rencana kerja tahun 2016 - jogjaprov.go.id
TRANSCRIPT
Rencana KerjaTahun 2016
AP NA GN AA NW
TANAMAN GARUT
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIYJl. Gondosuli No. 6 Yogyakarta Telp (0274) 540798, 540897, 523882 Fax (0274) 523882
Website: www.bkpp.jogjaprov.go.id Email: [email protected] atau [email protected]
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Jl. Gondosuli Nomor. 6 Telp (0274) 540798, 540897, 523882 Fax (0274) 523882
Website: www.bkpp.jogjaprov.go.id Email: [email protected] Y O G Y A K A R T A 55165
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 188 / 1379 / I
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam urusan ketahanan pangan perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan daerah istimewa Yogyakarta Tahun 2016.
MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan
ii
DAFTAR ISI
Hal.KATA PENGANTAR iDAFTAR ISI iiDAFTAR TABEL iiiDAFTAR GAMBAR iiiDAFTAR SINGKATAN iv
BAB I PENDAHULUAN 11. Latar Belakang 12. Landasan Hukum 23. Maksud dan Tujuan 34. Data dan Informasi 35. Sistematika Penulisan 3
A. Data Kewilayahan 3B. Dukungan Sumber Daya Manusia 4C. Dukungan Sarana Prasarana 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 111. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD11
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD 173. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 184. Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD 225. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN 251. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 252. Visi dan Misi 26
A. Visi 26B. Misi 27
3. Tujuan dan Sasaran SKPD 27A. Tujuan 27B. Sasaran 28
4. Program dan Kegiatan 28
BAB IV PENUTUP 43
iii
DAFTAR TABEL
Hal.Tabel 1.1 Kondisi Sarana dan Prasarana 5Tabel 2.1 Rekapitulasi Realisasi APBD Tahun 2014 Badan Ketahanan Pangan
dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta12
Tabel 2.2 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja KegiatanTahun 2014
17
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Tahun 2016 danPrakiraan Maju Tahun 2017 Non Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta
32
DAFTAR GAMBAR
Hal.Gambar 1.1 Jumlah Ideal Pegawai Berdasarkan Beban Kerja 4
iv
DAFTAR SINGKATAN
AKE : Angka Kecukupan EnergiAKP : Angka Kecukupan ProteinAPBD/N : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/NegaraB2SA : Beragam, Bergizi, Seimbang, dan AmanBappeda : Badan Perencanaan Pembangunan DaerahBBM : Bahan Bakar MinyakBKPP : Badan Ketahanan Pangan dan PenyuluhanBPP : Balai Penyuluhan PertanianBPS : Badan Pusat StatistikCPNS : Calon Pegawai Negeri SipilDemapan : Desa Mandiri PanganFSVA : Food Security and Vulnerability AtlasGapoktan : Gabungan Kelompok TaniGKG : Gabah Kering GilingIKK : Indikator Kinerja KegiatanIKU : Indikator Kinerja UtamaKRPL : Kawasan Rumah Pangan LestariLAPM : Lembaga Akses Pangan MasyarakatLDPM : Lembaga Distribusi Pangan MasyarakatMEA : Masyarakat Ekonomi AseanMP3L : Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal/
Model Pengembangan Pengolahan Pangan LokalOKKPD : Otoritas Kompeten Keamanan Pangan DaerahP2KP : Percepatan Penganekaragaman Konsumsi PanganPMHP : Pengawas Mutu Hasil PertanianPNS : Pegawai Negeri SipilPokdakan : Kelompok Pembudidaya IkanPosluhdes : Pos Penyuluhan DesaPPH : Pola Pangan HarapanPPTK : Penyuluh Perikanan Tenaga KontrakPSAT : Pangan Segar Asal TumbuhanRenja : Rencana KerjaRenstra : Rencana StrategisRKA : Rencana Kerja AnggaranRPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahRPJPD : Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahSKPD : Satuan Kerja Perangkat DaerahSKPG : Sistem Kewaspadaan Pangan dan GiziSPM : Standar Pelayanan MinimalTAPD : Tim Anggaran Pemerintah DaerahTDL : Tarif Dasar ListrikTHL-TB PP : Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh PertanianTMMD : TNI Manunggal Membangun DesaUP-FMA : Unit Pengelola Farmer Managed of Extention Activities
1Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Perumusan sebuah kebijakan yang baik merupakan langkah awal keberhasilan
pembangunan. Tahapan dalam perumusan kebijakan secara umum berangkat dari
penetapan profil unit kerja/instansi, dalam hal ini terutama adalah ketugasan dan
fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP), pencermatan dan analisis
berbagai isu dan perubahan langkah strategis, perekaman arahan yang logis dan
visioner serta tersedianya peraturan yang transparan. Dengan posisi BKPP sebagai
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sudah sewajarnya dalam perumusan
kebijakan senantiasa memadukan antara prinsip top-down policy dan prinsip bottom
up planning. Dalam penyusunan kebijakan sudah semestinya mengintegrasikan apa
yang ingin dicapai oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan
yang sesuai dengan situasi dan kondisi di masyarakat agar tujuan dan sasaran yang
ditetapkan dapat dicapai.
Dalam perspektif manajemen, perumusan kebijakan, program/kegiatan, dan
anggaran seharusnya memanfaatkan hasil evaluasi. Namun demikian, sejauh ini hasil
evaluasi pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan belum dimanfaatkan
secara optimal sebagai masukan penting untuk penyusunan kebijakan berikutnya atau
sebagai koreksi dari suatu kebijakan. Kegiatan evaluasi melalui pemantauan
merupakan rangkaian kegiatan yang secara berkala dilakukan untuk mengungkapkan
implementasi pelaksanaan program/kegiatan. Hasil evaluasi juga dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian reward dan punishment dalam
pengelolaan program/kegiatan dan anggaran .
Perumusan kebijakan, program/kegiatan, dan anggaran sesungguhnya
merupakan formulasi penyelesaian masalah yang telah teridentifikasi dalam
pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan. Beberapa hal yang dihadapi dan
sekaligus menggambarkan pengaruhnya dalam mewujudkan ketahanan pangan yang
kuat dan penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan efisien antara lain:
a. Perkembangan geoekonomi dan krisis ekonomi global;
b. Millenium Development Goals terutama terkait dengan upaya pengurangan
kemiskinan;
2Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
c. Ancaman kelaparan global dan ketergantungan pangan serta inputan produksi
pangan dari luar negeri (food trap);
d. Kondisi dan beban ganda keamanan pangan serta emerging issues;
e. Kondisi kemiskinan dan pengangguran yang berlanjut pada rawan pangan;
f. Perubahan iklim global, konversi serta degradasi sumberdaya lahan dan air yang
berdampak pada pengurangan penyediaan bahan pangan strategis.
Program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran pemantapan
ketersediaan dan pola konsumsi masyarakat tahun 2016 telah mengacu pada agenda
7.1. NAWACITA, Undang-Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan, RPJMN 2015-
2019 Pembangunan Pertanian, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian
2015-2019, RPJMD DIY 2012-2017, dan Renstra BKPP DIY 2012-2017. Sub agenda
tersebut yaitu Peningkatan Kedaulatan Pangan yang perlu didukung dengan : (i)
peningkatan kemampuan mencukupi pangan dari produksi dalam negeri; (ii)
pengaturan kebijakan pangan yang dirumuskan dan ditentukan oleh bangsa sendiri;
dan (iii) upaya melindungi dan menyejahterakan pelaku utama pangan, terutama
petani dan nelayan.
2. Landasan Hukum
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan adalah unsur pelaksana Pemerintah
Daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008
Nomor 7). Tugas BKPP adalah melaksanakan penyusunan dan melaksanakan
kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan serta koordinasi penyuluhan pertanian,
perikanan, kehutanan, dan perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan program kerja bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan;
c. pengelolaan, pengkoordinasian pemberian fasilitasi, dan pengendalian
ketersediaan pangan;
d. pengelolaan, pengkoordinasian pemberian fasilitasi, dan pengendalian distribusi
pangan;
3Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
e. pengelolaan, pengkoordinasian pemberian fasilitasi, dan pengendalian konsumsi
dan kewaspadaan pangan;
f. pengkoordinasian dan pemberian fasilitasi penyuluhan pertanian, perikanan,
kehutanan, dan perkebunan;
g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja dibidang ketahanan pangan, serta
koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan;
h. pengkordinasian mitra kerja dibidang ketahanan pangan dan pemberdayaan
sumber daya penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan;
i. pengendalian, monitoring, dan evaluasi di bidang ketahanan pangan dan
penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan, dan perkebunan;
j. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan;
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.
3. Maksud dan Tujuan
Rencana Kerja (Renja) BKPP disusun dengan maksud menyediakan acuan kerja
bagi penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan di DIY tahun
2016. Tujuan penyusunan Renja adalah:
1. Menjamin konsistensi perencanaan serta pemilihan program dan kegiatan sesuai
dengan prioritas serta kebutuhan daerah;
2. Menjamin komitmen pada program dan kegiatan yang sudah disepakati secara
partisipatif antar semua pemangku kepentingan pembangunan ketahanan pangan
dan penyuluhan;
3. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara sistematis
dan berkelanjutan;
4. Menyediakan tolok banding (benchmark) dalam pengukuran kinerja Kepala BKPP.
4. Data dan Informasi
A. Data Kewilayahan
Jumlah penduduk DIY pada tahun 2013 mencapai 3.594.854 jiwa dengan
penduduk miskin sebanyak 15,03% dari total jumlah penduduk (BPS dan Bappeda
DIY, 2014). Kemiskinan berkorelasi positif dengan kerawanan pangan, semakin
tinggi angka kemiskinan semakin tinggi pula kemungkinan terjadinya rawan
pangan penduduk. Kondisi kerawanan pangan secara tidak langsung dapat dilihat
melalui keberadaan Desa Rawan Pangan yang sampai tahun 2014 masih tersisa
26 desa, tersebar pada 4 Kabupaten di DIY. Kerawanan pangan juga dapat dilihat
4Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
dari jumlah penduduk yang mengkonsumsi energi kurang dari 2.000
kkal/kapita/hari yang pada tahun 2013 masih 61,04% (BPS, 2014).
Data dari Dinas Pertanian dan BPS, tahun 2013 lahan pertanian di DIY
mencapai 239.160 ha dengan proporsi lahan sawah produktif seluas 56.539 ha.
Laju konversi lahan pertanian khususnya lahan sawah > 200 ha/tahun dan terjadi
secara masif pada basis sawah produktif yang memproduksi beras sebagai bahan
pangan pokok. Masalah konversi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi
isu penting yang dapat mengganggu ketahanan pangan di DIY.
B. Dukungan Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh)
PNS (BKPP DIY, Desember 2014).
Gambar 1.1Jumlah Ideal Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
Sampai akhir tahun 2014 BKPP DIY mengalami defisit pegawai karena
jumlah pegawai yang masuk (CPNS baru dan pindahan) lebih sedikit dibanding
jumlah pegawai yang keluar (pensiun dan pindah tugas). Berdasarkan beban
pekerjaan, dibutuhkan 129 pegawai agar tugas dan fungsi BKPP DIY dapat
terlaksana dengan baik. Kondisi saat ini hanya ada 87 (delapan puluh tujuh)
pegawai sehingga masih kekurangan 42 pegawai.
Formasi jabatan struktural, mulai eselon II sampai dengan eselon IV sudah
terisi semua sedangkan untuk formasi fungsional umum masih kekurangan 37
pegawai. Jabatan fungsional tertentu di BKPP ada dua, yaitu Penyuluh
Kebutuhan pegawai Pegawai saat ini Kekuranganberdasarkan beban kerja pegawai
4Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
dari jumlah penduduk yang mengkonsumsi energi kurang dari 2.000
kkal/kapita/hari yang pada tahun 2013 masih 61,04% (BPS, 2014).
Data dari Dinas Pertanian dan BPS, tahun 2013 lahan pertanian di DIY
mencapai 239.160 ha dengan proporsi lahan sawah produktif seluas 56.539 ha.
Laju konversi lahan pertanian khususnya lahan sawah > 200 ha/tahun dan terjadi
secara masif pada basis sawah produktif yang memproduksi beras sebagai bahan
pangan pokok. Masalah konversi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi
isu penting yang dapat mengganggu ketahanan pangan di DIY.
B. Dukungan Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh)
PNS (BKPP DIY, Desember 2014).
Gambar 1.1Jumlah Ideal Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
Sampai akhir tahun 2014 BKPP DIY mengalami defisit pegawai karena
jumlah pegawai yang masuk (CPNS baru dan pindahan) lebih sedikit dibanding
jumlah pegawai yang keluar (pensiun dan pindah tugas). Berdasarkan beban
pekerjaan, dibutuhkan 129 pegawai agar tugas dan fungsi BKPP DIY dapat
terlaksana dengan baik. Kondisi saat ini hanya ada 87 (delapan puluh tujuh)
pegawai sehingga masih kekurangan 42 pegawai.
Formasi jabatan struktural, mulai eselon II sampai dengan eselon IV sudah
terisi semua sedangkan untuk formasi fungsional umum masih kekurangan 37
pegawai. Jabatan fungsional tertentu di BKPP ada dua, yaitu Penyuluh
1717
0
87
50
3725
205 Struktural
Fungsional Umum
Fungsional Tertentu
Kebutuhan pegawai Pegawai saat ini Kekuranganberdasarkan beban kerja pegawai
4Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
dari jumlah penduduk yang mengkonsumsi energi kurang dari 2.000
kkal/kapita/hari yang pada tahun 2013 masih 61,04% (BPS, 2014).
Data dari Dinas Pertanian dan BPS, tahun 2013 lahan pertanian di DIY
mencapai 239.160 ha dengan proporsi lahan sawah produktif seluas 56.539 ha.
Laju konversi lahan pertanian khususnya lahan sawah > 200 ha/tahun dan terjadi
secara masif pada basis sawah produktif yang memproduksi beras sebagai bahan
pangan pokok. Masalah konversi lahan pertanian menjadi non pertanian menjadi
isu penting yang dapat mengganggu ketahanan pangan di DIY.
B. Dukungan Sumber Daya Manusia
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta didukung oleh 87 (delapan puluh tujuh)
PNS (BKPP DIY, Desember 2014).
Gambar 1.1Jumlah Ideal Pegawai Berdasarkan Beban Kerja
Sampai akhir tahun 2014 BKPP DIY mengalami defisit pegawai karena
jumlah pegawai yang masuk (CPNS baru dan pindahan) lebih sedikit dibanding
jumlah pegawai yang keluar (pensiun dan pindah tugas). Berdasarkan beban
pekerjaan, dibutuhkan 129 pegawai agar tugas dan fungsi BKPP DIY dapat
terlaksana dengan baik. Kondisi saat ini hanya ada 87 (delapan puluh tujuh)
pegawai sehingga masih kekurangan 42 pegawai.
Formasi jabatan struktural, mulai eselon II sampai dengan eselon IV sudah
terisi semua sedangkan untuk formasi fungsional umum masih kekurangan 37
pegawai. Jabatan fungsional tertentu di BKPP ada dua, yaitu Penyuluh
Struktural
Fungsional Umum
Fungsional Tertentu
5Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
Pertanian/Perikanan yang masih kekurangan 2 pegawai dari 9 formasi yang ada
dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) yang masih kekurangan 3 pegawai
dari 16 formasi yang tersedia.
C. Dukungan Sarana Prasarana
Dari tahun ketahun keadaan sarana prasarana Badan Ketahanan Pangan
dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta terus mengalami perubahan
karena adanya penghapusan sarana dan prasaran yang sudah tidak berfungsi
maupun penambahan–penambahan hingga terwujud peningkatan sarana dan
prasarana dalam rangka mendukung kelancaran operasionalnya. Kondisi sarana
prasarana di BKPP DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.1Kondisi Sarana dan Prasarana
No. Jenis BarangJumlah
Aset2014
Kondisi Aset 2014KeteranganLayak Tidak Layak
A. Peralatan Kantor1 Camera digital 4 42 Faximile 2 1 13 Handycam 1 14 Komputer desktop 39 30 95 Komputer desktop touchscreen 1 16 Komputer note book 14 13 17 Komputer note book (pengurus
barang/APBDP)1 1
8 Kelengkapan computer 5 59 LCD dan perlengkapan 3 3
10 Monitor LCD 23” 2 211 Mesin ketik manual 6 612 Printer 23 19 413 UPS 20 2014 Spliter VGA 1 115 Teralis 254 254
B. Perlengkapan Kantor1 Almari arsip 13 132 Almari barang 8 3 53 Almari buffet 6 64 Air conditioner 32 325 Brankas 5 56 Filling kabinet 43 28 157 Gordyn/vitrage 284 2848 Gerobak sampah 1 19 Jam dinding 1 1
10 Kipas angin 10 8 211 Kursi kerja :
- Esselon II 1 1- Esselon III/ fungsional 9 9- Esselon IV/ fungsional 13 13
12 Kursi komputer/ kerja staf 165 85 8013 Kursi rapat 145 121 2414 Meja kerja :
6Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
No. Jenis BarangJumlah
Aset2014
Kondisi Aset 2014KeteranganLayak Tidak Layak
- Esselon II 2 2- Esselon III 5 5- Esselon IV 27 16 11
15 Meja kerja staf 89 46 4316 Meja rapat 81 56 2517 Meja-kursi tamu/sofa 7 718 Meja kerja lobi 1 119 Meja computer 3 320 Mic dynamic + kabel mic 2 221 Papan nama organisasi 1 122 Papan nama gerai 1 123 Rak besi gerai 2 224 Rak kayu 1 125 Rak besi 1 126 Sound system rapat/
mic conference set25 25
27 Mixer portabel 6 chanel 1 128 Limeter compressor DBX 1 129 Mixer power 16 chanel 1 130 Speaker pasif two way 12” 4 431 Speaker aktif two way12” 2 232 Kabel speaker + spikon 2 233 Stand speaker 4 434 Stand mic panjang 3 335 Stand mic meja/ duduk 2 236 Mic ruang rapat 8 837 Tangga 1 138 Tabung pemadam kebakaran 12 1239 Wireless portabel dan perlengkapan 2 240 White board 9 941 Kendaraan dinas operasional:
- Roda 4 ( empat ) 4 4 Kurang 3- Roda 2 ( dua ) 14 12 2 Kurang 6
42 Bagan struktur organisasi 1 143 Papan data elektronik 1 144 Coolbox/box pendingin 2 245 Televisi 20” 2 246 Televisi lcd 42” 1 147 Televisi led 32” (gerai) 1 148 Dvd home teather 1 149 Dvd blue ray 1 150 Lemari pendingin 1 151 Dispencer 1 152 Timbangan digital 2 253 Gazebo gerai 2 254 Sign out box gerai 1 155 Sign in box gerai 3 356 Sand blasting gerai 25 2557 Buku pengetahuan tentang
penyuluhan142 142
C. Prasarana1 Bangunan gedung kantor 3 32 Ruang rapat 2 23 Jaringan telephon 4 44 PABX 1 15 Jaringan listrik/tambah daya 4 46 Tempat parkir sepeda motor 1 17 Gedung semi permanen gerai 1 18 Jaringan internet 2 2
Sumber: BKPP DIY, Desember 2014
7Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
D. Data Sub Sistem Ketersediaan Pangan
1. Desa Mandiri Pangan
Desa Mandiri Pangan (Demapan) adalah desa yang masyarakatnya
mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi
melalui pengembangan sub sistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi
pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan.
Fasilitasi di Demapan sampai tahun 2014 dapat dilihat di tabel di berikut ini:
No Kabupaten 2010 2011 2012 2013 2014
1 Kulonprogo - 2 9 1 1
2 Gunungkidul 1 4 9 2 2
3 Sleman - 2 1 1 1
4 Bantul 3 4 5 2 -
Jumlah 4 12 24 6 4
Sumber: BKPP DIY, Desember 2014
2. Lumbung Pangan
Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan
kelembagaan lumbung pangan secara berkelanjutan dilakukan melalui fasilitasi
dan pembinaan di kelompok lumbung pangan dan Kelompok Wanita Tani.
Sampai dengan akhir tahun 2014 sudah 103 kelompok lumbung pangan dan
Kelompok Wanita Tani yang difasilitasi, 70 kelompok difasilitasi melalui dana
APBD dan 33 kelompok dari dana APBN. Fasilitasi dibagi menjadi 3 tahapan,
yaitu tahap pembangunan, pengisian, dan pengembangan.
No KabupatenAPBN APBD
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Sleman - - - - 5 - - 2 5 3 3 1
2 Gunungkidul 2 10 3 - - - - 5 2 9 4 4
3 Bantul 2 1 4 - - - - 2 2 3 4 4
4 Kulonprogo 2 1 3 - - - - 1 2 8 2 4
Jumlah 6 12 10 0 5 0 0 10 11 23 13 13
Sumber: BKPP DIY, Desember 2014
3. Cadangan Pangan
Cadangan pangan di masyarakat DIY berupa simpanan Gabah Kering Giling
(GKG) di lumbung pangan kelompok. Cadangan pangan pemerintah DIY
8Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
berupa beras yang disimpan di Gudang PUSKUD Metaram. Kondisi cadangan
pangan di DIY dapat dilihat pada tabel berikut ini:
TahunCadangan Pangan
Masyarakat (kg GKG)Cadangan Pangan
Pemerintah (kg beras)
2009 15.000 9.090
2010 55.000 31.000
2011 46.250 -
2012 52.500 40.000
2013 30.000 43.250
2014 32.500 33.725
Sumber: BKPP DIY, Desember 2014
E. Data Sub Sistem Distribusi Pangan
1. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
Pemberdayaan dan pengembangan LDPM sampai dengan tahun 2014
dilakukan dengan penumbuhan dan pemberian fasilitas kepada 102 gapoktan
dengan macam pendekatan meliputi 52 gapoktan reguler dan 50 gapoktan
bergulir.
2. Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM)
Fasilitasi kelembagaan akses pangan LAPM dilakukan melalui pembinaan dan
pendampingan gapoktan yang diberi bantuan hibah. Hibah digunakan untuk
mendekatkan pangan ke masyarakat dengan harga yang murah. Kondisi
lembaga akses pangan yang dibina BKPP sampai akhir tahun 2014 dapat
dibagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu:
tahap penumbuhan: 11 gapoktan;
tahap pengembangan: 11 gapoktan;
tahap kemandirian: 11 gapoktan;
tahap kemandirian I: 15 gapoktan;
tahap kemandirian II: 5 gapoktan.
F. Data Sub Sistem Konsumsi
1. Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) dilaksanakan
melalui fasilitasi terhadap Desa P2KP yang dilaksanakan mulai tahun 2010.
Sampai tahun 2014 yang sudah terfasilitasi sebanyak 168 Desa P2KP.
2. Sertifikasi Prima dan Pendaftaran Nomor PSAT
9Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
Lembaga Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) DIY yang
sebelumnya berkedudukan di Dinas Pertanian dan sejak tahun 2009
berkedudukan di BKPP berwenang melaksanakan penjaminan mutu dan
keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) melalui kegiatan Sertifikasi
Prima 2 dan Prima 3 serta Pendaftaran Nomor PSAT/Registrasi PD. Sampai
tahun 2014 OKKPD DIY sudah menerbitkan 8 Sertifikat Prima 2, 31 Sertifikat
Prima 3, dan 25 Nomor PSAT/PD.
JenisSertifikat
TahunJumlah
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Prima 1 3 4 1 5 8 7 10 39PD - - - - 2 10 10 3 25
Sumber: BKPP DIY, Desember 2014
G. Data Penyuluhan
1. Penyuluh
NO KABUPATEN/ KOTAPENYULUH THL
TBPP PPTKPenyuluh Swadaya
Pertanian Perikanan Pertanian Perikanan
1 SLEMAN 78 17 53 4 60 50
2 BANTUL 50 11 72 4 153 15
3 KULONPROGO 53 13 63 3 111 81
4 GUNUNGKIDUL 75 6 42 6 144 40
5 KOTA 7 0 8 2 15 4
6 PROVINSI 8 0 0 0 0 0
7 BPTP 16 0 0 0 0 0
JUMLAH 287 47 238 287 483 170
Sumber: BKPP DIY, Desember 2014
2. Pelaku Usaha/Pelaku Utama
Sumber: BKPP DIY, Desember 2014
KELEMBAGAANPELAKU UTAMA
SLEMANGUNUNG
KIDULBANTUL
KULONPROGO
KOTAYOGYA
JUMLAH
Kelompok Tani 2.272 1.423 814 1.106 171 5.786
GAPOKTAN 86 144 75 88 45 438
Pokdakan 507 351 339 327 41 1.565
UP FMA - 40 75 80 - 195
Asosiasi 16 8 3 12 4 43
10Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
H. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Ada 4 (empat) jenis pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal Bidang
Ketahanan Pangan yang harus dipenuhi oleh BKPP DIY, yaitu: ketersediaan dan
cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan
keamanan pangan, serta penanganan kerawanan pangan. Target dan
pencapaiannya mulai tahun 2011 sampai 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
No Jenis Pelayanan
Standar Pelayanan Umum Standar Pelayanan Minimal Daerah
Indikator TargetBatasAkhir
Capaian
Target2011
Capaian2011
Terget2012
Capaian2012
Target2013
Capaian2013
Target2014
Capaian2014
1. Ketersediaan danCadangan Pangan
Penguatan cadanganpangan
60% 2015 15,50% 15,50% 37,50% 35% 45,00% 56,56% 52% 73,42%
2. Distribusi dan AksesPangan
Ketersediaaninformasi pasokan,harga dan aksespangan di daerah
100% 2015 91,91% 91,91% 94,26% 94,26% 96,87% 92,19% 99,15% 99,15%
3. Penganekaragamandan KeamananPangan
Pengawasan danpembinaankeamanan pangan
80% 2015 70,50% 70,50% 73% 73% 75,50% 100% 78% 100%
4. PenangananKerawanan Pangan
Penanganan daerahrawan pangan
60% 2015 24% 24,80% 45% 46% 50,00% 56,25% 50% 176,92%
5. Sistematika Penulisan
Renja BKPP tahun 2016 disusun menurut sistematika sebagai berikut:
BAB I. PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, data dan
informasi serta sistematika penulisan;
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
Berisi evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2014 dan capaian Renstra
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, analisis kinerja pelayanan
SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKPP,
telaahan terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program
dan kegiatan masyarakat.
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, visi, misi, tujuan, dan sasaran
SKPD serta program dan kegiatan yang direncanakan.
BAB IV. PENUTUP
Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah
pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.
11Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Jumlah program yang dibiayai dari dana APBD tahun anggaran 2014 sebanyak 9
(sembilan) program yang terdiri dari 52 (lima puluh dua) kegiatan. Kegiatan fisik di
BKPP DIY tahun 2014 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, dan sesuai target
dengan rincian sebagai berikut:
a. Realisasi fisik dari Belanja Tidak Langsung mencapai 100%;
b. Realisasi fisik dari Belanja Langsung mencapai 100%.
Serapan anggaran dari dana APBD tahun 2014 untuk Belanja Tidak Langsung
berupa Belanja Gaji dan Tunjangan untuk pegawai sebesar Rp. 4.785.586.354,- (empat
milliar tujuh ratus delapan puluh lima juta lima ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus
lima puluh empat rupiah) atau sebesar 99,26% dari Rp. 4.821.416.663,-. Sisa anggaran
sebesar Rp. 133.843.794,- (seratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga
ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah). Realisasi Belanja Langsung sebesar
Rp. 7.915.457.715,- (tujuh milliar sembilan ratus lima belas juta empat ratus lima puluh
tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau sebesar 93,80% dari Rp. 8.438.225.800,-.Jadi sisa anggaran sebesar Rp. 522.768.085,- (lima ratus dua puluh dua juta tujuh ratus
enam puluh delapan ribu delapan puluh lima rupiah) disetor kembali ke kas daerah.
Capaian realisasi fisik dan keuangan dari APBD pada tahun 2014 dapat
digambarkan pada tabel 2.1 berikut ini:
12Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
Tabel 2.1Rekapitulasi Realisasi APBD Tahun 2014
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta
No Kode Program/Kegiatan Pagu (Rp)Fisik Keuangan
Target(%)
Realisasi(%) Target (Rp) Target
(%)Realisasi
(Rp)Realisasi
(%)1 1.21.1.21.01.00.01. PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN529.252.000 100 100 529.252.000 100 495.751.568 93,67
1.1 1.21.01.00.01.001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.000.000 100 100 1.000.000 100 1.000.000 100
1.2 1.21.01.00.01.002. Penyediaan Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik*
195.800.000 100 100 195.800.000 100 170.783.043 87,22
1.3 1.21.01.00.01.006. Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/ Operasional*
6.132.000 100 100 6.132.000 100 4.282.500 69,84
1.4 1.21.01.00.01.007. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 19.320.000 100 100 19.320.000 100 19.320.000 100
1.5 1.21.01.00.01.008. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 57.000.000 100 100 57.000.000 100 55.998.040 98,24
1.6 1.21.01.00.01.010. Penyediaan Alat Tulis Kantor 37.500.000 100 100 37.500.000 100 37.494.500 99,99
1.7 1.21.01.00.01.011. Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan*
27.500.000 100 100 27.500.000 100 23.446.525 85,26
1.8 1.21.01.00.01.012. Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor
14.000.000 100 100 14.000.000 100 13.994.000 99,96
1.9 1.21.01.00.01.015. Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan
10.000.000 100 100 10.000.000 100 9.279.400 92,79
1.10 1.21.01.00.01.017. Penyediaan Makanan dan Minuman 23.000.000 100 100 23.000.000 100 23.000.000 100
1.11 1.21.01.00.01.018. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keLuar Daerah
130.000.000 100 100 130.000.000 100 129.233.560 99,41
1.12 1.21.01.00.01.026. Penyediaan Retribusi Sampah 8.000.000 100 100 8.000.000 100 7.920.000 99
2 1.21.1.21.01.00.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA APARATUR
3.934.343.750 100 100 3.934.343.750 100 3.657.902.752 92,97
2.1 1.21.01.00.02.003. Pembangunan Gedung Kantor 3.000.000.000 100 100 3.000.000.000 100 2.801.517.000 93,38
2.2 1.21.01.00.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 186.644.000 100 100 186.644.000 100 176.180.000 94,39
2.3 1.21.01.00.02.007. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 350.000.000 100 100 350.000.000 100 316.971.000 90,56
13Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
No Kode Program/Kegiatan Pagu (Rp)Fisik Keuangan
Target(%)
Realisasi(%) Target (Rp) Target
(%)Realisasi
(Rp)Realisasi
(%)
2.4 1.21.01.00.02.009. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 171.799.750 100 100 171.799.750 100 169.870.000 98,88
2.5 1.21.01.00.02.010. Pengadaan Mebeleur 38.500.000 100 100 38.500.000 100 38.500.000 100
2.6 1.21.01.00.02.022. Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor
21.900.000 100 100 21.900.000 100 21.894.150 99,97
2.7 1.21.01.00.02.024. Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/ Operasional*
145.000.000 100 100 145.000.000 100 112.820.602 77,81
2.8 1.21.01.00.02.026. Pemeliharaan Rutin/BerkalaPerlengkapan Gedung Kantor
3.500.000 100 100 3.500.000 100 3.350.000 95,71
2.9 1.21.01.00.02.028. Pemeliharaan Rutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
17.000.000 100 100 17.000.000 100 16.800.000 98,82
3 1.21.1.21.01.00.05. PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYAAPARATUR
34.000.000 100 100 34.000.000 100 33.782.000 99,36
3.1 1.21.01.00.05.003 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan
14.000.000 100 100 14.000.000 100 14.000.000 100
3.2 1.21.01.00.05.007. Pembinaan, Pengembangan KualitasProfesi Dan Penilaian Angka KreditJabatan Fungsional Tertentu
20.000.000 100 100 20.000.000 100 19.782.000 98,91
4 1.21.1.21.01.00.06. PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
231.738.300 100 100 231.738.300 100 166.470.900 97,23
4.1 1.21.01.00.06.016. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD 5.500.000 100 100 5.500.000 100 5.446.500 99,03
4.2 1.21.01.00.06.017. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 8.000.000 100 100 8.000.000 100 7.920.000 99
4.3 1.21.01.00.06.018. Penyusunan Rencana Program KegiatanSKPD serta Pengembangan Data danInformasi
196.238.300 100 100 196.238.300 100 190.294.075 96,97
4.4 1.21.01.00.06.019. Monitoring dan Evaluasi PelaksanaanProgram Kegiatan SKPD
22.000.000 100 100 22.000.000 100 21.664.250 98,47
5 1.21.1.21.01.00.15. PROGRAM PEMBERDAYAANPENYULUH PERTANIAN
1.173.863.700 100 100 1.173.863.700 100 1.021.756.300 87,04
5.1 1.21.01.00.15.006. Peningkatan Kompetensi dan KeprofesianTenaga Penyuluh
461.363.700 100 100 461.363.700 100 453.428.700 98,28
5.2 1.21.01.00.15.010. Fasilitasi/Temu Teknis Penyuluh 30.000.000 100 100 30.000.000 100 28.911.500 96,37
14Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
No Kode Program/Kegiatan Pagu (Rp)Fisik Keuangan
Target(%)
Realisasi(%) Target (Rp) Target
(%)Realisasi
(Rp)Realisasi
(%)
Swadaya/Swasta
5.3 1.21.01.00.15.011. Penyusunan Programa Penyuluhan 32.500.000 100 100 32.500.000 100 32.500.000 100
5.4 1.21.01.00.15.014. Pengembangan dan PenguatanKelembagaan Penyuluhan*
650.000.000 100 100 650.000.000 100 506.916.100 77,99
6 1.21.1.21.01.00.17. PROGRAM PENINGKATANPENANGANAN DAERAH RAWANPANGAN
513.380.000 100 100 513.380.000 100 503.751.685 98,12
6.1 1.21.01.00.17.001 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 89.250.000 100 100 89.250.000 100 86.516.735 96,94
6.2 1.21.01.00.17.002 Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan 324.130.000 100 100 324.130.000 100 318.851.475 98,37
6.3 1.21.01.00.17.003 Penyusunan Peta Ketahanan danKerawanan Pangan Berbasis FSVA
50.000.000 100 100 50.000.000 100 48.520.000 97,04
6.4 1.21.01.00.17.004 Penyusunan SKPG 50.000.000 100 100 50.000.000 100 49.863.475 99,73
7 1.21.1.21.01.00.18. PROGRAM PENINGKATANKETERSEDIAAN DAN CADANGANPANGAN
609.500.000 100 100 609.500.000 100 603.973.750 99,09
7.1 1.21.01.00.18.001. Penyusunan Neraca Bahan Makanan 55.000.000 100 100 55.000.000 100 53.420.000 97,13
7.2 1.21.01.00.18.002. Penguatan Cadangan Pangan 345.000.000 100 100 345.000.000 100 344.757.500 99,93
7.3 1.21.01.00.18.003. Analisis Ketersediaan Pangan* 120.000.000 100 100 120.000.000 100 116.890.000 97,41
7.4 1.21.01.00.18.004. Penyusunan Ketersediaan dan KebutuhanPangan
89.500.000 100 100 89.500.000 100 88.906.250 99,34
8 1.21.1.21.01.00.19. PROGRAM PENGANEKARAGAMANKONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN
877.148.050 100 100 877.148.050 100 849.087.985 96,80
8.1 1.21.01.00.19.001. Gerakan Pola Pangan Beragam, Bergizi,Berimbang dan Aman
40.000.000 100 100 40.000.000 100 39.068.000 97,67
8.2 1.21.01.00.19.002. Penyebaran Informasi Produk PanganLokal
170.673.600 100 100 170.673.600 100 155.748.000 91,25
8.3 1.21.01.00.19.003. Pengembangan Diversifikasi ProdukAntara*
50.000.000 100 100 50.000.000 100 47.042.500 94,09
8.4 1.21.01.00.19.004. Penanganan Keamanan Pangan 122.570.000 100 100 122.570.000 100 120.726.935 98,50
8.5 1.21.01.00.19.005. Pengembangan Kelembagaan OKKPD 55.000.000 100 100 55.000.000 100 54.980.000 99,96
8.6 1.21.01.00.19.006. Pemberdayaan Wanita MelaluiPemanfaatan Pekarangan*
43.204.450 100 100 43.204.450 100 42.794.500 99,05
15Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
No Kode Program/Kegiatan Pagu (Rp)Fisik Keuangan
Target(%)
Realisasi(%) Target (Rp) Target
(%)Realisasi
(Rp)Realisasi
(%)
8.7 1.21.01.00.19.007. Pengembangan Kelembagaan SertifikasiPangan Segar
280.000.000 100 100 280.000.000 100 275.368.400 98,35
8.8 1.21.01.00.19.008. Fasilitasi Pengembangan Produk PanganBersertifikat
65.000.000 100 100 65.000.000 100 63.929.650 98,35
8.9 1.21.01.00.19.009. Penyusunan PPH 50.700.000 100 100 50.700.000 100 49.430.000 97,50
9 1.21.1.21.01.00.20. PROGRAM PENINGKATAN DISTRIBUSIDAN AKSES PANGAN
535.000.000 100 100 535.000.000 100 524.126.850 97,97
9.1 1.21.01.00.20.001. Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan 300.000.000 100 100 300.000.000 100 295.864.700 98,62
9.2 1.21.01.00.20.002. Analisis Distribusi dan Harga Pangan 55.000.000 100 100 55.000.000 100 54.816.500 99,67
9.3 1.21.01.00.20.003. Pemberdayaan dan PengembanganLembaga Distribusi Pangan Masyarakat(LDPM)
125.000.000 100 100 125.000.000 100 119.082.750 95,27
9.4 1.21.01.00.20.004 Analisis Pasokan dan Akses Pangan 55.000.000 100 100 55.000.000 100 54.362.900 98,84
Jumlah 8.438.225.800 100 100 8.438.225.800 100 7.915.457.715 93,80
16Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
Dari capaian keuangan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang sisa
anggarannya melebihi 10%.
A. Nama kegiatan dengan sisa anggaran lebih dari 10%:
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik;
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
e. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan.
B. Penjelasan terhadap pekerjaan yang sisa anggarannya lebih dari 10%:
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik: kenaikan Tarif
Dasar Listrik (TDL) dan telepon tidak sesuai dengan yang direncanakan
selain itu ada pengurangan belanja internet yang semua 2 saluran menjadi 1
saluran;
b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/
Operasional: ada alokasi anggaran berlebih yang semula direncanakan untuk
mengantisipasi kenaikan pajak dan asuransi kendaraan sebagai imbas dari
rencana kenaikan BBM ternyata tidak dapat direalisasikan karena tidak ada
kenaikan pajak dan asuransi kendaraan;
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan: dokumen-dokumen lebih
banyak disimpan dalam bentuk file digital (soft copy) sehingga terjadi
penghematan dan dapat mendukung program go green dengan mengurangi
penggunaan kertas;
d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional: banyak
kendaraan dinas operasional yang masih relatif baru dan belum memerlukan
perawatan serta penggantian suku cadang, efisiensi penggunaan BBM sesuai
kebutuhan, pengadaan kendaraan operasional baru dilaksanakan bulan Juni
sehingga anggaran untuk pemeliharaan dan BBM dari bulan Januari sampai
dengan Juni tidak dapat direalisasikan;
e. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan: Pedoman Umum
(Pedum) kegiatan Pekan Petani dan Nelayan Nasional (PENAS) tahun 2014
baru terbit pada bulan Mei 2014 sehingga dalam perencanaan masih
menggunakan Pedum tahun 2013. Akibatnya ada beberapa jenis belanja
dalam anggaran yang tidak dapat direalisasikan karena tidak sesuai/tidak
memenuhi persyaratan Pedum PENAS tahun 2014.
17Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan di Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY selain ditetapkan dengan Indikator Kinerja
Utama berupa Skor Pola Pangan Harapan (PPH), juga ditetapkan indikator kinerja
kegiatan (IKK).
Pada tahun anggaran 2014, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY
telah berhasil mengemban tugas dan menyelesaikan kewajiban pengelolaan
sumberdaya yang tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Pengukuran target kinerja atas indikator kinerja utama dari sasaran strategis yang
telah ditetapkan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY dilakukan
dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator
kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY beserta target dan capaian realisasinya
dirinci pada tabel 2.2.
Tabel 2.2Capaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2014
No Sasaran/Indikator Kinerja Satuan TargetTahun 2014
CapaianTahun 2014
%Capaian
1 Pemantapan Ketersediaan dan Cadangan Pangan
a. Ketersediaan Energi Kkal/kap/hr 3.511 3.699 105,35
b. Ketersediaan Protein Gr/kap/hr 90,83 107,3 118,13
c. Cadangan Pangan Ton beras 290 290 100,00
2 Penanganan Daerah Rawan Pangan
Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan Desa 62
(penurunan 9desa)
26
(penurunan34 desa)
158,06
3 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)* Skor 81,9 85,3 104,15
4 Penanganan Keamanan Pangan Melalui SKPT yang meliputi Jejaring Intelejen Pangan, JejearingPengawasan Pangan, dan Jejaring Promosi Keamanan Pangan
Persentase Pengawasan dan Pembinaan
Keamanan Pangan
% 78 100 128,21
5 Penguatan Distribusi, Harga, dan Akses Pangan pada Gapoktan/Masyarakat
Distribusi, Harga, dan Akses Pangan
Meningkat
Unit gapoktan 28 28 100,00
6 Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga, dan Akses Pangan pada Masyarakat
Persentase Ketersediaan Informasi % 99,15 99,15 100,00
18Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
No Sasaran/Indikator Kinerja Satuan TargetTahun 2014
CapaianTahun 2014
%Capaian
Pasokan, Harga, dan Akses Pangan
7 Peningkatan Kualitas Penyuluh
Peningkatan Kapasitas Penyuluh % 61 61 100,00
8 Peningkatan Kelembagaan dan Kepemimpinan Pelaku Utama/Pelaku Usaha
Kemampuan dan Kapasitas Pelaku Utama
Meningkat
Orang 300 300 100,00
* : Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur DIY
Indikator Kinerja Utama Gubernur DIY untuk BKPP adalah Skor Pola Pangan
Harapan (PPH). Dalam Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014, sasaran Skor PPH
nasional tahun 2014 sebesar 93,3. Skor PPH di DIY tahun 2014 sebesar 85,3
(menggunakan angka perhitungan PPH tahun 2013 dikarenakan data SUSENAS yang
dipakai sebagai dasar penghitungan Skor PPH 2014 baru keluar setelah pertengahan
tahun 2015), memang masih lebih rendah dibanding target nasional tetapi sudah
meningkat dari Skor PPH DIY tahun 2013 sebesar 83,1 dan sudah melebihi target
tahun 2014 dengan persentase capaian 104,15%.
Terlihat di tabel 2.2, ada 10 (sepuluh) indikator yang terbagi ke dalam 8 (delapan)
sasaran strategis. Pada tahun 2014, semua indikator telah memenuhi target yang
ditetapkan, bahkan capaian indikator Ketersediaan Energi, Ketersediaan Protein,
Penurunan Jumlah Desa Rawan Pangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH), serta
Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan realisasinya terhadap
target melebihi 100%. Keberhasilan pencapaian indikator kinerja perlu terus dijaga dan
ditingkatkan.
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Koordinasi dan sinergi pelaksanaan program/kegiatan antara BKPP DIY dengan
SKPD pengampu ketahanan pangan dan penyuluhan tingkat kabupaten/kota berjalan
dengan baik. Adanya sinergitas anggaran untuk mendukung berbagai
program/kegiatan tingkat provinsi dan kabupaten/kota terlaksana tanpa hambatan
yang berarti karena kabupaten/kota ikut menganggarkan dana APBD kabupaten/kota
untuk mendukung pelaksanaan program/kegiatan dari BKPP DIY. Demikian pula
hubungan koordinasi dan sinergi program/kegiatan antara BKPP DIY dengan Badan
Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Badan Pengembangan SDM Pertanian
19Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
Kementerian Pertanian, dan Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan juga berjalan dengan baik. BKPP DIY
memperoleh dukungan dana APBN untuk berbagai program/kegiatan yang
dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan ketahanan pangan dan
penyuluhan.
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY sejauh ini telah berhasil
mengemban tugas dan menyelesaikan kewajiban pengelolaan sumberdaya yang
tersedia untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Namun dalam
pelaksanaan tugasnya, masih terdapat berbagai permasalahan diantaranya adalah:
1. Jumlah penduduk miskin di DIY masih cukup tinggi. Hal ini akan
mempengaruhi daya beli masyarakat, termasuk untuk mendapatkan bahan
pangan sehingga berpotensi menimbulkan kondisi rawan pangan dan gizi
buruk.
2. Kondisi ketersediaan bahan pangan mulai dari hulu sampai hilir (produsen
sampai dengan konsumen akhir) di DIY belum ada gambaran yang jelas
sehingga kadang kala menyulitkan proses penelusuran saat terjadi
kelangkaan bahan pangan yang menimbulkan kenaikan harga, tidak dapat
diketahui pasti di titik atau tingkatan mana terjadi permasalahan. Hal ini
sering kali mengakibatkan kebijakan yang diambil kurang tepat dan kurang
bisa menyelesaikan masalah.
3. Pola konsumsi pangan di tingkat rumah tangga belum sepenuhnya sesuai
dengan kaidah-kaidah makanan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman
(B2SA), serta masih sangat tergantungnya pola konsumsi rumah tangga
hanya pada satu jenis bahan pangan yaitu beras dan/atau tepung terigu.
4. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk
mengkonsumsi dan memproduksi makanan yang aman, bermutu, halal, dan
bermartabat.
5. Kurang mantapnya kelembagaan penyuluhan dan sinergisitas pelaku
penyuluhan.
Berbagai permasalahan tersebut berpotensi menghambat pencapaian visi dan
misi Gubernur DIY yang terurai dalam Indikator Kinerja Utama Gubernur DIY maupun
dalam sasaran strategis dan indikator kinerja di Renstra BKPP DIY. Oleh karena itu
diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui upaya-upaya
berikut:
20Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
1. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas dengan para pihak
secara kontinyu untuk mengatasi masalah kemiskinan dan kerawanan
pangan. Salah satu terobosan yang dilakukan dalam usaha meningkatkan
ketersediaan pangan adalah melalui kerjasama penguatan ketahanan pangan
dalam kawasan hutan melalui kegiatan pertanian dan perikanan yang sudah
dirintis sejak tahun 2014 melalui MoU 4 (empat) kepala SKPD terkait di DIY
yaitu Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Pertanian, Dinas Kelautan
dan Perikanan, dan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang
kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur No.
196/Kep/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Pembentukan Kelompok
Kerja Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan dalam Kawasan Hutan.
Selanjutnya kegiatan ini akan dikenal dengan istilah wana pangan.
2. Membuat kajian untuk menciptakan software supply chain ketahanan pangan
yang disusun berdasarkan kebutuhan BKPP maupun para pihak terkait dan
dapat digunakan untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan di DIY.
3. Untuk mengurangi ketergantungan pola konsumsi rumah tangga hanya pada
satu jenis bahan pangan yaitu beras dan/atau tepung terigu maka, perlu:
a. Meningkatkan kemampuan, pelaksanaan gerakan, sosialisasi, promosi,
dan kampanye makan B2SA.
b. Meningkatkan/mengintensifkan kemampuan, pelaksanaan gerakan,
sosialisasi, promosi, dan kampanye makan B2SA.
c. Mendorong terwujudnya gerakan one day no rice (satu hari tanpa
mengkonsumsi nasi).
d. Meningkatkan pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan
keluarga serta memperkenalkan kepada anak-anak sejak usia dini dalam
usaha untuk memproduksi bahan pangan sendiri melalui penanaman
tanaman pangan di pekarangan dengan mengadakan sosialisasi tentang
konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) kepada siswa-siswa
Sekolah Dasar di DIY.
e. Mengenalkan dan mengembangkan teknologi pengolahan pangan lokal
melalui Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L).
4. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam
mengkonsumsi dan memproduksi makanan yang aman, bermutu, halal, dan
bermartabat, maka perlu:
21Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman rumah tangga tentang
manfaat pangan lokal.
b. Mendorong peningkatan status pangan lokal sesuai dengan
perkembangan preferensi konsumen.
c. Meningkatkan pemasyarakatan tentang pentingnya keamanan pangan
melalui jejaring keamanan pangan secara terpadu.
d. Meningkatan pengawasan pangan yang beredar di masyarakat secara
mandiri maupun kerjasama melalui jejaring keamanan pangan terpadu.
e. Meningkatkan sosialisasi penggunaan produk pangan bersertifikat.
f. Membantu menyediakan produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
yang sehat dan aman melalui penerbitan Sertifikat Prima dan Nomor
PSAT oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) DIY.
5. Untuk memantapkan kelembagaan penyuluhan dilakukan melalui revitalitasi
BPP yang didanai melalui APBN sedangkan untuk meningkatkan peran
penyuluh terutama dalam mendukun swasembada padi, jagung, dan kedelai
melalui pelatihan/bimtek/peningkatan kompetensi/kapasitas penyuluh PNS,
kontrak maupun swadaya. Selain itu, upaya khusus swasembada pangan
juga didukung melalui pendampingan mahasiswa maupun bintara pembina
desa (babinsa) dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).
Keberhasilan penyuluhan juga sangat ditunjang oleh koordinasi dan sinergitas
yang baik antar para pihak terkait.
Sementara itu, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan
dan penyuluhan dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Desa Rawan Pangan sebanyak 26 desa tersebar di empat kabupaten dan
jumlah penduduk miskin di DIY sebesar 15,03% (BPS, 2014);
b. Fakta bahwa jumlah penduduk terus bertambah, perubahan iklim global,
konversi/alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat,
bencana alam sering terjadi, perkembangan ekonomi dan perdagangan
global, perkembangan geoekonomi dan krisis ekonomi global secara riil
semuanya mengancam ketahanan pangan;
c. Hasil riset dan teknologi di bidang pertanian dan pangan berbasis pada
sumberdaya lokal belum mampu menjawab permasalahan penyediaan
pangan (segar dan olahan);
22Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
d. Kuantitas sumber daya manusia di sektor pertanian yang semakin menurun
dengan kemampuan (kualitas) yang cenderung stagnan sehingga kurang
mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kondisi global.
Berbagai program aksi yang sedang dan akan dilaksanakan dalam menjawab
berbagai tantangan tersebut adalah:
a. Penumbuhan dan pengembangan Desa Mandiri Pangan (Demapan);
b. Penumbuhan dan pengembangan pengelolaan cadangan pangan;
c. Fasiltasi bantuan penanganan daerah rawan pangan (transient);
d. Pemantapan rekomendasi kebijakan pembangunan ketahanan pangan yang
didasarkan pada perhitungan Neraca Bahan Makanan di DIY;
e. Penumbuhan dan pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
(LDPM);
f. Penumbuhan dan pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat
(LAPM);
g. Pemantauan distribusi, harga, dan akses pangan;
h. Penumbuhan dan pengembangan desa P2KP;
i. Peningkatan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal/nusantara;
j. Peningkatan pengawasan dan penjaminan mutu produk Pangan Segar Asal
Tumbuhan (PSAT);
k. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, perikanan, dan kehutanan;
l. Pemantapan penyelenggaraan penyuluhan (program aksi Kementan, UP-
FMA), ketenagaan (fasilitasi PP PNS, THL-TB PP dan PP Swadaya), dan
kelembagaan (BPP dan Posluhdes).
m. Peningkatan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha bidang pertanian,
perikanan, dan kehutanan.
n. Pemantapan fasilitasi dukungan pengelolaan administrasi dan manajemen
serta kelembagaan non struktural di lingkup BKPP.
4. Telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD
Proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan untuk menyusun kegiatan
tahun 2016 yaitu:
a. Usulan kegiatan dijabarkan dan dikoordinasikan dengan kabupaten/kota melalui
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan);
b. Hasil Musrenbangtan disampaikan kepada TAPD dalam Forum SKPD yang
dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tujuan
23Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD dalam rangka optimalisasi
pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan sinergitas pelaksanaannya;
c. Hasil forum SKPD ditindaklanjuti dengan Musyawarah Perencanan
Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang akan menghasilkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD);
d. Gubernur menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berdasarkan RKPD
dan pedoman penyusunan APBD;
e. Berdasarkan KUA Pemerintah Daerah menetapkan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS);
f. Berdasarkan KUA dan PPAS Kepala Badan menyusun RKA-SKPD;
g. Penyusunan RKA-SKPD memperhatikan capaian tahun sebelumnya, usulan dan
masukan dari kabupaten kota dan asumsi-asumsi tahun berikutnya serta
mempertimbangkan SHBJ dan ASB.
h. Pencermatan terhadap RKA-SKPD dilakukan oleh TAPD, selanjutnya dibahas
dengan Dewan Perwalikan Rakyat Daerah (Komisi B dan Badan Anggaran).
i. Dilakukan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan selanjutnya
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur.
Dari rancangan awal yang telah disusun dalam RKPD 2016 telah disesuaikan
dengan perencanaan kinerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah
Istimewa Yogyakarta. Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan
Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY, yang akan dilaksanakan melalui berbagai
kegiatan tahunan.
Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin
dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan
representasi tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY.
Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program,
kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen
kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan
dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan
pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tahun 2015 Renstra BKPP DIY sudah ditinjau kembali menyesuaikan dengan
hasil Perubahan atas RPJMD DIY Tahun 2012-2017. Dari 8 (delapan) sasaran
strategis dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja menjadi 2 (dua) sasaran strategis
(sesuai dengan sasaran SKPD yang tercantum dalam Perubahan RPJMD DIY Tahun
2012-2017) dengan 2 (dua) indikator kinerja. Untuk indikator kinerja utama masih tetap
24Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
Skor Pola Pangan Harapan (PPH), targetnya saja yang ditingkatkan menjadi 88,5
(tahun 2016) dan 90 (tahun 2017).
Dibandingkan dengan Renstra BKPP, ada sedikit perubahan dalam rancangan
awal RKPD. Perubahan tersebut terletak pada besarnya anggaran yang akan
digunakan. Sebagian besar mengalami kenaikan disesuaikan dengan kebutuhan
pelaksanaan program/kegiatan yang bersangkutan agar dapat mencapai target kinerja
yang telah ditetapkan.
Rumusan program dan kegiatan yang termuat dalam rancangan awal RKPD
2016 secara keseluruhan sudah sesuai dengan rumusan program dan kegiatan yang
direncanakan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY terutama sebagai tindak
lanjut hasil evaluasi pencapaian sasaran tahun 2014 agar target kinerja akhir RPJMD
maupun Renstra BKPP DIY di tahun 2017 dapat dicapai secara bertahap.
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Penyusunan Renja BKPP DIY dilakukan melalui pendekatan partisipatif, yaitu
melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan ketahanan
pangan dan pendekatan usulan program/kegiatan dari atas-bawah (top down) dan
bawah-atas (bottom-up) yang dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan melalui
musyawarah. Forum untuk menjaring aspirasi masyarakat dan usulan kegiatan yang
berkaitan dengan ketahanan pangan dari kalangan non pemerintah dilakukan melalui
forum resmi seperti dalam pelaksanaan musrenbang dan melalui forum tidak resmi.
Aspirasi dan usulan tersebut diterima oleh Badan Ketahanan Pangan dan
Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kemudian dilakukan kajian lebih lanjut
mengenai keterkaitan usulan kegiatan dengan arah pembangunan ketahanan pangan
seperti yang tertuang dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DIY
serta keterkaitan dengan isu-isu penting pembangunan ketahanan pangan di Daerah
Istimewa Yogyakarta.
25Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan
nasional yang dalam RPJMN 2015-2019 menjadi agenda 7.1. NAWACITA yaitu
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik dengan sub agenda Peningkatan Kedaulatan Pangan. Arah
pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasil KTT Pangan 2009, yang
antara lain menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang
mendesak pada tingkat nasional, regional, dan global untuk merealisasikan secara
penuh komitmen Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2000 dan Deklarasi
World Food Summit (WFS) 1996.
Dengan mengacu pada RPJMN dan kesepakatan KTT Pangan, arah kebijakan
umum pembangunan ketahanan pangan nasional 2015-2019 adalah pilot project 1000
desa organik (bagian reforma agraria) hingga tahun 2019 dan bertambah 1000 desa
lagi hingga tahun 2024, melalui: (1) meningkatkan ketersediaan, penanganan
kerawanan pangan dan akses pangan, (2) meningkatkan sistem distribusi dan
stabilisasi harga dan cadangan pangan, serta (3) meningkatkan pemenuhan
kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan.
Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan
diarahkan untuk: (a) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam
negeri menuju kemandirian pangan; (b) mencegah dan menanggulangi kondisi rawan
pangan secara dinamis; (c) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam
pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan
kerawanan pangan.
Dalam aspek peningkatan sistem distribusi, stabilitas harga dan cadangan
pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) mengembangkan sistem
distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasaokan dan
harga pangan; (b) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan
pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif; (c) mengembangkan
koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan
pangan; dan (d) meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam
kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan.
26Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
Sedangkan pada aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan
keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk: (a) mempercepat
penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal, (b) teknologi
pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna
meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial, (c) meningkatkan pengawasan keamanan
pangan segar, dan (d) mengembangakan koordinasi sinergis lintas sektoral dalam
pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan segar.
Pemerintah Pusat melalui Badan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian
Pertanian juga memberikan komitmen yang kuat untuk pembangunan penyuluhan di
daerah. Komitmen ini akan diwujudkan melalui program Revitalisasi BPP dan program
1 Desa 1 Penyuluh untuk mendukung berjalannya sistem penyuluhan yang produktif,
efektif, dan efisien sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan
dukungan kebijakan, antara lain: (a) peningkatan dukungan penelitian dan
pengembangan pangan; (b) peningkatan kerjasama internasional, (c) peningkatan
pemberdayaan dan peran serta masyarakat; (d) penguatan kelembagaan dan
koordinasi ketahanan pangan; serta (e) dorongan terciptanya makro dan perdagangan
yang kondusif bagi ketahanan pangan.
Berdasarkan kebijakan ketahanan pangan nasional Badan Ketahanan Pangan
dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Satuan Kerja Perangkat
Daerah, akan memadukan antara prinsip top-down policy dan prinsip bottom-up
planning dalam merumuskan kebijakan. Dengan kata lain, dalam proses ini mesti
diperhatikan apa yang ingin dicapai Pemerintah Pusat dan apa kegiatan yang sesuai
dengan kondisi dan potensi daerah, agar tujuan yang akan dicapai sesuai dengan
harapan.
2. Visi dan Misi
A. Visi
Pembangunan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan diarahkan pada
terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan dalam jumlah
yang cukup, mutu yang terjamin, aman, dan terjangkau serta berkelanjutan yang
didukung oleh penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, dan
kehutanan. Untuk mengantisipasi tantangan dan perkembangan ke depan baik
pada tingkat lokal, regional, nasional, maupun global, Badan Ketahanan Pangan
27Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta perlu menetapkan visi. Adapun visi
tersebut adalah:
“Mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, berkarakter dan berbudayasecara berkelanjutan melalui tercapainya kemandirian dan kedaulatanpangan didukung oleh sistem penyuluhan yang efektif dan efisien”.
B. Misi
Misi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Daerah Istimewa Yogyakarta
adalah sebagai berikut:
Misi 1. Peningkatan ketahanan pangan dengan peningkatan subsistem
ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
Misi 2. Pengembangan sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan
sesuai karakter, budaya lokal dan kebutuhan petani, nelayan dan
masyarakat sekitar kawasan hutan;
Misi 3. Pengembangan sistem pengelolaan ketahanan pangan dan penyuluhan
yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik
dan benar (good governance).
3. Tujuan dan Sasaran SKPD
A. Tujuan
Tujuan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhan pada
hakekatnya adalah untuk memperkuat ketahanan pangan di tingkat individu,
rumah tangga dan wilayah serta penyelenggaraan penyuluhan yang efektif dan
efisien. Memperhatikan visi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang akan
dicapai atau dihasilkan adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan skor Pola
Pangan Harapan (PPH) minimal 90 di tahun 2017;
2. Meningkatkan kinerja tenaga penyuluh dalam pengawalan dan
pendampingan masyarakat petani dan nelayan serta masyarakat sekitar
kawasan hutan;
3. Meningkatkan profesionalitas aparatur untuk mencapai tata kelola
pemerintahan yang baik dan benar.
28Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
B. Sasaran
Dengan memperhatikan kondisi saat ini dan tantangan yang dihadapi
serta visi dan misi pembangunan yang telah dirumuskan, maka pembangunan
ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan
diarahkan pada pencapaian sasaran:
1. Pemantapan ketersediaan dan pola konsumsi masyarakat yaitu pada posisi
skor PPH 90;
2. Peningkatan kualitas penyuluh dan peningkatan kualitas kelembagaan pelaku
utama/pelaku usaha sampai 100%;
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan benar melalui
peningkatan kualitas aparatur dengan dukungan sarana-prasarana dan
peningkatan proses perencanaan, monitoring evaluasi sampai dengan
pelaporan sampai dengan 100%.
4. Program dan Kegiatan
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) adalah unsur pelaksana
Pemerintah Daerah di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan. BKPP DIY
mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
bidang ketahanan pangan serta koordinasi penyuluhan pertanian, perikanan,
kehutanan dan perkebunan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, BKPP DIY
ikut serta mendukung pencapaian visi Gubernur DIY yang termuat dalam RPJMD
2012-2017 yaitu “Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya,
Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru” melalui misi ke-1 yaitu
membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan dan misi ke-2 yaitu
menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan,
inovatif dan kreatif.
Selain itu BKPP DIY mendukung pula pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Gubernur DIY dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang memenuhi kaidah
Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) melalui skor PPH. Pencapaian tujuan
pertama Millenium Development Goals (MDGs) yaitu menanggulangi kemiskinan dan
kelaparan juga menjadi pertimbangan dalam merumuskan program dan kegiatan
BKPP DIY tahun 2016 di samping pendayagunaan potensi ekonomi DIY seperti
potensi pangan lokal.
Pada tahun 2016, BKPP DIY merumuskan rencana program dan kegiatan
sejumlah 9 (sembilan) program dan 54 (lima puluh empat) kegiatan. Lokasi sasaran
29Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
program dan kegiatan tersebar di 4 kabupaten/1 kota di DIY termasuk di lingkup BKPP
DIY. Ada 4 program yaitu program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, serta
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang
terfokus pada internal BKPP DIY. Sedangkan lima program lainnya yaitu:
1. Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan;
2. Peningkatan Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
3. Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
4. Peningkatan Distribusi dan Akses Pangan;
5. Pemberdayaan Penyuluhan.
Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif belanja langsung yang bersumber dari
dana APBD DIY untuk melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan
BKPP DIY pada tahun 2016 seperti yang tercantum dalam Rancangan RKPD DIY
tahun 2016 sebesar Rp. 8.512.572.550,- (delapan miliar lima ratus dua belas juta lima
ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah), dengan usulan belanja
bantuan kelembagaan/bantuan hibah yang akan disalurkan ke masyarakat sebesar
Rp. 2.862.437.000,-. Sasaran untuk masing-masing program/kegiatan BKPP disusun
berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan, dan penganggaran terpadu. Rincian
program dan kegiatan berikut kebutuhan dana/pagu indikatif per kegiatan dapat dilihat
pada tabel 3.1.
Untuk menjawab permasalahan dan tantangan yang ada, tahun 2016 BKPP DIY
melanjutkan kegiatan tahun 2015 yang sudah diawali dengan FGD untuk
Pengembangan/Pengadaan Software Simulasi Supply Chain Ketahanan Pangan
dan sub kegiatan tambahan di kegiatan Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan
berupa penguatan ketahanan pangan di kawasan hutan melalui kegiatan pertanian
dan perikanan.
Gerakan Percepatan Penanganan 8 Desa Percontohan Pengurangan
Kemiskinan dan Kerawanan Pangan yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur No.
434/KEP/2012 tanggal 28 Desember 2010 merupakan program arahan Gubernur DIY
(selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan) yang dicanangkan secara sinergis antar
SKPD terkait dan stakeholder lainnya. Pelaksanaannya dimulai tahun 2013 sampai
dengan 2016. Sampai tahun 2014, dari 8 Desa Percontohan masih ada 2 desa yang
masuk kriteria desa rawan pangan yaitu desa Jagalan dan Hargorejo. Untuk tingkat
kemiskinannya walaupun sudah ada penurunan tetapi belum signifikan sehingga tahun
2016 ini masih dijadikan kegiatan unggulan melalui Pemberdayaan Daerah Rawan
30Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
Pangan bersama dengan desa-desa rawan pangan lainnya yang tersebar di 4
Kabupaten se-DIY. Lokasi 8 Desa Percontohan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No Kabupaten Kecamatan Desa
1 Kulonprogo Kokap Hargorejo
2 Samigaluh Pagerharjo
3 Gunungkidul Semanu Dadapayu
4 Semin Pundungsari
5 Bantul Banguntapan Jagalan
6 Kasihan Tamantirto
7 Sleman Prambanan Wukirharjo
8 Seyegan Margoagung
Perdagangan bebas antar negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau lebih
dikenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 akan mengetatkan
persaingan barang konsumsi, utamanya yang berakar dari sektor pertanian. Untuk
menghindarkan “bencana impor” produk pertanian segar dapat dilakukan dengan
meningkatkan daya saing produk melalui keamanan pangan dan penjaminan mutu
produk. Oleh karena itu, kegiatan yang terkait dengan penanganan keamanan pangan
dan sertifikasi produk pertanian segar maupun olahan mendapat prioritas anggaran
yang lebih besar.
Sedangkan untuk menghadapi serangan produk olahan dan untuk menurunkan
ketergantungan terhadap terigu yang seluruhnya impor dapat dilakukan melalui
diversifikasi pangan berbasis produk lokal menjadi bentuk yang lebih mudah disimpan,
siap diolah dan dikonsumsi, tersedia kapan dan dimana saja (tidak ada masalah
dengan akses), dan kandungan gizinya tidak kalah dari terigu. Oleh karena itu, tahun
2016 ini Pengembangan Diversifikasi Produk Antara yang mengarah pada Model
Pengembangan Pangan Pokok Lokal atau sekarang lebih dikenal sebagai Model
Pengembangan Pengolahan Pangan Lokal (MP3L) untuk menghasilkan pangan
pokok non beras dan non terigu berbahan dasar lokal di Kabupaten Bantul dan
Gunungkidul juga dijadikan kegiatan unggulan.
Dalam pelaksanaan program/kegiatan guna mendukung pencapaian sasaran
strategis yang tertuang dalam indikator kinerja, BKPP tidak dapat bekerja sendiri dan
memerlukan peran serta dari para pihak terkait. Contohnya dalam penanganan 8 Desa
Percontohan, Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Sistem Keamanan Pangan
Terpadu, dan penyimpanan cadangan pangan pemerintah.
31Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
Pihak-pihak yang selama ini sudah bekerjasama dengan BKPP terdiri dari
instansi vertikal di Kementerian Pertanian serta Kementerian Kelautan dan Perikanan,
SKPD lingkup provinsi DIY (Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas
Kelautan dan Perikanan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas
Kesehatan, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah,
dll), Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, Bulog, Badan Pusat Statistik, SKPD
Kabupaten/Kota yang mengampu ketahanan pangan dan penyuluhan, perguruan
tinggi, dan organisasi kemasyarakatan. Dewan Ketahanan Pangan (DKP) juga
berperan memberikan rekomendasi untuk merumuskan kebijakan serta melaksanakan
evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan maupun
pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
32Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPP Tahun 2016 dan
Prakiraan Maju Tahun 2017 Non Keistimewaan DIY
Nama SKPD: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
Lokasi KelompokSasaran
Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)Sumber
DanaTarget
capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1 Wajib1.21 Ket ahanan Pangan1.21.01 Badan Ketahanan
Pangan dan Penyuluhan10.608.522.550 10.895.592.860
1.21.1.21.01.01 Program PelayananAdministrasiPerkantoran
PersentasePelayananAdministrasiPerkantoran
808.380.000 956.192.000
1.21.1.21.01.01.001 Penyediaan Jasa SuratMenyurat
BKPP DIY BKPP DIY 1 tahun 750.000 APBD 900.000
1.21.1.21.01.01.002 Penyediaan JasaKomunikasi, SumberDaya Air Dan Listrik
BKPP DIY BKPP DIY 1. 4 Line telephone2. 4 KWH meter3. 1 saluran internet4. 1 tahun hostingwebsite
215.000.000 APBD 258.000.000
1.21.1.21.01.01.006 Penyediaan JasaPemeliharaan DanPerizinan KendaraanDinas/Operasional
BKPP DIY BKPP DIY 1. 18 unit (Roda2)2. 6 unit (Roda 4)
12.000.000 APBD12.720.000
1.21.1.21.01.01.007 Penyediaan JasaAdministrasi Keuangan
BKPP DIY BKPP DIY 1 tahun 24.010.000 APBD 28.812.000
33Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
Lokasi KelompokSasaran
Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)Sumber
DanaTarget
capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.01.008 Penyediaan Jasa
Kebersihan KantorBKPP DIY BKPP DIY 1 tahun 121.600.000 APBD 133.760.000
1.21.1.21.01.01.010 Penyediaan Alat TulisKantor
BKPP DIY BKPP DIY 50 jenis 37.500.000 APBD 45.000.000
1.21.1.21.01.01.011 Penyediaan BarangCetakan DanPenggandaan
BKPP DIY BKPP DIY 1. 10 macamblangko2. 92.000 lembar
30.000.000 APBD 36.000.000
1.21.1.21.01.01.012 Penyediaan KomponenInstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor
BKPP DIY BKPP DIY 15 Macam alatlistrik
19.000.000 APBD 22.800.000
1.21.1.21.01.01.015 Penyediaan BahanBacaan Dan PeraturanPerundang- Undangan
BKPP DIY BKPP DIY 1 tahun 17.500.000 APBD 21.000.000
1.21.1.21.01.01.017 Penyediaan MakananDan Minuman
BKPP DIY BKPP DIY 3.470 os 38.170.000 APBD 45.800.000
1.21.1.21.01.01.018 Rapat -Rapat KoordinasiDan Konsultasi Ke LuarDaerah
BKPP DIY BKPP DIY 1 tahun dalamdaerah, 1 tahunluar daerah
175.000.000 APBD 210.000.000
1.21.1.21.01.01.022 Penyediaan JasaKeamananKantor/Gedung/TempatKerja
BKPP DIY BKPP DIY 1 tahun 105.850.000 APBD127.000.000
1.21.1.21.01.01.026 Penyediaan RetribusiSampah
BKPP DIY BKPP DIY 1 tahun 12.000.000 APBD 14.400.000
34Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
Lokasi KelompokSasaran
Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)Sumber
DanaTarget
capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.02 Program Peningkatan
Sarana dan PrasaranaAparatur
Persentasepenyediaandanpemeliharaansaranaprasaranaaparatur
778.200.000 884.800.000
1.21.1.21.01.02.005 Pengadaan KendaraanDinas/Operasional
BKPP DIY BKPP DIY 1 unit (Roda 4) 200.000.000 APBD 240.000.000
1.21.1.21.01.02.007 PengadaanPerlengkapan GedungKantor
BKPP DIY BKPP DIY 5 jenis 123.600.000 APBD 100.000.000
1.21.1.21.01.02.009 Pengadaan PeralatanGedung Kantor
BKPP DIY BKPP DIY 2 jenis 47.500.000 APBD 39.000.000
1.21.1.21.01.02.010 Pengadaan Mebeleur BKPP DIY BKPP DIY 1. 6 unit (mejakerja)2. 6 unit (kursikerja)
33.000.000 APBD 19.800.000
1.21.1.21.01.02.022 PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor
BKPP DIY BKPP DIY 1 tahun 92.850.000 APBD 170.000.000
1.21.1.21.01.02.024 PemeliharaanRutin/BerkalaKendaraanDinas/Operasional
BKPP DIY BKPP DIY 1. 18 unit (Roda2)2. 6 unit (Roda 4)
177.750.000 APBD 220.000.000
1.21.1.21.01.02.026 PemeliharaanRutin/BerkalaPerlengkapan GedungKantor
BKPP DIY BKPP DIY 1 tahun 73.500.000 APBD60.000.000
1.21.1.21.01.02.028 PemeliharaanRutin/Berkala PeralatanGedung Kantor
BKPP DIY BKPP DIY 90 unit 30.000.000 APBD 36.000.000
35Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
Lokasi KelompokSasaran
Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)Sumber
DanaTarget
capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.05 Program Peningkatan
Kapasitas SumberDaya Aparatur
Terwujudnyapeningkatankapasitassumberdayaaparatur
107.870.000 50.000.000
1.21.1.21.01.05.003 Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan
BKPP DIY PejabatFungsionalTertentu
20 orang, 1 hari, 1dokumen
15.200.000 APBD 18.000.000
1.21.1.21.01.05.007 Pembinaan,Pengembangan KualitasProfesi Dan PenilaianAngka Kredit
BKPP DIY PetugasPenilai danPejabatFungsionalTertentu
6 dokumen 27.450.000 APBD 32.000.000
1.21.1.21.01.05.010 Peningkatan MotivasiKerja Bagi Aparat
BKPP DIY AparaturBKPP DIY
87 orang 65.220.000 APBD 0
1.21.1.21.01.06 Program PeningkatanPengembanganSistem PelaporanCapaian Kinerja danKeuangan
Terwujudnyapenatausahaan keuangandanmanajemenpencapaiankinerjaprogram yangmendukungkelancarantugas danfungsi SKPD
265.200.000 199.000.000
1.21.1.21.01.06.016 Penyusunan LaporanKinerja SKPD
BKPP DIY BKPP DIY 1 laporan 5.500.000 APBD 6.000.000
1.21.1.21.01.06.017 Penyusunan LaporanKeuangan SKPD
BKPP DIY BKPP DIY 1 laporan 9.000.000 APBD 9.000.000
36Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
Lokasi KelompokSasaran
Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)Sumber
DanaTarget
capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.06.018 Penyusunan Rencana
Program KegiatanSKPD sertaPengembangan Data
BKPP DIYdanstakeholder
BKPP DIY 1 dokumen 212.700.000 APBD 160.000.000
1.21.1.21.01.06.019 Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan ProgramKegiatan SKPD
BKPP DIYdanstakeholder
BKPP DIY 1 dokumen 38.000.000 APBD 24.000.000
1.21.1.21.01.15 ProgramPemberdayaanPenyuluh Pertanian
Peningkatankualitaspenyuluh
1.305.200.0001.435.020.000
1.21.1.21.01.15.006 PeningkatanKompetensi DanKeprofesian TenagaPenyuluh
Lainnya:Kab/KotaSe-DIY
Penyuluh,petani,penyuluhswadaya,gapoktan,lembagaekonomipetani, THL-TBPP BP3Kse DIY
1. 461 orang2.56 BPP3. 1 dokumen
660.000.000 APBD 726.000.000
1.21.1.21.01.15.010 Fasilitasi/Temu TeknisPenyuluhSwadaya/Swasta
Lainnya:Kab/KotaSe-DIY
Penyuluh,petani,Penyuluhswadaya diKab/Kota
30 orang, 2 even 137.000.000 APBD150.000.000
1.21.1.21.01.15.011 Penyusunan ProgramPenyuluhan
Lainnya:Kab/KotaSe-DIY
Kab/Kota Se-DIY
150 orang 40.700.000 APBD 44.770.000
1.21.1.21.01.15.014 Pengembangan danPenguatanKelembagaanPenyuluhan
Lainnya:Kab/KotaSe-DIY
Kelembagaanpenyuluhandankelembagaanpelaku utamadi Kab/Kotase DIY
1. 380 orang2. 66 lembagapetani3. 56 BPP
467.500.000 APBD 514.250.000
37Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
Lokasi KelompokSasaran
Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)Sumber
DanaTarget
capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.17 Peningkatan
Penanganan DaerahRawan Pangan
Jumlah DesaRawanPangan
2.832.407.550 3.072.862.860
1.21.1.21.01.17.001 Dukungan DewanKetahanan Pangan(DKP)
BKPP DIY DKP DaerahDIY danStakeholders
1. 80 orang, 2even2. 50 orang, 1laporan3. lembaga DKPdi 4 Kab di DIY4. 8 DesaPercontohan
211.300.000 APBD 280.000.000
1.21.1.21.01.17.003 Pemberdayaan DaerahRawan Pangan
Lainnya:Kab/KotaSe-DIY
Desapercontohanpengurangankemiskinandankerawananpangan,Kelompokafinitas, timpangan desa,LembagaKeuanganDesa, &tenagapendamping,Kelompokmasyarakatmiskin disekitarkawasanhutan,Penerimahibah danaAgFund,Demapan
1. 8 DesaPercontohanPenguranganKemiskinan danKerawanan Pangan2. Desa RawanPangan di 4 Kab seDIY3. 2 kelompokmasyarakatkehutanan4. 1 paket kajiandampak demapan
2.441.107.550 APBD 2.592.862.860
38Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
Lokasi KelompokSasaran
Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)Sumber
DanaTarget
capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.17.004 Penyusunan P eta
Ketahanan Dankerawanan PanganBerbasis FSVA
Lainnya:Kab/KotaSe-DIY
TimpenyusunFSVA
1. 50 orang, 4kabupaten2. 45 buku petaFSVA3. 50 orang, 1laporan
90.000.000 APBD 100.000.000
1.21.1.21.01.17.005 Penyusunan SKPG Lainnya:Kab/KotaSe-DIY
Tim SKPG 1. 40 orang2. 1 dokumen petarawan pangan dangizi
90.000.000 APBD 100.000.000
1.21.1.21.01.18 PeningkatanKetersediaan danCadangan Pangan
Ketersediaandancadanganpangan
1.578.265.000 1.399.918.000
1.21.1.21.01.18.001 Penyusunan NeracaBahan Makanan
BKPP DIY Stakeholdersterkait
1. 75 buku2. 75 buku
95.880.000 APBD 115.056.000
1.21.1.21.01.18.002 Penguatan CadanganPangan
BKPP DIY KelompokWanita Tani,KelompokLumbungPanganMasyarakat &stakeholders
1. 20 kelompok2. 21 ton beras3. 2 unit4. 4 kabupaten
1.245.000.000 APBD 1.000.000.000
1.21.1.21.01.18.003 Analisis KetersediaanPangan
Lainnya:Kab/KotaSe-DIY
Stakeholdersterkait
3 jenis buku 149.605.000 APBD 179.526.000
1.21.1.21.01.18.004 PenyusunanKetersediaan danKebutuhan Pangan
Lainnya:Kab/KotaSe-DIY
Petugas 35 orang, 5 hari 87.780.000 APBD 105.336.000
39Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
Lokasi KelompokSasaran
Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)Sumber
DanaTarget
capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.19 Penganekaragaman
Konsumsi danKeamanan Pangan
Persentasepengawasandanpembinaankeamananpangan
1.833.000.000 1.877.800.000
1.21.1.21.01.19.001 Gerakan Pola PanganBeragam BergiziSeimbang Dan Aman
Lainnya:Kab/KotaSe-DIY
PKK, KelWanita Tani ,Murid SD,Kader Gizi,GuruSD/PAUD
1. 300 orang2. 5 kab/kota
298.000.000 APBD 162.800.000
1.21.1.21.01.19.002 Penyebaran InformasiProduk Pangan Lokal
BKPP DIY PKK,MasyarakatUmum
1. Pameran HPS2. Lomba CiptaMenu PanganLokal3. Penyebaraninformasi produkpangan lokal4. Lomba mewarnai
200.000.000 APBD 200.000.000
1.21.1.21.01.19.003 PengembanganDiversifikasi ProdukAntara
Kab. BantuldanGunungkidul
UKM PanganLokal
3 kelompok diKab. Bantul danGunungkidul
100.000.000 APBD 100.000.000
40Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
Lokasi KelompokSasaran
Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)Sumber
DanaTarget
capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.19.004 Penanganan Keamanan
PanganLainnya:Kabupaten/Kota se DIY
PJAS, pasartradisional,dan tokomodern
1. 1.500 orang diKab/Kota se-DIY2. 1 kali publikasielektronik3. 5.000 lembarleaflet/poster4. pengawasanpangan beredar di 5kab/kota
350.000.000 APBD 400.000.000
1.21.1.21.01.19.005 Pengembangankelembagaan OKKPD
BKPP DIY OtoritasKompetenKeamananPanganDaerah(OKKPD) DIYdanStakeholders
1. 50 orang, 2even2. 3 jenis dokumen
70.000.000 APBD 80.000.000
1.21.1.21.01.19.007 PengembanganKelembagaan SertifikasiPangan Segar
Lainnya:Kab/KotaSe-DIY
Pelaku usahadi bidangPSAT
1. 50 orang, 4kali, 2 even2. 20 SertifikatPrima dan atauNomor PSAT/PD3. 10 sertifikat hasilsurveilen4. Temu usaha 50pelaku usaha5. 1 kali promosiproduk melaluimedia elektronik
450.000.000 APBD 500.000.000
41Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
Lokasi KelompokSasaran
Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)Sumber
DanaTarget
capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.19.008 Dukungan
Pengembangan ProdukPangan Bersertifikat
Lainnya:Kab/KotaSe-DIY
Pelaku usahapangan lokalbersertifikatdanStakeholders
1. 50 orang2. 10 kelompokpangan lokal
230.000.000 APBD 300.000.000
1.21.1.21.01.19.009 Penyusunan PPH BKPP DIY BPS, Instansiterkait danmasyarakat
1 dokumen 35.000.000 APBD 35.000.000
1.21.1.21.01.19.011 PengembanganKapasitas PetugasPembinaan danPengawas KeamananPangan
BKPP DIY Penyuluh,PMHPKab/Kota danProvinsi
30 orang, 5 hari 100.000.000 APBD100.000.000
1.21.1.21.01.20 Peningkatan Distribusidan Akses Pangan
Persentaseketersediaaninformasipasokan,harga, danakses pangan
1.100.000.000 1.020.000.000
1.21.1.21.01.20.001 DukunganKelembagaan AksesPangan
Lainnya:Kab/KotaSe-DIY
GapoktanaksesPangan diDaerahRawanPangan
1. 290 orang2. 7 kelompok
650.000.000 APBD 650.000.000
1.21.1.21.01.20.002 Analisis distribusi danharga pangan
Lainnya:Kab/Kotase- DIY
Pasar,produsen,distributor,jembatantimbang, &instansiterkait
1. 70 orang2. 2 kali per bulaninformasi di media
60.000.000 APBD 60.000.000
42Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
KodeUrusan/Bidang UrusanPemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan
IndikatorKinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2016CatatanPenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2017
Lokasi KelompokSasaran
Target capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)Sumber
DanaTarget
capaiankinerja
KebutuhanDana/Pagu
Indikatif (Rp.)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)1.21.1.21.01.20.003 Pemberdayaan dan
pengembanganlembaga distribusipangan masyarakat(LDPM)
Lainnya:Kab/Kotase- DIY
Gapoktan &Aparatur
1. 235 Orang2. 6 Gapoktan
210.000.000 APBD 130.000.000
1.21.1.21.01.20.004 Analisis Pasokan danAkses Pangan
Lainnya:Kab/KotaSe-DIY
Pasar,distributor,pedagang,konsumen,rumahtangga,petugaspemantau
1. 25 orang, 2even2. 2 macam data
100.000.000 APBD 100.000.000
1.21.1.21.01.20.005 Pengembangan/Pengadaan SoftwareSimulasi Supply ChainKetahanan Pangan
Lainnya:Kab/KotaSe-DIY
BKPP DIYdanStakeholders
1 dokumen 80.000.000 APBD 80.000.000
43Rencana Kerja BKPP DIY Tahun 2016
BAB IVPENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan merupakan
sebuah dokumen perencanaan yang bersifat strategis. Penyusunan Renja mengacu
dan atau menjabarkan arah dan kebijakan yang tercantum dalam RPJP serta RPJMD
Daerah Istimewa Yogyakarta, Renstra BKPP DIY Tahun 2012-2017 maupun integrasi
dokumen-dokumen perencanaan lainnya terutama yang terkait dengan pembangunan
ketahanan pangan dan penyuluhan.
Rencana Kerja Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan akan digunakan
sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan anggaran, prioritas program, dan
kegiatan tahunan dari berbagai sumber dana. Selain itu Renja dapat digunakan sebagai
acuan dalam melaksanakan program kerja yang implementasinya dijabarkan lebih rinci
dalam sasaran kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan. Untuk itu rencana
kerja perlu dievaluasi dengan memperhatikan kebijakan peningkatan ketahanan pangan
dan penyuluhan serta aspirasi masyarakat.
Pada akhir tahun anggaran, Renja juga akan digunakan sebagai dasar
penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan Program dan Kegiatan melalui Laporan
Kinerja Pemerintah yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja.
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTABADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
Jl. Gondosuli Nomor. 6 Telp (0274) 540798, 540897, 523882 Fax (0274) 523882Website: www.bkpp.jogjaprov.go.id Email: [email protected]
Y O G Y A K A R T A 55165
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor : 188 / 0608 / I
Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2016
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhanDaerah Istimewa Yogyakarta perlu adanya perencanaan yang matang dan sesuaidengan kebutuhan;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif, effisien, dandiperoleh hasil yang optimal, dipandang perlu membentuk tim pelaksana kegiatanpenyusunan rencana kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlumenetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta tentang pembentukan tim penyusunan rencana kerja tahunanggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah IstimewaYogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembarannegara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2012-2017;
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTABADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
Jl. Gondosuli Nomor. 6 Telp (0274) 540798, 540897, 523882 Fax (0274) 523882Website: www.bkpp.jogjaprov.go.id Email: [email protected]
Y O G Y A K A R T A 55165
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor : 188 / 0608 / I
Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2016
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhanDaerah Istimewa Yogyakarta perlu adanya perencanaan yang matang dan sesuaidengan kebutuhan;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif, effisien, dandiperoleh hasil yang optimal, dipandang perlu membentuk tim pelaksana kegiatanpenyusunan rencana kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlumenetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta tentang pembentukan tim penyusunan rencana kerja tahunanggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah IstimewaYogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembarannegara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2012-2017;
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTABADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
Jl. Gondosuli Nomor. 6 Telp (0274) 540798, 540897, 523882 Fax (0274) 523882Website: www.bkpp.jogjaprov.go.id Email: [email protected]
Y O G Y A K A R T A 55165
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor : 188 / 0608 / I
Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2016
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhanDaerah Istimewa Yogyakarta perlu adanya perencanaan yang matang dan sesuaidengan kebutuhan;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif, effisien, dandiperoleh hasil yang optimal, dipandang perlu membentuk tim pelaksana kegiatanpenyusunan rencana kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlumenetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta tentang pembentukan tim penyusunan rencana kerja tahunanggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah IstimewaYogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembarannegara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2012-2017;
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTABADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
Jl. Gondosuli Nomor. 6 Telp (0274) 540798, 540897, 523882 Fax (0274) 523882Website: www.bkpp.jogjaprov.go.id Email: [email protected]
Y O G Y A K A R T A 55165
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Nomor : 188 / 0608 / I
Tentang
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2016
KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHANDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan dan penyuluhanDaerah Istimewa Yogyakarta perlu adanya perencanaan yang matang dan sesuaidengan kebutuhan;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif, effisien, dandiperoleh hasil yang optimal, dipandang perlu membentuk tim pelaksana kegiatanpenyusunan rencana kerja pada Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlumenetapkan Keputusan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan DaerahIstimewa Yogyakarta tentang pembentukan tim penyusunan rencana kerja tahunanggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah IstimewaYogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah IstimewaYogyakarta;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembarannegara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentangPerubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)Tahun 2012-2017;