rencana strategis (renstra) -...
TRANSCRIPT
Muhammad Batara DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BARRU
[Pick the date]
Rencana Strategis
(RENSTRA)
Periode Tahun
2016-2021
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA) KABUPATEN BARRU
TAHUN 2017
PEMERINTAH
KABUPATEN BARRU
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar .................................................................................................. i Daftar Isi ............................................................................................................ ii Daftar Tabel ....................................................................................................... iii BAB I PENDAHULUAN .................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................... 1 B. Landasan Hukum ............................................................................... 2 C. Maksud dan Tujuan ............................................................................ 6 D. Sistematika Penulisan ........................................................................ 7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.......................................................... 9
A. Tugas,Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD ................................... 9 B. Sumber Daya SKPD .......................................................................... 15 C. Kinerja Pelayanan SKPD ................................................................... 17 D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .............. 22
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI .................................................................................................. 24 A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD ............................................................................... 24 B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih ...................................................................... 25 C. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan
Pendapatan Provinsi Sulawesi Selatan .............................................. 29 D. Penentuan Isu-Isu Strategis ............................................................... 31
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN ........................................................................................... 33 A. Visi dan Misi Kepala Daerah .............................................................. 33 B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .................................. 37 C. Strategi dan Kebijakan SKPD ............................................................ 37
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF ....................... 40 BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD ........................................................................ 48 BAB VII PENUTUP ............................................................................................. 50
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru ............................................. 16
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..................................................... 16
Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Menurut Diklat Kepemimpinan yang Telah Diikuti Dalam Lingkup Badan Pendapatan Daerah ......................... 17
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru ............................................. 19
Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru .............................................................................. 20
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran ......................................................................... 37
Tabel 4.2 Strategi dan Kebijakan DPKD Kab. Barru ........................................ 39
Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif .................................................... 43
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran .............................................. 49
i
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas
rahmat dan karunia-Nya jugalah sehingga penyusunan Rencana Strategis
(RENSTRA) kurun waktu Tahun 2016 – 2021 Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru dapat terselesaikan sesuai waktu yang telah direncanakan.
Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Barru, pada prinsipnya disusun untuk menjabarkan lebih lanjut Visi dan Misi
Bupati Barru yang telah dituangkan dalam bentuk Dokumen Perencanaan
berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD)
Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan gambaran yang bersifat
umum mengenai strategi dan kebijaksanaan operasional berupa program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Barru dalam upaya mewujudkan organisasi menjadi terdepan dalam
pelayanan administrasi pemerintah dan pembangunan.
Keberhasilan pelaksanaan Renstra organisasi sangat ditentukan
sejauhmana tekad, semangat dan kebersamaan dari segenap aparatur
organisasi dan para stakeholder sehingga dokumen ini diharapkan dapat
menjadi pedoman dan acuan utama oleh organisasi dalam proses
perencanaan pembangunan dan pemerintah lebih lanjut.
Akhirnya kami berharap agar Renstra Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru akan menjadi dokumen yang dapat menjadi pedoman untuk
dilaksanakan oleh satuan kerja dalam aparatur lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Barru untuk jangka waktu lima tahun kedepan.
Barru, Juli 2017
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,
ANDI MUHAMMAD,SE,M.Si NIP. 19600109 199503 1 001
1 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka mendukung terlaksananya good governance dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, dibutuhkan suatu perencanaan yang
terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, dengan memperhatikan
aspirasi masyarakat dan kebutuhan daerah. Perencanaan juga diharapkan
mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam
penganggaran program maupun kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan dan pelayanan publik, serta pembangunan daerah.
Dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada pasal 15 ayat (1)
dan Pasal 19 ayat (2) disebutkan bahwa setiap SKPD mempunyai kewajiban
untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (RENSTRA-SKPD) untuk
menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan
sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru
berkewajiban membuat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 sebagai dasar
penyusunan. Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD memuat visi, misi, tujuan,
sasaran dan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang disertai dengan target indikator
kinerja dan pendanaannya yang bersifat indikatif dalam periode waktu lima
tahunan.
2 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
Berdasarkan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Barru perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan
Pendapatan Daerah Kab.Barru Tahun 2016-2021 sebagai penjabaran dari
RPJMD Kabupaten Barru Tahun 2016-2021. Renstra Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Barru ini merupakan dokumen perencanaan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun dan
dirumuskan secara sistematis dan berkesinambungan.
B. Landasan Hukum
Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru, sejumlah peraturan
yang digunakan sebagai rujukan, antara lain :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara
(Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistim Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
3 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negaran Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentangTahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
4 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5103);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 –
2014;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanakan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Dan Menteri Keuangan nomor : 28 tahun 2010; nomor : 0199/m
ppn/04/2010; nomor : pmk 95/pmk 07/2010 Tentang Penyelarasan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-
2014;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
5 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi
Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Barru Tahun 2005 – 2025.
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2016-2021.
C. Maksud dan Tujuan
Penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
2016-2021 dimaksudkan yaitu sebagai dokumen yang digunakan sebagai
dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi
kebijakan pembangunan khususnya pada bidang pendapatan daerah.
Sehingga diharapkan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Barru setiap tahun dalam periode waktu 5
(lima) tahun terlaksana secara optimal.
Sementara itu, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kab. Barru disusun
dengan tujuan :
1. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan dan
sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016-2021, yang disertai
dengan program prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
dengan berpedoman pada RPJMD 2016-2021;
2. Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam bentuk
program dan kegiatan beserta pagu indikatif dalam kurun tahun 2016-
2021.
6 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
D. Sistematika Penulisan
Secara Sistematis Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 mengacu pada PERMENDAGRI
Nomor 54 tahun 2010 dapat diuraikan sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum
penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan
sistematika penulisan dokumen Renstra.
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
Bab II memberikan penjelasan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi SKPD, Sumber Daya SKPD, Kinerja Pelayanan SKPD
dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pada Bab ini memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan
RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan,
serta Penentuan Isu-isu Strategis.
Bab IV Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Bab ini menjelaskan tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan dan
Sasaran Jangka Menengah SKPD, serta Strategi dan Kebijakan
SKPD.
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran dan Pendanaan Indikatif
7 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
Pada bab ini menggambarkan tentang program-program dan
kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan dalam kurun
waktu 2016-2021.
Bab VI Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Pada bagian ini diungkapkan tentang indikator kinerja SKPD yang
secara langsung menunjukan kinerja yang akandicapai SKPD
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung
pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Bab VII Penutup
Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan
dokumen Renstra SKPD, disertai dengan harapan bahwa dokumen
ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan.
8 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARRU
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
1. Tugas dan Fungsi
Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Barru adalah
unsur pelaksana Otonomi daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan daerah di bidang Pendapatan Daerah.
Adapun Fungsi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten
Barru adalah sebagai berikut:
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran, pendataan dan
penetapan;
c. Perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan, pembukuan dan
pelaporan;
d. Perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan
kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
e. Pelaksanaan administrasi badan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan
fungsinya;
Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bagian pada
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru sebagai berikut :
1. Sekretariat
Sekretaris mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan
bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan
subbagian program dan keuangan, umum dan sumber daya manusia serta
9 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur
dalam lingkungan Badan Pendapatan Daerah berdasarkan pedoman yang
ada untuk kelancaran tugas.
Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas
menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Program dan
Keuangan;
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Umum dan Sumber
Daya Manusia;
2. Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas
memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan
dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina,
mengkoordinasikan dan melaksanakan program kegiatan di bidang
Perencanaan dan pengembangan berdasarkan pedoman yang berlaku untuk
kelancaran tugas.
Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud diatas menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan
pendapatan;
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengendalian
dan evaluasi;
10 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang hukum dan
perundang-undangan; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan mempunyai tugas
memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan
dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina,
mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan berdasarkan pedoman yang berlaku
untuk kelancaran tugas.
Bidang Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pendaftaran dan
Pendataan;
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perhitungan dan
penetapani;
c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengolahan data
dan informasi; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
4. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan.
Bidang Penagihan, Pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas
memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, meberikan
dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina,
11 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang
Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan berdasarkan pedoman yang berlaku
untuk kelancaran tugas.
Bidang Penagihan, pembukuan, dan pelaporan dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Penagihan,
Keberatan dan penindakan;
b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pembukuan dan
Pelaporan;
c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Sarana dan
Prasarana Benda Berharga; dan
d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
2. Struktur Organisasi
Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran tentang
hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu dengan cara
menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan tugasnya,
sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-fungsi dan
wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama antar satu
dengan lainnya.
Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun
2016 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Barru
(Lembaran Daerah Kabupaten Barru tahun 2016 Nomor 37). Susunan
12 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
Organisasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru sesuai
dengan Peraturan Daerah tersebut di atas adalah sebagai berikut :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, yang terdiri dari :
1) Sub Bagian Program dan Keuangan;
2) Sub Bagian Umum dan SDM;
c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari :
1) Sub Bidang Perencanaan;
2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
3) Sub Bidang Hukum dan Perundang-Undangan;
d. Bidang Pendaftaran dan Pendataan, yang terdiri dari :
1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
2) Sub. Bidang Perhitungan dan Penetapan;
3) Sub Bidang Pengelolaan Data Dan Informasi.
e. Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan, yang terdiri dari :
1) Sub Bidang Penagihan, Keberatan dan Penindakan
2) Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan
3) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Benda Berharga
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
g. Kelompok Jabatan Fungsional
13 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru :
B. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kab. Barru
Susunan Kepegawaian dan Kelengkapan merupakan gambaran
bezetting formasi dan sarana prasarana yang ada pada Badan Pendapatan
Daerah, yaitu sebagai berikut :
Tabel 2.1
JUMLAH PEGAWAI YANG MENDUDUKI JABATAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NO NAMA JABATAN JUMLAH
1 Kepala Dinas 1
2 Sekretaris 1
3 Kepala Bidang 2
SUBAG PROGRAM DAN
KEUANGAN
SUBAG UMUM DAN SDM
BIDANG PENDAFTARAN,
PENDATAAN & PENETAPAN
BIDANG PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN
BIDANG PELAPORAN,
PENAGIHAN & PEMBUKUAN
UPTD
SUBID PENDAFTARAN DAN
PENDATAAN
SUBID PENAGIHAN, KEBERATAN
, PENINDAKAN
SUBID PERENCANAAN
PENDAPATAN
SUBID PEMBUKUAN DAN
PELAPORAN
SUBID PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN
SUBID PENGENDALIAN DAN
EVALUASI
SUBID SARANA PRASARANA
BENDA BERHARGA
SUBID PENGELOLAAN DATA DAN
INFORMASI
SUBID HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIS
KEPALA BADAN
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
14 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
4 Kepala Subag / Seksi 9
5 Kepala UPT Dinas 1
6 Fungsional 25
J U M L A H 39
Tabel 2.2
JUMLAH PEGAWAI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
BARRU
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
NO JABATAN
JUMLAH
KETERAN
GAN S3 S2 S1 D3 SLT
A
SLT
P
SD
1 Kepala Dinas 1
2 Sekretaris 1
3 Kepala bidang 1 1
4 Kepala
Subag/Seksi
1 9
5 Staf/Pelaksana 8 16
J U M L A H - 4 18 - 16 - -
Tabel 2.3
JUMLAH PEGAWAI MENURUT DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG
TELAH DIIKUTI DALAM LINGKUP BADAN PENDAPATAN
DAERAH
NO DIKLAT KEPEMIMPINAN JUMLAH
15 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
1 SPAMEN/PIM II 1
2 SPAMA/PIM III 4
3 ADUMLA/PIM IV 4
J U M L A H 9
C. Kinerja Pelayanan SKPD
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru dalam melaksan\akan
program dan kegiatan senantiasa berdasarkan keadaan dan kebutuhan dari
tiap-tiap kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan t\erjadi keselarasan
antara anggaran yang diperuntukkan dengan kegiatan yang akan
dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan terbagi atas program/kegiatan
dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai
pembangunan daerah.
Untuk lebih jelas Capaian Kinerja dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru, maka dapat dilihat
Pada Tabel berikut:
16 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk meningkatkan
pendapatan asli daerah antara lain:
1. Rendahnya dukungan SKPD dalam rangka penyelenggaraan
pendapatan daerah yang optimal.
2. Perubahan regulasi khususnya terkait mekanisme teknis pendapatan
daerah yang menuntut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
beradaptasi terhadap tuntutan-tuntutan perubahan dimaksud.
3. Pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang pajak dan retribusi
daerah juga menjadi kendala yang cukup besar dan hal ini
mengakibatkan banyak masyarakat (wajib pajak) yang belum memiliki
kesadaran untuk melaporkan objek pajaknya dan bersedia melaksanakan
kewajiban membayar pajak;
4. Sarana dan prasarana aparatur yang belum sepenuhnya memadai,
sehingga aparatur diharapkan mampu memaksimalkan kondisi yang ada
dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
Disamping beberapa tantangan tersebut, beberapa peluang yang
dapat dioptimalkan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi Badan
Pendapatan Daerah Kab. Barru dalam upaya pengembangan pelayanan
antara lain:
1. Penyerahan kewenangan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan
pada daerah berimplikasi pada potensi meningkatnya penerimaan
Pendapatan Asli Daerah.
2. Terbitnya regulasi terkait pedoman/petunjuk teknis pendapatan
daerah, diharapkan dapat memudahkan kinerja pengelolaan dimaksud
agar berjalan lebih optimal.
17 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
3. Penerapan teknologi informasi diharapkan dapat menunjang
optimalisasi pencapaian target dan sasaran yang ditetapkan.
18 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap
program dan kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh
faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru kurun waktu 2016-2021.
Analisis Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan
dalam proses penyusunan rencana strategis. Identifikasi isu yang tepat dan
bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat
dioperasionalkan serta secara moral dan etika birokratis dapat
dipertanggungjawabkan
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru, selain fungsinya sebagai
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) juga memiliki fungsi sebagai Satuan
Kerja Pengelolaan Pendapatan Daerah (SKPD).
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Barru selaku SKPD dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya antara lain :
1. Rendahnya dukungan SKPD dalam rangka penyelenggaraan
Pendapatan Daerah yang optimal
2. Perubahan regulasi khususnya terkait mekanisme teknis pendapatan
daerah yang menuntut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
beradaptasi terhadap tuntutan-tuntutan perubahan.
3. Pengetahuan masyarakat yang masih minim tentang pajak dan retribusi
daerah juga menjadi kendala yang cukup besar dan hal ini
mengakibatkan (wajib pajak) yang belum memiliki kesadaran untuk
19 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
melaporkan obyek pajaknya dan bersedia melaksanakan kewajiban
membayar pajak ;
4. Sarana Dan Prasarana aparatur yang belum sepenuhnya memadai,
sehingga aparatur diharapkan mampu memaksimalkan kondisi yang
ada dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
5. Penggunaan teknologi informasi belum optimal dalam menunjang
kinerja organisasi;
6. Belum optimalnya penerimaan pajak, retribusi daerah, kekayaan yang
dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dan lain-lain pendapatan yang sah;
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Barru
Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Barru
ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan
selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Barru dan sebagai dasar
perumusan isu-isu strategis yang dapat memberi pengaruh terhadap
pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut.
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati
Barru adalah:
“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan
Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”.
Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru
selama tahun 2016-2021 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut :
1. Lebih maju mengandung arti; Peningkatan berbagai indikator
pembangunan akan lebih baik seperti :Pertumbuhan ekonomi, Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), Pendapatan perkapita, angka harapan
hidup, kehidupan beragama dan berbagai indicator sosial, ekonomi dan
politik lainnya.
20 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
2. Sejahtera mengandung arti; Pembangunan Kabupaten Barru dilakukan
untuk memberikan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan
seluruh masyarakat Barru.
3. Taat asas mengandung arti; Pembangunan Kabupaten Barru yang
dilakukan mengacu pada ketentuan agama, hukum dan norma
budaya/adat-istiadat serta kearifan lokal.
4. Bermartabat mengandung arti; Bahwa pembangunan di Kabupaten Barru
dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan
kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan
harga diri.
5. Bernafaskan keagamaan mengandung arti; Seluruh aktivitas
dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada
nilai-nilai keagamaan, baik proses maupun hasil kegiatan.
Sementara itu, Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan
langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah
dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin
dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan
misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah
kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh
untuk mencapai visi.
Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor
lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi. Misi
disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam
rangka mencapai perwujudan visi.
Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Barru adalah:
1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk
Kesejahteraan Masyarakat.
21 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
Kemajuan pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan
pemanfaatan sumberdaya pembangunan melalui pembangunan bidang
ekonomi, sosial, politik dan keagamaan dengan tetap memperhatikan
asas pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.
2. Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM.
Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM melalui
peningkatan kualitas sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan
keagamaan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Barru.
3. Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah di tingkat
Nasional, Regional dan Internasional.
Pembangunan Kabupaten Barru yang berdaya saing dan kemandirian
daerah dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi dan
fisik, pengembangan inovasi daerah, ketahanan pangan, ketahanan
energi dan investasi daerah.
4. Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif.
Menciptakan lingkungan yang kondusif melalui peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan dengan penguatan perundang-undangan,
agama, norma budaya/adat-istiadat dan kearifan lokal.
5. Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).
Pelaksanaan Tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa
menggunakan prinsip antara lain transparan, akuntabel, partisipatif,
efektif dan efisien yang didukung oleh aparatur yang professional.
Berdasarkan Misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Barru sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi ke-lima
yaitu Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).Misi
ini bertujuan agar: (1) Terwujudnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan
budaya kerja dalam tatanan pemerintahan; serta (2) Terwujudnya pelayanan
umum yang efektif dan efisien serta memuaskan masyarakat.
22 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
Ada pun sasaran yang ingin dicapai dari misi ke-lima adalah:
1. Meningkatnya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama
dalam etos dan budaya kerja pada tatanan pemerintahan.
2. Terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik.
3. Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan
DPRD.
C. Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
1. Renstra Kementerian Keuangan
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan pada dasarnya
merupakan pedoman dalam penyusunan Sasaran Strategi dan Program
APBN yang di kelompokkan dalam enam tema-Pendapatan Negara, Belanja
Negara, Perbendaharaan Negara, Pembiayaan APBN, Kekayaan Negara,
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank. Untuk menunjang
pencapaian Sasaran Strategi dan Program yang dibagi dalam lima tema
tersebut, disusun Sasaran Strategi dan Program Kementerian Keuangan
lainnya yang pada hakekatnya merupakan pilar-pilar Reformasi Birokrasi
Kementerian Keuangan yang menyangkut-Penataan Organisasi,
Penyempurnaan Proses Bisnis, dan Pengembangan SDM, serta
pengembangan Informasi dan Teknologi.
Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Kebijakan yang telah
ditetapkan, dengan mengacu kepada RPJM Nasional Tahun 2010-2014,
Kementerian Keuangan menetapkan program dan kegiatan prioritas/pokok,
yaitu:
a. Program Perumusan Kebijakan Fiskal
b. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak
c. Program Pengawasan, Pelayanan dan Penerimaan di bidang
kepabeanan dan Cukai
23 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
d. Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan
Piutang Negara dan Pelayanan Lelang
e. Program Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan Non Bank
f. Program Pengembangan SDM Keuangan dan Kekayaan Negara yang
Profesional Melalui Pendidikan dan Pelatihan
g. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Keuangan
h. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Keuangan
2. Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Pada umumnya, kebijakan prioritas Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan tertuang dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:
a. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah sebagai sumber
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.
b. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan pendapatan.
c. Meningkatkan kinerja Sumber Daya Aparatur dan Organisasi
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya
sebagai wajib pajak kepada Daerah/Negara.
e. Meningkatkan koordinasi dan pengendalian operasional.
Secara khusus, terdapat 3 (tiga) tujuan yang hendak dicapai oleh
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan selama kurun waktu
2013-2018 adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang membiayai
tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan
kemasyarakatan.
b. Meningkatkan kualitas Pelayanan dan Pengelolaan Pendapatan
24 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
c. Meningkatkan Kinerja Sumber Daya Aparatur dan Organisasi
d. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya
sebagai wajib pajak kepada Daerah/Negara.
e. Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang Pendapatan Daerah
dan pengendalian operasional.
D. Penentuan isu-isu Strategis
Dengan mempertimbangkan faktor permasalahan, tantangan dan
peluang yang ada, maka isu-isu strategis yang dapat diangkat adalah adalah:
a. Peningkatan Pendapatan Daerah untuk membiayai Pembangunan
Daerah.
b. Peningkatan Peran SKPD melalui pembinaan intensif dalam
mengoptimalkan kinerja pengelolaan pendapatan daerah.
c. Optimalisasi dalam pemanfaatan pada terciptanya sumber-sumber
Pendapatan Asli Daerah.
d. Penyusunan regulasi terkait pedoman/petunjuk teknis Pendapatan
Daerah, sehingga memudahkan dalam pengelolaan pendapatan.
e. Optimalisasi pemanfaatan teknologi berbasis Sistem Informasi dalam
rangka meningkatkan kinerja organisasi.
25 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi Kepala Daerah
1. Visi
Visi secara singkat dapat disimpulkan sebagai suatu cara pandang yang
proaktif mengenai arah dan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi di masa
depan. Adapun Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru, yaitu:
Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2016-2021 bahwa Visi Bupati dan Wakil Bupati Barru adalah:
“Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan
Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan”.
Visi ini menjadi arah perjalanan pembangunan Kabupaten Barru selama
tahun 2016-2021 dengan penjelasan makna visi sebagai berikut :
1. Lebih maju mengandung arti; Peningkatan berbagai indikator pembangunan
akan lebih baik seperti :Pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan
Manusia (IPM), Pendapatan perkapita, angka harapan hidup, kehidupan
beragama dan berbagai indicator sosial, ekonomi dan politik lainnya.
2. Sejahtera mengandung arti; Pembangunan Kabupaten Barru dilakukan untuk
memberikan kemakmuran serta meningkatkan kesejahteraan seluruh
masyarakat Barru.
3. Taat asas mengandung arti; Pembangunan Kabupaten Barru yang dilakukan
mengacu pada ketentuan agama, hukum dan norma budaya/adat-istiadat
serta kearifan lokal.
4. Bermartabat mengandung arti; Bahwa pembangunan di Kabupaten Barru
dilakukan dengan berlandaskan pada semangat menuju daya saing dan
26 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
kemandirian daerah dengan mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga
diri.
5. Bernafaskan keagamaan mengandung arti; Seluruh aktivitas dilaksanakan
oleh pemerintah dan/atau masyarakat didasarkan pada nilai-nilai
keagamaan, baik proses maupun hasil kegiatan.
2. Misi
Sementara itu, Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan
langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah
dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin
dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi
disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah
kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk
mencapai visi.
Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan
strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi. Misi disusun untuk
memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai
perwujudan visi.
Adapun Misi Bupati dan Wakil Bupati Barru adalah:
1. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk
Kesejahteraan Masyarakat.
Kemajuan pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan
sumberdaya pembangunan melalui pembangunan bidang ekonomi, sosial,
politik dan keagamaan dengan tetap memperhatikan asas pembangunan yang
berkelanjutan dan berkeadilan.
2. Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM.
27 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
Meningkatkan kecerdasan dan profesionalisme SDM melalui peningkatan
kualitas sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan keagamaan bagi
seluruh masyarakat Kabupaten Barru.
3. Mengembangkan Interkoneksitas Sinergis Antar Wilayah di tingkat Nasional,
Regional dan Internasional.
Pembangunan Kabupaten Barru yang berdaya saing dan kemandirian daerah
dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sosial, ekonomi dan fisik,
pengembangan inovasi daerah, ketahanan pangan, ketahanan energi dan
investasi daerah.
4. Menciptakan Lingkungan Yang Kondusif.
Menciptakan lingkungan yang kondusif melalui peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan dengan penguatan perundang-undangan, agama,
norma budaya/adat-istiadat dan kearifan lokal.
5. Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).
Pelaksanaan Tata kelola pemerintahan yang baik senantiasa menggunakan
prinsip antara lain transparan, akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien yang
didukung oleh aparatur yang professional.
Berdasarkan Misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan Misi ke-lima yaitu
Mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).Misi ini
bertujuan agar: (1) Terwujudnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan budaya
kerja dalam tatanan pemerintahan; serta (2) Terwujudnya pelayanan umum
yang efektif dan efisien serta memuaskan masyarakat.
Ada pun sasaran yang ingin dicapai dari misi ke-lima adalah:
1. Meningkatnya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam
etos dan budaya kerja pada tatanan pemerintahan.
2. Terwujudnya manajemen pemerintahan yang baik.
28 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
3. Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan DPRD.
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi,
adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini
penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2016 sampai dengan
tahun 2021. Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke
dalam sasaran. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber
daya organisasi.
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Barru, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang akan dicapai oleh Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Barru adalah sebagai berikut:
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran
NO TUJUAN SASARAN
1. Meningkatkan pendapatan
daerah untuk membiayai
pembangunan daerah
a. Meningkatnya penerimaan pajak,
retribusi daerah, kekayaan yang
dipisahkan dan lain-lain pendapatan
yang sah
C. Strategi dan Kebijakan
1. Strategi
Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang
mengaitkan keunggulan strategi organisasi dengan tantangan lingkungan dan
dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat dicapai melalui
pelaksanaan strategi yang tepat oleh organisasi.
29 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
Guna mengarahkan pencapaian sasaran secara efektif, maka disusunlah
program dan kegiatan yang implementasinya diatur melalui kebijakan yang
ditetapkan oleh Pimpinan. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Barru, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2016-
2021 adalah sebagai berikut:
a. Mengoptimalkan potensi dan realisasi pendapatan daerah.
2. Kebijakan
Kebijakan hakikatnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang
berwenang untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan. Arah
kebijakan yang dirumuskan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru dalam
menetapkan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:
a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dari pajak dan retribusi
Untuk lebih jelas dan rinci, strategi dan kebijakan pada Rencana Strategis
(Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kab. Barru periode 2016-2021 sebagaimana
tabel berikut ini
30 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN
DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dengan ditetapkan tujuan, strategi, dan kebijakan untuk mencapai sasaran,
maka disusunlah program-program yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan
dengan indikator kinerja yang telah ditentukan. Program merupakan suatu jenis
rencana yang disusun lebih kongkrit, sebagai suatu penentuan tindakan untuk
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Output setiap program, harus selalu
dikaitkan dengan tercapainya tujuan pengembangan satu atau lebih sektor
pembangunan. Sementara itu, kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu
tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan
program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk
mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
Adapun program dan kegiatan dari pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru dapat kami kemukakan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Kegiatan yang dilakukan:
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor
e. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
f. Penyediaan peralatan rumah tangga
g. Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
31 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor.
b. Pengadaan Mebeleur.
c. Pengadaan peralatan gedung kantor.
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional .
e. Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
a. Pendidikan dan Pelatihan
b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan
c. Bimtek implementasi Peraturan perundang-undangan
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan
Keuangan.
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
d. Penyusunan RKA dan DPA
e. Monitoring dan Evaluasi
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
a. Penyusunan rancangan perda tentang pajak dan retribusi
b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber pendapatan daerah
1. – Jumlah intensifikasi PBB, monitoring dan evaluasi pengelolahan
pendapatan daerah, koordinasi dan asistensi pajak rokok, regulasi terkait
pajak dan retribusi, kolektor PAD, petugas pasar, TPI, dan check point, -
Jenis Blangko cetak, - Jumlah pasar Kec. Yang terpilih direhabilitasi, -
Koordinasi konsultasi/evaluasi PAD/PBB pendataan wajib pajak retribusi
pasar, dan verifikasi subyek/obyek PBB
Jumlah intensifikasi PBB, monitoring dan evaluasi pengelolahan
pendapatan daerah, koordinasi dan asistensi pajak rokok, regulasi
32 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
terkait pajak dan retribusi, kolektor PAD, petugas pasar, TPI dan Check
point
Jumlah belanja barang dan jasa
Jenis blangko cetak subyek/obyek PBB
Jumlah Pasar Kec. Yang direhabilitasi/dipelihara
Koordinasi konsultasi/evaluasi PAD/PBB pendataan wajib pajak
retribusi pasar dan verifikasi subyek/obyek PBB, Peningkatan DBH
Pajak Rokok, Peningkatan kapasitas Pendapatan
Jumlah belanja makan dan minum kegiatan
2. Jumlah pakaian kerja lapangan
3. Jumlah Aplikasi yang berfungsi secara optimal
4. Belanja modal
Penjabaran rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran serta pendanaan indikatif dapat terlihat dalam tabel 5.1 berikut:
BAB VI
INDIKATOR KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
Indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai
keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran
tertentu. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai
tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi, yang tentunya tetap mengacu
pada rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Adapun indikator yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan adalah
pada tabel berikut:
33 Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
tahun 2016-2021 disusun untuk menjadi acuan maupun pedoman dalam
melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi dan misi
organisasi. Selain itu, Renstra yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam
rangka memudahkan dan menguatkan kapabilitas organisasi dan seluruh elemennya
dalam pelaksanaan program kerja agar tujuan dan sasaran yang hendak dituju dapat
tercapai. Rencana Strategis ini perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja
Tahunan yang akan dijadikan acuan dalam proses pengganggaran tahunan dan
penetapan kinerja tahunan.
Keberhasilan dalam mengimplementasikan Perencanaan Strategis Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 ini dapat terwujud apabila
terdapat partisipasi aktif oleh seluruh elemen organisasi. Seluruh staf dan pejabat
struktural Badan Pendapatan Daerah Kab. Barru diharapkan dapat bersinergi dan
memiliki persepsi yang sama terhadap visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai.
Demikian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru periode 2016-
2021 ini disusun, dan apabila pada pelaksanaan dalam kurun waktu tersebut
diperlukan evaluasi sebagai konsekuensi perubahan faktor lingkungan dan kebijakan
yang dinamis, maka akan dilakukan penyesuaian dan penyelarasan. Semoga visi,
misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang ditetapkan melalui Renstra ini
dapat terlaksana secara optimal.
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Meningkatkan
pendapatan daerah
untuk membiayai
pembangunan daerah
pendapatan daerah
yang
meningkat/optimal
Meningkatnya penerimaan pajak,
retribusi daerah, kekayaan yang
dipisahkan, lain-lain PAD yang sah,
dan lain-lain pendapatan yang sah
Jumlah penerimaan pendapatan
daerah, yang bersumber dari:
Pajak, Retribusi, Kekayaan yang
dipisahkan, dan Lain-lain
pendapatan yang sah
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kab. Barru
TujuanIndikator Kinerja
TujuanSasaran Indikator Kinerja Sasaran
Data capaian pada tahun
awal perencanaan (2016)
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
2017 2018 2019 2020 2021
Rp 79,241,735,791.97 Rp 83,203,822,581.57
5
Rp 64,690,536,625.90 Rp 65,340,536,625.00 Rp 71,874,590,287.50 Rp 75,468,319,801.88
Hal - 43
NO TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
1 Meningkatkan pendapatan daerah untuk
membiayai pembangunan daerah
Meningkatnya penerimaan pajak, retribusi daerah,
kekayaan yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah,
dan lain-lain pendapatan yang sah
Mengoptimalkan potensi
dan realisasi pendapatan
daerah
Intensifikasi dan ekstensifikasi
pendapatan daerah dari pajak dan
retribusi
Strategi dan Kebijakan Bapenda Kab. Barru
Tabel 4.2
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rp 509,246,623 Rp 702,751,750 Rp 542,534,900 Rp 653,516,050 Rp 1,341,851,387 Rp 480,239,421 Rp 623,224,125 Rp 452,025,006 Rp 508,974,694 Rp 1,037,346,421 94.30 88.68 83.32 77.88 77.31
2Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Rp 26,950,000 Rp 3,729,630,000 Rp 751,370,000 Rp 835,920,000 Rp 500,750,000 Rp 22,857,135 Rp 3,497,718,750 Rp 488,619,300 Rp 818,103,975 Rp 483,376,450 84.81 93.78 65.03 97.87 96.53
3Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur Rp 64,000,000 Rp 50,000,000 Rp 46,140,000 Rp 59,521,000 Rp 57,667,000 Rp 58,335,000 Rp 36,305,000 Rp 35,692,800 Rp 28,246,500 Rp 24,762,200 91.15 72.61 77.36 47.46 42.94
4
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Rp 65,036,000 Rp 171,542,000 Rp 234,427,000 Rp 295,603,000 Rp 410,152,500 Rp 55,386,000 Rp 151,282,200 Rp 186,419,800 Rp 224,812,950 Rp 293,237,950 85.16 88.19 79.52 76.05 71.49
5
Program Peningkatan dan Pengembangan
Pengelolaan Keuangan Daerah Rp 2,867,944,500 Rp 2,915,391,750 Rp 4,847,375,751 Rp 7,318,725,900 Rp 10,325,906,750 Rp 2,739,287,554 Rp 2,334,886,005 Rp 3,751,054,419 Rp 5,605,077,295 Rp 8,833,695,675 95.51 80.09 77.38 76.59 85.55
6Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan Rp 250,000,000 Rp 609,246,100 Rp 919,085,200 Rp 321,158,100 Rp 761,296,300 Rp 169,654,177 Rp 249,621,100 Rp 543,462,232 Rp 215,158,000 Rp 447,434,500 67.86 40.97 59.13 66.99 58.77
7Program Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah
Rp 167,402,500 Rp 353,785,000 Rp 955,990,000 Rp 1,159,639,500 Rp 1,014,553,100 Rp 760,000 Rp 249,086,500 Rp 318,805,100 Rp 795,285,400 Rp 708,505,450 0.45 70.41 33.35 68.58 69.83
3,950,579,624Rp 8,532,346,602Rp 8,296,922,854Rp 10,644,083,554Rp 14,412,177,042Rp 3,526,519,288Rp 7,142,123,682Rp 5,776,078,660Rp 8,195,658,818Rp 11,828,358,646Rp 74.18 76.39 67.87 73.06 71.78
Catatan : Masih gabung dengan Dinas Pengelola Keuangan Daerah
J U M L A H
Tabel 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN
NO.INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS
POKOK DAN FUNGSI
TARGET
SPM
TARGET
IKK
TARGET
INDIKATOR
LAINNYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU
RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
Terlaksananya pendampingan/Fasilitasi dengan
lembaga mitra lainnya 0 Lembaga 1 Lembaga 0 Lembaga 1 Lembaga 0 Lembaga 0 Lembaga 1 Lembaga 0 Lembaga 1 Lembaga 0 Lembaga - 100% - 100% -
2
Meningkatnya jumlah pasar yang dibangun dari 5
pasar kecamatan menjadi 7 pasar kecamatan pada
tahun 2010 - 2015 0 1 Unit 1 Unit 0 0 0 1 Unit 1 Unit 0 0 - - 100% 100% -
3
Terlaksananya pemeliharaan pasar inpres sebanyak
8 unit sehingga kondisi dan fungsi pasar inpres
dapat dipertahankan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Tersedianya alat tulis kantor 40 Jenis 40 Jenis 40 Jenis 40 Jenis 40 Jenis 40 Jenis 40 Jenis 40 Jenis 40 Jenis 40 Jenis 100% 100% 100% 100% 100%
5Tersedianya perangko, materai dan benda pos
lainnya2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 2 Jenis 100% 100% 100% 100% 100%
6 Terlaksananya paket/Pengiriman Surat 40 surat 40 surat 40 surat 40 surat 40 surat 100 100 100 115 120 250% 250% 250% 288% 300%
7Tersedianya makanan dan minuman harian
19665 OH 19665 OH 19665 OH 19665 OH 19665 OH 19665 OH 19665 OH 19665 OH 19665 OH 19665 OH 100% 100% 100% 100% 100%
8
Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 100%
9Terlaksananya Penyusunan laporan semesteran
SKPD2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 100% 100% 100% 100%
10Tersedianya data keuangan seluruh SKPD pada
akhir tahun1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 100%
11Terlaksananya penyusunan Rencana Kerja
Anggaran dan DPA 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100% 100% 100% 100% 100%
12Terlaksananya pembayaran rekening telepon
1 Rek. 1 Rek. 1 Rek. 1 Rek. 1 Rek. 1 Rek. 1 Rek. 1 Rek. 1 Rek. 1 Rek. 100% 100% 100% 100% 100%
13
Terlaksananya pembayaran jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 27 unit 27 unit 27 unit 100% 100% 338% 338% 338%
14Terlaksananya pembayaran jasa kebersihan kantor
0 1 OB 1 OB 1 OB 1 OB 0 1 OB 1 OB 1 OB 1 OB - 100% 100% 100% 100%
15Terlaksananya pembayaran jasa perbaikan
peralatan kantor0 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 0 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis - 100% 100% 100% 100%
16
Terlaksananya Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor 0 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 4 Jenis 0 0 5 Jenis 5 Jenis 5 Jenis - 0% 125% 125% 125%
17Terlaksananya penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor 6 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 0 5 jenis 5 jenis 5 jenis 5 jenis 0% 100% 100% 100% 100%
18 Tersedianya peralatan rumah tangga 0 3 Jenis 0 0 3 Jenis 0 3 Jenis 0 0 3 Jenis - 100% - - 100%
19
Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 7 jenis 100% 100% 100% 100% 100%
RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
Tabel 2.5
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NO.INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS
POKOK DAN FUNGSI
TARGET
SPM
TARGET
IKK
TARGET
INDIKATOR
LAINNYA
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
NO.INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS
POKOK DAN FUNGSI
TARGET
SPM
TARGET
IKK
TARGET
INDIKATOR
LAINNYA
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-
20Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah 29 OK 29 OK 29 OK 29 OK 29 OK 29 OK 29 OK 29 OK 29 OK 29 OK 100% 100% 100% 100% 100%
21Terlaksananya penyediaan makan minum
rapat/tamu1836 OK 1836 OK 1836 OK 1836 OK 1836 OK 1836 OK 1836 OK 1836 OK 1836 OK 1836 OK 100% 100% 100% 100% 100%
22
Terlaksananya pertemuan dan penyusunan kegiatan
monitoring evaluasi dan pelaporan 4 kali pertemuan 4 kali pertemuan 4 kali pertemuan 4 kali pertemuan 4 kali pertemuan 4 kali pertemuan 4 kali pertemuan 4 kali pertemuan 4 kali pertemuan 4 kali pertemuan 100% 100% 100% 100% 100%
23Terlaksananya perlengkapan gedung kantor
0 5 Unit 5 Unit 3 Unit 3 Unit 0 5 Unit 5 Unit 3 Unit 3 Unit - 100% 100% 100% 100%
24Terlaksananya peralatan gedung kantor
0 3 unit 3 unit 5 Unit 5 Unit 0 3 unit 3 unit 5 Unit 5 Unit - 100% 100% 100% 100%
25 Terlaksananya pengadaan meubeler 5 Unit 4 unit 5 Unit 3 Unit 5 Unit 5 Unit 4 unit 5 Unit 3 Unit 5 Unit 100% 100% 100% 100% 100%
26Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor 0 1 Unit 0 1 Unit 0 0 0 0 1 Unit 1 Unit - 0% - 100% 100%
27
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional 21 Unit 21 Unit 21 Unit 21 Unit 21 Unit 21 Unit 21 Unit 30 Unit 31 Unit 32 Unit 100% 100% 143% 148% 152%
28
Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor 0 16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 0 16 Unit 16 Unit 16 Unit 16 Unit 100% 100% 100% 100% 100%
29Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor 45 unit 45 unit 45 unit 45 unit 45 unit 45 unit 45 unit 45 unit 45 unit 45 unit 100% 100% 100% 100% 100%
30Terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
152 Unit 152 Unit 152 Unit 152 Unit 152 Unit 152 Unit 152 Unit 152 Unit 152 Unit 152 Unit 100% 100% 100% 100% 100%
31Terlaksananya Penyusunan dan Pengumpulan Data
Aset Daerah seluruh SKPD1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 100%
32Terlaksananya Penyusunan Pengelolaan dan
Analisis Data Aset Daerah1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 100%
33
Terlaksananya penyusunan Perda tentang pajak
daerah dan retribusi daerah 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 100%
34Terlaksananya penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 100%
35Terlaksananya penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Penjabaran APBD1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 100%
36Terlaksananya penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan APBD 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 100%
37Terlaksananya penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 100%
38
Terlaksananya penyusunan Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan
APBD
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 100%
2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-
NO.INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS
POKOK DAN FUNGSI
TARGET
SPM
TARGET
IKK
TARGET
INDIKATOR
LAINNYA
TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE-
39
Terlaksananya penyusunan Rancangan Peraturan
KDH Tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban
Pelaksanaan APBD
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100% 100% 100% 100% 100%
40Terlaksannya Penyusunan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 100% 100% 100% 100% 100%
41Terlaksannya pembayaran kolektor PAD, petugas
pasar, TPI dan check point 122 OB 122 OB 122 OB 122 OB 122 OB 122 OB 122 OB 122 OB 122 OB 122 OB 100% 100% 100% 100% 100%
42Terlaksannya pengadaan barang cetak kuasi dan
papan himbauan 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 100% 100% 100% 100% 100%
43Terlaksananya rapat-rapat koordinasi, konsultasi
dan evaluasi PAD/PBB78 Kali 78 Kali 78 Kali 78 Kali 78 Kali 78 Kali 78 Kali 78 Kali 78 Kali 78 Kali 100% 100% 100% 100% 100%
44Terlaksananya pembayaran jasa pegawai tidak tetap
(Honorer)31 OB 31 OB 31 OB 31 OB 31 OB 31 OB 31 OB 31 OB 31 OB 31 OB 100% 100% 100% 100% 100%
45Tersedianya standar pelayanan pengelolaan
keuangan 1 Jenis 4 Jenis 0 0 0 1 Jenis 4 Jenis 0 0 0 100% 100% 100% 100% 100%
46Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan formal0 2 Org 2 Org 2 Org 2 Org 0 2 Org 2 Org 2 Org 2 Org 100% 100% 100% 100% 100%
47Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi peraturan
perundang-undangan0 2 Org 2 Org 2 Org 2 Org 0 2 Org 2 Org 2 Org 2 Org 100% 100% 100% 100% 100%
48Terlaksananya Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan 7 Org 7 Org 7 Org 7 Org 7 Org 7 Org 7 Org 7 Org 7 Org 7 Org 100% 100% 100% 100% 100%
Catatan : Masih gabung dengan Dinas Pengelola Keuangan Daerah
12
1212
12
12
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 12
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18 19 20 23 338
Meningkatkan
pendapatan
daerah untuk
membiayai
pembanguna
n daerah
Meningkatny
a
Pendapatan
Asli Daerah
Persentase
peningkatan
penerimaan
Pendapatan
Asli Daerah
4.04.4.0
4.01.17
Program
Peningkatan
dan
Pengembanga
n Pengelolaan
Keuangan
Daerah
Persentase laporan keuangan daerah
tepat waktu dan akurat
100% 0% - 100% 3,178,619,500 100% 3,998,807,500 100% 4,467,259,725 100% 4,240,777,517 100% 4,368,000,842 100% 20,253,465,084
4
4.04.4.0
4.01.17.
05
Penyusunan
rancangan
Perda tentang
pajak daerah
dan retribusi
daerah
Perda tentang pajak daerah dan retribusi
daerah yang tersusun
2 dok 0 dok - 0 dok - 2 dok 50,400,000 2 dok 50,400,000 2 dok 51,912,000 2 dok 53,469,360 8 dok 206,181,360
4
4.04.4.0
4.01.17.
19
Intensifikasi dan
Ekstensifikasi
Sumber-
sumber
pendapatan
daerah
Jumlah penerimaan pendapatan asli
daerah, yang bersumber dari: Pajak,
Retribusi, Kekayaan yang dipisahkan,
dan Lain-lain PAD yang sah
100% 0% - 7% 3,178,619,500 7% 3,948,407,500 7% 4,416,859,725 7% 4,188,865,517 7% 4,314,531,482 35.00% 20,047,283,724
4
1. -Jumlah Intensifikasi PBB, monitoring
dan evaluasi pengelolaan pendapatan
daerah, koordinasi dan asistensi pajak
rokok, kegiatan eksternal/umum (cetak
SPPT, PBB, dan SKRD), Kolektor PAD,
Petugas Pasar, TPI, dan Check Point , ,
_Jenis Blangko Cetak, -Jumlah Pasar
Kec. Yang terpilih,direhabilitasi, -
koordinasi, konsultasi/evaluasi PAD/PBB
pendataan wajib pajak retribusi
pasar,dan verifikasi subyek/obyek PBB
100% 0% - 100% 2,118,719,500 100% 2,978,782,500 100% 3,068,145,975 100% 3,160,190,354 100% 3,254,996,065 100.00% 14,580,834,394
1,157,800,000 4
* Jumlah Intensifikasi PBB, monitoring
dan evaluasi pengelolahan pendapatan
daerah, koordinasi dan asistensi pajak
rokok, kegiatan eksternal/umum (cetak
SPPT, PBB, dan SKRD) 100% 0% - 994 OB 242,200,000 1090 OB 264,600,000 1090 OB 272,538,000 1090 OB 280,714,140 1090 OB 289,135,564 100.00% 1,349,187,704
1,157,800,000 42,600,000 4 242200000
* Jumlah kolektor PAD, Petugas pasar,
TPI, dan Check point
100% 0% - 1.812 OB 915,600,000 1.836 OB 994,160,000 1.836 OB 1,023,984,800 1.836 OB 1,054,704,344 1.836 OB 1,086,345,474 100% 5,074,794,618
1,115,200,000 180
* Belanja Alat Tulis Kantor
100% 0% - 100% 26,183,500 100% 26,183,500 100% 26,969,005 100% 27,778,075 100% 28,611,417 100% 135,725,498
12
* Jumlah Pasar Kec. Yang
direhabilitasi/dipelihara8 Unit 0% - 8 unit 80,000,000 8 unit 80,000,000 8 unit 82,400,000 8 unit 84,872,000 8 unit 87,418,160 40 Unit 414,690,160
26,183,500 12 42600000
* Belanja Papan Himbauan x-Banner
100% 0% - 7 buah 1,400,000 7 buah 1,400,000 7 buah 1,442,000 7 buah 1,485,260 7 buah 1,529,818 35 buah 7,257,078
12
* Belanja Listrik (pasar dan TPI)
100% 0% - 12 bulan 36,000,000 12 bulan 36,000,000 12 bulan 37,080,000 12 bulan 38,192,400 12 bulan 39,338,172 100% 186,610,572
12
* Belanja surat kabar/majallah (iklan
layanan pajak)100% 0% - 12 bulan 18,000,000 12 bulan 18,000,000 12 bulan 18,540,000 12 bulan 19,096,200 12 bulan 19,669,086 100% 93,305,286
12
* Belanja administrasi pungutan PBB (
biaya penyampaian SPPT)100% 0% -
160.000
lembar 160,000,000
160.000
lembar160,000,000
160.000
lembar164,800,000
160.000
lembar169,744,000
160.000
lembar174,836,320 100% 829,380,320
180
* Belanja cetak kuasi dan cetak blanko
PBB P-28 Jenis 0% - 8 jenis 221,500,000 8 jenis 221,500,000 8 jenis 228,145,000 8 jenis 234,989,350 8 jenis 242,039,031 40 Jenis 1,148,173,381
1,400,000 12 199600000
2018 2019 2020Kondisi kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD2016 2017
Tabel 5.1
2021
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Tujuan SasaranIndikator
sasaranKode
Program/
Kegiatan
Indikator kinerja program (outcome) dan
kegiatan (output)
Data capaian pada
tahun awal
perencanaan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Lokasi
12
12
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 12
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18 19 20 23 338
2018 2019 2020Kondisi kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD2016 2017 2021Tujuan Sasaran
Indikator
sasaranKode
Program/
Kegiatan
Indikator kinerja program (outcome) dan
kegiatan (output)
Data capaian pada
tahun awal
perencanaan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Lokasi
* Belanja penggandaan
100% 0% - 16.600
lembar5,230,000
16.600
lembar5,230,000
16.600
lembar5,386,900
16.600
lembar5,548,507
16.600
lembar5,714,962 100% 27,110,369
12
* Belanja Premi asuransi non PNS
100% 0% - 120
orang12,000,000 120 orang 24,000,000 120 orang 24,720,000
120
orang25,461,600 120 orang 26,225,448 600 Org 112,407,048
12
* Pembayaran Jasa Akomodasi pihak
ketiga100% 0% - 0% - 75 OB 55,800,000 57,474,000 59,198,220 60,974,167 100% 233,446,387
12
* Jumlah belanja makan dan minum
kegiatan100% 0% -
2.696.
OK 41,114,000 2.696 OK 41,114,000 100% 42,347,420 100% 43,617,843 100% 44,926,378 100% 213,119,640
36,000,000 12 915600000
* Koordinasi dalam daerah terkait
pendataan wajib pajak/retribusi pasar, uji
petik, survey lapangan/verifikasi obyek
dan subyek PBB, evaluasi dan
koordinasi PBB Tk. Kecamatan,
sosialisasi peraturan perundang-
undangan
100% 0% - 843 OK 89,520,000 1.324 OK 140,790,000 100% 145,013,700 100% 149,364,111 100% 153,845,034 100% 678,532,845
18,000,000 12 1115200000
* Koordinasi luar daerah terkait
rapat/mengantar kwitansi pencairan
dana DBH pajak rokok, rapat rekonsiliasi
bagi hasil pajak dari propinsi, penagihan
PAD luar daerah dalam propinsi, rapat
evaluasi pemanfaatan DBH pajak rokok
dalam propinsi, Peningkatan DBH Pajak
Rokok luar propinsi, Peningkatan
kapasitas pendapatan
100% 0% - 90 OK 269,972,000 191 OK 910,005,000 100% 937,305,150 100% 965,424,305 100% 994,387,034 100% 4,077,093,488
72
2. Jumlah aplikasi yang berfungsi secara
optimal3 aplikasi 0% - 3 aplikasi 560,400,000 - - 2 Aplikasi 350,000,000 - - - - 5 aplikasi 910,400,000
160,000,000 994
3. Jumlah pakaian kerja lapangan
4 Jenis 0% - 4 jenis 90,500,000 4 jenis 90,500,000 4 jenis 93,215,000 4 jenis 96,011,450 4 jenis 98,891,794 20 Jenis 469,118,244
4. Belanja Modal
100% 0% - 100% 409,000,000 100% 879,125,000 100% 905,498,750 100% 932,663,713 100% 960,643,624 100% 2,193,623,750
4.04.4.0
4.02.06
program
peningkatan
pengembanga
n sistem
pelaporan
Capaian
Kinerja dan
Keuangan
Cakupan Kebutuhan Laporan Kinerja
Keuangan yang teselesaikan sesuai
standar dan tepat waktu
100% 0% - 100% 3,906,400 100% 3,906,400 100% 4,023,592 100% 4,144,300 100% 4,268,629 100% 20,249,321
41,114,000
4.04.4.0
4.02.06.
01
Penyusunan
laporan capaian
kinerja dan
ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Dokumen LKIP dan PK SKPD
1 dok 0% - 1 dok 775,000 1 dok 775,000 1 dok 798,250 1 dok 822,198 1 dok 846,863 5 dok 4,017,311
282,697,500
4.04.4.0
4.02.06.
02
Penyusunan
laporan
Keuangan
semesteran
Dokumen Laporan Keuangan
Semesteran SKPD
1 dok 0% - 1 dok 585,000 1 dok 585,000 1 dok 602,550 1 dok 620,627 1 dok 639,245 5 dok 3,032,422
4.04.4.0
4.02.06.
04
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan Akhir
Tahun
Dokumen data keuangan seluruh SKPD
pada akhir tahun
1 dok 0% - 1 dok 510,000 1 dok 510,000 1 dok 525,300 1 dok 541,059 1 dok 557,291 5 dok 2,643,650
4.04.4.0
4.02.06.
05
Penyusunan
RKA dan DPA
Dokumen Rencana Kerja Anggaran dan
DPA2 dok 0% - 2 dok 491,000 2 dok 491,000 2 dok 505,730 2 dok 520,902 2 dok 536,529 10 dok 2,545,161
4.04.4.0
4.02.06.
06
Monitoring dan
Evaluasi
Dokumen Monitoring dan Evaluasi
SKPD
4 dok 0% - 4 dok 1,545,400 4 dok 1,545,400 4 dok 1,591,762 4 dok 1,639,515 4 dok 1,688,700 20 dok 8,010,777
4.04.4.0
4.02.01
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan kebutuhan Administrasi
yang terpenuhi
100% 0% - 100% 448,451,550 100% 754,791,850 100% 777,435,606 100% 800,758,674 100% 824,781,434 100% 3,606,219,113
12
12
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 12
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18 19 20 23 338
2018 2019 2020Kondisi kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD2016 2017 2021Tujuan Sasaran
Indikator
sasaranKode
Program/
Kegiatan
Indikator kinerja program (outcome) dan
kegiatan (output)
Data capaian pada
tahun awal
perencanaan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Lokasi
4.04.4.0
4.02.01.
01
Penyediaan
Jasa Surat
Menyurat
100% 0% - 100% 141,543,300 100% 274,515,100 100% 282,750,553 100% 291,233,070 100% 299,970,062 100% 1,290,012,084
Persentase ketersediaan alat tulis kantor
100% 0% - 100% 48,026,300 100% 64,970,100 100% 66,919,203 100% 68,926,779 100% 70,994,582 100% 319,836,965
Honor pegawai tidak tetap11 0% - 11 66,000,000 30 180,000,000 30 185,400,000 30 190,962,000 30 196,690,860 133 819,052,860
Persentase ketersediaan perangko,
materai dan benda pos lainnya
100% 0% - 100% 792,000 100% 870,000 100% 896,100 100% 922,983 100% 950,672 100% 4,431,755
Jumlah barang cetakan dan
penggandaan 100% 0% - 100% 1,500,000 100% 1,800,000 100% 1,854,000 100% 1,909,620 100% 1,966,909 100% 9,030,529
Pembayaran makanan dan minuman
harian 100% 0% - 100% 9,625,000 100% 11,275,000 100% 11,613,250 100% 11,961,648 100% 12,320,497 100% 56,795,394
Perjalanan Dinas100% 0% - 100% 15,600,000 100% 15,600,000 100% 16,068,000 100% 16,550,040 100% 17,046,541 100% 80,864,581
4.04.4.0
4.02.01.
02
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber daya
air dan listrik
pembayaran rekening telepon
100% 0% - 100% 4,800,000 100% 6,000,000 100% 6,180,000 100% 6,365,400 100% 6,556,362 100% 29,901,762
4.04.4.0
4.02.01.
06
Penyediaan
jasa
pemeliharaan
dan perizinan
kendaraan
dinas/operasion
al
pembayaran jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan dinas/operasional
11Unit 0% - 9 unit 2,800,000 11 Unit 5,200,000 11 Unit 5,356,000 11 unit 5,516,680 11 unit 5,682,180 50 24,554,860
4.04.4.0
4.02.01.
08
Penyediaan
jasa kebersihan
kantor
pembayaran jasa kebersihan kantor
100% 0% - 100% 4,800,000 100% 4,800,000 100% 4,944,000 100% 5,092,320 100% 5,245,090 100% 24,881,410
4.04.4.0
4.02.01.
12
Penyediaan
komponen
instalasi
listrik/penerang
an bangunan
kantor
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
100% 0% - 100% 1,100,000 100% 1,902,500 100% 1,959,575 100% 2,018,362 100% 2,078,913 100% 9,059,350
4.04.4.0
4.02.01.
14
Penyediaan
peralatan
rumah tangga
peralatan rumah tangga
100% 0% - 100% 1,448,250 100% 4,659,250 200% 4,799,028 100% 4,942,998 100% 5,091,288 100% 20,940,814
4.04.4.0
4.02.01.
18
Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi ke
luar daerah
Perjalanan Dinas dalam dan Luar
Provinsi100% 0% - 100% 260,443,000 100% 397,374,000 100% 409,295,220 100% 421,574,077 100% 434,221,299 100% 1,922,907,595
4.04.4.0
4.02.01.
19
Rapat-rapat
kordinasi dan
konsultasi
dalam daerah
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten
100% 0% - 100% 31,517,000 100% 60,341,000 100% 62,151,230 100% 64,015,767 100% 65,936,240 100% 283,961,237
4.04.4.0
4.02.02
Program
Peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Cakupan Kebutuhan Sarana dan
Prasarana Perkantoran yang
terpenuhi 100% 0% - 100% 218,430,000 100% 223,260,000 100% 229,957,800 100% 236,856,534 243,962,230 100% 1,152,466,564.02
4.04.4.0
4.02.02.
07
Pengadaan
perlengkapan
gedung kantor
Jumlah perlengkapan gedung kantor
100.00% 0% - 100.00% 5,850,000 7.63% - 0.00% - 0.00% - - - 100% 5,850,000
4.04.4.0
4.02.02.
09
Pengadaan
peralatan
gedung kantor
Jumlah peralatan gedung kantor
100.00% 0% - 100.00% 166,950,000 100.00% 99,275,000 100.00% 102,253,250 100.00% 105,320,848 100.00% 108,480,473 100% 582,279,570.43
4.04.4.0
4.02.02.
10
Pengadaan
meubeleur
Jumlah pengadaan meubeler
100.00% 0% - 100.00% 13,780,000 100.00% 66,985,000 100.00% 68,994,550 100.00% 71,064,387 100.00% 73,196,318 100% 294,020,254.60
4.04.4.0
4.02.02.
24
Pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasion
al
Jumlah pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
100% 0% - 100% 16,500,000 100% 41,500,000 100% 42,745,000 100% 44,027,350 100% 45,348,171 100% 190,120,520.50
4.04.4.0
4.02.02.
28
Pemeliharaan
rutin/berkala
peralatan
gedung kantor
Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
100% 0% - 100% 15,350,000 100% 15,500,000 100% 15,965,000 100% 16,443,950 100% 16,937,269 100% 80,196,218.50
12
12
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 12
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18 19 20 23 338
2018 2019 2020Kondisi kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD2016 2017 2021Tujuan Sasaran
Indikator
sasaranKode
Program/
Kegiatan
Indikator kinerja program (outcome) dan
kegiatan (output)
Data capaian pada
tahun awal
perencanaan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Lokasi
4.04.4.0
4.02.05
Program
Peningkatan
kapasitas
sumber daya
aparatur
Cakupan Kebutuhan Kompetensi
Spesifik Urusan dan Sub urusan
yang tepenuhi sumber daya aparatur 100% 0% - 100% 88,363,000 100% 121,200,000 100% 124,836,000 100% 128,581,080 100% 132,438,512 100% 595,418,592
4.04.0.0
4.02.05.
1
Pendidikan dan
Pelatihan
Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan
dan pelatihan Non formal
100% 0% - 7 org 38,363,000 7 org 55,896,500 9 org 57,573,395 9 org 59,300,597 9 org 61,079,615 39 org 272,213,107
4.04.0.0
4.02.05.
1
Sosialisasi
Peraturan
Perundang-
undangan
Jumlah PNS yang mengikuti sosialisasi
peraturan perundang-undangan
100% 0% - 0 - 0 org 15,303,500 8 org 15,762,605 8 org 16,235,483 8 org 16,722,548 24 org 64,024,136
4.04.0.0
4.02.05.
1
Bintek
Implementasi
Peraturan
Perundang-
undangan
Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
100% 0% - 10 org 50,000,000 10 0rg 50,000,000 10 0rg 51,500,000 10 0rg 53,045,000 10 0rg 54,636,350 50 org 259,181,350
- 3,937,770,450 5,101,965,750 5,603,512,723 5,411,118,104 5,573,451,647 25,627,818,674
12 14
120 14
72 14 19
84 42 4
24 42 10
12 42 1
12 49 9
12 49 6
12 49 10
120 14 8
72 14 13
48 14 10
48 70 90
12 70
JUMLAH
12
12
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp 12
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18 19 20 23 338
2018 2019 2020Kondisi kinerja pada akhir periode
Renstra SKPD2016 2017 2021Tujuan Sasaran
Indikator
sasaranKode
Program/
Kegiatan
Indikator kinerja program (outcome) dan
kegiatan (output)
Data capaian pada
tahun awal
perencanaan
Target kinerja program dan kerangka pendanaan
Lokasi
12 70
48 14
60 14
36 14
24 70
12 70
12 705. Peningkatan kapasitas DBH Pajak
Rokok Luar Propinsi100% 0% - - - 100% 332,309,000 100% 342,278,270 100% 352,546,618 100% 363,123,017 100% 1,027,133,888
12 66. Peningkatan kapasitas Pendapatan
100% 0% - - - 100% 351,130,000 100% 361,663,900 100% 372,513,817 100% 383,689,232 100% 1,085,307,717
12 6
12 12
48 843
36
36
36
12
12
12
48
48
36
48
12
12
12
12
12
12
60
48
48
24
12
12
12
24
12
12
12
12
12
12
12
12
36
12
12
12
36
12
12
1812
PEMERINTAH KABUPATEN BARRU BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jl.Sultan Hasanuddin No 82 Barru Kode Pos 90763
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
NOMOR 110/BAPENDA/VII/2017
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARRU Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 6
Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun
2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan dan Keputusan Bupati Barru Nomor
300/BAPENDA/VII/2017 Tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021, perlu
menetapkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru tahun 2016-2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru
tentang Penetapan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barru Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010
Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARRU TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021. KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 sebagaimana terdapat dalam lampiran.
KEDUA : Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun dengan sistematika :
BAB I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Dasar Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II Gambaran Pelayanan SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
SKPD 2.2 Sumberdaya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/
Kabupaten/Kota 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan
Kebijakan 4.1 Visi dan Misi Kepala Daerah
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
4.3 Strategis dan Kebijakan SKPD
BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif BAB VI Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada
Tujuan Dan Sasaran RPJMD
BAB VII Penutup KETIGA : Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan Keputusan Kepala Badan ini. KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Barru
pada tanggal, Juli 2017 KEPALA BADAN,
ANDI MUHAMMAD, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19600109 199503 1 001
Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Barru sebagai laporan; 2. Sekretaris Daerah Barru untuk diketahui;
3. Pertinggal
BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI BARRU
NOMOR : 300/BAPENDA/VII/2017
TENTANG
PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021
BUPATI BARRU,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 97 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, perlu mengesahkan rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Barru
tentang Pengesahan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887); 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-
2019; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun
2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun
2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten
Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA
STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021.
KESATU : Mengesahkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Barru Tahun 2016-2021.
KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU disusun dengan sistematika:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumberdaya SKPD dan Kinerja Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN
FUNGSI
3.1 Permasalahan 3.2 Isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 4.3 Strategis dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
KETIGA : Dokumen Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Barru sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan
Bupati ini. KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Barru
pada tanggal,
Plt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,
SUARDI SALEH
Tembusan disampaikan kepada Yth.: 1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar; 3. Inspektur Kabupaten Barru, di Barru; 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Barru, di
Barru; 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Barru, di Barru;
6. Pertinggal.