,509
457,933,882
1,058,434,382
Penyediaan jasa surat
menyurat Outcome :
Terlaksanya
Pelayanan
administrasi umum dan surat menyurat
1.200
lbr 5,400,000
1.200
lbr 5,400,000
1.200
lbr 5,400,000 1,350,000
900,000
1.200
lbr 3,150,000
1.200
lbr
58.33 8,550,000
1.200
lbr 158.33
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
Outcome :
Terpenuhinya
kebutuhan biaya
telepon, internet dan listrik
12 bulan
49,200,000 12
bulan 36,685,695
12 bulan
44,024,544 16,578,941 4,255,561 12
bulan 20,834,502
12 bulan
47,32
57,520,197 12
bulan
116.91
Penyediaan jasa
peralatan dan
perlengkapan kantor
Outcome :
Terpenuhinya biaya
jasa service
peralatan dan
perlengkapan kantor
12 bulan
7,500,000
12 bulan
7,900,000 12
bulan 1,700,000 1,600,000 1,800,000
12 bulan
3,300,000 12
bulan
36.67 11,200,000
12 bulan
149.33
-
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%
13
K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp.
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Outcome :
Terfasilitasinya
kelancaran operasional
kendaraan dinas
roda 4 (empat)
dan roda 2 (dua)
3 unit roda 4 dan 12
unit roda 2
13,200,000
3 unit roda 4
dan 12
unit roda 2
6,245,000
3 unit roda 4
dan 12
unit roda 2
13,200,000 1,702,479 2,554,900
3 unit roda 4
dan 12
unit roda 2
4,257,379
3 unit roda 4
dan 12
unit roda 2
32.25 10,502,397
3 unit roda 4
dan 12
unit roda 2
79.56
Penyediaan alat tulis
kantor Outcome :
Terpenuhinya
Kebutuhan Alat Tulis Kantor
12
bulan 41,675,259
12
bulan 52,500,000
12
bulan 56,875,715 20,040,000 6,680,000
12
bulan 26,720,000
12
bulan 46.98 79,220,000
12
bulan 190.09
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Outcome :
Tersedianya Pengadaan Barang
Cetak dan
Penggandaan
12 bulan
17,400,000 12
bulan 25,790,000
12 bulan
27,400,000 8,190,000 3,300,000 12
bulan 11,490,000
12 bulan
41.93 37,280,000 12
bulan 214.25
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
Outcome : Tersedianya
Komponen
Instalasi Listrik
12 bulan
5,000,000 12
bulan 5,400,000
12 bulan
5,000,000 1,400,000 850,000 12
bulan 2,250,000
12 bulan
45.00 7,650,000 12
bulan 153.00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor
Outcome : Terciptanya kenyamanan
kantor
12 bulan
76,300,000 12
bulan 10,600,000
12 bulan
62,800,000 19,000,000 21,499,558 12
bulan 40,499,558
12 bulan
64.49 51,009,558 12
bulan 66.97
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Outcome :
Tersedianya bahan
bacaan dan
peraturan
perundang-undangan
koran
: 72 eks
8,700,000
koran
: 72 eks
8,220,000
koran
: 72 eks
8,700,000 2,340,000 1,980,000
koran
: 72 eks
4,320,000
koran
: 72 eks
49.66 12,540,000
koran
: 72 eks
144.14
Penyediaan makanan dan minuman
Outcome :
Terlaksananya
pelayanan
administrasi perkantoran yang
lancar
12 bulan
81,080,000 12
bulan 46,725,000
12 bulan
71,825,000 21,650,000 26,450,000 12
bulan 48,100,000
12 bulan
66.97 94,825,000 12
bulan 116.95
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar
daerah
Outcome :
Terlaksananya
Kegiatan Komunikasi dan
Kerjasama Bidang
Kesatuan Bangsa
dan Politik
1 tahun
171,000,000 1
tahun 142,665,411
1 tahun
244,300,000 81,087,100 68,324,820 1
tahun 149,411,920
1 tahun
61.16 292,077,331 1
tahun 170.81
-
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%
13 K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp.
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Outcome :
Tersedianya RKA,
DPA, DPPA SKPD dan dokumen
perencanaan
lainnya
7 dokumen
15,650,000 7
dokumen
24,450,000 7
dokumen
17,000,000 6,215,000 -,, 7
dokumen
6,215,000 7
dokumen
36.56 29,875,000 7
dokumen
202.3
Pengelolaan Administrasi Umum
Kepegawaian
Outcome : Tersedianya Data data Kepegawaian
Badan
12 bulan
113,700,000
30.000
lembar
4,350,000 12
bulan 4,500,000 2,055,000 907,500
12 bulan
2,962,500 12
bulan 65.83 8,850,000
12 bulan
6.43
Penyediaan Administrasi Keuangan
Outcome :
Terwujudnya
kelancaran tugas pengelolaan
keuangan SKPD
12 bulan
30,450,000 12
bulan 133,650,000
12 bulan
141,850,000
60,842,500 32,028,750 12
bulan 92,871,250
12 bulan
65.47 233,000,000 12
bulan 743.91
Rata-rata capaian kinerja (%)
58.49
145.85
Predikat Kinerja
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Output : Terpeliharanya kendaraan dinas (operasional badan)
########## 266,346,75
0
51,046,750
387,256,750
Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
Outcome : Terlaksananya pemeliharaan
kantor
1
tahun
-
1
tahun
-
1
tahun 30,000,000 29,990,000 -
1
tahun -
1
tahun 99.97 29,990,000
1
tahun -
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Outcome :
Tersedianya Suku Cadang Pemeliharaan/Oper
asional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)
3 unit roda 4
dan 12 unit
roda 2
85,692,000
3 unit roda 4
dan
12 unit
roda 2
51,046,750
3 unit roda 4
dan
12 unit
roda 2
92,027,000 30,961,250 13,001,500
3 unit roda 4
dan
12 unit
roda 2
43,962,750
3 unit roda 4
dan
12 unit
roda 2
47.77 95,009,500
3 unit roda 4
dan
12 unit
roda 2
110.87
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
Outcome : Tersedianya gedung kantor yang nyaman
1 Kgt
- 1
Kgt 202,502,000
1 Kgt
- - - 1
Kgt -
1 Kgt
- 202,502,000 1
Kgt -
Rata-rata capaian kinerja (%) 60.60
382.18
Predikat Kinerja
-
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%
13 K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Output : Meningkatnya Disiplin SDM Pegawai
-
50,000,000
50,000,000
50,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
Outcome :
Tersedianya
Pakaian Dinas lapangan dan
olahraga bagi
aparatur
- -
19 PDL dan 53
Pakaia
n olah raga
20,100,000 - - - -
19 PDL dan 53
Pakaia
n olah raga
-
19 PDL dan 53
Pakaia
n olah raga
- 20,100,000
19 PDL dan 53
Pakai
an olah raga
-
Rata-rata capaian kinerja (%)
-
-
Predikat Kinerja
Program PeningkatanKapasitas
Sumber Daya Aparatur
Output : Meningkatnya kapasitas sumber
daya aparatur
-
50,000,000
50,000,000
50,000,000
Penyelenggaraan Forum
SKPD Bidang SDM Outcome :
Terwujudnya hasil
kesepakatan Forum SKPD
- - 1
tahun 50,000,000 - - - - - - - - 50,000,000 - -
Rata-rata capaian kinerja (%)
-
-
Predikat Kinerja
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Output :
Terlaksananya pelayanan administrasi umum/operasional badan
8,662,500
8,250,000
5,886,000
15,036,000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Outcome :
Tersusunya
laporan
persemester dan
akhir tahun
17,000 Lbr
4,050,000 45,000
lbr 8,250,000
17,000 Lbr
4,050,000 1,818,750 - 17,000
Lbr 1,818,750
17,000 Lbr
44.91 10,068,750 17,000
Lbr 248.61
Rata-rata capaian kinerja (%)
44.91
248.61
Predikat Kinerja
-
13
1 2 3
4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%
13 K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Output :
Meningkatnya Wasbang,
Kerukunan Umat Beragama, terfasilitasinya FKDM dan Pembauran
########## ###########
########## 3,367,948,200
Kegiatan Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
Outcome :
Terciptanya pemberdayaan
FKUB di Kota Mataram
100
org
202,800,000
12
bulan 182,900,000
200
org 211,725,000 90,850,000 53,475,000
200
org 144,325,000
200
org 68.17 327,225,000
200
org 161.35
Kegiatan Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur
budaya bangsa
Outcome :
Terlaksananya dan terbentuknya kesadaran masyarakat akan
nilai-nilai luhur budaya bangsa
12 bulan
1,744,200,000 12
bulan 1,814,500,000
12 bulan
1,778,125,000 583,675,000 420,025,000 12
bulan 1,003,700,000
12 bulan
56.45 2,700,568,2
00 12
bulan 161.58
Kegiatan Peningkatan idiologi dan ketahanan
bangsa
Outcome : Terselenggaranya
pembauran bangsa
100
orang 153,900,000
12
bulan 153,450,000
200
org 153,200,000 75,800,000 26,200,000
200
org 102,000,000
200
org 66.58 225,450,000
200
org 165.98
Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB
Outcome :
Terselenggaranya kirab penyerahan dan penerimaan pataka
1 kgt 41,015,000 1
tahun 24,590,000
1 tahun
51,515,000 - - 1
tahun -
1 tahun
- 24,590,000 1
tahun 59.95
89.84 241.15
Predikat Kinerja
Program Kemitraan
Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Output :
Meningkatnya koordinasi dan
komunikasi pengkajian masalah strategis
##########
##########
# ##########
4,880,704,3
00
Kegiatan Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis
Outcome :
Terlaksana dengan optimal tugas dan fungsi FKPD, Kominda Kota Mataram
12 bulan
3,220,725,000 12
bulan 3,267,645,000
12 bulan
3,852,250,000 1,321,625,000 797,730,000 12
bulan 2,119,355,000
12 bulan
55.02 5,387,000,000 12
bulan 167.26 -
Rata-rata capaian kinerja (%) 55.02
167.26
Predikat Kinerja
-
14
1 2 3
4 5 6 7 8 9 = 7 + 8 10 = 9/6x100% 11 = 5 + 9 12=11/4x100%
13 K Rp. K Rp. K Rp. Rp. Rp. K Rp. K Rp. Rp. K Rp.
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Output :
Terlaksananya kegiatan politik dan pemilu di kota mataram
62,320,000 62,320,000
55,950,000
93,210,000
Peningkatan Stabilitasi
dam Harmonisasi
Kehidupan Sosial Politik
Outcome :
Terwujudnya
lembaga-lembaga orgnanisasi yang serasi, selaras dalam bermasyarakat
12 bulan
51,800,000 12
bulan 61,370,000
12 bulan
95,275,000 25,200,000 10,200,000 12
bulan 35,400,000
12 bulan
37.16 96,770,000 12
bulan 186.81
Fasilitasi Pemilu Outcome :
Terwujudnya
penyelenggaraan
bantuan keuangan
Parpol
1 kgt
320,995,000 - - - - - - - - - - - - -
Rata-rata capaian kinerja (%)
37.16
186.81
Predikat Kinerja
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8)
55.83
166.81
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 8)
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :
Program kegiatan yang sinergisitas sesuai dengan situasi, kondisi masyarakat di wilayah Kota Mataram
Faktor penghambat keberhasilan kinerja :
Ketentuan presentase di setiap triwulan dan semester pada anggaran kas yang terealisasi sehingga program kegiatan yang akan dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan anggaran kas per triwulan sesuai jumlah preentase
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :
Melanjutkan pelaksanaan program kegiatan sesuai anggaran kas dan presentase yang ditentukan dan melaksanakan kegiatan yang emergency
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :
Melakukan perbandingan realisasi pelaksanaan kegiatan yang sudah atau belum dilaksanakan sehingga kedepannya dapat diambil langkah kebijakan dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kemampuan
-
15
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis capaian kinerja merupakan salah satu kegiatan penting
dalam proses analisis capaian tentang keberhasilan atau kegagalan dari
suatu kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan indikator input,
output dan outcome dari masing-masing kegiatan, yang merupakan
proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil kegiatan
operasional yang nyata dengan hasil yang seharusnya dicapai menurut
target dan standar yang ditentukan sebelumnya serta permasalahan
ataupun kendala pada tahun sebelumnya maupun pada tahun berjalan
dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik belum menggunakan indikator berdasarkan SPM, karena kegiatan
yang di lakukan tidak bisa terukur secara kualitatif dan kuantitatif,
sehingga indikator kinerja yang di gunakan dengan menetapkan
indikator kinerja kegiatan yang disampaikan sebagai alat untuk
mengukur pencapaian kinerja yang telah dilaksanakan dengan 3 (tiga)
indikator kinerja yaitu :
Masukan (input) yaitu tingkat atau besaran sumber-sumber yang
digunakan baik Sumber Daya Manusia (SDM), dana, material, waktu,
teknologi dan sebagainya.
Keluaran (output) yaitu hasil yang langsung dicapai dari sumber
kegiatan yang telah dilaksanakan melalui proses kegiatan.
Hasil (outcome) yaitu tingkat pencapaian kinerja, yakni hasil yang
diharapkan dapat terwujud berdasarkan keluaran dari kegiatan yang
sudah dilaksanakan dalam jangka menengah (efek langsung).
Untuk mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian
sasaran guna mengetahui keberhasilan dan kegagalan dari kegiatan yang
dilaksanakan perbandingan yang dilakukan adalah :
1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. Kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
-
16
Dari realisasi kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran dan
keberhasilan yang diinginkan dari setiap target kegiatan tentang
pencapaian kinerja pelayanan SKPD Bakesbangpol Kota Mataram.
2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mataram dibentuk sesuai
Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tanggal 15 Desember 2011
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 tahun
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota
Mataram, dalam mendukung program pemerintah menuju Kota
Mataram sebagai Kota Ibadah yang maju, religius dan berbudaya dan
sebagai dasar pedoman pelaksanaan tugas-tugas yang kewenangannya
merupakan urusan wajib di Bidang Kesatuan Bangsa dan Poltik Kota
Mataram dengan fungsi koordinasi dalam kehidupan berbangsa,
bernegara dan bermasyarakat.
Selanjutnya tugas pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mataram diuraikan kedalam masing sub unitnya. Tugas Pokok
Badan Kesatuan Bangsa adalah melaksanakan urusan pemerintahan
lingkup Bakesbangpol dan untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut,
Bakesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut;
a. Kepala Badan
Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, merencanakan,
mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan
Badan dalam menyelenggarakan Urusan pokok dibidang Kesatuan
Bangsa dan Politik.
Tugas pokok Kepala Badan adalah :
a. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis
serta program kerja Badan;
b. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan
Politik;
-
17
c. Pengkoordinasian penyusunan Rancana Kerja Tahunan,
Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(RKA/DPA) dan Penentapan Kinerja Badan;
d. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan
pengendalian serta bimbingan dibidang Kesatuan Bangsa dan
Politik;
e. Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi
pelaksanaan tugas Badan dengan instansi terkait;
f. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik instansi
Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan
atau swasta;
g. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta
rekomendasi teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
h. Pelaksanaan pembinaan menajemen kepegawaian lingkup
Badan;
i. Pengkoordinasian pembentukan dan pelaksanaan tugas
komunitas intelejen daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang Kesatuan
Bangsa dan Politik;
k. Pelaporan pelaksanaan fungsi-fungsi tugas kepada Walikota
melalui sekretaris Daerah;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota
sesuai dengan bidang tugasnya.
b. Sekretaris
Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,
mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam
melaksanakan kegiatan ketatausahaan Badan yang meliputi urusan
perencanaan, keuangan, umum serta kepegawaian.
Tugas pokok Sekretaris adalah :
-
18
a. pengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis, Rencana
Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Lingkup Badan;
b. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan
Program Kerja Badan;
c. Pelaksanaan pelayanan Tehnis Administratif kepada seluruh
Unit Kerja lingkup Badan;
d. Perumusan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana
administrasi umum;
e. Pengkoordinasian penyusunan standar pelayanan minimal dan
standar prosedur tetap pelaksanaan kegiatan lingkup badan;
f. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan
administrasi umum, perencanaan keuangan, kepegawaian dan
perlengkapan;
g. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas
badan;
h. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan
administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian
dan perlengkapan;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas kesekretariatan;
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.
c. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional
Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan dan
-
19
penjabaran kebijakan teknis serta penyelenggaraan kegiatan di
Bidang Wawasan Kebangsaan dan Kewaspadaan Nasional.
Tugas pokok Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan
Kewaspadaan Nasional adalah:
a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
dan Program Kerja sub bidang dibawahnya;
c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang
wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasoinal sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian dibidang wawasan kebangsaan
dan kewaspadaan nasional;
e. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang
wawasan kebangsaan dan kewaspadaan nasional dengan
Instansi terkait;
f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang wawasan kebangsaan
dan kewaspadaan nasional dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah;
g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
masalah-masalah dibidang wawasan kebangsaan dan
kewaspadaan nasional;
h. Pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan wawasan
kebangsaan dan kewaspadaan nasional dengan instansi
pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta;
i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang wawasan
kebangsaan dan kewaspadaan nasional;
j. Pengkoordinasian pelaksanaan kewaspadaan dini masyarakat
di daerah;
-
20
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas bidang;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.
d. Bidang Politik dan Bina Ideologi
Bidang Politik dan Bina Ideologi dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin,merencanakan,
mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan
dalam perumusan dan penjabaran kebijakan teknis serta
penyelengaraan kegiatan di bidang politik dan bina Ideologi.
Tugas pokok Kepala Bidang Politik dan Bina Ideologi adalah :
a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
dan Program Kerja sub bidang dibawahnya;
c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang politik
dan bina sosial kemasyarakatan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian dibidang politik dan bina sosial
kemasyarakatan;
e. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang
politik dan bina sosial kemasyarakatan dengan Instansi
terkait;
f. Pelaksanaan pembinaan partisipasi politik dan pengembangan
budaya politik guna menciptakan situasi yang kondusif dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah;
g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
masalah-masalah dibidang politik dan bina sosial
kemasyarakatan;
-
21
h. Pelaksanaan bina mitra dengan instansi pemerintah, lembaga
sosial kemasyarakatan dan swasta dalam rangka peningkatan
wawasan dan partisipasi masyarakat dibidang politik dan sosial
kemasyarakatan;
i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang politik dan
bina sosial kemasyarakatan ;
j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas bidang;
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.
e. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan Agama
Bidang Ketahanan Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan Agama dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam perumusan dan
pejabaran kebijakan teknis di bidang Seni Budaya, Sosial, Ekonomi
dan Agama.
Tugas pokok Kepala Bidang Seni Budaya, Sosial, Ekonomi dan Agama adalah :
a. Perumusan program kerja dan penetapan kinerja Bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
dan Program Kerja sub bidang dibawahnya;
c. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis dibidang
perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengaturan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian dibidang perlindungan
masyarakat dan penanggulangan bencana;
-
22
e. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dibidang
perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana
dengan satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi
terkait;
f. Pelaksanaan pembinaan teknis dibidang perlindungan
masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat dalam
identifikasi, pencegahan dan penanggulangan bencana ;
g. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap
masalah-masalah perlindungan masyarakat;
h. Pelaksanaan bina mitra dalam rangka peningkatan partisipasi
dibidang perlindungan masyarakat dengan instansi
pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan dan swasta;
i. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibidang
perlindungan masyarakat;
j. Pengkoordinasian pelaksanaan mitigasi bencana sesuai
ketentuan yang berlaku;
k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
tugas bidang;
l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan
sesuai bidang tugasnya.
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas pokok Badan sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.
1. Kelompok Jabatan Fungsional dimaksudkan pada pasal 20
terdiri dari tenaga jabatan funsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
2. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang
-
23
ditetapkan oleh Walikota dan bertanggung jawab kepada
kepala Badan ;
3. Jumlah jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;
4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Review terhadap rancangan Awal RKPD Tahun 2018 berkaitan
dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
anggaran 2018. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkap
dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran
dana yang dibutuhkan.
Pada tahun anggaran 2018 review rancangan awal RKPD
Bakesbangpol terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan
sebagai berikut:
-
24
TABEL II
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kota Mataram
Bakesbangpol
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Catatan
Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Penting
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
636,255,259 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
636,255,259
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Bakesbangpol
Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan surat menyurat
Materai 6000 = 600
lembar, 3000 = 600
lembar
5,400,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Bakesbang pol
Terlaksananya pelayanan administrasi umum dan surat menyurat
Materai 6000 = 600
lembar, 3000 = 600
lembar
5,400,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bakesbangpol
Terpenuhinya pembayaran telepon, internet air dan listrik
12 bulan 49,200,000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Bakesbang pol
Terpenuhinya pembayaran telepon, internet air dan listrik
12 bulan 49,200,000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bakesbangpol
Terpenuhinya biaya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 7.500,000 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bakesbang pol
Terpenuhinya biaya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
12 bulan 7.500,000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional
Bakesbangpol
Terfasilitasinya kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
3 unit kendaraan roda 4 dan
12 unit kendaran
roda 2
13,200,000 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kend. dinas/operasional
Bakesbang pol
Terfasilitasinya kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua)
3 unit kendaraan roda 4 dan
12 unit kendaran
roda 2
13,200,000
Penyediaan alat tulis kantor Bakesbang
pol Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
12 bulan 41,675,259 Penyediaan alat tulis kantor Bakesbang
pol Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor
12 bulan 41,675,259
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bakesbangpol
Tersedianya Pengadaan Barang Cetak dan penggandaan
12 bulan 17,400,000 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Bakesbang pol
Tersedianya Pengadaan Barang Cetak dan penggandaan
12 bulan 17,400,000
-
25
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Catatan
Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Penting
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bakesbangpol
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
12 bulan
5,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Bakesbangpol
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
12 bulan
5,000,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bakesbangpol
Terciptanya Kenyamanan Kantor
12 bulan
76,300,000
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Bakesbangpol
Terciptanya Kenyamanan Kantor
12 bulan
76,300,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bakesbangpol
Meningkatnya Pegetahuan akan Berita dan Informasi
60 eks Lombok
Post dan 12 eks Suara
NTB
8,700,000
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bakesbangpol
Meningkatnya Pegetahuan akan Berita dan Informasi
60 eks Lombok
Post dan 12 eks Suara
NTB
8,700,000
Penyediaan makanan dan minuman
Bakesbangpol
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Lancar
12 Bulan
81,080,000
Penyediaan makanan dan minuman
Bakesbangpol
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Lancar
12 Bulan
81,080,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bakesbangpol
Terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Kesrjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
12 Bulan
171,000,000
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bakesbangpol
Terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Kesrjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
12 Bulan
171,000,000
Penyusunan dokumen Perencanaan
Tersediany
a pakaian olahraga
dan PDL
Pegawai
Tersedianya Dokumen RKA, DPA, DPPA SKPD dan Dokumen lainnya
12 Bulan
15,650,000
Penyusunan dokumen Perencanaan
Bakesbangpol
Tersedianya Dokumen RKA, DPA, DPPA SKPD dan Dokumen lainnya
12 Bulan
15,650,000
Pengelolaan administrasi umum kepegawaian
Bakesbangpol
Tersedianya Data data Kepegawaian Badan
12 Bulan
113.700.000
Pengelolaan administrasi umum kepegawaian
Bakesbangpol
Tersedianya Data data Kepegawaian Badan
12 Bulan
113.700.000
-
26
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Catatan
Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Penting
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyediaan administrasi keuangan
Bakesbangpol
Terwujudnya Kelancaran Tugas Pengelola Keuangan SKPD
12 Bulan
30.450,000 Penyediaan administrasi keuangan
Bakesbangpol
Terwujudnya Kelancaran Tugas Pengelola Keuangan SKPD
12 Bulan
30.450,000
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
85,692,000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
85,692,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Bakesbangpol
Terlaksananya Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)
3 unit kendaraan roda 4 dan
12 unit kendaran
roda 2
85,692,000
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Bakesbangpol
Terlaksananya Pemeliharaan/Operasional Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)
3 unit kendaraan roda 4 dan
12 unit kendaran
roda 2
85,692,000
3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4,050,000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4,050,000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Bakesbangpol
Tersedianya Laporan Persemester dan Akhir Tahun
17.000 lembar
4,050,000
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Bakesbangpol
Tersedianya Laporan Persemester dan Akhir Tahun
17.000 lembar
4,050,000
4 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2,141,915,000 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2,141,915,000
Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Kota Mataram
Terwujudnya harmonisasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, bermasyarakat dan bernegara
100 Peserta 202,800,000 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
Kota Mataram
Terwujudnya harmonisasi dalam kehidupan beragama, berbangsa, bermasyarakat dan bernegara
100 Peserta 202,800,000
-
27
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Program/ Lokasi Indikator Target Pagu Catatan
Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Kegiatan Kinerja Capaian Indikatif Penting
(Rp. 000) (Rp. 000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kota Mataram
Terciptanya wawasan kebangsaan dan nilai nilai luhur budaya bangsa
100 Peserta 1,744,200,000 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Kota Mataram
Terciptanya wawasan kebangsaan dan nilai nilai luhur budaya bangsa
100 Peserta 1,744,200,000
Peningkatan idiologi dan ketahanan bangsa
Kota Mataram
Terciptanya Harmonisasi Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat
12 Bulan 153,900,000 Peningkatan idiologi dan ketahanan bangsa
Kota Mataram
Terciptanya Harmonisasi Kehidupan Berbangsa, Bernegara dan Bermasyarakat
12 Bulan 153,900,000
Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB
Kota Mataram
Terwujudnya Koordinasi dan Penyerahan dan Penerimaan Kirab Pataka
1 Kegiatan 41,015,000 Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB
Kota Mataram
Terwujudnya Koordinasi dan Penyerahan dan Penerimaan Kirab Pataka
1 Kegiatan 41,015,000
5 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3,220,725,000
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3,220,725,000
Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis
Kota Mataram
Terciptanya Hasil kerja dan Tugas tugas yang Optimal terhadap Integritas Nasional di Daerah Kota Mataram
12 Bulan
3,220,725,000 Peningkatan kewaspadaan pengkajian masalah strategis
Kota Mataram
Terciptanya Hasil kerja dan Tugas tugas yang Optimal terhadap Integritas Nasional di Daerah Kota Mataram
12 Bulan
3,220,725,000
6 Program Pendidikan Politik Masyarakat
372,795,000 Program Pendidikan Politik Masyarakat
372,795,000
Peningkatan stabilitasi & harmonisasi kehidupan sosial dan politik
Kota Mataram
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan di Daerah
12 Bulan
51,800,000
Peningkatan stabilitasi & harmonisasi kehidupan sosial dan politik
Kota Mataram
Terwujudnya Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pemerintahan di Daerah
12 Bulan
51,800,000
Fasilitasi Pemilu Kota
Mataram Terlaksananya fasilitasi Pemilukada Prov NTB 2018
100 Peserta 320,995,000 Fasilitasi Pemilu Kota
Mataram Terlaksananya fasilitasi Pemilukada Prov NTB 2018
100 Peserta 320,995,000
-
28
2.5. Penelaahan Usulan Program Kegiatan Berdasarkan Peraturan Walikota Mataram Nomor 26/Pert/2008
tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat dan ada 6 (tujuh) program wajib Politik Dalam
Negeri, dan sesuai pula kewenangan Peraturan Pemerintah Nomor 38
tahun 2007 tentang pembagian Unsur Pemerintahan antara Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota Mataram di Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik Dalam Negeri, sehingga program kegiatan ini dapat
tersusun setelah diakomodir dari usulan masyarakat melalui MPBM
Tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota Mataram dan hasil
Musrenbang Kota Mataram Tahun 2017.
Program kegiatan merupakan penjabaran dari Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Program Wajib Politik Dalam Negeri
dengan kewenangan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan
Masyarakat, maka program yang tersusun sesuai tupoksi masing-masing
pelaku aktivitas dan terkait dengan isu-isu penting yaitu berkembangnya
politik, sosial, ekonomi dan budaya yang dapat memicu terjadinya
konflik, saat ini sehingga yang menjadi prioritas utama sesuai dengan
tugas pokok dan fungsi yaitu peran Tim Forkopimda, Kominda, Tim
Penanganan Konflik, FKDM, FPK dan Forum Kerukunan Umat Beragama
yaitu untuk mencegah berkembangnya pemicu terjadinya konflik
disamping itu mengadakan kegiatan yaitu Sosialisasi Penguatan Forum
Kerukunan Umat Beragama dan Sosialisasi Pendidikan Wawasan
Kebangsaan, sedangkan dalam menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019
untuk kegiatan pendidikan politik mengadakan sosialisasi bagi pemilih
pemula dan pembinaan politik dengan sosialisasi tentang persyaratan
bantuan keuangan bagi Parpol yang mendapat kursi di DPRD kota
Mataram, langkah-langkah tersebut dilakukan demi tetap terjaga
wilayah Kota Mataram yang kondusif, aman, tertib dan terkendali dan
medukung visi, misi Kota Mataram, dengan usulan program kegiatan
Tahun Anggaran 2018.
-
29
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan
Nasional
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan
rencana, Rencana Pembangunan yang dilaksanakan oleh Unsur
Penyelenggara Negara dan Masyarakat di Tingkat Pusat dan Daerah yang
bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
menjamin terciptanya integrasi dan sinkronisasi mengenai konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan,
mengoptimalkan partisipasi masyarakat serta menjamin tercapainya
penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan serta disusun secara berjangka yaitu meliputi jangka
menengah dan jangka panjang.
Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait
dengan tugas pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di
Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah/Kota
didalam pelaksanaan kegiatan di Bidang Ketahanan Ideologi Negara,
Wawasan Kebangsaan, Bela Negara nilai-nilai sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan skala Kabupaten/Kota dibutuhkan adanya
strategis peningkatan kinerja, rencana kerja, program kegiatan melalui
peningkatan wawasan dan pengembangan wawasan kebangsaan yang
difasilitasi dari dana umum.
-
30
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
a. Tujuan :
1. Sebagai dasar pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan
sesuai tugas pokok dan fungsi badan;
2. Sebagai pengendalian kegiatan koordinasi sinkronisasi instansi
terkait serta monitoring evaluasi secara internal maupun
eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku (stakeholder) tentang
rencana pembangunan tahunan selama lima tahun (tahun 2016-
2021);
4. Sebagai bahan tolak ukur dalam penyusunan laporan
pertanggungjawaban Walikota tahun 2016-2021, dan dalam masa
jabatan terutama dalam masa tugas unsur pemerintahan yang
akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram;
5. Diimplementasi dari rumusan untuk memperjelas pencapaian
sasaran yang ingin dicapai dengan pengawasan yang berbasis
kinerja.
b. Sasaran :
Dari tujuan sasaran yang ingin dicapai dalam penyusunan rencana
kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dikaitkan dengan
sasaran target kinerja badan adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya dokumen yang benar, tertib dan teratur seta optimal
tingkat kesesuaian data yang jelas, akurat dan terukur;
2. Terfasilitasinya biaya pemeliharaan gedung kantor dan kendaraan
dinas;
3. Tersusunnya laporan keuangan , Renja, Lakip, LPPD dan LKPJ;
4. Meningkatkan toleransi kerukunan umat beragama;
-
31
5. Terlaksananya koordinasi pertemuan dewan dan forum-forum
yang ada;
6. Meningkatkan harmonisasi kehidupan berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat;
7. Terlaksananya pelaksanaan koordinasi penerimaan dan
penyerahan Kirab Pataka;
8. Terlaksananya koordinasi, informasi dan komunikasi dalam
penyelesaian konflik sosial;
9. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpolitik.
3.3. Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan
Kota Mataram Tahun 2018, prioritas pembangunan daerah yang terkait
dengan kegiatan operasional Bakesbangpol adalah Peningkatan kualitas
perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur
Bakesbangpol dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen
perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan
kemampuan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun
2017, pelaksanaan kinerja Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2017
ditunjang dengan Belanja Tidak Langsung yang anggarannya
diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri
dari Belanja Langsung Urusan Wajib (Program), dengan ruang lingkup
kegiatannya. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik Kota Mataram pada program kegiatan wajibnya
tingkat kinerja yang ingin dicapai melalui 6 program kegiatan sebagai
berikut:
-
32
1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat menyurat
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terlaksananya pelaksanaan
administrasi umum dan surat menyurat 12 bulan.
Materai 6000 sebanyak 600 lembar
Materai 3000 sebanyak 600 lembar
Rp. 3.600.000,-
Rp. 1.800.000,- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tingkat kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu
tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 12 bulan
Rp. 49.200.000,-.
Penyediaan layanan telepon & IT
Penyediaan layanan listrik
Penyediaan layanan air
Rp. 15.600.000,-
Rp. 32.400.000,-
Rp. 1.200.000,- c. Penyedian Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tingkat kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu
tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 12
bulan Rp. 7.500.000,-.
d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/
Operasional.
Tingkat kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu
terfasilitasinya kelancaran operasional Kendaraan Dinas roda 4
(empat) dan roda 2 (dua) 1 tahun Rp. 13.200.000,-.
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Tingkat kinerja yang ingin dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan
alat tulis kantor 12 bulan sebesar Rp. 41.675.259,-.
f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Tingkat kinerja yang ingin dicapai adalah tersedianya pengadaan
barang cetak dan penggandaan untuk 12 bulan Rp. 17.400.000,-.
-
33
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya komponen
intalasi listrik berupa alat listrik dan elektronik lampu pijar,
batterey kering 1 tahun Rp. 5.000.000,-.
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terciptanya kenyamanan
kantor berupa belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih, belanja plakat, belanja spanduk dan belanja modal
berupa 2 unit sepeda motor, 1 unit rak kayu dan lap top.
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya bahan bacaan
berupa surat kabat Lombok Post dan Suara NTB , 1 tahun Rp.
8.700.000,-.
j. Penyediaan Makan Minum
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya makan-minum
rapat koordinasi lintas 1 tahun Rp. 81.080.000,-.
k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terlaksananya kegiatan
komunikasi dan kerja sama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dalam rangka perjalanan dinas luar daerah, 1 tahun Rp.
171.000.000,-.
l. Penyusunan Dokumen Perencanaan
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedia dan tersusunnya
dokumen perencanaan berupa RKA, DPA, DPPA, Lakip, Renja dan
LPPD, 1 tahun Rp. 15.650.000,-
m. Pengelolaan Administrasi umum kepegawaian
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedia dan tersusunnya
data-data kepegawaian kantor dan terlaksananya pembayaran
honorarium PTT 12 bulan Rp. 113.700.000,-
-
34
n. Penyediaan Administrasi Keuangan
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu terwujudnya kelancaran
tugas pengelola keuangan SKPD 12 bulan Rp. 30.450.000,-
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersedianya
pemeliharaan/operasional kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan roda
2 (dua) Rp. 85.692.000,-
3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tingkat kinerja yang ingin dicapai yaitu tersusun dan tersedianya
laporan per semester dan akhir tahun Rp. 4.050.000,-.
4) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
a. Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Umat
Beragama
Kinerja yang ingin dicapai melalui kegiatan ini yaitu penguatan
yang dilakukan adalah sosialisasi penguatan toleransi kerukunan
umat beragama, koordinasi dalam menyikapi penanganan
penguatan kontribusi masalah keagamaan, rumah ibadah
bersama instansi terkait.
b. Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Luhur Budaya
Bangsa
Kinerja yang ingin dicapai yaitu peningkatan wawasan kebangsaan
melalui diklat wawasan kebangsaan untuk mewujudkan
terbangunnya kesadaran masyarakat akan budaya persatuan dan
keasatuan bagi tokoh pemuda, tokoh agama dan adat melalui
FKDM Kota, Kecamatan dan Kelurahan sebanyak 464 orang, Tim
-
35
PPWK 36 orang, Tim Pengawasan Orang Asing 32 orang dan 19
orang Satgas Antisipasi Dini Masyarakat.
Kegiatan ini ditujukan untuk menunjang terlaksananya Antisipasi
Dini Masyarakat sebelum terjadinya bencana.
c. Peningkatan Idiologi dan Ketahanan Bangsa
Peningkatan kinerja yang ingin dicapai melalui adanya Forum
Pemabuaran Kebangsaan (FPK) yang mempersatukan berbagai
Kegiatan ini ditujukan untuk menjalin hubungan yang serasi,
selaras guna membangun kesadaran dan kebersamaan.
d. Koordinasi dan pelaksanaan Kirab Pataka NTB
Kinerja yang ingin dicapai pada kegiatan tersebut adalah
terlaksananya koordinasi Kirab Pataka NTB Provinsi NTB. Kegiatan
ini difasilitasi guna terwujudnya penyelenggaraan penerimaan
dan penyerahan Kirab Pataka yang dengan melibatkan seluruh
elemen masyarakat di Kota Mataram.
5) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian Masalah Strategis
Kinerja yang ingin dicapai melalui kegiatan peningkatan kewaspadaan
pengkajian masalah strategis yaitu adalah tersedianya unsur
Forkopimda, Kominda, Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang
Asing di wilayah Kota Mataram
Kegiatan ini sebagai wujud koordinasi kegiatan Kominda, Unsur
Pimpinan Daerah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik demi
menciptakan wilayah yang kondusif.
6) Program Pendidikan Politik Masyarakat
Peningkatan Stabilitasi dan Harmonisasi Kehidupan Sosial dan Politik
Kinerja yang ingin dicapai yaitu sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara
Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi
-
36
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Adanya tim penilai
persyaratan bantuan keuangan pada Partai Politik yang mendapat
kursi di DPRD Kota Mataram Tahun 2014. Untuk Pemilukada di
Tahun 2018 kegiatan Fasilitasi Pemilu dengan peningkatan koordinasi
kelancaran Pemilu Kada dan peningkatan partisipasi masyarakat
dalam Pemilu Kada melalui sosialisasi Pemilih Pemula.
-
37
TABEL III RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
BAKESBANGPOL KOTA MATARAM
Kode
Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program/
Lokasi
Target Kebutuhan Sumber Target Capaian Kebutuhan
Dana/
Progran/Kegiatan Kegiatan Capaian Kinerja Dana/Pagu
Indikatif Dana Kinerja
Pagu Indikatif
Urusan Wajib
1.19.1.19.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.19.1.19.02.01.01
- Penyediaan Jasa surat Menyurat Terlaksananya pelayananan administarsi umum dan surat menyurat
Bakesbang pol
Materai 6000 =
600 lembar, 3000 = 600
lembar
5,400,000
D A U
Materai 6000 =
660 lembar, 3000 = 660
lembar
5,940,000
1.19.1.19.02.01.02
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Terpenuhinya kebutuhan biaya telepon, internet, air dan listrik
Bakesbang pol
12 bulan 49,200,000 D A U
12 bulan
54,120,000
1.19.1.19.02.01.03
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Terpenuhinya biaya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
Bakesbang pol
12 bulan 7,500,000 D A U
12 bulan
9,900,000
1.19.1.19.02.01.06
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perijinan kend. dinas/operasional
Terfasilitasinya kelancaran operasional kendaraan dinas roda 4
(empat) dan roda 2 (dua)
Bakesbang
pol
3 unit kendaraan roda 4 dan 12
unit kendaran roda 2
13,200,000 D A U
3 unit kendaraan roda 4 dan 12
unit kendaran roda 2
14,520,000
1.19.1.19.02.01.10
- Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan ATK Bakesbang
pol 12 bulan 41,675,259 D A U
12 bulan
45,842,785
1.19.1.19.02.01.11
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan
Bakesbang pol
12 bulan 17,400,000 D A U
12 bulan
19,140,000
1.19.1.19.02.01.12
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
Bakesbang pol
12 bulan
5,000,000 D A U
12 bulan
5,500,000
-
38
Kode
Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2018
Catatan
Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program/
Lokasi
Target Kebutuhan Sumber Target Capaian Kebutuhan
Dana/
Progran/Kegiatan Kegiatan Capaian Kinerja Dana/Pagu
Indikatif Dana Kinerja
Pagu
Indikatif
1.19.1.19.02.01.13
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan
kantor Terciptanya kenyamanan kantor
Bakesbang
pol 12 bulan 76.300.000 DAU
12 bulan 83,930,000
1.19.1.19.02.01.15
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Meningkatnya pengetahuan akan berita dan informasi
Bakesbang pol
60 eks Lombok
Post dan 12 eks Suara NTB
8,700,000 D A U
60 eks Lombok
Post dan 12 eks Suara NTB
9,750,000
1.19.1.19.02.01.17
- Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran yang lancar
Bakesbang
pol 12 bulan 81,080,000 D A U
12 bulan 89,188,000
1.19.1.19.02.01.18 - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Terlaksananya Kegiatan Komunikasi dan Kerjasama Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik
Bakesbang
pol 1 Tahun 171,000,000 D A U
1 Tahun 200,000,000
1.19.1.19.02.01.19 - Penyusunan dokumen Perencanaan Tersedianya RKA, DPA, DPPA
SKPD dan Dokumen lainnya
Bakesbang
pol 1 Tahun 15,650,000 D A U
1 Tahun 17,125,000
1.19.1.19.02.01.20 - Pengelolaan administrasi umum
kepegawaian
Tersedianya Data data
Kepegawaian Badan
Bakesbang
pol 12 bulan
113.700.000
D A U
30.000 lembar 125,070,000
1.19.1.19.02.01.26 - Penyediaan administrasi keuangan Terwujudnya Kelancaran Tugas Pengelolaan Keuangan SKPD
Bakesbang pol
12 bulan
30.450.000
D A U
12 bulan
33,495,000
1.19.1.19.02.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.19.1.19.02.02.24 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Terlaksananya Pemeliharaan/Operasional
Kendaraan Dinas Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)
Bakesbang
pol
3 unit kendaraan roda 4 dan 12
unit kendaran roda 2
85,692,000 D A U
3 unit kendaraan
roda 4 dan 12
unit kendaran roda 2
94,261,000
-
39
Kode
Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2018
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2019
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program/
Lokasi
Target Kebutuhan Sumber Target
Capaian Kebutuhan
Dana/
Progran/Kegiatan Kegiatan Capaian Kinerja Dana/Pagu
Indikatif Dana Kinerja Pagu Indikatif
1.19.1.19.02.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.19.1.19.02.06.02
- Tersusunnya laporan persemester dan
akhir tahun
Tersusunya laporan persemester
dan akhir tahun
Bakesbang
pol 12 bulan
4,050,000 D A U
12 bulan
4,455,000
1.19.1.19.02.17 Program Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
1.19.1.19.02.17.01
- Peningkatan toleransi dan kerukunan
dalam kehidupan beragama
Terwujudnya harmonisasi dalam
kehidupan beragama, berbangsa,
bermasyarakat dan bernegara
Kota
Mataram 100 peserta
202,800,000 D A U
12 Bulan 223,080,000
1.19.1.19.02.17.03
- Peningkatan kesadaran masyarakat
akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
Terciptanya wawasan kebangsaan
dan nilai nilai luhur budaya bangsa
Kota
Mataram 100 peserta 1,744,200,000 D A U
12 Bulan
1,918,620,000
1.19.1.19.02.17.04
- Peningkatan idiologi dan ketahanan
bangsa
Terciptanya Harmonisasi
Kehidupan Berbangsa, Bernegara
dan Bermasyarakat
Kota
Mataram 12 Bulan
153,900,000 D A U
12 Bulan
169,290,000
1.19.1.19.02.17.06
- Koordinasi dan pelaksanaan Kirab
Pataka NTB
Penyerahan dan penerimaan Kirab
Pataka
Kota
Mataram 1 kegiatan
41,015,000 D A U
1 tahun 45,116,500
-
40
Kode
Urusan/Bidang Urusan Indikator Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Pemerintahan Daerah dan Kinerja Program/
Lokasi
Target Kebutuhan Sumber Target Capaian Kebutuhan
Dana/
Progran/Kegiatan Kegiatan Capaian Kinerja Dana/Pagu
Indikatif Dana Kinerja
Pagu Indikatif
1.19.1.19.02.18 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
1.19.1.19.02.18.04
- Peningkatan Kewaspadaan Pengkajian
Masalah Strategis
Terciptanya Hasil kerja dan Tugas
tugas yang Optimal terhadap
Integritas Nasional di Daerah Kota
Mataram
Kota
Mataram 12 bulan 3,219,825,000 D A U
12 bulan 3,541,807,500
1.19.1.19.02.21 Program Pendidikan Politik Masyarakat
1.19.1.19.02.21.07
- Peningkatan stabilitasi & harmonisasi
kehidupan sosial dan politik
Terwujudnya Koordinasi,
Sinkronisasi Pelaksanaan
Pembangunan dan Pemerintahan di
Daerah
Kota
Mataram 12 bulan 51,800,000 D A U
12 bulan 56,980,000
1.19.1.19.02.21.07
- Fasilitasi Pemilu Terlaksananya fasilitasi Pemilukada
Prov NTB 2018
Kota
Mataram 100 Peserta 320,995,000 D A U
1 tahun 353,094,500
Total 6.461.432.259
7,120,225,285
-
41
BAB IV
PENUTUP
4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja
Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Mataram Tahun 2018 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis
operasional tahunan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan
daerah dalam RKPD Kota Mataram Tahun 2018. Selain itu RENJA juga
sebagai landasan operasional perencanaan tahunan bagi
dinas/badan/lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah, tujuan,
sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.
RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan
kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses
perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang
langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan
pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang
sumber daya manusia yang berpikir sistematik/rasional, produktif,
berdisiplin, bekerja efisien dan efektif.
4.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan
Rencana Kerja Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2018 bertujuan untuk
meningkatkan Perencanaan program kegiatan yang berkualitas dan
professional serta ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang baik.
Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan
tahun 2017, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip
efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
-
42
Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan
yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar atau pedoman kerja dan
sebagai arah kebijakan dalam pagu anggaran program kegiatan
yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi secara
terakomodir baik secara internal maupun eksternal dalam waktu
tertentu (jangka waktu 1 (satu) tahun).
2. Rencana Kerja disusun menindak lanjuti Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah
Nomor 54 Tahun 2010 pasal 137
3. Rencana Kerja disusun yang merupakan dokumen Rencana Kerja
sesuai Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sesuai surat
edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ tanggal 11
agustus 2005 Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJMN
Daerah.
4. Rencana Kerja disusun sebagai pedoman dan bahan pada RKA dan
DPA tahun 2017.
5. Adanya review rencana kegiatan yaitu program kegiatan yang
belum mendapat dana.
6. Renja Bakesbangpol Kota Mataram Tahun 2018 harus dilaksanakan
secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan
koordinasi antara sekretariat dan bidang.
4.3. Rencana Tindak Lanjut
Rencana Kerja merupakan proses pemikiran yang berdasarkan
program dan kegiatan dan tindak lanjut dari kebijakan yang ingin dicapai
melalui rumusan yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang
-
43
menjadi prioritas pelaksanaan dalam kurun waktu satu tahun, yang
merupakan Rencana Kerja Tahunan yang diakomodir dari usulan hasil
MPBM tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota disesuaikan program
kegiatan unggulan Kota Mataram periode tahun 2017, serta pengambil
kebijakan kedepannya.
Berdasarkan hal tersebut diatas pada perumusan dengan
komitmen yang tinggi dan dapat diimplementasikan dengan langkah-
langkah sebagai berikut :
1. Dalam penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu yang
diimplementasikan sesuai dengan pedoman petunjuk pelaksanaan
baik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan maupun
Peraturan Pemerintah, Lembaga ataupun Non Pemerintah
2. Terwujudnya fungsi koordinasi dalam menyikapi, mengantisipasi,
maupun penanganan bersama instansi terkait dan forum-forum
yang ada dilakukan dengan koordinasi secara cepat dan tepat
3. Bekerjasama secara terpadu sebelum pada saat kejadian dan pasca
terjadinya konflik
4. Perlu peningkatan SDM Aparatur , forum-forum maupun Lembaga
Non Pemerintah yang dibentuk melalui pendidikan SDM dengan
Daerah/Provinnsi lainnya khususnya aparatur melalui pendidikan,
pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang merupakan
penguatan dan peningkatan kinerja
5. Melakukan koordinasi, harmonisasi, kerjasama secara internal
bersama seluruh Bidang-bidang maupun Subbid dan Kasubbag guna
mewujudkan perencanaan maupun penganggaran yang
transparansi dan dapat terwujud
-
44
6. Tetap melakukan koordinasi dengan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan dengan membandingkan tahun sebelumnya dengan tahun
berjalan.
Mataram, Oktober 2017 Kepala Bakesbangpol
Kota Mataram,
H. RUDI SURYAWAN, SH Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19711230 199703 1 003
-
45
-
46