rencana strategis - organisasi.surabaya.go.id filerencana strategis bagian hubungan masyarakat...

Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya

2016-2021

RENCANA STRATEGIS Bagian Hubungan Masyarakat Surabaya

Rencana Strategis Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya 2016-2021 Page 1

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.1.1. Pengertian Renstra SKPD

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

pada pasal 1 ayat (12) disebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) SKPD

adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Substansi Renstra SKPD antara lain memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan.

I.1.2. Proses Penyusunan Renstra Bagian Humas

Renstra Bagian Humas disusun sesuai tugas dan fungsi Bagian Humas

serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kota Surabaya dan bersifat indikatif. Pada pasal 11 ayat (1)

Permendagri 54 Tahun 2010, bahwa Renstra SKPD disusun berdasarkan:

a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta

perencanaan dan penganggaran terpadu.

b. Kerangka pendanaan (untuk penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD) dan

pagu indikatif (untuk penyusunan RKPD dan Renja SKPD).

c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata

daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi

tanggung jawab SKPD.


Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1

BaganAlurPenyusunanRenstra SKPD


Tahapan awal dari pembuatan Renstra Bagian Humas adalah persiapan dan

penyusunan rancangan Renstra yang didahului dengan pembentukan tim

penyusun Renstra Bagian Humas, pematangan orientasi Renstra,

penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra dan penyiapan data dan

informasi perencanaan pembangunan daerah.

Setelah tahapan persiapan dan penyusunan rancangan Renstra

Bagian Humas selesai, dilanjutkan dengan pengolahan data dan informasi

untuk merumuskan isu strategis Bagian Humas. Isu-isu strategis yang telah

dirumuskan dijadikan pedoman perumusan visi dan misi Bagian Humas,

perumusan tujuan dan perumusan sasaran Bagian Humas. Perumusan

rancangan Renstra Bagian Humas mulai visi hingga kegiatan indikatif telah

memperhatikan rancangan RPJMD Kota Surabaya.

Adapun penyajian dan penyampaian rancangan Renstra Bagian

Humas sesuai Pasal 93 Permendagri 54 Tahun 2010 paling sedikit mencakup

hal-hal sebagai berikut:

a. Pendahuluan;

b. Gambaran pelayanan SKPD;

c. Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;

d. Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;

e. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan

pendanaan indikatif;

f. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Renstra mengacu pada

rancangan akhir RPJMD, sehingga dengan demikian Renstra Bagian Humas

berjalan selaras dengan RPJMD Kota Surabaya.

Rancangan akhir Renstra Bagian Humas diverifikasi akhir oleh Badan

Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya. Bilamana

rancangan Renstra masih dipandang belum sesuai, maka akan dikembalikan

kepada tahapan penyempurnaan rancangan Renstra. Bila sudah sesuai, akan

dilanjutkan dengan penetapan Renstra Bagian Humas oleh Kepala Bagian

Humas paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra Bagian Humas disahkan

oleh Walikota Surabaya.


I.1.3. Keterkaitan Antara Renstra Bagian Humas dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

Renstra Bagian Humas disusun terkait dengan dokumen RKPD, serta

Renja Kementerian/Lembaga dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak

lanjutnya dengan penyusunan RAPBD. Lebih jelas dapat dilihat pada gambar

berikut:

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pembuatan Renstra Bagian

Humas berpedoman pada RPJMD. Sedangkan RPJMD kota memperhatikan

RPJM Nasional dan mengacu RPJM provinsi. Sementara Renstra Bagian

Humas dijadikan pedoman pelaksanaan Renja Bagian Humas dan RKA. Di

sisi lain, rancangan Renstra Bagian Humas juga sebagai masukan

penyempurnaan RPJMD Kota Surabaya.

I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan

Kewenangan SKPD

Struktur organisasi Bagian Hubungan Masyarakat (Humas) Kota

Surabaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya

Gambar 1.2 KeterkaitanAntarDokumenPerencanaan


Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Perda tersebut

dibuat sebagai implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah

Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Juga Peraturan Pemerintah Nomor

41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 43 Tahun 2011

tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Bagian

Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Sekretaris Daerah di bidang hubungan masyarakat (Pasal 78).

Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota

Surabaya terdiri dari Kepala Bagian, membawahi 3 (tiga) Kepala Sub Bagian.

Adapun susunannya sebagai berikut :

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

1. Kepala Sub Bagian Layanan Informasi

2. Kepala Sub Bagian Liputan Berita dan Pers

3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Pelaporan

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Adapun peraturan-peraturan terkait perencanaan sebagai berikut:

Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang

KepalaBagian

HubunganMasyarakat

Ka. Subbag

Liputan Berita

dan Pers

Ka. Subbag

Dokumentasi dan

Pelaporan

Ka. Subbag

Layanan

Informasi


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perda RPJPD Kota Surabaya.

Perda RTRW Kota Surabaya.

RPJMD Kota Surabaya.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Surabaya.

Sedangkan peraturan yang memayungi penganggaran adalah:

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Th 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Standar Pelayanan (SPM). Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik

wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta

menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan

penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Th 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Th 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

RI Th 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5357).

2. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor

22/Per/M.Kominfo/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang

Komunikasi Dan Informatika Di Kabupaten/Kota.

Dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut untuk

Bagian Hubungan Masyarakat terkait dengan pihak Jurnalistik. Jenis

pelayanan jasa tersebut antara lain : Pelaksanaan Diseminasi Informasi

nasional.


1. Indikator dan Nilai Standar Pelayanan Minimal serta Batas Waktu

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal secara Nasional :

No

Jenis

Pelayanan

Dasar

Standar Pelayan Minimal

Batas

Waktu

Pencapaian

(Tahun)

Indikator SPM Nilai

1 Pelaksanaan

Desiminasi

Informasi

Nasional

Pelaksanaan Diseminasi dan

Pendistribuasian Informasi

Nasional melalui :

a. Media massa seperti

majalah, radio, dan televisi

12 x per tahun 2015

b. Media website (media online) Setiap hari 2015

c. Media tradisional seperti

pertunjukan rakyat

- -

d. Media interpersonal seperti

sarasehan, ceramah/diskusi

dan lokakarya

6 x per tahun 2015

e. Media luar ruang - -

2. Realisasi Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagian

Hubungan Masyarakat :

No

Jenis

Pelayanan

Dasar

Standar Pelayan Minimal

Batas

Waktu

Pencap

aian

(Tahun)

Indikator SPM Nilai

1 Pelaksanaan

Desiminasi

Informasi

Nasional

Pelaksanaan Diseminasi dan

Pendistribuasian Informasi

Nasional melalui :

a. Media massa seperti

- Majalah

- Radio

- Televisi

12 x per tahun

12 x per tahun

12 x per tahun

100%

100%

100%

b. Media Baru

- Website (media online)

- Iklan Layanan Masyarakat

- Majalah Gapura

12 x per tahun

12 x per tahun

12 bulan/4095

eksemplar

100%

100%

c. Media interpersonal seperti

sarasehan, ceramah/diskusi

dan lokakarya

6 x per tahun 100%

I.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bagian Humas

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjelaskanmengenai


IKK. Maka IKK yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Humas

Sekretariat Daerah Kota Surabaya, memiliki indikator sebagai berikut:

1. Persentase berita positif Pemerintah Kota Surabaya yang diinformasikan

kepada masyarakatdengan target untuk tahun 2016 sebesar 83 %




kepada masyarakatdengan target untuk tahun 2018 sebesar 83,5 %




kepada masyarakatdengan target untuk tahun 2020 sebesar 84,5 %



I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Renstra Bagian Humas

Maksud penyusunan Renstra Bagian Humas antara lain:

a. Menjabarkan rencana strategis kota dalam rencana strategis Bagian

Humas jangka pendek (5 tahun).

b. Menyelaraskan rencana strategis kota dengan pelayanan Bagian Humas,

usulan masyarakat dan evaluasi kinerja lima tahun lalu menjadi rencana

strategis Bagian Humas.

Tujuan Penyusunan Renstra Bagian Humas

Tujuan penyusunan Renstra Bagian Humas antara lain:

a. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah

Kota.

b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Bagian Humas dalam

jangka 5 tahun.

c. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggara Bagian Humas.

d. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja.


I.4. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan rancangan Renstra Bagian Humas sebagai

berikut:

BAB I – Pendahuluan

I.1. Latar Belakang

I.1.1. Pengertian Renstra SKPD

I.1.2. Proses Penyusunan Renstra Bagian Humas

I.1.3. Keterkaitan Antara Renstra Bagian Humas dengan Dokumen

Perencanaan Lainnya

I.2. Landasan Hukum

I.2.1. Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)

dan Kewenangan SKPD

I.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

I.2.3. Ketentuan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM)

I.2.4. Ketentuan tentang Indikator Kinerja Kunci (IKK)

I.3. Maksud dan Tujuan

I.4. Sistematika Penulisan

BAB II – Gambaran Pelayanan Bagian Humas

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

II.1.1. Tugas dan Fungsi Bagian Humas

II.1.2. Struktur Organisasi Bagian Humas

II.2. Sumber Daya Bagian Humas

II.3. Kinerja Pelayanan Bagian Humas

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian

Humas

BAB III – Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasar Tugas dan Fungsi

Bagian Humas

III.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

III.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota

III.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis


III.5. Penentuan Isu-isu Strategis Mereview Kembali Faktor

Pendorong dan Pemhambat dan Menemukan Isu-isu

Strategis

BAB IV – Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

IV.1. Visi dan Misi Bagian Humas

IV.1.1. Perumusan Visi

IV.1.2. Pokok-pokok Visi dan Penjelasan Visi

IV.1.3. Perumusan Misi

IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Humas

IV.2.1. Perumusan Tujuan

IV.2.2. Perumusan Sasaran

IV.3. Strategi dan Kebijakan

IV.3.1. Perumusan Strategi

BAB V – Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

BAB VI – Indikator Kinerja Bagian Humas yang Mengacu pada Tujuan

dan Sasaran RPJMD

BAB VII – Penutup


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAGIAN HUMAS

II.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

II.1.1. Tugas dan Fungsi Bagian Humas

Dasar hukum pembentukan Bagian Humas adalah Peraturan Daerah

(Perda) Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat

Daerah.

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 96 Tahun 2008

tentangRincian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Bagian

Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan hubungan

masyarakat di bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

daerah (Pasal 78).

Rincian tugas Bagian Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 78, sebagai berikut :

a. Pelaksanaan kebijakan sosialisasi urusan pemerintahan;

b. Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi urusan pemerintahan di wilayah

kota;

c. Pelaksanaan kebijakan sosialisasi urusan pemerintahan;

d. Pengelolaan majalah Pemerintah Daerah;

e. Pelaksanaan kebijakan sosialisasi urusan pemerintahan.

Adapun rincian pelaksanaan tugas yang dilakukan Bagian Hubungan

Masyarakat terurai dalam tugas dan fungsi masing-masing bagian sbb:

1. Sub Bagian Layanan Informasi

Sub Bagian Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Bagian Hubungan Masyarakat di bidang layanan informasi

(Pasal 81).

Rincian tugas Sub Bagian Layanan Informasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 81, sebagai berikut :

a. pelaksanaan kebijakan sosialisasi urusan pemerintahan;

b. penyelenggaraan pembinaan sosialisasi urusan pemerintahan di

wilayah kota;


Adapun rincian tugas dan fungsi pada Sub Bagian Layanan Informasi

antara lain:

a) Penyelenggaraan Konferensi Pers

Mengundang dan mengkoordinasikan wartawan dari media cetak,

online dan TV.

Mengkondisikan lokasi dan waktu pelaksanaan konferensi pers

sesuai dengan agenda Pimpinan.

Mengkondisikan tema saat konferensi pers.

b) Penyusunan Pers Release

Menyusun Pers Release dalam bentuk tulisan jurnalistik (berita/

feature) sebagai bahan bagi media massa untuk menyajikan produk

jurnalistik yang positif bagi Pemerintah Kota Surabaya.

Dalam hal penyusunan Pers Release selalu mempertimbangkan

unsur isu terkini serta program/ kebijakan Pemerintah Kota yang

ingin disampaikan kepada publik.

c) Penyusunan Analisis Berita

Berita-berita yang beredar di media massa, khususnya yang terkait

Pemerintah Kota Surabaya dianalisis setiap hari (executive

summary) maupun setiap pekan (analisis berita mingguan) oleh tim

yang memahami dinamika media massa.

Hasil analisis berita menjadi bahan masukan yang penting bagi

SKPD untuk menyikapi berbagai isu yang berkembang di media

massa.

d) Pengelolaan Media Sosial

Melakukan pemantauan dinamika isu di media sosial seperti twitter,

facebook maupun instagram.

Pengelolaan juga menyangkut klarifikasi dan jawaban atas

pertanyaan dari netizen yang masuk ke media sosial Bagian

Humas.

e) Penyelenggaraan Lomba Foto dan Pameran Hasil Karya Foto

Mengumumkan pelaksanaan lomba foto yang dapat diikuti oleh

masyarakat umum.

Melaksanakan penjurian terhadap hasil karya foto yang dikirimkan

oleh peserta lomba.

Menyelenggarakan pameran hasil karya foto para peserta lomba.


f) Penyelenggaraan Lomba Karya Jurnalis

Mengumumkan penyelenggaraan lomba karya jurnalis dengan

peserta para awak media.

Melaksanakan penjurian terhadap karya jurnalis dari para peserta

lomba.

Pengumuman pemenang lomba karya jurnalis.

g) Penyelenggaraan Lomba Foto Tematik via Media Sosial

Menyelenggarakan lomba foto tematik via media sosial instagram

setiap bulan.

2. Sub Bagian Peliputan Berita dan Pers

Sub Bagian Peliputan Berita dan Pers mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bagian Hubungan Masyarakat di bidang

liputan berita dan pers (Pasal 83)

Rincian tugas Sub Bagian Peliputan Berita dan Pers sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 83, sebagai berikut :

a. pelaksanaan kebijakan sosialisasi urusan pemerintahan;

b. pengelolaan majalah Pemerintah Daerah.

Adapun rincian tugas dan fungsi pada Sub Bagian Peliputan Berita dan

Pers antara lain:

a) Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya

Melakukan kegiatan peliputan (foto dan video) untuk kegiatan-

kegiatan yang dihadiri oleh Walikota dan Wakil Walikota maupun

kegiatan SKPD lainnya.

Menghimpun hasil foto dan video ke dalam bentuk dokumentasi.

b) Pengelolaan Kliping Berita

Melaksanakan kliping berita/artikel seputar Pemerintah Kota

Surabaya yang dimuat di media massa.

c) Pengelolaan Iklan/Advertorial

Menyusun perencanaan dan strategi iklan/advertorial.

Menyiapkan desain advertorial.

Menentukan media massa yang tepat untuk sasaran

iklan/advertorial.


3. Sub Bagian Dokumentasi dan Pelaporan

Sub Bagian Dokumentasi dan Pelaporan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas Bagian Hubungan Masyarakat di bidang

dokumentasi dan pelaporan (Pasal 85). Tugas Sub Bagian Dokumentasi

dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, adalah

pelaksanaan kebijakan sosialisasi urusan pemerintahan.

Adapun rincian tugas dan fungsi pada Sub Bagian Dokumentasi dan

Pelaporan antara lain:

a) Pengelolaan Dokumentasi

Melakukan pengambilan/penyimpanan foto, video dan perekaman

suara (audio) kedalam bentuk CD/DVD/Bank Data.

Memilah dan memilih dokumentasi yang dapat dipublikasikan.

Editing dokumen gambar atau video jika diperlukan.

Menyimpan dokumentasi dalam media yang tertata, mudah dicari

dan aman.

b) Penyusunan Materi Publikasi

Menghimpun berbagai bentuk publikasi hasil dari kebijakan

maupun pelaksanaannya (berita, banner, text, buku, produk

hukum, pedoman, paparan, dan sejenisnya)

Melibatkan satker di lingkungan Pemerintah Kota untuk

menyumbangkan konten publikasi

Pembuatan Buku Tematik

Pembuatan Film tentang Kota Surabaya

c) Pengelolaan Majalah Pemerintah Kota Surabaya (Gapura)

Menyusun dan menerbitkan majalah dinas secara berkala

Menetukan tema pokok yang menjadi isu dalam pemuatan berita

dalam majalah

Distribusi majalah kepada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota,

LKMK, RW, dan pihak lain yang membutuhkan

d) Pembuatan Teks Sambutan Walikota Surabaya

Menyiapkan bahan pidato, paparan, atau sejenisnya dalam

berbagai kegiatan yang dihadiri Walikota Surabaya.


II.1.2. Struktur Organisasi Bagian Humas

STRUKTUR ORGANISASI

BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA

Struktur organisasi Bagian Humas terdiri atas satu kepala unit kerja Bagian

Humas yang membawahi tiga Sub Bagian antara lain, Sub Bagian Layanan

Informasi, Sub Bagian Liputan Berita dan Pers dan Sub Bagian Dokumentasi

dan Pelaporan.

II.2. Sumber Daya Bagian Humas

Jumlah pegawai Bagian Humas seluruhnya sebanyak 37 orang, terdiri

dari :

23 pegawai laki-laki dan

14 pegawai perempuan.

Dari 37 pegawai tersebut terdiri dari :

21 orang berstatus PNS dan

16 orang berstatus tenaga kontrak

Sedangkan dari segi latar belakang pendidikan pegawai Bagian Humas

adalah sebagai berikut:

NO PENDIDIKAN PNS TENAGA KONTRAK

1 SD 0 0

2 SLTP 1 1

3 SLTA 5 7

4 Diploma I 0 0

5 Diploma III 1 0

6 Strata 1 11 8

7 Strata 2 3 0

JUMLAH 21 16

BAGIAN

HUBUNGAN MASYARAKAT

SUB BAGIAN

LAYANAN

INFORMASI

SUB BAGIAN

LIPUTAN BERITA

DAN PERS

SUB BAGIAN

DOKUMENTASI DAN

PELAPORAN


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bagian Humas Sekretariat

Daerah Kota Surabaya tidak lepas dari ketersediaan sarana dan prasarana

perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Adapun

aset/sarana-prasarana Bagian Humas adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan bermotor:

a) Roda 4 : 3 unit

b) Roda 2 : 3 unit

2. Mesin/peralatan kantor:

a) Komputer : 24 unit

b) Printer : 9 unit

c) Mesin ketik : 5 unit

d) Mesin Faks : 1 unit

e) Kamera foto : 7 unit

f) Kamera video : 4 unit

g) Drone : 2 unit

3. Lemari, meja/kursi, filling dan peralatan kantor lainnya:

a) Lemari : 15 unit

b) Filling kabinet : 23 unit

c) Meja : 51 unit

d) Kursi : 86 unit

4. Sarana lain-lain:

a) AC : 16 unit

b) Speaker : 4 unit

c) Mikrophone : 2 unit

d) Harddisk Eksternal : 9 unit

II.3. Kinerja Pelayanan Bagian Humas

Pengukuran kinerja Bagian Humas dilakukan melalui capaian

sasaran/target Renstra Bagian Humas periode sebelumnya, serta menurut

SPM untuk urusan wajib. Lebih jelas terkait pengukuran kinerja dapat dilihat

pada tabel pencapaian kinerja Bagian Humas sebagai berikut:


Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Humas Pemerintah Kota Surabaya


Berdasar tabel 2.1 dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesenjangan

pelayanan pada Bagian Humas. Selain itu, seluruh indikator kinerja pelayanan

Bagian Humas tercapai 100 persen. Khusus untuk indikator persentase berita

positif Pemerintah Kota Surabaya yang diinformasikan kepada masyarakat

tidak dapat tercapai 100 persen karena berkaitan dengan redaksional media

massa. Namun demikian, angka 80 hingga 83 persen berita positif sudah

dapat dikatakan sangat baik.

Sedangkan gambaran umum pelayanan Bagian Humas dari aspek

pengelolaan keuangan secara garis besar tidak ada masalah berarti. Hal ini

dapat dilihat dari tabel berikut yang memuat informasi tentang anggaran dan

realisasi Bagian Humas dari tahun ke tahun. Data selengkapnya dapat

disimak pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bagian Hubungan Masyarakat

Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Surabaya

Uraian Anggaran pada Tahun ke-

*Sesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD

2010 2011 2012 2013 2014

1 2 3 4 5 6

Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat · Fasilitasi Kegiatan Jurnalistik

641.818.440 1.497.508.238 835.612.422 483.410.589 592.142.892

· Peliputan Kegiatan Pemkot Surabaya

2.303.453.175 2.504.843.254 2.999.503.439 3.012.031.185 4.304.999.055

· Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemkot Surabaya

824.001.690 929.278.520 976.943.085 1.115.333.179 1.576.893.170

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

· Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran

82.220.848 111.796.909 244.157.990 214.399.346 247.644.916

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

· Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran

489.252.695 606.256.973 635.547.143 1.022.041.770 939.231.674


Rasio antara realisasi dan anggaran yang terbaik pada tahun 2013.

Sedangkan pada tahun 2011 dapat dikatakan kurang baik.Rasio terburuk

terjadi pada kegiatan Fasilitasi Kegiatan Jurnalistik pada tahun 2011 yakni

sebesar 71,02 % dikarenakan biaya operasional pelaksanaan sub-kegiatan

Uraian Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

*Sesuaikan dengan tugas

dan fungsi SKPD 2010 2011 2012 2013 2014

1 7 8 9 10 11

Program Komunikasi dan Publikasi Masyarakat

· Fasilitasi Kegiatan Jurnalistik

494.167.900 1.063.572.498 709.539.234 478.829.330 539.463.547


2.017.992.400 2.287.529.938 2.859.137.236 2.864.081.531 4.091.165.393


792.828.620 773.116.625 914.876.014 1.104.459.815 1.520.731.044



70.867.600 109.066.500 217.160.776 209.628.250 233.625.339



393.983.989 459.432.524 575.189.183 909.476.168 863.767.781

Uraian Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

(realisasi/anggaran x 100%) Rata-rata Pertumbuhan

*Sesuaikan dengan tugas

dan fungsi SKPD 2010 2011 2012 2013 2014 Anggaran Realisasi

1 12 13 14 15 16 17 18


· Fasilitasi Kegiatan Jurnalistik

76,99% 71,02% 84,91% 99,05% 91,10% (12.418.887) 11.323.912


87,61% 91,32% 95,32% 95,09% 95,03% 500.386.470 518.293.248


96,22% 83,20% 93,65% 99,03% 96,44% 188.222.870 181.975.606



86,19% 97,56% 88,94% 97,77% 94,34% 41.356.017 40.689.435



80,53% 75,78% 90,50% 88,99% 91,97% 112.494.745 117.445.948


Pengembangan Wawasan Pers dan Jurnalistik pada saat itu lebih rendah

dibanding standar satuan harga (SSH) sehingga hanya diserap sesuai

kebutuhan.Sedangkan rasio terbaik ada pada bagian Fasilitasi Kegiatan

Jurnalistik pada tahun 2013 yakni sebesar 99,05 %. Hal itu dikarenakan

bahwa seluruh komponen kegiatan telah diserap sesuai perencanaan.

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bagian Humas

II.4.1. Analisis Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Bagian Humas

Tabel 2.3

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bagian Humas Kota Surabaya terhadap

Sasaran Renstra Biro Humas Provinsi Jawa Timur dan Renstra Kementerian

Komunikasi dan Informatika

No Indikator

Kinerja

Capaian

Sasaran

Renstra

Bagian

Humas

Kota

Surabaya

Sasaran pada Renstra Biro

Humas Provinsi Jawa Timur

Sasaran pada Renstra

Kementerian Komunikasi dan

Informatika

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Jumlah

kunjungan rata-

rata per bulan

pada website

www.surabaya.

go.id

36.048

kunjungan

Meningkatkan kualitas layanan

informasi dan penyebarluasan

informasi kegiatan serta kebijakan

gubernur, wakil gubernur dan

sekretaris daerah Provinsi Jawa

Timur

Kementerian Komunikasi dan

Informatika sebagai bagian dari sistem

birokrasi pemerintah yang harus

dibenahi dalam rangka memberikan

pelayanan publik yang prima

Berdasar tabel di atas diketahui bahwa indikator kinerja Bagian Humas

pada Renstra periode 2010-2015 adalah “Jumlah kunjungan rata-rata per

bulan pada website www.surabaya.go.id” dengan capaian pada periode akhir

Renstra adalah 36.048 kunjungan.

Indikator kinerja dan capaian sasaran Bagian Humas tersebut

menyumbang kontribusi terhadap sasaran Renstra Biro Humas Pemerintah

Provinsi Jawa Timur yakni “Meningkatkan kualitas layanan informasi dan

penyebarluasan informasi kegiatan serta kebijakan gubernur, wakil gubernur

dan sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur”. Serta terhadap 2 (dua) sasaran

dari Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

yakni “Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari sistem

birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan

pelayanan publik yang prima”.

http://www.surabaya/

http://www.surabaya.go.id/


BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Humas

Suatu isu strategis bagi Bagian Humas diperoleh baik berasal dari

analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun

analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman

bagi Bagian Humas di masa lima tahun mendatang.

Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis

berdasarkan tugas dan fungsi dapat disusun kedalam contoh tabel matriks

sebagai berikut:

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Bagian Humas

Pemerintah Kota Surabaya

Aspek

Kajian

Capaian/

Kondisi

Saat ini

Standar

yang

Digunak

an

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan

SKPD INTERNAL

(KEWENANGAN

SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR

KEWENANGA

N SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Akunta

bilitas

kinerja

Bagian

Humas

Semakin

bertamba

hanya

jumlah

media

massa

dan

berkemba

ngnya isu

di media

sosial

UU No

14

Tahun

2008

tentang

Keterbu

kaan

Informa

si Publik

Minimnya SDM

yang khusus

membidangi

masalah media

massa dan media

sosial

Publik yang

lebih kritis

akan isu-isu

seputar

Pemerintah

Kota Surabaya

Keterbatasan SDM yang

spesifik membidangi

kehumasan

Keterbatasan pola

komunikasi antara

Bagian Humas

dengan SKPD

lainnya

Sikap SKPD

yang belum

sepenuhnya

kooperatif

dengan Bagian

Humas

Kurang optimalnya counter

isu yang berkembang di

media massa maupun

media sosial disebabkan

keterbatasan akses dengan

SKPD lain

Belum adanya

suatu sistem

otomatis untuk

menganalisa media

massa/media sosial

Perkembanga

n media

informasi yang

semakin cepat

dan canggih

Terhambatnya penanganan

isu disebabkan oleh

keterbatasan sarana-

prasarana kehumasan


Dari tabel di atas dapat teridentifikasi sejumlah permasalahan pelayanan

Bagian Humas, antara lain:

Keterbatasan SDM yang spesifik membidangi kehumasan

Jika dikaitkan dengan standar dan capaian Bagian Humas pada Renstra

periode sebelumnya (2010-2015), masalah keterbatasan SDM ini akan

lebih runcing pada Renstra berikutnya (periode 2016-2021). Pasalnya,

Bagian Humas tidak hanya ditarget capaian kunjungan website

www.surabaya.go.id, melainkan juga pada persentase capaian berita

positif terkait Pemerintah Kota Surabaya.

Kurang optimalnya counter isu yang berkembang di media massa maupun

media sosial disebabkan keterbatasan akses dengan SKPD lain : Untuk

mengcounter suatu isu dibutuhkan sinergitas yang baik antara Bagian

Humas dengan SKPD lainnya. Poin ini tidak terlalu signifikan pada standar

dan capaian Bagian Humas terkait angka kunjungan ke website

www.surabaya.go.id. Namun, untuk penanganan isu secara makro, pola

komunikasi yang baik antar SKPD mutlak diperlukan.

Terhambatnya penanganan isu disebabkan oleh keterbatasan sarana-

prasarana kehumasan

Perkembangan media massa dan media sosial menuntut Bagian Humas

lebih cepat lagi dalam merespon suatu isu. Untuk merealisasikan hal ini

dibutuhkan sejumlah perbaikan dalam hal sarana-prasarana penunjang

kegiatan kehumasan, yakni berupa pemanfaatan sistem berbasis teknologi

informasi yang dapat menganalisa media massa maupun media sosial

secara cepat dan tepat.

Perumusan Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, ada beragam persoalan

dan kondisi yang dihadapi Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota

Surabaya. Bila dipetakan, beragam persoalan tersebut bisa berupa hambatan

(kendala), kelemahan, dan kekuatan organisasi.

Namun, dengan keterbatasan dan kekuatan yang dimiliki, Bagian Hubungan

Masyarakat berusaha untuk menciptakan berbagai peluang positif untuk

meningkatkan ritme dan kinerja organisasi.

Berdasarkan hasil analisa tugas dan fungsi, diperoleh informasi terkait

isu-isu strategis Bagian Humas antara lain:




1. Adanya kewenangan di dalam mempublikasikan kinerja Pemerintah Kota

Surabaya.

2. Dimilikinya SDM yang berkompetensi di bidang kehumasan.

3. Ketersediaan sarana dan prasarana di bidang jurnalistik.

Tabel 3.2

Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No

Isu Strategis

Dinamika

Internasional Dinamika Nasional DinamikaRegional/Lokal Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 - Kurangnya akses

masyarakat

terhadap informasi

Peningkatan layanan kepada

masyarakat dalam rangka

menjamin akses informasi yang

cepat dan aman

-

Isu strategis yang masuk dinamika nasional diperoleh dari dokumen

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019 yakni

kurangnya akses masyarakat terhadap informasi. Penyediaan infrastruktur

komunikasi dan informatika yang hampir seluruhnya mengandalkan peran

dunia usaha menyisakan blank-spot di wilayah non-komersial.

Sedangkan isu startegis yang masuk dinamika regional/lokal diperoleh

dari dokumen RPJMD Kota Surabaya tahun 2016-2021, yakni peningkatan

layanan kepada masyarakat dalam rangka menjamin akses informasi yang

cepat dan aman.

Permasalahan Bagian Humas berupaketerbatasan SDM yang spesifik

membidangi kehumasan dan terhambatnya penanganan isu disebabkan oleh

keterbatasan sarana-prasarana kehumasan berhubungan dengan dinamika

regional/lokal berupa peningkatan layanan kepada masyarakat dalam rangka

menjamin akses informasi yang cepat dan aman.

Sedangkan permasalahan Kurang optimalnya counter isu yang

berkembang di media massa maupun media sosial berhubungan dengan

dinamika nasional yaitu kurangnya akses masyarakat terhadap informasi.


III.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bagian Humas

Thd. Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah Visi: Surabaya Kota Sentosa yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global

No

Misi dan

Program

KDH dan Wakil

KDH terpilih

Permasalahan Pelayanan

SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Misi 8

Memantapkan

Tata Kelola

Pemerintahan

yang Baik

Keterbatasan SDM

yang spesifik

membidangi

kehumasan

Kurang optimalnya

counter isu yang

berkembang di media

massa maupun media

sosial disebabkan

keterbatasan akses

dengan SKPD lain

Terhambatnya

penanganan isu

disebabkan oleh


prasarana kehumasan

Kebijakan terkait

penerimaan

pegawai di lingkup

pemerintah kota

Belum adanya

sistem yang

mengatur SOP

penanganan isu

yang melibatkan

SKPD lain

Keterbatasan dana

untuk

mengembangkan

sistem analisa

media berbasis

teknologi informasi

Bertambahnya

literatur dan

sarana

pembelajaran

terkait bidang ilmu

kehumasan

Munculnya suatu

sistem yang

mengatur pola

komunikasi antar

SKPD di bidang

kehumasan

Adanya suatu

sistem yang

mempercepat

kinerja analisis

media

Program

Pengembangan

dan

Pemanfaatan

Teknologi

Informasi dan

Komunikasi

III.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten Kota

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan Bagian Humas Kota Surabaya berdasarkan Sasaran

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong KeberhasilanPenanganannya

No

Sasaran Jangka

Menengah

Renstra

Kementerian

Komunikasi dan

Informatika

Permasalahan

Pelayanan Bagian Humas

Kota Surabaya

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Kementerian

Komunikasi

dan Informatika

sebagai bagian

Keterbatasan SDM yang

spesifik membidangi

kehumasan

Kurang optimalnya

Minimnya jumlah

pegawai dengan

bidang keilmuan

kehumasan

Koordinasi intensif

untuk mendukung

penguatan SDM

kehumasan


No

Sasaran Jangka

Menengah

Renstra

Kementerian

Komunikasi dan

Informatika

Permasalahan


Kota Surabaya

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

dari sistem

birokrasi

pemerintah

yang harus

dibenahi dalam

rangka

memberikan

pelayanan

publik yang

prima

counter isu yang

berkembang di media

massa maupun media

sosial disebabkan

keterbatasan akses

dengan SKPD lain

Terhambatnya

penanganan isu

disebabkan oleh


prasarana kehumasan

Minimnya

kesadaran SKPD

yang memberikan

pelayanan prima

melalui

keterbukaan

informasi

Proses pengadaan

sistem yang

memerlukan dana

yang besar

Koordinasi intensif

antar jajaran

SKPD di lingkup

Pemkot Surabaya

Sinkronisasi tim

anggaran dengan

kebutuhan sistem

berbasis teknologi

informasi

Dilihat dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Komunikasi dan

Informatika jelas sekali bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika ingin

membenahi aspek internal guna meningkatkan pelayanan prima. Jika

dikaitkan dengan permasalahan pada Bagian Humas, maka akan timbul suatu

keterkaitan. Secara garis besar, faktor penghambat dipengaruhi oleh

ketersediaan SDM yang spesifik, kesadaran SKPD di lingkungan Pemerintah

Kota Surabaya dan ketersediaan anggaran. Sedangkan faktor pendorong

lebih dipengaruhi oleh koordinasi dan sinkronisasi antar SKPD.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan Bagian Humas Kota Surabaya berdasarkan Sasaran

Renstra Biro Humas Pemprov Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan

Pendorong KeberhasilanPenanganannya

No

Sasaran

Jangka

Menengah

Renstra Biro

Humas

Pemprov Jatim

Permasalahan


Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Meningkatkan

kualitas

layanan

informasi dan

Keterbatasan SDM

yang spesifik

membidangi

kehumasan

Alokasi tenaga pada

Bagian Humas

Pemerintah Kota

Surabaya lebih

Koordinasi

intensif terkait

informasi

seputar Pemkot


No

Sasaran

Jangka

Menengah

Renstra Biro

Humas

Pemprov Jatim

Permasalahan


Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

penyebarluasa

n informasi

kegiatan serta

kebijakan

gubernur,

wakil gubernur

dan sekretaris

daerah

Provinsi Jawa

Timur

Kurang optimalnya

counter isu yang

berkembang di

media massa

maupun media

sosial disebabkan

keterbatasan akses

dengan SKPD lain

Terhambatnya

penanganan isu

disebabkan oleh

keterbatasan

sarana-prasarana

kehumasan

kepada kegiatan serta

kebijakan Walikota,

Wakil Walikota dan

Sekretaris Daerah

Kota Surabaya

Minimnya akses

Bagian Humas

Pemkot Surabaya

dengan SKPD

Pemprov Jatim

Adanya perbedaan

sistem database

Pemkot Surabaya

dan Pemprov Jatim

Surabaya

maupun

Pemprov Jatim

Koordinasi

intensif antara

SKPD Pemprov

Jatim dengan

Bagian Humas

Pemkot

Surabaya

Adanya

sinkronisasi data

base informasi

Pemprov Jatim

dengan Pemkot

Surabaya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Pemerintah Provinsi Jawa Timur

lebih spesifik kepada penyebarluasan informasi tentang kegiatan gubernur,

wakil gubernur dan sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur. Sementara fokus

kinerja Bagian Humas adalah pada kegiatan maupun kebijakan walikota, wakil

walikota dan sekretaris daerah Kota Surabaya. Sehingga dengan demikian

muncul sejumlah hambatan, namun dapat diminimalisir dengan koordinasi

intensif antara Biro Humas Pemerintah Provinisi Jawa Timur dan Bagian

Humas Pemerintah Kota Surabaya.

III.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Proses penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya telah

dilaksanakan pada tahap penyusunan RPJMD untuk diacu dalam penyusunan

Renstra Bagian Humas.


Program kota yang diturunkan menjadi program SKPD dalam Renstra

SKPD telah dianalisis dalam Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis

pada tahap Rancangan Awal RPJMD. Alternatif dan rekomendasi yang

diberikan oleh dokumen KLHS telah ditindaklanjuti dalam dokumen RPJMD

Kota Surabaya 2016-2021 yang telah disahkan menjadi Perda. Perumusan

program dalam RPJMD telah mempertimbangkan tugas dan fungsi SKPD

(pelayanan SKPD) eksisting, yang mana rumusan program yang dimaksud

merupakan salah satu acuan dalam perumusan perangkat daerah baru sesuai

UU 23/2014 dan PP 18/2016 dengan prinsip money follow programme (Buku I

RPJMN tentang pelaksanaan desentralisasi fiskal)."

Organisasi mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal

organisasi. Faktor internal terdiri dari kekuatan (strength) dan kelemahan

weakness) organisasi. Faktor eksternal terdiri dari peluang (opportunities) dan

ancaman (threats)

Analisis Faktor Pendorong


S1. Kompetensi SDM di bidang Kehumasan Bagian Humas memiliki SDM yang kompeten dalam menunjang kinerja kehumasan. Kompeten yang dimaksud adalah tersedianya tenaga spesifik di bidang kehumasan seperti fotografer, camera-person (video) dan penulis berita.

S2. Kewenangan mempublikasikan kinerja Pemkot Bagian Humas memiliki kewenangan mempublikasikan kinerja Pemkot Surabaya. Hal ini dipandang sebagai suatu keuntungan karena melalui kewenangan tersebut, Bagian Humas dapat menyampaikan program-program pembangunan Pemerintah Kota Surabaya kepada publik.

S3. Komunikasi dengan media massa Salah satu „senjata‟ Bagian Humas dalam menjaga citra positif Pemerintah Kota Surabaya yakni dengan menjalin komunikasi yang baik dengan media massa. Faktor ini sangat relevan untuk digunakan sebagai andalan dalam kinerja kehumasan.

S4. Sarana Prasarana di bidang Jurnalistik Dalam rangka optimalisasi kinerja kehumasan, SDM di lingkup Bagian Humas Pemkot Surabaya ditunjang dengan sarana-prasarana di bidang jurnalistik, misalnya peralatan fotografi dan videografi yang memadai. Dengan terpenuhinya sarana-prasarana, maka produk-produk kehumasan menjadi lebih berkualitas.

O1. Perkembangan mobile apps Seiring berkembangnya era teknologi informasi, para aparatur sipil negara dituntut lebih kreatif, termasuk di bidang kehumasan. Oleh karenanya, pemanfaatan teknologi berbasis mobile apps diharapkan


dapat diterapkan untuk mendekatkan bidang kehumasan kepada masyarakat. Salah satu contoh konkretnya adalah dengan membuat aplikasi dimana masyarakat dapat membaca majalah Gapura dari ponsel masing-masing.

O2. Peningkatan kunjungan kerja dari luar daerah Meningkatnya jumlah kunjungan kerja dari luar daerah/kota/negeri ke Surabaya merupakan suatu peluang yang harus ditangkap. Bagian Humas dapat menjadi event organizer dari setiap kunjungan tersebut. Konkretnya, setiap tamu yang berkunjung diharapkan dapat mengikuti agenda yang telah ditentukan seperti berkunjung ke sentra UKM dan sebagainya. Dengan demikian, kunjungan dari luar daerah dapat diarahkan kepada peningkatan ekonomi lokal.

O3. Keberadaan sister city untuk menjalin kerjasama kehumasan Hubungan sister city Surabaya dengan kota-kota lain di luar negeri menyimpan potensi untuk pengembangan kinerja kehumasan di masa mendatang. Konteks sister city hendaknya dikembangkan hingga menyentuh ranah kehumasan. Harapannya, antar pemerintah kota lintas negara dapat saling bertukar informasi masing-masing kota yang positif dan inovatif.

Analisis Faktor Penghambat

W1. Kuantitas SDM di bidang kehumasan Secara kuantitas, jumlah SDM pada Bagian Humas terbilang kurang. Dengan intensitas kepadatan kinerja kehumasan serta tuntutan kualitas kehumasan masa kini, maka besar harapan ada penambahan jumlah pegawai pada Bagian Humas.

W2. Sarana prasarana penunjang kehumasan Meski secara garis besar sarana-prasarana sudah cukup baik, namun peningkatan kualitas sarana-prasarana secara spesifik masih diperlukan. Misalnya terkait komputer server sebagai sarana penyimpanan arsip kehumasan.

W3. Penyebarluasan informasi secara global Di era globalisasi, Bagian Humas dituntut mampu menyebarkan informasi positif tentang Pemerintah Kota Surabaya tak hanya pada skala nasional, namun juga internasional. Sayangnya, akses ke internasional selama ini hanya melalui kerjasama dengan LKBN Antara. Seharusnya, Bagian Humas juga memiliki link langsung ke media-media internasional.

W4. SOP dalam merespon pemberitaan dari eksternal Selama ini Bagian Humas belum memiliki skema paten dalam merespon pemberitaan eksternal. Adapun respon selama ini diterapkan secara spontan melalui rapat kerja insidentil.

T1. Kebijakan publikasi di media elektronik (radio dan televisi) Selama ini kewenangan memasang advertorial pada media radio dan televisi ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya.


Sementara Bagian Humas hanya berwenang terhadap advertorial media cetak dan online. Seharusnya, advertorial media radio dan televisi juga ada pada Bagian Humas untuk mempermudah pengaturan strategi kehumasan melalui advertorial seluruh jenis media.

T2. Peningkatan media massa yang tidak berpedoman pada UU pers 40/1999 dan kode etik dewan pers Jumlah media massa yang tidak berpedoman pada UU Pers dan kode etik dewan pers semakin banyak. Hal ini menjadi ancaman bagi Bagian Humas manakala media-media tersebut membuat manuver-manuver di luar kegiatan jurnalistik yang merugikan Bagian Humas.

T3. Opini publik yang berkembang di media sosial Media sosial telah menjelma menjadi alat pembentukan opini publik, karena sifat media sosial yang bisa menjadi viral. Bagian Humas tentu harus menyadari ancaman yang bisa datang dari sektor media sosial.

T4. Koordinasi pengadaan fasilitas penunjang publikasi

Koordinasi pengadaan fasilitas penunjang publikasi masih lemah. Bagian Humas membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pemenuhan perlengkapan kehumasan yang sifatnya mendesak seperti komputer server dan sebagainya.

T5. Respon SKPD didalam penyediaan data untuk publikasi Respon SKPD dalam penyediaan data untuk publikasi masih lambat. Seringkali Bagian Humas harus aktif menggali informasi dari SKPD yang parahnya tidak semua mau terbuka. Padahal informasi tersebut digunakan untuk berita positif seputar Pemerintah Kota Surabaya. Hal ini dapat menjadi ancaman di kemudian hari bila koordinasi dengan SKPD masih lambat.


III.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Tabel 3.8Nilai Skala Kriteria


Berdasar perhitungan skala kriteria di atas, diperoleh isu strategis

dengan nilai tertinggi antara lain:

(1) Adanya kewenangan di dalam mempublikasikan kinerja Pemkot

Surabaya;

Salah satu kekuatan paling utama bagi Bagian Humas adalah

kewenangan mempublikasikan berbagai kinerja Pemkot Surabaya. Hal

itulah yang menjadi ruh utama, dimana Bagian Humas bisa mengambil

peran dalam membentuk opini publik.

(2) Dimilikinya SDM yang berkompetensi di bidang kehumasan;

Keberhasilan kinerja kehumasan sangat dipengaruhi oleh kualitas SDM

yang mumpuni di bidang kehumasan. Tenaga spesifik yang dimaksud

antara lain, penulis berita, fotografer, videografer, desain lay out, editor

video dan pengelola media sosial.


(3) Ketersediaan sarana dan prasarana di bidang jurnalistik.

Untuk menunjang berbagai kinerja kehumasan, dibutuhkan

sarana/prasarana khusus bidang jurnalistik. Misalnya, kamera foto,

kamera video, komputer editing, dan komputer server untuk

penyimpanan dokumen kehumasan.


BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV.1. Visi dan Misi Bagian Humas

Bagian Humas berpedoman pada visi dan misi agar seluruh program

dan kegiatan terarah dan tidak melenceng. Pengertian visi itu sendiri adalah

cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar

tetap eksis, antisipatif, inovatif, dan motivatif, sehingga memiliki gambaran

yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh

organisasi. Untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan misi yang relevan

sehingga visi ke depan dapat terealisasi.

IV.1.1 Perumusan Visi

Mengacu pada dokumen RPJMD Kota Surabaya Tahun 2016-2021

diperoleh informasi mengenai permasalahan pembangunan daerah. Adapun

permasalahan pembangunan daerah yang diampu oleh Bagian Humas adalah

bidang komunikasi dan informatika bagian (a) perwujudan pelayanan publik

berbasis TIK yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh lapisan

masyarakat, tepatnya pada poin 2, berbunyi: Peningkatan layanan kepada

masyarakat dalam rangka menjamin akses informasi yang cepat dan aman.

Poin tersebut sekaligus dipakai sebagai acuan permasalahan Bagian Humas.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk perumusan visi di

antaranya melalui tabel berikut:

Tabel 4.1 Perumusan Perwujudan Visi

Isu Strategis

Permasalahan

Pembangunan Daerah

Isu Strategis 1:

Adanya kewenangan di

dalam mempublikasikan

kinerja Pemkot Surabaya

Isu Strategis 2:

Dimilikinya SDM yang

berkompetensi di

bidang kehumasan

Isu Strategis 3:

Ketersediaan sarana dan

prasarana di bidang

jurnalistik

Peningkatan layanan

kepada masyarakat

dalam rangka

menjamin akses

informasi yang cepat

dan aman

Perwujudan Visi 1:

Pelaksanaan

pelayanan prima

dalam

penyampaian

informasi

Perwujudan Visi

2:

Pelayanan

informasi yang

cepat dan

akurat

Perwujudan Visi 3:

Penyampaian

informasi yang

berkualitas dan

mampu memenuhi

tuntutan publik


Perwujudan Visi 1: Pelaksanaan pelayanan prima dalam penyampaian

informasi

Untuk menjawab permasalahan pembangunan daerah, Bagian

Humas memanfaatkan adanya kewenangan dalam mempublikasikan

kinerja Pemkot Surabaya dengan memberikan pelayanan prima dalam hal

penyampaian informasi kepada publik. Pelayanan prima yang dimaksud

bisa dalam bentuk penyajian informasi yang bermanfaat bagi masyarakat

melalui media massa maupun media sosial secara tepat waktu.

Perwujudan Visi 2: Pelayanan informasi yang cepat dan akurat

Dengan dimilikinya SDM yang berkompetensi di bidang kehumasan,

harapannya dapat meningkatkan kinerja kehumasan dalam hal

pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat secara cepat (responsif)

dan akurat. SDM yang handal juga akan memudahkan intervensi opini

publik baik melalui media massa konvensional maupun media sosial.

Perwujudan Visi 3: Penyampaian informasi yang berkualitas dan mampu

memenuhi tuntutan publik

Dengan didukung berbagai peralatan di bidang kehumasan, seperti

kamera foto, kamera video maupun kamera drone, diharapkan dapat

meningkatkan kualitas informasi yang disajikan kepada publik.

IV.1.2 Pokok-pokok Visi dan Penjelasan Visi

Tabel 4.2 Perumusan Visi

No. Perwujudan Visi Pokok-pokok Visi Pernyataan Visi

1 Pelaksanaan pelayanan prima dalam

penyampaian informasi

Pelayanan

informasi prima

“TERWUJUDNYA

PELAYANAN INFORMASI

YANG PRIMA, CEPAT,

AKURAT DAN

BERKUALITAS”

2 Pelayanan informasi yang cepat dan akurat Cepat dan akurat

3 Penyampaian informasi yang berkualitas dan

mampu memenuhi tuntutan publik

Berkualitas

Tabel 4.3 Penyusunan Penjelasan Visi

Visi Pokok-

pokok Visi Penjelasan Visi

“TERWUJUDNYA

PELAYANAN

INFORMASI

YANG PRIMA,

CEPAT, AKURAT

DAN

BERKUALITAS”

Pelayanan

informasi

prima

Terwujudnya pelayanan informasi yang prima adalah tentang sikap

aparatur sipil negara Bagian Humas yang memahami kebutuhan dan sudut

pandang masyarakat akan informasi.

Sedangkan cepat dan akurat lebih kepada sikap respon terhadap suatu

isu dimana Bagian Humas harus menyikapi sesegera mungkin dan

memberikan informasi yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan.

Serta, informasi yang berkualitas diharapkan mampu memberikan nilai

kemenarikan bagi publik akan informasi-informasi seputar Pemkot

Surabaya.

Cepat dan

akurat

Berkualitas


IV.1.3 Perumusan Misi

Tabel 4.4

Perumusan Misi

No. Visi Pokok-

pokok visi

Stakeholder layanan Misi

SKPD lain Pengguna layanan (media) Pelaku Ekonomi Lainnya

1

“TERWUJUDNYA

PELAYANAN

INFORMASI

YANG PRIMA,

CEPAT, AKURAT

DAN

BERKUALITAS”

(√) Rincian misi (√) Rincian misi (√) Rincian misi (√) Rincian

misi

Pelayanan

informasi

prima

(√)

Inisiatif SKPD lain

sangat berpengaruh

terhadap pelayanan

informasi prima (√)

Media mengharapkan

pelayanan prima dari

Bag. Humas untuk

menyediakan bahan

informasi

pemberitaan

(√)

Pelaku ekonomi menuntut

kejelasan informasi di

media massa khususnya

masalah perizinan

MENINGKATKAN

KUALITAS TATA

KELOLA

INFORMASI

SEPUTAR

PEMERINTAH

KOTA SURABAYA

YANG

DISAMPAIKAN

KEPADA

MASYARAKAT

MELALUI MEDIA

MASSA MAUPUN

MEDIA SOSIAL

Cepat dan

akurat (√)

Kecepatan respon

SKPD akan suatu isu

juga berdampak

pada penanganan

isu itu sendiri

(√)

Media yang kritis dan

berpengaruh

menuntut respon

cepat dan akurat dari

SKPD

(√)

Pelaku ekonomi

mengharapkan informasi

yang cepat dan akurat

seputar perkembangan

kebijakan sektor ekonomi

Berkualitas (√)

Konten informasi

yang disiapkan

SKPD berpengaruh

terhadap kualitas

informasi yang

disajikan

(√)

Media menuntut

adanya informasi

yang berkualitas

sehingga memiliki

nilai berita

(√)

Bag. Humas berkomitmen

menyajikan informasi

yang berkualitas untuk

mendukung pertumbuhan

ekonomi di Surabaya


Misi Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Surabaya adalah

“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Informasi Seputar Pemerintah Kota

Surabaya yang Disampaikan Kepada Masyarakat melalui Media Massa

maupun Media Sosial” guna mencapai misi Bagian Humas yaitu:

“TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI YANG PRIMA, CEPAT,

AKURAT DAN BERKUALITAS”

IV.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bagian Humas

IV.2.1 Perumusan Tujuan

Tujuan strategis Bagian Humas diambil dari sasaran kota pada RPJMD

2016-2021 yang ditarik dari visi dan misi kepala daerah dan tujuan Kota

Surabaya. Adapun tujuan strategis Bagian Humas adalah meningkatkan

kualitas pelayanan publik

Sasaran kota yang terkait tugas dan fungsi Bagian Humas adalah

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Sedangkan indikator sasaran kota

untuk Bagian Humas adalah tingkat persepsi masyarakat atas pelaksanaan

pembangunan kota.

Dari informasi di atas, dapat dirumuskan indikator tujuan Bagian Humas

adalah Persentase Berita Positif Pemerintah Kota Surabaya yang

Terinformasikan Kepada Masyarakat. Adapun rincian target untuk masing-

masing indikator adalah sebagai berikut:

Tahun 2016 : 83 %

Tahun 2017 : 83 %

Tahun 2018 : 84 %

Tahun 2019 : 84 %

Tahun 2020 : 85 %

Tahun 2021 : 85 %

IV.2.2 Perumusan Sasaran

Sasaran Bagian Humas merupakan penjabaran dan hasil telaah dari

tujuan Bagian Humas. Adapun sasaran Bagian Humas adalah Meningkatkan

Kualitas Layanan Informasi Seputar Pemerintah Kota Surabaya. Sedangkan

indikator yang dijadikan alat ukur adalah persentase materi release berita

yang dimuat di media massa. Dalam menentukan media massa mana saja

yang dilakukan pengukuran, Bagian Humas mempertimbangkan skala media,

jaringan media, sebaran serta oplah/pengakses.


Berdasarkan pertimbangan tersebut, disimpulkan bahwa media massa

yang masuk pantauan berjumlah 6 (enam) media cetak harian yakni :

1. Kompas

2. Republika

3. Jawa Pos

4. Radar Surabaya

5. Harian Surya

6. Seputar Indonesia (Sindo)

Sedangkan media online berjumlah 4 (empat) media di antaranya :

1. LKBN Antara

2. Detik.com

3. Vivanews

4. Suarasurabaya.net

Keberhasilan pengukuran indikator sasaranadalah bilamana 1 materi

release berita yang dibuat oleh Bagian Humas dimuat di (minimal) 4 media

massa di atas. Adapun dasar penentuan jumlah minimal 4 media massa

(cetak/online) adalah prinsip keterwakilan masing-masing jenis media. Dengan

asumsi, bila ada warga yang sama sekali tidak berlangganan media cetak,

maka masih bisa diasumsikan pada jumlah minimal 4 media online. Namun,

jumlah minimal 4 media massa berlaku keseluruhan baik cetak maupun

online. Pelaporan hasil pengukuran indikator dilakukan setiap bulan.

Sedangkan program-program kota yang menjadi tanggung jawab

Bagian Humas adalah program Komunikasi, Informasi dan Publikasi

Masyarakat dengan rincian per Sub. Bagian sebagai berikut:

a) Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya

Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya.

Penunjang Kegiatan.

Penyebarluasan Informasi Kegiatan Pemkot Surabaya.

b) Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya

Pembuatan Film Dokumentasi.

Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya.

Penerbitan Majalah Gapura.

Penunjang Kegiatan.

Pelaporan Kegiatan Pemkot Surabaya.


c) Penyelenggaraan Komunikasi Kehumasan

Forum Komunikasi Kehumasan.

Layanan Informasi Pemerintah Kota Surabaya.

Lomba Foto.

Lomba Karya Jurnalis.

Penunjang Kegiatan.

Ulasan Berita Media Pemerintah Kota Surabaya.

Tabel 4.5

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bagian Humas

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KINERJA

TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-

1

(2017)

2

(2018)

3

(2019)

4

(2020)

5

(2021)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Meningkat

kan

kualitas

pelayanan

publik

Meningkatkan

kualitas

layanan

informasi

seputar

Pemerintah

Kota

Surabaya

Persentase

materi release

berita yang

dimuat di media

massa 84% 88% 92% 96% 100%


IV.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan maka perlu disusun strategi dan kebijakan. Dengan demikian

maka diharapkan akan terwujud kinerja lembaga yang optimal dengan melalui

proses yang sistematis dan terencana. Strategis dan kebijakan disusun

berdasarkan factor internal dan eksternal lembaga, sehingga upaya-upaya

yang dilakukan mampu mengeliminir berbagai permasalahan yang mungkin

muncul.

Strategi:

Adapun strategi Bagian Humas yang telah disusun setelah

mempertimbangkan analisis SWOT adalah:

1. Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media.

2. Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan

informasi positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan

daerah.

IV.3.1 Perumusan Strategi

Dalam merumuskan strategi, Bagian Humas menggunakan metode

analisisi SWOT guna menyusun alternatif strategi pada e-Indicators.


Tabel 4.6

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran Bagian Humas

Faktor Eksternal

Faktor Internal

Peluang (O) :

1. Perkembangan mobile apps

2. Peningkatan kunjungan kerja dari luar daerah

3. Keberadaan sister city untuk menjalin kerjasama kehumasan

Tantangan (T) :

1. Kebijakan publikasi di media elektronik (radio dan televisi)

2. Peningkatan media massa yang tidak berpedoman pada UU Pers 40/1999 dan kode etik

Dewan Pers

3. Opini publik yang berkembang di media sosial

4. Koordinasi pengadaan fasilias penunjang publikasi

5. Respon SKPD di dalam penyediaan data untuk publikasi

Kekuatan (S) :

1. Kompetensi SDM di

bidang kehumasan

2. Kewenangan

mempublikasikan

kinerja Pemkot

3. Sarana/prasarana di

bidang jurnalistik

4. Komunikasi dengan

media massa

Alternatif Strategi :

(S1,O1): Pelatihan SDM di bidang desain dan pengembangan

mobile apps.

(S2,O1): Pemaksimalan konten informasi Pemkot Surabaya dalam

mobile apps yang informatif.

(S3,O1): Pengoptimalan peralatan kehumasan untuk mengisi

konten pada mobile apps.

(S4,01): Membuka peluang kerjasama dengan perusahaan pers

untuk pengembangan mobile apps.

(S1,O2): Pendampingan tamu kunjungan.

(S2,O2): Agenda setting kunjungan menjadi sesuatu bernilai

berita.

(S3,O2): Pemanfaatan peralatan kehumasan untuk dokumentasi

kunjungan.

(S4,O2): Ekspose momen kunjungan di media massa.

(S1,O3): Pengiriman SDM untuk meliput di kota yang terjalin

sister city.

(S2,O3): Agenda setting pengemasan materi sister city menjadi

sesuatu yang menarik media.

(S3,O3): Pengoptimalan peralatan humas untuk dokumentasi

kunjungan sister city.

(S4,O3): Ekspose materi sister city di media massa.


(S1,T1): Pelatihan ilmu bidang broadcasting.

(S2,T1): Koordinasi internal dengan SKPD terkait.

(S3,T1): Penyampaian materi kehumasan kepada media radio dan televisi.

(S4,T1): Pelaksanaan media gathering khusus radio dan televisi.

(S1,T2): Pendataan perusahaan pers.

(S2,T2): Selektif dalam memilih media sasaran program kehumasan.

(S3,T2): Penggunaan teknologi informasi untuk mendata perusahaan pers.

(S4,T2): Pengarahan kepada media massa.

(S1,T3): Monitoring media sosial secara intensif.

(S2,T3): Membuat materi publikasi media sosial.

(S3,T3): Pemanfaatan produk audio/visual untuk materi media sosial.

(S4,T3): Diskusi dengan media massa untuk pembahasan topik media sosial.

(S1,T4): Koordinasi antar SKPD terkait.

(S2,T4): Pemanfaatan fasilitas kehumasan yang tersedia.

(S3,T4): Pengoptimalan sarana/prasarana jurnalistik.

(S4,T4): Membina hubungan baik dengan media massa.

(S1,T5): Pembentukan satgas kehumasan di masing-masing SKPD.

(S2,T5): Pembentukan SOP penanganan isu pada masing-masing SKPD.

(S3,T5): Pembuatan database informasi kehumasan.

(S4,T5): Pelaksanaan jumpa pers menghadirkan SKPD terkait.


Kelemahan (W) :

1. Kuantitas SDM di

bidang kehumasan

2. Sarana/prasarana

penunjang

kehumasan

3. Penyebarluasan

informasi secara

global

4. SOP dalam

merespon

pemberitaan dari

eksternal


(W1,O1): Pengalokasian SDM yang menguasai bidang TIK.

(W2,O1): Penyediaan jasa pembuatan mobile apps.

(W3,O1): Pemanfaatan mobile apps yang dapat diakses secara

global.

(W4,O1): Penggunaan mobile apps sebagai salah alat counter isu.

(W1,O2): Penambahan jumlah pegawai.

(W2,O2): Pemanfaatan teknologi informasi untuk komunikasi

dengan tamu kunjungan.

(W3,O2): Penyampaian informasi tentang Surabaya ke daerah

yang berkunjung.

(W4,O2): Studi banding dengan daerah lain.

(W1,O3): Penambahan alokasi pegawai yang cakap berbahasa

asing.

(W2,O3): Pemanfaatan sarana komunikasi lintas sister city.

(W3,O3): Penyusunan SOP feeding berita internasional.

(W4,O3): Studi banding dengan Humas dari kota lain yang

terlibat sister city.


(W1,T1): Koordinasi dengan SKPD terkait.

(W2,T1): Sinkronisasi sarana kehumasan dengan SKPD terkait.

(W3,T1): Koordinasi dengan media televisi dan radio untuk konten berita global.

(W4,T1): Pendekatan dengan media radio dan televisi untuk memahami kebutuhan informasi.

(W1,T2): Penambahan pegawai yang mengelola data perusahaan pers.

(W2,T2): Pembuatan database perusahaan pers berbasis elektronik.

(W3,T2): Pemilahan perusahaan pers yang sesuai dengan undang-undang.

(W4,T2): Penyusunan SOP pendataan perusahaan pers.

(W1,T3): Penambahan pegawai yang khusus menangani media sosial.

(W2,T3): Pengembangan sistem analisa media sosial.

(W3,T3): Penyusunan materi berbahasa Inggris untuk diupload di media sosial.

(W4,T3): Penyusunan SOP counter isu via media sosial.

(W1,T4): Koordinasi intensif dengan SKPD terkait.

(W2,T4): Penyesuaian kebutuhan sarana/prasarana.

(W3,T4): Penyesuaian kebutuhan untuk mendukung arus informasi secara global.

(W4,T4): Koordinasi dengan SKPD terkait perihal penanganan isu yang efektif.

(W1,T5): Pengefektifan jumlah pegawai guna koordinasi dengan SKPD.

(W2,T5): Pengoptimalan teknologi untuk koordinasi antar SKPD.

(W3,T5): Koordinasi dengan SKPD untuk penggalian data.

(W4,T5): Penyusunan SOP yang disepakati oleh semua SKPD.


SWOT - PETA POSISI

Peta Posisi, Strength (3.67) - Weakness (2.35)=1.32, Opportunities (1.85) - Threats

(3.58)=-1.73

Keterangan :

Kuadran – I : Terapkan Strategi Ekspansi

Kuadran – II : Terapkan Strategi Diversifikasi

Kuadran – III : Terapkan Strategi Stabilisasi atau Rasionalisasi

Kuadran – IV : Terapkan Strategi Defensif atau Survival

Tabel 4.7 Penentuan Strategi

No. Sasaran Indikator Kinerja

Sasaran Strategi

(1) (2) (3) (4)

1. Meningkatkan

kualitas

layanan

informasi

seputar

Pemerintah

Kota Surabaya

- Persentase

materi release

berita yang

dimuat di media

massa

- Menyediakan sarana dan saluran informasi

publik melalui berbagai media

- Menjalin komunikasi dengan pihak media

massa untuk memberikan informasi positif

tentang implementasi kebijakan dan

pembangunan daerah


Berdasar tabel di atas diketahui bahwa untuk mencapai sasaran, Bagian

Humas menerapkan 2 (dua) strategi, yakni:

1. Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media

Strategi ini lebih condong kepada inovasi dan kreativitas Bagian Humas

dalam menyiapkan materi serta memanfaatkan berbagai media komunikasi

untuk menyampaikan informasi positif kepada publik. Strategi tersebut

termasuk perspektif masyarakat/layanan.

2. Menjalin komunikasi dengan pihak media massa untuk memberikan

informasi positif tentang implementasi kebijakan dan pembangunan daerah

Bagian Humas menyadari bahwa media massa memegang peranan

penting dalam penyebarluasan implementasi kebijakan dan pembangunan

daerah. Oleh karenanya, hubungan baik antara Bagian Humas dengan

media massa dipandang sebagai sesuatu yang penting. Strategi ini

termasuk perspektif masyarakat/layanan.

Arah Kebijakan

Arah kebijakan untuk sasaran kota pada Bagian Humas sesuai

dokumen RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 adalah menyediakan saluran

komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak

berkepentingan berkaitan dengan implementasi kebijakan dan pembangunan

skala kota.

Arah kebijakan tersebut dipandang sebagai suatu solusi bagi

permasalahan yang dihadapi Bagian Humas. Problem keterbatasan SDM

yang spesifik di bidang kehumasan dapat diminimalisir dengan pemilihan

saluran komunikasi dan informasi yang tepat. Sedangkan permasalahan

keterbatasan akses dengan SKPD lain yang berdampak pada kurang

optimalnya counter isu juga dapat diatasi denga saluran komunikasi dan

informasi yang menghubungkan antara Bag. Humas dengan SKPD lain. Arah

kebijakan ini juga dapat menjadi jalan keluar bagi problem keterbatasan

sarana-prasarana kehumasan.

Arah kebijakan dimaksud juga seiring dan sejalan dengan strategi Bag.

Humas. Arah kebijakan dan strategi diharapkan menjadi petunjuk konkret

untuk pelaksanaan program dan kegiatan.


Tabel 4.8

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “TERWUJUDNYA PELAYANAN INFORMASI YANG PRIMA, CEPAT, AKURAT DAN

BERKUALITAS”

MISI : Meningkatkan kualitas tata kelola informasi seputar Pemerintah Kota Surabaya

yang disampaikan kepada masyarakat melalui media massa maupun media sosial

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Meningkatkan

kualitas

pelayanan publik

Meningkatkan

kualitas layanan

informasi seputar

Pemerintah Kota

Surabaya

1. Menyediakan sarana

dan saluran informasi

publik melalui

berbagai media

2. Menjalin komunikasi

dengan pihak media

massa untuk

memberikan

informasi positif

tentang implementasi

kebijakan dan

pembangunan daerah

Menyediakan saluran

komunikasi dan

informasi yang

memadai bagi

masyarakat dan pihak

berkepentingan

berkaitan dengan

implementasi

kebijakan dan

pembangunan skala

kota


BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun

dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat

bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan

melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan serta

mewujudkan percepatan reformasi birokrasi, dan meningkatkan pelayanan

publik.

Adapun rencana program Bagian Hubungan Masyarakat antara lain:

(a) Program Fasilitasi Kegiatan Jurnalistik.

(b) Program Peliputan Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya.

(c) Program Pembuatan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah Kota Surabaya.

(d) Program Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran.

(e) Program Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran.

Untuk lebih detail terkait rencana program dapat dijelaskan pada tabel

berikut:


Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bagian Humas

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 25 20 0003

· Fasilitasi

Kegiatan

Jurnalistik

Persentase berita

positif

Pemerintah Kota

Surabaya yang

diinformasikan

kepada masyarakat

83% 83% 634.861.060 84% 698.347.166 84% 768.181.883 85% 845.000.071 85% 929.500.078

1 25 20 0001

· Peliputan

Kegiatan

Pemkot

Surabaya

Persentase berita

positif

Pemerintah Kota

Surabaya yang

diinformasikan

kepada masyarakat

83% 83% 3.909.714.430 84% 4.300.685.873 84% 4.730.754.460 85% 5.203.829.906 85% 5.724.212.897

1 25 20 0002

· Pembuatan

Dokumentasi

Kegiatan

Pemkot

Surabaya

Persentase berita

positif

Pemerintah Kota

Surabaya yang

diinformasikan

kepada masyarakat

83% 83% 1.614.078.320 84% 1.775.486.152 84% 1.953.034.767 85% 2.148.338.244 85% 2.363.172.068

1 25 02 0002

· Pengadaan

dan

Pemeliharaan

Sarana

dan

Prasarana

Perkantoran

Indeks Kepuasan

Karyawan

terhadap Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

70% 70% 306.619.763 84% 337.281.739 84% 371.009.913 85% 408.110.905 85% 448.921.995

1 25 01 0002

· Penyediaan

Barang

dan Jasa

Perkantoran

Indeks Kepuasan

Karyawan

terhadap Program

Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

70% 70% 1.202.304.795 84% 1.322.535.275 84% 1.454.788.802 85% 1.600.267.682 85% 1.760.294.450

Kantor

Bagian

Hubungan

Masyarakat

Kota

Surabaya

4

Persentase

materi

release berita

yang dimuat

di media

massa

Meningkatkan

kualitas layanan

informasi

seputar

pemerintah

kota

Surabaya

Meningkatk

an

kualitas

pelayanan

publik

Bagian

Hubungan

Masyarakat

Kota

Surabaya




Indikator

Kinerja

Program

(outcome)

dan Kegiatan

(output)

Target Kinerja Program dan Kerangka PendanaanUnit Kerja

SKPD

penanggung

jawab

Lokasi2017 2018 2019 2020 2021

Kondisi

Kinerja

pada akhir

Data

Capaian

pada

Tahun

Awal

Perencan

Tujuan SasaranIndikator

SasaranKode

Program

dan Kegiatan


BAB VI

INDIKATOR KINERJA BAGIAN HUMAS YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Bagian Humas yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO Tujuan/

Sasaran Indikator

Kondisi

Kinerja

pada

awal

periode

RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi

Kinerja

pada

akhir

periode

RPJMD Tahun

0

Tahun

1

Tahun

2

Tahun

3

Tahun

4

Tahun

5

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Tujuan:

Meningkatkan

kualitas

pelayanan

publik

Tingkat persepsi

masyarakat atas

pelaksanaan

pembangunan

kota

N/A 70% 70% 75% 75& 80% 80%

2 Sasaran:

Meningkatkan

kualitas

layanan

informasi

seputar

Pemerintah

Kota Surabaya

Persentase

materi release

berita yang

dimuat di media

massa 80% 84% 88% 92% 96% 100% 100%

Kinerja layanan Bagian Humas masuk pada misi 8 kepala daerah

terpilih yang telah tertuang pada RPJMD 2016-2021, yakni Memantapkan

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Misi kota tersebut lantas diteruskan

pada tujuan kota yaitu Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

dan Pelayanan Publik yang kemudian dikerucutkan menjadi sasaran kota

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.


Sasaran kota inilah yang kemudian dijadikan tujuan Bagian Humas.

Untuk merealisasikan tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, Bagian

Humas merumuskan indikator sesuai tugas dan fungsi, yaitu tingkat persepsi

masyarakat atas pelaksanaan pembangunan kota.

Sedangkan sasaran Bagian Humas yang juga mendukung tercapainya

tujuan yaitu Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Seputar Pemerintah

Kota Surabaya. Adapun indikatornya adalah persentase materi release berita

yang dimuat di media massa.

Tujuan dan sasaran Bagian Humas tersebut kemudian

diimplementasikan dalam bentuk berbagai program dan kegiatan pada Bagian

Humas.

I

BAB VII

PENUTUP

Demikianlah penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Bagian Hubungan

Masyarakat Kota Surabaya tahun 2016-2021 dimana Renstra dimaksud merupakan

pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Hubungan Masyarakat,

penguatan peran para stakeholders (media massa, komunitas fotografer, dsb) dalam

pelaksanaan Renja Bagian Hubungan Masyarakat, dan merupakan dasar evaluasi

dan Iaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan

harapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Surabaya, 2016BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat,

uhamad Fikjser, AP, MMPembina Tk. I

Nip 197405091994121001

Rencana Strategis Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Surabaya 2016-2021 Page 50 I

rencana strategis - organisasi.surabaya.go.id filerencana strategis bagian hubungan masyarakat...

Documents